lampiran_10-analisa perijinan
Post on 05-Dec-2014
296 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Lampiran – 10
ANALISA PERIJINAN GALANGAN
Untuk tujuan komersialisasi Galangan Kapal, selain harus mengusulkan perubahan
terhadap ijin operasional Terminal Khusus kepada Departemen Perhubungan Pusat
melalui koordinasi dengan Unit Pelaksana Pelabuhan (UPP) setempat, PT Badak NGL
juga harus menempuh proses perijinan seperti dijelaskan berikut.
Landasan Hukum Pembentukan Anak Perusahaan di PT. BADAK NGL
Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
1998 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero) serta Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 122 Tahun 2001 Tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik
Negara, pada pasal 1 dinyatakan bahwa “Anak perusahaan BUMN adalah Perseroan
Terbatas yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN”.
PT Badak NGL sebagai operating company yang mengoperasikan kilang LNG di
Bontang, Kalimantan Timur, dapat melakukan pengembangan usaha dengan mendirikan
anak perusahaan yang bergerak dalam jasa pengedokan/perbaikan kapal, sebagaimana
telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
1998 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero).
Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 Tentang
Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut, seperti tertulis pada BAB II tentang ORGAN
PERSERO, Pasal 5 ayat 2 dinyatakan bahwa: Pihak yang menerima kuasa sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1)-(Direktur Jenderal Pembinaan Badan Usaha Milik Negara) wajib
terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan untuk mengambil keputusan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham, mengenai:(g). Pembentukan anak perusahaan
dan penyertaan.
Berdasarkan penjelasan tersebut, selanjutnya tata cara pembentukan anak perusahaan
tetap mengikuti aturan dan persayaratan seperti yang diatur dalam pasal-pasal lainnya
dalam Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan
Perseroan (Persero), yang secara umum dilakukan dengan cara sebagaimana diuraikan
di bawah ini.
Mendirikan PT melalui beberapa tahapan sesuai yang ditetapkan dalam Undang-undang
PT (UU-PT) No. 1 Tahun 1995, sebagai berikut:
1. Pembuatan Akta Notaris
Jika ingin mendirikan PT terlebih dahulu harus membuat akta pendirian PT ke kantor
Notaris. Isinya ditentukan sendiri oleh para pendiri. Dalam Pasal 8 UU-PT akta
pendirian PT memuat anggaran dan keterangan seperti:
a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan
kewarganegaraan pendiri;
b. susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan
kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang pertama kali diangkat; dan
c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah
saham, dan nilai nominasi atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah
ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.
d. Penyusunan Anggaran Dasar, yang berisi :
nama dan tempat kedudukan perseroan;
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
jangka waktu berdirinya perseroan;
besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang
disetor,
jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham
untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai
nominal setiap saham;
susunan, jumlah, dan nama anggota Direksi dan Komisaris;
penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota
Direksi dan Komisaris;
tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
ketentuan-ketentuan lain menurut UU-PT.
2. Pendaftaran Kelengkapan
a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
b. Perusahaan Kena Pajak (PKP)
c. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
3. Pengesahan Menteri Kehakiman
Akta notaris yang telah dibuat tadi harus mendapatkan pengesahan Menteri
Kehakiman untuk mendapatkan status sebagai badan hukum.
Dalam pasal 9 UU-PT disebutkan Menteri Kehakiman akan memberikan pengesahan
dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya
permohonan pengesahan PT, lengkap dengan lampiran-lampirannya. Jika
permohonan tersebut ditolak, Menteri Kehakiman memberitahukan kepada pemohon
secara tertulis disertai dengan alasannya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari itu
juga.
4. Pendaftaran Wajib
Akta Pendirian/Anggaran Dasar PT disertai SK pengesahan dari Menteri Kehakiman
kemudian wajib didaftar dalam daftar perusahaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari
setelah tanggal pengesahan PT atau tanggal diterimanya laporan.
5. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara
Apabila pendaftaran dalam daftar perusahaan telah dilakukan, direksi mengajukan
permohonan pengumuman perseroan didalam Tambahan Berita Negara dalam waktu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftaran tersebut. Pendirian PT
telah selesai dengan dilakukannya pengumuman.
Berdasarkan info yang diperoleh dari Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah
(BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan lembaga teknis yang menjadi unsur
penunjang pemerintah provinsi dan memiliki tugas dalam melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan dibidang promosi dan investasi, untuk melakukan
Investasi di Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah telah menetapkan prosedur perijinan
usaha serta persyaratan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Modal Asing (PMDN dan
PMA), dengan mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM) Nomor : 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan
Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Selanjutnya berdasarkan
Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2001 yang
direvisi dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 09 Tahun 2004 serta berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004, maka struktur organisasi BPPMD Pemerintah
Propinsi Kalimantan Timur dapat dilihat seperti gambar dibawah ini:
KEPALA
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
BAGIAN TATA
USAHA
SUB BAG
PENYUSUNAN
PROGRAM
SUB BAG
KEUANGAN
SUB BAG UMUM
DAN HUMAS
BID
PENGEMBANGANBID PROMOSI BID PRODUKSI DAN
ITBID INVESTASI
SUB BID
PENGKAJIAN
POTENSI
SUB BID SIMPEDAL
SUB BID
KERJASAMA
SUB BUD KAJIAN
CALIN INVESTOR
SUB BID PAMERAN
SUB BID NON
PAMERAN
SUB BUD PERIZINAN
SUB BID
PEMBINAAN
SUB BID EVALUASI
DAN PELAPORAN
SUB BID
PEMBERITAAN DAN
KERJASAMA
SUB BID TEKNIK IT
Gambar 10.1 Struktur Organisasi BPPMD Provinsi Kalimantan Timur
Adapun jenis ijin dan lembaga yang menerbitkan, serta lamanya proses perizinan
berkenaan dengan perizinan penanaman modal di Kalimantan Timur dapat dilihat pada
tabel berikut:
Tabel 10.1. Perijinan PMDN dan PMA
Jenis perizinan Lembaga
berwenang
Waktu
pengurusan
Perizinan Pusat
1. SP Penanaman Modal IUT (Izin Tempat Usaha) BKPM 10 hari 2. APIT (Angka Pengenal Importir Terbatas) BKPM 5 hari
3. RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) BKPM 7 hari
4. IUT (Izin Tempat Usaha) BKPM 14 hari
Perizinan Daerah
1. Izin Lokasi Pemkab/Kota -
2. Sertifikat Atas Tanah Pemkab/Kota -
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pemkab/Kota -
4. Izin Undang-Undang Gangguan/HO Pemkab/Kota -
5. Beberapa perijinan lainnya seperti: a. Ijin Prinsip b. Ijin Tata Ruang (Site Plan) c. Ijin Usaha Tetap (IUT)/Izin Usaha Indiustri
(IUI)
Pemkab/Kota -
Prosedur dan Persyaratan Penanaman Modal Baru PMDN
Penanaman modal dalam negeri (PMDN) baru berikut fasilitas-fasilitasnya di ajukan oleh
seorang calon penanam modal untuk mendirikan serta menjalankan suatu usaha baru
dapat diajukan oleh Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV),
koperasi BUMN, BUMD atau perorangan.
Permohonan diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan
menggunakan formulir Model I/PMDN (lihat halaman berikutnya) dengan lampiran
sebagai berikut :
1. Bukti Diri Permohonan :
a. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan untuk PT. BUMN/BUMD
CV, FA, atau
b. Rekaman Anggaran Dasar untuk Badan Usaha Koperasi, atau
c. Rekaman Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan
2. Surat kuasa dari yang berwenang apabila penandatanganan permohonan tidak
dilakukan oleh si pemohon sendiri
3. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) si pemohon.
4. Uraian Rencana Kegiatan :
a. Proses Produksi yang dilengkapi dengan bagan alir proses (flow chart) serta
mencantumkan jenis bahan baku/bahan penolong bagi industri pengolahan; atau
b. Uraian kegiatan Usaha, bagi kegiatan di bidang jasa
c. Persyaratan dan/atau ketentuan sektoral tertentu yang dikeluarkan oleh
Pemerintah seperti tercantum antara lain dalam Buku Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Penanaman Modal (BPTPPM)
d. Khususnya untuk bidang usaha industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit
yang bahan bakunya tidak berasal dari kenun sendiri, harus dilengkapi dengan
jaminan bahan baku dari pihak lain yang diketahui oleh Dinas Perkebunan
Kabupaten/Kota setempat
5. Bagi bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan :
a. Kesepakatan/perjanjian kerjasama tertulis mengenai kesepakatan bermitra
dengan usaha kecil, yang antara lain memuat nama dan alamat masing-masing
pihak, pola kemitraan yang akan digunakan, hak dan kewajiban masing-masing
pihak, dan bentuk pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil.
b. Akta Pendirian atau Perubahannya atau risalah RUPS mengenai Usaha Kecil
sebagai pemegang saham, apabila kemitraan bentuk penyertaan saham.
6. Surat Pernyataan diatas materai dari Usaha Kecil yang menerangkan bahwa yang
bersangkutan memenuhi kriteria usaha kecil yang sesuai Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1995.
Formulir Model I/PMDN
Formulir Model I/PMDN (lanjutan...)
Formulir Model I/PMDN (lanjutan...)
Formulir Model I/PMDN (lanjutan...)
Prosedur dan Persyaratan Ijin Usaha Tetap (IUT)
Perusahaan PMDN/PMA yang akan melaksanakan sendiri pengimporan barang modal
dan/atau bahan baku/ penolong, wajib memiliki Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT).
Permohonan untuk memperoleh APIT dimaksud diajukan kepada kepala BKPM dalam 2
rangkap, dengan menggunakan formulir APIT (lihat halaman berikutnya). APIT dimakasud
ditanda tangani oleh kepala BKPM atas nama Menteri Perindustrian dan Perdagangan
dalam bentuk surat keputusan dan Kartu APIT, disampaikan kepada pemohon dengan
tembusan kepada menteri Perindustrian dan Perdagangan, Direktur Jenderal
Perdagangan Internasional u.p. Direktur Impor, Bank Indonesia Bagian Ekspor Impor,
Direktur Bea dan Cukai dan Direktur Jenderal Pajak.
Permohonan APIT dimaksud diterbitkan selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak
diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. APIT berlaku sejak ditetapkan dan
berlaku untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia, selama perusahaan yang
bersangkutan masih berproduksi/beroperasi. Perusahaan yang kegiatannya termasuk
dibidang perdagangan dan yang akan mengimpor barang-barang yang akan
diperdagangkan, maka APIT yang telah dimiliki berlaku juga sebagai Angka Pengenal
Importir Umum (APIU) dan berlaku selama 5 tahun.
Untuk permohonan mendapatkan Ijin Usaha Tetap (IUT) dari BKPM dalam rangka PMDN,
beberapa persyaratan harus dipenuhi antara lain:
1. Rekaman Akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman
dan HAM serta perubahan-perubahanny, atau Rekaman Anggaran Dasar Koperasi
yang Telah disahkan oleh Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
2. Rekaman Hak atas Tanah atau Bukti Pemilikan Tanah atau Bukti Perjanjian sewa
Menyewa Tanah bagi yang tanahnya sewa.
3. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Bukti Perjanjian Sewa Menyewa
Bangunan bagi yang bangunan/ruangan/gedung disewa.
4. Rekaman Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO).
5. Rekaman persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana
pemantauan lingkungan (RPL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya wajib
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Dokumen Upaya Pengelolaan
Lingkungan (SPPL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya tidak wajib AMDAL.
6. Rekaman SR PMDN atau SP PMA beserta perubahannya.
7. Berita Acara Pemeriksaan Proyek (BAP) bagi perusahaan yang berlokasi di luar
kawasan industri.
8. Dalam hal proyek yang mencakup beberapa unit usaha agar produksi dan
investasinya dirinci sesuai unit usahanya
9. Surat Kuasa dari yang berwenang, apabila penandatangan permohonan bukan
Direksi.
10. Khusus bagi bidang usaha tertentu dilengkapi dengan :
a. Spesifikasi Uji Operasi dari Direktorat Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi,
untuk bidang usaha penyediaan tenaga Listrik.
b. Bukti Penetapan Golongan/Klasifikasi Kelas Hotel dari Dinas Pariwisata Provinsi.
c. Rekaman Izin Operasi dari pemerintah daerah setempat, untuk usaha Angkutan
Taksi.
d. Rekaman Izin Operasi dari pemda setempat bagi yang memiliki sendiri armada
angkutan wisata, atau perjanjian sewa menyewa dengan pengusaha angkutan
wisata untuk bidang usaha Biro Perjalanan Wisata.
e. Rekaman Izin Menjual Minuman Beralkohol bagi Bidang Usaha perhotelan dan
Restoran.
f. Untuk usaha dibidang Perdagangan agar menyampaikan jenis barang yang
diperdagangkan (bila SP Penanaman Modal Belum menyebutkan
Formulir APIT Disampaikan : Lampiran 15 Ke BKPM atau BKPMD SK Meninves/Kepala BKPM sebanyak 2 rangkap No. 38/SK/1999 -------------------------------
FORMULIR APIT
PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR TERBATAS ATAU PERUBAHANNYA
DALAM RANGKA PMDN/PMA Permohonan untuk mendapatkan Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) ini diajukan oleh yang bertandatangan dibawah ini : I. KETERANGAN PEMOHON
1. Nama Pemohon : 2. a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
b. Nomor Kode Proyek (NKP) : 3. A l a m a t : a. Kantor Pusat :
- Telepon : - Telex : - Facsimile :
b. Lokasi Proyek/Pabrik : 4. Bidang Usaha/Kegiatan (sesuai SP PMDN/SP PMA/SPPP) :
II. LEGALITAS PENDIRIAN PERUSAHAAN
1. Akte Pendirian Perusahaan Nama Notaris : Nomor/Tanggal :
2. Akte Perubahan Nama Notaris : Nomor/Tanggal : III. IZIN-IZIN/PERSETUJUAN YANG TELAH DIPEROLEH
1. Nomor & Tanggal SP PMDN/SP PMA/ : SPPP dan perubahan-perubahannya
2. 2. Nomor dan Tanggal APIT : (bagi yang mengajukan permohonan perubahan) IV. PIMPINAN PERUSAHAAN *) - N a m a : - J a b a t a n : - Kewarganegaraan :
Formulir APIT (lanjutan...)
V. NAMA PEJABAT PERUSAHAAN YANG MENANDATANGANI DOKUMEN IMPOR *) - N a m a : - J a b a t a n : - Kewarganegaraan : VI. LAIN-LAIN Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditanda tangani oleh yang berhak dan sewaktu-waktu dapat dipertanggung-jawabkan termasuk dokumen/ data yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian. Pimpinan/Direksi Perusahaan Meterai Rp. 6.000,- (.........................) Nama terang, tanda tangan, jabatan, cap perusahaan *Dapat lebih dari 1 (satu) orang, dan dibuatkan dalam kertas tersendiri. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LAMPIRAN :
1. Kartu APIT yang telah ditandatangani oleh yang berhak menandatangani dokumen impor dan dibubuhi stempel perusahaan. Bagi penandatangan dokumen bukan direksi, perlu Surat Kuasa Direksi di atas meterai.
2. Rekaman akta perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi terakhir mengenai susunan pengurus perusahaan/koperasi.
3. Rekaman NPWP bagi perusahaan PMA baru. 4. Rekaman IKTA bagi TKWNAP penandatangan dokumen impor. 5. Daftar nama yang berhak menanda tangani dokumen impor (formulir terlampir)
dengan pas foto masing-masing ukuran 3x4 cm sebanyak 1 (satu) lembar. 6. Rekaman SP PMDN atau SP PMA atau SPP Presiden dan perubahannya.
Formulir APIT (lanjutan...)
LAMPIRAN : Pas foto susunan pengurus yang berhak menandatangani dokumen impor Nama Perusahaan ..................................... 1. Nama Lengkap :
J a b a t a n : Pas Foto 3 x 4 Tandatangan :
2. Nama Lengkap :
J a b a t a n : Pas Foto 3 x 4 Tandatangan :
3. Nama Lengkap :
J a b a t a n : Pas Foto 3 x 4 Tandatangan :
4. Nama Lengkap :
J a b a t a n : Pas Foto 3 x 4 Tandatangan :
5. Nama Lengkap :
J a b a t a n : Pas Foto 3 x 4 Tandatangan :
Pimpinan/Direksi Perusahaan, Meterai Rp. 6.000,- (.........................) Nama terang, tanda tangan jabatan, cap perusahaan
Prosedur dan Persyaratan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
Jika dalam pengoperasian usaha direncanakan akan menggunakan tenaga kerja asing
(TKA) (warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia),
maka terhadap perusahaan yang akan mempekerjakan TKA dikenakan syarat-syarat
sebagai berikut (formulir RPTKA lihat dihalaman selanjutnya):
1. Pemberi kerja TKA yang akan mengurus IMTA, terlebih dahulu harus mengajukan
permohonan kepada Direktur untuk mendapatkan rekomendasi guna memperoleh
visa untuk bekerja dengan melampirkan:
a. copy surat keputusan pengesahan RPTKA;
b. copy paspor TKA yang akan dipekerjakan;
c. daftar riwayat hidup TKA yang akan dipekerjakan;
d. copy ijasah dan/atau keterangan pengalaman kerja TKA yang akan dipekerjakan;
e. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
2. Untuk memperoleh IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Pemberi Kerja TKA
harus menyampaikan permohonan dengan melampirkan:
a. copy Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) untuk bekerja atas nama TKA yang
bersangkutan;
b. copy perjanjian kerja;
c. bukti pembayaran dana kompensasi, penggunaan TKA.
Persayaratan di Tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota
Dalam pengembangan usaha galangan kapal, terdapat beberapa perijinan yang harus
diperoleh dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebelum usaha tersebut dapat dimulai.
Perijinan-perijianan yang biasanya diminta oleh Pemerintah Daerah, diantaranya adalah:
a. Ijin Prinsip
b. Ijin Lokasi
c. Ijin Tata Ruang (Site Plan)
d. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
e. Ijin Gangguan (HO)
f. Ijin Usaha Tetap (IUT)/Izin Usaha Indiustri (IUI)
g. Ijin lainnya yang dipandang perlu
a) Ijin Prinsip
Ijin prinsip dikeluarkan oleh pemerintah daerah dimana usaha galangan kapal tersebut
akan di laksanakan. Dalam pengupayaan ijin prinsip ini terdapat beberapa persyaratan
yang harus dipenuhi, diantaranya:
Mengisi Formulir Permohonan bermaterai diketahui camat dan lurah, dengan dilampiri
salinan atas (dengan menunjukkan aslinya):
1. Surat pernyataan pemohon
2. Uraian Garis Besar Rencana Pembangunan / Proyek yang akan dibangun
3. Foto Copy KTP
4. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan Terbaru
5. Foto Copy NPWP untuk Perusahaan
6. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
7. Foto Copy Kartu Anggota REI/APERSI untuk Perumahan / Real Estate
8. Foto Copy Hak / Keterangan mengenai Status Tanah, berupa sertifikat (SHM/HGB),
Petok D atau Surat Keterangan dari Kepala Desa
b) Ijin Lokasi
Persyaratan untuk mendapatkan ijin lokasi galangan kapal adalah sebagai berikut:
Mengisi Formulir Permohonan bermaterai diketahui camat dan lurah, dengan dilampiri
dengan dilampiri salinan atas (dengan menunjukkan aslinya):
1. Uraian Garis Besar Rencana Pembangunan
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan Terbaru
4. Foto Copy NPWP untuk Perusahaan
5. Gambar Kasar / Sketsa rencana penggunaan tanah.
6. Pernyataan Kesanggupan akan memberi ganti rugi dan menyediakan tempat
penampungan bagi pemilik tanah / yang berhak atas tanah serta mematuhi semua
ketentuan yang telah / yang akan diadakan di wilayah Kabupaten Gresik
7. Foto Copy Surat Persetujuan BKPM (bagi perusahaan PMA/PMDN) / izin prinsip dari
instansi vertikal Departemen Teknis yang bersangkutan
8. Foto Copy Kartu Anggota REI/APERSI untuk perumahan / real estate
9. Ijin Prinsip
c) Ijin Tata Ruang (Site Plan)
Persyaratan untuk mendapatkan ijin tata ruang galangan kapal adalah sebagai berikut:
Mengisi Formulir Permohonan bermaterai diketahui camat dan lurah, dengan dilampiri
dengan dilampiri salinan atas (dengan menunjukkan aslinya):
1. Foto Copy PBB Tahun Terakhir
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy Bukti atas Tanah
4. Izin Prinsip
5. Izin Lokasi
6. Foto Copy NPWP untuk Perusahaan / Industri
7. Gambar Situasi (Layout Plan)
8. Foto Copy IMB apabila permohonan tersebut untuk / Penambahan perubahan
bangunan
9. Surat Kuasa apabila pengurusannya diserahkan orang lain
d) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
Persyaratan untuk mendapatkan ijin mendirikan bangunan (IMB) galangan kapal adalah
sebagai berikut:
Mengisi Formulir Permohonan bermaterai diketahui camat dan lurah, dengan dilampiri
dengan dilampiri salinan atas (dengan menunjukkan aslinya):
1. Foto Copy Bukti Hak atas Tanah
2. Foto Copy KTP
3. Surat Persetujuan Tetangga
4. Gambar Situasi dan Konstruksi (Layout Plan)
5. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
6. Foto Copy Pelunasan PBB Tahun terakhir
7. Foto Copy IMB Apabila permohonan tersebut untuk perluasan / penambahan /
perubahan bangunan
8. Surat Kuasa apabila pengurusannya diserahkan orang lain
e) Ijin Gangguan (HO)
Persyaratan untuk mendapatkan ijin gangguan (HO) galangan kapal adalah sebagai
berikut:
Mengisi Formulir Permohonan bermaterai diketahui camat dan lurah, dengan dilampiri
dengan dilampiri salinan atas (dengan menunjukkan aslinya):
1. Foto Copy KTP
2. Foto Copy NPWP
3. Surat Persetujuan Tetangga / Surat Keterangan yang diketahui oleh Camat Setempat
4. Foto Copy IMB
5. Foto Copy Izin Lokasi
6. Gambar Situasi (Layout Bangunan)
7. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan
8. Foto Copy Surat Tanah
9. Foto Copy Bukti Pembayaran PBB tahun terakhir
10. Foto Copy Izin Industri
11. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
f) Ijin Usaha Tetap (IUT) / Ijin Usaha Industri (IUI)
Persyaratan untuk mendapatkan ijin gangguan (HO) galangan kapal adalah sebagai
berikut:
Mengisi Formulir Permohonan bermaterai diketahui camat dan lurah, dengan dilampiri
dengan dilampiri salinan atas (dengan menunjukkan aslinya):
1. Foto Copy KTP
2. Foto Copy NPWP
3. Surat Persetujuan Tetangga / Surat Keterangan yang diketahui oleh Camat Setempat
4. Foto Copy IMB
5. Foto Copy Izin Lokasi
6. Gambar Situasi (Layout Bangunan)
7. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan
8. Foto Copy Surat Tanah
9. Foto Copy Bukti Pembayaran PBB tahun terakhir
10. Foto Copy Izin Industri
11. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Gambar 10.2 Prosedur Pengurusan Ijin
Investor’s Application
BKPM
PMA Approval
Indonesian Notary
Tax Reg Code No.(NPWP)
Min. Of Justice and HR
Article of Association
Investor’s Application
BKPM
PMA Approval
Indonesian Notary
Tax Reg Code No.(NPWP)
Min. Of Justice and HR
Article of Association
BKPM: 1. APIT 2. RPTKA 3. Custom Approval for
capital goods 4. Custom Approval for
raw material
Municipality level: 1. Local Permit 2. Land title 3. IMB 4. HO/UUG 5. etc.
BKPM (permanent Business Licence / IUT)
top related