lakip ditjen hubla 2015
Post on 01-Feb-2017
258 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Pela as,
KATA PENGANTAR
Dalam rangka penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan berbagai peraturan pelaksanaannya serta menindaklanjuti
pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap tingkatan organisasi instansi
diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
serta melaporkan capaian sasaran pembangunan atau pencapaian sasaran-sasaran
strategis di tingkat itu, sebagai pertanggungjawaban atas terwujudnya hash-hashl
(outcome) pemerintahan dan pembangunan balk dan i sisi keuangan maupun
a kuntabilitas instansi.
Sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan agar lebih berdaya
guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta untuk mewujudkan good
governance, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja,
dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan dimana
setiap unit Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Perhubungan wajib untuk
menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2015 ini
disusun dengan maksud sebagai salah satu perwujudan pertanggungjawaban atas
hash l pelaksanaan tugas dalam Tahun 2015 yang berisi gambaran serta penilaian
secara menyeluruh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut. Diharapkan dengan telah disusunnya Laporan ini, akan
bermanfaat dan dapat memberikan umpan balik (feedback) bagi pimpinan Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut dalam pengambilan keputusan lebih lanjut.
Jakarta, 2016
DIREKTUR JENDE SeJBUNGAN LAUT
DR. UMA ARIS, SH, MM, MH Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19630220 198903 1 001
iii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar .................................................................................................. i
Daftar Isi .............................................................................................................. iii
BAB I Pendahuluan ...................................................................................... I – 11.1 Latar Belakang ......................................................................... I – 1
1.2 Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Ditjen
Hubla ........................................................................................ I – 4
1.3 Sumber Daya Manusia …………………………………………. I – 16
1.4 Isu Strategis dan Permasalahan yang di Hadapi ……………. I – 17
1.5 Sistematika Laporan ................................................................ I – 19
BAB II PERENCANAAN KINERJA DIREKTORAT JENDERALPERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2015 ……………………………….. II – 12.1 Rencana Kinerja …………………………………………………. II – 1
2.1.1 Rencana Kinerja Tahunan Ditjen Hubla Tahun 2015 II – 1
2.2 Perjanjian Kinerja ..................................................................... II – 6
2.2.1 Perjanjian Kinerja tahun 2015 ....................................... II – 7
2.3 APBN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahu 2015 ..… II – 12
2.3.1 Perbandingan Alokasi Pagu DIPA Awal dengan Pagu
DIPA Akhir Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Tahun 2015 ……………………………………………… II – 12
2.3.2 Kegiatan APBN Perubahan (Dana Optimalisasi) Tahun
2015 ………………………………………………………. II – 12
2.4 Alokasi Anggaran APBN Pada Masing-Masing Kegiatan
Tahun 2014 ………………………………… …………………… II – 13
2.5.1 Alokasi Anggaran Pada Masing-masing Kegiatan
Tahun 2015 …………………………………………….. II – 13
2.5 Kegiatan-Kegiatan Prioritas Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut Tahun 2015 ……………………………………………….. II-13
iv
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DITJEN HUBLA ……………………… III-13.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 ….. III-1
3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2015 ……. ……. III-3
3.3 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2015 …………………....... III-14
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka
Menengah (Renstra) ………………………………………….. III-59
3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ……………….. III-59
3.6 Kontribusi Terhadap Capaian IKU Sekretariat Jenderal …... III-59
3.7 Realisasi Anggaran …………………………………………….. III-70
BAB IV PENUTUP .......................................................................................... IV-14.1 Kesimpulan …………………………………………………….. IV-1
4.2 Langkah Kedepan …………………………………………….. IV-3
LampiranPenetapan Kinerja Tahun 2015
v
Daftar Tabel
3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014
.............................................................................. 3
3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun
2010-2014 ..................................................................... 37
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka
Menengah (Renstra) ………………………………………. 106
3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ………….. 112
3.5 Kontribusi Terhadap Capaian IKU Sekretariat Jenderal 112
3.6 Perbandingan Alokasi Pagu DIPA Awal dengan PaguDIPA Akhir Ditjen Hubla Tahun 2014
113
3.7 Kegiatan APBN Perubahan (Dana Optimalisasi) Tahun2014 114
3.8 Alokasi Anggaran Pada Masing-masing KegiatanTahun 2014………………………………………………. 114
Direktorat Jenderal Perhubungan LautI - 1
1.1 LATAR BELAKANG
Pertanggungjawaban kegiatan pemerintahan dan pembangunan di masa datang
yang lalu lebih difokuskan pada pertanggungjawaban keuangan. Pengalaman
menunjukkan bahwa banyak kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang
pertanggungjawaban keuangannya diterima tanpa syarat, ternyata di kemudian hari hal-
hal yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya, baik dilihat dari hasil
maupun dampak dari kegiatan tersebut. Menyadari kekeliruan dimasa yang lalu dan
dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan agar lebih berdaya guna,
berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai upaya mewujudkan good
governance, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah.
Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 telag
diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan
Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan dimana setiap unit
Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Perhubungan wajib untuk menyampaikan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan juga telah diterbitkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 disusun sebagai gambaran
tolak ukur keberhasilan/kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2015. Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada dasamya mencoba
mengkomunikasikan pencapaian kinerja dikaitkan dengan sejauh mana organisasi telah
melakukan upaya-upaya stratejik dan operasional di dalam mencapai tujuan/sasaran
stratejiknya dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan. Visi dan
misi organisasi serta tujuan stratejik organisasi telah diformalkan di dalam suatu
Rencana Strategis yang memiliki rentang waktu 5 tahun. Kemudian untuk capaian yang
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Bab I P e n d a h u l u
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut I - 2
harus dipenuhi setiap tahunnya dalam periode 5 tahun tersebut, di dalam Rencana
Strategis ditetapkan sejumlah Sasaran Strategis. Pemenuhan atas sasaran stratejik ini
setiap tahunnya akan berakumulasi pada pencapaian tujuan stratejik organisasi di akhir
tahun kelima. Alur pikimya adalah apabila tujuan stratejik organisasi telah dipenuhi maka
organisasi tersebut dapat dipersiapkan telah memenuhi visi dan misinya.
Dasar Hukum Pelaksanaan LAKIP adalah sebagai berikut:
1. Undang Undang Nomor. 28/1999: Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka
Panjang Nasional 2005 – 2025;
3. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional serta berbagai peraturan perundangan lainnya dan
berbagai peraturan turunannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang penyusunan rencana kerja
dan anggaran kementerian/lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan ini mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah
menyusun suatu laporan keuangan dan laporan kinerja yang terintegrasi dengan
berbagai sistem manajemen pemerintahan lainnya;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)
Peraturan ini mengamanatkan Kementerian PAN dan RB untuk mengoordinasikan
pelaksanaannya di berbagai instansi pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tetang Organisasi Kementrian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tetang Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Intansi Pemerintah
12. Inpres No. 5/2004: Percepatan Pemberantasan Korupsi;
Inpres ini mengamanatkan Kementerian PAN dan RB untuk mengkoordinasikan
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Bab I P e n d a h u l u
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut I - 3
pelaksanaannya di berbagai instansi pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor PER/ 09/M.PAN/5/2007 tetang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama Dilingkungan instasi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
Pedoman ini dapat dipergunakan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah
dalam menyusun dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi yang bersangkutan.
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2010 tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 1134 Tahun 2012;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2012 tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkunga Kemetrian Perhubungan;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan
Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementrian Perhubungan;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 11 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 12 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2014 tentang Pedoman
Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Bab I P e n d a h u l u
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut I - 4
Perhubungan;
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementrian Perhubungan
25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 430 Tahun 2015 tentang Rencana
Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019;
26. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Nomor 5
tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencanaan Strategis
Kementrian/ Lembaga (Renstra K/L) 2015 – 2019.
1.2. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DITJEN HUBLABerdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 60 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan PM No. 68 tahun 2013, struktur organisasi Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut digambarkan sebagai berikut:
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT(KM. 60 TAHUN 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
PM No. 68 tahun 2013)
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Bab I P e n d a h u l u a n
Direktorat Jenderal Perhubungan LautI - 5
1.2.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut setelah Reformasi Kelembagaan
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUTKM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
PM.68 Tahun 2013.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Bab I P e n d a h u l u a n
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut I - 6
1.2.2 Struktur Organisasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
STRUKTUR ORGANISASIKANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
1.2.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Ditjen Hubla
a. Tugas Pokok Ditjen HublaBerdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 60 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah
dengan PM 68 Tahun 2013, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
menyelenggarakan sebagian tugas pokok Kementerian Perhubungan, dan
merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perhubungan laut
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
b. Fungsi Ditjen Hubla1) Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Perhubungan di bidang lalu lintas
dan angkutan laut, pelabuhan dan pengerukan, perkapalan dan kepelautan,
kenavigasian serta kesatuan penjagaan laut dan pantai;
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Bab I P e n d a h u l u
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut I - 7
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan laut, pelabuhan dan
pengerukan, perkapalan dan kepelautan, kenavigasian serta kesatuan penjagaan
laut dan pantai;
3) Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang
perhubungan laut:
4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
c. Susunan Organisasi Ditjen HublaDirektorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri dari :
1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
3) Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan;
4) Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;
5) Direktorat Kenavigasian;
6) Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
a) Tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan LautMemberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di
lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
b) Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut1) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana dan program, statistik
serta bimbingan pelaksanaan program organisasi, sistem dan prosedur
kerja;
2) Pengelolaan urusan keuangan dan inventarisasi kekayaan milik negara;
3) Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian
pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unit serta pelaksanaan
hubungan kerjasama luar negeri dan hubungan masyarakat;
4) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan pengelolaan
perlengkapan serta urusan kepegawaian.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Bab I P e n d a h u l u
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut I - 8
5) Penelaahan, evaluasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut
hasil pemeriksaan fungsional dan laporan masyarakat.
c) Susunan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan LautSekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri dari:
a. Bagian Perencanaan;
b. Bagian Keuangan;
c. Bagian Hukum;
d. Bagian Kepegawaian dan Umum.
a. Bagian Perencanaan
1) Tugas Bagian PerencanaanBagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran,
perumusan kebijakan, penataan organisasi dan tata laksana serta
evaluasi dan pelaporan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
2) Fungsi Bagian Perencanaana. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana,
perumusan bahan kebijakan, pengumpulan dan pengolahan data
dan informasi, hubungan antar lembaga, penyusunan pedoman,
standar dan rencana usaha kemitraan;
b. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program
dan anggaran, rancangan rencana kerja (RENJA), rencana kerja
dan anggaran (RKA), konsep dokumen pelaksanaan anggaran,
serta penyusunan program kerja sama teknik dan pinjaman/hibah
luar negeri.
c. Pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan dan penataan
organisasi dan tata laksana, penyiapan bahan koordinasi
kebijakan dan penetapan tarif, penyusunan rencana dan evaluasi
kinerja serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
program di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Bab I P e n d a h u l u
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut I - 9
b. Bagian Keuangan
1) Tugas Bagian Keuangan
Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
keuangan dan inventarisasi barang inventaris milik/kekayaan negara di
lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
2) Fungsi Bagian Keuangana. Pelaksanaan penyiapan proses pengesahan konsep dokumen
pelaksanaan anggaran menjadi dokumen pelaksanaan anggaran,
penyusunan rencana dan administrasi pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja, revisi anggaran dan pemantauan
anggaran serta penyiapan petunjuk pelaksanaan anggaran;
b. Pelaksanaan dan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan
dan tata usaha keuangan, pemantauan, penilaian dan penyusunan
laporan realisasi anggaran dan neraca, serta tindak lanjut
penyelesaian temuan dan pemantauan laporan hasil pemeriksaan
aparat pengawas;
c. Pelaksanaan verifikasi, pembukuan dan perhitungan anggaran,
penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan administrasi
perlengkapan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan (TP) dan
tuntutan ganti rugi (TGR).
c. Bagian Hukum
1) Tugas Bagian HukumBagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan telaahan
hukum dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan,
pelaksanaan bantuan dan penyuluhan hukum serta urusan kerjasama
luar negeri dan hubungan masyarakat.
2) Fungsi Bagian Hukuma. Penyiapan telahaan dan penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan;
b. Pelaksanaan bantuan hukum dan penyuluhan peraturan
perundang-undangan serta dokumentasi hukum;
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Bab I P e n d a h u l u
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut I - 10
c. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan penyiapan bahan
pertimbangan urusan kerjasama luar negeri di bidang
perhubungan laut.
d. Bagian Kepegawaian dan Umum
1) Tugas Bagian Kepegawaian dan Umum
Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan
urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga di lingkungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
2) Fungsi Bagian Kepegawaian dan Umum
a. Penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan karir pegawai
dan pengelolaan basis data kepegawaian serta analisis
kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai;
b. Pelaksanaan urusan mutasi, kesejahteraan dan disiplin pegawai;
c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan
keprotokolan.
2) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
a) Tugas Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan
prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas dan
angkutan laut dalam negeri, luar negeri, angkutan laut khusus, pengembangan
usaha angkutan laut serta pengembangan sistem dan informasi angkutan laut.
b) Fungsi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang tarif angkutan laut, angkutan laut
dalam negeri dan luar negeri, angkutan laut khusus, pengembangan usaha
angkutan laut dan penunjang angkutan laut, pengembangan sistem dan
informasi angkutan laut;
b. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang tarif
angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, angkutan laut khusus,
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Bab I P e n d a h u l u
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut I - 11
pengembangan usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut,
pengembangan sistem dan informasi angkutan laut;
c. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang tarif
angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, angkutan laut khusus,
pengembangan usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut,
pengembangan sistem dan informasi angkutan laut;
d. Penyiapan pemberian perijinan penyelenggaraan usaha pelayaran antar
propinsi dan atau internasional dan ijin operasi angkutan laut khusus serta
penetapan syarat bendera kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia
dan persyaratan agen umum dan perwakikan perusahaan pelayaran asing;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tarif angkutan laut dalam
negeri dan luar negeri, angkutan laut khusus, pengembangan usaha angkutan
laut dan penunjang angkutan laut, pengembangan sistem dan informasi
angkutan laut;
f. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.
3) Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan
a) Tugas Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan
Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan
prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang
pengembangan pelabuhan dan perancangan fasilitas pelabuhan, pengerukan
dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, bimbingan pelayanan jasa dan
operasional pelabuhan.
b) Fungsi Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan pelabuhan dan
perancangan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan
dan penundaan kapal, bimbingan pelayanan jasa dan operasional
pelabuhan;
b. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang
pengembangan pelabuhan dan perancangan fasilitas pelabuhan,
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Bab I P e n d a h u l u
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut I - 12
pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, bimbingan
pelayanan jasa dan operasional pelabuhan;
c. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang
pengembangan pelabuhan dan perancangan fasilitas pelabuhan,
pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, bimbingan
pelayanan jasa dan operasional pelabuhan;
d. Penyiapan pemberian perijinan dan standarisasi penyelenggaraan
pengembangan pelabuhan dan perancangan fasilitas pelabuhan,
pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, bimbingan
pelayanan jasa dan operasional pelabuhan;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pelabuhan
dan perancangan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi,
pemanduan dan penundaan kapal, bimbingan pelayanan jasa dan
operasional pelabuhan;
f. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.
4) Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
a) Tugas Direktorat Perkapalan dan KepelautanDirektorat perkapalan dan Kepelautan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan
prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan
kapal, pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal, nautis, teknis dan radio
kapal, pencemaran dan manajemen keselamatan kapal dan kepelautan.
b) Fungsi Direktorat Perkapalan dan Kepelautana. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rancang bangun dan kelaikan
kapal, pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal, nautis, teknis dan
radio kapal, pencemaran dan manajemen keselamatan kapal, pembersihan
tangki kapal (Tank Cleaning), perbaikan dan pemeliharan (Flooting and
Running Repair) kapal, penetapan standar, pengujian dan sertifikasi
kepelautan;
b. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang
rancang bangun dan kelaikan kapal, pengukuran, pendaftaran dan
kebangsaan kapal, nautis, teknis dan radio kapal, pencemaran dan
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Bab I P e n d a h u l u
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut I - 13
manajemen keselamatan kapal, pembersihan tangki kapal (Tank Cleaning),
perbaikan dan pemeliharan (Flooting and Running Repair) kapal, penetapan
standar, pengujian dan sertifikasi kepelautan;
c. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang rancang
bangun dan kelaikan kapal, pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal,
nautis, teknis dan radio kapal, pencemaran dan manajemen keselamatan
kapal, pembersihan tangki kapal (Tank Cleaning), perbaikan dan pemeliharan
(Flooting and Running Repair) kapal, penetapan standar, pengujian dan
sertifikasi kepelautan;
d. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal,
kepelautan, manajemen keselamatan kapal (ISM Code), surat ukur kapal dan
surat tanda kebangsaan kapal dalam rangka penyelenggaraan kelaiklautan
kapal dan daftar riwayat kapal (Continuous Synopsis Record);
e. Pengesahan gambar rancang bangun kapal, perhitungan stabilitas kapal,
lambung timbul kapal, daftar ukur kapal, pencegahan pencemaran kapal,
program lembaga pendidikan dan pelatihan kepelautan, sertifikat kepelautan
dan panduan muatan dalam rangka pemenuhan persyaratan kelaiklautan
kapal;
f. Penerbitan surat persetujuan penggunaan/penggantian nama kapal, surat
penetapan, tanda panggilan (call sign) kapal, surat keterangan status hukum
kapal dan surat keterangan penghapusan kapal dari pendaftaran;
g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun kapal dan
sertifikasi kapal, standar pengujian dan sertifikasi kepelautan, pengawakan
kapal dan dokumen pelaut, keselamatan kapal dan manajemen keselamatan
kapal, pengukuran dan surat ukur kapal, pendaftaran dan tanda kebangsaan
kapal, jaminan ganti rugi pencemaran laut oleh minyak dari kapal;
h. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.
5) Direktorat Kenavigasian
a) Tugas Direktorat KenavigasianDirektorat Kenavigasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta
bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perambuan,
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Bab I P e n d a h u l u
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut I - 14
telekomunikasi pelayaran, kapal negara, pangkalan kenavigasian serta sarana
dan prasarana kenavigasian.
b) Fungsi Direktorat Kenavigasiana. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perambuan, telekomunikasi
pelayaran, kapal negara dan pangkalan kenavigasian, sarana dan
prasarana kenavigasian;
b. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang
perambuan, telekomunikasi pelayaran, kapal negara dan pangkalan
kenavigasian, sarana dan prasarana kenavigasian;
c. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang
perambuan, telekomunikasi pelayaran, kapal negara dan pangkalan
kenavigasian, sarana dan prasarana kenavigasian;
d. Penyiapan pemberian perijinan dan pelayanan dalam penyelenggaraan
perambuan dan telekomunikasi pelayaran;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perambuan, telekomunikasi
pelayaran, kapal negara dan pangkalan kenavigasian, sarana dan
prasarana kenavigasian;
f. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tanggaDirektorat.
6) Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
a) Tugas Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan PantaiDirektorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman,
kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang
patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidikan pegawai
negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah
air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai.
b) Fungsi Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantaia. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang patroli dan pengamanan,
pengawasan keselamatan dan penyidikan pegawai negeri sipil, tertib
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Bab I P e n d a h u l u
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut I - 15
pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan
prasarana penjagaan laut dan pantai;
b. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang
patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidikan
pegawai negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan
pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai;
c. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang patroli
dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidikan pegawai
negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan
bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai;
d. Penyiapan pelaksanaan di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan
keselamatan dan penyidikan pegawai negeri sipil, tertib pelayaran,
penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana
penjagaan laut dan pantai;
e. Pembinaan teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
serta penyusunan dan pemberian kualifikasi teknis sumber daya manusia
di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan
penyidikan pegawai negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah
dan pekerjaan bawah air dan pemberian perijinan;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan,
pengawasan keselamatan dan penyidikan pegawai negeri sipil, tertib
pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan
prasarana penjagaan laut dan pantai;
g. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga
Direktorat.
7) Tugas dan Fungsi kelembagaan baru di lingkungan Ditjen Hubla
a) Otoritas Pelabuhan
Otoritas Pelabuhan mempunyai Fungsi sebagai pengaturan dan pembinaan,
pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan
secara komersial dengan beberapa tugas sebagai berikut:
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Bab I P e n d a h u l u
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut I - 16
b) Syahbandar
Syahbandar mempunyai Fungsi sebagai pelaksanaan, pengawasan dan
penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan
perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan dengan beberapa tugas sebagai
berikut:
c) Unit Penyelenggara Pelabuhan
Unit Penyelenggara Pelabuhan mempunyai Fungsi sebagai Pengaturan,
pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian
pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan
secara komersial
d) Sea and Coast Guard
Sea and Coast Guard mempunyai Fungsi sebagai Penjagaan dan penegakan
peraturan perundang-undangan di laut dan pantai
1.3 SUMBER DAYA MANUSIA
Jumlah Sumber Daya Manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
pada Tahun 2015 yaitu 15.808 pegawai. Adapun Rekapitulasi pegawai dapat
dikelompokan sebagai berikut :
1) Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan:
No Pendidikan Jumlah Pegawai1. S3 22. Spesialis 453. S2 5594. S1 3.1615. D4 1716. D3 1.4697. D2 328. D1 1009. SLTA 9.15210 SLTP 80811. SD 309
TOTAL 15.808
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Bab I P e n d a h u l u
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut I - 17
2) Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan:
No Golongan Jumlah Pegawai1. IV/e 12. IV/d 53. IV/c 164. IV/b 675. IV/a 2666. III/d 9927. III/c 1.3908. III/b 3.4489. III/a 2.33010 II/d 2.14911. II/c 1.71912. II/b 2.47813. II/a 89814. I/d 3215. I/c 1316. I/b 117. I/a 3
TOTAL 15.808
1.4 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
1.4.1 Peningkatan Pelayanan, Peningkatan Keselamatan Pelayaran dan PercepatanPembangunan Infrastruktur
Permasalahan utama yang menjadi isu strategis di dalam logistik nasional
selama ini salah satunya adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat,
peningkatan keselamatan pelayaran dan percepatan pembangunan infrastruktur di
sub sektor Transportasi Laut. Pada tahun 2015 ini terdapat beberapa program yang
disusun sebagai upaya menghadapi isu-isu tersebut, antara lain:
a. Penyederhanaan standar operasional dan prosedur SOP khususnya perijinan
pelayanan public melalui efisiensi waktu dan efektivitas prosedur;
b. Pembuatan sistem aplikasi perijinan, contoh : penerbitan SPB on-line;
c. Pembangunan Sarana Keselamatan pelayaran, contoh: Kapal patroli, Kapal
Kenavigasian
d. Peningkatan Pelayaran Perintis melalui program tol laut, contoh: Pembangunan
kapal-kapal perintis
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Bab I P e n d a h u l u
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut I - 18
e. Percepatan Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelabuhan
f. Penyusunan Studi-studi dalam rangka perencanaan pembangunan infrastruktur
transportasi laut.
g. Perbaikan layanan, ketertiban, kebersihan, keamanan di seluruh UPT Ditjen
Perhubungan Laut
1.4.2 Organisasi
Selain permasalahan tersebut di atas yang merupakan isu strategis adalah
masih adanya tumpang tindih pelaksanaan kegiatan/pekerjaan dan masih adanya
pekerjaan yang belum masuk di dalam tugas pokok dan fungsi di KM. 60 Tahun 2010
tentang Organisasi dan tata Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan
khususnya layanan pengadaan, Reformasi Birokrasi dan pengaduan masyarakat.
Oleh karena itu, pada akhir tahun 2015 telah dilakukan revisi KM 60 Tahun 2010
untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan terbitnya Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan. Adapun implementasi dari terbitnya peraturan tersebut di
dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, antara lain:
a. Penambahan Eselonisasi pada unit kerja Bagian di bawah Sekretariat
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
b. Revisi Nomenklatur pada Direktorat, Subdirektorat Teknis, Seksi, Bagian dan
Sub Bagian.
c. Revisi Tugas dan Fungsi pada Tiap-tiap Bagian dan Direktorat
d. Pembentukan Badan Layanan Usaha (BLU) pada Direktorat Pelabuhan dan
Pengerukan serta Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
1.5 SISTEMATIKA LAPORAN
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Perencanaan Kinerja
Bab III : Akuntabilitas Kinerja
Bab IV : Penutup
II - 1
2. 1 RENCANA KINERJA
Pada RENSTRA Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebelum direview, Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran, 11 (sebelas) Sasaran
Strategis dan 31 (tiga puluh satu) Indikator Kinerja yang memiliki target-target capaian
kinerjanya, baik dalam rentang lima tahun (2015 – 2019) maupun yang bersifat tahunan.
Untuk mencapai target-target yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Ditjen Hubla
tahun 2015 – 2019, maka telah disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang berisi
serangkaian target yang hendak dicapai seperti pada tabel berikut:
Tabel 2.1.1 Rencana Kinerja Tahunan Ditjen Hubla Tahun 2015
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
( 1 ) ( 2 ) ( 3 )
S A S A R A N ( I )KESELAMATAN DAN KEAMANAN
Sasaran Strategis ( 1 )
1. Menurunnya AngkaKecelakaan TransportasiLaut
1) Rasio Kejadian Kecelakaan TransportasiLaut
0,972Ratio Kejadian
Kecelakaan (JumlahKejadian Kecelakaan/
10.000 Freight)
2) Jumlah Sarana dan PrasaranaKeselamatan Transportasi Laut
a. Jumlah Pembangunan SBNP 206 Unit
b. Tingkat Kecukupan SBNP 82 %
c. Tingkat Keandalan SBNP 98 %
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
II - 2
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
( 1 ) ( 2 ) ( 3 )
d. Jumlah Pembangunan dan UpgradeGMDSS
23 Unit
e. Jumlah Pembangunan dan UpgradeVTS
6 Unit
f. Jumlah Pembangunan/ Lanjutan/Penyelesaian Kapal Patroli
77 Unit
- Pembangunan Baru Kapal Patroli 38 Unit
- Lanjutan Pembangunan KapalPatroli
- Unit
- Penyelesaian PembangunanKapal Patroli
39 Unit
g. Jumlah Pembangunan/ Lanjutan/Penyelesaian Kapal Kenavigasian
10 Unit
- Pembangunan Baru KapalNegara Kenavigasian
10 Unit
- Lanjutan Pembangunan KapalNegara Kenavigasian
-
- Penyelesaian PembangunanKapal Negara Kenavigasian
-
3) Jumlah Pedoman/ Standar Keselamatandan Keamanan Transportasi Laut
11 Dokumen
Sasaran Strategis ( 2 )
2. Menurunnya JumlahGangguan KeamananDalam PenyelenggaraanTransportasi Laut
4) Jumlah Gangguan Keamanan PadaPelayanan Jasa Transportasi Laut (padakapal)
7
Kejadian/ Tahun
5) Jumlah Kapal yang Telah MemilikiSertifikat ISPS (International Ship AndPort Facility Security)
1,572 Kapal
6) Jumlah Pelabuhan yang Telah MemilikiSertifikat ISPS (International Ship AndPort Facility Security)
370 Lokasi
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
II - 3
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
( 1 ) ( 2 ) ( 3 )
S A S A R A N ( II )PELAYANAN
Sasaran Strategis ( 3 )
3. Meningkatnya KinerjaPelayanan 7) Kinerja Pelayanan Transportasi Laut
- Pencapaian Waiting Time (WT) 43,40 %
- Pencapaianan Approach Time (AT) 48,90 %
- Pencapaian Effective Time (ET/BT) 71,80 %
8) Jumlah Pedoman Standar PelayananSarana dan Prasarana Transportasi Laut
6 Dokumen
Sasaran Strategis ( 4 )
4. TerpenuhinyaKebutuhan JumlahSDM Transportasi LautSesuai Kompetensi
9) Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)Transportasi Laut Bersertifikat (AparaturTeknis)
3.870 Orang
Sasaran Strategis ( 5 )
5. Meningkatnya KinerjaDirektorat JenderalPerhubungan LautDalam MewujudkanGood Governance
10) Nilai Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (AKIP)
86,24
11) Prosentase Penyerapan Anggaran 87,14 %
12) Nilai Barang Milik Negara (BMN) Rp.46,047,331,883,767
13) Jumlah Pendapatan Negara BukanPajak (PNBP)
Rp.620,986,332,124
14) Jumlah Penyederhanaan Perijinan 6 Jenis Perijinan
15) Jumlah Dokumen yang Disusun untukMemenuhi Kebutuhan Administrasi danTeknis
6 Dokumen
Sasaran Strategis ( 6 )
6. MeningkatnyaPenetapan Dan KualitasRegulasi DalamImplementasi KebijakanBidang Transportasi
16) Jumlah Rancangan dan Peraturanyang Ditetapkan
14 Peraturan
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
II - 4
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
( 1 ) ( 2 ) ( 3 )
Laut
Sasaran Strategis ( 7 )
7. Menurunnya Emisi GasRumah Kaca (RAN-GRK) DanMeningkatnyaPenerapan TeknologiRamah LingkunganPada Transportasi Laut
17) Jumlah Penurunan Emisi Gas RumahKaca
0,336 Juta tonCO2e
18) Jumlah Sarana yang MenerapkanTeknologi Ramah Lingkungan
14 Unit
19) Jumlah Prasarana yang TelahMenerapkan Konsep RamahLingkungan
- SBNP Solar Cell 2.475 Unit
Sasaran Strategis ( 8 )
8. Meningkatnya UpayaPerlindunganLingkungan Maritim
20) Rasio Penanggulangan TumpahanMinyak yang Berpotensi MenimbulkanPencemaran dari Kegiatan Pelayaran
100 %
21) Jumlah Kegiatan Terkait PerlindunganLingkungan Maritim
5 Laporan
22) Jumlah Sertifikat yang DiterbitkanTerkait Perlindungan LingkunganMaritim
4.100 Sertifikat
S A S A R A N ( III )KAPASITAS TRANSPORTASI
Sasaran Strategis ( 9 )
9. Meningkatnya KapasitasSarana Dan PrasaranaTransportasi Laut UntukMengurangi BacklogMaupun Bottleneck
23) Jumlah Rute Angkutan Laut Tetap danTeratur untuk Mendukung Tol Laut
5 Rute
24) Jumlah Pembangunan/ Lanjutan/Penyelesaian/ PengembanganPelabuhan Laut Non Komersial
306 Pelabuhan
25) Jumlah Pembangunan/ Lanjutan/Penyelesaian Armada Kapal NegaraAngkutan Laut Perintis
103 Kapal
- Pembangunan Baru Kapal NegaraAngkutan Laut Perintis
100 Kapal
- Lanjutan Pembangunan KapalNegara Angkutan Laut Perintis
-
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
II - 5
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
( 1 ) ( 2 ) ( 3 )
- Penyelesaian Pembangunan KapalNegara Angkutan Laut Perintis
3 Kapal
26) Jumlah Lokasi Pengerukan untukMemenuhi Persyaratan AlurPelayaran/Kolam Pelabuhan
13 Lokasi
27) Terselenggaranya KerjasamaPemerintah Swasta dalam PenyediaanInfrastruktur Transportasi Laut
2 Proyek
Sasaran Strategis ( 10 )
10. Meningkatnya ProduksiAngkutan PenumpangDan BarangTransportasi Laut
28) Jumlah Muatan Angkutan LautPenumpang
7.459.766Pnp/Tahun
- Perintis/Pelni PSO 5.345.461Pnp/Tahun
- Non Perintis/Pelni Non PSO 2.114.305Pnp/Tahun
29) Jumlah Muatan Angkutan Laut Barang 1.168.638.474Ton/Tahun
- Perintis/Pelni 408.363Ton/Tahun
- Swasta 1.168.230.111Ton/Tahun
30) Pangsa Muatan Angkutan Laut BarangLuar Negeri oleh Pelayaran Nasional
11,12 %
Sasaran Strategis ( 11 )
11. Meningkatnya LayananTransportasi Laut DiPerbatasan Negara,Pulau Terluar DanWilayah Non KomersialLainnya
31) Jumlah Rute Angkutan Laut Perintis 89 Rute
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
II - 6
2. 2 PERJANJIAN KINERJADalam rangka mengoperasionalkan Rencana Strategis, setiap tahunnya Perencanaan
Strategik dituangkan dalam suatu Perjanjian Kinerja Tahunan (Performance Contract).
Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan stratejik,
yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun
mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (key performance
indicators) yang relevan. Indikator dimaksud meliputi indikator-indikator pencapaian sasaran
dan indikator kinerja kegiatan. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur yang digunakan
dalam menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk periode 1
(satu) tahun ke depan.
Untuk mewujudkan visi sebagaimana tercantum di dalam Rencana Strategis Ditjen
Hubla telah dirumuskan tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun
2015 – 2019 . Dengan mengacu kepada sasaran dan tujuan, tugas pokok dan fungsi serta
Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut, maka setiap tahun dilaksanakan beberapa kegiatan pembangunan
dinlingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta beberapa kegiatan yang strategis
dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan tertuang di dalam Perjanjian Kinerja
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Secara lebih rinci, Perjanjian Kinerja Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2015 (yang sudah ditandatangani antara
Menteri Perhubungan dengan Direktur Jenderal Perhubungan Laut) dapat dilihat pada tabel
Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2015 disusun
setelah DIPA Tahun 2016 ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh
Menteri Perhubungan dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang memuat Pernyataan
Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Adapan rincian Target Indikator Kinerja
Utama adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
II - 7
Tabel 2.2.1 Perjanjian Kinerja tahun 2015
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
( 1 ) ( 2 ) ( 3 )
S A S A R A N ( I )KESELAMATAN DAN KEAMANAN
Sasaran Strategis ( 1 )
1. Menurunnya AngkaKecelakaan TransportasiLaut
1) Rasio Kejadian Kecelakaan TransportasiLaut
0,972Ratio Kejadian
Kecelakaan (JumlahKejadian Kecelakaan/
10.000 Freight)
2) Jumlah Sarana dan PrasaranaKeselamatan Transportasi Laut
a. Jumlah Pembangunan SBNP 206 Unit
b. Tingkat Kecukupan SBNP 82 %
c. Tingkat Keandalan SBNP 98 %
d. Jumlah Pembangunan dan UpgradeGMDSS
23 Unit
e. Jumlah Pembangunan dan UpgradeVTS
6 Unit
f. Jumlah Pembangunan/ Lanjutan/Penyelesaian Kapal Patroli
77 Unit
- Pembangunan Baru Kapal Patroli 38 Unit
- Lanjutan Pembangunan KapalPatroli
-
- Penyelesaian PembanguanKapal Patroli
39 Unit
g. Jumlah Pembangunan/ Lanjutan/Penyelesaian Kapal Kenavigasian
10 Unit
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
II - 8
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
( 1 ) ( 2 ) ( 3 )
- Pembangunan Baru KapalNegara Kenavigasian
10 Unit
- Lanjutan Pembangunan KapalNegara Kenavigasian
-
- Penyelesaian PembangunanKapal Negara Kenavigasian
-
3) Jumlah Pedoman/ Standar Keselamatandan Keamanan Transportasi Laut
11 Dokumen
Sasaran Strategis ( 2 )
2. Menurunnya JumlahGangguan KeamananDalam PenyelenggaraanTransportasi Laut
4) Jumlah Gangguan Keamanan PadaPelayanan Jasa Transportasi Laut (padakapal)
7
Kejadian/ Tahun
5) Jumlah Kapal yang Telah MemilikiSertifikat ISPS (International Ship AndPort Facility Security)
1,572 Kapal
6) Jumlah Pelabuhan yang Telah MemilikiSertifikat ISPS (International Ship AndPort Facility Security)
370 Lokasi
S A S A R A N ( II )PELAYANAN
Sasaran Strategis ( 3 )
3. Meningkatnya KinerjaPelayanan Sarana DanPrasarana TransportasiLaut
7) Kinerja Pelayanan Transportasi Laut
- Pencapaian Waiting Time (WT) 43,40 %
- Pencapaianan Approach Time (AT) 48,90 %
- Pencapaian Effective Time (ET/BT) 71,80 %
8) Jumlah Pedoman Standar PelayananSarana dan Prasarana Transportasi Laut
6 Dokumen
Sasaran Strategis ( 4 )
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
II - 9
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
( 1 ) ( 2 ) ( 3 )
4. TerpenuhinyaKebutuhan JumlahSDM Transportasi LautSesuai Kompentensi
9) Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)Transportasi Laut Bersertifikat (AparaturTeknis)
3.870 Orang
Sasaran Strategis ( 5 )
5. Meningkatnya KinerjaDirektorat JenderalPerhubungan LautDalam MewujudkanGood Governance
10) Nilai Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (AKIP)
86,24
11) Prosentase Penyerapan Anggaran 87,14 %
12) Nilai Barang Milik Negara (BMN) Rp.46,047,331,883,767
13) Jumlah Pendapatan Negara BukanPajak (PNBP)
Rp.620,986,332,124
14) Jumlah Penyederhanaan Perijinan 6 Jenis Perijinan
15) Jumlah Dokumen yang Disusun untukMemenuhi Kebutuhan Administrasi danTeknis
6 Dokumen
Sasaran Strategis ( 6 )
6. MeningkatnyaPenetapan Dan KualitasRegulasi DalamImplementasi KebijakanBidang TransportasiLaut
16) Jumlah Rancangan dan Peraturanyang Ditetapkan
14 Peraturan
Sasaran Strategis ( 7 )
7. Menurunnya Emisi GasRumah Kaca (RAN-GRK) DanMeningkatnyaPenerapan TeknologiRamah LingkunganPada Transportasi Laut
17) Jumlah Penurunan Emisi Gas RumahKaca
0,336 Juta tonCO2e
18) Jumlah Sarana yang MenerapkanTeknologi Ramah Lingkungan
14 Unit
19) Jumlah Prasarana yang TelahMenerapkan Konsep RamahLingkungan
- SBNP Solar Cell 2.475 Unit
Sasaran Strategis ( 8 )
8. Meningkatnya UpayaPerlindungan 20) Rasio Penanggulangan Tumpahan
Minyak yang Berpotensi Menimbulkan100 %
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
II - 10
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
( 1 ) ( 2 ) ( 3 )
Lingkungan Maritim Pencemaran dari Kegiatan Pelayaran
21) Jumlah Kegiatan Terkait PerlindunganLingkungan Maritim
5 Laporan
22) Jumlah Sertifikat yang DiterbitkanTerkait Perlindungan LingkunganMaritim
4.100 Sertifikat
S A S A R A N ( III )KAPASITAS TRANSPORTASI
Sasaran Strategis ( 9 )
9. Meningkatnya KapasitasSarana Dan PrasaranaTransportasi Laut UntukMengurangi BacklogMaupun Bottleneck
23) Jumlah Rute Angkutan Laut Tetap danTeratur untuk Mendukung Tol Laut
5 Rute
24) Jumlah Pembangunan/ Lanjutan/Penyelesaian/ PengembanganPelabuhan Laut Non Komersial
306 Pelabuhan
25) Jumlah Pembangunan/ Lanjutan/Penyelesaian Armada Kapal NegaraAngkutan Laut Perintis
103 Kapal
- Pembangunan Baru Kapal NegaraAngkutan Laut Perintis
100 Kapal
- Lanjutan Pembangunan KapalNegara Angkutan Laut Perintis
-
- Penyelesaian Pembangunan KapalNegara Angkutan Laut Perintis
3 Kapal
26) Jumlah Lokasi Pengerukan untukMemenuhi Persyaratan AlurPelayaran/Kolam Pelabuhan
13 Lokasi
27) Terselenggaranya KerjasamaPemerintah Swasta dalam PenyediaanInfrastruktur Transportasi Laut
2 Proyek
Sasaran Strategis ( 10 )
10. Meningkatnya ProduksiAngkutan PenumpangDan BarangTransportasi Laut
28) Jumlah Muatan Angkutan LautPenumpang
7.459.766Pnp/Tahun
- Perintis/Pelni PSO 5.345.461Pnp/Tahun
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
II - 11
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
( 1 ) ( 2 ) ( 3 )
- Non Perintis/Pelni Non PSO 2.114.305Pnp/Tahun
29) Jumlah Muatan Angkutan Laut Barang 1.168.638.474Ton/Tahun
- Perintis/Pelni 408.363Ton/Tahun
- Swasta 1.168.230.111Ton/Tahun
30) Pangsa Muatan Angkutan Laut BarangLuar Negeri oleh Pelayaran Nasional
11,12 %
Sasaran Strategis ( 11 )
11. Meningkatnya LayananTransportasi Laut DiPerbatasan Negara,Pulau Terluar DanWilayah Non KomersialLainnya
31) Jumlah Rute Angkutan Laut Perintis 89 Rute
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
II - 12
2. 3 APBN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2015Alokasi Pagu DIPA Awal dan Pagu DIPA-Revisi Tahun 2015 akan disampaikan
pada tabel di bawah ini:
Tabel 2.3.1 Perbandingan Alokasi Pagu DIPA Awal dengan Pagu DIPA AkhirDirektorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2015
NO URAIANPAGU AWAL
( Rp. 000 )PAGU AKHIR
( Rp. 000 )
1 Belanja Pegawai 1.507.863.000 1.579.767.963
2 Belanja Barang 4.433.963.000 4.426.017.293
3 Belanja Modal 16.901.122.000 16.837.170.761
TOTAL PAGU 22.842.956.017 22.842.956.017
TOTAL REALISASI - 14.476.148.069
TOTAL SISA DANA - 8.366.807.948
Adapun kegiatan penggunaan APBN Perubahan (Dana Optimalisasi) akan diuraikan pada
tabel berikut:
Tabel 2.3.2 Kegiatan APBN Perubahan (Dana Optimalisasi) Tahun 2015
No PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN( Rp. Juta)
Kegiatan Pengelolaan Dan Penyelanggaraan Kegiatan Pelabuhandan Pengerukan
1. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang LaluLintas dan Angkutan Laut
3.797.600
2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di BidangPelabuhan dan Pengerukan
4.000.000
3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di BidangKenavigasian
1.179.700
4. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di BidangPenjagaan Laut dan Pantai
2.314.200
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
II - 13
2. 4 ALOKASI ANGGARAN APBN PADA MASING-MASING KEGIATAN TAHUN2015
Selanjutnya sesuai Pagu Definitif bahwa alokasi anggaran Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut Tahun 2015 adalah sebesar Rp 17.824.812.035,- untuk sub sektor
Transportasi Laut adalah sebagai berikut :
Tabel 2.5.1 Alokasi Anggaran Pada Masing-masing Kegiatan Tahun 2015
NO KEGIATAN PAGU AWAL( Rp. 000,-)
PAGU AKHIIR( Rp. 000,-)
1 Dukungan Manajemen & DukunganTeknis Lainnya Ditjen Hubla
4.489.247.207 4.489.247.207
2 Pengelolaan dan PenyelenggaraanKegiatan di Bidang Lalu LintasAngkutan Laut
4.352.175.543 4.352.175.543
3 Pengelolaan dan PenyelenggaraanKegiatan di Bidang Pelabuhan danPengerukan
8.046.168.738 8.046.168.738
4 Pengelolaan dan PenyelenggaraanKegiatan di Bidang Perkapalan danKepelautan
137.220.547 137.220.547
5 Pengelolaan dan PenyelenggaraanKegiatan di Bidang Kenavigasian
3.101.870.690 3.101.870.690
6 Pengelolaan dan PenyelenggaraanKegiatan di Bidang Penjagaan Lautdan Pantai
2.716.273.292 2.716.273.292
T O T A L 17.824.812.035 17.824.812.035
2. 5 KEGIATAN-KEGIATAN PRIORITAS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGANLAUT TAHUN 2015
Beberapa kegiatan prioritas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang kegiatannya
dimonitor oleh Tim Kantor Staf Presiden (KSP) pada tahun 2015 yaitu:
Pembangunan Kapal Perintis dan Penumpang 10 (sepuluh) unit terdiri dari 7 (tujuh) Unit
Kapal Perintis Lanjutan, 2 (dua) unit Kapal Perintis baru dan 1 (satu) unit Kapal Khusus
Pengangkut ternak, antara lain:
Penyelenggaraan Pengembangan Konektivitas Logistik perternakan Pengelolaan dan
Penyelenggaraan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Terdapat 3 (tiga)
Pembangunan Kapal Perintis dan Penumpang dan Pembangunan Kapal Perintis
sebanyak 10 (sepuluh) Unit yang terdiri dari yaitu;
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
II - 14
a) Lanjutan Pembangunan 2 Unit Kapal Perintis ukuran 750 DWT;
b) Lanjutan Pembangunan 1 Unit Kapal Ternak kapasitas 500 ekor;
c) 6 unit kapal perintis ukuran 750 DWT;
d) 2 Unit Kapal perintis ukuran 500 DWT;
e) 2 Unit Kapal Perintis ukuran 200 DWT.
Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan Pengerukan,
terdapat Pembangunan Pembangunan Pelabuhan Barang/ Container (10 Unit), 2 lokasi
pelabuhan yang dibangun Lapangan Containernya yang terdiri dari, yaitu :
a) Pelabuhan Parlimbungan Ketek - operasional 2017;
b) Pelabuhan Kendal - operasional 2017 (Tahap I) (tidak dilaksanakan).
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 1
III - 1
3.1 CAPAIAN KINERJA
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan
suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan kelompok indikator kinerja kegiatan yang
berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampaknya. Penilaian
tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi
keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan yang dianggap penting dan
berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.
Untuk melakukan pengukuran kinerja diperlukan indikator kinerja, yang bersifat
kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau
tujuan yang ditetapkan. Karenanya indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat
dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja,
baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai
atau berfungsi.
Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan
didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan,
keluaran, hasil, manfaat dan dampak.
Pengukuran kinerja ini mencakup:
1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat
pencapaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
2. Tingkat Pencapaian Sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana
tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator sasaran yang telah ditetapkan
sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja. Pengukuranan tingkat
pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 2
III - 2
Dalam rangka penyempurnaan RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2015 –
2019, pada tahun 2015 Kementerian Perhubungan telah melakukan Review RENSTRA
Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019 yang ditetapkan dalam KP. 1134 Tahun 2012
tanggal 7 Desember 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor
KM. 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014.
Beberapa perubahan yang terdapat pada Review RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun
2015 – 2019 adalah Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perhubungan.
Kementerian Perhubungan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan
Kementerian Perhubungan yang meliputi Indikator Kinerja Utama yang terdapat pada seluruh
Unit Kerja Tingkat Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan yang tertuang pada
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pada tahun 2012 Peraturan tersebut
telah disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2012
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementarian Perhubungan
tanggal 28 Desember 2013.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga telah mereview RENSTRA Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2015 – 2019 sesuai perubahan yang terdapat pada
RENSTRA Kementerian Perhubungan. Beberapa perubahan yang terdapat pada Review
RENSTRA Ditjen Hubla Tahun 2015 – 2019 adalah Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. RENSTRA Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Tahun 2015 – 2019 direview setelah Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ditandatangani, sehingga perlu dilakukan penyesuaian
terhadap perubahan tersebut.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2015
dilakukan dengan cara melakukan analisis dan evaluasi terhadap pencapaian antara target
dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Selanjutnya dilakukan juga analisis
dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja beberapa tahun sebelumnya serta terhadap target
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat pada Tinjau Ulang RENSTRA Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut Tahun 2015 – 2019. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing
indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 3
3.2 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2015TABEL 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015
NO SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA SATUAN TARGET
REALISASI KINERJA TAHUN 2015 KINERJA(%) KET
TWI
TWII
TWIII
TWIV TOTAL
1 MeningkatnyaKeselamatanPelayaranTransportasi Laut
1) Rasio KejadianKecelakaanTransportasiLaut
Ratio KejadianKecelakaan
(JumlahKejadian
Kecelakaan/10.000 Freight)
0,972 1,581 1,694 1,615 1,382 1,382 57,87
2) Jumlah Saranadan PrasaranaKeselamatanTransportasiLaut
a. JumlahPembangunan SBNP
Unit 206 0 0 0 496 496 240,78
b. TingkatKecukupanSBNP
% 82 72 73 74 76 76 92,68 justifikasi
c. TingkatKeandalanSBNP
% 98 95 96 96 98 98 100 justifikasi
d. JumlahPembangunan danUpgrade
Unit 23 0 0 5 21 21 91,30
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 4
NO SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA SATUAN TARGET
REALISASI KINERJA TAHUN 2015 KINERJA(%) KET
TWI
TWII
TWIII
TWIV TOTAL
GMDSS
e. JumlahPembangunan danUpgradeVTS
Unit 6 0 0 1 5 5 83,33
f. JumlahPembangunan/ Lanjutan/Penyelesaian KapalPatroli
Unit 77 0 0 0 57 57 74,03
- PembagunanBaruKapalPatroli
Unit 38 0 0 0 18 18 47,37
- LanjutanPembangunanKapalPatroli
Unit - - - - - - -
- PenyelesaianPembanguanKapalPatroli
Unit 39 0 0 0 39 39 100
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 5
NO SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA SATUAN TARGET
REALISASI KINERJA TAHUN 2015 KINERJA(%) KET
TWI
TWII
TWIII
TWIV TOTAL
g. JumlahPembangunan/ Lanjutan/Penyelesaian KapalKenavigasian
Unit 10 0 0 0 0 15 150
- PembangunanBaruKapalNegaraKenavigasian
Unit 10 0 0 0 0 15 150
- LanjutanPembangunanKapalNegaraKenavigasian
Unit - - - - - - -
- PenyelesaianPembagunanKapalNegaraKenavigasian
Unit - - - - - - -
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 6
NO SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA SATUAN TARGET
REALISASI KINERJA TAHUN 2015 KINERJA(%) KET
TWI
TWII
TWIII
TWIV TOTAL
3) JumlahPedomanStandarKeselamatandan KeamananTransportasiLaut
Dokumen 11 1 2 2 11 11 100
2 MenurunnyaJumlahGangguanKeamananDalamPenyelenggaraanTransportasi Laut
4) JumlahGangguanKeamanan PadaPelayanan JasaTransportasiLaut (padakapal)
Kejadian/ Tahun 7 3 4 5 6 6 85,71
5) Jumlah Kapalyang TelahMemilikiSertifikat ISPSInternationalShip And PortFacility Security)
Kapal 1,572 131 595 1,193 1,858 1,858 118
6) JumlahPelabuhan yangTelah MemilikiSertifikat ISPSInternationalShip And PortFacility Security)
Lokasi 370 51 151 260 369 369 99,73
3 MeningkatnyaKinerjaPelayanan
7) KinerjaPelayananTransportasi
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 7
NO SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA SATUAN TARGET
REALISASI KINERJA TAHUN 2015 KINERJA(%) KET
TWI
TWII
TWIII
TWIV TOTAL
Sarana DanPrasaranaTransportasi Laut
Laut
- PencapaianWaiting Time(WT)
% 43,40 70,33 62,36 60,69 52,70 52,70 121,43
- PencapaianApproachTime (AT)
% 48,90 60,36 55,09 54,23 47,09 47,09 96,30
- PencapaianEffective Time(ET/BT)
% 71,80 96,32 95,89 94,82 78,84 78,84 109,81
8) JumlahPedomanStandarPelayananSarana danPrasaranaTransportasiLaut
Dokumen 6 0 0 0 3 3 50
4 TerpenuhinyaKebutuhanJumlah SDMTransportasi LautSesuaiKompentensi
9) Jumlah SumberDaya Manusia(SDM)TransportasiLaut Bersertifikat(AparaturTeknis)
Orang3.870 180 391 924 954 954 24,65
5 MeningkatnyaKinerja DirektoratJenderalPerhubunganLaut Dalam
10) NilaiAkuntabilitasKinerja InstansiPemerintah(AKIP)
86,24 0 0 0 88,77 88,77 102,93
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 8
NO SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA SATUAN TARGET
REALISASI KINERJA TAHUN 2015 KINERJA(%) KET
TWI
TWII
TWIII
TWIV TOTAL
MewujudkanGoodGovernance
11) ProsentasePenyerapanAnggaran
% 87,14 2,37 7,95 15,23 63,37 63,37 72,72
12) Nilai BarangMilik Negara(BMN)
Rp 46.047.331.883.767
31.473.655.152.575
31.317.692.698.157
32.541.370.439.048
38.792.116.978
.452
38.792.116.978
.452
84,24
13) JumlahPendapatanNegara BukanPajak (PNBP)
Rp620.986.332.
124
204.254.549.7
49
491.769.550.7
59
861.950.711.1
67
1.606.115.572.
806
1.606.115.572.
806
258,64
14) JumlahPenyederhanaan Perijinan
Jenis Perijinan 6 3 3 4 6 6 100
15) JumlahDokumen yangDisusun untukMemenuhiKebutuhanAdministrasidan Teknis
Dokumen 6 0 4 4 6 6 100
6 MeningkatnyaPenetapan DanKualitas RegulasiDalamImplementasiKebijakan BidangTransportasi Laut
16) JumlahRancangandan PeraturanyangDitetapkan
Peraturan 14 10 14 15 15 15 107,14
7 MenurunnyaEmisi GasRumah Kaca(RAN-GRK) Dan
17) JumlahPenurunanEmisi GasRumah Kaca
Juta ton CO2e 0,336 0 0 0 0,145 0,145 43,15
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 9
NO SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA SATUAN TARGET
REALISASI KINERJA TAHUN 2015 KINERJA(%) KET
TWI
TWII
TWIII
TWIV TOTAL
MeningkatnyaPenerapanTeknologiRamahLingkungan PadaTransportasi Laut
18) Jumlah SaranayangMenerapkanTeknologiRamahLingkungan
Unit 14 0 0 0 74 74 528,57
19) JumlahPrasaranayang TelahMenerapkanKonsep RamahLingkungan
- SBNP SolarCell Unit
2.475 0 0 0 496 496 240,78 OK
8 MeningkatnyaUpayaPerlindunganLingkunganMaritim
20) RasioPenanggulangan TumpahanMinyak yangBerpotensiMenimbulkanPencemarandari KegiatanPelayaran
% 100 12,5 62,5 75 100 100 100 OK
21) JumlahKegiatanTerkaitPerlindunganLingkunganMaritim
Laporan 5 1 2 3 6 6 120%
22) JumlahSertifikat yangDiterbitkan
Sertifikat4.100 0 0 0 7.418 7.418 180,92
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 10
NO SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA SATUAN TARGET
REALISASI KINERJA TAHUN 2015 KINERJA(%) KET
TWI
TWII
TWIII
TWIV TOTAL
TerkaitPerlindunganLingkunganMaritim
9 MeningkatnyaKapasitasSarana DanPrasaranaTransportasi LautUntukMengurangiBacklog MaupunBottleneck
23) Jumlah RuteAngkutan LautTetap danTeratur untukMendukung TolLaut
Rute 5 2 2 2 5 5 100
24) JumlahPembangunan/Lanjutan/Penyelesaian/Pengembangan PelabuhanLaut NonKomersial
Pelabuhan 306 0 0 0 0 306 100
25) JumlahPembangunan/Lanjutan/PenyelesaianArmada KapalNegaraAngkutan LautPerintis
Kapal 103 0 0 6 103 103 100
- Pembangunan Baru KapalNegaraAngkutanLaut Perintis
Kapal 100 0 0 6 100 100 100
- LanjutanPembanguna
Kapal - - - - - - -
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 11
NO SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA SATUAN TARGET
REALISASI KINERJA TAHUN 2015 KINERJA(%) KET
TWI
TWII
TWIII
TWIV TOTAL
n KapalNegaraAngkutanLaut Perintis
- PenyelesaianPembangunan KapalNegaraAngkutanLaut Perintis
Kapal 3 0 0 0 3 3 100
26) Jumlah LokasiPengerukanuntukMemenuhiPersyaratanAlurPelayaran/Kolam Pelabuhan
Lokasi 13 0 0 0 12 12 92,31
27) Terselenggaranya KerjasamaPemerintahSwasta dalamPenyediaanInfrastrukturTransportasiLaut
Proyek 2 1 2 2 2 2 100
10 MeningkatnyaProduksiAngkutanPenumpang DanBarangTransportasi Laut
28) Jumlah MuatanAngkutan LautPenumpang
Pnp/Tahun 5.345.461 1.657.093
3.046.913
4.212.622
5.333.044
5.333.044
99,77 OK
29) Jumlah MuatanAngkutan LautBarang
Ton/Tahun 1.168.638.474
266.633.693
544.483.574
828.746.754
1.112.258.468
1.112.258.468
95,18 OK
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 12
NO SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA SATUAN TARGET
REALISASI KINERJA TAHUN 2015 KINERJA(%) KET
TWI
TWII
TWIII
TWIV TOTAL
- Perintis/Pelni Ton/Tahun 408.363 26.675 61.325 100.925
127.677 127.677 31,26
- SwastaTon/Tahun
1.168.230.111
266.607.018
544.422.249
828.645.829
1.112.130.791
1.112.130.791
95,20
30) PangsaMuatanAngkutan LautBarang LuarNegeri olehPelayaranNasional
%11,12 10,90 10,93 11 11,02 11,02 99,09
OK
11 MeningkatnyaLayananTransportasi LautDi PerbatasanNegara, PulauTerluar DanWilayah NonKomersialLainnya
31) Jumlah RuteAngkutan LautPerintis
Rute 89 84 84 84 84 84 94,38
OK
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 13
III - 13
3.3 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2015SASARAN STRATEGIS ( 1 )Meningkatnya Keselamatan Pelayaran Transportasi Laut
Sasaran strategis Meningkatnya Keselamatan Pelayaran Transportasi Laut terdiri
dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:
1) Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut sesuai dengan target tahun 2015
sebesar 0.972 Ratio Kejadian Kecelakaan/10.000.Terlihat pada Triwulan I setiap
10.000 SPB terdapat ratio kejadian kecelakaan sebesar 1,581 ratio kejadian
kecelakaan, sampai dengan Triwulan II setiap 10.000 SPB terdapat 1,694 ratio
kejadian kecelakaan, sampai dengan Triwulan III pada setiap 10.000 SPB terdapat
1,615 ratio kejadian kecelakaan, dan sampai dengan Triwulan IV setiap 10.000 SPB
terdapat 1,382 ratio kejadian kecelakaan, sehingga jumlah kejadian kecelakaan
yang disebabkan oleh manusia, alam, teknis dan lain-lain sebesar 1,382 ratio
kejadian kecelakaan dan prosentase pencapaian sebesar 57,87%
Pada tahun 2015 jumlah total spb yang diterbitkan sebanyak 354.399 dokumen
dengan jumlah kejadian kecelakaan kapal sebesar 49 kejadian, yang berarti setiap
penerbitan 10.000 SPB maka jumlah Rasio Kejadian Kecelakaan yang terjadi
sebanyak 1,382
Dalam rangka mengurangi rasio kejadian kecelakaan transportasi laut, sub sektor
perhubungan laut telah melakukan tindakan preventif melalui :
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 14
III - 14
1. Penerbitan telegram peringatan pencegahan kecelakanan kapal dengan rinciansebagai berikut :a. Telegram dirjen hubla tentang pemberitahuan cuaca ekstrim setiap minggub. Telegram dirjen hubla pemberitahuan terhadap seluruh UPT DJPL tentang
penundaan penerbitan SPB terkait cuaca burukc. Telegram dirjen hubla tentang pengawasan dan pengamanan angkutan
lebaran tahun 2015d. Telegram tentang dispensasi pada kapal penumpang pada saat lebaran,
kegiatan uji petik2. Pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawasan keselamatan pelayaran
secara berkala3. Pelaksanaan Kampanye keselamatan pelayaran4. Pelaksanaan kegiatan uji petik pemeriksaan kapal menjelang lebaran, natal dan
tahun baru
KEJADIAN KECELAKAAN TAHUN 2015
NO BULAN JUMLAHKEJADIAN
KAPAL
TRIWULAN
1 JANUARI 7 142 FEBRUARI 53 MARET 24 APRIL 5 165 ME 46 JUNI 77 JULI 3 138 AGUSTUS 59 SEPTEMBER 510 OKTOBER 3 611 NOVEMBER 312 DESEMBER 0
TOTAL 49
SPB YANG DITERBITKAN TAHUN 2015
NO BULAN SPB TRIWULAN1 JANUARI 29.828
88.5392 FEBRUARI 29.5093 MARET 29.2034 APRIL 28.956
88.5345 MIE 29.7506 JUNI 29.8287 JULI 29.632
89.2258 AGUSTUS 29.7639 SEPTEMBER 29.830
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 15
III - 15
10 OKTOBER 29.54588.10111 NOVEMBER 29.228
12 DESEMBER 29.328TOTAL 354.399
2) Untuk Indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi Laut,adapun pencapaian sasaran ini pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:
a. Jumlah Pembangunan SBNP sesuai dengan target tahun 2015 sebesar 206
(dua ratus enam) Unit dan terlihat pada Triwulan I, II dan III belom terealisasi
sepenuhnya tetapi pada triwulan IV Realisasi pembangunan SBNP sebesar 496
Unit, dan prosentase pencapaian tahun 2015 sebesar 240,78%
Pada tahun 2015 pembangunan SBNP yang terealisasi sebanyak 496 Unit dan
menunjukan adanya pencapaian kinerja sebanyak 240,78%, hal ini tercapai
karena adanya dukungan langkah-langkah sebagai berikut :
a. Adanya APBN-P khusus untuk pembangunan SBNP
b. Pengadaan Barang dari masing-masing Distrik Navigasi Kelas I, II, dan III
c. Realokasi Daya Serap Anggaran
d. Lanjutan Pembangunan yang belum terselesaikan pada tahun 2014
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 16
III - 16
Berikut ini rincian Jumlah Pembangunan SBNP di UPT dan Satker Kantor Pusat
Dit. Navigasi yang telah di bangun tahun 2015 :
NO KANTOR UPT JUMLAH PEMBANGUNANSBNP
1 Distrik Navigasi Belawan 272 Distrik Navigasi Sibolga 73 Distrik Navigasi Dumai 74 Distrik Navigasi Tg. Pinang 235 Distrik Navigasi Teluk Bayur 336 Distrik Navigasi Semarang 167 Distrik Navigasi Cilacap 48 Distrik Navigasi Benoa 59 Distrik Navigasi Kupang 1710 Distrik Navigasi Banjarmasin 2011 Distrik Navigasi Pontianak 2712 Distrik Navigasi Tarakan 113 Distrik Navigasi Bitung 1314 Distrik Navigasi Kendari 2015 Distrik Navigasi Makssar 416 Distrik Navigasi Ambon 2917 Distrik Navigasi Tual 1318 Distrik Navigasi Sorong 1019 Distrik Navigasi Jayapura 2720 Distrik Navigasi Merauke 1321 Satker Kenavigasian Kantor Pusat 180
TOTAL 496
b. Tingkat Kecukupan SBNP sesuai dengan target tahun 2015 sebesar 82%, dan
terlihat kecukupan SBNP pada Triwulan I sebesar 72%, sampai dengan
Triwulan II sebesar 73%, sampai dengan Triwulan III sebesar 74%, sehingga
sampai dengan Triwulan IV terdapat 76%, dan prosentase pencapaian TingkatKecukupan SBNP sebesar 92,68%
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 17
III - 17
c. Tingkat Keandalan SBNP sesuai dengan target tahun 2015 sebesar 98%,
sehingga terlihat pada Triwulan I sebesar 95%, sampai dengan Triwulan II
sebesar 96%, sampai dengan Triwulan III sebesar 96%, sehingga sampai
dengan Triwulan IV terdapat 98%, dan prosentase pencapaian TingkatKeandalan SBNP sebesar 100%
d. Jumlah Pembangunan dan Upgrade GMDSS, adapun sesuai dengan target
pada tahun 2015 sebesar 23 unit. Terlihat pada Triwulan I dan II tidak terdapat
realisasi, sampai dengan Triwulan III terdapat realisasi sebesar 5 unit dan
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 18
III - 18
sampai dengan Triwulan IV terdapat sebesar 21 unit, sehingga prosentase
pencapaian sebesar 91,30%.
Pada Tahun 2015 terealisasi kegiatan pembangunan dan UpgradeGMDSS sebanyak 21 (dua puluh satu) unit, dengan rincian realisasi lokasisebagai berikut:
NO PENDANAAN LOKASI KETERANGAN1 APBN TA.
2015Kuala langsa PembangunanPangkalan Susu PembangunanGunung Sitoli PembangunanAir Bangis PembangunanGilimanuk PembangunanSintete PembangunanJakarta UpgradeTarakan UpgradeMerauke Upgrade
2 APBNP TA.2015
Teluk Dalam PembangunanSelat Panjang PembangunanRengat PembangunanDabo Singkep PembangunanProbolinggo PembangunanWaingapu PembangunanLuwuk PembangunanKaimana PembangunanSerui PembangunanBanjarmasin UpgradeBitung Upgradesorong Upgrade
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 19
III - 19
e. Jumlah Pembangunan dan Upgrade VTS, adapun sesuai dengan target pada
tahun 2015 sebesar 6 unit. Terlihat pada Triwulan I belum terdapat realisasi,
sampai dengan Triwulan II belum terdapat realisasi, sampai dengan Triwulan III
terdapat realisasi sebesar 1 unit dan sampai dengan Triwulan IV terdapat
realisasi sebesar 5 unit sehingga prosentase pencapaian kinerjanya sebesar
83,33%.
Pada tahun anggaran 2015 di targetkan pembangunan dan upgrade VTS
sejumlah 6 (enam) unit tetapi yang terealisasi hanya 5 (lima) unit yaitu
pembangunan dan upgrade VTS pada lokasi sebagai berikut:
1. Distrik Navigasi Kelas I Belawan2. Distrik Navigasi Kelas I Tg. Priok3. Distrik Navigasi Kelas I Surabaya4. Distrik Navigasi Kelas I Bitung5. Distrik Navigasi Kelas I Palembang
Sedangkan 1 lokasi yang direncanakan yaitu pada distrik navigasi kelas I sorong
(VTS Bintuni) tidak terlaksana dikarenakan adanya Realokasi Anggaran
f. Jumlah Pembangunan/ Lanjutan/ Penyelesaian Kapal Patroli adapun sesuai
dengan target pada tahun 2015 sebesar 77 unit, sampai dengan pada Triwulan I
dan Triwulan III tidak terdapat realisasi, sampai dengan Triwulan IV terdapat
terealisasi sebesar 57 unit sehingga prosentase pencapaian sebesar 74,03%,
indikator ini dibagi menjadi 3 (tiga) Indikator Kinerja antara lain:
Pembangunan Baru Kapal Patroli, adapun sesuai dengan target pada
tahun 2015 sebesar 38 unit. Terlihat pada Triwulan I, II, III tidak terdapat
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 20
III - 20
realisasi, dan sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 18 unit
sehingga prosentase pencapaiannya sebesar 47,37 %.
TW I TW II TW III TW IVTarget 38 38 38 38Realisasi 0 0 0 18
05
10152025303540
Unit
Pembangunan Baru Kapal Patroli
Pembangunan Baru Kapal Patroli terdiri dari:
NO KEGIATAN JUMLAH(unit)
KETERANGAN
1 Pembangunan Baru KapalPatroli kelas II
2 (dua) Multiyears ( 2 Tahun )Tahun 2015 – 2016
2 Pembangunan Baru KapalPatroli kelas III
6 (enam) MultiyearsTahun 2015 – 2016
3 Pembangunan Baru KapalPatroli kelas V aluminium
10 (sepuluh) Selesai dibangunTahun 2015
Lanjutan Pembangunan Kapal Patroli, sesuai dengan Perjanjian Kinerja
(PK) pada Lanjutan Pembangunan Kapal Patroli tidak terdapat target
maupun realisasi pencapaian pada tahun 2015.
Penyelesaian Pembangunan Kapal Patroli, adapun sesuai dengan target
pada tahun 2015 sebesar 39 unit. Terlihat pada Triwulan I, II, III belum
terdapat realisasi dan sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi sebesar
39 (Tiga Puluh Sembilan) unit kapal sehingga prosentase pencapaian
sebesar 100%.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 21
III - 21
TW I TW II TW III TW IV
Target 39 39 39 39Realisasi 0 0 0 39
05
1015202530354045
Kapa
l
Penyelesaian Kapal Patroli
Realisasi dari Penyelesaian Pembangunan Kapal yaitu:
NO KEGIATAN JUMLAH (unit) KETERANGAN1. Pembangunan Baru Kapal
Patroli kelas IV10 (sepuluh) Selesai dibangun Tahun
20152. Pembangunan Baru Kapal
Patroli kelas V fiberglass25 (dua puluhlima)
Selesai dibangun Tahun2015
3. PenyelesaianPembangunan KapalPatroli Kelas II
4 (empat) Multiyears (2) TahunTahun 2014 – 2015,selesai dibangun
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merelokasikan anggaran tahun 2015
untuk kapal patroli yang tidak terlaksana dan akan melakukan pelelangan
ulang pada tahun 2016 sebagai tindakl anjut atas kegagalan pelelangan kapal
patroli di tahun 2016.
g. Jumlah Pembangunan/ Lanjutan/ Penyelesaian Kapal Kenavigasian, adapun
sesuai dengan target pada tahun 2015 sebesar 10 unit, sampai dengan pada
Triwulan I dan Triwulan III tidak terdapat realisasi, sampai dengan Triwulan IV
terdapat terealisasi sebesar 15 unit sehingga prosentase pencapaian sebesar
150%, indikator ini dibagi menjadi 3 (tiga) Indikator Kinerja antara lain:
Pembangunan Baru Kapal Negara Kenavigasian sesuai dengan target
pada tahun 2015 sebesar 10 unit. Terlihat pada Triwulan I, II, III tidak
terdapat realisasi dan sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi sebesar
15 unit sehingga prosentase pencapaian sebesar 150%.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 22
III - 22
Pada tahun 2015 terealisasi sebanyak 15 unit pembangunan baru kapal
negara kenavigasian dengan rincian sebagai berikut:
NO KEGIATAN UNIT1 Pembangunan kapal induk perambuan tahap I
paket A dan paket B5 Unit
2 Pembangunan kapal pengamat perambuan(KPP) tahap I paket A dan paket B
5 Unit
3 Pembangunan kapal kelas I kenavigasian tahapII paket A, paket B dan C
5 Unit
Pada tahun 2015 terdapat realisai Pembangunan Baru Kapal Kenavigasian
sebanyak 15 unit yang melebihi target yang ditetapkan, penyebab
penambahan pembangunan baru ini dikarenakan adanya pengalihan biaya
realokasi anggaran di tahun 2015.
Lanjutan Pembangunan Kapal Negara Kenavigasian, sesuai dengan
Perjanjian Kinerja (PK) pada Lanjutan Pembangunan Kapal NegaraKenavigasian tidak terdapat target maupun realisasi pada tahun 2015
Penyelesaian Pembagunan Kapal Negara Kenavigasian, sesuai dengan
Perjanjian Kinerja (PK) pada Penyelesaian Pembagunan Kapal NegaraKenavigasian tidak terdapat target maupun realisasi pada tahun 2015
3) Jumlah Pedoman Standar Keselamatan dan Keamanan Transportasi Lautsesuai dengan target tahun 2015 terdapat sebesar 11 pedoman, dan terlihat pada
Triwulan I terdapat realisasi sebanyak 1 (satu) dokumen, sampai dengan Triwulan II
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 23
III - 23
terdapat realisasi sebanyak 2 (dua) dokumen, sampai dengan Triwulan III terdapat
realisasi sebesar 2 (dua) dokumen, dan sampai dengan Triwulan IV terdapat
realisasi sebesar 11 (sebelas) dokumen dan prosentase pencapaian kinerjanya
sebesar 100%.
TW I TW II TW III TW IV
TARGET 11 11 11 11REALISASI 1 2 2 11
02468
1012
PEDO
MAN
TAHUN 2015
PEDOMAN STANDAR KESELAMATANTRANSPORTASI LAUT
TARGET
REALISASI
Adapun pedoman standar keselamatan yang terealisasi pada tahun 2015, yaitu:
1. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM. 7 Tahun 2015 tentang Kewajiban
Pelaporan Kecelakaan Kapal.
2. Peraturan Dirjen tentang Tata Cara Pemberian Kemudahan Surat Persetujuan
Belayar (SPB) Kapal Wisata (Yacht) Asing di Pelabuhan Indonesia
3. Peraturan Dirjen nomor HK.103/3/9/DJPL-15 tentang tata cara pemberian surat
persetujuan penggunaan sarana bantu dan prasarana pemanduan kapal
4. Standar dan tata cara penerbitan SPB online di 16 UPT DJPL sesuai Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Surat
Persetujuan Syahbandar secara Online
5. Pedoman Desain Dan Pemasangan Elemen Visibel Pada Alarm Darurat Umum
Di Kapal Penumpang (Msc.1/Circ.1418)- 20 Februari 2015
6. Penyamaan Pemahaman Terhadap Rekomendasi Yang Telah Direvisi Tentang
Pengujian Peralatan Keselamatan (Resolusi Msc.81(70)) (Msc.1/Circ.1489) – 1
Oktober 2015
7. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) VTS Makassar
8. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) VTS Balikpapan
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 24
III - 24
9. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) VTS Pontianak
10. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) VTS Samarinda
11. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) VTS Jakarta (sesuai SK
Dirjen Hubla Nomor NV.101/1/19/DJPL-15 tanggal 20 Agustus 2015)
SASARAN STRATEGIS ( 2 )Sasaran strategis Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan DalamPenyelenggaraan Transportasi Laut terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama
dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:
1) Jumlah Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Laut (padakapal), adapun sesuai dengan target pada tahun 2015 sebesar 7 Kejadian/ Tahun.
Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 3 Kejadian/ Tahun, sampai
dengan Triwulan II terdapat realisasi sebesar 4 Kejadian/ Tahun, sampai dengan
Triwulan III terdapat realisasi 5 Kejadian/ Tahun dan sampai dengan Triwulan IV
terdapat terealisasi sebesar 6 Kejadian/ Tahun sehingga prosentase pencapaian
sebesar 85,71%
Gangguan Keamanan yang terjadi di perairan Indonesia selama tahun 2015
sebanyak 6 (enam) kejadian. Pada bulan januari sampai maret terdapat 3 (tiga)
kejadian, 2 (dua) kejadian diindikasikan pembajakan kapal dan 1 (satu) kejadian
diindikasikan pencurian kapal. Pada bulan april sampai juni terdapat 1 (satu)
kejadian gangguan keamanan yaitu distress/ kejadian gangguan di atas kapal (ex:
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 25
III - 25
kapal terbakar/ terbalik/ tubrukan). Pada juli sampai september terdapat 1 (satu)
kejadian gangguan keamanan yaitu pembajakan kapal. Dan pada oktober sampai
desember terdapat 1 (satu) kejadian gangguan keamanan yaitu dugaan konsleting
listrik.
Langkah-langkah preventif yang dilakukan dalam rangka mengurangi gangguan
keamanan yang terjadi di perairan Indonesia antara lain dengan memantau dan
meningkatkan keamanan serta melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan
instansi lain, melakukan patroli secara berkala di perairan Indonesia,
mengoptimalkan tugas dan fungsi dari kapal patroli KPLP untuk penegakan hukum
dan pertolongan pertama SAR (Search and Rescue) di laut.
2) Jumlah Kapal yang Telah Memiliki Sertifikat ISPS International Ship And PortFacility Security) sesuai dengan target tahun 2015 sebesar 1,572 kapal. Terlihat
pada Triwulan I terdapat realisasi 131 (seratus tiga puluh satu) kapal, sampai
dengan Triwulan II terdapat realisasi 595 (lima ratus sembilan puluh lima) kapal,
sampai dengan Triwulan III terdapat realisasi sebesar 1,193 (seribu seratus
Sembilan puluh tiga) kapal, dan sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi
sebesar 1,858 (seribu delapan ratus lima puluh delapan) kapal dan prosentase
pencapaian sebesar 118%
Pada tahun 2015 jumlah kapal yang telah memiliki sertifikat ISPS Internasional Ship
And Port Facility Security ber jumlah 1,858 kapal, dengan target tahun 2015
sebesar 1,572 kapal
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 26
III - 26
3) Jumlah Pelabuhan yang Telah Memiliki Sertifikat ISPS (International Ship AndPort Facility Security) sesuai dengan target tahun 2015 sebesar 370 (tiga ratus
tujuh puluh) Lokasi, Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi 51 (lima puluh satu)
lokasi, sampai dengan Triwulan II terdapat realisasi 151 (seratus lima puluh satu)
lokasi, sampai dengan Triwulan III terdapat realisasi sebesar 260 (dua ratus enam
puluh) lokasi, dan sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 369 (tiga
ratus enam puluh sembilan) lokasi dan prosentase pencapaian sebesar 99,73%
Pada tahun 2015 Jumlah Pelabuhan yang Telah Memiliki Sertifikat ISPS
(International Ship And Port Facility Security) ber jumlah 369 lokasi, dengan target
tahun 2015 sebesar 370 lokasi
SASARAN STRATEGIS ( 3 )
Sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana Dan PrasaranaTransportasi Laut terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran
capaian kinerja sebagai berikut:
1) Kinerja Pelayanan Transportasi Laut, adapun pencapaian sasaran ini pada tahun
2015 adalah sebagai berikut:
a) Pencapaian Waiting Time (WT) sesuai dengan target tahun 2015 sebesar
43,40%, Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 70,33 %, sampai
dengan Triwulan II terdapat realisasi sebesar 62,36%, sampai dengan Triwulan
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 27
III - 27
III terdapat realisasi sebesar 60,69%, dan sampai dengan Triwulan IV terdapat
realisasi sebesar 52,70% dan prosentase pencapaian sebesar 121,43 %.
Target pada tahun 2015 sebesar 43,40 % dan terdapat realisasi sebesar
52,70% sehingga prosentase pencapaian sebesar 121,43 % yang artinya bahwa
standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan di nilai cukup baik dikarenakan
pencapaian rasio kinerja Waiting Time (WT) memiliki capaian yang di targetkan.
Berikut Tabel Perhitungan Pencapaian Waiting Time (WT) Tahun 2015.
Standar Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Ags Sep Okt Nov Des
1 Pelabuhan Belawan 1,00 1,13 0,89 0,53 0,73 0,98 1,30 0,77 1,00 1,21 0,83 0,94 1,07 0,94 1,00 1,16 0,86
2 Pelabuhan Dumai 2,00 0,11 0,11 0,06 0,17 0,11 0,12 0,12 0,11 0,09 0,11
3 Pelabuhan Tanjung Priok 1,00 0,44 0,23 0,25 0,32 0,20 1,16 0,86 1,35 0,74 0,58 0,92 0,71
4 Pelabuhan Bengkulu 1,00 0,16 0,11 0,03 0,04 0,02 0,02 0,04 0,04 0,04 0,04
5 Pelabuhan Palembang 1,00 0,47 0,14
6 Pelabuhan Panjang 1,00 0,45 0,35 0,23 0,30 0,40 0,43 0,42 0,43 0,56 0,28
7 Pelabuhan Teluk Bayur 1,00 0,07 0,13 0,14 0,18 0,13 0,13
8 Pelabuhan Banjarmasin 2,00 0,53 0,44
9 Pelabuhan Gresik 1,00 1,50 0,67 1,50 0,67 1,50 0,67
10 Pelabuhan Fak-Fak 1,00 1,00 1,00 1,00
Pencapain Kinerja Per Bulan 0,776 0,667 0,667 0 0,767 0,864 0,785 0 0,936 0 0,862
Pencapain Kinerja Per Tahun 0,5270
NO PELABUHANWT
b) Pencapaian Approach Time (AT), adapun sesuai dengan target pada tahun
2015 sebesar 48,90 %. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 60,36
%, sampai dengan Triwulan II terdapat realisasi sebesar 55,09%, sampai
dengan Triwulan III terdapat realisasi sebesar 54,23%, dan sampai dengan
Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 47,09% dan prosentase pencapaian
sebesar 96,30 %
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 28
III - 28
.
Target pada tahun 2015 sebesar 48,90 % dan terdapat realisasi sebesar
47,09% sehingga prosentase pencapaian sebesar 96,30 % yang artinya bahwa
kinerja pelayanan pemanduan dinyatakan kurang baik dikarenakan nilai
pencapaian prosedur dibawah nilai standar pelayanan yang ditetapkan. Berikut
Tabel Perhitungan Pencapaian Approach Time (AT) Tahun 2015
Standar Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Ags Sep Okt Nov Des
1 Pelabuhan Belawan 1,08 2,37 0,46 2,17 0,50 2,31 0,47 2,17 0,50 2,57 0,42 2,64 0,41 2,91 0,37 3,22 0,34 2,15 0,50 2,41 0,45 2,50 0,43
2 Pelabuhan Dumai 6,00 8,10 0,74 10,09 0,59 10,15 0,59 10,69 0,56 10,40 0,58 11,07 0,54 10,84 0,55 10,96 0,55 11,46 0,52 11,00 0,55
3 Pelabuhan Tanjung Priok 2,00 1,74 1,73 1,78 1,80 1,68 1,74 1,61 1,76 1,50 1,74
4 Pelabuhan Bengkulu 1,00 0,78 0,72 0,73 0,68 0,69 0,67 0,68 0,69 0,66 0,68
5 Pelabuhan Palembang 8,00 6,86 7,56
6 Pelabuhan Panjang 1,50 0,65 0,61 0,64 0,43 0,60 0,44 0,48 0,47 0,76 0,75
7 Pelabuhan Teluk Bayur 1,00 0,92 0,93 0,89 0,94 0,93 0,89
8 Pelabuhan Banjarmasin 4,00 3,06 6,63 1,31
9 Pelabuhan Gresik 2,00 1,80 1,70 1,70
10 Pelabuhan Benoa 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
11 Pelabuhan Sampit 4,00 8,00 0,50 8,00 0,50 8,00 0,50 8,00 0,50 8,00 0,50
12 Pelabuhan Samarinda 5,00 4,00 4,00 4,00
13 Pelabuhan Fak-Fak 2,00 1,00 1,00 1,00
Pencapain Kinerja Per Bulan 0,565 0,726 0,520 0,520 0,499 0,475 0,462 0,442 0,513 0,496 0,433
Pencapain Kinerja Per Tahun 0,471
NO PELABUHANAT
c) Pencapaian Effective Time (ET/BT), adapun sesuai dengan target pada tahun
2015 sebesar 71,80%. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar
96,32%, sampai dengan Triwulan II terdapat realisasi sebesar 95,89%, sampai
dengan Triwulan III terdapat realisasi sebesar 94,82%, dan sampai dengan
Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 78,84% dan prosentase pencapaian
sebesar 109,81%.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 29
III - 29
Target pada tahun 2015 sebesar 71,80% dan terdapat realisasi sebesar
78,84% sehingga prosentase pencapaian sebesar 109,81% yang artinya bahwa
kinerja bongkar muat barang dinilai cukup baik dikarenakan telah memenuhi
pencapaian kinerja operasional yang ditentukan. Berikut Tabel Perhitungan
Pencapaian Effective Time (ET/BT) Tahun 2015
Standar Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Ags Sep Okt Nov Des
1 Pelabuhan Belawan 75 53,93 59,30 53,55 50,88 54,47 67,21 65,55 55,97 57,46 57,39 57,28
4 Pelabuhan Dumai 73 79,78 0,92 83,90 0,87 79,68 0,92 80,58 0,91 76,52 0,96 79,53 0,92 85,60 0,86 81,02 0,91 80,76 0,91 84,00 0,87
7 Pelabuhan Tanjung Priok 70 71,68 0,98 69,97 73,28 0,96 70,42 0,99 69,79 67,61 74,14 0,94 77,57 0,90 75,78 0,92 76,82 0,91
9 Pelabuhan Bengkulu 70 70,43 0,99 70,15 1,00 70,25 1,00 70,70 0,99 69,69 69,45 70,15 1,00 69,02 70,14 1,00 70,10 1,00
10 Pelabuhan Palembang 70 47,00 47,10
13 Pelabuhan Panjang 80 58,27 59,45 59,43 61,11 60,30 64,23 64,26 64,49 67,25 150,32
17 Pelabuhan Teluk Bayur 70 66,27 65,58 66,61 63,84 63,10 65,25
22 Pelabuhan Banjarmasin 75 74,26 69,19
23 Pelabuhan Gresik 70 60,00 65,00 65,00
25 Pelabuhan Benoa 70 46,87 37,93 41,93 39,40 51,28 30,55 40,54 30,00 58,33 32,50
28 Pelabuhan Sampit 70 71,00 0,99 71,00 0,99 70,00 1,00 71,00 0,99 71,00 0,99
32 Pelabuhan Samarinda 80 56,00 56,10 56,00
48 Pelabuhan Fak-Fak 60 51,00 60,00 51,00
Pencapaian Kinerja Per Bulan 0,9689 0,9526 0,9680 0,9700 0,9722 0,9220 0,9329 0,9038 0,9433 0,9276 0,000
Pencapaian Kinerja Per Tahun 0,788
NO PELABUHANET:BT
2) Jumlah Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Lautsesuai dengan target tahun 2015 sebesar 6 (enam) dokumen, dan terlihat pada
Triwulan I sampai III tidak terdapat realisasi dan pada Triwulan IV terealisasi
sebanyak 3 (tiga) dokumen, sehingga selama 1 (satu) tahun Jumlah PedomanStandar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut yang disusun
sebanyak 3 (tiga) dokumen dengan prosentase pencapaian sebesar 50%
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 30
III - 30
Realisasi 3 (tiga) Jumlah Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana
Transportasi Laut, yaitu :
1. Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut sesuai Permenhub NomorPM 37 Tahun 2015 dan perubahannya Permenhub Nomor PM.119 Tahun2015,
2. SK Dirjen Perhubungan Laut Nomor AL.108/6/2/DJPL-15 Tanggal 26Oktober 2015 tentang jaringan trayek penyelenggaraan kewajiban pelayananpublik untuk angkutan barang dalam rangka pelaksanaan tol laut tahunanggaran 2015,
3. SK Dirjen Perhubungan Laut Nomor AL.108/7/6/DJPL-15 tentang jaringantrayek dan kapal penumpang PT.PELNI yang mendapat penugasanpelayanan publik penumpang kelas ekonomi.
SASARAN STRATEGIS ( 4 )Sasaran strategis Terpenuhinya Kebutuhan Jumlah SDM Transportasi Laut SesuaiKompentensi terdiri dari Indikator Kinerja dengan gambaran capaian kinerja sebagai
berikut:
1) Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Transportasi Laut Bersertifikat (AparaturTeknis) sesuai dengan target tahun 2015 sebesar 3.870 (tiga ribu delapan ratus
tujuh puluh) orang, Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi 180 (seratus delapan
puluh) orang, sampai dengan Triwulan II terdapat realisasi 391 (tiga ratus Sembilan
puluh satu) orang, sampai dengan Triwulan III terdapat realisasi sebesar 924
(Sembilan ratus dua puluh empat) orang, dan sampai dengan Triwulan IV terdapat
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 31
III - 31
realisasi sebesar 954 (sembilan ratus lima puluh empat) orang denagan prosentase
pencapaian sebesar 24,65%
Pada tahun anggaran 2015 di targetkan jumlah kegiatan bimtek Jumlah Sumber
Daya Manusia (SDM) Transportasi Laut Bersertifikat (Aparatur Teknis) yaitu :
NO KEGIATAN JUMLAH1. Dasar Dasar Kesyahbandaran 3602. Dasar Bintara KPLP 893. Maritime English 604. Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal 305. Teknis terpadu Bidang Perhubungan Laut 546. Penanganan Muatan berbahaya 307. Kesyahbandaran Kelas B 268. Marine Inspector Type B 899. Port State Control 1710. ISPS Code 2811. VTS (Basic) 3012. SBNP Tingkat Dasar 3013. Marine Inspector Type A 2514. Marine Inspector Radio 2615. Penyelenggara Pelabuhan dan otoritas 3016. Pengukuran Kapal 30
TOTAL 954
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 32
III - 32
SASARAN STRATEGIS ( 5 )Sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan LautDalam Mewujudkan Good Governance terdiri dari 6 (enam) Indikator Kinerja Utama
dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut :
1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sesuai dengan target
tahun 2015 sebesar 86,24%, terlihat pada Triwulan I, II, dan III tidak terdapat
prosentase pencapaian dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar 88,77%,
sehingga prosentase pencapaian pada tahun 2015 sebesar 102,93%.
Pada tahun 2015 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebesar
88,77%, dengan target tahun 2015 sebesar 86,24%
2) Prosentase Penyerapan Anggaran sesuai dengan target tahun 2015 sebesar
87,14%, dan terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi 2,37%, sampai dengan
Triwulan II terdapat realisasi 7,95%, sampai dengan Triwulan III terdapat realisasi
15,23% dan sampai dengan Triwulan IV terealisasi 63,37% sehingga prosentase
pencapaian sebesar 72,72%.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 33
III - 33
Tidak tercapainya target daya serap anggaran 2015 dikarenakan
beberapa alasan berikut yaitu :
a. Adanya pemotongan anggaran dari total pagu anggaran Ditjen
Hubla;
b. Terdapat beberapa kegiatan yang diblokir oleh Kementerian
Keuangan
c. Adanya kebijakan dari kabinet baru yang mana untuk kegiatan
pembangunan fasilitas pelabuhan harus memiliki dokumen
perencanaan pembangunan pelabuhan sesuai KM.31 Tahun
2006, antara lain : Pra FS, FS, SID, Masterplan, UKL UPL, dll
sehingga mengakibatkan waktu untuk melaksanakan pelelangan
kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan laut tidak mencukupi.
3) Nilai Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan target tahun 2015
sebesar Rp. 46.047.331.883.767,- terlihat pada Triwulan I terdapat
realisasi Rp. 31.473.655.152.575,- sampai dengan Triwulan II terdapat
realisasi Rp. 31.317.692.698.157,- sampai dengan Triwulan III terdapat
realisasi Rp. 32.541.370.439.048,- dan sampai dengan Triwulan IV
terealisasi Rp. 38.792.116.978.452,- sehingga prosentase pencapaian
sebesar 84,24%.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 34
III - 34
Realisasi tidak mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya efek
turunan dari pemotongan anggaran dan rendahnya daya serap anggaran Ditjen
Hubla Tahun 2015, sebagai contoh kasus yaitu terdapat beberapa pelabuhan yang
direalokasikan pada anggaran 2016 sehingga hal ini mempengaruhi nilai aset
barang milik negara Ditjen Hubla.
4) Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan target tahun
2015 sebesar Rp. 620.986.332.124,- terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi
Rp. 204.254.549.749,- sampai dengan Triwulan II terdapat realisasi
Rp. 491.769.550.759,- sampai dengan Triwulan III terdapat realisasi
Rp. 861.950.711.167,- dan sampai dengan Triwulan IV terealisasi
Rp. 1.606.115.572.806,- sehingga prosentase pencapaian sebesar 258,64 %.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 35
III - 35
Realisasi nilai PNBP mengalami peningkatan dikarenakan adanya kenaikan tarif
atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2015 tentang Jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan per tanggal 24 Februari 2015.
5) Jumlah Penyederhanaan Perijinan sesuai dengan target tahun 2015 sebesar 6
(enam) Jenis Perijinan, terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi 3 (tiga) Jenis
Perijinan, sampai dengan Triwulan II terdapat realisasi 3 (tiga) Jenis Perijinan,
sampai dengan Triwulan III terdapat realisasi 4 (empat) jenis perijinan dan sampai
dengan Triwulan IV terealisasi 6 (enam) jenis perijinan sehingga prosentase
pencapaian sebesar 100%.
Penyederhanaan perijinan terealisasi sebanyak 6 (enam) penyederhanaanperijinan dari 33 perijinan yang ditargetkan oleh renstra, yaitu sebagai berikut:
a. E-licensing Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL).b. E-licensing Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS).c. Penyederhanaan birokrasi dalam pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing
(IPKA).d. Pendelegasian kewenangan penandatanganan dari eselon II ke eselon III untuk
Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA).e. surat Ijin Usaha Perekrutan dan penempatan awak kapal (SIUPPAK)
(penyederhanaan penerbitan SIUPPAK semula 14 hari kerja menjadi 7 hari kerjasejak pemberkasan setelah verifikasi dilaksanakan)
f. penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB) secara online
6) Jumlah Dokumen yang Disusun untuk Memenuhi Kebutuhan Administrasi danTeknis sesuai dengan target tahun 2015 sebesar 6 (enam) dokumen, terlihat pada
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 36
III - 36
Triwulan I tidak terdapat realisasi, sampai dengan Triwulan II terdapat realisasi 4
(empat) dokumen, sampai dengan Triwulan III terdapat realisasi 4 (empat) dokumen
dan sampai dengan Triwulan IV terealisasi 6 (enam) dokumen sehingga prosentase
pencapaian sebesar 100%.
Pada tahun 2015 terdapat dokumen yang disusun yaitu :1. Dokumen Rencana Kerja (Renja)2. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)3. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK)4. Dokumen Laporan Tahunan (Laptah)5. Dokumen Pengelola Anggaran6. Dokumen Anggaran
SASARAN STRATEGIS ( 6 )Meningkatnya Penetapan Dan Kualitas Regulasi Dalam Implementasi KebijakanBidang Transportasi Laut
Sasaran strategis Jumlah Rancangan dan Peraturan yang Ditetapkan Indikator
Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:
1) Jumlah Rancangan dan Peraturan yang Ditetapkan sesuai dengan target tahun
2015 sebesar 14 (empat belas) Peraturan, terlihat pada Triwulan I sebesar 10
(sepuluh) Peraturan, sampai dengan Triwulan II sebesar 14 (empat belas)
Peraturan, sampai dengan Triwulan III sebesar 15 (lima belas) Peraturan dan
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 37
III - 37
sampai dengan Triwulan IV sebesar 15 (lima belas) Peraturan sehingga prosentase
pencapaian sebesar 107,14%.
Pada tahun 2015 Jumlah Rancangan dan Peraturan yang Ditetapkan sebesar 15
Peraturan, dengan target tahun 2015 sebesar 14 Peraturan
SASARAN STRATEGIS ( 7 )Sasaran strategis Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) DanMeningkatnya Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Pada Transportasi Lautterdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:
1) Jumlah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sesuai dengan target tahun 2015
sebesar 0,336 juta ton CO2e, dan terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan
III realisasi penurunan emisi belum terhitung, dan sampai dengan Triwulan IV
sebesar 0,145 juta ton CO2e, sehingga selama 1 (satu) tahun Jumlah emisi gasrumah kaca dari sektor transportasi laut yang dapat diturunkan sebesar 0,145
juta ton CO2e dengan prosentase pencapaian sebesar 43,15%.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 38
III - 38
Dengan jumlah pembangunan SBNP yang mengadopsi teknologi ramah lingkungan
pada tahun 2015 sebanyak 496 unit, dan setelah di akumulasikan dengan SBNP
tahun-tahun sebelumnya berjumlah 2.765 Unit, dan dikonversi dengan total emisi Emisi
CO2, CH4 dan N2O menghasilkan ekuivalensi penurunan emisi gas rumah kaca
sebesar 0,145 juta ton CO2e.
2) Jumlah Sarana yang Menerapkan Teknologi Ramah Lingkungan sesuai dengan
target tahun 2015 sebesar 14 (empat belas) unit, terlihat pada Triwulan I, II dan III
tidak terdapat realisasi, sampai dengan Triwulan IV terealisasi 74 (tujuh puluh
empat) Unit sehingga prosentase pencapaian sebesar 528,57%.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 39
III - 39
Dalam rangka penerapan MARPOL Annex 6 terkait polusi udara dan emisi dari
kapal, diwajibkan bagi seluruh kapal untuk berkontribusi dalam penurunan emisi
gas rumah kaca dengan penerapan teknologi ramah lingkungan yang diukur
melalui EEDI (Energy Efficiency Design Index) yaitu sertifikasi pada kappal dalam
bentuk sertifikat IEEC (International Energy Efficiency Certificate).Pada awalnya
Direktorat Perkapalan dan Kepelautan hanya menargetkan 14 unit kapal komersil
yang menerapkan teknologi ramah lingkungan ditahun 2015. Namun dengan
tingginya kesadaran pemilik pada tahun 2015 terdapat 74 unit kapal komersil yang
telah disertifikasi dalam menerapkan teknologi ramah lingkungan. Sehingga terjadi
peningkatan capaian sekitar 528,57% dari target yang telah ditentukan
DAFTAR NAMA KAPAL
NO NamaKapal Bulan1 Honglima January 16, 20152 PT. Satin Ship Management January 28, 20153 Pasific Finder February 5, 20154 Pasific Defiance February 5, 20155 MT. KartikaSegara February 27, 20156 MT. Sungai Gesong February 27, 20157 MT. SeiPaking February 27, 20158 MT. Sambu February 27, 20159 KM. Oceanic Progres March 13, 2015
10 KM. Sentosa 4005 March 31, 201511 KM. Sentosa 4006 March 31, 201512 KM. SinarYogya April 10, 201513 KM. Sinopa April 22, 201514 KM. Caraka Jaya Niaga III-II May 5, 201515 KM. Prima Samudra May 5, 201516 KM. Flora 8 May 5, 201517 KM. Berjaya II May 5, 201518 KM. Berjaya I May 7, 201519 KM. Srijaya 8 May 7, 201520 KM. Fajar Mas May 7, 210521 KM. PulauWeh May 7, 201522 KM. MeratusSangatta May 25, 201523 KM. AdindaFadilla May 27, 201524 MP. Veloce June 3, 2015
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 40
III - 40
25 MP. Prevail June 3, 201526 MP. Prelude June 3, 201527 MP. Premier June 3, 201528 KM. MeratusJayapura June 5, 201529 KM. IntanDoya June 8, 201530 KM. Global Top June 10, 201531 KM. AdindaAzula June 17, 201532 KM. Meratus Jaya June 18, 201533 MT. Posh Constant July 1, 201534 MT. Posh Congust July 1, 201535 KM. MeratusGorontalo July 1, 201536 KM. MeratusKupang July 1, 201537 CLV. Asean Explorer July 2, 201538 MT. Bull Sulawesi July 9, 201539 MT. Eline Enterprise July 10, 201540 Pertamina Gas I July 14, 201541 MT. Gas Walia July 14, 201542 MT. Gas Widuri July 14, 201543 MT. Gas Attaka July 14, 201544 MT. Gas Arah July 14, 201545 MT. Gas Ambalat July 14, 201546 MT. Pertamina Gas 2 July 14, 201547 MT. Gas Arjuna July 14, 201548 MT. Gas Arimbi July 14, 201549 AHT. Posh Bawean August 5, 201550 KM. KEI August 14, 201551 KM. KNB 1 August 31, 201552 KM. KNB 2 August 31, 201553 KM. KNB 5 August 31, 201554 SPOB Momentum 25001 September 10, 201555 SPOB Momentum 25002 September 10, 201556 MV. PASIFIC HARRIER September 14, 201557 MV. SEA ROSE September 16, 201558 MV. New Winner September 16, 201559 MT. Durgandini October 6, 201560 LNG AQuarius October 9, 201561 MT. SENIPAH October 27, 201562 MT. NARIVA October 29, 2015
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 41
III - 41
63 KM. Seismie Supporter October 29, 201564 PSV. WM. Pasific October 29, 201565 KM. TantoLancar November 2, 201566 MT. Gas Maluku November 10, 201567 KM. Dian Cardelia November 30, 201568 DSV.Crest Odyssey I December 8, 201569 MT. Pangkalan Brandan December 22, 201570 MT. Pagerungan December 22, 201571 KM. Winposh Regent December 22, 201572 KM. Colombo December 23, 201573 KM. TantoLuas December 29, 201574 MT. Princess Naomi December 31, 2015
3) Jumlah Prasarana yang Telah Menerapkan Konsep Ramah Lingkunganindikator kinerja ini terdapat pembangunan SBNP yang menggunankan solarcell sesuai dengan target tahun 2015 sebesar 2.475 (dua ribu empat ratus tujuh
puluh lima) unit, dan terlihat pada Triwulan I, II dan III tidak ada SBNP solar cell
yang terealisasi, dan sampai dengan triwulan IV sebanyak 496 (empat ratus
sembilan puluh enam) unit, sehingga selama 1 (satu) tahun jumlah prasaranayang telah menerapkan konsep ramah lingkungan sebanyak 496 (empat ratus
sembilan puluh enam) unit SBNP solar cell dengan prosentase pencapaian sebesar
240,78%.
TW I TW II TW III TW IV
REALISASI 0 0 0 496TARGET 206 206 206 206
0200400600800
SBNP
sola
r cel
l
TAHUN 2015
JUMLAH SBNP SOLAR CELL
TARGET REALISASI
NO KANTOR UPTJUMLAH
PEMBANGUNANSBNP
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 42
III - 42
1 Distrik Navigasi Belawan 272 Distrik Navigasi Sibolga 73 Distrik Navigasi Dumai 74 Distrik Navigasi Tg. Pinang 235 Distrik Navigasi Teluk Bayur 336 Distrik Navigasi Semarang 167 Distrik Navigasi Cilacap 48 Distrik Navigasi Benoa 59 Distrik Navigasi Kupang 17
Distrik Navigasi Banjarmasin 2010 Distrik Navigasi Pontianak 2711 Distrik Navigasi Tarakan 112 Distrik Navigasi Bitung 1313 Distrik Navigasi Kendari 2014 Distrik Navigasi Makssar 415 Distrik Navigasi Ambon 2916 Distrik Navigasi Tual 1317 Distrik Navigasi Sorong 1018 Distrik Navigasi Jayapura 2719 Distrik Navigasi Merauke 1320 Satker Kenavigasian Kantor
Pusat180
TOTAL 496
SASARAN STRATEGIS ( 8 )Meningkatnya Upaya Perlindungan Lingkungan Maritim
Sasaran strategis Meningkatnya Upaya Perlindungan Lingkungan Maritim terdiri dari
3 (tiga) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut :
1) Rasio Penanggulangan Tumpahan Minyak yang Berpotensi MenimbulkanPencemaran dari Kegiatan Pelayaran sesuai dengan target tahun 2015 sebesar
100% dan terlihat pada Triwulan I sebesar 12,5 %, pada Triwulan II sebesar 62,5%,
pada Triwulan III sebesar 75 %dan pada Triwulan IV terealisasi hasil rasio sebesar
100% sehingga total Rasio Penanggulangan Tumpahan Minyak yang Berpotensi
Menimbulkan Pencemaran dari Kegiatan Pelayaran sampai dengan akhir tahun
2015 sebesar 100% dan prosentase pencapaian sebesar 100%.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 43
III - 43
2) Jumlah Kegiatan Terkait Perlindungan Lingkungan Maritim sesuai dengan
target tahun 2015 sebanyak 5 (lima) laporan dan terlihat pada Triwulan I sebanyak 1
(satu) laporan, Triwulan II sebanyak 2 (dua) laporan, Triwulan III sebanyak 3 (tiga)
laporan dan selama 1 (satu) tahun sebagaimana terlihat kinerja pada Triwulan IV
sebanyak 6 (enam) laporan sehingga total Jumlah Kegiatan Terkait Perlindungan
Lingkungan Maritim sebanyak 6 (enam) laporan dan prosentase pencapaian
sebesar 120%.
Kegiatan Terkait Perlindungan Lingkungan Maritim
5 5 5 5
12
3
6
0
2
4
6
8
TW I TW II TW III TW IV
TARGET REALISASI
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 44
III - 44
Dalam pelaksanaannya, terdapat 6 (enam) Kegiatan Terkait PerlindunganLingkungan Maritim diantaranya adalah :
a. Bimbingan Teknis Anti Fauling System dan Civil Liability Convention Bunker diselenggarakan
pada tanggal 18 sampai dengan 20 November 2015 Bimbingan Teknis Pencegahan Pencemaran Dari Kapal dan Manajemen
Keselamatan Pengoperasian Kapal diselenggarakan pada tanggal :1) 23 sampai dengan 25 Juni 20152) 08 sampai dengan 10 September 20153) 21 sampai dengan 23 September 2015
Bimtek keselamatan kapal 29 september sd 1 oktober 2015b. Konsinyering Ratifikasi Ballast Water Management Convention dan Ship
Recycling pada 7 sd 9 juli 2015 rr serbaguna peserta 30 org.c. Ratifikasi Ballast Water Management Convention pada sidang Council IMO pada
tanggal 24 November 2015.d. Mengikuti sidang Maritime Environment Protection Commitee (MEPC) ke - 68
pada tanggal 15 Mei 2015 di IMOe. Mengikuti Sidang Pollution Prevention and Response (PPR) ke - 2 pada tanggal
23 Jan 2015 di IMOf. IMO NORAD Ballast Water Management High Level Regional Meeting di
Bangkok, Thailand pada bulan November 2015
3) Jumlah Sertifikat yang Diterbitkan Terkait Perlindungan Lingkungan Maritimsesuai dengan target tahun 2015 sebanyak 4.100 (Empat Ribu Seratus) sertifikat
dan terlihat pada Triwulan I sampai dengan III belum terdapat realisasi, sampai
dengan Triwulan IV sebanyak 7.418 (Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Belas)
sertifikat sehingga prosentase pencapaian sebesar 180,92%.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 45
III - 45
JUMLAH SERTIFIKAT TERKAITPERLINDUNGAN LINGKUNGAN
MARITIM
4100 4100 4100 4100
0 0 0
7418
02000400060008000
TW I TW II TW III TW IV
TARGETREALISASI
Pada Tahun 2015 telah diterbitkan 7.418 sertifikat yang berkaitan dengan
pelindungan lingkungan maritim, Tren peningkatan ini dikarenakan beberapa hal:
a) Semakin meningkatnya kesadaran para pemilik kapal untuk menerapkan
teknologi ramah lingkungan guna meningkatkan pelindungan lingkungan maritim.
b) Giatnya pemberlakuan berbagai peraturan internasional di Indonesia beserta
ketentuan mengenai perlindungan lingkungan maritim secara menyeluruh
c) Tingginya tuntutan dari negara-negara lain yang pelabuhannya disinggahi kapal-
kapal Indonesia, yang mana negara tersebut memberlakukan standar
pelindungan lingkungan maritim yang tinggi, sehingga menuntut pemilik kapal
bendera Indonesia untuk tunduk terhadap peraturan tersebut.
SASARAN STRATEGIS ( 9 )Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Laut untukMengurangi Backlog maupun bottleneck
Sasaran strategis Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Lautuntuk Mengurangi Backlog maupun bottleneck terdiri dari 5 (lima) Indikator Kinerja
Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:
1) Jumlah rute angkutan laut tetap dan teratur untuk mendukung tol laut
Jumlah rute angkutan laut tetap dan teratur dalam mendukung tol laut sesuai
dengan target tahun 2015 sebanyak 5 (lima) rute, dan terlihat pada Triwulan I
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 46
III - 46
terdapat 2 (dua) rute yang terealisasi, sampai dengan Triwulan II terdapat 2 (dua)
rute, sampai dengan Triwulan III terdapat 2 (dua) rute, dan sampai dengan triwulan
IV sebanyak 5 (lima) rute, sehingga selama 1 (satu) tahun Jumlah rute angkutanlaut tetap dan teratur dalam mendukung tol laut terealisasi sebanyak 5 (lima)
rute dengan prosentase pencapaian sebesar 100%
Dalam rangka menindaklanjuti program Presiden mengenai pelaksanaan Tol Laut,
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan
Trayek Liner Non Komersial, trayek tersebut ditugaskan kepada PT. Pelni (Persero)
untuk melayari dengan diberikan penugasan Kewajiban Pelayanan Publik untuk
Angkutan Barang dalam rangka Pelaksanaan Tol Laut.
Adapun maksud pelaksanaan tersebut dalam rangka menjamin ketersediaan barang
dan untuk mengurangi disparitas harga bagi masyarakat serta menjamin
kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan barang ke daerah tertinggal,
terpencil, terluar dan perbatasan.
Berdasarkan SK Dirjen Hubla Nomor AL.108/6/2DJPL-15 tanggal 26 Oktober 2015
tentang Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk
Angkutan Barang dalam rangka Pelaksanaan Tol Laut Tahun Anggaran 2015, telah
ditetapkan 3 (tiga) trayek tol laut sebagai berikut:
1. Kode Trayek T-1 : Tg. Perak – Tual - Fak-fak – Kaimana – Timika – Kaimana –Fak-fak – Tual – Tg. Perak (dioperasikan oleh KM Caraka Jaya Niaga III-32)
2. Kode Trayek T-4: Tg. Priok – Biak – Serui – Nabire – Wasior – Manokwari –Wasior – Nabire – Serui – Biak – Tg. Priok (dioperasikan oleh KM Caraka JayaNiaga III-22)
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 47
III - 47
3. Kode Trayek T-6 : Tg. Priok – Kijang – Natuna – Kijang Tg. Priok (dioperasikanoleh KM Caraka Jaya Niaga III-4)
Selain PT. Pelni (Persero), terdapat juga pelayaran swasta yang berpartisipasi
mendukung program tol laut yaitu PT. Altos Sea Shipping yang berdomisili di
Lampung yang mengoperasikan 2 (dua) kapal perdana program tol laut dengan
trayek :
a. Panjang – Tg. Perak PPb. Tg. Priok – Tg. Perak PP
2) Jumlah Pembangunan/ Lanjutan/ Penyelesaian/ Pengembangan PelabuhanLaut Non Komersial
Jumlah pembangunan/ pengembangan pelabuhan laut non komersil sesuai
dengan target tahun 2015 sebanyak 306 (tiga ratus enam) pelabuhan, dan terlihat
pada Triwulan I, II dan III tidak terdapat realisasi, dan sampai dengan triwulan IV
sebanyak 306 (tiga ratus enam) pelabuhan, sehingga selama 1 (satu) tahun Jumlahpembangunan/ pengembangan pelabuhan laut non komersil sebanyak 306 (tiga
ratus enam) pelabuhan dengan prosentase pencapaian sebesar 100%.
TW I TW II TW III TW IVTarget 306 306 306 306Realisasi 0 0 0 306
050
100150200250300350
Pela
buha
n
Jumlah pembangunan/ pengembangan pelabuhanlaut non komersil
Pada tahun 2015 Jumlah Pembangunan/ Lanjutan/ Penyelesaian/ Pengembangan
Pelabuhan Laut Non Komersial sebesar 306 Pelabuhan yang terdiri dari pelabuhan
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 48
III - 48
diwilayah Unit Penyelenggara Pelabuhan serta Pelabuhan yang merupakan wilayah
kerja dari Kantor kesyahbandaran dan Kantor Otoritas Pelabuhan, dengan target
tahun 2015 sebesar 306 Pelabuhan
3) Jumlah Pembangunan/ Lanjutan/ Penyelesaian Armada Kapal Negara Angkutan
Laut Perintis
Jumlah armada kapal negara angkutan laut perintis sesuai dengan target tahun
2015 sebanyak 103 (seratus tiga) kapal, dan terlihat pada Triwulan I dan II belum
ada pembangunan/ penyelesaian kapal yang terealisasi, sampai dengan Triwulan III
terdapat 6 (enam) kapal terealisasi, dan sampai dengan triwulan IV sebanyak 103
(seratus tiga) kapal terealisasi, sehingga selama 1 (satu) tahun Jumlah armadakapal negara angkutan laut perintis terealisasi sebanyak 103 (seratus tiga) kapal
dengan prosentase pencapaian sebesar 100%.
Jumlah Pembangunan Baru Kapal Negara Angkutan Laut Perintis sesuai
dengan target tahun 2015 sebanyak 100 (seratus) kapal, dan terlihat pada
Triwulan I dan II tidak ada pembangunan kapal yang terealisasi, sampai dengan
Triwulan III terdapat 6 (enam) pembangunan kapal terealisasi, dan sampai
dengan triwulan IV sebanyak 100 (seratus) pembangunan kapal terealisasi,
sehingga selama 1 (satu) tahun Pembangunan Baru Kapal Negara Angkutan
Laut Perintis terealisasi sebanyak 100 (seratus) kapal dengan prosentase
pencapaian sebesar 100%.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 49
III - 49
Pembangunan Baru Kapal NegaraAngkutan laut Perintis
100 100 100 100
0 0 6
100
0
50
100
150
TW I TW II TW III TW IV
TARGET REALISASI
Pembangunan baru kapal Negara angkutan laut perintis sebanyak 100 (seratus)kapal terdiri dari:a. Pembangunan kapal perintis 750 DWT sebanyak 6 unit kapal (APBN)b. Pembangunan kapal perintis 500 DWT sebanyak 2 unit kapal (APBN)c. Pembangunan kapal perintis 200 DWT sebanyak 2 unit kapal (APBN)d. Pembangunan kapal perintis GT. 2000 sebanyak 25 unit kapal (APBN-P)e. Pembangunan kapal perintis GT. 1200 sebanyak 20 unit kapal (APBN-P)f. Pembangunan kapal perintis 750 DWT sebanyak 5 unit kapal (APBN-P)g. Pembangunan kapal kontainer 100 Teus sebanyak 15 unit kapal (APBN-P)h. Pembangunan kapal rede sebanyak 20 unit kapal (APBN-P)i. Pembangunan kapal ternak sebanyak 5 unit kapal (APBN-P)
Jumlah Penyelesaian Pembangunan Baru Kapal Negara Angkutan LautPerintis sesuai dengan target tahun 2015 sebanyak 3 (tiga) kapal, dan terlihat
pada Triwulan I sampai dengan triwulan III belum ada penyelesaian kapal yang
terealisasi, dan sampai dengan triwulan IV sebanyak 3 (tiga) kapal terealisasi,
sehingga selama 1 (satu) tahun Penyelesaian Pembangunan Baru Kapal Negara
Angkutan Laut Perintis terealisasi sebanyak 3 (tiga) kapal dengan prosentase
pencapaian sebesar 100%.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 50
III - 50
Penyelesaian Pembangunan KapalNegara Angkutan laut Perintis
3 3 3 3
0 0 0
3
00.5
11.5
22.5
33.5
TW I TW II TW III TW IV
TARGETREALISASI
Penyelesaian Kapal Negara angkutan laut perintis sebanyak 3 (tiga) kapal, terdiridari :a. 2 unit kapal perintis 750 DWTb. 1 unit kapal ternak
4) Lokasi Pengerukan untuk Memenuhi Persyaratan Alur Pelayaran/KolamPelabuhan sesuai dengan target tahun 2015 sebanyak 13 (tiga belas) lokasi, dan
terlihat pada Triwulan I sampai dengan triwulan III belum ada lokasi pengerukan
yang terealisasi, dan sampai dengan triwulan IV sebanyak 12 (dua belas) lokasi
terealisasi, sehingga selama 1 (satu) tahun Lokasi Pengerukan untuk Memenuhi
Persyaratan Alur Pelayaran/Kolam Pelabuhan terealisasi sebanyak 12 (dua belas)
lokasi dengan prosentase pencapaian sebesar 92,31%.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 51
III - 51
Lokasi pengerukan yang terealisasi pada kurun waktu 2015 sebanyak 12 (dua belas)
lokasi dengan rincian : Belawan, Palembang, Muara Padang, Tanjung Priok,
Tanjung Emas, Benoa, Pontianak, Ketapang, Samarinda, Sampit, Kumai, Lembar
dan yang tidak terealisasi sebanyak 1 (satu) lokasi yaitu Lirang dikarenakan setelah
ditetapkan pemenang pekerjaan terdapat dokumen yang diragukan keabsahannya
kemudian hal ini diproses lanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon,
dan menghasilkan putusan sela untuk menghentikan pekerjaan sampai dikeluarkan
putusan.
5) proses kerjasama pemerintah swasta dalam penyediaan infrastrukturtransportasi laut sesuai dengan target tahun 2015 sebanyak 2 (dua) proyek, dan
terlihat pada Triwulan I terdapat 1 (satu) proyek terealisasi, sampai dengan Triwulan
II terealisasi sebanyak 2 (dua) proyek, sampai dengan Triwulan III terdapat 2 (dua)
proyek terealisasi, dan sampai dengan triwulan IV sebanyak 2 (dua) proyek
terealisasi, sehingga selama 1 (satu) tahun Jumlah proses kerjasama pemerintahswasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi laut terealisasi sebanyak 2
(dua) proyek dengan prosentase pencapaian sebesar 100%.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 52
III - 52
TW I TW II TW III TW IVTARGET 2 2 2 2REALISASI 1 2 2 2
2 2 2 2
1
2 2 2
PRO
YEK
KPS
TAHUN 2015
PROSES KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA DALAM PENYEDIAANINFRASTRUKTUR TRANSPORTASI
TARGET REALISASI
Pada sub sektor transportasi laut tahun 2015 menargetkan sebanyak 2 (dua) proseskerjasama pemerintah swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi laut, danterealisasi seluruhnya dengan rincian sebagai berikut:
1. Makassar New Port (MNP), dengan progress sebagai berikut:a. 19 mei 2015 penandatanganan konsesi Makassar New Port (MNP) antara
kantor OP Makassar dengan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero);b. November 2015 melaksanakan pembangunan MNP tahap I
2. Kuala Tanjung, dengan progres sebagai berikut:a. Januari 2015 penandatanganan perjanjian konsesi kuala tanjung antara
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kuala Tanjung dengan PT.Pelabuhan Indonesia I (Persero).
b. Maret 2015 - Usulan adendum perjanjian konsesi kuala tanjung
SASARAN STRATEGIS ( 10 )Meningkatnya Produksi Angkutan Penumpang Dan Barang Transportasi Laut
Sasaran strategis Meningkatnya Produksi Angkutan Penumpang Dan Barang
Transportasi Laut terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama dengan gambaran capaian
kinerja sebagai berikut:
1) Jumlah Muatan Angkutan Laut Penumpang sesuai dengan target tahun 2015sebesar 5.345.461 penumpang/ tahun dan terlihat pada Triwulan I terealisasi
sebanyak 1.657.093 penumpang, triwulan II sebanyak 3.046.913 penumpang,
triwulan III sebanyak 4.212.622 penumpang, dan sampai dengan triwulan IV terdapat
realisasi sebesar 5.333.044 penumpang / tahun, sehingga selama 1 (satu) tahun
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 53
III - 53
total Jumlah muatan angkutan laut barang sebesar 5.333.044 penumpang / tahun
dan prosentase pencapaian sebesar 99,77%.
Jumlah Muatan Angkutan Laut Penumpang
0
10,000,000
TARGET REALISASI
TARGET 5,345,461 5,345,461 5,345,461 5,345,461
REALISASI 1,657,093 3,046,913 4,212,622 5,333,044
TW I TW II TW III TW IV
Realisasi angkutan laut penumpang tergantung juga dengan moda transportasi
lainnya. Penumpang dapat lebih memilih alternatif moda transportasi sesuai dengan
kebutuhan waktu dan tarifnya.
2) Jumlah muatan angkutan laut barang sesuai dengan target tahun 2015 sebesar
1.168.638.474 ton/ tahun dan terlihat pada Triwulan I terealisasi sebanyak
266.633.693 ton/ tahun, triwulan II sebanyak 544.483.574 ton/ tahun, triwulan III
sebanyak 828.746.754 ton/ tahun, dan sampai dengan triwulan IV terdapat realisasi
sebesar 1.112.258.468 ton/ tahun, sehingga selama 1 (satu) tahun total Jumlahmuatan angkutan laut barang sebesar 1.112.258.468 ton/ tahun dan prosentase
pencapaian sebesar 95,18%.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 54
III - 54
Jumlah Muatan Angkutan Laut Barang
0
1,000,000,000
2,000,000,000
target realisasi
target 1,168,638,474 1,168,638,474 1,168,638,474 1,168,638,474
realisasi 266,633,693 544,483,574 828,746,754 1,112,258,468
TW I TW II TW III TW IV
Realisasi angkutan laut barang ini tercapai karena beberapa program pemerintah seperti
program tol laut dan program beyond cabotage untuk angkutan ekspor impor.
Indikator kinerja ini dibagi kembali menjadi 2 (dua) sub indikator yang terdiri dari muatan
angkutan laut barang berupa:
a) Perintis/ PELNI
Jumlah muatan angkutan laut barang perintis/ PELNI sesuai dengan target tahun
2015 sebesar 408.363 ton/ tahun dan terlihat pada Triwulan I terealisasi sebanyak
26.675 ton, triwulan II sebanyak 61.325 ton, triwulan III sebanyak 100.925 ton, dan
sampai dengan triwulan IV terdapat realisasi sebesar 127.677 ton/ tahun, sehingga
selama 1 (satu) tahun total Jumlah muatan angkutan laut barang perintis/ PELNIsebesar 127.677 ton/ tahun dan prosentase pencapaian sebesar 31,26%.
Muatan Angkutan Laut Barang Perintis/ PELNI
0
500,000
TARGET REALISASI
TARGET 408,363 408,363 408,363 408,363
REALISASI 26,675 61,325 100,925 127,677
TW I TW II TW III TW IV
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 55
III - 55
Kapal yang digunakan pada umumnya kapal penumpang, sehingga muatan barang
kurang mencapai target. Disamping itu barang yang tercatat adalah barang bawaan
penumpang, bukan barang kargo.
b) Swasta
Jumlah muatan angkutan laut barang swasta sesuai dengan target tahun 2015
sebesar 1.168.230.111 ton/ tahun dan terlihat pada Triwulan I terealisasi sebanyak
266.607.018 ton, triwulan II sebanyak 544.422.249 ton, triwulan III sebanyak
828.645.829 ton, dan sampai dengan triwulan IV terdapat realisasi sebesar
1.112.130.791 ton/ tahun, sehingga selama 1 (satu) tahun total Jumlah muatanangkutan laut barang swasta sebesar 1.112.130.791 ton/ tahun dan prosentase
pencapaian sebesar 95,20%.
Muatan Angkutan Laut Barang Swasta
0
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
TARGET REALISASI
TARGET 1,168,230,111 1,168,230,111 1,168,230,111 1,168,230,111
REALISASI 266,607,018 544,422,249 828,645,829 1,112,130,791
TW I TW II TW III TW IV
Realisasi angkutan laut barang ini tercapai karena beberapa program pemerintah
seperti program tol laut dan program beyond cabotage untuk angkutan ekspor impor
3) Pangsa Muatan Angkutan Laut Barang Luar Negeri oleh Pelayaran nasionalJumlah Pangsa Muatan Angkutan Laut Barang Luar Negeri oleh Pelayarannasional sesuai dengan target tahun 2015 sebesar 11,12% dan terlihat pada
Triwulan I terealisasi sebanyak 10,90 %, triwulan II sebanyak 10,93 %, triwulan III
sebanyak 11 %, dan sampai dengan triwulan IV terdapat realisasi sebesar 11,02 %,
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 56
III - 56
sehingga selama 1 (satu) tahun total Jumlah muatan angkutan laut barangswasta sebesar 11,02 % dan prosentase pencapaian sebesar 99,09%.
Pangsa Muatan Angkutan Laut BarangLuar Negeri oleh Pelayaran Nasional
11,12 11,12 11,12 11,12
10,910,93
11 11,02
10,7510,8
10,8510,9
10,9511
11,0511,1
11,15
TW I TW II TW III TW IV
TARGETREALISASI
Pangsa muatan ini adalah pangsa muatan yang diperoleh kapal-kapal nasional untuk
angkutan laut luar negeri (ekspor impor). Dengan demikian kapal nasional telah
mendapat kepercayaan oleh negara-negara lain untuk angkutan ekspor impor
SASARAN STRATEGIS ( 11 )Meningkatnya Layanan Transportasi Laut Di Perbatasan Negara, Pulau Terluardan Wilayah Non Komersial lainnya.
Sasaran strategis Meningkatnya Layanan Transportasi Laut Di Perbatasan Negara,Pulau Terluar dan Wilayah Non Komersial lainnya terdiri dari 1 (satu) Indikator
Kinerja Utama dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:
1) Jumlah Rute Angkutan Laut Perintis sesuai dengan target tahun 2015 sebesar 89
(delapan puluh Sembilan) rute, dan terlihat pada Triwulan I terdapat 84 (delapan
puluh empat) trayek terealisasi, sampai dengan Triwulan II terealisasi sebanyak 84
(delapan puluh empat) trayek, sampai dengan Triwulan III terdapat 84 (delapan
puluh empat) trayek terealisasi, dan sampai dengan triwulan IV sebanyak 84
(delapan puluh empat) trayek terealisasi, sehingga selama 1 (satu) tahun Jumlah
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 57
III - 57
lintasan/ rute angkutan laut perintis terealisasi sebanyak 84 (delapan puluh
empat) trayek dengan prosentase pencapaian sebesar 94,38%.
Berdasarkan target 2015 terdapat 89 trayek yang ditetapkan, sedangkan realisasi
Jumlah Rute Angkutan Laut Perintis tersebut yaitu sebanyak 84 rute, dengan
prosentase pencapaian sebesar 94,38 %. Pada awal pembahasan trayek perintis
terdapat 89 usulan daerah, tetapi sampai dengan akhir tahun 2015 terdapat 5 (lima)
trayek perintis yang tidak terealisasi, adapun penyebabnya yaitu:
1. Sebelumnya terdapat 3 usulan pangkalan baru yaitu Calang (NAD), Bima (NTB)
dan Ambon (Maluku) tetapi tidak dapat direkomendasikan dikarenakan setelah
dievaluasi, terdapat duplikasi dengan trayek lainnya.
2. Terdapat 2 (dua) trayek yang tidak memiliki peminat dalam pengoperasian/ gagal
lelang yaitu R 10 (Pelabuhan Pangkal Sunda Kelapa) dan R 76 (Pelabuhan
Pangkal Merauke).
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 58
III - 58
3.4 PERBANDINGAN TARGET RENSTRA, TARGET PERJANJIAN KINERJA (PK) DANREALISASI KINERJA TAHUN 2015
NO SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA SATUAN
TARGETREALISASI
RENSTRA PK
1 MeningkatnyaKeselamatanPelayaranTransportasi Laut
1) Rasio KejadianKecelakaanTransportasi Laut
Ratio KejadianKecelakaan
(JumlahKejadian
Kecelakaan/10.000 Freight)
0,972 0,972 1,382
2) Jumlah Saranadan PrasaranaKeselamatanTransportasi Laut
a. JumlahPembangunanSBNP
Unit 206 206 496
b. TingkatKecukupanSBNP
% 82 82 76
c. TingkatKeandalanSBNP
% 98 98 98
d. JumlahPembangunandan UpgradeGMDSS
Unit
23 23 21
e. JumlahPembangunandan UpgradeVTS
Unit
6 6 5
f. JumlahPembangunan/ Lanjutan/PenyelesaianKapal Patroli
Unit 77 77 57
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 59
III - 59
NO SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA SATUAN
TARGETREALISASI
RENSTRA PK
- Pembagunan BaruKapalPatroli
Unit 38 38 18
- LanjutanPembangunan KapalPatroli
Unit - - -
- PenyelesaianPembanguan KapalPatroli
Unit 39 39 39
g. JumlahPembangunan/ Lanjutan/PenyelesaianKapalKenavigasian
Unit 10 10 15
- Pembangunan BaruKapalNegaraKenavigasian
Unit 10 10 15
- LanjutanPembangunan KapalNegaraKenavigasian
Unit - - -
- PenyelesaianPembagunan KapalNegaraKenavigasian
Unit - - -
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 60
III - 60
NO SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA SATUAN
TARGETREALISASI
RENSTRA PK
3) Jumlah PedomanStandarKeselamatan danKeamananTransportasi Laut
Dokumen 11 11 11
2 MenurunnyaJumlah GangguanKeamanan DalamPenyelenggaraanTransportasi Laut
4) JumlahGangguanKeamanan PadaPelayanan JasaTransportasi Laut(pada kapal)
Kejadian/Tahun 7 7 6
5) Jumlah Kapalyang TelahMemiliki SertifikatISPS InternationalShip And PortFacility Security)
Kapal 1,572 1,572 1,858
6) Jumlah Pelabuhanyang TelahMemiliki SertifikatISPS InternationalShip And PortFacility Security)
Lokasi 370 370 369
3 MeningkatnyaKinerja PelayananSarana DanPrasaranaTransportasi Laut
7) Kinerja PelayananTransportasi Laut
- PencapaianWaiting Time(WT)
% 43,40 43,40 52,70
- PencapaiananApproach Time(AT)
% 48,90 48,90 47,09
- PencapaianEffective Time(ET/BT)
% 71,80 71,80 78,84
8) Jumlah PedomanStandarPelayanan Saranadan PrasaranaTransportasi Laut
Dokumen 6 63
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 61
III - 61
NO SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA SATUAN
TARGETREALISASI
RENSTRA PK4 Terpenuhinya
Kebutuhan JumlahSDM TransportasiLaut SesuaiKompentensi
9) Jumlah SumberDaya Manusia(SDM)Transportasi LautBersertifikat(Aparatur Teknis)
Orang3.870 3.870 954
5 MeningkatnyaKinerja DirektoratJenderalPerhubungan LautDalamMewujudkan GoodGovernance
10) NilaiAkuntabilitasKinerja InstansiPemerintah(AKIP)
86,24 86,24 88,77
11) ProsentasePenyerapanAnggaran
% 87,14 87,14 63,37
12) Nilai BarangMilik Negara(BMN)
Rp 46.047.331.883.767
46.047.331.883.767
38.792.116.978.452
13) JumlahPendapatanNegara BukanPajak (PNBP)
Rp620.986.33
2.124620.986.33
2.124
1.606.115.572.806
14) JumlahPenyederhanaanPerijinan
Jenis Perijinan 6 6 6
15) JumlahDokumen yangDisusun untukMemenuhiKebutuhanAdministrasi danTeknis
Dokumen 6 6 6
6 MeningkatnyaPenetapan DanKualitas RegulasiDalamImplementasiKebijakan BidangTransportasi Laut
16) JumlahRancangan danPeraturan yangDitetapkan
Peraturan 14 14 15
7 Menurunnya EmisiGas Rumah Kaca(RAN-GRK) DanMeningkatnya
17) JumlahPenurunan EmisiGas RumahKaca
Juta ton CO2e 0,336 0,336 0,145
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 62
III - 62
NO SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA SATUAN
TARGETREALISASI
RENSTRA PKPenerapanTeknologi RamahLingkungan PadaTransportasi Laut
18) Jumlah SaranayangMenerapkanTeknologiRamahLingkungan
Unit 14 14 74
19) JumlahPrasarana yangTelahMenerapkanKonsep RamahLingkungan
- SBNP SolarCell Unit
2.475 2.475 496
8 MeningkatnyaUpayaPerlindunganLingkunganMaritim
20) RasioPenanggulanganTumpahanMinyak yangBerpotensiMenimbulkanPencemaran dariKegiatanPelayaran
% 100 100 100
21) Jumlah KegiatanTerkaitPerlindunganLingkunganMaritim
Laporan 5 5 6
22) Jumlah Sertifikatyang DiterbitkanTerkaitPerlindunganLingkunganMaritim
Sertifikat4.100 4.100 7.418
9 MeningkatnyaKapasitas SaranaDan PrasaranaTransportasi LautUntuk MengurangiBacklog MaupunBottleneck
23) Jumlah RuteAngkutan LautTetap danTeratur untukMendukung TolLaut
Rute 5 5 5
24) JumlahPembangunan/
Pelabuhan 306 306 306
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 63
III - 63
NO SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA SATUAN
TARGETREALISASI
RENSTRA PKLanjutan/Penyelesaian/PengembanganPelabuhan LautNon Komersial
25) JumlahPembangunan/Lanjutan/PenyelesaianArmada KapalNegaraAngkutan LautPerintis
Kapal 103 103 103
- PembangunanBaru KapalNegaraAngkutan LautPerintis
Kapal 100 100 100
- LanjutanPembangunanKapal NegaraAngkutan LautPerintis
Kapal - - -
- PenyelesaianPembangunanKapal NegaraAngkutan LautPerintis
Kapal 3 3 3
26) Jumlah LokasiPengerukanuntuk MemenuhiPersyaratan AlurPelayaran/KolamPelabuhan
Lokasi 13 13 12
27) Terselenggaranya KerjasamaPemerintahSwasta dalamPenyediaanInfrastrukturTransportasiLaut
Proyek 2 2 2
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 64
III - 64
NO SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA SATUAN
TARGETREALISASI
RENSTRA PK
10 MeningkatnyaProduksi AngkutanPenumpang DanBarangTransportasi Laut
28) Jumlah MuatanAngkutan LautPenumpang
Pnp/Tahun 7.459.766 5.345.461 5.333.044
29) Jumlah MuatanAngkutan LautBarang
Ton/Tahun1.168.638.
4741.168.638.
4741.112.258.468
- Perintis/Pelni Ton/Tahun 408.363 404.363 127.677
- SwastaTon/Tahun
1.168.230.111
1.168.230.111
1.112.130.791
30) Pangsa MuatanAngkutan LautBarang LuarNegeri olehPelayaranNasional
% 11,12 11,1211,02
11 MeningkatnyaLayananTransportasi LautDi PerbatasanNegara, PulauTerluar DanWilayah NonKomersial Lainnya
31) Jumlah RuteAngkutan LautPerintis
Rute 89 89 84
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 65
3.5 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYATabel 3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
3.6 KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN IKU SEKRETARIAT JENDERALTabel 3.5 Kontribusi Terhadap Capaian IKU Sekretariat Jenderal
SASARAN STRATEGIS (SS) INDIKATORKINERJA UTAMA SATUAN
TARGET &Realisasi PK PAGU
Rp.REALISASI Capaian
(%)Rp. Fisik
(%)T R %1. Meningkatnya
Optimalisasi PengelolaAkuntabilitas Kinerja,Anggaran, Dan BMNDirektorat JenderalPerhubungan Laut
1) Nilai AKIPDirektoratJenderalPerhubunganLaut
Nilai
B B 22.842.956.017.000
14.473.645.086.826
(63,36)
66,51
88,24 88,77 102,93
NO. Indikator Kinerja Utama Target PAGU DIPA(Rp)
REALISASI(Rp)
KEUANGAN(%)
FISIK(%)
1 Jumlah Realisasi BelanjaAnggaran Direktorat JenderalPerhubungan Laut
22.842.956.017.000 22.842.956.017.000 14.473.645.086.826 63,36 66,51
TOTAL 22.842.956.017.000 14.473.645.086.826 63,36 66,51
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 66
III - 66
3.7 REALISASI ANGGARANAlokasi Pagu DIPA Awal dan Pagu DIPA-Revisi Tahun 2015 akan disampaikan pada
tabel di bawah ini:
Tabel 3.6Perbandingan Alokasi Pagu DIPA Awal dengan Pagu DIPA Akhir
Ditjen Hubla Tahun 2015(Rp. 000,-)
NO URAIANPAGU AWAL
( Rp. 000 )PAGU AKHIR
( Rp. 000 )
1 Belanja Pegawai 1.504.115.798 1.504.115.798
2 Belanja Barang 3.846.902 4.519.502
Rupiah murni (RM) 3.608.528.740 4.281.128.740
PNBP 238.374 238.374
Rupiah Murni Pendamping - -
PHLN - -
3 Belanja Modal 5.970.539 16.819.336
Rupiah murni (RM) 5.500.492 16.119.392
PNBP 221.907 221.907
Rupiah Murni Pendamping - -
PHLN 248.140 478.037
TOTAL PAGU - 22.842.953
TOTAL REALISASI - 14.473.645
TOTAL SISA DANA - 8.369.308
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan LautIII - 67
III - 67
3.7.1 Alokasi Anggaran APBN Pada Masing-masing Kegiatan Tahun 2015
Alokasi Anggaran Pada Masing-masing Kegiatan Tahun 2015(Rp. 000,-)
NO KEGIATAN PAGU AWAL( Rp. 000,-)
PAGU AKHIR( Rp. 000,-)
REALISASI( Rp. 000,-)
1 Dukungan Manajemen & DukunganTeknis Lainnya Ditjen Hubla 4.481.535.519 4.489.247.207 3.543.968.123
2Pengelolaan dan PenyelenggaraanKegiatan di Bidang Lalu LintasAngkutan Laut
4.773.818.000 4.352.175.543 1.984.643.899
3Pengelolaan dan PenyelenggaraanKegiatan di Bidang Pelabuhan danPengerukan
8.645.756.677 8.046.168.738 5.291.566.443
4Pengelolaan dan PenyelenggaraanKegiatan di Bidang Perkapalan danKepelautan
- 137.220.547 133.392.990
5 Pengelolaan dan PenyelenggaraanKegiatan di Bidang Kenavigasian 2.226.572.529 3.101.870.690 2.692.926.942
6Pengelolaan dan PenyelenggaraanKegiatan di Bidang Penjagaan Lautdan Pantai
2.715.273.292 2.716.273.292 827.146.689
T O T A L 22.842.956.017 22.842.956.017 14.473.645.086
IV - 1
4.1 Kesimpulan
Dalam kurun waktu Tahun 2015, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah
melakukan peningkatan sarana maupun prasarana keselamatan dan keamanan
transportasi serta kapasitas sarana dan prasaran transportasi dan keterpaduan system
transportasi antarmoda dan multimoda, antara lain melalui penambahan armada kapal
kenavigasian sebagai salah satu sarana penunjang keselamatan dan keamanan
transportasi sebanyak 15 (lima belas) unit kapal kenavigasian, pembangunan/ lanjutan/
penyelesaian kapal patroli sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kapal serta menambah
jumlah Sarana Bantu Navigasi Pelayaran menjadi 2.765 (Dua Ribu Tujuh Ratus Enam
Puluh Lima) Unit, namun demikian masih terdapat beberapa ketidakberhasilan.
Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang
tahun 2015 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta jajaran
Kementerian Perhubungan secara umum dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
khususnya. Selain itu, dukungan kemampuan SDM yang memadai juga menjadi salah
satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2015 ini.
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang
telah ditetapkan pada tahun 2014 baik eksternal maupun internal yang dihadapi antara
lain adalah :
a. Jumlah Kejadian KecelakaanKejadian kecelakaan pada sektor transportasi laut disebabkan oleh banyak hal,
tetapi faktor yang dominan adalah kecelakaan yang disebabkan oleh faktor
manusia (human error) serta faktor teknis dan lain-lain (technical factor).
Pada tahun 2015 ini, terdapat 49 (empat puluh sembilan) kejadian kecelakaan
kapal dengan jumlah total Surat Perintah Berlayar (SPB) yang diterbitkan
sebanyak 354.399 dokumen. Sehingga dalam setiap penerbitan 10.000 SPB
maka jumlah Rasio Kejadian Kecelakaan yang terjadi sebanyak 1,382 kejadian
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
IV - 2
kecelakaan dan menunjukkan peningkatan kinerja sebesar 57,87%. Dalam upaya
untuk mengurangi kejadian kecelakaan tersebut, telah dilakukan berbagai upaya
sebagai langkah pencegahan kejadian tersebut yaitu antara lain melalui:
1. Penerbitan telegram peringatan pencegahan kecelakanan kapal dengan
rincian sebagai berikut :
a. Telegram dirjen hubla tentang pemberitahuan cuaca ekstrim setiap
minggu
b. Telegram dirjen hubla pemberitahuan terhadap seluruh UPT DJPL
tentang penundaan penerbitan SPB terkait cuaca buruk
c. Telegram dirjen hubla tentang pengawasan dan pengamanan angkutan
lebaran tahun 2015
d. Telegram tentang dispensasi pada kapal penumpang pada saat lebaran.
2. Pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawasan keselamatan pelayaran
secara berkala
3. Pelaksanaan Kampanye keselamatan pelayaran
4. Pelaksanaan kegiatan uji petik pemeriksaan kapal menjelang lebaran, natal
dan tahun baru
Selain langkah tersebut, Ditjen Hubla juga melakukan peremajaan kapal-kapal
yang berumur tua serta menata jadwal docking kapal secara berkala dan
semakin meningkatkan ketertiban penerbitan sertifikat keselamatan kapal serta
ketatnya penerbitan Surat Persetujuan Berlayar sebagai upaya preventif kejadian
kecelakaan kapal.
b. Pelayanan Kinerja Operasional di PelabuhanBeberapa data kinerja yang berpengaruh terhadap Pencapaian Kinerja
Pelayanan meliputi yaitu data Kinerja Waiting Time (WT), Approach Time (AT),
Effective Time (ET : BT).
Target pencapaian Waiting Time (WT) pada tahun 2015 sebesar 43,40 %
dan terdapat realisasi sebesar 52,70% sehingga prosentase pencapaian
Waiting Time (WT) sebesar 121,43% yang artinya bahwa standar kinerja
pelayanan operasional pelabuhan di nilai cukup baik dikarenakan
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
IV - 3
pencapaian rasio kinerja Waiting Time (WT) melebihi capaian yang di
targetkan.
Target Approach Time (AT) pada tahun 2015 sebesar 48,90 % dan terdapat
realisasi sebesar 47,09% sehingga prosentase pencapaian Approach Time
(AT) sebesar 96,30% yang artinya bahwa kinerja pelayanan pemanduan
dinyatakan kurang baik dikarenakan nilai pencapaian prosedur dibawah nilai
standar pelayanan yang ditetapkan.
Target pencapaian Effective Time (ET : BT) pada tahun 2015 sebesar 71,80
% dan terdapat realisasi sebesar 78,84% sehingga prosentase pencapaian
Effective Time (ET : BT) sebesar 109,81% yang artinya bahwa kinerja
bongkar muat barang dinilai cukup baik dikarenakan telah memenuhi
pencapaian kinerja operasional yang ditentukan.
c. Penurunan Emisi Gas Buang (CO2)Pada Tahun 2015, jumlah pembangunan SBNP yang mengadopsi teknologi
ramah lingkungan sebanyak 496 (empat ratus sembilan puluh enam) unit, dan
setelah di akumulasikan dengan SBNP tahun-tahun sebelumnya berjumlah 2.765
(Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima) Unit, dan dikonversi dengan total emisi
Emisi CO2, CH4 dan N2O, Ditjen Hubla hanya mampu menurunkan emisi gas
buang (CO2) dari kapal-kapal yang beroperasional sebesar menghasilkan
ekuivalensi penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 0,145 juta ton CO2e.
Penurunan ini diperoleh dengan melakukan beberapa kegiatan antara lain
pengehematan penggunaan BBM dan penerbitan sertifikasi kapal melalui
penerbitan sertifikat International Air Pollution Prevencen (IAPP).
Dalam rangka penerapan MARPOL Annex 6 terkait polusi udara dan emisi dari
kapal, diwajibkan bagi seluruh kapal untuk berkontribusi dalam penurunan emisi
gas rumah kaca dengan penerapan teknologi ramah lingkungan yang diukur
melalui EEDI (Energy Efficiency Design Index) yaitu sertifikasi pada kapal dalam
bentuk sertifikat IEEC (International Energy Efficiency Certificate). Pada awalnya
Ditjen Hubla hanya menargetkan 14 (empat belas) unit kapal komersil yang
menerapkan teknologi ramah lingkungan ditahun 2015. Namun dengan tingginya
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
IV - 4
kesadaran pemilik pada tahun 2015 terdapat 74 (tujuh puluh empat) unit kapal
komersil yang telah disertifikasi dalam menerapkan teknologi ramah lingkungan.
4.2 Langkah ke depan
Pencapaian Keberhasilan kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak
terlepas dari kerjasama dari seluruh jajaran seluruh unit kerja yang ada baik kantor
pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah. Dalam upaya untuk
meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, terdapat beberapa
langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :
1. Untuk mengurangi tingkat kecelakaan, terdapat beberapa hal yang harus
diperhatikan yaitu: Penegakan Regulasi dan Hukum, Penataan Kelembagaan,
Peningkatan Sarana dan Prasarana keselamatan dan keamanan transportasi,
Peningkatan kompetensi Sumber daya Manusia, Peningkatan kepedulian dan
kewaspadaan Operator dan Peningkatan partisipasi Masyarakat.
2. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan meningkatkan kinerja serta
pelayanan melalui:
Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan
system transportasi antarmoda dan multimoda melalui program tol laut.
Meningkatkan Layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan,
terluar, terpencil dan khususnya wilayah timur Indonesia melalui
penambahan trayek-trayek perintis.
ii
'
DIRERTGRAT IENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2 015
0
110
KATA PENGANTAR 9
Berdasarkan Tap. MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan i Korupsi, Kolusi dan ft Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dad Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme, telah diterbitkan lnpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan agar setiap
9 unit kerja instansi pemerintah mulai eselon II ke atas menyusun laporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah
menyelenggarakan Evaluasi dan lmplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 9 Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai yang diamanatkan pada Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014. Sebagai implementasi telah disusun dokumen
Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2015 yang
dipedukan sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2015.
Perjanjian Kinerja memuat beberapa indikator kinerja serta target
yang ditetapkan dan diperlukan sebagai tolak ukur keberhasilan
penyelenggaraan pemerintah di bidang perhubungan khususnya sub sektor
transportasi laut yang disusun pada saat setelah menerima alokasi anggaran. )
Perjanjian Kinerja Tahun 2015 merupakan dokumen yang memuat ( pernyataan pertanggungjawaban kinerja setiap pimpinan terhadap pimpinan
) yang diatasnya untuk mewujudkan target kinerja pada tahun yang
) bersangkutan. Perjanjian Kinerja juga merupakan pertanggungjawaban
anggaran yang telah diterima yang mana anggaran tersebut akan ) dipergunakan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.
9
9
9 Pimpinan akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan
9 melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan
9 mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi.
13 Jakarta, 2015
DIREKTUR JENDEFtAL PERHUBUNGAN LAUT
t BOBBY R MAMAHIT Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19560912 198503 1 002
KEMENTERIAN PERHUBUNAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
Dalam rangka mewujudkan manajemen F'emerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hash, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Capt. BOBBY R. MAMAHIT Jabatan : DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : IGNASIUS JONAN Jabatan : MENTERI PERHUBUNGAN
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan i Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Jakarta, 2015
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA, MENTERI PERHUBUNGAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
IGNASIUS JONAN BOBBY R MAMAHIT Pembina Utama (IV/e) . 19560912 198503 1 002
4 0 0
0
0 4 3
?-3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DIREKTOFZAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
_
t. -
SELAMATA,N DAN KEAMANAN -.-..s.7. ,---,,.:,;------.‘,-:, -,:..,.,,,.:c. • -...-
1 Menurunnya 1) Rasic Kejadian Kecelakaan Transportasi Ratio 0.972 -
Angka Kecelakaan Laut Kejadian
Transportasi Laut Kecelakaan (Jumlah Kejadian
Kecelakaan/ 10.000 Freight)
2) Jumlah Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi Laut
Jumlah Pembangunan SBNP
Tingkat Kecukupan SBNP
Tingkat Keandalan SBNP
Jumlah Pembangunan dan Upgrade
Unit 206
% 82
% 98
Unit 23
GMDSS
Jumlah Pembangunan dan Upgrade 'ITS
Jumlah Pembangunan/ Lanjutan/
Unit 6
Unit 77
Penyelesaian Kapal Patroli
- Pembangunan Baru Kapal Patroli Unit 38
- Lanjutan Pembangunan Kapal Patroli Unit
- Penyelesaian Pembangunan Kapal Unit 39
Patroli
Jumlah Pembangunan/ Lanjutan/ Unit 10
Penyelesaian Kapal Kenavigasian
- Pembangunan Baru Kapal Negara Unit 10
Kenavigasian
- Lanjutan Pembangunan Kapal Negara Unit Kenavigasian
- Penyelesaian Pembangunan Kapal Unit Negara Kenavigasian
3) Jumlah Pedoman Standar Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut
Dokumen 11
00-,
9
9
...,,,,
- - '
2 Menurunnya Jumlah Gangguan
Jumlah Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Laut (pada
Kejadian/ 7 Tahun
Keamanan Dalam kapal) Penyelenggaraan Transportasi Laut
Jumlah Kapal yang Telah Memiliki Sertifikat ISPS (International ship And Port Facility Security)
Kapal 1,572
Jumlah Pelabuhan yang Telah Memiliki Sertifikat ISPS (International Ship And Port Facility Security)
Lokasi 370
--ia4-5-Sealgi”X-1\ II:- PE - tANAN:. ,
,
3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut
7) Kinerja Pelayanan Transportasi Laut
Pencapaian Waiting Time (WT)
Pencapaian Approach Time (AD
Pencapaian Effective Time (ET/BT)
% 43.40
% 48.90
% 71.80
8) Jumlah Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut
Dokumen 6
. -z-twitezvarawirapnwrawatn 4 Terpenuhinya
Kebutuhan Jumlah SDM Transportasi Laut Sesuai Kompentensi
9) Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Transportasi Laut Bersertifikat (Aparatur Teknis)
Orang 3,870
viva. 5 Meningkatnya
Kinerja Direktorat 10) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) 86.24
Jenderal Perhubungan Laut
11) Prosentase Penyerapan Anggaran % 87.14
Dalam Mewujudkan
12) Nilai Barang Milik Negara (BMN) Rp 46,047,331,883,767
Good Governance 13) Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Rp 620,986,332,124
14) Jumlah Penyederhanaan Perijinan Jenis 6 Perizinan
15) Jumlah Dokumen yang Disusun untuk Memenuhi Kebutuhan Administrasi dan Teknis
Dokumen 6
. _ 6
,Penetapan Meningkatnya
Dan Kualitas Regulasi Dalam lmplementasi Kebijakan Bidang Transportasi Laut
16) Jumlah Rancangan dan Peraturan yang Ditetapkan
Peraturan 14
''' - ' . •
f.1,71.1 a -=1„1, --A ,, -z MS* atiCOMS- -,.
7 Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca
Jumlah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Juta ton 0.336 CO2e
(RAN-GRK) Dan Meningkatnya
Jumlah Sarana yang Menerapkan Teknologi Ramah Lingkungan
Unit 14
Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Pada Transportasi Laut
Jumlah Prasarana yang Telah Menerapkan Konsep Ramah Lingkungan
- SBNP Solar Cell Unit 2,475
8 Meningkatnya Upaya Perlindungan
Rasio Penanggulangan Tumpahan Minyak yang Berpotensi Menimbillkan Pencemaran dark Kegiatan Pelayaran
100
Lingkungan Maritim
Jumlah Kegiatan Terkait Perlindungan Lingkungan Maritim
Laporan 5
Jumlah Sertifikat yang Diterbitkan Terkait Perlindungan Lingkungan Maritim
Sertifikat 4,100
111..KAPASITAS TFtANSPORTASI
ta-e.,.,, :.: 9 Meningkatnya
Kapasitas Sarana Jumlah Rute Angkutan Laut Tetap dan Teratur untuk Mendukung Tot Laut
Rute 5
Dan Prasarana Transportasi Laut Untuk Mengurangi Backlog Maupun
Jumlah Pembangunan/ Lanjutan/ Penyelesaian/ Pengembangan Pelabuhan Laut Non Komersial
Pelabuhan 306
Bottleneck Jumlah Pembangunan/ Lanjutan/ Penyelesaian Armada Kapal Negara Angkutan Laut Perintis
- Pembangunan Baru Kapal Negara Angkutan Laut Perintis
- Lanjutan Pembangunan Kapal Negara Angkutan Laut Perintis
- Penyelesaian Pembangunan Kapal Negara Angkutan Laut Perintis
Kapal 103
Kapal 100
Kapal
Kapal 3
Jumlah Lokasi Pengerukan untuk Memenuhi Persyaratan Alur Pelayaran/Kolam Pelabuhan
Lokasi 13
Terselenggaranya Kerjasama Pemerintah Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi Laut
Proyek 2
10 Meningkatnya Produksi Angkutan Penumpang Dan Barang
Jumlah Muatan Angkutan Laut Penumpang
- Perintis/Pelni PSO - Non Perintis/Pelni Non PSO
Pnp/Tahun 7,459/66
Pnp/Tahun 5,345,461 Pnp/Tahun 2,114,305
Transportasi Laut Jumlah Muatan Angkutan Laut Barang
- Perintis/Pelni - Swasta
Ton/Tahun 1,168,638,474
Tonffahun 408,363 Tonffahun 1,168,230,111
Pangsa Muatan Angkutan Laut Barang Luar Negeri oleh Pelayaran Nasional
% 11.12
Qtr.
IGNASIUS JONAN ' a 1 BOBBY R. MAMAHIT Pembina Utama (IV/e)
IF. 19560912 198503 1 002
11 Meningkatnya 31) Jumlah Rute Angkutan Laut Perintis Rute 89 Layanan Transportasi Laut Di Perbatasan Negara, Pulau Terluar Dan Wilayah Non Komersial Lainnya
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Rp 22,842,955,870,231.00
Jakarta, 2015
MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDEFtAL PERHUBUNGAN LAUT
top related