mata kuliah perpajakan
Post on 12-Jun-2015
9.683 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PERPAJAKAN @ DOA
PERPAJAKAN
O l e h :
H.DODO K. ANWAR ,S.Sos,MM
PERPAJAKAN @ DOA
SEJARAH PERPAJAKAN
• Pada mulanya merupakan suatu upeti yang harus dilaksanakan oleh rakyat kepada seorang raja atau penguasa dalam bentuk natura: padi, ternak atau hasil tanaman lainnya.
• Pemberian dilakukan rakyat untuk kepentingan raja,tanpa imbalan atau prestasi yg dikembalikan kpd rakyat.Sifat nya hanya utk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yg lebih tinggi status sosialnya
PERPAJAKAN @ DOA
Masyarakat berkembang
• Sifat upeti yg Cuma-Cuma dan memaksa selanjutnya dibuat suatu aturan lebih baik dgn memasukan unsur keadilan. Guna memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat diikutsertakan dlm membuat aturan yg nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat itu sendiri.
PERPAJAKAN @ DOA
Undang-undang dan Pajak
• Adanya perkembangan masy.yang ahirnya membentuk suatu negara maka dalam pemungutan , dibuatlah suatu ketentuan berupa undang-undang yang mengatur mengenai bagaimana tata cara pemungutan dilakukan , jenis-jenis apa saja yang dapat dipungut, siapa saja yang harus membayar serta berapa besarnya yg harus dibayar.
PERPAJAKAN @ DOA
UU Perpajakan jaman Penjajahan Belanda
1. Ordonansi Rumah Tangga(Stbl.1908 No.13).2. Aturan Bea Meterai (Stbl 1921 No.498).3. Ordonansi Bea Balik Nama (Stbl 1924 No 291).4. Ordonansi Pajak Kekayaan (Stbl 1932 N0.405).5. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor (Stbl 1934 No 718).6. Ordonansi Pajak Upah (Stbl 1934 No.611).7. Ordonansi Pajak Potong (Stbl 1936 No 671).8. Ordonansi Pajak Pendapatan (Stbl 1944 No 17).9. Undang-undang Pajak radio ( UU No 12 Th 1947).10. Undang-undang Pajak Pembangunan I ( UU No 14 Th 1947).11. Undang-undang Pajak Peredaran ( UU No 12 Th 1952)
PERPAJAKAN @ DOA
Ltr blk terbitnya aturan perpajakan (Thn 1983)
• Terlalu banyaknya aturan• Tidak terpenuhinya rasa keadilan• Falsafah dibuat dan untuk kepentingan penjajah
Belanda.
PERPAJAKAN @ DOA
Reformasi undang-undang perpajakan
• Th 1983 pemerintah dengan DPR mencabut UU yang ada dan meng-undangkan 5 paket undang-undang perpajakan yang baru, yaitu :1. UU No 6 Th 1983 Ttg Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan (KUP).2. UU No 7 Th 1983 Ttg Pajak Penghasilan (PPh).3. UUNo 8 Th 1983 Ttg Pajak Pertambahan Nilai atas
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM).
4. UU No 12 Th 1983 Ttg Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
5. UU No 13 Th 1985 Ttg Bea Meterai (BM)
PERPAJAKAN @ DOA
Harapan dari reformasi
1. Masyarakat berpartisipasi dan dpt mengerti akan kewajiban membayar pajak sesuai dengan sistem self assesment.
2. Tahun 1994, empat Undang-undang, mengalami perubahan, yaitu :– UUNo6 Th 83 dgn UU No 9 Th 94.– UU No 7 Th 83 dgn UU No 10 Th 94.– UU No 8 Th 83 dgn UU No 11 Th 94.– UU No 12 Th 83 dgn UU No 12 Th 94
PERPAJAKAN @ DOA
Perubahan dan Penerbitan UU pada Thn 1997
1. UU No 17 Th 1997 Ttg Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
2. UU No 18 Th 97 Ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. UU No 19 Th 97 Ttg Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
4. UU No 20 Th 97 Ttg Penerimaan Negara Bukan Pajak.
5. UU No 21 Th 97 Ttg Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan.
PERPAJAKAN @ DOA
Alasan Perubahan .
• Adanya perkembangan ekonomi dan masyarakat yang terus menerus dan dalam rangka memberikan rasa keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, pada tahun 2000 kembali pemerintah mengadakan perubahan terhadap Udang –undang perpajakan yang dibuat pada th 1983, yang selengkapnya sebagai berikut :
PERPAJAKAN @ DOA
Perubahan pada Th 2000
1. UU No 16 Th 2000 mengenai perubahan atas UU No 6 Th 83 sebagaimana telah dirubah dgn UU No 9 th 1994.
2. UU No 17 Th 2000 mengenai perubahan atas UU No 7 Th 83 sebagaimana tlah dirubah dgn UU No 10 Thn 1994;
3. UU No 18 Th 2000 mengenai perubahan atas UU No 8 Th 83 sebagaimana telah dirubah dg UU No 11 Th 1994;
4. UU No 19 Th 2000 mengenai perubahan atas UU No 19 Th 1997;
5. UU No 21 Th 2000 mengenai perubahan atas UU No 21 Th 1997
PERPAJAKAN @ DOA
Ltr.blk. Kewajiban membayar pajak
• Negara dlm menyelenggarakan pemerintahan mempunyai kewajiban utk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bid. Kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya.
• Hal ini sesuai dgn tujuan negara yang dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut :
PERPAJAKAN @ DOA
Tujuan Negara
• “ melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencardaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial “.
PERPAJAKAN @ DOA
Arti Tujuan Negara
• Dari uraian tujuan negara, nampak bahwa untuk kepentingan rakyat, negara memerlukan dana untuk kepentingan tersebut. Dana yang akan dikeluarkan ini didapat dari rakyat itu sendiri melalui pungutan yang di sebut PAJAK.Pemungutan pajak haruslah terlebih dahulu disetujui oleh rakyatnya sebagaimana dinyatakan Undang-undang Dasar 1945.
PERPAJAKAN @ DOA
Psl 23 ayat 2 UUD 1945
• Menegaskan bahwa, setiap pajak yang akan dipungut harus berdasarkan Undang-undang.
PERPAJAKAN @ DOA
Definisi 1: Pajak menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani
• Iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang membayarnya menurut peraturan- peraturan umum (Undang-undang), dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (dan sekarang untuk membangun).
PERPAJAKAN @ DOA
Definisi 2: Mr.Dr. N. J. Feldmann
• “pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa,( menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum “.
PERPAJAKAN @ DOA
Definisi 3 : Prof. Dr. M. J. H. Smeets
• “ pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adnya kontra perstasi yang dapat ditunjukan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.
• Smeets mengakui bahwa definisinya hanya menonjolkan fungsi budgeter saja; baru kemudian ia menambahkan fungsi mengatur pada definisinya.
PERPAJAKAN @ DOA
Definisi 4: Dr. Soeparman Soemohamidjaja
• “ pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yamg dipungut oleh Penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”
PERPAJAKAN @ DOA
Definisi 5: Prof. Dr.. Rochmat Soemitro, S.H.
• “ pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (Kontra-Prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
PERPAJAKAN @ DOA
Unsur yang melekat dlm pengertian Pajak :
1. Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-undang;
2. Sifatnya dapat dipaksakan;3. Tidak ada kontra prestasi(imbalan) yang langsung
dapat dirasakan oleh si pembayar pajak;4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh
pemerintah pusat maupun daerah(tidak boleh dipungut oleh swasta); dan
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah(rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.
PERPAJAKAN @ DOA
Swasta tdk boleh melakukan pungutan pajak.
• Yang menjalankan roda pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat adalah pemerintah(baik pusat maupun daerah).
• Pemerintah dlm operasionalnya tidak ada maksud untuk mencari keuntungan, sedangkan swasta selalu bersifat mencari keuntungan
PERPAJAKAN @ DOA
3 Sumber penerimaan Negara yang jadi andalan
1. Penerimaan dari sektor pajak;
2. Penerimaan dari sektor migas(minyak dan gas bumi); dan
3. Penerimaan dari sektor Bukan Pajak.
PERPAJAKAN @ DOA
Posisi pajak sbg sumber penerimaan negara.
• Perimaan pajak dalam mengisi kas APBN dalam rangka pembangunan nasional amat penting dan sangat strategis.
• Besarnya peranan pajak perlu ditanamkan dalam diri setiap orang agar dalam pelaksanaan pembayaran pajak yang telah dilakukan dpt menjadi satu kebanggan tersendiri krn telah memberikan kontribusinya dlm pembangunan nasional.
PERPAJAKAN @ DOA
Fungsi Pajak
• Fungsi pajak ada dua yaitu fungsi Budgeter dan regulerend.Namun pada perkembangannya fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi yaitu, fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi.
PERPAJAKAN @ DOA
Fungsi Budgeter
• Adalah fungsi yang letaknya di sektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa(surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.
PERPAJAKAN @ DOA
Fungsi Regulerend
• Adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.
• Fungsi ini umumnya dapat kita lihat di dalam sektor swasta.
• Seperti dikatakan Dr. Soemitro Djojohadikusumo dengan Fiscal Policy sebagai suatu alat pembangunan yg harus mempunyai satu tujuan yang bersamaan secara langsung menemukan dana-dana yg akan digunakan utk public invesment dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan private saving kr arah sektor-sektor yg produktif, maupun digunakan utk mencegah pengeluaran-pengeluaran yg menghambat pembangunan.
PERPAJAKAN @ DOA
Fungsi Demokrasi
• Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yg merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini serng dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah.Apabila seseorang telah melakukan kewjibannya membayar pajak kpd negara sesuai dg ketentuan, maka ia mempunyai hak pula utk mendapatkan pelayanan yg baik dari pemerintah. Bila pemerintah tdk memberikan pelayaan yg baik, pembayar pajak bisa melakukan protes(complaint) thd pemerintah dgn mengatakan bahwa ia telah membayar pajak, kenapa tidak mendapatkan pelayanan yg semestinya.
PERPAJAKAN @ DOA
Fungsi Redistribusi
• Yaitu fungsi yg lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dlm masyarakat. Hal ini dpt terlihat misalnya dgn adanya tarif progresif yang mengenakan pajak yg lebih besar kpd masyarakat yg mempunyai penghasilan besar dan pajak yg lebih kecil kpd masyarakat yg mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil)
PERPAJAKAN @ DOA
Teori Asuransi
• Teori asuransi diartikan dengan suatu kepentingan masyarakat yang harus dilindungi olehnegara. Masyarakat seakan mempertanggungkan keselamatan dan keamanan jiwanyankepada negara. Dengan adanya kepentingan dari masayarakat itu sendiri, maka masyarakat harus membayar “premi” kepada negara.
PERPAJAKAN @ DOA
Teori Kepentingan
• Negara melindungi kepentingan dan jiwa warga negara. Pengeluaran negara dibebankan kpd warga negara berdasarkan kepentingannya.
• Warganegara yg memiliki harta yg banyak membayar pajak lebih besar dibandingkan dengan mereka yg memiliki harta lebih sedikit.
PERPAJAKAN @ DOA
Teori Gaya Pikul
• Pokok pangkal teori ini adalah azas keadilan yaitu setiap orang yang dikenakan pajak harus sama beratnya.
• Pajak yg harus dibayar adalah menurut gaya pikul seseorang yang ukurannya adalah besarnya penghasilan dan pengeluaran yang dilakukan.
• Pajak dilakukan setelah kebutuhan primer seseorang terpenuhi.
PERPAJAKAN @ DOA
Teori Gaya Beli
• Teori ini menekankan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara dimaksudkan untuk memelihara masyarakat dalam negara yang bersangkutan.
• Pembayaran pajak lebih ditekankan pada fungsi mengatur(regulerent) agar masyarakat tetap eksis.
PERPAJAKAN @ DOA
Teori Bakti
• Teori ini menekankan pada paham organiche staatsleer yang mengajarkan bahwa karena sifat negara sebagai suatu organisasi(perkumpulan) maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak.
• Teori ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak.
PERPAJAKAN @ DOA
Yurisdiksi/Azas Pemungutan Pajak
• Yang dimaksud adalah suatu cara pemungutan pajak yang didasarkan a.l. kepada :
1. tempat tinggal seseorang;
2. berdasarkan kebangsaan;
3. sumber dimana penghasilan diperoleh.
PERPAJAKAN @ DOA
Asas Domisili/ tempat tinggal
• Adalah suatu asas pemungutan pajak berdasarkan tempat tinggal atau domisili seseorang.
• Suatu negara memungut pajak thd semua orang yang bertempat tinggal atau berdomisili dinegara ybs atas seluruh penghasilan dimanapun diperoleh, tanpa memperhatikan ybs sbg warganegaranya warga negara asing.
PERPAJAKAN @ DOA
Asas Kebangsaan
• Adalah suatu asas pemungutan pajak yang didasarkan kepada kebangsaan suatu negara.
• Suatu negara akan memungut pajak kepada setiap orang yang mempunyai kebangsaan atas negara ybs sekalipun org tsb tdk bertempat tinggal dinegara ybs.
PERPAJAKAN @ DOA
Asas Sumber
• Pungutan pajak yang didasarkan kpd sumber atau tempat penghasilan berada.
• Apabila sumber berada disuatu negara maka negara tsb berhak memungut pajak kpd setiap orang yang memperoleh penghasilan dari sumber tersebut.
PERPAJAKAN @ DOA
Penggolongan jenis pajak
• Jenis pajak dapat dibagi kedalam 3 golongan,yaitu :
1. Menurut sifatnya.
2. Menurut sasarannya/Obyeknya.
3. Menurut lembaga pemungutannya.
PERPAJAKAN @ DOA
Menurut Sifatnya
• Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dpt dibagi dua yaitu :1. Pajak Langsung, adalah pajak-pajak yang bebannya
harus dipikul sendiri oleh WP dan tdk dapat dilimpahkan kpd orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu, misalnya PPh.
2. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang bebannya dpt dilimpahkan kpd orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.
PERPAJAKAN @ DOA
Menurut Sasaran/obyeknya
• Jenis-jenis pajak dpt dibagi dua yaitu : pajak subyektif dan pajak obyektif.1. Pajak Subyektif adalah jenis pajak yg dikenakan dengan
pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi Wajib pajaknya(Subyeknya). Setelah diketahui keadaannya barulah diperhatikan keadaan obyeknya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan atau tidak,misalnya,Pajak penghasilan.
2. Pajak obyektif adalah jenis pajak yg dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan/melihat obyeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peerstiwa yg menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak.Setelah diketahui obyeknya barulah dicari subyeknya yg memp.hub.hukum dg obyek,misanya PPN.
PERPAJAKAN @ DOA
Menurut Lembaga Pemungutnya
• Jenis pajakdapat dibagi dua yaitu jenis pajak yg dipungut oleh pemerintah pusat dan oleh pemerintah daerah :1. Pajak pusat, dikelola oleh Dep.Keu cq.Dirjen pajak
adalah :PPh, PPN dan PPBM, PBB, BPHTB, Bea meterai.
2. Pajak daerah dikelola oleh Pemda cq.Dipenda provinsi adalah : PKB,BBNKB, PBBKB,P3ABT/APER.
• Dispenda Kab/Kota : Hotel restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, galian gol.c.
PERPAJAKAN @ DOA
RETRIBUSI
• Pemda selain memungut pajak juga melakukan pemungutan dg nama retribusi sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yg disediakan pemda utk kepentingan pribadi/badan terdiri dari 3 jenis retribusi :
1. Retribusi Jasa Umum.
2. Retribusi Jasa Usaha.
3. Retribusi Perizinan Tertentu.
PERPAJAKAN @ DOA
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK
• Sistem pemungutan pajak dapat dibagi atas 4 macam yaitu :
1. Official assesment system;
2. Semi self assesment system;
3. Self assesment system;
4. Withholding system.
PERPAJAKAN @ DOA
Official assesment system
• Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemungut pajak(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.
PERPAJAKAN @ DOA
SEMI SELF ASSESMENT SYSTEM
• Sistem pemungutan yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang.
• Setiap awal th WP menentukan sendiri besarnya pajak terutang,pada ahir th dikoreksi fiskus utk disesuaikan.
PERPAJAKAN @ DOA
SELF ASSESMENT SYSTEM
• Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang penuh kepada WP untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.
• WP aktif sepenuhnya, fiskus turut campur bila diketahui WP melanggar ketentuan yg berlaku.
PERPAJAKAN @ DOA
WITHHOLDING SYSTEM
• Sistem pemungutan yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang.
• Fiskus hanya bertindak sebagai pengawas
PERPAJAKAN @ DOA
UTANG PAJAK
• Sejak kapankah seseorang dinyatakan memiliki utang pajak kepada negara ?
• Dalam hukum pajak terdapat dua pendapat :
1. Utang timbul saat diundangkannya Undang-undang pajak.
2. Utang timbul pada saat dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh Pemerintah.
PERPAJAKAN @ DOA
CARA PENGENAAN UTANG PAJAK
• Menurut teori ada tiga cara pengenaan pajak yang dapat dilakukan, yaitu :
1. Stelsel fiksi atau cara pengenaan di depan;
2. Stelsel riil atau cara pengenaan di belakang;
3. Kombinasi stelsel fiksi dan riil atau cara pengenaan campuran.
PERPAJAKAN @ DOA
STELSEL FIKSI
• Pengenaan di depan merupakan suatu cara pengenaan pajak yang didasarkan atas suatu anggapan(fiksi) dan anggapan tsb tergantung pada ketentuan bunyi undang-undang.
• Misalnya penghasilan WP th berjalan dianggap sama dengan penghasilan th lalu ,dimana penghasilan akan dijadikan dasar pengenaan.(psl 25 UU PPh)
PERPAJAKAN @ DOA
STELSEL RIIL
• Pengenaan pajak yg didasarkan pada keadaan yang sesungguhnya(riil).
• Karena besarnya penghasilan yang diperoleh seseorang baru diketahui pada ahir tahun, maka utang pajak baru akan dikenakan di belakang/ahir tahun.
PERPAJAKAN @ DOA
PENGENAAN CAMPURAN
• Cara pengenaan pajak yang didasarkan pada kedua cara(fiksi dan riil).
• Awal th, penetapan didasarkan pada penetapan th lalu, di ahir tahun ditinjau ulang utk di periksa ketepatan perhitungannya.
PERPAJAKAN @ DOA
HAPUSNYA UTANG PAJAK
• Ada 4(empat) hal yang mengakibatkan hapusnya utang pajak :
1. Pembayaran;
2. Konpensasi;
3. Daluwarsa;
4. Penghapusan.
PERPAJAKAN @ DOA
TARIF PAJAK
• Salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak bagi Wajib Pajak adalah tarif pajak yang besarnya harus dicantumkan dalam undang-undang pajak.
PERPAJAKAN @ DOA
TARIF PROGRESIF
• Tarif progresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar.
PERPAJAKAN @ DOA
TARIF DEGRESIF
• Tarif degresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar.
• (tarif ini tidak pernah dipergunakan dalam praktek perundang-undangan perpajakan)
PERPAJAKAN @ DOA
TARIF PROPORSIONAL
• Tarif proporsional adalah tarif pemungutan pajak yang menggunakan persentase tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak.
• Karena tarif proporsional ini hanya menggunakan satu tarif yang persentasenya tetap, maka sering disebut juga dengan TARIF TUNGGAL.
PERPAJAKAN @ DOA
TARIF TETAP
• Tarif tetap adalah tarif pemungutan pajak yang besar nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak.
• (contoh tarif Bea Meterai )
PERPAJAKAN @ DOA
TARIF ADVALOREM
• Tarif Advalorem adalah suatu tarif dengan persentase tertentu yang dikenakan/ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang.
PERPAJAKAN @ DOA
TARIF SPESIFIK
• Tarif spesifik adalah tarif dengan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu
PERPAJAKAN @ DOA
KETETAPAN PAJAK
• Untuk mengetahui adanya kewajiban atau hak Wajib Pajak (WP), negara menerbitkan produk hukum yang terdiri dari 7(tujuh)macam :
1. Surat Ketetapan Pajak (SKP)2. Surat Tagihan Pajak (STP)3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
(SKPKBT)5. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)6. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
PERPAJAKAN @ DOA
SURAT TAGIHAN PAJAK(STP)
• STP adalah surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
PERPAJAKAN @ DOA
KAPAN STP DITERBITKAN ?
1. Apabila pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
2. Apabila terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis atau salah hitung.
3. Apabila ada perubahan obyek yang tidak dilaporkan.
PERPAJAKAN @ DOA
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ( SKPKB)
• SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan untuk menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
• Penerbitan SKPKB akan diikuti dengan sanksi adm yang bisa berupa denda maupun berupa kenaikan.
PERPAJAKAN @ DOA
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT)
• SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan untuk menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam SKPKB.
• Untuk mengantisipasi beberapa kemungkinan seperti :
1. Adanya SKPKB yang telah ditetapkan ternyata lebih rendah daripada perhitungan yang sebenarnya.
2. Adanya proses pengembalian pajak yang telah ditetapkan dalam SKPLB yang seharusnya tidak dilakukan; dan
3. Adanya pajak terutang dalam SKN yang ditetapkan ternyata lebih rendah.
PERPAJAKAN @ DOA
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
• SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan untuk menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
• SKPLB diterbitkan jika ada permohonan tertulis dari wajib pajak.
PERPAJAKAN @ DOA
Surat KetetapanPajak Nihil (SKPN)
• SKPN adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan untuk menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
PERPAJAKAN @ DOA
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
• SPPT adalah surat yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada Wajib Pajak (WP).
• SPPT diterbitkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak(SPOP) yang telah disampaikan oleh WP atau berdasat data obyek yang telah ada di kantor pajak.
PERPAJAKAN @ DOA
Daluwarsa Penetapan
• Daluwarsa penetapan merupakan suatu batasan waktu yang ditentukan undang-undang untuk dapat menerbitkan surat ketetapan pajak atas utang pajak WP, yang tujuannya tidak lain agar WP memperoleh kepastian hukum atas utang pajaknya.
PERPAJAKAN @ DOA
Penagihan Pajak17109
TahapanPenagihan :1. Surat Teguran.2. Surat Paksa.3. Penyitaan4. Pelelangan5. Hak Mendahulu Pajak6. Penagihan seketika dan Sekaligus7. Pencegahan, Penyanderaan, dan Gugatan8. Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak9. Penghapusan Piutang Pajak (hal 40-48)
PERPAJAKAN @ DOA
SURAT TEGURAN
• Surat peringatan atau surat lain yang sejenis yang dimaksudkan untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak
untuk melunasi utang pajaknya.
PERPAJAKAN @ DOA
SURAT PAKSA
• Adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan utang pajak.
• Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
PERPAJAKAN @ DOA
3 HAL PENYEBAB TERBITNYA SURAT PAKSA
1. Bahwa Penanggung Pajak (PP) tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo dan telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
2. Bahwa terhadap PP telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus.
3. PP tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
PERPAJAKAN @ DOA
PENYITAAN
• Penyitaan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi pajak menurut peraturan perundangan yang berlaku.
PERPAJAKAN @ DOA
PELELANGAN
• Lelang dalam hal sita pajak, merupakan salah satu bagian dari berbagai jenis lelang untuk elaksanakan eksekusi atas barang-barang milik penanggung pajak dalam rangka penagihan piutang pajak.
• (untuk biaya penagihan pajak dan utang pajak)
PERPAJAKAN @ DOA
Hak Mendahulu Pajak
• Sering disebut dgn Hak Istimewa atau Hak Preferen. Menurut Psl 1134 KUH Perdata yag dimaksud adalah suatu hak yang oleh Undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya.
PERPAJAKAN @ DOA
Pencegahan, Penyanderaan, Gugatan.
• Pencegahan merupakan bagian dari upaya penagihan pajak yg hanya dapat dilakukan secara sangat selektif dan hati-hati, karena berkaitan dgn hak asasi seseorang utk bepergian ke luar negeri.
• Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penangg.Pajak dgn menempatkannya di tempat tertentu.
• Gugatan,suatu upaya hukum yg dapat dilakukan Wajib Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak.
PERPAJAKAN @ DOA
Angsuran dan Penundaan
• Kelonggaran yang diberikan melalui permohonan sehubungan dengan kesulitan-likuiditas perusahaan yang mengganggu lancarnya usaha yang dilakukan sehari-hari.
PERPAJAKAN @ DOA
Pengapusan Piutang Pajak
• Piutang Pajak pada prinsipnya bisa dihapuskan karena beberapa sebab/ alasan, seperti :
1. WP meninggal dgn tidak meningalkan warisan dan tdk memp.ahli waris.
2. Hak utk melakukan penagihan daluwarsa3. Sebab lain,misalnya WP tidak ditemukan,
dokumen tdk lengkap, keadaan yg tdk dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dsb-nya.
top related