laporan ki (tahun 2011)
Post on 07-Apr-2016
246 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
KATA PENGANTAR
’’Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untukbertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian,hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upayastrategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahanyang baik (good governance).’’
Petikan kalimat di atas merupakan alinea terakhir pada penjelasan umum Undang Undang No14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, oleh karena itu semangat dan upaya untukmewujudkan terciptanya good governance menjadi tugas bersama Badan Publik, Warga Negaraatau masyarakat pemohon/pengguna Informasi Publik dan Komisi Informasi sebagaimana amanatpada Pasal 23 UU KIP ’’Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankanUndang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layananInformasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasinonlitigasi’’.
Potret perjalanan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur selama tahun 2011 menjadi bagiandari tanggung jawab Badan Publik untuk menyampaikan Informasi Wajib secara berkala sekurang-kurangnya 1 tahun sekali sebagaimana diamanatkan Peraturan Komisi Informasi (Perki) No 1 Tahun2010 Tentang Standar layanan Informasi Publik, Pasal 11 (ayat 2) ’’Pengumuman secara berkalasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam setahun.’’
Forum Informasi dan Akuntabilitas Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur adalah forummenyampaikan pengumuman atau laporan kepada khalayak mengenai sepak terjang dalammerencanakan program kerja maupun realisasi pelaksanaannya supaya diketahui dan dapatdipertanggungjawabkan sebagai bagian dari pelaksanaan Undang Undang Keterbukaan InformasiPublik.
Besar harapan kami pada Forum Informasi dan Akuntabilitas akhir tahun ini, bermanfaat bagiseluruh Badan Publik maupun warga negara pengguna/pemohon Informasi Publik untukmengetahui seluruh program dan realisasi kegiatannya, sekaligus manakala ada usul, saran maupunkritik konstruktif yang disampaikan, tentunya sangat kami harapkan sebagai masukan kebijakanpenyusunan dan pelaksanaan program di masa mendatang.
Surabaya, 27 Desember 2011
H. Djoko Tetuko
Ketua KI Provinsi Jatim
iii
Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
v
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................................................DAFTAR ISI .................................................................................................................PENDAHULUAN ........................................................................................................
KONDISI OBYEKTIF 2011 ............................................................................................Potret Internal ...........................................................................................................Potret Eksternal .........................................................................................................Fokus ke Depan ........................................................................................................
PROGRAM KERJA DAN REALISASI ...........................................................................
Bidang Kelembagaan ...........................................................................................1. Forum Komunikasi PPID ......................................................................................2. Press Gathering ...................................................................................................3. Advertorial Media ...............................................................................................4. Forum Informasi & Akuntabilitas (FIA) KI ..........................................................
Bidang Sosialisasi, Edukasi & Advokasi (SEA) .......................................................1. Forum Komunikasi & Sosialisasi ...........................................................................2. Interaktif Televisi ...................................................................................................3. Interaktif Radio .....................................................................................................4. Bimbingan Teknis PPID Badan Publik ................................................................5. Seminar Keterbukaan Informasi Publik .............................................................6. Jungle Spot Radio ...............................................................................................
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) ..................................................1. Laboratorium PSI ..................................................................................................2. FGD PSI ..................................................................................................................3. Mediasi & Ajudikasi .............................................................................................
Bidang Kesekretariatan ..........................................................................................1. Administrasi ...........................................................................................................2. Keuangan .............................................................................................................
PENUTUP ....................................................................................................................- Evaluasi ....................................................................................................................- Rekomendasi ..........................................................................................................
iiiv1
2233
5
77778
13131314141415
17171819
292934
393940
Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
PENDAHULUAN
Sebagai lembaga mandiri Komisi Informasi juga merupakan Badan Publik yang wajib membuatdan menyampaikan Informasi yang Wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sekurang-kurangnya tentang profil Badan Publik dan ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatanyang sedang dijalankan antara lain; nama program dan kegiatan, penanggungjawab, pelaksanaprogram dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi, target dan/atau capaian program dan kegiatan, jadwal pelaksanaan program dan kegiatan, anggaran pro-gram dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah. agenda penting terkait pelaksanaan tugasBadan Publik, informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat
Komisi Informasi Provinsi pada Forum Informasi dan Akuntabilitas ingin menyampaikan tentangprogram dan kegiatan kepada Badan Publik dan khalayak pemohon/pengguna Informasi Publiksebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada masyarakat, sehingga ke depan masyarakat dapatberperan aktif dalam proses penyusunan program kebijakan publik lembaga ini, sehingga dapatmemenuhi harapan semua pihak untuk mewujudkan pelaksanaan Undang Undang No 14 Tahun2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik seoptimal mungkin.
Titik berat pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sesuaiamanat UU KIP pasal 2 (ayat 3) bahwa ’’Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiapPemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana’’.Artinya bahwa segala sesuatu terkait dengan program dan kegiatan lembaga ini bersama seluruhkomisioner harus mencerminkan upaya untuk mendorong Badan Publik mudah diakses InformasiPubliknya.
Selain itu, sesuai dengan amanat pasal 3 (huruf c) ’’meningkatkan peran aktif masyarakat dalampengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik’’. Artinya bahwa peranmasyarakat atau warga negara terhadap Badan Publik pemerintah, bukan sekedar basa-basi, tetapiharus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan kinerja di lembaganya masing-masing. Sehingga pada saat masyarakat berperan memberikan kontribusi pemikiran, maka landasanutama adalah mengacu kinerja Komisi Informasi sesuai dengan pasal-pasal tersebut di atas.
Oleh karena itu, harapan besar dari Forum Informasi dan Akuntabilitas pada akhir tahun 2011ini, semakin jelas potret Badan Publik Komisi Informasi dalam upaya maksimal melaksanakantransparansi atau keterbukaan sesuai dengan nafas dan roh UU KIP sebagai tarmaktub dalampenjelasan bahwa Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untukmengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untukmemberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, mengingat hak untukmemperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupanberbangsa dan bernegara yang demokratis, sekaligus menumbuhkembangkan demokrasipartisipatoris sebagai pilar terpenting good governance.
Dan sebuah harapan besar forum-forum seperti ini menjadi bagian terpenting pertanggung-jawaban Badan Publik dan lembaga-lembaga mandiri, terutama Komisi Informasi terkandungmaksud untuk mewujudkan tatanan demokrasi ideal dengan partisipasi masyarakat cukup tinggi,sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara juga cukup tinggi, sekaligusmengalihkan cara-cara anarkhis dalam menyampaikan tuntutan atau upaya memberikan usul,saran, dan kritik konstruktif menjadi cara-cara cerdas dan berbudi luhur dalam bingkai akhlaqulkarimah.
1
Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011
Komisioner Terus Mencari Terobosan Strategi Jitu
Kondisi Obyektif Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sejak dilantik Gubernur Jawa Timur DR.H. Soekarwo, pada tanggal 14 Mei 2010, terus menggelinding menjadi bagian dari simpul-simpulberbengsa dan bernegara terutama dalam pelaksaan Undang Undang No 14 Tahun 2008 TentangKeterbukaan Informasi Publik. Apalagi Provinsi Jawa Timur dengan 38 kabupaten/kota, satu demisatu terus berbenah untuk melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik ini seoptimal mungkin.
Selayang pandang bahwa pekerjaan besar menuju tatanan masyarakat santun dan berbudiluhur dengan mewujudkan pelaksanaan UU KIP ini pada tataran terjadi kesinambungan antarawarga negara atau masyarakat pemohon/pengguna Informasi Publik dengan Badan Publik sebagaipenyedia dan pemberi Informasi Publik, yang harmonis menjadi pemikiran komisioner terusmenerus dengan mencari terobosan strategi jitu terbaru untuk menunjukkan pada dunia bahwaProvinsi Jawa Timur tidak pernah diam sedikit pun untuk mencapai target “Gema Ripa Loh Jinawi”melalui Keterbukaan Informasi Publik.
Konsep dasar dengan semboyan lama yang begitu membumi dan merakyat seperti “GemaRipa Loh Jinawi” atau “Wong Cilik Melu Gemuyu” adalah pesan-pesan luhur para patriot pendahuludalam mendorong generasi ke generasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan perekatPancasila serta Bhineka Tunggal Ika, menunjukkan bahwa perjuangan panjang mewujudkan semuaitu ada keyakinan kuat pasti akan terjadi dan terwujud. Sehingga jalan melalui Keterbukaan InformasiPublik menjadi salah satu upaya mencapai cita-cita luhur itu, apalagi harapan besar UU KIP inimemang hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasipublik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatanrakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; sebagai langkah awal menujukepercayaan yang diharapkan membuahkan hasil ’’Wong Cilik Melu Gemuyu’’
Potret Internal
Sebagaimana diketahui pada pasal 23 UU KIP disebutkan bahwa ’’Komisi Informasi adalahlembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannyamenetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan SengketaInformasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.’’
Pasal ini memberi gambaran konkrit bahwa Komisi Informasi harus memposisikan sebagailembaga mandiri, dan dalam menjalankan Undang Undang dan Peraturan terkait, harus melakukansosialisasi atau forum-forum sejenis, dan dengan keterbatasan forum tersebut dapat dilaksanakanhanya 10 persen dari program Komisi Informasi, sehingga tidak mampu melakukan sosialisasi secaramaksimal.
Belum lagi dalam menerapkan Standar Layanan Informasi Publik sebagaimana diamanatPeraturan Komisi Informasi (Perki) No 1 Tahun 2010, dimana pada pasal 36 (ayat 1 dan 2) bahwa’’Badan Publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir’’dan ’’Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Informasi.’’.Tupoksi di wilayah ini harus diakui sampai UU KIP sudah berjalan 20 bulan belum menyentuh
2
KONDISI OBYEKTIF 2011
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
sampai ke hal yang sangat teknis.Hal ini semakin diperkuat Tupoksi sebagai Penyelesai Sengketa Informasi Publik dalam proses
analisa dengan mengandalkan panitera yang ada dari bantuan staf dari Dinas Kominfo ProvinsiJawa Timur, maka harus memperdayakan seoptimal mungkin dengan berusaha tanpa melakukankesalahan. Dan kondisi obyektif yang selama ini terlaksana dengan keterbatasan ialah pelaksanaanmediasi dan ajudikasi masih di tempat yang sangat kurang representatif, sehingga Komisi Informasiharus menyampaikan permohonan maaf pada Forum Informasi dan Akuntabilitas kepada pihak-pihak yang kurang nyaman dengan keadaaan ini.
Potret Eksternal
Sebagaimana diketahui pada pasal (ayat 2) UU KIP bahwa ’’Komisi Informasi provinsibertanggung jawab kepada gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi,tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang bersangkutan.’’,mekanisme laporan pertanggungjawaban seperti perintah pasal di atas masih belum maksimal,sehingga masih bersifat memenuhi kewajiban dan belum mampu meningkatkan lebih maksimal.
Demikian juga amanat pasal 29 (ayat 4) UU KIP bahwa ’’Sekretariat Komisi Informasi provinsidilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi ditingkat provinsi yang bersangkutan’’. Alhamdulillah proses menganggaran sudah dilaksanakanmelalui fasilitasi Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, namun karena posisi Sekretariat belum adakepastian, maka sedikit berpengaruh pada kinerja Sekretariat yang membutuhkan kebijakan khusus.
Perjalanan hampir 2 tahun pelaksanaan UU KIP di Jawa Timur juga menunjukkan tanda-tandapeningkatan cukup signifikan pada tahun ke-3 berjalan nanti akan mendekati sempurna, karenakabupaten/kota yang belum menunjuk Pejabat Penglola Informasi dan Dokumentasi atau sudahmenunjuk PPID tetapi belum melaksanakan secara optimal, jika pada tahun 2011 masih terjadiketimpangan di sana sini dan belum mampu menerapkan pelaporan dan evalusi. Maka pada akhirtahun 2012 nanti perintah Perki No 1 Tahun 2010 mengenai Laporan dan Evaluasi bagi BadanPublik akan dilaksanakan.
Sebab mengenai pelaksanaan evaluasi pasal 37 (ayat 1) sudah jelas menyatakan ’’KomisiInformasi dapat melakukan evaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik oleh Badan Publik 1(satu) kali dalam setahun’’ dan dipertegas dengan perintah melakukan pemeringkatan sepertidituangkan pada (ayat 2) bahwa ’’Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikankepada Badan Publik dan diumumkan kepada publik’’.
Fokus ke Depan
Kondisi obyektif dengan memotret riil internal dan eksternal yang terkait dengan KomisiInformasi secara garis besar, bukan berarti lembaga ini berhenti berkarya dan berhentimenyelesaikan sengketa informasi. Namun semua proses berjalan seperti biasanya, sesuai denganstandar baku yang sudah ditetapkan. Bahkan dengan segala cara mencari terobosan strategi jitukondisi di atas mampu dibungkus dalam proses ke arah lebih sempurna.
Misalnya, komisioner masih harus bekerja secara bersama-sama dalam satu ruangan dan belummempunyai asisten komisioner (staf ahli), maka dengan tetap mengedepankan semangat JawaTimur, semangat pantang menyerah dengan kondisi seperti itu, fokus ke depan tetap berusahamemenuhi standar akan terus bekerja sama dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
3
Kondisi Obyektif 2011
Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011
Sebagai catatan kecil bahwa tahun 2012 sudah nampak di depan mata bahwa Komisi InformasiProvinsi Jawa Timur harus melalukan Tupoksi untuk menilai Laporan dan Evaluasi Badan Publik,memasuki tahun ke-3 komunitas Informasi Publik dari kota sampai pedesaaan harus disentuhdengan program-program realitas, Proses Penyelesaikan
Sengketa Informasi Publik lebih baik, dan posisi Sekretariat berharap segera menemukan jalankeluar terbaik, sekaligus untuk meningkatkan kompetensi panitera sebagai bagian terpentingadministrasi berhukum acara.
Fokus lain tidak kalah penting ialah mewujudkan pelaksanaan UU KIP benar-benar sesuai nafasdan rohnya, Keterbukaan Informasi Publik, yang terlaksana dengan kesan antara pemohon/pengguna Informasi Publik dan Badan Publik sebagai penyedia dan pemberi informasi terjadiharmonisasi. Dan hal itu ditingkatkan pada peran aktif masyarakat pemohon Informasi Publik padaproses penyusunan kebijakan publik. Insya Allah!
-- 000 ---
Kondisi Obyektif 2011
4
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
5
BIDANG PROGRAM TUJUAN
Kelembagaan
Sosialisasi,
Edukasi, &
Advokasi
(SEA)
1. Forum
Komunikasi
PPID
2. Press
Gathering
3. Advertorial
Media
4. Forum
Informasi &
Akuntabilitas
(FIA) KI
1. Forum
komunikasi &
Sosialisasi
2. Interaktif
Televisi
3. Interaktif
Radio
4. Bimbingan
Teknis PPID
Badan Publik
5. Seminar
Keterbukaan
Informasi
Publik (KIP)
7. Jungle
Spot Radio
Memberikan ruang diskusi
& mencari solusi thdp
permasalahan yang dialami
PPID melalui pembentukan
forum PPID
Menyampaikan progress
report Komisi Informasi
kepada para insan pers
Publikasi kegiatan KI jatim
secara komprehensif
Memberikan informasi &
Pertanggungjawaban
tentang kinerja KI Jatim
Memberikan informasi &
ruang konsultasi bagi badan
publik secara langsung
dalam bentuk tatap muka
tentang pernak pernik
implementasi UU KIP &
peraturan pendukungnya
Memberikan informasi &
ruang konsultasi/diskusi
kepada badan publik &
lapisan masyarakat melalui
media televisi
Memberikan informasi &
ruang konsultasi/diskusi
kepada badan publik &
lapisan masyarakat melalui
media radio
Memberikan pemahaman
tentang tugas & wewenang
PPID dalam membuat
standar layanan informasi
public (SLIP)
Memberikan informasi dan
mendapatkan masukan
publik tentang SLIP pada
badan publik
Mempublikasikan
implementasi UU KIP &
kewenangan KI Jatim
Eksplorasi & identifikasi kendala-
kendala yang dialami oleh PPID
Pers dapat membantu mengawal
dan memberikan informasi
kepada publik tentang progress
report TUPOKSI KI Jatim
Memberikan informasi kepada
publik melalui media cetak
(koran)
- Publik dapat mengetahui
kinerja & progress report KI
Jatim;
- Publik dapat melakukan
evaluasi & memberikan
konstribusi pemikiran utk
penyempurnaan kinerja KI
selanjutnya
Adanya pemahaman &
kesadaran secara komprehensif
tentang hak & kewajibannya
dalam memberikan layanan
maupun mengakses informasi
publik
Badan Publik & masyarakat dapat
mengetahui & mengerti serta
dapat berkonsultasi langsung
tentang implementasi UU KIP
melalui media televisi.
Badan Publik & masyarakat dapat
mengetahui & mengerti serta
dapat berkonsultasi langsung
tentang implementasi UU KIP
melalui media radio.
PPID Badan Publik dapat
memberikan pelayanan informasi
publik sesuai dengan standart
layanan informasi yang telah
diatur melalui UU KIP maupun
Peraturan KI (Perki).
Terdapatnya interaksi dan diskusi
konstruktif antara peserta dan
narasumber yang mengarah
kepada eksplorasi fakta dan
gagasan
Publik mengetahui keberadaan
UU KIP serta memahami tata
cara memperoleh informasi
publik dan prosedur
penyelesaian sengketa informasi.
TARGET
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGT
SEP
OKT
NOV
DES
BULAN
Program Kerja Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
PROGRAM KERJA DAN REALISASI
Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011
BIDANG PROGRAM TUJUAN
Penyelesaian
Sengketa
Informasi
Kesekretariatan
1. Labora-
torium PSI
2. FGD PSI
3. Mediasi &
Adjudikasi
1. Adminis-
trasi
2. Keuangan
Mempermudah &
mempercepat proses
analisa permohonan
penyelesaian sengketa
informasi
Mempertegas posisi Komisi
Informasi (KI) dalam
Penyelesaian Sengketa
Informasi (PSI) melaui
lembaga peradilan (PN/
PTUN/MA)
Implementasi UU No. 14
tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik, khususnya
pelaksanaan tugas dan
wewenang Komisi Informasi
Provinsi
Menata-mengelola
informasi dan dokumentasi
yang berkaitan dengan
kegiatan Komisi Informasi
Manajemen anggaran
sesuai dengan program
kegiatan Komisi Informasi
berdasarkan aturan tata
kelola keuangan yang
berlaku
- Petugas kepaniteraan dapat
melakukan identifikasi
kelengkapan berkas permohonan
- Melakukan registrasi dan
pengusulan penunjukan Majelis
Pemeriksa Pendahuluan (MPP).
Menemukan formula hukum
acara PSI melalui lembaga
Peradilan pasca putusan Komisi
Informasi melalui ajudikasi non
litigasi
Terselesaikannya sengketa
informasi publik yang diajukan
oleh pemohon informasi publik.
Tersusunnya data dan
dokumentasi kegiatan Komisi
Informasi secara tertib dan rapi
Terwujudnya akuntabilitas dan
transparansi dalam penggunaan
anggaran
TARGET
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGT
SEP
OKT
NOV
DES
BULAN
Program Kerja dan Realisasi
6
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
BIDANGKELEMBAGAAN
Pers Gathering pada tanggal 1 April 2011,di Kantor PWI, Jl. Taman Apsari Surabaya
7
1. Forum Komunikasi PPID
- Forum Komunikasi PPID, pada tanggal 19 Oktober, bertempatdi Hotel Bandara Sidoarjo
Tujuan :Memberikan ruang diskusi & mencari solusi terhadappermasalahan yang dialami PPID melalui pembentukan forumPPID
Target :Eksplorasi & identifikasi kendala-kendala yang dialami oleh PPID
Realisasi Program
2. Press Gathering
- Pers Gathering dengan tema Implementasi UU no 14 tahun2008 pada tanggal 1 April 2011, bertempat di Kantor PWI, Jl.Taman Apsari Surabaya
- Press Gathering Hari Hak untuk Tahu, pada tanggal 30 Sep-tember, bertempat di Gedung PWI Jl. Apsari Surabaya
Tujuan :
Menyampaikan progress report Komisi Informasi kepada parainsan pers
Target :
Pers dapat membantu mengawal dan memberikan informasikepada publik tentang progress report TUPOKSI KI Jatim
Realisasi Program
3. Advertorial Media
Tujuan :Publikasi kegiatan KI jatim secara komprehensif
Target :Memberikan informasi kepada publik melalui media cetak(koran)
- Publikasi kegiatan KI Jatim di Media Cetak : Harian Bhirawa,Memorandum dan Memo Arema pada tanggal 30 Juni 2011
- Publikasi kegiatan KI Jatim di Media Cetak : Harian Bhirawadan Memorandum, pada 28 September 2011
Realisasi Program
Forum Komunikasi PPID, pada tanggal 19Oktober 2011
Press Gathering,30 September 2011, Jl. Taman Apsari Surabaya
Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011
- Rapat Koordinas KI tentang Sekretariat & MoU denganMahkamah Agung, pada 1 Februari 2011, bertempat diKemenkominfo Jakarta
- Rapat Koordinas KI tentang Sekretariat & MoU denganMahkamah Agung, pada tanggal 1 Februari 2011, bertempatdi Puri Perdanan Hotel - Blitar
- Mendampingi Ketua KI Pusat dalam audiensi dengan RektorUnair, pada tanggal 22 Februari 2011, bertempat di Unair –Surabaya
- Mendampingi Ketua KI Pusat dalam audiensi dengan DekanFH Unair, pada tanggal 23 Februari 2011, bertempat diFakultas Hukum Unair Surabaya
- Konsultasi ke KI Pusat tentang FGD Nasional, pada tanggal 07- 08 Maret 2011, bertempat di Kantor Komisi Informasi Pusat
- Coffee Morning dengan Fakultas Hukum Unair, pada tanggal11 Maret 2011, bertempat di Fakultas Hukum Unair Surabaya
- Peringatan Hari Pers Nasional 2011 dan HUT ke 65 PWI tingkatJatim, pada tangga 18 Maret 2011, bertempat di GedungGrahadi Jatim
- Pematangan FGD Nasional dengan KI Pusat, pada 21-22Maret 2011, bertempat di Kantor Komisi Informasi Pusat
- Peserta aktif dalam Seminar tentang hak azasi manusia, padatanggal 29 Maret 2011, bertempat di Kampus UbayaSurabaya
- Menerima KI Banten dalam Study Banding ke KI Jatim, pada 30Maret 2011, bertempat di Kantor KI Jatim Jl. Bandilan 4 Sidoarjo
KI Banten dalam Study Banding ke KIJatim, pada 30 Maret 2011
Ketua KI Jatim dan Ketua KI Pusat dalamaudiensi dengan Rektor Unair, pada tanggal
22 Februari 2011
Dialog Interaktif Ajang Wadul melalui TVRIJatim 2 Mei 2011
Coffee Morning dengan Fakultas HukumUnair, 11 Maret 2011
8
Bidang Kelembagaan
4. Forum Informasi & Akuntabilitas (FIA) KI
Tujuan :Memberikan informasi & Pertanggungjawaban tentang kinerjaKI Jatim
Target :
- Publik dapat mengetahui kinerja & progress report KI Jatim- Publik dapat melakukan evaluasi & memberikan konstribusi
pemikiran utk penyempurnaan kinerja KI selanjutnya
- Forum Informasi & Akuntabilitas, pada tanggal 28 Desember2011, bertempat di Hotel Mercure Surabaya
Realisasi Program
Insidentil
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
Rakornas KI, 30 Juni 2011, bertempat diHotel Shafir Jl Laksda Adi Sucipto 38
Yogyakarta
Seminar E Government,Malang, pada tanggal 7 Juli 2011
Workshop “How to Handle Press Will”,pada tanggal 3 Mei 2011
9
Bidang Kelembagaan
- Pembekalan Aparat Disperindag Prov Jatim ttg UU no 14tahun 2008, pada tanggal 30 Maret 2011, bertempat di Coun-try Herritage Hotel – Surabaya
- Seminar PPID sebagai Media Pelayanan Informasi bagiMasyarakat Kota Blitar, pada 7 April 2011, bertempat di RM.Ayam Bajar Bu Mamik Jl. Veteran - Blitar
- Rapat pembentukan PPID Prov Jatim, pada tanggal 15 April2011, bertempat di Ruang Rapat Asisten Admininstrasi UmumJl. Pahlawan Surabaya
- Rapat pembahasan tupoksi PPID, pada tanggal 26 April 2011,bertempat di Aula lt 3 Diskominfo Prov Jatim Jl. RajawaliSurabaya
- Dialog Publik Refleksi satu tahun pelaksanaan UU 14 Th 2008,pada tanggal 2 Mei 2011, bertempat di Hotel MelliniumJakarta
- Dialog Interaktif Ajang Wadul melalui TVRI Jatim dengantema, Satu Tahun Diberlakukannya UU Keterbukaan InformasiPublik, pada 2 Mei 2011 di TVRI Jatim
- Workshop “How to Handle Press Will, pada tanggal 3 Mei2011, bertempat di Gedung BRI lt 17 Kantor telkomsel JatimJl Basuki Rahmad Surabaya
- Sosialisasi UU 14 Th 2008 ttg Keterbukaan Informasi publik,pada tanggal 9 Mei 2011, bertempat di Hotel Royan Orchid JlIndragiri Batu
- Presentasi Publik Sengketa dan Pidana Informasi AnalisaYuridis UU Keterbukaan Informasi Publik, pada tanggal 10 Mei2011, bertempat di Taman Apsari Indah Restoran Jl. TamanApsari No 3-5 Surabaya
- Kunjungan Kerja Dishub Kominfo dan Tim Seleksi KomisiInformasi Provinsi Bali, pada tanggal 24 Mei 2011, bertempatdi Kantor Kominfo Jatim Jl Rajawali 6-8 Surabaya
- Pembahasan Konsep Tupoksi PPID, pada tanggal 26 Mei 2011,bertempat di Kantor Kominfo Jatim
- Undangan Pertemuan Rutin Bakohumas Provinsi Jatim, padatanggal 31 Mei 2011, bertempat di Polda Jatim
- Undangan Partisipan Presentasi dan Diskusi Publik StudiAnggaran, pada tanggal 31 Mei 2011, bertempat di HotelMercure Surabaya
- Komasda pada tanggal 28 Juni 2011, bertempat di AulaRumah Makan Pondok Asri Sukodono Lumajang
- Rakornas KI, pada tanggal 30 Juni 2011, bertempat di HotelShafir Jl Laksda Adi Sucipto 38 Yogyakarta
Sosialisasi pembentukan PPID dilingkunganProvinsi Jawa Timur, 10 Agustus 2011
Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011
Tenaga Pengajar dalam Diklat PPID, padatanggal 13 – 22 September 2011 bertempat
di Bandiklat Prov Jatim
Pameran Pelayanan Publik & GelarBudaya Kerja Prov Jatim, di Madiun pada
tanggal 29 September - 2 Oktober 2011
Kegiatan Bakohumas Kota Malang, padatanggal 12 Juli 2011
10
Bidang Kelembagaan
- Finalisasi Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi serta PPID Pembantu Provinsi Jatim, padatanggal 7 Juli 2011, bertempat di Ruang Rapat AsistenAdministrasi Umum
- Kesiapan SKPD Dalam Pelaksanaan E Government, padatanggal 7 Juli 2011, bertempat di Hotel Pelangi Jl MerdekaSelatan No 3 Malang
- Kegiatan Bakohumas Kota Malang, pada tanggal 12 Juli 2011,bertempat di Hotel Wisata Tidar Kota Malang
- Konsultasi Kode Etik dan Tatib KI, pada tanggal 29 Jul 2011,bertempat di KI Pusat Jakarta
- Undangan Rapat Koordinasi Diklat PPID Tahun 2011, padatanggal 11 Agustus 2011, bertempat di Bandiklat Prov Jatim
- Undangan menghadiri pidato kenegaraan Presiden RI, padatanggal 16 Agustus 2011, bertempat di Kantor DPRD Prov Jatim
- Pengelolaan Humas di Era Keterbukaan Informasi Publik padatanggal 8 September 2011, bertempat di Ruang Utama Lt.3Bappeda Prov Jatim
- Tenaga Pengajar dalam Diklat PPID, pada tanggal 13 – 22 Sep-tember 2011, bertempat di Bandiklat Prov Jatim
- Undangan Bakohumas Prov Jatim tentang Taspen, padatanggal 22 September 2011, bertempat di Kantor BTPN Cab.Surabaya Jl. Kertajaya 3 Lt III Surabaya
- Undangan malam Anugerah Penyiaran KPID Award 2011, padatanggal 27 September 2011, bertempat di Hotel MercureSurabaya
- Undangan Hari Hak untuk Tahu, pada tanggal 28 September2011, bertempat di Hotel Lumire Jakarta
- Pameran Pelayanan Publik & Gelar Budaya Kerja Prov Jatim,pada tanggal 29 September - 2 Oktober 2011, bertempat diAlun-Alun Kota Madiun
- Undangan peserta seminar nasional Chief Information Officer(CIO) 2011, pada tanggal 29 September 2011, bertempat diUGM, Jl. Pancasila - Jogja
- Sosialisasi + pemantapan PPID pembantu di lingkungan KotaMalang, pada tanggal 10 Oktober 2011, bertempat di RuangSidang Balai Kota Malang Jl. Tugu No. 1 Malang
- Upacara Hari Jadi Prov. Jatim ke 66 Th. 2011, pada tanggal 12Oktober 2011, bertempat di Grahadi
- Undangan Rapat Paripurna Istimewa Masa Persidangan III Th.2011 DPRD, tanggal 12 Oktober 2011, bertempat di Prov.Jatim
Tenaga Pengajar dalam Diklat PPID, padatanggal 13 – 22 September 2011 bertempat
di Bandiklat Prov Jatim
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
Acara penganugerahan badan publiksebagai pelayanan publik terbaik, di
Surabaya pada tanggal 8 November 2011
Bakohumas Jember, pada tanggal 30November 2011
Diklat kehumasan dan protokol, BandiklatProv Jatim, pada tanggal 1 Desember 2011
Kunjungan kerja PPID DPR RI, 9November 2011, di Kantor KI Jatim
11
Bidang Kelembagaan
dengan Acara Hari Jadi Prov Jatim ke 66 Gedung DPRD ProvJatim
- Undangan implementasi Keterbukaan Informasi Publik diLingkungan Kementrian Kehutanan, pada tanggal 20 Oktober2011, bertempat di Hotel Utami Jl. Bandara Juanda
- Upacara bendera peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 83tahun 2011 Prov Jatim, pada tanggal 28 Oktober 2011,bertempat di Gedung Grahadi Jatim
- Sarasehan Pemuda “Pembangunan Partisapatoris MaduraPascasuramadu Menuju Madura Bangkit”, pada tanggal 29Oktober 2011, bertempat di Cafe and Resto “Kampoeng Kita”Pamekasan
- Acara penganugerahan badan publik sebagai pelayananpublik terbaik, pada tanggal 8 November 2011, bertempatdi Hotel Garden Palace Jl. Yos Sudarso Surabaya
- Undangan FGD klasifikasi informasi, pada tanggal 8 Novem-ber 2011, bertempat Gedung Bappeda Jatim
- Bedah buku “Negara Paripurna”, pada tanggal 9 November2011, bertempat di Kantor PDI-P Jatim, Jl. KendangsariSurabaya
- Rakor, pada tanggal 9 November 2011, bertempat di HotelOrchid - Batu
- Menerima kunjungan kerja PPID DPR RI, pada tanggal 9 No-vember 2011, bertempat di Kantor KI Jatim
- Undangan Upacara Bendera Peringatan Hari Pahlawan Th2011, pada tanggal 10 November 2011, bertempat diLapangan Tugu Pahlawan
- Pembukaan Pekan Informasi Masyarakat (KIM) Prov Jatim,pada tanggal 16 November 2011, bertempat di LapanganWiramandala (Pasar Pahing) Kab. Tulung Agung
- Acara Bakohumas Jember, pada tanggal 30 November 2011,bertempat di Aula PB Sudirman – Jember
- Diklat kehumasan dan protokol, pada tanggal 1 Desember2011, bertempat di Bandiklat Prov Jatim
- Undangan FGD klasifikasi informasi, pada tanggal 6 Desember2011, bertempat di Hotel Bisanta Surabaya
- Kunjungan Kerja dari Pemkot Probolinggo, pada tanggal 6Desember 2011, bertempat di KI Jatim
- Undangan Fokus Grup Diskusi pada tanggal 8 Desember2011, bertempat Hotel Santika Surabaya
Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011
- Diskusi Terbatas KI tentang Perma, pada tanggal 16 – 17Desember 2011, bertempat di Hotel Alila – Jakarta
- Kunjungan Kerja Ke KI Jateng, pada tanggal 21 Desember 2011,bertempat di Kantor KI Jateng
- Seminar Nasional Refleksi KIP pada tanggal 22 – 23 Desember2011, bertempat di Hotel Sol Elite Marbella - Anyer
--- 000---
12
Focus Discusion tentang Informasi Publik,pada tanggal 8 April 2011, Surabaya
Bidang Kelembagaan
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
BIDANGSOSIALISASI,EDUKASI &ADVOKASI (SEA)
13
1. Forum Komunikasi & Sosialisasi
Tujuan :Memberikan informasi & ruang konsultasi bagi badan publiksecara langsung dalam bentuk tatap muka tentang pernak pernikimplementasi UU KIP & peraturan pendukungnya
Target :Adanya pemahaman & kesadaran secara komprehensif tentanghak & kewajibannya dalam memberikan layanan maupunmengakses informasi publik
- Koordinasi Forum Komunikasi & Sosialisasi PembentukanPPID, pada tanggal 17 Maret 2011, bertempat di Kantor DinasKominfo Kab. Bojonegoro
- Forum Komunikasi & Sosialisasi UU no 14 tahun 2008, padatanggal 28 April 2011, bertempat di Aula Pemkab Sampang
- Forum Komunikasi Sosialisasi Pemantapan PPID, pada tanggal27 Juni 2011, bertempat di Hotel Mercure Surabaya
- Forum Sosialisasi UU no 14 tahun 2008 dengan Parpol se-Jatim, pada tanggal 24 April 2011, bertempat di HotelBandara Surabaya
Realisasi Program
2. Interaktif Televisi
Tujuan :Memberikan informasi & ruang konsultasi/diskusi kepada badanpublik & lapisan masyarakat melalui media televisi
Target :
Badan Publik & masyarakat dapat mengetahui & mengerti sertadapat berkonsultasi langsung tentang implementasi UU KIPmelalui media televisi.
- Dialog Interaktif tentang Keterbukaan Informasi Publik, padatanggal 3 Maret 2011, bertempat di JTV Surabaya
- Dialog Interaktif Refleksi 1 tahun pelaksanaan UU no 14 tahun2008, pada tanggal 28 April 2011 bertempat di JTV Surabaya
Realisasi Program
Forum Komunikasi Sosialisasi -Pemantapan PPID, pada tanggal 27 Juni
2011, Surabaya
Forum Sosialisasi UU no 14 tahun 2008dengan Parpol se-Jatim, 24 April 2011, di
Hotel Bandara Surabaya
Dialog Interaktif di JTV, pada tanggal 28April 2011
Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011
14
Bidang Sosialisasi, Edukasi & Advokasi (SEA)
3. Interaktif Radio
Tujuan :Memberikan informasi & ruang konsultasi/diskusi kepada badanpublik & lapisan masyarakat melalui media radio
Target :Badan Publik & masyarakat dapat mengetahui & mengerti sertadapat berkonsultasi langsung tentang implementasi UU KIPmelalui media radio.
- Dialog Interaktif tentang UU no 14 tahun 2008, pada tanggal12 Maret 2011, bertempat di Radio RGS Surabaya
- Dialog Interaktif tentang UU No. 14 tahun 2008, tgl 17 Maret2011 melalui Radio Swara Karimata FM. Pamekasan
- Dialog Interaktif tentang UU no 14 tahun 2008, pada tanggal19 Maret 2011, bertempat di Radio RGS Surabaya
Realisasi Program
4. Bimbingan Teknis PPID Badan Publik
Tujuan :Memberikan pemahaman tentang tugas & wewenang PPIDdalam membuat standar layanan informasi public (SLIP)
Target :
PPID Badan Publik dapat memberikan pelayanan informasipublik sesuai dengan standart layanan informasi yang telahdiatur melalui UU KIP maupun Peraturan KI (Perki).
- Bimbingan Teknis PPID, pada tanggal 9 Desember 2011,bertempat di Hotel Bandara Sidoarjo
Realisasi Program
5. Seminar Keterbukaan Informasi Publik
Tujuan :Memberikan informasi dan mendapatkan masukan publiktentang SLIP pada badan publik
Target :
Terdapatnya interaksi dan diskusi konstruktif antara peserta dannarasumber yang mengarah kepada eksplorasi fakta dan gagasan
- Seminar 1 tahun diberlakukannya UU Keterbukaan InformasiPublik , pada tanggal 11 Mei 2011, bertempat di Hotel InnaSimpang Jl Gubernur Suryo Surabaya
Realisasi Program
Dialog Interaktif di Radio RGS 12 Maret2011
Dialog Interaktif tentang UU No. 14 tahun2008, tgl 17 Maret 2011 melalui Radio
Swara Karimata FM. Pamekasan
Bimbingan Teknis PPID, pada tanggal 9Desember 2011, bertempat di Hotel
Bandara Sidoarjo
Seminar 1 tahun diberlakukannya UU 14tahun 2008, pada tanggal 11 Mei 2011
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
Sosialisasi UU No 14 tahun 2008, padatanggal 23 Mei 2011, di Jember
15
Bidang Sosialisasi, Edukasi & Advokasi (SEA)
- Seminar Hari Hak untuk Tahu, pada tanggal 3 Oktober 2011,bertempat di Oval Hotel Surabaya
6. Jungle Spot Radio
Tujuan :Mempublikasikan implementasi UU KIP & kewenangan KI Jatim
Target :Publik mengetahui keberadaan UU KIP serta memahami tatacara memperoleh informasi publik dan prosedur penyelesaiansengketa informasi.
- Sosialisasi UU no 14 tahun 2008 & Jingle Iklan Radio, padatanggal 21 & 22 Maret 2011, bertempat di DishubkominfoKab+Kota Madiun &Radio Swara Madiun
- Sosialisasi UU no 14 tahun 2008 & Jingle Iklan Radio, padatanggal 21 & 22 Maret 2011, bertempat di DiskominfoKab+Kota Malang & Radio Kalimaya Malang
- Sosialisasi UU no 14 tahun 2008 & Jingle Iklan Radio, padatanggal 23 & 24 Maret 2011, bertempat di DiskominfoKab+Kota Kediri & Radio Andika Kediri
- Sosialisasi UU no 14 tahun 2008 & Jingle Iklan Radio, padatanggal 24 & 25 Maret 2011, bertempat di Humas Kab Jember& Radio Kiss FM Jember
Realisasi Program
- Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik, pada tanggal 28Januari 2011, bertempat di Kantor Dinas ESDM Prov Jatim
- Seminar Advokasi Hukum dan Pelayanan Publik se-Madura ,pada tanggal 28 Februari 2011, bertempat di GedungSerbaguna Pamekasan
- Pemateri kajian tentang Keterbukaan Informasi Publik, padatanggal 28 Februari 2011, bertempat di Kantor KecamatanPamekasan
- Forum Komunikasi dan Sosialisasi PPID, pada tanggal 31Maret 2011, bertempat di Wisma DharmakusumaBojonegoro
- Pembentukan jejaring antar LSM/Ormas/NGO se-Jatim, padatanggal 8 April 2011, bertempat di RM. Tasty Jl. KarangMenjangan Surabaya
- Sosialisasi UU No 14 tahun 2008 ttg Keterbukaan InformasiPublik, pada tanggal 23 Mei 2011, bertempat di Jl. DanauToba No. 17 Bumi Tegal Gede Jember
Insidentil
Seminar Hari Hak untuk Tahu, 3 Oktober2011, di Oval Hotel Surabaya
Seminar Advokasi Hukum dan PelayananPublik se-Madura , 28 Februari 2011
Sarasehan/sosialisasi Undang-undang KIP,Tuban 28 – 30 November 2011
Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011
- Rapat Koordinasi dan Advokasi Pembentukan PPID, padatanggal 4-5 Juni 11, bertempat di Hotel Sukowati No 81 Ngawi
- Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 35 Th 2010ttg Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi danDokumentasi di lingkungan Kementrian dan Pemda sertaperaturan KI No1 Th 2010 ttg Standart Layanan Informasiterhadap PPID Kab. Bojonegoro, pada tanggal 8-9 Juni 2011,bertempat di Ruang Angling Dharma lt II Pemkab BojonegoroJl Tumapel No 1 Bojonegoro
- Dialog publik ttg implementasi UU No. 14 Th 2008, padatanggal 15-16 Juni 2011, bertempat di Jl Mastrip No. 56 KotaBlitar
- Sosialisasi UU No14 Th 2008, pada tanggal 22 Juni 2011,bertempat di Aula Rapat Kemenag Kanwil Jl Raya Juanda
- Kesiapan PPID Sosialisasi UU No 14 Th 2008, pada tanggal 28Juli 2011, bertempat di Probolinggo
- Sosialisasi teknik implementasi KIP, pada tanggal 24 Novem-ber 2011, bertempat di Ruang Bina Bhakti Praja GedungSekretariat Daerah Kab. Ngawi
- Sosialisasi PPID di Kab. Sidoarjo, pada tanggal 25 November2011, bertempat di Hotel Vanda Gardenia Trawas
- Sarasehan/sosialisasi Undang-undang KIP, pada tanggal 28 –30 November 2011, bertempat di Kecamatan di Tuban
- Undangan Forum Fasilitasi Jaringan Kerja Bantuan Hukumuntuk Pendampingan Masyarakat, pada tanggal 6 Desember2011, bertempat di Hotel ELMI - Surabaya
- Bimtek Keprotokolan & Kehumasan Tahun 2011, pada tanggal13 Desember 2011, bertempat di Klub Bunga - Batu
- Dialog publik anti korupsi se-Jatim, pada tanggal 14 Desember2011, bertempat di Aula Utama Fak.Ilmu Pendidikan UnivNegeri Malang
- Sosialisasi pembentukan PPID, pada tanggal 15 Desember2011, bertempat di Ruang Rapat, Magetan
- Pemantapan PPID, pada tanggal 20 Desember 2011,bertempat di Aula Pemkab Bojonegoro
Sosialisasi pembentukan PPID, Magetan, 15Desember 2011
Forum Fasilitasi Jaringan Kerja BantuanHukum untuk Pendampingan Masyarakat,
Surabaya 6-7 Desember 2011
Nara Sumber Keterbukaan Informasi PublikPPID di UNAIR, 17 November 2011
Bidang Sosialisasi, Edukasi & Advokasi (SEA)
16
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
BIDANGPENYELESAIANSENGKETAINFORMASI (PSI)
17
1. Laboratorium PSI
Tujuan :Mempermudah & mempercepat proses analisa permohonanpenyelesaian sengketa informasi
Target :
- Petugas kepaniteraan dapat melakukan identifikasikelengkapan berkas permohonan;
- Melakukan registrasi dan pengusulan penunjukan MajelisPemeriksa Pendahuluan (MPP)
Inventarisasi, identifikasi dan tabulasi permohonanpenyelesaian sengketa informasi publik.Tabulasi selama tahun 2011: jumlah permohonan 170 potensisengketa;
- Sebanyak 165 layak sengketa; (memenuhi syarat)- Sebanyak 5 tidak layak sengketa; (tidak memenuhi syarat)- Sebanyak 78 penyelesaian melalui proses mediasi;- Sebanyak 14 penyelesaian melalui proses ajudikasi.- Sebanyak 62 dikembalikan.
Realisasi Program
MPP dengan 13 SKPD Sumenep, pada 19Juli 2011
Perkembangan Penanganan Sengketa Informasi
Jumlah kasus sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur pada tahun2011 sebanyak 170 kasus. Rincian penanganan kasus pada tahap Kaukus 2 kasus (1.2%), sampai padatahap Mediasi 78 kasus (4.6%), hingga Ajudikasi 14 kasus (8.2%), tahapan Proses 9 kasus (5.3), Batal 5kasus (2.9%), Dikembalikan 62 kasus (36%). Perkembangan penanganan sengketa pada tahun 2011 dapatdilihat pada diagram di bawah.
Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011
18
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)
Adapun informasi yang disengketakan cukup beragam, baik dari individu ataupun LSM selaku Pemohon.Jenis informasi yang disengketakan pada tahun 2011 adalah sebagai berikut:
- DPA& DIPA : 65 (38.2%)- LHKPN : 29 (17.1%)- KONTRAK : 17 (10%)- PROGRAM & PENERIMANYA : 30 (17.6%)- DIP : 7 (4.12%)- SPJ : 11 (6.47%)- LAIN-LAIN : 11 (6.47%)
Jenis Informasi yang Disengketakan pada Tahun 2011
2. FGD PSI
Tujuan :
Mempertegas posisi Komisi Informasi (KI) dalam PenyelesaianSengketa Informasi (PSI) melaui lembaga peradilan (PN/PTUN/MA)
Target :
Menemukan formula hukum acara PSI melalui lembagaPeradilan pasca putusan Komisi Informasi melalui ajudikasi nonlitigasi
- FGD Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) bersama pakarhukum Jawa Timur, tgl. 28 Maret 2011, bertempat di aulaFak. Hukum Unair Surabaya
- Fokus Grup Diskusi Nasional pada tanggal 29 – 30 Maret 2011,bertempat di Hotel Bandara Sidoarjo
Realisasi Program
FGD Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)bersama pakar hukum Jawa Timur, 28 Maret2011, di aula Fak. Hukum Unair Surabaya
Fokus Grup Diskusi Nasional, 29 – 30Maret 2011
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
19
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)
3. Mediasi & Ajudikasi
Tujuan :
Implementasi UU No. 14 tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik, khususnya pelaksanaan tugas dan wewenangKomisi Informasi Provinsi
Target :Terselesaikannya sengketa in-for-masi publik yang diajukan olehpemohon informasi publik.
- Sidang Mediasi antara LSM Gebrak dengan BKD KabSumenep, pada tanggal 20 Januari 2011, bertempat di Ho-tel Utami -Sumenep
- Sidang mediasi antara LSM BCW dengan DinsosnakertransKab. Bangkalan, pada tanggal 10 Februari 2011, bertempatdi Kantor KI Jatim Jl. A. Yani
- MPP antara LSM Gebrak dengan 25 SKPD di Sumenep, padatanggal 02 & 03 Maret 2011, bertempat di Dinas KominfoKab. Sumenep
- MPP ke LSM Gebrak Sumenep, pada tanggal 11 Maret 2011,bertempat di Hotel Suramadu Sumenep
- Sidang mediasi antara Pusaka Jatim dengan Dinas PeternakanProv Jatim, pada tanggal 16 Maret 2011, bertempat di KantorKI Jatim Jl. Bandilan 4 Sidoarjo
- Sidang mediasi antara Pusaka Jatim dengan Bapemas ProvJatim, pada tanggal 16 Maret 2011, bertempat di Kantor KIJatim Jl. Bandilan 4 Sidoarjo
- Sidang Ajudikasi Fahrillah dgn Camat Geger, pada tanggal13 April 2011, bertempat di Kantor KI Jatim Jl. BandilanSidoarjo
- Sidang Ajudikasi antara BCW vs Dinsos Kab Bangkalan, padatanggal 9 Mei 2011, bertempat di Kantor KI Jatim
- Sidang Ajudikasi antara Fahrillah vs Geger, pada tanggal 9Mei 2011, bertempat di Kantor KI Jatim
- Sidang Mediasi antara Soetomo vs Pengadilan Negeri Bangil,pada tanggal 26 Mei 2011, bertempat di Kantor KI Jatim
- Sidang Mediasi antara Agus Yahya vs Humas Setda Pasuruan,pada tanggal 26 Mei 2011, bertempat di Kantor KI Jatim
- Sidang Ajudikasi Antara Fahrillah vs Camat Geger, padatanggal 27 Mei 2011, bertempat di Kantor KI Jatim
Realisasi Program
Mediasi antara LSM BCW denganDisperindag Kab. Bangkalan 24 Januari
2011, di Kantor KI Jatim Jl. A. YaniSurabaya
Ajudikasi Gebrak dan RSUD Moh AnwarSumenep, 22 Agustus 2011
Ajudikas (pembuktian) ir Soeharminto danBPN surabaya II, tangga 13 Oktober 2011
AjudikasiBCW Bangkalan dan DinsosnakerKab Bangkalan, 9 Mei 2011
Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011
NOTGL PENGAJUAN
SENGKETAPEMOHON TERMOHON INFORMASI YG DIMOHON
TGL
MEDIASI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10-Dec-10
21-Dec-10
21-Dec-10
21-Dec-10
21-Dec-10
21-Dec-10
21-Dec-10
21-Dec-10
18-Feb-11
18-Feb
GeBRaK
BCW
BCW
BCW
BCW
BCW
BCW
BCW
PuSaKa Jatim
PuSaKa Jatim
Badan Kepegawaian dan Pelatihan KabSumenep
Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pem.Desa - Bangkalan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan -Bangkalan
Dinas Pendidikan Nasional
Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan
Dinas Koperasi dan UKM
Badan Kepegawaian Daerah - Bangkalan
Dinsosnaker dan Transmigrasi
Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
Bapemas Provinsi Jawa Timur
1. Daftar seluruh informasi publik yang berada dalam penguasaanBadan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan KabupatenSumenep
2. Laporan harta kekayaan yang telah diperiksa dan diverifikasioleh KPK dan telah diwajibkan untuk diumumkan bagi setiappejabat publik/pejabat Negara sesuai dengan perintah Undang-Undang
3. Rincian DPA yang memuat RAB pada seluruh Program danKegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumenep APBD tahunanggaran 2010 yang sumber dananya berasal dari APBD I danAPBN tahun anggaran 2010.
1. Data nama-nama kepala desa & sekretaris desa se KabupatenBangkalan (definitif & non definitif)
2. Data besaran anggaran ADD per desa se kabupaten bangkalan3. Data nama-nama desa penerima PNPM mandiri tahun 2007
s.d 2010
1. Data nama-nama debitur/penunggak pinjaman melalui APBDKabupaten maupun APBD Propinsi Jawa Timur
1. Data lulusan SD & SMP thn ajaran 2007-2008 s.d 2009-20102. Data penerima BOS SD & SMP thn ajaran 2007-2008 s.d 2009-
20103. Data penerima beasiswa miskin tahun 2008 s.d 20104. Data SD penerima DAK tahun 2007 s.d 2010
1. Data dan Realisasi DAK 2008 untuk belanja alat-alat kesehatan2. Data dan Realisasi DAK 2008 untuk belanja obat-obatan
1. Data nama-nama Koperasi Wanita (Kopwan) se KabupatenBangkalan
2. Data nama-nama Koperasi & UKM yang tidak bayar pinjaman/tunggakan terhadap APBD Kabupaten maupun APBD Prov Jatim
1. Data Tenaga Harian Lepas (THL) se Kab. Bangkalan di tiap SKPD2. Data Tenaga Harian Lepas (THL) yang masuk data base tahun
2009-2010
1. Data pengungsi Sampit, Kalteng, dan Sambas tahun 20042.Data pengungsi penerima bantuan terminasi tahun 2004-20053.Data pengungsi penerima bantuan pemulangan tahun 2004-20054. Data PKH5. Realisasi bantuan bencana alam melaluiDAK tahun 2008 & tahun 2009
1. Data Juknis & PTO Program Jalin Kesra Berbasis RTSM JawaTimur 2010
2. Data Penerima Program Jalin Kesra Berbasis RTSM se JawaTimur 2010
3. Spec/Standarisasi pengadaan barang/ternak Program JalinKesra Berbasis RTSM Jawa Timur 2010 Besaran AnggaranProgram Jalin Kesra Berbasis RTSM Jawa Timur 2010
1. Data Juknis & PTO Program Jalin Kesra Berbasis RTSM JawaTimur 2010
2. Data Penerima Program Jalin Kesra Berbasis RTSM se JawaTimur 2010
3. Besaran Anggaran Program Jalin Kesra Berbasis RTSM Jatim 2010
20-Jan-11
24-Jan-11
7-Feb-11
7-Feb-11
7-Feb-11
8-Feb-11
8-Feb-11
10-Feb-11
16-Mar-11
16-Mar-11
24-Mar-11
24-Mar-11
1. Salinan hasil laporan harta kekayaan yang telah diperiksa dandiverifikasi oleh KPK dan telah diwajibkan untuk diumumkanbagi setiap pejabat publik/pejabat negara sesuai denganperintah Undang-Undang2. Salinan Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPA) APBD TA 20103. Salinan DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) APBD 1 dan APBN TA 2010
1. Salinan hasil laporan harta kekayaan yang telah diperiksa dandiverifikasi oleh KPK dan telah diwajibkan untuk diumumkanbagi setiap pejabat publik/pejabat negara sesuai denganperintah Undang-Undang
2. Salinan DPA APBD tahun ajaran 20103. Salinan DPA APBD I dan APBN tahun ajaran 20104. Salinan informasi HPS, Spec, & SPK atau Surat Perjanjian Jual
Beli/Kontrak Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengatotal anggaran sebesar Rp 10.505.500,-
5. Salinan informasi HPS, Spec, & SPK & SPK atau SuratPerjanjian Jual Beli/Kontrak Pengadaan Alat-Alat Studio danKomunikasi dengan total anggaran sebesar Rp 29.477.500,-
Dinas Kesehatan Kab. Sumenep
Kominfo Kab. Sumenep
GeBRaK
GeBRaK
1-Feb-11
1-Feb-11
11
12
Sengketa Informasi Dimediasi Tahun 2011
20
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
NOTGL PENGAJUAN
SENGKETAPEMOHON TERMOHON INFORMASI YG DIMOHON
TGL
MEDIASI
24-Mar-11
24-Mar-11
24-Mar-11
24-Mar-11
24-Mar-11
24-Mar-11
1. Salinan hasil laporan harta kekayaan yang telah diperiksa dandiverifikasi oleh KPK & telah diwajibkan untuk diumumkan sesuaidengan perintah Undang-UndangSalinan informasi anggaran/rincian daftar isian penggunaan anggaran (rincian DIPA) TA 2010
1. Salinan hasil laporan harta kekayaan yang telah diperiksa dandiverifikasi oleh KPK
2. Salinan laporan Bulanan Program Penguatan Modal bulanOktober 2010
3. Salinan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2010
1. Laporan harta kekayaan yang telah diperiksa & diverifikasi olehKPK & telah diwajibkan untuk diumumkan bagi setiap pejabatpublik/pejabat negara sesuai dengan perintah Undang-Undang
2. Salinan rincian DPA yang memuat RAB pada seluruh program& kegiatan yang dilaksanakan oleh RSD dr.H.Moh AnwarSumenep APBD tahun anggaran 2010
3. Salinan informasi HPS, spec beserta dokumen kontrakpengadaan kendaraan dinas/operasional dengan totalanggaran sebesar Rp 713.000.000,-
4. Salinan informasi HPS, spec beserta dokumen kontrakpengadaan perlengkapan gedung kantor dengan total anggaransebesar Rp 399.647.000,-
5. Salinan informasi HPS, spec beserta dokumen kontrakpengadaan komputer dengan total anggaran sebesar Rp66.500.000,-
6. Salinan informasi HPS, spec beserta dokumen kontrakpengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengantotal anggaran sebesar Rp 49.850.000,-
7. Salinan informasi HPS, spec beserta dokumen kontrakpengadaan pada program pengadaan, peningkatan sarana danprasarana rs/rsj/rs paru2/rs mata dengan total anggaransebesar Rp 2.105.355.000,-Salinan informasi HPS, specbeserta dokumen kontrak pengadaan alat2 rumah sakit dengantotal anggaran sebesar Rp 1.194.113.000,-
1. Daftar Informasi Publik yg berada dibawah penguasaan DinasPengairan Kab. Sumenep
2. Daftar Pelaksanaan Anggaran yang sumber dananya berasaldari APBD I dan APBN tahun ajaran 2010
3. Rincian DPA yang memuat RAB pada seluruh program &kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengairan KabSumenep APBD tahun anggaran 2010
1. Daftar Informasi Publik yg berada dibawah penguasaan DinasPendidikan Kab. Sumenep
2. Laporan harta kekayaan yang telah diperiksa & diverifikasi olehKPK & telah diwajibkan untuk diumumkan bagi setiap pejabatpublik/pejabat negara sesuai dengan perintah Undang-Undang
3. Salinan rincian DPA yang didalamnya memuat RAB padaseluruh program & kegiatan yang dilaksanakan oleh DinasPendidikan Kab Sumenep tahun anggaran 2010 yang sumberdananya dari APBD & APBN
4. Salinan informasi yang berupa HPS berikut dokumen kontrakpengadaan meubeler dengan total anggaran sebesar Rp182.955.000,-
5. Salinan informasi yang berupa HPS berikut dokumen kontrakpengadaan perlengkapan gedung kantor dengan total anggaransebesar Rp 152.200.000,-
6. Salinan informasi yang berupa HPS berikut dokumen kontrakpengadaan komputer dengan total anggaran sebesar Rp267.061.000,-Salinan informasi yang berupa HPS berikutdokumen kontrak pengadaan alat-alat studio & komunikasidengan total anggaran sebesar Rp 75.000.000,-
Salinan informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana diatur& dimaksud dalam pasal 11 UU no 14 tahun 2008 jo. Pasal 13 PERKISLIPSalinan informasi yang memuat tentang tata cara, prosedur,mekanisme beserta rincian biaya yang harus dikeluarkan dalampendaftaran pengakuan hak atas tanah.
LPP RRI Kab. Sumenep
BPR Syariah Bhakti Sumekar
RSD dr.H.Moh.Anwar
Dinas Pengairan Kab Sumenep
Dinas Pendidikan Kab Sumenep
BPN Kab Sumenep
GeBRaK
GeBRaK
GeBRaK
GeBRaK
GeBRaK
GeBRaK
1-Feb-11
1-Feb-11
10 des 10 berkaslengkap tgl 11 Feb 11
8-Feb-11
8-Feb-11
8-Feb-11
13
14
15
16
17
18
24-Mar-11
1. Salinan hasil laporan harta kekayaan yang telah diperiksa &diverifikasi oleh KPK yang telah diwajibkan untuk diumumkanbagi setiap pejabat publik/pejabat negara sesuai denganperintah Undang-Undang.
2. Salinan DPA SKPD APBD tahun anggaran 20103. Salinan DPA SKPD APBD I dan APBN TA 2010
BPMP & KB Kab SumenepGeBRaK8-Feb-1119
21
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)
Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011
NOTGL PENGAJUAN
SENGKETAPEMOHON TERMOHON INFORMASI YG DIMOHON
TGL
MEDIASI
25-Mar-11
25-Mar-11
25-Mar-11
25-Mar-11
24-Mar-11
25-Mar-11
25-Mar-11
25-Mar-11
25-Mar-11
25-Mar-11
25-Mar-11
11-Mar-11
1. Daftar pelaksanaan anggaran yang sumber dananya berasaldari APBD I dan APBN tahun anggaran 2010
2. Rincian DPA yang memuat RAB pada seluruh program &kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kab SumenepAPBD TA 2010
3. Salinan informasi yang berupa HPS, spec berikut dokumenkontrak pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan totalanggaran sebesar Rp 21.050.000,-Salinan informasi yangberupa HPS, spec berikut dokumen kontrak pengadaankomputer dengan total anggaran sebesar Rp 31.050.000,-
1. Salinan hasil laporan harta kekayaan bagi setiap pejabat publik/pejabat negara yang telah diperiksa & diverifikasi oleh KPKsesuai dengan perintah Undang-Undang
2. Salinan DPA-SKPD APBD tahun anggaran 2010Salinan DPA-SKPD APBD I dan APBN TA 2010
1. Salinan DPA APBD tahun ajaran 20102. Salinan DPA APBD Idan APBN tahun ajaran 2010
2. Salinan hasil laporan harta kekayaan yang telah diperiksa &diverifikasi oleh KPK sesuai dengan perintah Undang-Undang
1. Salinan laporan harta kekayaan yang telah diperiksa &diverifikasi oleh KPK dan telah diwajibkan untuk diumumkan
2. Salinan DPA APBD TA 20103. Salinan DPA APBD I dan APBN TA 2010
Salinan informasi HPS, Spec, SPK/Surat Perjanjian dalamPengadaan Pakaian Kerja Lapangan dengan total anggaransebesar Rp 35.300.000,-
1. Salinan laporan harta kekayaan yang telah diperiksa &diverifikasi oleh KPK
2. Salinan DPA APBD TA 20103. Salinan DPA APBD I dan APBN TA 2010
Salinan informasi HPS, Spec, SPK/Surat Perjanjian Jual Beli/Kontrak Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengantotal anggaran sebesar Rp 20.000.000,-
1. Salinan hasil laporan harta kekayaan yang telah diperiksa dandiverifikasi oleh KPK & telah diwajibkan untuk diumumkansesuai dengan perintah UU
2. Salinan DPA APBD TA 2010Salinan DPA APBD I dan APBNTA 2010
1. Salinan laporan harta kekayaan yang telah diperiksa &diverifikasi oleh KPK
2. Salinan DPA APBD Tahun Anggaran 2010, Salinan DPA APBDI dan APBN TA 2010
1. Salinan laporan harta kekayaan yang telah diperiksa &diverifikasi oleh KPK
2. Salinan DPA APBD Tahun Anggaran 2010
1. Salinan laporan harta kekayaan yang telah diperiksa &diverifikasi oleh KPK
2. Salinan DPA APBD Tahun Anggaran 2010
1. Salinan laporan harta kekayaan yang telah diperiksa &diverifikasi oleh KPK
2. Salinan DPA APBD Tahun Anggaran 2010
1. Daftar seluruh informasi publik yang berada dibawahpenguasaan Kantor ESDM Kab. SumenepSalinan DPA KantorESDM Kab Sumenep TA 2010
1. Daftar seluruh informasi publik yang berada dibawahpenguasaan Badan Pusat Statistik Sumenep
2. Salinan hasil laporan harta kekayaan bagi setiap pejabat publik/pejabat negara yang telah diperiksa & diverifikasi oleh KPKdan telah diwajibkan untuk diumumkan sesuai dengan perintahUndang-Undang
3. Salinan DPA APBD dan APBN tahun anggaran 2010
Dinas Sosial Kab Sumenep
Bappeda Kab Sumenep
Koperasi&UKM Kab Sumenep
Kebersihan & Pertamanan Kab Sumenep
BudParPemOr
Bakesbangpol
Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
Inspektorat Kab Sumenep
Perpus & Arsip Kab. Sumenep
Pertanian & Tanaman Pangan
ESDM Kab Sumenep
Dinas Kehutanan & Perkebunan Kab.Sumenep
GeBRaK
GeBRaK
GeBRaK
GeBRaK
GeBRaK
GeBRaK
GeBRaK
GeBRaK
GeBRaK
GeBRaK
GeBRaK
GeBRaK
8-Feb-11
8-Feb-11
8-Feb-11
8-Feb-11
8-Feb-11
8-Feb-11
8-Feb-11
8-Feb-11
8-Feb-11
8-Feb-11
8-Feb-11
8-Feb-11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
11-Mar-11
14-Apr-11
1. Daftar seluruh informasi publik yang berada dibawahpenguasaan Badan Pusat Statistik Sumenep
2. Salinan hasil laporan harta kekayaan bagi setiap pejabat publik/pejabat negara yang telah diperiksa & diverifikasi oleh KPKdan telah diwajibkan untuk diumumkan sesuai dengan perintahUndang-Undang
3. Salinan DPA APBD dan APBN tahun anggaran 2010
1. Data 65 proyek infrastruktur perkotaan & pedesaan senilai 4,2M tahun 2009 aliran dana APBD Jawa Timur
2. Data detail sebaran wujud fisik ke 65 proyek, kecamatan dandesa mana saja yang mendapat kucuran dana tersebut
3. Berapa besaran dana dialokasikan ke setiap desa yangmendapat bantuan tersebut
Biro Pusat StatistikKab Sumenep
Dinas Cipta Karya Kab. Bangkalan
GeBRaK
BCW
8-Feb-11
10-Feb-11
32
33
22
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
NOTGL PENGAJUAN
SENGKETAPEMOHON TERMOHON INFORMASI YG DIMOHON
TGL
MEDIASI
27-Apr-11
27-Apr-11
1. Salinan hasil laporan harta kekayaan yang telah diperiksa &diverifikasi oleh KPK
2. Salinan DPA APBD Tahun Anggaran 2010
1. Salinan laporan harta kekayaan yang telah diverifikasi dandiperiksa oleh KPK dan telah diwajibkan diumumkan sesuaidengan perintah Undang-Undang
2. Salinan DPA APBD TA 20103. Salinan DPA APBD I dan APBN TA 20104. Salinan informasi HPS & dokumen kontrak pengadaan
Peralatan Gedung Kantor dengan total anggaran Rp17.629.500,-
5. Salinan informasi HPS & dokumen kontrak pengadaan com-puter dengan total anggaran Rp 79.850.000,-
6. Salinan informasi HPS & dokumen kontrak pengadaan saranaair minum dengan total anggaran sebesar Rp 1.193.244.800,-
7. Salinan informasi HPS & dokumen kontrak pengadaan AP,pengadaan sarana air minum dengan total anggaran sebesarRp 31.725.600,-
Dinas Perhubungan Kab. Sumenep
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab.Sumenep
GeBRaK
GeBRaK
23-Mar-11
1-Feb-11
34
35
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
8-Feb-11
9-May-11
19-Apr-11
1-Feb-11
10-Mar-11
18-Apr-11
12-Apr-11
6-Apr-11
21-Apr-11
30-Apr-11
GeBRaK
GeBRaK
GeBRaK
GeBRaK
GeBRaK
GeBRaK
Said Soetomo
Agus Yahya
PuSaKa Jatim
PuSaKa Jatim
Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab.Sumenep
RSUD dr.Moh.Anwar Kab. Sumenep
Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Sumenep
DPPKA Kab. Sumenep
Sek DPRD Sumenep
Bagian Perekonomian Setkab. Sumenep
Pengadilan Negeri Bangil
BPD Tanggulangin Kec. Kejayan Kab. Pasuruan
Bappeda Prov Jatim
Biro Kesra Setda Prov. Jatim
1. Salinan LHKPN yang telah diperiksa & diverifikasi oleh KPK2. Salinan DPA-SKPD APBD TA 20103. Salinan DPA-SKPD APBD I dan APBN TA 2010
1. Salinan Surat Pertanggungjawaban Pengelolaan KeuanganTahun Anggaran 2010
2. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA ) PerubahanTahun Anggaran 2010
3. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 20114. Salinan Dokumen kontrak Pengadaan dan Kegiatan Tahun
Anggaran 2011
1. Salinan Surat pertanggungjawaban Pengelolaan KeuanganTahun Anggaran 2010 dengan sumber dana yang berasal dariAPBD dan APBN
2. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA APBD) TahunAnggaran 2011
3. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA APBN) TahunAnggaran 2010Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DIPA APBN) Tahun Anggaran 2011
1. Salinan hasil laporan harta kekayaan yang telah diperiksa dandiverifikasi oleh KPK dan telah diwajibkan untuk diumumkansesuai dengan perintah Undang-Undang
2. Salinan DPA APBD tahun anggaran 20103. Salinan DPA APBD I dan APBN tahun anggaran 20104. APBD TA 2010 (PAK)5. RAPBD TA 2011
1. Salinan daftar informasi publik yang berada dibawahpenguasaan sekretariat DPRD kabupaten Sumenep
2. Salinan DPA Tahun Anggaran 2010
1. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TahunAnggaran 2010
2. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA TahunAnggaran 2011
3. Salinan Daftar Penerima Manfaat Beras Bersubsidi (Raskin)
Apakah sama antara pengertian teks ancaman pidana paling lama5 tahun dalam KUHP dengan teks ancaman pidana paling singkat5 tahun atau lebih dalam PERDA Kab. Pasuruan no. 7 tahun 2006pasal 36 ayat (1)?
1. Dokumentasi surat BPD Tanggulangin tertanggal 25 Oktober2010
2. Dokumentasi kegiatan BPD Tanggulangin selama tahun 20103. Batasan dalam pelanggaran larangan bagi Kepala DesaAlasan
dari belum diterimanya surat teguran dari BPD Tanggulangin
1. Regulasi tentang pelaksanaan PKBL/CSR di Prov. Jatim2. Dokumentasi penandatanganan MoU antara Pemprov Jatim
dengan BUMN/BUMD dan swasta di Jatim tentang CSR/PKBL3. Realisasi CSR/PKBL yang dikelola oleh pemprov Jatim tahun
2009-2010
1. Besaran Anggaran Bantuan Hibah dan bantuan Sosial TahunAnggaran 2008 s.d. 2010
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) point 1 (satu)DataPenerimaan point 1 (satu) se Jawa Timur by name by address
30-May-11
30-May-11
30-May-11
30-May-11
20-Jun-11
20-Jun-11
22-Jun-11
22-Jun-11
15-Jul-11
15-Jul-11
23
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)
Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011
NOTGL PENGAJUAN
SENGKETAPEMOHON TERMOHON INFORMASI YG DIMOHON
TGL
MEDIASI
44
45
46
47
48
49
50
51
26-Apr-11
8-Jun-11
8-Jun-11
8-Jun-11
8-Jun-11
1-Jul-11
21-Jul-11
4-Aug-11
BCW
GeBRaK
GeBRaK
GeBRaK
GeBRaK
LMPL
GeBRaK
GeBRaK
Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN KAB. SUMENEP
SEKRETARIS DAERAH KAB. SUMENEP
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAANKEUANGAN DAN ASET KAB. SAMPANG
DINAS PERHUBUNGAN KAB. SUMENEP
DPC PKB Kab. Sumenep
1. Data jumlah pengungsi Sampit Kalimantan Tengah danSambas kalimantan Barat tahun 2004 - 2205
2. Data jumlah pengungsi penerima Bantuan Terminasi tahun2004 -2005
3. Data jumlah pengungsi penerima Bantuan Pemulangan tahun2004 -2005
4. Data besaran dana yang diberikan setiap Kepala Keluarga kePengungsi Sampit Kalteng dan Sambas Kalimantan Barat th2004-2005
5. Data Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO) Penyerahanbantuan Terminasidan Pemulangan Pengungsi Sampit Kaltengdan Sambas Kalbar th. 2004-2005
6. Data jumlah penerima bantuan lauk pauk dan beras pengungsiSampit Kalteng dan Sambas Kalbar th. 2004-2005
1. Salinan Surat Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan TA2010 dengan sumber dana yang berasal dari APBD dan APBN
2. Salinan DIPA APBN Tahun Anggaran 20103. Salinan DPA APBD Tahun Anggaran 20114. Salinan DIPA APBN Tahun Anggaran 2011
1. Salinan Laporan Harta Kekayaan yang telah diperiksa dandiverifikasi oleh KPK (LHKPN)
2. Salinan daftar sekolah penerima dana DAK tahun 20103. Rencana Anggaran Biaya (RAB) DAK tahun 2010
1. Salinan DPA beserta perubahan anggarannya (DPPA) yangsumber dananya dari APBD I, APBD II dan APBN TahunAnggaran 2010
2. Salinan SPJ pengelolaan anggaran tahun 2010 yang sumberdananya berasal dari APBD II, APBD I dan APBN tahunanggaran 2010
3. Salinan dokumen Kontrak Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan total anggaran sebesar Rp1.600.000.000,-
4. Dokumen Kontrak Pengadaan Peralatan Gedung Kantordengan total anggaran sebesar Rp 277.521.250,-
5. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran TA 2011
1. Salinan LHKPN2. Salinan DPA Tahun Anggaran 2011 secara utuh & terperinci3. Salinan SPJ pengelolaan anggaran tahun 2010
1. Data rincian tahun 2008, 2009, dan 2010 beserta rincianseluruh program dan kegiatan yang mempergunakan danaAPBD
2. Data biaya operasional Bupati Sampang tahun 2008-2010beserta seluruh rincian program dan kegiatannya
1. Salinan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara(LHKPN)
2. Salinan DPA Tahun Anggaran 2010 beserta perubahannya(PAK)
3. Salinan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terkait denganpengelolaan keuangan tahun anggaran 2010
4. Salinan DPA Tahun Anggaran 20115. Salinan informasi dan data beserta dokumen pendukungnya
terkait dengan pelaksanaan pekerjaan dan kegiatanpengembangan/perluasan lapangan terbang Trunojoyo TahunAnggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011
1. Salinan Ad dan ART beserta susunan organisasi kepengurusanpartai politik di tingkat kabupaten
2. Salinan informasi dan data mengenai sumber dana yang terdiriatas:a. Besarnya iuran yang dipungut dari masing-masing anggota
dalam tahun 2010 s/d 2011b. Besarnya sumbangan yang diperolah diluar anggota,perusahaan dan/atau badan usaha dalam tahun 2010 s/d2011 baik yang berupa uang, barang dan/atau jasa
c. Total jumlah dana yang diperoleh dari iuran anggotatermasuk iuran yang diperoleh diluar anggota, perusahaandan/atau badan usaha dalam tahun 2010 dan 2011
d. Besarnya bantuan keuangan yang bersumber dari APBNdan APBD
e. Total & jumlah dana yang diperoleh dari iuran anggota,sumbangan dari luar anggota, perusahaan dan/atau badanusaha dan bantuan keuangan dari APBN dan APBD tahunanggaran 2010 dan 2011
3. Salinan informasi/data program dan kegiatan berikut rincianbesarnya anggaran yang digunakan pada setiap program dankegiatan
4-Aug-11
9-Aug-11
9-Aug-11
10-Aug-11
11-Aug-11
14-Sep-11
20-Sep-11
20-Sep-11
24
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
NOTGL PENGAJUAN
SENGKETAPEMOHON TERMOHON INFORMASI YG DIMOHON
TGL
MEDIASI
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
21-Jul-11
4-Aug-11
11-Aug-11
1-Jul-11
15-Aug-11
11-Jul-11
11-Jul-11
11-Jul-11
11-Jul-11
11-Jul-11
11-Jul-11
11-Jul-11
11-Jul-11
11-Jul-11
11-Jul-11
11-Jul-11
GeBRaK
GeBRaK
GeBRaK
GeBRaK
PuSaKa Jatim
Fitra
Fitra
Fitra
Fitra
Fitra
Fitra
Fitra
Fitra
Fitra
Fitra
Fitra
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KAB.SUMENEP
DPD Golkar Kab. Sumenep
Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep
DINAS SOSIAL KAB. SUMENEP
Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur
Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tuban
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik danPerlindungan Masyarakat Kab. Tuban
Kantor Sekretaris DPRD Kab. Tuban
Kantor Sekretaris Daerah Kab. Tuban
Badan Perencanaan PembangunanDaerah Kab Tuban
Badan Lingkungan Hidup Kab. Tuban
Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tuban
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan danAset Daerah Kab. Tuban
Kantor Perpustakaan, Kearsipan danDokumentasi Kab. Tuban
Badan Pemberdayaan Masyarakat,Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana
Kab. Tuban
Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga Kab.Tuban
1. Salinan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara(LHKPN)
2. Salinan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terkait denganpengelolaan anggaran 2010
3. Salinan DPA Tahun Anggaran 20114. Rekaman Surat PerjanjianKerja (Kontrak) untuk seluruh kegiatan dan pekerjaan yangdilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman PanganKabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2010 dan TahunAnggaran 2011
1. Salinan Ad dan ART beserta susunan organisasi kepengurusanpartai politik di tingkat kabupaten
2. Salinan informasi dan data mengenai sumber dana yang terdiriatas:a. Besarnya iuran yang dipungut dari masing-masing anggota
dalam tahun 2010 s/d 2011b. Besarnya sumbangan yang diperolah diluar anggota,
perusahaan dan/atau badan usaha dalam tahun 2010 s/d2011 baik yang berupa uang, barang dan/atau jasa
c. Total jumlah dana yang diperoleh dari iuran anggotatermasuk iuran yang diperoleh diluar anggota, perusahaandan/atau badan usaha dalam tahun 2010 dan 2011
d. Besarnya bantuan keuangan yang bersumber dari APBNdan APBD
e. Total & jumlah dana yang diperoleh dari iuran anggota,sumbangan dari luar anggota, perusahaan dan/atau badanusaha dan bantuan keuangan dari APBN dan APBD tahunanggaran 2010 dan 2011Salinan informasi/data programdan kegiatan berikut rincian besarnya anggaran yangdigunakan pada setiap program dan kegiatan
1. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 20112. Rekaman Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) untuk seluruh
kegiatan dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh DinasPendidikan Kab. Sumenep yang sumber dananya berasal dariAPBD II, APBD II dan APBN
3. Daftar sekolah-sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan TA2011 beserta juknis dan juklak pekerjaan/kegiatan
1. Salinan Daftar Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)dari tahun 2007 s/d 2010 di seluruh Kab. Sumenep
2. Seluruh salinan informasi & data yang wajib disediakan &diumumkan secara berkala sesuai dengan perintah UU No.14 tahun 2008.
3. Seluruh salinan informasi yang wajib tersedia setiap saatsesuai dengan perintah UU no 14 tahun 2008
1. DPA SKPD Tahun 20102. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dana Bantuan KOPWAN
se-Jawa Timur tahun 2010 dan Laporan Evaluasi PertumbuhanKOPWAN Tahun 2010 se-Jawa Timur
1. Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD thn 2009 dan 20102. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010.
1. Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD thn 2009 dan 20102. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010.
1. Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD thn 2009 dan 20102. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010.
1. Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD thn 2009 dan 20102. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010.
1. Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD thn 2009 dan 20102. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010.
1. Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD thn 2009 dan 20102. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010.
1. Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD thn 2009 dan 20102. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010.
1. Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD thn 2009 dan 20102. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010.
1. Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD thn 2009 dan 20102. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010.
1. Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD thn 2009 dan 20102. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010.
1. Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD thn 2009 dan 20102. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010.
21-Sep-11
21-Sep-11
21-Sep-11
22-Sep-11
27-Sep-11
17-Oct-11
17-Oct-11
17-Oct-11
17-Oct-11
17-Oct-11
17-Oct-11
17-Oct-11
17-Oct-11
17-Oct-11
17-Oct-11
24-Aug-11
25
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)
Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011
NOTGL PENGAJUAN
SENGKETAPEMOHON TERMOHON INFORMASI YG DIMOHON
TGL
MEDIASI
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
11-Jul-11
11-Jul-11
11-Jul-11
11-Jul-11
11-Jul-11
11-Jul-11
11-Jul-11
4-Aug-11
4-Aug-11
23-Sep-11
25-Oct-11
14-Oct-11
Fitra
Fitra
Fitra
Fitra
Fitra
Fitra
Fitra
Moh. Sidiq
Moh. Sidiq
PuSaKa Jatim
Moh. Sidiq
Moh. Sidiq
Dinas Perhubungan Kab. Tuban
Dinas Pertanian Kab. Tuban
Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan &Capil Kab. Tuban
Dinas Perekonomian & Pariwisata Kab. Tuban
Dinas Perikanan & Kelautan Kab. Tuban
Kantor Inspektorat Kab. Tuban
Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tuban
DPC Hanura Kab. Sumenep
DPC PDI-P Kab. Sumenep
Bakesbangpol Prov Jatim
DINAS PENDIDIKAN KAB. SUMENEP
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Sumenep
1. Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD thn 2009 dan 20102. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010.
1. Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD thn 2009 dan 20102. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010.
1. Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD thn 2009 dan 20102. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010.
1. Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD thn 2009 dan 20102. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010.
1. Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD thn 2009 dan 20102. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010.
1. Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD thn 2009 dan 20102. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010.
1. Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD thn 2009 dan 20102. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD thn 2009 dan 2010.
1. Salinan AD dan ART beserta susunan organisasikepengurusan partai politik di tingkat kabupaten
2. Salinan informasi dan data mengenai sumber dana yang terdiri atas:a. Besarnya iuran yang dipungut dari masing-masing anggota
dalam tahun 2010 s/d 2011b. Besarnya sumbangan yang diperolah diluar anggota,
perusahaan dan/atau badan usaha dalam tahun 2010 s/d2011 baik yang berupa uang, barang dan/atau jasa
c. Total jumlah dana yang diperoleh dari iuran anggotatermasuk iuran yang diperoleh diluar anggota, perusahaandan/atau badan usaha dalam tahun 2010 dan 2011
d. Besarnya bantuan keuangan yang bersumber dari APBNdan APBD
e. Total & jumlah dana yang diperoleh dari iuran anggota,sumbangan dari luar anggota, perusahaan dan/atau badanusaha dan bantuan keuangan dari APBN dan APBD tahunanggaran 2010 dan 2011
3. Salinan informasi/data program dan kegiatan berikut rincian besarnyaanggaran yang digunakan pada setiap program dan kegiatan
1. Salinan AD dan ART beserta susunan organisasi kepenguru-san partai politik di tingkat kabupaten
2. Salinan informasi dan data mengenai sumber dana yang terdiri atas:a. Besarnya iuran yang dipungut dari masing-masing anggota
dalam tahun 2010 s/d 2011b. Besarnya sumbangan yang diperolah diluar anggota,
perusahaan dan/atau badan usaha dalam tahun 2010 s/d2011 baik yang berupa uang, barang dan/atau jasa
c. Total jumlah dana yang diperoleh dari iuran anggotatermasuk iuran yang diperoleh diluar anggota, perusahaandan/atau badan usaha dalam tahun 2010 dan 2011
d. Besarnya bantuan keuangan yang bersumber dari APBNdan APBD
e. Total & jumlah dana yang diperoleh dari iuran anggota,sumbangan dari luar anggota, perusahaan dan/atau badanusaha dan bantuan keuangan dari APBN dan APBD tahunanggaran 2010 dan 2011
3. Salinan informasi/data program dan kegiatan berikut rincian besarnyaanggaran yang digunakan pada setiap program dan kegiatan
1. Laporan dana bantuan LSM, Ormas, OKP, dan Parpol JawaTimur Tahun 2009-2010
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD BakesbangpolProv. Jatim 2009 - 2010
Salinan Surat Keputusan Mendiknas tentang alokasi Dana BOS yangmemuat rincian jumlah siswa penerima dana BOS pada masing-masing sekolah beserta rincian besarnya dana BOS yang diterimaoleh setiap siswa mulai tingkat Sekolah Dasar (SD) dan yang sederajatdan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan yang sederajat.
1. Salinan dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2011;2. Salinan LHKPN yang telah diperiksa dan diverifikasi oleh KPK;3. Rekaman Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) untuk seluruh
kegiatan dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh DinasKehutanan dan Perkebunan Kab. Sumenep yang sumberdananya berasal dri APBD II, APBD I dan APBN;
4. Informasi tentang kerusakan hutan atau jumlah kasuskerusakan hutan di wilayah Kab. Sumenep dari thn 2005-2010;
5. Bagaimana bentuk dan berapa luas kerusakan hutan dari thn 2007-2010;Khusus untuk permintaan informasi/data pada point 4 dan 5,dimohon pula disertakan dokumen pendukungnya yang berkaitandengan masalah kerusakan hutan di wilayah Kab. Sumenep
24-Aug-11
24-Aug-11
24-Aug-11
24-Aug-11
24-Aug-11
24-Aug-11
24-Aug-11
22-Nov-11
22-Nov-11
28-Nov-11
14-Dec-11
14-Dec-11
26
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
Sengketa Informasi Diajudikasi Tahun 2011
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
TGL
PENGAJUAN
SENGKETA
26 Des 2010
diterima
30 Des 2010
20 Des 2010
diterima
21 Des 2010
24 Jan
11diterima
1 Feb 11
18-May-11
9-May-11
19-Apr-11
21-Jul-11
8-Jun-11
12-Jul-11
17-Jun-11
14-Jul-11
23-Aug-11
1-Jul-11
PEMOHON
Fahrillah
BCW
Gebrak
Soeharminto
Gebrak
Gebrak
M Sidiq
Gebrak
Gebrak
Gebrak
Pusaka
Gebrak
Moh. Sidiq
TERMOHON
Camat Geger
Dinsosnakertrans
Kab. Bangkalan
DPPKA Kab.
Sumenep
BPN Kota Surabaya II
RSU Moh. Anwar
Sumenep
Kabag Perekonomian
Kab. Sumenep
Dinas Cipta Karya
Kab. Sumenep
Dinas Peternakan
Kab Sumenep
Bagian Pemerintahan
Desa Kab. Sumenep
Dinas Kesehatan
Kab. Sumenep
Petrogas Jatim
Utama
DPPKA Kab.
Sumenep
PU Bina Marga Kab.
Sumenep
TGL
AJUDIKASI
13-Apr-11
9-May-11
31-May-11
12-Apr-11
9-May-11
31-May-11
5-Jul-11
8-Jul-11
11-Jul-11
22-Aug-11
13-Oct-11
20-Oct-11
22-Aug-11
13-Oct-11
18-Oct-11
22-Aug-11
10-Oct-11
25-Oct-11
1 nov
18-Oct-11
23-Nov-11
1-Dec-11
18-Oct-11
25-Oct-11
1 nov
20-Oct-11
17-Nov-11
20-Oct-11
1-Nov-11
17-Nov-11
23-Nov-11
1-Dec-11
23-Nov-11
1-Dec-11
25-Jan-12
23-Nov-11
2-Feb-12
23-Feb-12
AGENDA
Pemeriksaan
Pembuktian
Putusan
Pemeriksaan
Pembuktian
Putusan
Pemeriksaan
Pembuktian
Putusan
Pemeriksaan
Pembuktian
Putusan
Pemeriksaan
Pembuktian
Putusan
Pemeriksaan
Pembuktian
Pembuktian
Putusan
Pemeriksaan
Pembuktian
Putusan
Pemeriksaan
Pembuktian
Putusan
Pemeriksaan
& Pembuktian
Putusan
Pemeriksaan
Pembuktian
Putusan
Pemeriksaan
Putusan
Pemeriksaan
Pembuktian
Putusan
Pemeriksaan
Pembuktian
Putusan
KETUA
MAJELIS
KOMISIONER
H. Djoko Tetuko
- Daan R. Tanod
Didik Prasetiyono
H. Djoko Tetuko
Didik Prasetiyono
Imadoeddin
H. Djoko Tetuko
Daan R. Tanod
Imadoeddin
H. Djoko Tetuko
H. Djoko Tetuko
Daan R. Tanod
Didik Prasetiyono
ANGGOTA
MAJELIS
KOMISIONER
- Imadoeddin
- Didik P.
- Imadoeddin
- Didik P.
- H. Djoko Tetuko-
Nurul Amalia
- Daan R. Tanod
- Imadoeddin
- Imadoeddin
- H. Djoko Tetuko
- Daan R. Tanod
- H. Djoko Tetuko
- Didik P.
- Daan R. Tanod
- H. Djoko Tetuko
- Imadoeddin
- Didik P.
- Daan R. Tanod
- Didik P.
- Imadoeddin
- Imadoeddin
- Daan R. Tanod
- H. Djoko Tetuko
- Imad
- Imadoeddin
- H. Djoko Tetuko
PANITERA
R. Soegiarto
Sarjono
Sarjono
Ayu Saulina
R. Soegiarto
Sarjono
Sarjono
Ayu Saulina
Sarjono
R. Soegiarto
Ayu Saulina
Ayu Saulina
R. Soegiarto
27
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)
Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011
- Sidang Ajudikasi non litigasi antara ICW dengan Mabes POLRI, pada tanggal 18 Januari 2011,bertempat di MK - Jakarta
- Teleconference Sidang Ajudikasi non litigasi antara ICW dengan Mabes POLRI, pada tanggal18 Januari 2011, bertempat di Fakultas Hukum UNAIR - Surabaya
- Konsultasi ke KI Pusat tentang beberapa kasus mediasi yang ada di Jatim, pada tanggal 16 &17 Februari 2011, bertempat di Komisi Informasi Pusat - Jakarta
- Konsultasi tentang Ajudikasi, pada tanggal 12 Mei 2011, bertempat di Kantor Pusat Jakarta
--- 000 ---
Insidentil
28
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
BIDANGKESEKRETARIATAN
29
1. Administrasi
Tujuan :Menata mengelola informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan Komisi Informasi
Target :Tersusunnya data dan dokumentasi kegiatan Komisi Informasi secara tertib dan rapi
Surat masuk di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur padatahun 2011, total 467 surat; dengan rincian sebagai berikut:
- Undangan Umum : 54 surat- Kerjasama : 7 surat- Sengketa : 209 surat- Narasumber : 50 surat- Permohonan Informasi : 51 surat- Lain-lain : 96 surat
Surat Masuk Tahun 2011
Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011
Surat keluar di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011, total 303 surat, dengan rinciansebagai berikut :
- Undangan Umum : 70 surat- Kerjasama : 4 surat- Sengketa : 146 surat- Narasumber : 6 surat- Permohonan Informasi : 3 surat- Lain-lain : 74 surat
Daftar Permohonan Infomasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TANGGAL
13-Jan-11
2-Feb-11
4-Feb-11
9-Feb-11
23-Feb-11
8-Mar-11
30-Mar-11
1-Apr-11
2-May-11
2-May-11
PEMOHON
M. Said Sutomo
Saleh Alhasni
M. SyuebAridant H.W
Agus Yahya
M. Syarif MsBuyung P.
H. MusawwirKab. Sidoarjo
EsaDarsalam(DishubkominfoBangkalan)
Johanes K(Polda Jatim)
Fatkul Bashri
Kepolisian Negara RIJatim
MEDIA
Datang ke kantor KI
Datang ke kantor KI
Datang ke kantor KI
Datang ke kantor KI
Datang ke kantor KI
Datang ke kantor KI
Datang ke kantor KI
Datang ke kantor KI
Datang ke kantor KI
Surat
INFORMASI YANG DIMOHON
Konsultasi kasus sengketa
Konsultasi keberatan informasi
Konsultasi tentang UU KIP
Konsultasi tentang sengketa informasi
Koordinasi tim seleksi KI Kab.Bangkalan
Konsultasi pembentukan PPID
Organisasi Sekretariat KI Jatim
Konsultasi tentang UU KIP
Konsultasi Sengketa Informasi
Bantuan buku terkait sosialisasi &supervisi yang direncanakan
KET
dipenuhi tgl13/01/2011
dipenuhi tgl02/02/2011
dipenuhi tgl04/02/2011
dipenuhi tgl09/02/2011
dipenuhi tgl23/02/2011
dipenuhi tgl08/03/2011
dipenuhi tgl30/03/2011
dipenuhi tgl01/04/2011
dipenuhi tgl02/05/2011
dipenuhi tgl09/05/2011
30
Bidang Kesekretariatan
Surat Keluar Tahun 2011
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
NO
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
TANGGAL
23-May-11
25-May-11
23-May-11
7-Jun-11
8-Jun-11
9-Jun-11
9-Jun-11
10-Jun-11
14-Jun-11
21-Jun-11
28-Jun-11
12-Jul-11
18-Jul-11
18-Jul-11
19-Jul-11
21-Jul-11
21-Jul-11
25-Jul-11
26-Jul-11
1-Aug-11
2-Aug-11
3-Aug-11
9-Aug-11
25-Oct-11
25-Oct-11
31-Oct-11
9-Nov-11
16-Nov-11
23-Nov-11
PEMOHON
Anwari
Drs.Es.Djumari,MsiHariPurnomo
Biro Umum Prov Jatim
Djunaedi Tedja
Kukah Widigdo
LSM LPML
KI Pusat
Sekwan DPRD Blitar
Sekwan Blitar
Humas Kab.Jember
Polres Bangkalan
PT. Gresik Migas Gresik
Pengadilan AgamaSumenep
Djunaedi Tedja
Disbun Prov Jatim
Eddy
Disbun Prov Jatim
Disbun Prov Jatim
LAST
Drs.Tri Prayogo
Dinsos Prov Jatim
Drs.Tri Prayogo
Infokom DPD Jatim
Gebrak
Moh. Sidiq
Sekretariat DPRD Jatim
Setjen DPR RI
Bakorwil Pamekasan
Komisi Informasi Pusat
MEDIA
Datang ke kantor KI
Datang ke kantor KI
Surat
Datang ke kantor KI
Datang ke kantor KI
Datang ke kantor KI
Telp
Telp
Datang ke kantor KI
Telp
Datang ke kantor KI
Datang ke kantor KI
Telp
Telp
Telp
Telp
Telp
Datang ke kantor KI
Datang ke kantor KI
Datang ke kantor KI
Datang ke kantor KI
Datang ke kantor KI
Datang ke kantor KI
Surat
Surat
Surat
Datang ke kantor KI
Datang ke kantor KI
Datang ke kantor KI
INFORMASI YANG DIMOHON
Konsultasi tentang UU KIP
Konsultasi sosialisasi PPID
Pendataan Pemanfaatan Rumah Dinas
Konsultasi permohonan sengketa
Konsultasi tentang UU KIP
Konsultasi Penyelesaian SengketaInformasi
Data Informasi alamat, no telp, dan faxKI Jatim
Informasi tentang KIP
Konsultasi tentang PPID
Bagaimana mengadakan sosialisasitentang PPID di Jember
Konsultasi tentang sengketa informasi
Prosedur pengujian data yang dikecualikandari akses publik
Tindak lanjut pengaduan pembangunan PA
Konsultasi mengenai sengketa
Konsultasi mengenai KIP
Informasi tentang prosedur permohonaninformasi
Konsultasi tentang informasi publik
Konsultasi mengenai permohonaninformasi
Konsultasi tentang sengketa informasi
Konsultasi kasus sengketa
Konsultasi kasus sengketa
Konsultasi kasus sengketa
Konsultasi tentang UU KIP
Rekaman Sidang Ajudikasi
Salinan DPA & LHKPN
Bantuan buku terkait peraturan perundang-undangan ttg PPID
PPID di Jatim dan jumlah kasus/sengketayang sudah masuk di KI Jatim
PPID
Permohonan beberapa data untukpenelitian
KET
dipenuhi tgl23/05/2011
dipenuhi tgl25/05/2011
dipenuhi tgl31/05/2011
dipenuhi tgl07/06/2011
dipenuhi tgl08/06/2011
dipenuhi tgl09/06/2011
dipenuhi tgl09/06/2011
dipenuhi tgl10/06/2011
dipenuhi tgl14/06/2011
dipenuhi tgl21/06/2011
dipenuhi tgl28/06/2011
dipenuhi tgl12/07/2011
dipenuhi tgl18/07/2011
dipenuhi tgl18/07/2011
dipenuhi tgl19/07/2011
dipenuhi tgl21/07/2011
dipenuhi tgl21/07/2011
dipenuhi tgl25/07/2011
dipenuhi tgl26/07/2011
dipenuhi tgl01/08/2011
dipenuhi tgl02/08/2011
dipenuhi tgl03/08/2011
dipenuhi tgl09/08/2011
dipenuhi tgl17/11/11
tidak dipenuhi *
31-Oct-11
dipenuhi tgl09/11/2011
dipenuhi tgl16/11/2011
dipenuhi tgl23/11/2011
31
Bidang Kesekretariatan
Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011
NO
40
41
42
43
TANGGAL
7-Dec-11
7-Dec-11
16-Dec-11
16-Dec-11
PEMOHON
UGM Jogja
Setkot Probolinggo
Eric Tandra
Dinas Sosial ProvinsiJawa Timur
MEDIA
Datang ke kantor KI
Datang ke kantor KI
Datang ke kantor KI
Surat
INFORMASI YANG DIMOHON
Implementasi UU KIP di KI Jatim
Koordinasi ttg KI Jatim
Prosedur permohonan informasi ke badanpublik
Buku peraturan KIP
KET
dipenuhi tgl7/12/2011
dipenuhi tgl7/12/2011
dipenuhi tgl16/12/2011
dipenuhi tgl27/12/2011
Ket :
- * tidak dipenuhi karena bukan merupakan kewenangan KI Jatim, dijawab tgl 1 Nov 2011- Jumlah Pemohon informasi perorangan : 20 orang- Jumlah Pemohon informasi lembaga/badan publik/instansi: 28
32
Bidang Kesekretariatan
Alur Pelayanan Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
Struktur Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
33
Bidang Kesekretariatan
Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011
RINCIAN REALISASI DPA KOMISI INFORMASI TA 2011
2. Keuangan
Tujuan :
Manajemen anggaran sesuai dengan program kegiatan Komisi Informasi berdasarkan aturan tata
kelola keuangan yang berlaku
Target :
Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran
34
Bidang Kesekretariatan
NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
KODE REKENING
5 2 1 01 001
5 2 1 01 004
5 2 1 01 005
5 2 1 01 008
5 2 2 01 001
5 2 2 03 012
5 2 2 03 013
5 2 2 03 017
5 2 2 03 020
5 2 2 03 021
5 2 2 05 001
5 2 2 05 002
5 2 2 06 003
5 2 2 07 001
5 2 2 08 002
5 2 2 09 001
5 2 2 09 002
5 2 2 09 003
5 2 2 14 002
5 2 3 02 002
5 2 3 02 005
5 2 3 02 006
KEGIATAN
Honorarium Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tenaga Ahli/Instrukstur/ Narasumber
Honorarium Tenaga Kontrak Non BLUD
Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah dan Sistem Informasi
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Partisipasi Kegiatan
Belanja transportasi, akomodasi dan konsumsi
Belanja Jasa Kerja
Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi
Belanja Jasa Dekorasi
Belanja Cetak
Belanja Penggandaan
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan
Belanja makanan dan minuman
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Bantuan Transport dan/atau uang saku
Belanja Pemeliharaan Ringan Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Alat-Alat Angkutan
Belanja Modal Peralatan, Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga
Belanja Modal Alat-Alat Studio dan Komunikasi
Jumlah
ANGGARAN
498.050.000
227.250.000
12.300.000
3.600.000
35.717.700
226.500.000
245.500.000
140.000.000
118.150.000
6.400.000
68.750.000
12.064.800
9.600.000
15.450.000
10.250.000
281.000.000
380.000.000
39.600.000
15.000.000
165.000.000
80.000.000
36.000.000
2.625.472.000
REALISASI
476.350.000
219.750.000
12.300.000
3.600.000
35.715.260
226.500.000
235.578.000
140.000.000
118.145.750
6.400.000
68.447.500
12.064.800
9.600.000
15.450.000
10.147.500
280.800.000
379.949.000
39.500.000
8.088.000
157.050.000
78.138.500
35.216.500
2.568.080.910
%
95,64
96,70
100
100
99,99
100
95,96
100
100
100
99,56
100
100
100
99,00
99,93
99.99
99,75
53,92
95,18
97,67
97,82
97.81
SISA DANA
21.700.000
7.500.000
0
0
2.440
0
9.922.000
0
4.250
0
302.500
0
0
0
102.500
200.000
50.400
100.000
6.912.000
7.950.000
1.861.500
783.500
58.101.590
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
35
Bidang Kesekretariatan
NERACA TAHUN 2011
URAIAN
Pengisian Kas
Jumlah
PENERIMAAN
71.000.000
PENGELUARAN
47.155.000
SALDO KAS
23.845.000
23.845.000
JANUARI
URAIAN
Saldo Bulan Januari
Pengisian Kas
Jumlah
PENERIMAAN
23.845.000
110.000.000
PENGELUARAN
102.848.000
SALDO KAS
30.997.000
30.997.000
PEBRUARI
URAIAN
Saldo Bulan Pebruari
Pengisian Kas
Jumlah
PENERIMAAN
30.997.000
303.022.500
PENGELUARAN
245.159.015
SALDO KAS
88.860.485
88.860.485
MARET
URAIAN
Saldo Bulan Maret
Pengisian Kas
Jumlah
PENERIMAAN
88.860.485
170.000.000
PENGELUARAN
163.047.500
SALDO KAS
95.812.985
95.812.985
APRIL
URAIAN
Saldo Bulan April
Pengisian Kas
Jumlah
PENERIMAAN
95.812.985
150.500.000
PENGELUARAN
220.500.000
SALDO KAS
25.812.985
25.812.985
MEI
URAIAN
Saldo Bulan Mei
Pengisian Kas
Jumlah
PENERIMAAN
25.812.985
160.000.000
PENGELUARAN
162.037.500
SALDO KAS
23.775.485
23.775.485
JUNI
URAIAN
Saldo Bulan Juni
Pengisian Kas
Jumlah
PENERIMAAN
23.775.485
140.000.000
PENGELUARAN
146.629.400
SALDO KAS
17.146.085
17.146.085
JULI
URAIAN
Saldo Bulan Juli
Pengisian Kas
Jumlah
PENERIMAAN
17.146.085
100.000.000
PENGELUARAN
115.909.375
SALDO KAS
1.236.710
1.236.710
AGUSTUS
URAIAN
Saldo Bulan Agustus
Pengisian Kas
Jumlah
PENERIMAAN
1.236.710
195.000.000
PENGELUARAN
188.706.125
SALDO KAS
7.530.585
7.530.585
SEPTEMBER
Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011
URAIAN
Saldo Bulan September
Pengisian Kas
Jumlah
PENERIMAAN
7.530.585
213.450.000
PENGELUARAN
195.918.710
SALDO KAS
25.061.875
25.061.875
OKTOBER
36
Bidang Kesekretariatan
URAIAN
Saldo Bulan Oktober
Pengisian Kas
Jumlah
PENERIMAAN
25.061.875
279.750.000
PENGELUARAN
280.541.875
SALDO KAS
24.270.000
24.270.000
NOPEMBER
URAIAN
Saldo Bulan Nopember
Pengisian Kas
Jumlah
PENERIMAAN
24.270.000
450.000.000
PENGELUARAN
416.168.410
SALDO KAS
58.101.590
58.101.590
DESEMBER
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
37
Bidang Kesekretariatan
PEN
YER
AP
AN
DA
NA
KO
MIS
I IN
FO
RM
ASI P
RO
VIN
SI JA
WA
TIM
UR
TA
HU
N 2
011
No. 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22 23 24 25.
26 27 28
Ura
ian
Hon
or K
omis
ione
r
Uan
g S
idan
g
Hon
or P
PT
K
Ala
t Tul
is K
anto
r
For
um K
omun
ikas
i dan
Sos
ialis
asi
Fok
us G
roup
Dis
kusi
(F
GD
)
Sem
inar
Ket
erbu
kaan
Info
rmas
i
For
um K
omun
ikas
i PP
ID
For
um In
form
asi d
an A
kunt
abili
tas
Bin
tek
Rak
er K
I
Pre
ss a
nd G
athe
ring
Jum
pa P
ers
Inte
rakt
if m
elal
ui R
adio
Inte
rakt
if m
elal
ui T
elev
isi
Mam
in R
apat
Pak
aian
Ker
ja L
apan
gan
Hon
or M
edia
tor
Hon
or M
ajel
is A
judi
kasi
Blo
king
Kol
om
Adv
erto
rial
Med
ia C
etak
Jing
le S
pot
Cet
ak
Pen
ggan
daan
Per
jala
nan
Din
as D
alam
Dae
rah
Per
jala
nan
Din
as L
uar
Dae
rah
Ban
tuan
Tra
nspo
rt
Pem
elih
araa
n R
inga
n P
eral
atan
DP
A
240.
000.
000
148.
050.
000
3.60
0.00
0
35.7
17.7
00
285.
900.
000
40.5
00.0
00
89.3
00.0
00
82.7
00.0
00
95.2
00.0
00
53.9
00.0
00
14.6
00.0
00
44.7
00.0
00
33.0
00.0
00
45.5
00.0
00
119.
000.
000
7.20
0.00
0
10.2
50.0
00
40.0
00.0
00
24.0
00.0
00
45.0
00.0
00
30.0
00.0
00
20.0
00.0
00
68.7
50.0
00
12.0
64.8
00
281.
000.
000
380.
000.
000
39.6
00.0
00
15.0
00.0
00
Janu
ari
20.0
00.0
00
9.70
0.00
0
300.
000
630.
000
- - - - - - - - - - - - - - - - -
900.
000
4.80
0.00
0
8.60
0.00
0
1.75
0.00
0
475.
000
Peb
ruar
i
20.0
00.0
00
10.5
00.0
00
150.
000
1.39
0.00
0
- - - - - - - -
10.0
00.0
00
-
358.
000
- - - - - - -
950.
000
6.75
0.00
0
45.6
00.0
00
7.15
0.00
0
-
Mar
et
20.0
00.0
00
11.3
00.0
00
300.
000
6.85
2.89
0
47.5
28.0
00
17.1
50.0
00
23.3
50.0
00
- - - - -
15.3
00.0
00
5.75
0.00
0
34.0
00.0
00
1.20
0.00
0
- - - - - -
16.3
28.1
25
950.
000
46.1
00.0
00
32.4
00.0
00
900.
000
55.0
00
Apr
il
20.0
00.0
00
10.8
50.0
00
-
1.00
0.00
0
47.5
50.0
00
47.5
50.0
00
- - - - - - -
17.0
00.0
00
-
10.1
47.5
00
- - - - - -
950.
000
13.0
00.0
00
20.5
00.0
00
1.50
0.00
0
-
Mei
20.0
00.0
00
10.3
00.0
00
- -
46.0
50.0
00
-
44.5
50.0
00
- - - -
8.25
0.00
0
- - - - - - - - - - -
18.7
00.0
00
41.3
00.0
00
600.
000
1.00
0.00
0
Juni
20.0
00.0
00
10.3
00.0
00
900.
000
975.
000
- -
47.3
50.0
00
- - -
8.25
0.00
0
5.75
0.00
0
17.0
00.0
00
1.80
0.00
0
- - -
22.4
99.4
00
- - -
1.81
2.50
0
19.7
00.0
00
20.5
00.0
00
2.10
0.00
0
-
Juli
20.0
00.0
00
10.3
00.0
00
- - - - -
47.6
00.0
00
- -
13.0
00.0
00
- - - - - - - - -
29.4
00.0
00
48.8
80.0
00
1.65
0.00
0
-
Agu
stus
20.0
00.0
00
10.3
00.0
00
600.
000
-
47.5
50.0
00
- - - - - - - - - - - - - -
22.8
59.3
75
-
17.5
00.0
00
15.2
00.0
00
-
2.32
8.00
0
Sep
tem
ber
20.0
00.0
00
10.3
00.0
00
- - -
44.7
50.0
00
35.3
50.0
00
- - -
14.5
00.0
00
-
1.80
0.00
0
- - -
22.4
99.4
00
- -
16.3
28.1
25
600.
000
31.5
50.0
00
27.7
00.0
00
4.65
0.00
0
-
Okt
ober
20.0
00.0
00
10.3
00.0
00
-
19.2
19.3
10
47.7
50.0
00
- - - - -
-
-
17.0
00.0
00
- - - - - - - -
23.9
00.0
00
13.3
00.0
00
4.65
0.00
0
-
Nop
embe
r
20.0
00.0
00
11.8
75.0
00
900.
000
- - - - - -
8.25
0.00
0
-
32.0
00.0
00
1.20
0.00
0
-
40.0
00.0
00
24.0
00.0
00
- - -
9.79
6.87
5
-
41.8
50.0
00
55.8
20.0
00
2.85
0.00
0
-
Des
embe
r
20.0
00.0
00
32.0
25.0
00
450.
000
5.65
0.50
0
1.92
2.00
0
- - -
47.6
00.0
00
53.9
00.0
00
14.6
00.0
00
14.9
00.0
00
8.25
0.00
0
11.0
00.0
00
2.00
0.00
0
842.
000
102.
500
- - 1.20
0
30.0
00.0
00
20.0
00.0
00
3.43
7.50
0
5.90
2.80
0
27.7
50.0
00
50.2
00.0
00
11.8
00.0
00
11.1
42.0
00
Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011
DAFTAR INVENTARIS BARANG KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2011
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
JENIS BARANG
Meja Kerja
Meja Rapat
Filling Cabinet
White Board
Kursi Tamu
Kursi Lipat
Kursi Putar
Kursi Kerja Eselon IV
AC Split
Camera Digital
Handycam
Notebook
PC. Komputer
Brankas
LCD Projector
Faximile
Mobil Dinas
Mobil Dinas
MERK
-
-
Daito,Brother, Lion
Sansiba
-
Chitose
Malvin
Brother
National
Canon
Panasonic
Toshiba
Tower
OKIDA
3 M x 36
Panasonic
Toyota Avanza
Toyota Kijang
TYPE
-
-
-
-
-
-
-
-
1,5 PK
-
-
-
-
-
-
Tahun 2011
Tahun 1992
JUMLAH
16 buah
6 buah
5 unit
2 buah
2 set
21 buah
15 buah
1 buah
3 Unit
6 Unit
2 Unit
5 Unit
6 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
38
Bidang Kesekretariatan
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
PENUTUP
Forum Informasi dan Akuntabilitas secara standar telah dilakukan oleh Komisi Informasi ProvinsiJawa Timur, baik pada akhir tahun 2010, dan tepat 1 tahun Undang Undang No 14 Tahun 2008Tentang Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan, dan akhir tahun 2011 ini sekaliguspemberitahuan bahwa forum sebagai penyampaian Informasi Wajib secara Berkala, sebagai laporanprogram dan realisasi kegiatan, sebagai perwujudan pelaksanaan laporan Badan Publik sesuaistandar Perki No 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
Kegiatan semacam ini bukan semata-mata menyampaikan pertanggungjawaban saja, tetapilebih dari itu tersimpan harapan ada usul, saran, kritik konstruktif dari masyarakat pemohon/pengguna Informasi Publik dan Badan Publik, untuk mengoreksi, memantau, dan mengevaluasikinerja Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sebagai lembaga mandiri yang diharapkan menjadisalah satu lokomotif perubahan besar menuju tatanan penyelenggaraan pemerintahan danpenyelenggaraan kelembagaan Badan Publik, tepercaya dalam penilaian khalayak.
Mengapa demikian ? Pertimbangan pembuatan UU KIP sudah jelas dan gamblang disebutkan’’Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasanpublik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yangberakibat pada kepentingan publik’’, sehingga mau tidak mau, cepat atau lambat akan menuju keperubahan paradigma bahwa keterbukaan Informasi Publik, benar-benar menjadi syarat mutlakmenuju good governance.
Evaluasi
Pada beberapa kesempatan forum atau kegiatan terkait dengan Implementasi UU KIP, selalumenjadi kunci utama bahwa Undang Undang akan berjalan sesuai dengan nafas dan rohnyasebagaimana tertuang pada asas dan tujuannya, maka semua tergantung pada profesionalismetiga pilar utama ; Badan Publik, Warga Negara atau masyarakat pemohon/pengguna InformasiPublik, dan Komisi Informasi yang mampu mengimplementasikan UU KIP dengan baik.
Tiga pilar utama itu dalam mengimplementasi ; ’’Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dandapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik’’. Harus dicerminkan dengan; Pertama, BadanPublik harus menyiapkan diri sebaik mungkin. Kedua, Pemohon/Pengguna Informasi (WargaNegara) aktif memohon sesuai dengan konsentrasi Informasi Publik yang dikuasai, fokus, danbertanggung jawab, dan ketiga, Komisi Informasi menjalankan UU KIP semaksimal mungkin danseadil-adilnya dalam menyelesaikan Sengketa Informasi.
Tiga pilar itu juga akan menjadi jembatan perwujudan tujuan UU KIP ini, dimana Badan Publikdan masyarakat pemohon/pengguna Informasi Publik, sudah mampu menjalin komunikasi dankoordinasi dalam proses penentuan program-program terkait kebijakan publik. Sehinggga putaranantara Badan Publik, masyarakat pemohon/pengguna Informasi Publik (aktif) akan memperolehmanfaat yang sebesar-besarnya. Sedang Komisi Informasi akan memantau laporan danmengevaluasi sekaligus mengumumkan hasilnya kepada masyarakat.
Itulah sebuah cita-cita luhur sebagai evaluasi pada Forum Informasi dan Akuntabilitas, bahwaBadan Publik dan masyarakat Pemohon/Pengguna Informasi Publik, masih belum mampumelaksanakan secara optimal. Sehingga masih terkesan begitu kuat bahwa UU KIP masih dinikmatisegelintir pemohon/pengguna Informasi Publik, belum menyentuh pada substansi asas dan tujuanUndang Undang ini.
39
Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011
Demikian juga Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke depan bukan lagi hanyamelaksanakan mediasi untuk Informasi Publik yang secara otomatis sudah diketahui khalayak,tetapi memang bermediasi pada Informasi Publik setengah samar yang membutuhkan pemahamanBadan Publik dan pemohon/pengguna Informasi Publik sama visi dan misinya. Dan jalannya SidangAjudikasi juga elegan dan fokus pada pertimbangan hukum atau dasar hukum jika Informasi itumasuk klasifikasi pengecualian.
Rekomendasi
Bagaimana ke depan pelaksanaan UU KIP benar-benar menjadi kebanggaan semua pihak, danbenar-benar dirasakan sebagai salah satu upaya mengikis praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme(KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance), kemudian tingkat kepercayaanterhadap pemerintah cukup tinggi, termasuk perilaku pejuang demokrasi lebih santun dan sejuktanpa melakukan anarkhisme apalagi sampai ke pengrusakan alat-alat vital milik negara yangsekaligus milik bangsa ini dalam penyampaian aspirasi selama ini. Maka tidak ada pilihan kecualiharus melaksanakan langkah-langkah strategis :
Pertama, Badan Publik pemerintah harus memberi contoh konkrit menyiapkan diri sebaikmungkin dengan membuat dan menyediakan Informasi Publik Wajib sesuai dengan jenis informasiyang diamanatkan UU KIP dan Perki tentang SLIP, termasuk menjelaskan Informasi Pengecualiandan Informasi Publik yang dimohon/diminta.
Kedua, Badan Publik non pemerintah, terutama organisasi politik (orpol) memberi contohkonkrit menyediaan Informasi Publik Wajib yang sesuai dengan amanat UU KIP dan Perki tentangSLIP
Ketiga, Pemohon/pengguna Informasi Publik masyarakat yang sangat membutuhkan informasiyang berkualitas, bertanggungjawab dalam penggunaannya, sehingga dapat dijadikan datainformasi peran aktif masyarakat dalam proses penyusunan/pengambilan keputusan kebijakanpublik dan bertanggung jawab atas Informasi Publik tersebut sampai mampu berperan aktif dalamproses penyusunan kebijakan publik.
Keempat, Komisi Informasi dapat menjalankan fungsi Sekretariat secara mandiri, memantaudan menerima laporan dari Badan Publik, melakukan evaluasi dan mengumumkan pemeringkatanBadan Publik dengan memberi Penghargaan.
Kelima, memfasilitasi penyebaran pengetahuan tentang Informasi Publik secara merata.
--- 000 ---
40
Penutup
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
Laporan Tahunan KI Jatim Tahun 2011
top related