materi lokakarya mahasiswa fisip tentang keuangan
Post on 23-Jul-2015
229 Views
Preview:
TRANSCRIPT
KETENTUAN UMUM PENYUSUNAN KETENTUAN UMUM PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGANPERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
◦ Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan dibuat dengan mengacu pada sistem pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Universitas Diponegoro.
◦ Bukti-Bukti SPJ dibuat dan disusun mengacu Rencana Anggaran Biaya
Bukti pengeluaran berupa Kuitansi untuk : ◦ pembelian barang. Contoh : konsumsi, pembelian ATK, dll◦ Belanja Barang Non operasional Lainnya. Contoh : sewa
kendaraan, Sewa kostum, sewa lapangan futsal, dll
AbsensiAbsensi (daftar hadir) dibuat untuk kegiatan yang dilaksanakan dikantor dan yang dilaksanakan di luar kantor, baik untuk data dukung pengeluaran biaya konsumsi maupun pembayaran honorarium yang dasar pembayarannya adalah berdasarkan kehadiran. Absensi (daftar hadir) diperlukan untuk mengetahui berapa banyak peserta yang hadir, banyaknya hari kehadiran. Nama-nama yang ada dalam absensi dicantumkan pada setiap pelaporan kegiatan.
BUKTI PENGELUARANBELANjA BARANG
Mengetahui,Ketua....
Nama terang NIP
DAFTAR HADIR Acara : Hari/Tanggal : Waktu : Tempat :
No Nama Jurusan Tanda tangan
BEA METERAIBEA METERAI Setiap pembelian barang/jasa sewa dibubuhi meterai (Peraturan menteri
keuangan nomor 65/pmk.03/2014 tanggal 22 april 2014 tentang bentuk, ukuran, dan warna benda meterai), dengan perincian sebagai berikut:
Pembelian barang/jasa, sewa : ≤ Rp 250.000,- tanpa dibubuhi Meterai.Pembelian barang/jasa, sewa : > Rp 250.000,- s.d. Rp.1.000.000,- dibubuhi Meterai
3.000,-Pembelian barang/jasa, sewa : > Rp.1.000.000,- dibubuhi Meterai 6.000,-
MATERAI TEMPEL 2009
MATERAI TEMPEL 2014
Apakah Meterai tempel 2009 masih bisa dipergunakan?
Meterai tempel tahun 2009 masih bisa dipergunakan sampai dengan 31 Maret 2015.
Kapan mulai berlaku Materai Baru ini?Materai ini mulai berlaku sejak tanggal 17
Agustus 2014.Jadi antara 17 Agustus 2014 sampai dengan 31
Maret 2015 akan ada dua jenis Materai yang beredar yaitu Materai Lama (2009) dan Materai Baru (2014).
SATUAN BIAYA KONSUMSISATUAN BIAYA KONSUMSI(PMK 53/PMK.02/2014)(PMK 53/PMK.02/2014)
BIAYA SEWA KENDARAANBIAYA SEWA KENDARAAN
10
Objek Pemotongan & Pemungutan Pajak Oleh Bendahara Pemerintah
1 PPh Pasal 21 : Pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa dan kegiatan.
2 PPh Pasal 22 : Pemungutan pajak atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang.
3 PPh Pasal 23 : Pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa selain Objek PPh Pasal 21.
4 PPh Pasal 26 : Pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri.
5 PPh Pasal 4 (2) : Pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu & sumber tertentu.
6 PPN dan PPnBM : Pemungutan pajak atas konsumsi barang/jasa sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak
7 Bea Meterai : Pajak atas pemanfaatan dokumen tertentu.
11
DIKECUALIKAN DARI DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22PEMUNGUTAN PPh PASAL 22
PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG YANG JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp.2.000.000,- DAN TIDAK MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TERPECAH-PECAH DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB
PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK, LISTRIK, GAS, AIR MINUM / PDAM, DAN BENDA BENDA POS DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB
PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA BOS
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILANATAS PEMBELIAN BARANG
02 - PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
12
SAAT PEMUNGUTAN PPH PASAL 22
TARIF 1,5% DARI HARGA/NILAI
PEMBELIAN BARANG
PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARANATAS
PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN
JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKATARIFNYA 100% LEBIH TINGGI
BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22
WAJIB PAJAK REKANAN
KPP MELALUI KPPN
KPP SBG LAMPIRAN SPTMASA BENDAHARAWAN
KANTOR PENERIMA PEMBAYARAN(BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO)
PEMUNGUT PPh PSL 22
LEMBAR KE-1LEMBAR KE-1
SURAT SETORAN PAJAK(SSP)
LEMBAR KE-2LEMBAR KE-2
LEMBAR KE-3LEMBAR KE-3
LEMBAR KE-4LEMBAR KE-4
LEMBAR KE-5LEMBAR KE-5
13
Pembelian ATK
Tgl Pembayaran
Rp 2.310.000,-
12 April 2012
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 100/110 x 2.310.000 Rp 2.100.000,-
PPN 10 % x 2.100.000 Rp 210.000,-
PPh pasal 22 1.5% x 2.100.000 Rp 31.500,- (Rekanan ber-NPWP)
3% x 2.100.000 Rp 63.000,- (Rekanan Tidak ber-NPWP)
PPh pasal 22
PPN
12 April 2012
7 Mei 2012
PPh pasal 22
PPN
14 Mei 2012
31 Mei 2012
Batas Waktu Penyetoran
Batas Waktu Pelaporan
14
CONTOH PENGHITUNGANPPh PASAL 22
15
Objek PPh PASAL 23
HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPh. 21
SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA
IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN:• JASA TEKNIK;• JASA MANAJEMEN;• JASA KONSULTAN HUKUM, • JASA KONSULTAN PAJAK,• JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21
YANG BERASAL DARI MODAL : • DEVIDEN • BUNGA• ROYALTI
03 - PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 16
TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN
PPh PASAL 23
SEWA DAN
JASA LAINNYA
TARIF15 %
PENGHASILAN BRUTO
HADIAH DANPENGHARGAAN, DEVIDEN, BUNGA
DAN ROYALTI
TARIF2 %
JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKATARIFNYA 100% LEBIH TINGGI
17
TATA CARA PEMOTONGANPPh PASAL 23
BUKTI PEMOTONGAN
DILAKUKAN PADA SAAT MEMBAYARKANPENGHASILAN OLEH BENDAHARA
F.1.1.33.06 atau F.1.1.33.07
1
2
3
UNTUK REKANAN
LAMPIRAN SPT MASA PPh PASAL 23/26ARSIP BENDAHARA
18
CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 23
Sewa Kendaraan
Tgl Pembayaran
Rp 1.100.000,-
20 April 2012
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 100/110 x 1.100.000 Rp 1.000.000,-
PPN 10 % x 1.000.000 Rp 100.000,-
PPh pasal 23 2% x 1.000.000 Rp 20.000,- (Rekanan ber-NPWP)
4% x 1.000.000 Rp 40.000,- (Rekanan Tidak ber-NPWP)
PPh pasal 23
PPN
10 Mei 2012
7 Mei 2012
PPh pasal 23
PPN
20 Mei 2012
31 Mei 2012
Batas Waktu Penyetoran
Batas Waktu Pelaporan
PAJAK UNTUK KONSUMSI :
1.Catering : dikenakan PPh Psl 23 berapapun nilainya.
2.Industri Roti : dikenakan PPN jika diatas 1 juta atau PPN serta PPh 22 jika diatas 2 jt dari Nilai DPP.
3.Warung makan/ Restoran: PPh 22 jika diatas 2 juta
PAJAK UNTUK SEWA KENDARAAN
Transaksi dibawah 1 juta : PPh Pasal 23 dari Bruto
Transaksi diatas 1 juta : PPN dan PPh Pasal 23 dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak)
Kewajiban Pajak Penghasilan = 1% X Omset perbulan (bagi Wajib Pajak Pengusaha dgn omset tidak melebihi 4,8 M setahun)
Bendaharawan tidak melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan untuk setiap transaksi yang merupakan objek pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 22 (belanja barang) dan PPh Pasal 23 (belanja jasa) apabila telah menerima fotokopi Surat Keterangan Bebas (SKB) yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan. (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Per-32/PJ/2013 Pasal 7)
21
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013
Contoh Dokumen Legalisasi SKB PPh Pasal 22
22
Legalisasi SKB Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 22/23 dibuat 3 rangkap:1.Wajib Pajak2.Pemotong/Pemungut PPh3.KPP Penerbit
Catatan:Bendahara Pemungut / Pemotong Pajak yang sudah mendapatkan legalisasi SKB PPh dari Wajib Pajak tidak melakukan pemotongan/pemungutan PPh
Legalisasi SKB dibuat setiap kali melakukan tagihan pembayaran
Penghasilan dariJasa Persewaan atas Tanah &/ Bangunan
Penghasilan dari Jasa
Konstruksi
Penghasilan dariJasa Pengalihan Hak
atas Tanah &/Bang
YANG DIBAYARKAN OLEH BENDAHARA
DIPOTONG DGN TARIF 10% DARI JUMLAH BRUTO
DIPOTONG DGN TARIFPELAKSANAAN :- 2% => KUALIFIKASI USAHA KECIL - 3% => KUALIFIKASI MENENGAH DAN BESAR - 4% => TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA
PERENCANAAN & PENGAWASAN :- 4% => MEMILIKI KLASIFIKASI USAHA- 6% => TDK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA
1. DIPOTONG DGN TARIF 5% DARI JUMLAH BRUTO (UTK OP… KECUALI < Rp 60 jt,
PH DIBAWAH PTKP)
2. DIPOTONG DGN TARIF 1% JUMLAH BRUTO KHUSUS UNTUK RUMAH SEDERHANA & RUMAH SUSUN SEDERHANA
23
04 - PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2)
Contoh transaksi yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 adalah : Sewa Lapangan Futsal.
Transaksi dibawah 1 juta : PPh Pasal 4 ayat 2 dari Bruto, berapapun nilainya. Dikenakan tarif PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 10 %.
Transaksi diatas 1 juta : PPN dan PPh Pasal 4 ayat 2 dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak). Dikenakan tarif PPN 10 % dan PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 10 %.
25
SYARAT PEMUNGUTAN PPN :SYARAT PEMUNGUTAN PPN :SYARAT PEMUNGUTAN PPN :SYARAT PEMUNGUTAN PPN :
1. ADANYA PENYERAHAN DI DALAM DAERAH
PABEAN;
2. YANG DISERAHKAN BARANG KENA PAJAK /
JASA KENA PAJAK;
3. YANG MENYERAHKAN ADALAH PENGUSAHA
KENA PAJAK.
1. ADANYA PENYERAHAN DI DALAM DAERAH
PABEAN;
2. YANG DISERAHKAN BARANG KENA PAJAK /
JASA KENA PAJAK;
3. YANG MENYERAHKAN ADALAH PENGUSAHA
KENA PAJAK.
05 - PAJAK PERTAMBAHAN NILAI05 - PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
26
PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPUNGUT PPNOLEH BENDAHARAWAN
TDK MELEBIHI DARI JML Rp 1.000.000,00 TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YG TDK DIPECAH-PECAH
BBM DAN NON-BBM YG PENYERAHANNYA DILAKUKAN OLEH PERTAMINA
ATAS JASA ANGKUTAN UDARA YG DISERAHKAN OLEH PERUSAHAAN PENERBANGAN
UNTUK PENYERAHAN BKP/JKP YG MEMPEROLEH FASILITAS PPN TDK DIPUNGUT
DALAM HALPEMBAYARAN
ATAS PENYERAHAN BKP/JKP YG MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT DAN ATAU DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
UNTUK PEMBEBASAN TANAH, KECUALI PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN TANAH OLEH REAL ESTATE ATAU INDUSTRIAL ESTATE
27
Jenis Pajak Bayar Lapor oleh BP
PPh Ps 4(2) Tg 10 bulan berikutnya Tg 20 bulan berikutnya
PPh Ps 21/26 Tg 10 bulan berikutnya Tg 20 bulan berikutnya
PPh Ps 23/26 Tg 10 bulan berikutnya Tg 20 bulan berikutnya
PPh Ps 22 Saat Pembayaran Tagihan
14 hari setelah masa pajak berakhir
PPN/PPnBM Tg 7 bulan berikutnya Akhir Bulan Berikutnya
BATAS WAKTU PEMBAYARAN DAN PELAPORAN
SESUAI PERMENKEU NOMOR 80/PMK.03/2010
28
Jenis Pajak PPh Ps21/26 PPh Ps 22 PPh Ps 23/26 PPh Ps 4 (2) PPN/PPnBM
Atas NamaBendahara
PengeluaranWajib Pajak
RekananBendahara
PengeluaranBendahara
PengeluaranWajib Pajak
Rekanan
Lembar ke-1Untuk
Bendahara Pengeluaran
Untuk Wajib Pajak
Rekanan
Untuk Bendahara
Pengeluaran
Untuk Bendahara
Pengeluaran
Untuk Wajib Pajak
Rekanan
Lembar ke-2 Untuk KPPN Melalui Tempat Pembayaran (Bank Pesepsi/Kantor Pos)
Lembar ke-3
Untuk KPP Melalui SPT
Masa PPh Pasal 21/26
Bendahara Pengeluaran
Untuk KPP Melalui SPT
Masa PPh Pasal 22 Bendahara Pengeluaran
Untuk KPP Melalui SPT
Masa PPh Pasal 23/26
Bendahara Pengeluaran
Untuk KPP Melalui SPT
Masa PPh Pasal 4 (2) Bendahara
Pengeluaran
Untuk KPP Melalui SPT
Masa PPN/PPnBM Wajib Pajak
Rekanan
Lembar ke-4 Untuk Tempat Pembayaran (Bank Pesepsi/Kantor Pos)
Lembar ke-5 Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran*) Semua SSP dicap dan ditandatangani oleh Bendahara
**) SSP PPh Ps 21, 23, 26 dan 4 (2) adalah penjumlahan semua bukti pemotongan satu bulan atau bisa juga jumlah per transaksi
TATA CARA PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
29
Jenis Pajak Tidak Final Final
PPh Ps 21 411121 - 100 411121 – 402
PPh Ps 22 411122 - 900 -
PPh Ps 23 411124 – 104 (JASA)411124 - 100 (SEWA)
-
PPh Ps 4(2) 411128 – 402 PENGALIHAN TNH/BNG411128 – 403 PERSEWAAN TNH/BNG
411128 – 409 JASA KONSTRUKSI
PPN/PPnBM 411211 - 900
KODE AKUN PAJAK
30
Faktur PajakDibuat, ditandatangani dan diberikan nomor seri oleh Wajib Pajak Rekanan
Lembar ke-1 Untuk Bendahara Pengeluaran
Lembar ke-2 Untuk Arsip Wajib Pajak (PKP) Rekanan
Lembar ke-3 Untuk KPP Melalui SPT Masa PPN/PPnBM Bendahara Pengeluaran
Format Nomor Seri Faktur Pajak (untuk koreksi Bendahara Pengeluaran)
02 0 - 000 - 00 - 00000000 KODE TRANSAKSI KODE CABANG THN TERBIT NOMOR SERI DGN BEND. WP REKANAN KODE STATUS
KODE STATUS: 0 = NORMAL 1 = PEMBETULAN
top related