makalah pkn hak dan kewajiban warga negara
Post on 13-Jul-2016
109 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
BAB I
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga
makalah ini dapat diselesaikan. Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata
kuliah umum Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education). Penulis berharap
makalah ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Penulis
membuat makalah ini dari kumpulan buku, dan internet sebagai pedoman
membuat makalah.
Pendidikan Kewarganegaraan masih sangat diperlukan untuk menumbuhkan
rasa kecintaan terhadap Bangsa Indonesia dan mengembangkan kesadaran
berbangsa dan bernegara
Terima kasih penulis ucapkan kepada Dosen Civic Education,teman
mahasiswa yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan motivasi
membantu dalam pengembangan makalah ini. Penulis menyadari bahwa makalah
ini masih perlu ditingkatkan lagi mutunya. Oleh karena itu kritik dan saran dari
berbagai pihak yang membangun sangat diharapkan.
Jember, 04 Maret 2016
Penulis
1
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
BAB 1. PENDAHULUAN 3
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Tujuan 4
BAB 2. PEMBAHASAN 5
2.1 Pengertian Warga Negara 5
2.2 Penentuan Warga Negara Indonesia 6
2.3 Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara 12
2.4 Pandangan Idiologis Atas Hak dan Kewajiban WNI 16
2.5 Contoh Hak dan Kewajiban WNI 19
BAB 3. PENUTUP 21
3.1 Kesimpulan 21
3.2 Saran 21
DAFTAR PUSTAKA 22
2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sebagai warga negara yang baik kita wajib membina dan melaksanakan hak
dan kewajiban kita dengan tertib. Hak dan kewajiban warga negara yang diatur
dalam UUD 1945 itu bagian dari latar belakang kewarganegaraan. Tujuannya
agar para generasi muda mempelajari pendidikan kewarganegaraan untuk
menyadarkan kita bahwa semangat perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan
mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan
fisik, sedangkan dalam menghadapi globalisasi untuk mengisi kemerdekaan kita
memerlukan perjuangan non fisik sesuai dengan bidang profesi masing masing.
Perjuangan ini dilandasi oleh nilai nilai perjuangan bangsa sehingga kita tetap
memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku cinta tanah air
dan mengutamakan persatuan serta kesatuan bangsa dalam rangka bela negara
demi tetap utuh dan tegaknya NKRI. Dengan itu kita sebagai generasi muda
diharapkan menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku
cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan, wawasan nusantara serta ketahanan
nasional dalam diri para mahasiswa sebagai calon sarjana yang sedang mengkaji
dan akan menguasai IPTEK dan seni.
Warga negara memiliki peran yang vital bagi keberlangsungan sebuah
negara. Oleh karena itu, hubungan antara warga negara dan negara sebagai
institusi yang menaunginya memiliki aturan atau hubungan yang diatur dengan
peraturan yang berlaku di negara tersebut. Agar memiliki status yang jelas sebagai
warga negara, pemahaman akan pengertian sistem kewarganegaraan serta hal-hal
lain yang menyangkut warga negara hendaknya penting untuk diketahui. Dengan
memiliki status sebagai warga negara, orang memiliki hubungan dengan negara.
Hubungan ini nantinya tercermin dalam peran, hak dan kewajiban secara timbal
balik antara warga negara dengan negaranya.
3
1.2 Rumusan Masalah
1. Apakah pengertian dari warga negara ?
2. Siapakah yang berhak menjadi warga negara disuatu negara ?
3. Apakah pengertian dari hak dan kewajiban warga negara ?
4. Bagaimana pandangan idiologis atas hak dan kewajiban warga negara ?
5. Bagaimana contoh hak dan kewajiban warga negara ?
1.3 Tujuan
1. Mampu memahami arti dari warga negara
2. Mampu mengetahui seseorang yang berhak menjadi warga negara disuatu
negara
3. Mampu memahami arti dari hak dan kewajiban warga negara
4. Menjelaskan pandangan idiologis atas hak dan kewajiban warga negara
5. Mampu mengetahui contoh hak dan kewajiban warga negara
4
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Warga Negara
Pengertian warga negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran,
dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga
dari negara itu.
Sementara itu, AS Hikam (1999) mendefinisikan warga negara yang
merupakan terjemahan dari citizenship adalah anggota dari sebuah komunitas
yang membentuk negara itu sendiri.
Dalam konteks Indonesia, istilah warga negara seperti yang tertulis dalam
UUD 1945 pasal 26 dimaksudkan: “Warga negara adalah Bangsa Indonesia asli
dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara”.
Selanjutnya dalam pasal 1 UU Nomor 22/1958, dan dinyatakan juga dalam
UU Nomor 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, menekankan
kepada peraturan yang menyatakan bahwa Warga Negara Republik Indonesia
adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan atau perjanjian-
perjanjian dan atau peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945
sudah menjadi warga negara Republik Indonesia.
Warga negara memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting bagi
kemajuan dan bahkan kemunduran sebuah bangsa. Oleh karena itu, seseorang
yang menjadi anggota atau warga suatu negara haruslah ditentukan oleh undang-
undang yang dibuat oleh negara tersebut. Sebelum negara menentukan siapa saja
yang menjadi warga negaranya, terlebih dahulu negara harus mengakui bahwa
setiap orang berhak memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah
negara dan meninggalkannya serta berhak kembali sebagaimana dinyatakan oleh
pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Pernyataan ini mengandung makna bahwa orang-
orang yang tinggal dalam wilayah negara dapat diklasifikasikan menjadi:
5
1. Warga Negara Indonesia, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-
orang bangsa lain yang disahkan dengan dengan undang-undang sebagai warga
negara.
2. Penduduk, yaitu orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat
sementara sesuai dengan visa (surat izin untuk memasuki suatu negara dan tinggal
sementara yang diberikan oleh pejabat suatu negara yang dituju) yang diberikan
negara melalui kantor imigrasi.
Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa orang-orang bangsa lain, misalnya
orang peranakan Belanda, peranakan Cina, peranakan Arab, dan lain-lain yang
bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan
bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia dapat menjadi warga negara.
Dari sudut hubungan antara negara dan warga negara, Koerniatmanto S.
mendefinisikan warga negara dengan konsep anggota negara. Sebagai anggota
negara, warga negara mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Ia
mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap
negaranya.
2.2 Penentuan Warga Negara Indonesia
Siapa saja yang dapat menjadi warga negara dari suatu negara? Setiap
negara berdaulat berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara.
Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal dengan adanya asas
kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, asas kewaraganegaraan berdasarkan
perkawinan dan Asas kewarganegaraan berdasarkan naturalisasi.
a. Asas Kewarganegaraan Berdasarkan Kelahiran
Penentuan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran seseorang dikenal
dengan dua asas kewarganegaraan yaitu ius soli dan ius sanguinis. Kedua istilah
tersebut berasal dari bahasa Latin. Ius berarti hukum, dalil atau pedoman. Soli
berasal dari kata solum yang berarti negeri, tanah atau daerah, dan sanguinis
berasal dari kata sanguis yang berarti darah. Dengan demikian ius soli berarti
6
pedoman kewarganegaraan yang berdasarkan tempat atau daerah kelahiran,
sedangkan ius sanguinis adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan darah
atau keturunan atau keibubapakan.
Sebagai contoh, jika sebuah negara menganut ius soli, maka seorang yang
dilahirkan di negara tersebut mendapatkan hak sebagai warga negara. Begitu pula
dengan asas ius sanguinis, jika sebuah negara menganut ius sanguinis, maka
seseorang yang lahir dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan suatu negara
tertentu, Indonesia misalnya, maka anak tersebut berhak mendapatkan status
kewarganegaraan orang tuanya, yakni warga negara Indonesia.
a. Asas Ius Sanguinis
Kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan
kewarganegaraan seseorang, artinya kalau orang dilahirkan dari orang tua yang
berwarganegara Indonesia, ia dengan sendirinya juga warga negara Indonesia.
Asas Ius sanguinis atau Hukum Darah (law of the blood) atau asas
genealogis (keturunan) atau asas keibubapakan, adalah asas yang menetapkan
seseorang mempunyai kewarganegaraan menurut kewarganegaraan orang tuanya,
tanpa melihat di mana ia dilahirkan. Asas ini dianut oleh negara yang tidak
dibatasi oleh lautan, seperti Eropa Kontinental dan China. Asas ius sanguinis
memiliki keuntungan, antara lain:
1. Akan memperkecil jumlah orang keturunan asing sebagai warga negara
2. Tidak akan memutuskan hubungan antara negara dengan warga negara yang
lahir
3. Semakin menumbuhkan semangat nasionalisme
4. Bagi negara daratan seperti China dan lain-lain, yang tidak menetap pada suatu
negara tertentu tetapi keturunan tetap sebagai warga negaranya meskipun lahir
di tempat lain (negara tetangga)
7
b. Asas Ius Soli
Pada awalnya, asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran ini hanya satu,
yakni ius soli saja. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa karena seseorang
lahir di suatu wilayah negara, maka otomatis dan logis ia menjadi warga negara
tersebut.
Asas ius soli atau asas tempat kelahiran atau hukum tempat kelahiran (law
of the soil) atau asas teritorial adalah asas yang menetapkan seseorang mempunyai
kewarganegaraan menurut tempat di mana ia dilahirkan. Asas ini dianut oleh
negara-negara imigrasi seprti USA, Australia, dan Kanada.
Tidak semua daerah tempat seseorang dilahirkan menentukan
kewarganegaraan. Misalnya, kalau orang dilahirkan di dalam daerah hukum
Indonesia, ia dengan sendirinya menjadi warga negara Indonesia. Terkecuali
anggota-anggota korps diplomatik dan anggota tentara asing yang masih dalam
ikatan dinas. Di samping dan bersama-sama dengan prinsip ius sanguinis, prinsip
ius soli ini juga berlaku di Amerika, Inggris, Perancis, dan juga Indonesia. Tetapi
di Jepang, prinsip ius soli ini tidak berlaku. Karena seseorang yang tidak dapat
membuktikan bahwa orang tuanya berkebangsaan Jepang, ia tidak dapat diakui
sebagai warga negara Jepang.
Untuk sementara waktu asas ius soli menguntungkan, yaitu dengan lahirnya
anak-anak dari para imigran di negara tersebut maka putuslah hubungan dengan
negara asal. Akan tetapi dengan semakin tingginya tingkat mobilitas manusia,
diperlukan suatu asas lain yang tidak hanya berpatokan pada tempat kelahiran
saja. Selain itu, kebutuhan terhadap asas lain ini juga berdasarkan realitas empirik
bahwa ada orang tua yang memiliki status kewarganegaraan yang berbeda. Hal ini
akan bermasalah jika kemudian orang tua tersebut melahirkan anak di tempat
salah satu orang tuanya (misalnya di tempat ibunya). Jika tetap menganut asas ius
soli, maka si anak hanya akan mendapatkan status kewarganegaraan ibunya saja,
sementara ia tidak berhak atas status kewarganegaraan bapaknya. Atas dasar
itulah, maka asas ius sanguinis dimunculkan, sehingga si anak dapat memiliki
status kewarga-negaraan bapaknya.
8
Dalam perjalanan banyak negara yang meninggalkan asas ius soli, seperti
Belanda, Belgia, dan lain-lain. Selain kedua asas tersebut, beberapa negara yang
menggabungkan keduanya misalnya Inggris dan Indonesia.
b. Asas Kewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan
Selain hukum kewarganegaraan dilihat dari sudut kelahiran,
kewarganegaraan seseorang juga dapat dilihat dari sistem perkawinan. Di dalam
sistem perkawinan, terdapat dua buah asas, yaitu asas kesatuan hukum dan asas
persamaan derajat.
a. Asas Kesatuan Hukum
Asas kesatuan hukum berdasarkan pada paradigma bahwa suami-istri
ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang meniscayakan suasana
sejahtera, sehat dan tidak berpecah. Dalam menyelenggarakan kehidupan
bermasyarakat, suami-istri ataupun ikatan keluarga yang baik perlu mencerminkan
adanya suatu kesatuan yang bulat.
Untuk merealisasikan terciptanya kesatuan dalam keluarga atau suami-istri,
maka semuanya harus tunduk pada hukum yang sama. Dengan adanya kesamaan
pemahaman dan komitment menjalankan adanya kewarganegaraan yang sama,
sehingga masing-masing tidak terdapat perbedaan yang dapat mengganggu
keutuhan dan kesejahteraan keluarga.
Menurut asas kesatuan hukum, sang istri akan mengikuti status suami baik
pada waktu perkawinan dilangsungkan maupun kemudian setelah perkawinan
berjalan. Negara-negara yang masih mengikuti asas ini antara lain: Belanda,
Belgia, Perancis, Yunani, Italia, Libanon, dan lainnya. Negara yang menganut
asas ini menjamin kesejahteraan para mempelai. Hal ini akan mempengaruhi
kesejahteraan masyarakat, melalui proses hemogenitas dan asimilasi bangsa.
Proses ini akan dicapai apabila kewarganegaraan istri adalah sama dengan
kewarganegaraan suami. Lebih-lebih istri memiliki tugas memelihara anak yang
9
dilahirkan dari perkawinan, maka akan diragukan bahwa sang ibu akan dapat
mendidik anak-anaknya menjadi warga negara yang baik apabila
kewarganegaraannya berbeda dengan sang ayah anak-anak.
b. Asas Persamaan Derajat
Dalam asas persamaan derajat, suatu perkawinan tidak menyebabkan
perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak (suami atau istri). Baik
suami ataupun istri tetap berkewarganegaraan asal, atau dengan kata lain
sekalipun sudah menjadi suami-istri, mereka tetap memiliki status
kewarganegaraan sendiri, sama halnya ketika mereka belum diikatkan menjadi
suami istri. Negara-negara yang menggunakan asas ini antara lain: Australia,
Canada, Denmark, Inggris, Jerman, Israel, Swedia, Birma dan lainnya.
Asas ini dapat menghindari terjadinya penyelundupan hukum. Misalnya,
seseorang yang berkewarganegaraan asing ingin memperoleh status
kewarganegaraan suatu negara dengan cara atau berpura-pura melakukan
pernikahan dengan perempuan di negara tersebut. Setelah melalui perkawinan dan
orang tersebut memperoleh kewarganegaraan yang diinginkannya, maka
selanjutnya ia menceraikan istrinya. Untuk menghindari penyelundupan hukum
semacam ini, banyak negara yang menggunakan asas persamaan derajat dalam
peraturan kewarganegaraannya.
c. Asas Kewarganegaraan Berdasarkan Naturalisasi
Walaupun tidak dapat memenuhi status kewarganegaraan melalui sistem
kelahiran maupun perkawinan, seseorang masih dapat mendapatkan status
kewarganegaraan melalui proses pewarganegaraan atau naturalisasi. Syarat-syarat
dan prosedur pewarganegaraan ini di berbagai negara sedikit-banyak dapat
berlainan, menurut kebutuhan yang dibawakan oleh kondisi dan situasi negara
masing-masing.
10
Dalam pewarganegaraan ini ada yang aktif ada pula yang pasif. Dalam
pewarganegaraan aktif, seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih
atau mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara. Sedangkan
dalam pewarganegaraan pasif, seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh
sesuatu negara atau tidak mau diberi atau dijadikan warga negara suatu negara,
maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak repudiasi, yaitu hak untuk
menolak pemberian kewarganegaraan tersebut.
Perolehan Kewarganegaraan Indonesia untuk mendapatkan status
kewarganegaraan Indonesia, pemerintah mengatur dalam Undang-undang.
Hal ini diatur sedemikian rupa, sehingga mampu mengantisipasi berbagai
permasalahan baik sosial maupun permasalahan hukum yang terjadi. Karena
permasalahan yang menyangkut status warga negara dapat terjadi pada wilayah
dalam negeri maupun aktivitas yang berkaitan dengan interaksi antar negara.
Sebagai contoh, kehadiran beberapa artis muda di Indonesia yang berasal dari
negara lain, saat ini tengah berurusan dengan pihak imigrasi karena visa dan status
kewarganegaraan mereka. Terkait dengan kejahatan, berbagai kasus penyebaran
narkoba oleh warga negara kulit hitam di Indonesia melibatkan jaringan
internasional. Dengan pengaturan status kewarganegaraan, pihak kepolisian
memiliki bukti yang kuat untuk mencekal maupun menangkap dan
mengembalikannya ke negara asalnya.
Dalam penjelasan umum Undang-undang No. 62/1958 bahwa terdapat 7
(tujuh) cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yaitu :
a. Karena kelahiran;
b. Karena pengangkatan;
c. Karena dikabulkannya permohonan;
d. Karena pewarganegaraan;
e. Karena perkawinan
f. Karena turut ayah dan atau ibu;
g.Karena pernyataan.
11
2.3 Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya
tergantung kepada kita sendiri. Contohnya: hak mendapatkan pengajaran, hak
mendapatkan nilai dari guru dan sebagainya
Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa
tanggung jawab. Contohnya: melaksanakan tata tertib di sekolah, membayar SPP
atau melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan sebaikbaiknya dan
sebagainya.
Sebagai warga negara yang baik kita wajib membina dan melaksanakan hak
dan kewajiban kita dengan tertib. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam
UUD 1945 yang meliputi.
a. Hak dan Kewajiban dalam Bidang Politik
Pasal 27 ayat (1) menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum
dan pemeritahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini menyatakan adanya
keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu:
a. Hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
b. Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan.
Pasal 28 menyatakan, bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan
undang-undang”. Arti pesannya adalah:
a. Hak berserikat dan berkumpul.
b. Hak mengeluarkan pikiran (berpendapat).
c. Kewajiban untuk memiliki kemampuan beroganisasi dan melaksanakan aturan-
aturan lainnya, di antaranya: Semua organisasi harus berdasarkan Pancasila
12
sebagai azasnya, semua media pers dalam mengeluarkan pikiran (pembuatannya
selain bebas harus pula bertanggung jawab dan sebagainya).
b. Hak dan Kewajiban dalam Bidang Sosial Budaya
Pasal 31 ayat (1) menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat
pengajaran”.
Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistim pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-
undang”.
Pasal 32 menyatakan bahwa “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional
Indonesia”.
Arti pesan yang terkandung adalah:
a. Hak memperoleh kesempatan pendidikan pada segala tingkat, baik umum
maupun kejuruan.
b. Hak menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan daerah.
c. Kewajiban mematuhi peraturan-peraturan dalam bidang kependidikan.
d. Kewajiban memelihara alat-alat sekolah, kebersihan dan ketertibannya.
e. Kewajiban ikut menanggung biaya pendidikan.
f. Kewajiban memelihara kebudayaan nasional dan daerah.dinyatakan oleh pasal
31 dan 32, Hak dan Kewajiban warga negara tertuang pula pada pasal 29 ayat
(2) yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat
menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
g. Hak untuk mengembangkan dan menyempurnakan hidup moral keagamaannya,
sehingga di samping kehidupan materiil juga kehidupan spiritualnya terpelihara
dengan baik.
h. Kewajiban untuk percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
13
c. Hak dan Kewajiban dalam Bidang Hankam
Pasal 30 menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta
dalam usaha pembelaan negara”.
d. Hak dan Kewajiban dalam Bidang Ekonomi
Pasal 33 ayat (1), menyatakan, bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha
bersama berdasar atas azas kekeluargaan”.
Pasal 33 ayat (2), menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.
Pasal 33 ayat (3), menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat”.
Pasal 34 menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh
negara”. Arti pesannya adalah:
a. Hak memperoleh jaminan kesejahteraan ekonomi, misalnya dengan tersedianya
barang dan jasa keperluan hidup yang terjangkau oleh daya beli rakyat.
b. Hak dipelihara oleh negara untuk fakir miskin dan anak-anak terlantar.
c. Kewajiban bekerja keras dan terarah untuk menggali dan mengolah berbagai
sumber daya alam.
d. Kewajiban dalam mengembangkan kehidupan ekonomi yang berazaskan
kekeluargaan, tidak merugikan kepentingan orang lain.
e. Kewajiban membantu negara dalam pembangunan misalnya membayar pajak
tepat waktu.
Itulah hak dan kewajiban bangsa Indonesia yang tercantum dalam UUD
1945, dan Anda sebagai warga negara wajib melaksanakannya dengan sebaik-
baiknya.
14
Di samping itu, setiap penduduk yang menjadi warga negara Indonesia,
diharapkan memiliki karakteristik yang bertanggung jawab dalam menjalankan
hak dan kewajibannya. Karakteristik adalah sejumlah sifat atau tabiat yang harus
dimiliki oleh warga negara Indonesia, sehingga muncul suatu identitas yang
mudah dikenali sebagai warga negara.
Sejumlah sifat dan karakter warga negara Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Memiliki rasa hormat dan tanggung jawab
Sifat ini adalah sikap dan perilaku sopan santun, ramah tamah, dan
melaksanakan semua tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sebagai negara yang dikenal murah senyum dan ramah, identitas tersebut
sepatutnya dijaga dan dipelihara.
b. Bersikap kritis
Sifat ini adalah sikap dan perilaku yang berdasarkan data dan fakta yang
valid (sah) serta argumentasi yang akurat. Sifat kritis ini diperlukan oleh setiap
warga negara guna menyaring segala informasi dan aktivitas baik mengenai
perorangan, pihak-pihak tertentu maupun aparat pemerintahan, sehingga dapat
mencegah segala pelanggaran maupun eksploitasi yang mungkin terjadi.
c. Melakukan diskusi dan dialog
Sifat ini adalah sikap dan perilaku dalam menyelesaikan masalah (problem
solving). Hendaknya dilakukan dengan pola diskusi dan dialog untuk mencari
kesamaan pemikiran terhadap penyelesaian masalah yang dihadapi. Kemampuan
mengeluarkan pendapat dari warga negara akan membantu pemerintah dalam
menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.
d. Bersikap Terbuka
Sifat ini adalah sikap dan perilaku yang transparan serta terbuka, sejauh
masalah tersebut tidak bersifat rahasia. Keterbukaan akan mencegah
pelanggaran/penyimpangan dan mampu membangun sikap mental yang positif
dan lebih profesional.
e. Rasional
15
Sifat ini adalah pola sikap dan perilaku yang berdasarkan rasio atau akal
pikiran yang sehat. Sifat rasional ini identik dengan tingkat pendidikan warga
negara. Semakin banyak warga yang berperilaku rasional, maka tingkat
pendidikan warga negara juga meningkat.
f. Adil
Sifat ini adalah sikap dan perilaku menghormati persamaan derajat dan
martabat kemanusiaan. Adil merupakan kata yang mudah diucapkan , namun
pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala. Perilaku adil harus dipupuk dan
dilatih sejak dini kepada generasi muda, karena keadilan akan membawa
kedamaian di kemudian hari.
g. Jujur
Sifat ini adalah sikap dan perilaku yang berdasarkan data dan fakta yang sah
dan akurat. Kejahatan korupsi yang telah mengakar di Indonesia merupakan
contoh ketidakjujuran yang sangat terlihat, dan telah banyak menyengsarakan
rakyat banyak dan menyebabkan ketakutan investor dari negara lain masuk ke
Indonesia. Kejujuran merupakan barang yang mahal saat ini. Warga negara yang
jujur akan membawa negaranya menjadi bangsa yang besar.
2.4 Pandangan Idiologis Atas Hak dan Kewajiban Warga Negara
a. Idiologi Negara Republik Indonesia
Berdasarkan pertanyaan diatas tentu sebuah hak dan kewajiban warga
negara tidak lepas dari idiologi yang dianut oleh sistem kenegaraan. Landasan
utama bangsa indonesia adalah Pancasila. Tentu saja Pancasila sebagai landasan
warga negara Indonesia dalam bertingkah laku, termsuk segala mekanisme
pemerintahan pemerintahan.
Pancasila, menurut Soekarno (2006) sebagai penggali dijelaskan bahwa
Pancasila telah mampu mempersatukan bangsa Indonesia. Tidak terlepas pada
revolusi melawan imperialisme di bumi nusantara untuk menyatakan
16
kemerdekaan, Pancasila sebagai filsafat cita-cita dan harapan segenap bagsa
Indonesia. Bahkan pada sila ke tiga disebutkan “ Persatuan Indonesia “. Hal inilah
yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki semangat bersatu dari
beragam suku bangsa yang berbeda. Perbedaan itu lenyap ketika mereka
menyadari arti persamaan sebagai bangsa Indonesia.
Terlebih semangat persatuan bangsa Indonesia telah dikumandangkangkan
pada sumpah pemuda. Para pemuda bersumpah berbangsa satu, bertanah air satu
dan menjunjung bahasa persatuan.
Bukti-bukti yang telah diuraikan ini menunjukan negara Indonesia didirikan
atas pondasi persatuan. Negara yang terdiri dari beragam identitas mampu
disatukan atas nama persatruan. Dengan demikian bersarkan teori yang
dinyatakan Geovanni Gentle bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah
negara nasionalis.
b. Kewajiban Nasionalisme
Menurut Gentle melalui idealisme murni yang terpengaruh dialektika Hegel,
pada dasarnya individu memiliki kehendak atau ego. Pada tataran subjektif
individu mengenal hubungan antara manusia yang satu dan lainnya. Setelah
individu mecapai tahapan roh objektif, maka terciptalah komunitas. Melalui
komunitas beragam ego individu melebur menjadi sejarah, kebudayaan, bangsa
atau peradaban. Inilah yang disebut kesadaran mutlak individu.
Didasarkan tujuan kehidupan bersama dibentuklah negara. Beragam
kepentingan individu dengan meninjau pada teori Gentle, tentu melebur menjadi
kepentingan bersama. Negara tidak mungkin memberikan kepuasan atas setiap
kepentingn individu dan beragam kehendak yang saling bersebragan. Maka demi
tujuan utama dibentuknya suatu negara harus terdapat otoritas negara menentukan
pilihan atas beragam kehendak. Dan melalui negara kepentingan-kepentingan
individu telah melebur menjadi kepentingan bersama.
17
Negara ibarat masa depan nasib bersama. Kepentingan individu adalah
kepentingan egois yang menitik beratkan pada kebutuhan pribadi. Tidak mungkin
tanpa ototritas yag kuat sebuah negara mampu mnetukan pilihan yang terbaik bagi
masa depan suatu bangsa.
Bila masih terdapat kepentingan-kepentingan egoisme tentu pembelotan dari
tujuan dibentuknya negara. Pada kondisi yang seperti ini harus terdapat persamaan
persepsi atas seluruh warga negara. Warga negara harus rela memberikan
loyalitasnya kepada negara diatas kepentingan pribadi. Karena negara memiliki
nilai-nilai kearifan sebagai pelayan, pelindung dan pengayom bangsanya.
c. Permasalah Kebebasan
Gagasan yang telah disampaikan oleh Lipman (1922) menjelaskan bahwa
opini publik adalah ini dari pembahasan kebijakan. Hal ini menandakan era
keterbukaan. Keberadaan opini publik berfungsi sebagi beragam pihak untuk ikut
serta dalam proses pengambilan keputusan. Melalui jalur non strukturalis,
beragam pihak mampu mempengaruhi pemerintahan. Melalui ruang publik
seseorang maupun kelompok memiliki kekuasaan di luar wewenang untuk ikut
serta mempengaruhi kestabilan negara.
Bentuk-bentuk lain keberadaan pihak diluar wewenang yang mampu
mempengaruhi negara adalah para borjuis. Melalui ruang publik maupun beragam
proses kekuasaan, kapitalis mampu mempegaruhi keberadaan para pejabat untuk
berkonspirasi mencari keuntungan. Proses pemerintahan yang tidak sehat dan
dianggap sebagai rahasia umum ini menunjukkan kuatnya aktor-aktor yang non
legitimasi untuk bergentayangan mendominasi sebagai tuan-tuan kelompok
penekan.
Walaupun tidak dapat disangkal bahwa kapitalis atau pasar sebagai faktor
signifikan mempengaruhi kebijakan, akan tetapi perlu terdapat pembatasan yang
jelas antara kepentingan perseorangan sebagai saudagar dan pelaku birokrat.
18
Permasalahan mendasar pada negara yang memberikan era keterbukaan ini
mewariskan permasalahan mekanisme birokrasi yang tidak lepas dari nilai-nilai
kapitalis. Hal yang banyak terjadi, keberadaan pejabat maupun birokrat tidak
lepas dari modal awal untuk memasuki ranah bagian penyelenggara pemerintahan.
Konsekuensi yang terjadi persepsi tugas kepercayaan negara sebagai harapan
masa depan bangsa, menjadi kesempatan berbisnis mencari keuntungan maksimal.
Pada posisi inilah terjadi tumpang tindih antara identitas birokrat dengan
pedagang.
Solusi yang diberikan pada kasus ini adalah profesionalisme status. Tidak
dibenarkan adanya kekuasaan yang tidak diimbangi wewenang. Seperti hal yang
telah disampaikan oleh negarawan Jerman Adolf Hitler (2008) dalam bukunya
Mein Kamf; seseorang yang terkuatlah yang pantas menjadi pemimpin. Ini
menafsirkan bahwa keberadaan aktor-aktor yang memiliki kekuasan menjadikan
permasalahan baru. Aktor-aktor tersebut mampu menjadikan kondisi negara tidak
sehat. Idealisme para birokrat tercemari oleh proses yang legal maupun ilegal.
Wabah kapitalis terjadi melalui beragam aktifitas kebebasan beragam pihak
melalui ruang publik. Maka tindakan-tindakan aktor-aktor tersebut menjadikan
provokasi yang berlanjut kepada distabilitas dan intgrasi. Hal lain yang terjadi dari
kebebasan tersebut adalah beragam kelompok kepentingan yang terakumulasi
dalam beragam kalangan; baik kapitalis NGO, CSO dan birokratis terjadi
persaingan dalam rangka kepentingan pribadi atau kelompok.
Akibat dari sistem yang terjaga ini menjadikan rakyat sebagai korban
kapitalis. Tujuan negara sebagai lembaga yang menaungi rakyat menjadi ajang
persaingan kepentingan. Tentu berakibat pada lepasnya kewajiban sebagai warga
negara yang baik, yang memberikan pengabdiannya kepada negara.
2.5 Contoh Hak dan Kewajiban WNI
Berikut ini adalah beberapa contoh hak dan kewajiban kita sebagai rakyat
Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama
19
lain tanpa terkecuali. Persamaaan antara manusia selalu dijunjung tinggi untuk
menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai
permasalahan di kemudian hari.
Namun biasanya bagi yang memiliki banyak uang atau tajir bisa memiliki
tambahan hak dan pengurangan kewajiban sebagai warga negara kesatuan
republik Indonesia.
a. Contoh Hak Warga Negara Indonesia
a. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum
b. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
c. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di
dalam pemerintahan
d. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama
dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai
e. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran
f. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan
Indonesia atau nkri dari serangan musuh
g. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat,
berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-
undang yang berlaku
b. Contoh Kewajiban Warga Negara Indonesia
a. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela,
mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh
b. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan
oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda)
c. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara,
hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-
baiknya
d. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala
hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia
20
e. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun
bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik
21
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Sebagai bangsa Indonesia kita harus menanamkan rasa cinta tanah air dan
menjadi warga negara yang sadar dan mengenal wawasan nusantara untuk dapat
mengisi kemerdekaan dengan menjadi warga yang beradab dan memahami nilai
cinta tanah air.
Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi di
mana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya,
pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Di dalam suatu negara minimal
terdapat unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat
serta pengakuan dari negara lain.
Negara kebangsaan memiliki unsur-unsur penting pengikat, yaitu: psikologi
(sekelompok manusia yang memiliki kesadaran bersama untuk membentuk satu
kesatuan masyarakat – adanya kehendak untuk hidup bersama), kebudayaan
(merasa menjadi satu bagian dari suatu kebudayaan bersama), teritorial (batas
wilayah atau tanah air), sejarah dan masa depan (merasa memiliki sejarah dan
perjuangan masa depan yang sama), dan politik (memiliki hak untuk menjalankan
pemerintahan sendiri). Hak dan kewajiban warga negara yaitu menyatakan diri
sebagai penduduk dan warga negara di suatu negara tertentu serta menjungjung
tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
3.2 Saran
Penulis mengharapkan kita semua dapat memahami betul hak dan kewajiban
sebagai warga indonesia ikut serta dalam pembelaan negara,Sehingga apabila ada
hak kita belum terpenuhi kita dapat menuntut itu dan bila sudah dipenuhi haknya
jangan lupa melakukan kewajibannya agar tercapai keselarasan,serasi dan
seimbang sehingga negara ini menjadi aman tentram dan sejahtera.
22
DAFTAR PUSTAKA
Hikam A. S, Muhammad. 1999. Demokrasi dan Civil Society. Jakarta: LP3ES
Hridito, Ivo, dkk. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi.
Surabaya: Unesa University Press.
Kaelan dan Zubaidi, A. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan
Tinggi. Yogyakata: Penerbit Paradigma
23
top related