lembaran negara republik indonesia...yatim/piatu, anak yatim piatu, dan tunjangan orang tua anggota...

LEMBARAN NEGARAREPUBLIK INDONESIA

No.62, 2013 APBN. Keuangan. Kepolisian. Purnawirawan.Warakawuri/Duda. Pensiun. Pencabutan.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA,

TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN

ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perbaikan gaji pokok AnggotaKepolisian Negara Republik Indonesia yang berlakuterhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas PeraturanPemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan GajiAnggota Kepolisian Negara Republik Indonesia makapensiun pokok purnawirawan, warakawuri/duda,tunjangan anak yatim/piatu, anak yatim piatu, dantunjangan orang tua Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia perlu ditetapkan atau disesuaikan berdasarkangaji pokok baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan PeraturanPemerintah tentang Penetapan Pensiun PokokPurnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan AnakYatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan OrangTua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.62 2

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 tentang PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1950 tentangPeraturan Pemberian Pensiun dan Onderstand KepadaPara Prajurit Tentara Angkatan Darat (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 28) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 28Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1950 Nomor 50), Undang-Undang Darurat Nomor 11Tahun 1951 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1951 Nomor 76), Undang-Undang Darurat Nomor 10Tahun 1952 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1952 Nomor 75), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1954 Nomor 50), sebagai Undang-Undang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 4);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang PemberianPensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan TunjanganKepada Militer Sukarela (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1966 Nomor 33, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 2812);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang KepolisianNegara Republik Indonesia (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4168);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1951 tentangPemberian Pensiun Kepada Janda-Janda dan OnderstandKepada Anak-Anak Yatim/Piatu dari Para Prajurit TentaraAngkatan Darat (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1951 Nomor 5);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentangPemberian Pensiun Kepada Warakawuri, TunjanganKepada Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim Piatu MiliterSukarela (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1968 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 2663) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1970 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 69,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2948);

2013, No.623

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentangPeraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4094) sebagaimana telah sembilan kalidiubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2013 Nomor 34);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentangHak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor57, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PENSIUNPOKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA,TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DANTUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARAREPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013, pensiun pokok purnawirawan,warakawuri/duda, tunjangan anak yatim/piatu, anak yatim piatu, dantunjangan orang tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesiaditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II,Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Bagi purnawirawan yang menerima pensiun karena cacat tetap diberikantunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Bagi penerima pensiun warakawuri/duda, tunjangan anakyatim/piatu, anak yatim piatu dari Anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia yang gugur/tewas/meninggal dunia dantunjangan orang tua dari Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia yang gugur/tewas/meninggal dunia dalam dan karenadinas sebelum tanggal 1 Juli 2001, setelah pensiunpokok/tunjangannya disesuaikan menurut Peraturan Pemerintah initernyata:

2013, No.62 4

a. tidak mengalami kenaikan atau mengalami penurunanpenghasilan, kepadanya diberikan tambahan penghasilan sebesarjumlah penurunan penghasilannya ditambah dengan 5% (limapersen) dari penghasilan; atau

b. mengalami kenaikan penghasilan kurang 5% (lima persen) daripenghasilan, kepadanya diberikan tambahan penghasilansehingga kenaikan penghasilannya menjadi sebesar 5% (limapersen).

(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penghasilanyang diterima pada bulan Desember 2012 tidak termasuk tunjanganpangan.

(3) Apabila terjadi mutasi keluarga sejak Januari 2013 maka penghasilansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan denganmemperhitungkan perubahan penghasilan sesuai dengan mutasikeluarga.

Pasal 4

(1) Pembayaran pensiun pokok purnawirawan, warakawuri/ duda,tunjangan anak yatim/piatu, anak yatim piatu, dan tunjangan orangtua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yanggugur/tewas/meninggal dunia dalam dan karena dinas, diberikanterhitung mulai tanggal 1 Januari 2013.

(2) Sejak mulai diberlakukannya penetapan pensiun pokok/tunjanganberdasarkan Peraturan Pemerintah ini, kepada purnawirawan,warakawuri/duda, penerima tunjangan anak yatim/piatu, anak yatimpiatu, dan orang tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,diberikan selisih penghasilan yang diterima berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku sebelumnya dengan penghasilanyang diterima berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5

Penyesuaian pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia sebagai dasar pembayaran pensiun.

Pasal 6

Selain pensiun pokok/tunjangan pokok, kepada penerima pensiunpurnawirawan, warakawuri/duda, tunjangan anak yatim/piatu, anakyatim piatu, tunjangan orang tua, dan penerima tunjangan cacat AnggotaKepolisian Negara Republik Indonesia diberikan tunjangan keluarga dantunjangan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2013, No.625

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan PeraturanPemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang keuangan baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan PemerintahNomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan,Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, danTunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran NegaraRepublik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 11 April 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 11 April 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

2013, No.62 6

2013, No.627

2013, No.62 8

2013, No.629

2013, No.62 10

2013, No.6211

2013, No.62 12

2013, No.6213

2013, No.62 14

2013, No.6215

2013, No.62 16

2013, No.6217

2013, No.62 18

2013, No.6219

2013, No.62 20

2013, No.6221

2013, No.62 22

2013, No.6223

2013, No.62 24

2013, No.6225

2013, No.62 26

2013, No.6227

2013, No.62 28

2013, No.6229

2013, No.62 30

2013, No.6231

2013, No.62 32

2013, No.6233

2013, No.62 34

2013, No.6235

2013, No.62 36

2013, No.6237

2013, No.62 38

2013, No.6239

2013, No.62 40

2013, No.6241

2013, No.62 42

2013, No.6243

2013, No.62 44

2013, No.6245

2013, No.62 46

2013, No.6247

2013, No.62 48

2013, No.6249

2013, No.62 50

2013, No.6251

2013, No.62 52

2013, No.6253

2013, No.62 54

2013, No.6255

2013, No.62 56

2013, No.6257

2013, No.62 58

2013, No.6259

2013, No.62 60

2013, No.6261

2013, No.62 62

2013, No.6263

2013, No.62 64

2013, No.6265

2013, No.62 66

2013, No.6267

2013, No.62 68

2013, No.6269

2013, No.62 70

2013, No.6271

2013, No.62 72

2013, No.6273

2013, No.62 74

2013, No.6275

2013, No.62 76

2013, No.6277

2013, No.62 78

2013, No.6279

2013, No.62 80

2013, No.6281

2013, No.62 82

2013, No.6283

2013, No.62 84

2013, No.6285

2013, No.62 86

2013, No.6287

2013, No.62 88

2013, No.6289

2013, No.62 90

2013, No.6291

2013, No.62 92

2013, No.6293

2013, No.62 94

2013, No.6295

2013, No.62 96

2013, No.6297

2013, No.62 98

2013, No.6299

2013, No.62 100

2013, No.62101

2013, No.62 102

2013, No.62103

2013, No.62 104

2013, No.62105

2013, No.62 106

2013, No.62107

2013, No.62 108

2013, No.62109

2013, No.62 110

2013, No.62111

2013, No.62 112

2013, No.62113

2013, No.62 114

2013, No.62115

2013, No.62 116

2013, No.62117

2013, No.62 118

2013, No.62119

2013, No.62 120

2013, No.62121

2013, No.62 122

2013, No.62123

2013, No.62 124

2013, No.62125

2013, No.62 126

2013, No.62127

2013, No.62 128

2013, No.62129

2013, No.62 130

2013, No.62131

2013, No.62 132

2013, No.62133

2013, No.62 134

2013, No.62135

2013, No.62 136

lembaran negara republik indonesia...yatim/piatu, anak yatim piatu, dan tunjangan orang tua anggota...

Documents

anak yatim piatu - direktori file...

lembaran negara republik indonesia...yatim piatu, tunjangan...

salinan peraturan pemerintah republik indonesia … ·...

p~. lembaga yatim piatu -...

proposal santunan yatim piatu & halal bil halal tahun 2011

kawin anak dan fenomena yatim piatu sosial filekawin anak...

peraturan presiden republik indonesia tentang …...f....

pola ekspresi emosi anak yatim...

program csr pts - tamarin · 2019. 7. 27. · di pondok...

proposal buka puasa bersama anak-anak dhuafa-yatim piatu

bab ii gambaran umum panti asuhan putri yatim piatu …

hubungan orientasi locus of control dengan tingkat ... ·...

pesan dakwah buletin yatim piatu auliyaa’ … · pesan...

proposal - almuzakki.or.id fileuntuk memberi santunan setiap...

komunikasi interpersonal dalam pengasuhan anak yatim...

anak yatim piatu raih diploma di s - universiti putra...

jdih.purbalinggakab.go.id · 2020. 9. 22. · penerima...

undang-undang republik indonesia nomor 41 tahun …...c....

undang-undang republik indonesia tentang … ·...

lembaran negara republik...