laporan progress reformasi birokrasi kementrian luar negeri.pdf
Post on 12-Jan-2017
250 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Laporan Progress RB Kementerian Luar Negeri
Pemetaan aktivitas Benah Diri beserta pencapaiannya relatif terhadap aktivitas-aktivitas Reformasi Birokrasi.
Program 1 Manajemen Perubahan
AKTIVITAS BENAH DIRI
/REFORMASI BIROKRASI PENCAPAIAN BUKTI PENCAPAIAN
1. Pembentukan tim manajemen
perubahan K/L dan Pemda SUDAH DILAKSANAKAN
SK Tim Pelaksana – Gugus Pengendali
Manajemen Perubahan
2. Penyusunan strategi manajemen
perubahan dan strategi komunikasi
K/L dan Pemda
SEDANG BERJALAN
Kemlu hingga saat ini masih dalam proses pembakuan
dokumen terkait strategi manajemen perubahan, namun nilai-
nilai dari manajemen perubahan Kemlu telah tercermin
dalam benah diri dan budaya kerja Tertib Waktu, Tertib
Administrasi, Tertib Fisik, dan Aman (3T 1A).
3. Sosialisasi dan internalisasi
manajemen perubahan
SEDANG BERJALAN (merupakan sebuah proses yang
berlangsung sepanjang program RB Kemlu)
Kemlu secara konsisten mengkomunikasikan setiap rencana,
pelaksanaan dan hasil Benah Diri kepada pegawai dan
pejabat baik di Kemlu maupun Perwakilan dan juga kepada
para pemangku kepentingan. Walaupun Kemlu belum
memiliki dokumen manajemen perubahan, namun budaya
kerja 3T 1A telah tersosialisasikan secara luas dan
terinternalisasi di dalam kementerian.
Komunikasi dalam bentuk sosialisasi disampaikan baik
secara langsung dalam berbagai kesempatan maupun
secara tertulis. Itu sebabnya banyak ditemui artikel baik di
Tabloid Diplomasi, media massa, media on-line maupun
komentar-komentar dari para pemangku kepentingan.
Fotokopi atau print-out dokumen-
dokumen yang dinyatakan pada kolom
pencapaian.
AKTIVITAS BENAH DIRI
/REFORMASI BIROKRASI PENCAPAIAN BUKTI PENCAPAIAN
Beberapa dituliskan di bawah ini dan disertakan juga sebagai
lampiran, yaitu:
Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Dr. N. Hassan Wirajuda “Refleksi 2002 Dan Proyeksi 2003”, 8 Januari 2003.
“DIPLOMASI TOTAL DI ERA INFORMASI” Dr. N. Hassan Wirajuda Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Disampaikan sebagai “Keynote Speech” pada Seminar Public Relations “Pergeseran Paradigma PR: PR Konvensional vs PR Moderen” Intermatrix Communications Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, 20 Februari 2003.
Sambutan Dubes RI Pada Peringatan Hari Pahlawan 10
November 2004 di KBRI Bandar Seri Begawan.
Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri
Republik Indonesia, Jakarta, 19 Januari 2005.
Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Dr. N. Hassan Wirajuda “Refleksi 2006 Dan Proyeksi 2007” 8 Januari 2007.
Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri
Republik Indonesia, Kilas Balik 2007 dan Proyeksi 2008,
Jakarta, 8 Januari 2008.
Sambutan Staf Ahli Menteri Luar Negeri Bidang
Manajemen Pada Acara Seminar Nasional: ”Peran
Kepemimpinan Aparatur Dalam Pengembangan Sektor
Pertanian Di Provinsi Gorontalo Dan Prospek Peningkatan
Kerjasama Internasional” Ruang Nusantara, 18 Juni 2008.
AKTIVITAS BENAH DIRI
/REFORMASI BIROKRASI PENCAPAIAN BUKTI PENCAPAIAN
Sambutan Menlu RI dalam Foreign Policy Breakfast Dalam
Rangka HUT Kemlu ke-63: 19 Agustus 2008.
Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI (PPTM) 2009: 6 Januari 2009.
Pidato Menteri Luar Negeri RI Dr. R.M. Marty M. Natalegawa pada Tasyakuran HUT RI dan Kementerian Luar Negeri RI ke-65: 19 Agustus 2010.
Tabloid Diplomasi edisi Juni 2009: Benah Diri Profesi
Diplomat.
Tabloid Diplomasi edisi Juni 2009: Bersumber Dari
Pusdiklat Lahir Diplomat Hebat.
Tabloid Diplomasi edisi April 2009: Restrukturisasi
Organisasi DEPLU: Proses dan Perkembangannya.
Tabloid Diplomasi edisi April 2009: Benah Diri Sebagai
Proses Adaptasi.
Tabloid Diplomasi edisi Mei 2009: Peserta Luar Negeri
Memuji Kurikulum Pusdiklat Deplu.
Tabloid Diplomasi edisi Juni 2009: Seleksi CPNS DEPLU:
Bersih dan Akuntabel.
Tabloid Diplomasi edisi Juni 2009: Babak Baru Pelayanan
Publik KBRI Kuala Lumpur.
Tabloid Diplomasi edisi Juni 2009: Perlindungan WNI di
Luar Negeri Menjadi Prioritas DEPLU.
Tabloid Diplomasi edisi Juni 2009: Potret Satu Tahun
Pelaksanaan ‘Citizen Service’ di Singapura.
AKTIVITAS BENAH DIRI
/REFORMASI BIROKRASI PENCAPAIAN BUKTI PENCAPAIAN
Tabloid Diplomasi edisi Juni 2009: Menlu : Pelayanan WNI,
Elemen Penting Bagi Upaya Benah Diri Deplu.
Tabloid Diplomasi edisi Juli 2009: Deplu Raih Predikat
Stand Terbaik pada International Public Service Expo
2009.
Tabloid Diplomasi edisi September 2009: Sertifikasi ISO
9001:2008 untuk Direktorat Perlindungan WNI dan BHI.
Tabloid Diplomasi edisi September 2009: Seleksi
Penerimaan CPNS Deplu 2009.
Orientasi Penempatan yang dilakukan setiap tahun.
RM ONLINE : 10 Lawan 10 DEPLU IMPAS – Penilaian
terhadap Kinerja DEPLU dari anggota komisi I DPR,
pengamat hubungan internasional, Wakil Ketua Komisi I
DPR (10 September 2009)
Sosialisasi RB KEMLU di kalangan pegawai KEMLU tanggal
27 April 2012.
Penerbitan news letter RB KEMLU secara reguler.
Penyebaran informasi melalui tv elektronik KEMLU.
Tabloid Diplomasi edisi 2012: Reformasi Birokrasi KEMLU
Program 2 Penataan Peraturan Perundang-undangan
AKTIVITAS BENAH DIRI
/REFORMASI BIROKRASI PENCAPAIAN BUKTI PENCAPAIAN
Penataan berbagai peraturan
Perundang-undangan yang
dikeluarkan/ diterbitkan oleh K/L dan
Pemda
SEDANG BERJALAN (sudah ada pertemuan dalam
rangka penataan peraturan perundang-undangan Kemlu.
Ex: Sudah dibahas permenlu mengenai PDLN, BPKRT,
dan PK) –
Tersedianya Buku Himpunan Peraturan :
Buku 1 : tentang Keuangan.
Buku 2 : tentang Kepegawaian.
Buku 3 : tentang Perlengkapan dan Umum.
Buku Himpunan Peraturan.
Catatan:
Buku Himpunan Peraturan, akan
menjadi titik tolak dalam melaksanakan
pemetaan regulasi/aturan/
kebijakan/perundangan, sehingga dapat
dikenali mana
regulasi/aturan/kebijakan/perundangan
yang masih sesuai dan perlu
dipertahankan, mana yang sudah tidak
sesuai sehingga perlu ditinggalkan dan
apa yang perlu dibuat untuk memastikan
proses perubahan dapat berjalan lebih
cepat dan mendukung peningkatan
kinerja Kemlu.
Program 3 Penataan dan Penguatan Organisasi
AKTIVITAS BENAH DIRI
/REFORMASI BIROKRASI
PENCAPAIAN BUKTI PENCAPAIAN
1. Restrukturisasi/ penataan tugas
dan fungsi unit kerja pada K/L dan
Pemda
Restrukturisasi Kemlu dan Perwakilan:
Peraturan Menlu No.02/2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Deplu menggantikan Kepmenlu No.
053/2002: produk awal restrukturisasi (Struktur
Organisasi Deplu Lama SK Menlu No. 203/1983)
Pendekatan struktural menjadi pendekatan integratif,
tujuan untuk menyeimbangkan pandangan-
pandangan masalah bilateral, regional dan
internasional.
Kemlu membuat 3 (tiga) pengelompokan bidang
kerja yaitu operasional (Ditjen Asia Pasifik dan Afika,
Ditjen Amerika dan Eropa serta Ditjen Multilateral),
fungsional (Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik,
Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional serta
Ditjen Protokol dan Konsuler) dan
pendukung/administrasi (Sekretariat Jenderal,
Inspektorat Jenderal dan Badan Pengembangan dan
Pengkajian Kebijakan).
Penyusunan Permenlu No. 07 tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kemlu menggantikan
Peraturan Menlu No.02/2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Deplu
Permenlu ini disusun sebagai penyempurnaan
berkelanjutan dari penataan organisasi Kementerian
Luar Negeri yang telah dilaksanakan sejak tahun
2001 dalam program benah diri melalui restrukturisasi
organisasi Kemlu tahun 2002 (Kepmenlu 053/2002)
Fotokopi Peraturan Menlu
No.02/2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Deplu.
Fotokopi struktur organisasi Kemlu tahun 1983.
Fotokopi struktur organisasi Kemlu tahun 2002.
Fotokopi struktur organisasi Kemlu
tahun 2005.
Fotokopi Kepmenlu No. 053/2002
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Deplu.
Fotokopi SK Menlu No. 06/2004
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perwakilan RI di LN Lama.
Permenlu No. 07 tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kemlu
Fotokopi Keppres No. 108 Tahun
2008 tentang Organisasi Perwakilan
RI di LN.
Bagan organisasi yang baru.
Keputusan Menlu No. 06/A/OT/V/
2004/01 Tahun 2004 tentang
Organisasi dan Tata Kerja
AKTIVITAS BENAH DIRI
/REFORMASI BIROKRASI
PENCAPAIAN BUKTI PENCAPAIAN
dan tahun 2005 (Permenlu 02/2005)
Perumusan kembali tusi atau nomenklatur tingkat
Eselon III dan IV pada 8 (delapan) direktorat regional
di Ditjen Aspasaf dan Ditjen Amerop untuk
mempertajam diplomasi ekonomi yaitu:
Nomenklatur/tupoksi Eselon III dari direktorat regional
yang semula menggunakan pendekatan
wilayah/kawasan disempurnakan dengan dibagi
dalam Subdit Polkam, Subdit Ekubang, dan Subdit
Sosbud.
Pada Eselon IV juga menggunakan nomenklatur
sesuai Eselon III (Polkam, Ekubang, dan Sosbud),
namun dibagi menurut wilayah atau negara.
Pendekatan regional tetap dipertahankan dan
diharapkan akan menciptakan sistem yang mampu
menyiapkan spesialisasi kader berdasarkan isu.
Keppres No. 108 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perwakilan RI di LN menggantikan Keppres No. 51
Tahun 1976 tentang Organisasi Perwakilan RI di luar
negeri:
Right sizing berdasar Indeks.
Pemisahan fungsi Diplomatik dan Non Diplomatik.
Pendekatan Fungsional Pembentukan HOC (Head of
Chancery) dan BPKRT (Bendaharawan dan Penata
Kerumahtanggaan Perwakilan).
Athan (Atase Pertahanan) & Atnis (Atase Teknis)
Perwakilan Republik Indonesia di
Luar Negeri.
AKTIVITAS BENAH DIRI
/REFORMASI BIROKRASI
PENCAPAIAN BUKTI PENCAPAIAN
yang proporsional.
2. Penguatan unit kerja yang
menangani organisasi, tatalaksana,
pelayanan publik, kepegawaian
dan diklat
(Struktur organisasi tersebut sudah terbentuk dan
berjalan sesuai tusi)
Penguatan unit kerja kepegawaian:
Perubahan nomenklatur Biro Kepegawaian Perubahan
dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan pembagian
wilayah dan penajaman pada area
substansi/permasalahan. Hal ini dimaksudkan untuk
lebih dapat memberi dukungan kepada direktorat
regional dan penyelesaian permasalahan hukum
pegawai.
Penguatan unit kerja kediklatan
Penetapan Pusdiklat sebagai Unit Pelaksana Teknis
(UPT) memiliki posisi strategis – langsung di bawah
Menteri Luar Negeri, sebagaimana Peraturan Menteri
Luar Negeri No 02/A/OT/VIII/ 2005/01 tahun 2005.
Kemlu juga telah melakukan upaya perbaikan sarana
dan prasarana di lingkungan Kementerian, antara lain:
Fotokopi draft final Bagan
Nomenklatur.
Permenlu No. 07 tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kemlu
Fotokopi Peraturan Menteri Luar
Negeri No 02/A/OT/VIII/2005/01 tahun
2005.
AKTIVITAS BENAH DIRI
/REFORMASI BIROKRASI
PENCAPAIAN BUKTI PENCAPAIAN
- Tersedia sarana gedung arsip Kemlu berlokasi di
Kompleks Deplu Cipadu, Tangerang. Kualifikasi
teknis gedung arsip tersebut telah disesuaikan
dengan standar dari ANRI;
- Adanya absensi kehadiran biometrik untuk
meningkatkan disiplin pegawai (Tertib Waktu) di
Kemlu;
- Adanya aplikasi ReCIS dan ReMIS, Sistem
Informasi Pegawai, DPKP, fasilitas komunikasi
untuk khusus Eselon II ke atas;
- Penambahan dan pengadaan perangkat mesin
sandi sebagai kesiapan dukungan untuk
pembukaan Perwakilan RI baru di luar negeri;
- Terpenuhinya kebutuhan akses internet di Kemlu;
- Agenda Elektronis: terciptanya Agenda Elektronis
sebagai basis kerja pemberitaan (cable news).
- Pengadaan Nota Dinas Elektronik : telah
disosialisasikan penggunaannya kepada wakil-
wakil seluruh Satuan Kerja Kemlu.
Perwakilan RI di luar negeri juga telah melakukan
pencapaian dalam bidang perbaikan sarana dan
prasarana perwakilan, seperti:
Penerapan standar pelayanan pada unit kerja K/L
- Pembangunan sistem aplikasi, fasilitas hotline
untuk pelayanan publik dan perlindungan WNI di
Perwakilan;
Sarana fisik absensi
Sarana fisik absensi
AKTIVITAS BENAH DIRI
/REFORMASI BIROKRASI
PENCAPAIAN BUKTI PENCAPAIAN
- Ruangan untuk pelayanan publik dan
perlindungan WNI di Perwakilan RI;
- Fasilitas penampungan bagi WNI yang
bermasalah;
- Penyediaan CCTV di sekitar kantor Perwakilan
RI;
- Adanya absensi kehadiran biometrik untuk
meningkatkan disiplin pegawai (Tertib Waktu).
- Adanya Sekolah Indonesia di beberapa
Perwakilan RI;
Pembangunan atau pengembangan e-government
- Adanya aplikasi ReCIS dan ReMIS.
Program 4 Penataan Tatalaksana
NO AKTIVITAS BENAH DIRI
/REFORMASI BIROKRASI PENCAPAIAN BUKTI PENCAPAIAN
1
Penyusunan SOP
penyelenggaraan tugas dan
fungsi
SEDANG BERJALAN
Tersedia prosedur kerja yang selama ini digunakan
dalam melaksanakan tugas sehari-hari, dibakukan
dengan nota dinas nomor 377/OT/III/2009/18 dari
Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi tentang
permintaan pembuatan prosedur kerja dan nota dinas
nomor 629/KP/V/2009/18 dari Kepala Biro Perencanaan
dan Organisasi tentang pembahasan prosedur kerja.
Fotokopi dokumen SOP
2 Pembangunan atau
pengembangan e-
government
(SEDANG BERJALAN)
Yang telah dilaksanakan: e-procurement, e-
recruitment, e-complaint.
Kedepannya akan dibentuk masterplan e-government
Kemlu agar lebih terintegratif)
Kemlu hingga saat ini telah mengembangkan sistem
jaringan yang mengarah kepada e-government. Namun
perkembangan tersebut, baik di kementerian maupun di
perwakilan, masih dalam proses penyempurnaan agar
sesuai dengan standar e-government. Adapun sistem
jaringan yang telah dikembangkan oleh Kemlu antara lain
adalah:
Adanya aplikasi ReMIS (Records Management
Information System). Aplikasi yang mengatur, menata
dan memberikan informasi berupa arsip Aktif. Bisa
diakses melalui http://arsip.deplu.go.id/aktif/ main.asp.
Adanya aplikasi RECIS (Records Center Information
System). Aplikasi yang mengatur, menata dan
memberikan informasi berupa arsip In-aktif. Bisa
Print out tampilan ReMIS dan
ReCIS.
Dikembangkan oleh ANRI sebagai
pihak yang kompeten di bidang
kearsipan. Manual dikeluarkan oleh
Pusat Jasa Kearsipan ANRI.
Fotokopi manual penggunaan.
Fotokopi material untuk sosialisasi
ReCIS dan ReMIS Sosialisasi
Penomoran Naskah Dinas dan
Pembenahan Arsip.
Catatan:
Elektronisasi dokumentasi/kearsipan
(e-archive) saat ini telah tersedia
aplikasi ReMIS (Records Management
Information System), yaitu aplikasi
yang mengatur, menata dan
NO AKTIVITAS BENAH DIRI
/REFORMASI BIROKRASI PENCAPAIAN BUKTI PENCAPAIAN
diakses melalui http://arsip.deplu.go.id/inaktif/ main.asp.
Keduanya terpasang dengan menggunakan jaringan
LAN internal dan dapat digunakan dengan aplikasi
komunikasi lainnya.
Tersedia sarana gedung arsip Kemlu berlokasi di
Komplek Deplu di Cipadu, Tangerang. Kualifikasi teknis
gedung arsip tersebut telah disesuaikan dengan standar
dari ANRI.
Keterampilan pengguna. Terhitung Agustus 2009,
Kemlu telah memiliki 80 tenaga Arsiparis yang terdiri
dari:
o 25 Arsiparis Tingkat Ahli.
o 55 Arsiparis Tingkat Terampil.
Tersedia manual penggunaannya.
Unit Kerja terkait telah menggunakan sistem e-
document.
Tersedia material untuk sosialisasi.
Pada tahun 2008, Kemlu telah melakukan kegiatan
pembenahan arsip pada 7 Perwakilan RI di luar negeri,
yaitu :
- Perwakilan RI di Beograd;
- Perwakilan RI di Dili;
- Perwakilan RI di Nairobi;
- Perwakilan RI di Pretoria;
- Perwakilan RI di Tashkent;
- Perwakilan RI di Davao City;
- Perwakilan RI di Karachi.
memberikan informasi berupa arsip
aktif yang dapat diakses melalui
http://arsip.deplu.go.id/aktif/ main.asp.
Selain itu, aplikasi ReCIS (Records
Center Information System) yang
mengatur, menata dan memberikan
informasi berupa arsip in-active yang
dapat diakses melalui
http://arsip.deplu.go.id/inaktif/
main.asp. Pada intinya kedua aplikasi
tersebut membantu pengelolaan
sistem tata naskah dinas dan
kearsipan.
NO AKTIVITAS BENAH DIRI
/REFORMASI BIROKRASI PENCAPAIAN BUKTI PENCAPAIAN
Pada tahun 2009, Kemlu telah menerima permintaan
dan melaksanakan pembenahan arsip di 12 perwakilan
RI untuk melakukan, yaitu:
- Perwakilan RI di Addis Ababa;
- Perwakilan RI di Den Haag;
- Perwakilan RI di Islamabad;
- Perwakilan RI di Lisabon;
- Perwakilan RI di Yangon;
- Perwakilan RI di Tokyo;
- Perwakilan RI di Mumbai;
- Perwakilan RI di Buenos Aires;
- Perwakilan RI di Budapest;
- Perwakilan RI di Kairo;
- Perwakilan RI di Canberra;
- Perwakilan RI di Osaka.
Program 5 Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur
NO AKTIVITAS BENAH DIRI
/REFORMASI BIROKRASI PENCAPAIAN BUKTI PENCAPAIAN
1 Penataan sistem rekrutmen
pegawai
Sudah. (+dokumen hasil audit (koordinasi dengan
kepegawaian)
Menerima sertifikasi ISO 9001:2008 untuk proses
rekrutmen.
Menerima sertifikasi MURI sebagai instansi pemerintah
pertama yang memperoleh ISO untuk proses rekrutmen.
Ada tahapan proses seleksi yang jelas, yaitu:
1. Seleksi administrasi.
2. Tes tulis pengetahuan umum.
3. Tes kemampuan bahasa asing.
4. Wawancara mengenai isu-isu substantif.
5. Tes pengetahuan dan kemampuan IT.
Tes psikologi yang mengarah pada gambaran karakter.
- Fotokopi sertifikat ISO
- Fotokopi sertifikat MURI
- Fotokopi artikel seleksi CPNS
Kemlu, Bersih dan Akuntabel,
Tabloid Diplomasi edisi Mei 2009
- Buku Sertifikasi Sistem Manajemen
Mutu ISO 9001:2008 SELEKSI
PENERIMAAN CPNS
2 Analisis Jabatan SUDAH DILAKSANAKAN Dokumen uraian jabatan
3 Evaluasi jabatan SUDAH DILAKSANAKAN Dokumen job grading
4 Penyusunan standar
kompetensi jabatan
BELUM
NO AKTIVITAS BENAH DIRI
/REFORMASI BIROKRASI PENCAPAIAN BUKTI PENCAPAIAN
5 Asesmen individu
berdasarkan kompetensi
SEDANG BERJALAN (adanya dokumen potensi
psikologis dari pegawai tetapi masih scattered)
Fotokopi Permenlu No. 01/2008.
6 Penerapan sistem penilaian
kinerja individu
Telah dilakukan SKI (Sasaran Kerja Individu). Fokus
SKI adalah identifikasi kelebihan dan area
pengembangan serta proyeksi pengembangan karir.
SKI juga menjadi dasar masukan untuk menentukan
reward atau sanksi tertentu. Penilaian yang dilakukan
dalam SKI terutama mengacu pada ketentuan JFD
(Jabatan Fungsional Diplomat) yang mengacu pada
tolok ukur 5 tugas pokok diplomat, yaitu: representing,
negotiating, protecting, promoting dan reporting.
SKI disusun untuk jangka waktu 1 tahun.
Disusun di awal tahun berdasarkan tugas pokok unit
dan organisasi.
Penilaian dilakukan oleh pimpinan unit kerja pada akhir
tahun berdasarkan aspek: kuantitas, kualitas, biaya
dan waktu pelaksanaan.
Tersedia prosedur penyusunan SKI.
Fotokopi Buku Pengembangan Karir
dan Perencanaan Suksesi Diplomat.
Fotokopi Peraturan Bersama Menlu dan Ka BAKN (No. 05/A/ KP/ IX/2006/01 dan No 61 Thn 2006.
Fotokopi artikel Benah Diri Profesi Diplomat, Tabloid Diplomasi Edisi Juni 2009 – Edisi Khusus Pelayanan Publik.
7 Pembangunan/
Pengembangan database
pegawai
SEDANG BERJALAN (sudah ada perangkat untuk
SIMPEG. Saat ini sedang dikembangkan software
SIMPEG)
Memiliki sistem informasi kepegawaian.
Sistem pencatatan kinerja pegawai yang disebut
dengan DPKP (Data Pribadi Kinerja Pegawai).
Sistem ini diberlakukan secara sangat terbatas pada
Print screen tampilan sistem informasi kepegawaian.
Print screen tampilan sistem DPKP (Data Pribadi Kinerja Pegawai).
NO AKTIVITAS BENAH DIRI
/REFORMASI BIROKRASI PENCAPAIAN BUKTI PENCAPAIAN
pegawai yang memiliki kewenangan.
Pemasukan dan pengelolaan data dilakukan dengan
cara outsourcing –untuk menghindari konflik
kepentingan (conflict of interest).
8 Pengembangan pendidikan
dan pelatihan pegawai
berbasis kompetensi
SUDAH DILAKSANAKAN.
Permenlu tentang Persyaratan Sekdilu, Sesparlu.
Nota Kesepahaman Deplu-LAN (No. 01/NK-KP/02/2006 dan 363/IX/3/3/2006) tentang penyelenggaraan Diklat Terpadu.
Tersedia panduan dan jenjang pendidikan serta prosedur dan syarat kelulusan yang jelas.
Pelaksanaan diklat dan kursus untuk Petugas Komunikasi ; o Diklat Persandian untuk PK 1 o Diklat Pengamanan Informasi Teknologi o Diklat Peralatan Jammer o Diklat Pengembangan Kompetensi Petugas
Komunikasi (CISSP)
Pelaksanaan Permenlu No. 01/2008 yang
mensyaratkan kelulusan diklat berjenjang bagi
promosi pejabat Deplu.
Berjalannya mekanisme Baperjakat dan dibantu
dengan Tim Pendukung Baperjakat.
Fotokopi Permenlu tentang
Persyaratan Sekdilu, Sesdilu,
Sesparlu.
Fotokopi Kurikulum Diklat
Fotokopi Nota Kesepahaman Deplu-LAN (No. 01/NK-KP/02/2006 dan 363/IX/3/3/2006) tentang penyelenggaraan Diklat Terpadu.
Fotokopi panduan dan jenjang pendidikan serta prosedur dan syarat kelulusan yang jelas
Surat: - Lemsaneg nomor
KP.301/UM/3914/2009. - Lemsaneg nomor
KP.6011/r.906/2009. - Kapusdiklat nomor
No.1101/PL/XII/2009/22.
Fotokopi artikel Peserta Luar Negeri Memuji Kurikulum Pusdiklat Deplu, Tabloid Diplomasi edisi Mei 2009.
Fotokopi artikel bersumber Dari Pusdiklat Lahir Diplomat Hebat, Tabloid Diplomasi edisi Mei 2009.
Program 6 Penguatan Pengawasan
NO AKTIVITAS BENAH DIRI
/REFORMASI BIROKRASI PENCAPAIAN BUKTI PENCAPAIAN
1 Penerapan Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) pada
masing-masing K/L dan
Pemda
SEDANG BERJALAN (merupakan bagian melekat
pada audit, penyelenggaraan sosialisasi SPIP
PermenPAN No. 60/2008)
Terkait dengan diberlakukannya PP No. 60 Tahun 2008,
Kemlu telah melakukan sosialisasi PP tersebut di
lingkungan Kemlu. Selain itu kemlu telah menerbitkan
dokumen Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) yang terdiri
dari beberapa dokumen.
PKS Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP), Sistem Akuntansi Instansi
(SAI), dan Reviu Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga
PKS Teknik Komunikasi Audit, Audit
Investigasi, dan Sosialisasi PP No. 60
Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP)
2 Peningkatan peran Aparat
Pengawasan Interen
Pemerintah (APIP) sebagai
Quality Assurance dan
consulting
Sedang (merupakan proses yang terus berlangsung)
Kegiatan pendampingan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Satker Kemlu
Pembentukan Desk Audit antara Itjen bersama BPKP
dan Biro Keuangan
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)
Nota Kesepahaman antara Kemlu
dengan BPKP No. 08 Tahun
2010/Nomor MoU-695/K/D2/2010
tanggal 13 Agustus 2010 tentang
Penguatan Tata Kelola
Kepemerintahan yang Baik di
Lingkungan Kemlu
SK Tim Pendampingan Pelaksanaan
DIPA pada setiap Satker
Kemlu dan BPKP telah membentuk
Desk Audit yang bertugas melakukan
monitoring terhadap penatausahaan
pertanggungjawaban keuangan
Perwakilan RI
PKS Pemeriksaan Anggaran Berbasis
Kinerja
PKS Pemeriksaan Investigasi
PKS Alih Keterampilan Investigasi
Laporan Evaluasi Kompetensi Auditor
Inspektorat Jenderal Kementerian
Luar Negeri
Program 7 Penguatan Akuntabilitas Kinerja
NO AKTIVITAS BENAH DIRI
/REFORMASI BIROKRASI PENCAPAIAN BUKTI PENCAPAIAN
1. Penguatan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah
Penilaian atas Laporan Keuangan Kementerian Luar
Negeri menunjukan peningkatan dalam 3 tahun terakhir.
Opini BPK atas laporan keuangan Kemlu pada tahun
anggaran 2009-2011 adalah:
Tahun Peringkat
2009 Disclaimer
2010 Wajar Dengan Pengecualian
(WDP)
2011 Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)
Penilaian kinerja berdasarkan Sistem Akuntabilitas Ki-
nerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi
perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan
kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.
Nilai dan peringkat penilaian LAKIP Kemlu yang
dievaluasi pada tahun 2007 – 2011 adalah:
Tahun Nilai Peringkat
2007 50,05 17 dari 70 Instansi
2008 50,98 19 dari 74 Instansi
2009 55,88 CC
2010 57.28 CC
2011 59.84 CC
Catatan: dengan adanya perubahan sistem peringkat,
maka pada tahun 2009 sistem peringkat dirubah
menjadi sistem pengkategorian yang terdiri dari AA, A,
B, CC, C, dan D.
Surat Menteri Negara Pemberdayaan
Aparatur Negara No.
B/676/M.PAN/02/2009 Tanggal 11
Februari 2009
(nilai dan peringkat LAKIP Kemlu
untuk tahun 2007 – 2008)
Surat KemPAN mengenai hasil
penilaian evaluasi LAKIP Kemlu
tahun 2007 – 2009.
2. Pengembangan sistem
manajemen kinerja
organisasi
SEDANG BERJALAN
Kemlu telah mempunyai suatu sistem manajemen kinerja
organisasi yang merupakan bagian dari SAKIP.
Keputusan Menteri Luar Negeri No.
SK 05/A/OT/IV/2004 Tahun 2004
tentang Pedoman Umum
Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Kemlu
3. Penyusunan Indikator
Kinerja Utama (IKU) pada
K/L dan Pemda
SUDAH DILAKSANAKAN
Kemlu telah memiliki IKU baik pada tingkat K/L maupun
untuk Eselon I dan II
SK Menteri Luar Negeri Nomor
21/B/KP/II/2010/02 tanggal 12
Februari 2010 tentang Indikator
Kinerja Utama (IKU) Kementerian
Luar Negeri Tahun 2010—2014
Program 8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
NO AKTIVITAS BENAH DIRI
/REFORMASI BIROKRASI PENCAPAIAN BUKTI PENCAPAIAN
1. Penerapan standar
pelayanan pada unit kerja
masing-masing K/L dan
Pemda
SEDANG BERJALAN (indikator penilaian dalam ISO
terutama dalam SPM. Koord.dengan FASDIP,
PWNI/BHI,konsuler)
- Direktorat PWNI dan BHI
- Direktorat Fasilitas Diplomatik
- Pelayanan Warga (Citizen Service)
- Piagam Citra Pelayanan Prima pada
31 Oktober 2008 untuk Direktorat
PWNI dan BHI
- Sertifikasi ISO 9001:2008 untuk
bidang kerja Penanganan Repatriasi
dalam Kerangka Perlindungan WNI
pada 7 Agustus 2009 (Direktorat
PWNI dan BHI)
- Piagam Madya Citra Pelayanan
Prima pada 15 Desember 2010 untuk
Direktorat Fasilitas Diplomatik
- Sertifikasi ISO 9001:2008 untuk
penerbitan kartu tanda pengenal bagi
pejabat Perwakilan Negara
Asing/Organisasi Internasional di
Indonesia pada 28 Desember 2010
(Direktorat Fasilitas Diplomatik)
2.
Penerapan SPM pada
perwakilan
Pada dasarnya seluruh Perwakilan RI menerapkan SPM.
Hal ini terbukti dengan tersedianya pelayanan
kekonsuleran di masing-masing Perwakilan, antara lain
penerbitan paspor dan visa, mutasi alamat, legalisasi
dokumen, dan fasilitas lapor diri.
Namun demikian, Kemlu telah membentuk sistem SPM di
perwakilan yang lebih spesifik dikarenakan pada
beberapa Perwakilan RI mempunyai bobot konsuler yang
lebih tinggi, sehingga dibentuklah Pelayanan Warga
(Citizen Service). Hingga saat ini telah terdapat 24 (dua
puluh empat) Perwakilan RI yang telah mempunyai sistem
Pelayanan Warga yaitu KBRI Singapura, KBRI
Damaskus, KBRI Bandar Seri Begawan, KBRI Seoul,
KBRI Doha, KBRI Amman, KBRI Abu Dhabi, KBRI Kuala
Pencapian yang telah diraih oleh
beberapa Perwakilan RI adalah antara
lain:
- KBRI Singapura memperoleh Piala
Citra Pelayanan Prima, yang
diserahkan Presiden RI pada 31
Oktober 2008.
- Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu
ISO 9001 : 2008 untuk sistem
pelayanan publik pada 29 Januari
2009 (KBRI Singapura)
- KBRI Kuala Lumpur pada 27 Maret
2009 berhasil mendapatkan Sertifikat
Manajemen Mutu ISO 9001:2008
NO AKTIVITAS BENAH DIRI
/REFORMASI BIROKRASI PENCAPAIAN BUKTI PENCAPAIAN
Lumpur, KBRI Kuwait, KBRI Riyadh, KBRI Tokyo, KJRI
Dubai, KJRI Hong Kong, KJRI Jeddah, KJRI Johor Bahru,
KJRI Kota Kinabalu, KJRI Kuching, KJRI Penang, KRI
Darwin, KJRI Perth, KJRI Sydney, KJRI Osaka, KJRI New
York, dan KJRI Los Angeles.
Sertifikat ISO 9001:2008 di bidang
Welcoming Program, During Stay and
Exit Program for Domestic Helper,
Endorsement Contract and Job Order
Services and License
Issuance/Renewal, Services and
Monitoring on Hong Kong Agencies and
Employers pada tanggal 9 Desember
2009
3. Partisipasi masyarakat
dalam penyelenggaraan
pelayanan publik(sumber
referensi PermenPAN
no.13/2009 tentang
Pedoman Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
dengan Partisipasi
Masyarakat)
SEDANG BERJALAN. (sudah ada kotak saran, dialog
dgn masyarakat oleh KBRI Singapura melalui radio)
Terciptanya komunikasi dua arah antara Perwakilan RI
dan WNI yang berada di wilayah kerja, antara lain dengan
dialog secara langsung/terbuka dan dialog interaktif
melalui radio.
Kotak saran
KBRI Singapura telah melakukan beberapa program untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, antara lain:
- dialog interaktif melalui radio di 3
(tiga) stasiun radio,
- dialog dua mingguan dengan PLRT,
- dialog terbuka dengan masyarakat
yang dilakukan 3 (tiga) kali dalam 1
tahun.
Program 9 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
NO AKTIVITAS BENAH DIRI
/REFORMASI BIROKRASI PENCAPAIAN BUKTI PENCAPAIAN
1. Monitoring BELUM. (Akan dilaksanakan pada saat RB Kemlu
berjalan)
2. Evaluasi
3. Evaluasi menyeluruh
top related