laporan kunjungan kerja komisi v dpr ri pada · pdf filekesimpulan/ rekomendasi ......
Post on 01-Feb-2018
216 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI
PADA RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN 2016 -2017
DALAM RANGKA PENINJAUAN INFRASTRUKTUR,
TRANSPORTASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KE PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TANGGAL 27 FEBRUARI S.D. 02 MARET 2017
KOMISI V DPR-RI
JAKARTA, 2017
Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI Pada Reses Masa Persidangan III Tahun 2016 -2017 Ke Provinsi
Kalimantan Selatan, Tanggal 27 Februari S.D. 02 Maret 2017.
Hal ii
DAFTAR ISI
I. PENDAHULUAN ……………………………………………………………….………………… 1
I.1. Dasar Hukum …………………………………………………………..………………. 1
I.2. Maksud dan Tujuan ……………………….…………………………..……………..…1
I.3. Lokasi dan Waktu ………………………………………………………..…………….. 2
I.4. Agenda Kunjungan …............................................................................................ 2
II. HASIL PENINJAUAN LAPANGAN ………………………………………………………….…. 3
II.1. Temuan, Permasalahan dan usulan di Lapangan …………………………….…… 3
II.2. Kesimpulan/ Rekomendasi …………………………………..…….……….………… 6
III. PENUTUP ……………………………………………………………………..………………….. 9
LAMPIRAN ………………………………………………………………………………………….. 9
L.1. Daftar Anggota Rombongan ………………………………………..….………… 9
L.2. Data-data Pendukung …………………………………………………………….. 10
L.2.1. Bandara Syamsudin Noor …………………………………….……….. 10
L.2.2. Pelabuhan Trisakti …………………………………………………..…… 13
L.2.3. Tahapan dan Biaya Pembangunan Tol Batulicin – Banjarmasin ….… 15
Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI Pada Reses Masa Persidangan III Tahun 2016 -2017 Ke Provinsi
Kalimantan Selatan, Tanggal 27 Februari S.D. 02 Maret 2017.
Hal 1
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI PADA RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN 2016 -2017
DALAM RANGKA PENINJAUAN INFRASTRUKTUR, TRANSPORTASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KE PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TANGGAL 27 FEBRUARI S.D. 02 MARET 2017 ===========================================================================
I. PENDAHULUAN I.1. Dasar Hukum
1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Perubahan
Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23;
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan
I.2. Maksud dan Tujuan
Maksud Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan ini adalah: a. Untuk meninjau secara langsung pembangunan infrastruktur dan transportasi di Provinsi
Kalimantan Selatan. b. Untuk meninjau langsung manfaat pembangunan infrastruktur dan transportasi terhadap
peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan. c. Untuk mengetahui dan menginventarisir permasalahan-permasalahan yang masih terjadi
terkait dengan pembangunan infrastruktur dan transportasi di Provinsi Kalimantan Selatan.
Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI Pada Reses Masa Persidangan III Tahun 2016 -2017 Ke Provinsi
Kalimantan Selatan, Tanggal 27 Februari S.D. 02 Maret 2017.
Hal 2
Tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi dan
Tugas Dewan sesuai dengan Pasal 58, ayat (3), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, yaitu:
butir a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN,
serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
butir d. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Selanjutnya Tata Tertib DPR RI Pasal 59 ayat (3) juga menyatakan bahwa: ”Dalam
melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dan tindak lanjut
pengaduan masyarakat, komisi dapat:”
butir f mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau mengadakan kunjungan
kerja spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi
untuk ditindaklanjuti.
I.3. Lokasi dan Waktu
Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI dalam Rangka Peninjauan Infrastruktur dan
Transportasi dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan, yang dilaksanakan pada tanggal 27
Februari – 02 Maret 2017.
I.4. Agenda Kunjungan
Beberapa agenda kegiatan dalam Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Kalimantan
Selatan adalah sebagai berikut:
1. Pertemuan dengan Angkasa Pura I di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin,
2. Pertemuan dengan Pelindo III di Pelabuhan Trisakti,
3. Pertemuan dengan Wakil Gubernur dan Pimpinan SKPD Provinsi Kalimantan Selatan,
4. Peninjauan pengendali erosi dan proteksi Sungai Martapura, dan
5. Peninjauan terminal Tipe A Kilometer 17 Banjarmasin.
Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI Pada Reses Masa Persidangan III Tahun 2016 -2017 Ke Provinsi
Kalimantan Selatan, Tanggal 27 Februari S.D. 02 Maret 2017.
Hal 3
II. HASIL PENINJAUAN LAPANGAN
II.1. Temuan, Permasalahan dan Usulan di lapangan
Beberapa temuan dan permasalahan yang diperoleh dari Kunjungan Kerja Reses Ke
Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:
I. Bidang Perhubungan:
a. Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin:
1) Angkasa Pura I sedang melakukan pengembangan terminal baru di
Bandara Syamsudin Noor untuk mengakomodasi kebutuhan
pelayanan penerbangan terhadap masyarakat Banjarmasin.
2) Bandara ini belum berpredikat sebagai bandara Internasional. Oleh
karena itu, AP I mengharapkan dukungan Komisi V agar Bandara ini
dapat berstatus bandara International.
3) Pembangunan gedung tower ATC Bandara Syamsudin Noor
Banjarmasin terkendala oleh proses pematangan lahan pada area
pembangunan gedung tower yang dilaksanakan oleh PT. Angkasa
Pura I, target pematangan lahan selesai pada bulan Juli 2017.
b. Pelabuhan Trisakti:
1. Tingginya tingkat sedimentasi di kolam pelabuhan Trisakti, akibat
endapapan lumpur sungai Barito.
2. Pelindo III akan membangun Pelabuhan Trisakti Baru di Mantuil, untuk
memindahkan terminal penumpang dan barang non petikemas,
karena Pelabuhan Trisakti saat ini sudah padat dan sedimentasi alur
pelayaran sungai sudah mulai meningkat.
3. Perlu didata terkait pelabuhan/dermaga baru di Provinsi Kalimantan
Selatan, khususnya pelabuhan/dermaga untuk kegiatan yang
menyangkut perhubungan dan pertambangan.
4. Terdapat banyak kendaraan berat yang parkir bebas di bahu Jalan
Nasional Lingkar Selatan (Jalan akses Pelabuhan Trisakti sampai
Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI Pada Reses Masa Persidangan III Tahun 2016 -2017 Ke Provinsi
Kalimantan Selatan, Tanggal 27 Februari S.D. 02 Maret 2017.
Hal 4
Liang Anggang), yang dapat menganggu pergerakan kendaraan dan
akan mengurangi umur jalan tersebut.
c. Terminal Tipe A di Kilometer 17 Gambut Banjar:
1. Terminal Km 17 Gambut Kabupaten Banjar belum dioperasikan,
padahal terminal tersebut telah selesai dibangun pada tahun 2010.
2. Terdapat kerusakan pada sebagian bangunan yang menyebabkan air
hujan masuk ke dalam gedung terminal.
II. Bidang PUPR:
` Dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan
Selatan, terdapat beberapa usulan kegiatan yang diperlukan untuk segera
dilaksanakan yaitu:
i. Perbaikan Jalan akses masuk pelabuhan Trisaksi sekitar 6 Km demi
memperlancar proses distribusi barang dan penumpang di pelabuhan.
ii. Pembangunan Jalan Tol Batulicin – Banjarbaru – Banjarmasin sepanjang 175
km. Jalan Tol ini akan menghubungkan 2 Kawasan Strategis, yaitu Kawasan
Industri (KI) Batulicin dan Kawasan Metropolitan Banjarbakula serta memberi
akses terhadap 2 kawasan dengan potensi sumber daya alam yang besar
yang sedang tumbuh pesat pada wilayah Kabupaten Kotabaru dan
Kabupaten Tanah Bumbu.
iii. Dukungan anggaran untuk pembangunan jembatan Pulau Laut - Pulau
Kalimantan sepanjang 6,5 km.
iv. Terdapat pembangunan pengendali erosi dan pengamanan tebing sungai
Martapura untuk pengembangan wisata sungai dan kegiatan ekonomi masyarakat.
Namun, Komisi V menilai masih diperlukan dukungan terhadap ketersediaan tempat
tinggal dan fasilitas publik bagi masyarakat yang terkena dampak relokasi dari
pembangunan pengendali erosi dan pembangunan pengamanan tebing sungai
Martapura.
Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI Pada Reses Masa Persidangan III Tahun 2016 -2017 Ke Provinsi
Kalimantan Selatan, Tanggal 27 Februari S.D. 02 Maret 2017.
Hal 5
III. Bidang Desa, PDT, Dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Selatan memiliki sejumlah daerah yang dikategorikan tertinggal.
Oleh karena itu diusulkan agar Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi
memprogramkan sejumlah kegiatan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat
Kalimantan Selatan.
IV. Bidang Basarnas:
1) Kantor SAR Banjarmasin adalah salah satu UPT Badan SAR Nasional yang
memiliki tanggung jawab dengan wilayah kerja meliputi 2 Provinsi, yaitu
Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena
itu, diusulkan agar didirikan Kantor SAR baru di Provinsi Kalimantan Tengah,
karena selain wilayah yang luas dengan banyaknya sungai, di Kalimantan
Tengah juga sering terjadi kecelakaan dan musibah, baik darat maupun laut.
2) Penambahan jumlah personil kepegawaian di kantor SAR Banjaramasin
untuk dapat menjangkau wilayah operasi yang luas (yakni Provinsi
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah) dan tingginya tingkat
kecelakaan di laut dan sungai di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan
Selatan.
V. Bidang BMKG:
1. Pengadaan peralatan pengamatan cuaca di bandara Batu Licin.
2. Pengadaan lahan kantor dan penataan gedung operasional Stasiun
Meteorologi bandara Syamsudin Noor.
3. Pembangunan stasiun meteorologi/pos pengamatan (peralatan) untuk
pelayanan penerbangan di bandara Tanjung Warukin di Tabalong dan
Bandara Bersujud di Batulicin Tana Bumbu.
4. Pembangunan stasiun meteorologi Maritim, sebab sampai saat ini belum ada
stasiun meteorologi untuk pelayanan informasi cuaca pelayaran dan
pelabuhan di pelabuhan Kalimantan Selatan.
Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI Pada Reses Masa Persidangan III Tahun 2016 -2017 Ke Provinsi
Kalimantan Selatan, Tanggal 27 Februari S.D. 02 Maret 2017.
Hal 6
II.2. Kesimpulan dan Rekomendasi
Beberapa kesimpulan/rekomendasi yang diperoleh dari Kunjungan Kerja Reses Ke Provinsi
Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:
I. Bidang Perhubungan:
a) Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin:
1) Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Pengelola Bandara
Syamsudin Noor atas tidak meruginya bandara ini dalam pelaksanaan
operasinya.
2) Komisi V DPR RI mendukung penuh pembangunan dan perluasan Bandara
Syamsudin Noor sesuai master plan yang telah dibuat. Hal ini penting untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kalimantan Selatan.
3) Terkait dengan rencana pengelolaan Bandara Syamsudin Noor berpredikat
sebagai bandara Internasional, Komisi V DPR RI meminta Kementerian
Perhubungan untuk segera menyiapkan dokumen teknis, penyiapan sarana
dan prasarana utamanya berkenaan dengan keselamatan, keamanan, dan
kualitas pelayanan sesuai syarat-syarat bandara Internasional.
4) Komisi V DPR RI mendesak untuk segera menuntaskan proses pematangan
lahan agar pembangunan gedung tower ATC Bandara Syamsudin Noor
dapat segera selesai dan beroperasi demi keselamatan dan keamanan
penerbangan.
b) Pelabuhan Trisakti:
5) Komisi V DPR RI meminta Pemerintah dan PT Pelabuhan Indonesia III
(Persero) untuk wajib melaksanakan pemeliharaan alur pelayaran Sungai
Barito demi menghindari sedimentasi kolam Pelabuhan Trisakti serta
produktivitas dan optimalisasi pelabuhan.
6) Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan dan Pelindo III segera
mencari lokasi baru, terutama lokasi pelabuhan di daerah tepi laut untuk
Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI Pada Reses Masa Persidangan III Tahun 2016 -2017 Ke Provinsi
Kalimantan Selatan, Tanggal 27 Februari S.D. 02 Maret 2017.
Hal 7
pembangunan pelabuhan Trisakti baru dengan tetap berpedoman pada
Rencana Induk Pelabuhan pada khususnya dan Tatanan Kepelabuhanan
Nasional pada umumnya..
7) Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan menertibkan, menata,
dan penegakan hukum atas keberadaan dermaga-dermaga khusus yang
dimanfaatkan oleh pengusaha tambang di pesisir pantai di sekitar Provinsi
Kalimantan Selatan agar sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran.
8) Komisi V mendesak Kementerian Perhubungan untuk menginvestigasi
masalah dan mencari solusi atas belum beroperasinya Terminal Tipe A di
Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dan hasilnya dilaporkan ke Komisi V
DPR RI.
c) Terminal Tipe A di Kilometer 17 Gambut Banjar:
9) Terhadap kerusakan yang telah terjadi pada infrastruktur fisik Terminal Tipe A
di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Komisi V DPR RI mendesak Ditjen
Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk segera
memperbaikinya untuk memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat
yang lebih baik.
II. Bidang PUPR:
1) Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan untuk memberi dukungan pendanaan pembangunan jalan tol
Kota Batulicin - Kota Banjarbaru dan dukungan pendanaan untuk pembangunan
jembatan Pulau Laut - Pulau Kalimantan. Kedua proyek tersebut akan
menghubungkan sejumlah kawasan strategis dan sangat membantu dalam
mengembangkan laju pertumbuhan perekonomian di Kalimantan Selatan.
Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI Pada Reses Masa Persidangan III Tahun 2016 -2017 Ke Provinsi
Kalimantan Selatan, Tanggal 27 Februari S.D. 02 Maret 2017.
Hal 8
2) Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk memperbaiki jalan akses
menuju ke Pelabuhan Trisakti untuk mendukung terjaminnya lancarnya arus orang
dan barang utamamanya arus logistik.
3) Komisi V mendukung pembangunan pengendali erosi dan pengamanan tebing
sungai Martapura untuk pengembangan wisata sungai dan kegiatan ekonomi
masyarakat. Selanjutnya, Komisi V meminta kepada Kementerian PUPR untuk
segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Banjarmasin terkait penyediaan
tempat tinggal dan fasilitas publik, serta memperhatikan ketersediaan akses
terhadap kegiatan perekonomian dan transportasi bagi warga yang direlokasi
III. Bidang Desa, PDT, dan Transmigrasi:
Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi untuk segera
memberi dukungan penuh program dan kegiatan pembangunan daerah tertinggal
agar mempercepat terentaskannya daerah tertinggal di Provinsi Kalimantan Selatan.
IV. Bidang Basarnas:
1) Komisi V DPR RI meminta Pemerintah untuk membangun Kantor SAR di
Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini penting mengingat Provinsi Kalimantan
Tengah termasuk dalam provinsi rawan dengan kecelakaan darat, laut dan
udara.
2) Komisi V DPR RI sepakat dengan Basarnas untuk menambah kuantitas dan
kualitas pegawai serta menambah sarana dan prasarana pencarian dan
pertolongan dalam wilayah kerja Basarnas Kalimantan Selatan.
Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI Pada Reses Masa Persidangan III Tahun 2016 -2017 Ke Provinsi
Kalimantan Selatan, Tanggal 27 Februari S.D. 02 Maret 2017.
Hal 9
V. Bidang BMKG:
Komisi V DPR RI meminta Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sarana dan
prasarana meteorologi di seluruh wilayah Kalimantan Selatan, antara lain:
1. Pengadaan peralatan pengamatan cuaca di bandara Batu Licin
2. Pengadaan lahan kantor dan penataan gedung operasional Stasiun
Meteorologi bandara Syamsudin Noor.
3. Pembangunan stasiun meteorologi/pos pengamatan (peralatan) untuk
pelayanan penerbangan di bandara Tanjung Warukin di Tabalong dan
Bandara Bersujud di Batulicin Tana Bumbu.
4. Pembangunan stasiun meteorologi Maritim, sebab sampai saat ini belum ada
stasiun meteorologi untuk pelayanan informasi cuaca pelayaran dan
pelabuhan di pelabuhan Kalimantan Selatan.
III. PENUTUP
Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada Reses Masa Persidangan III Tahun
2016-2017 dalam rangka Peninjauan Infrastruktur dan Transportasi, Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa ke Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Tim Kunjungan
Kerja Komisi V DPR RI akan menjadikan laporan ini sebagai data/informasi yang akan
disampaikan dalam Rapat dengan Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI.
KETUA TIM,
LASARUS, S.SOS, M.SI
WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI
Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI Pada Reses Masa Persidangan III Tahun 2016 -2017 Ke Provinsi
Kalimantan Selatan, Tanggal 27 Februari S.D. 02 Maret 2017.
Hal 10
LAMPIRAN
L.1. Daftar Anggota Rombongan
Anggota Komisi V DPR RI yang ikut serta dalam Kunjungan Kerja Reses tersebut adalah sebagai
berikut:
NO N A M A FRAKSI JABATAN
1 LASARUS, S.SOS, M.Si PDIP WAKIL KETUA KOMISI V
KETUA TIM
2 Ir. SUDJADI PDIP ANGGOTA
3 Ir. BUDI YUWONO, Dipl.SE PDIP ANGGOTA
4 Dr. CAPT. ANTHON SIHOMBING PG ANGGOTA
5 Drs.H. ROEM KONO PG ANGGOTA
6 Hj. AGATI SULIE MAHYUDIN PG ANGGOTA
7 HAMKA B. KADY PG ANGGOTA
8 Ir. RIDWAN BAE PG ANGGOTA
9 H. SUBARNA, SE, M.Si GERINDRA ANGGOTA
10 Hj. NOVITA WIJAYANTI, MM GERINDRA ANGGOTA
11 H. M. NIZAR ZAHRO, SH GERINDRA ANGGOTA
12 H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, SE GERINDRA ANGGOTA
13 Dr. Ir. H. BAHRUM DAIDO, M.Si PD ANGGOTA
14 Drs. H. UMAR ARSAL PD ANGGOTA
15 WILLEM WANDIK, S.SOS PD ANGGOTA
16 H. SUNGKONO PAN ANGGOTA
17 Hj. HANNA GAYATRI, SH PAN ANGGOTA
18 H. ALAMUDDIN DIMYATI ROIS PKB ANGGOTA
19 H. NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I PKS ANGGOTA
20 SAHAT SILABAN NASDEM ANGGOTA
21 Drs. H. SOEHARTONO NASDEM ANGGOTA
22 CAPT. H. DJONI ROLINDRAWAN, SE, MBA HANURA ANGGOTA
Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI Pada Reses Masa Persidangan III Tahun 2016 -2017 Ke Provinsi
Kalimantan Selatan, Tanggal 27 Februari S.D. 02 Maret 2017.
Hal 11
L.2. DATA-DATA PENDUKUNG
L.2.1. Bandara Syamsudin Noor
1. Angkasa Pura I sedang melakukan pengembangan terminal baru. Bandara Syamsudin
Noor saat ini sudah menampung pergerakan penumpang mencapai 3,5 juta penumpang
per tahun, sementara kapasitas terminal seluas 9.043 m² hanya mampu menampung
hingga 1 juta penumpang per tahun. Sementara panjang runway baru sepanjang 2500 x 45
m² dan appron hanya mampu menampung 12 pesawat.
2. Bandara Syamsudin Noor saat ini beroperasi 8 maskapai dan rata-rata 90 penerbangan
per hari. Perluasaan tahap I Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin direncanakan pada
bulan Maret 2017 diantaranya perluasan terminal menjadi 50.359 m² yang dapat
menampung hingga 6 juta penumpang serta perpanjangan runway hingga 3000 x 45 m²
dan perluasan appron berkapasitas hingga 18 pesawat.
3. Direncanakan pembangunan dan perluasan Bandara Syamsudin Noor akan dilakukan
hingga tahap 4 yaitu pada tahun 2047. Pada tahun tersebut, ditargetkan sudah memiliki
terminal penumpang seluas 103.953 meter persegi yang dapat menampung hingga 12 juta
penumpang per tahunnya.
4. Rencana Proyek Pengembangan Bandara
Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI Pada Reses Masa Persidangan III Tahun 2016 -2017 Ke Provinsi
Kalimantan Selatan, Tanggal 27 Februari S.D. 02 Maret 2017.
Hal 12
5. Rencana Pengembangan sisi darat dan Udara
6. Security Program
Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI Pada Reses Masa Persidangan III Tahun 2016 -2017 Ke Provinsi
Kalimantan Selatan, Tanggal 27 Februari S.D. 02 Maret 2017.
Hal 13
7. Target Pengelola Bandara Syamsudin Noor Tahun 2017:
Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI Pada Reses Masa Persidangan III Tahun 2016 -2017 Ke Provinsi
Kalimantan Selatan, Tanggal 27 Februari S.D. 02 Maret 2017.
Hal 14
L.2.2. Pelabuhan Trisakti:
1. Pelabuhan Trisakti sebagai jalur masuk dan keluar serta arus lalu lintas laut dalam rangka
perputaran barang dan roda ekonomi di Kalimantan Selatan.
2. Profil Pelabuhan Trisakti:
LOKASI DATA TEKNIS KETERANGAN
UPT Teknis:
KSOP Kelas I
Banjarmasin
Kota: Banjarmasin
Provinsi :
Kalimantan Selatan
• Kedalaman Dermaga Trisakti
Lama 7 mLWS
• Kedalaman Dermaga Trisakti
Baru 7 mLWS
• Kedalaman Dermaga Trisakti
Baru (petikemas) 7 mLWS
• Kedalaman Dermaga
Penumpang 7 mLWS
• Kedalaman Dermaga
petikemas 7 mLWS
• Kedalaman Dermaga
Martapura Baru 4 mLWS.
• Kedalaman Dermaga
Martapura Lama 4 mLWS.
• Panjang Dermaga Trisakti lama:
200 m
• Panjang Dermaga Trisakti Baru:
120 m
• Panjang Dermaga Penumpang:
70 m
• Panjang Dermaga Petikemas:
708 m
• Panjang Dermaga Martapura
Baru: 400 m
• Panjang Dermaga Martapura
lama: 75 m
3. Rencana Pengembangan Pelabuhan Trisakti:
1) Penambahan Panjang Dermaga Peti kemas sepnjang 34 m menjadi 742 m²
2) Penambahan luas penumpukan petikemas 127.752 m²
3) Pembangunan areal parkir petikemas seluas 37.789 m²
Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI Pada Reses Masa Persidangan III Tahun 2016 -2017 Ke Provinsi
Kalimantan Selatan, Tanggal 27 Februari S.D. 02 Maret 2017.
Hal 15
4) Penambahan panjang Demaga Kargo sepanjang 50 m menjadi 770 m²
5) Penambahan dermaga curah cair BBM sepanjang 75 m menjadi 150 m²
6) Penambahan luas areal tangki penumpukan curah cair BBM seluas 21.651
menjadi seluas 28.177 m²
7) Pembangunan areal perkantoran dan bisnis maritim seluas 30.038 m²
8) Pembangunan Areal Bisnis dan Perdagangan seluas 12.932 m²
9) Penyediaan Areal Workshop Alat Berat, Area CDC, Pergudangan Konsolidasi,
Pergudangan Distribusi dan Parkir Truk di dekat Dermaga Martapura Baru seluas
233.921 m²
10) Pembangunan Dermaga Kapal Negara sepanjang 44 m².
4. Pengembangan Pelabuhan Trisakti mencakup kegiatan pembangunan Trisakti Ultimate
dan rencana pembangunan New Trisakti Port at Mantuil. Untuk menunjang rencana
tersebut, Pelindo III dan Pemerintah Kota Banjarmasin telah melakukan survey di kawasan
Mantuil yang lebih dekat dengan laut dan memiliki areal terbuka yang cukup luas.
Sementara di pelabuhan Trisakti, Pelindo III Banjarmasin telah melakukan peningkatan
fasilitas seperti perbaikan dermaga, pembangunan container yard (lapangan penumpukan),
penambahan 4 container crane (penambatan kapal dengan peralatan crane), dan
menambah fasilitas bongkar muat berupa rubber tired gatry (RTG).
Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI Pada Reses Masa Persidangan III Tahun 2016 -2017 Ke Provinsi
Kalimantan Selatan, Tanggal 27 Februari S.D. 02 Maret 2017.
Hal 16
L.2.3. Tahapan dan Biaya Pembangunan Tol Batulicin – Banjarmasin:
top related