lakip - dinas perhubungan kota surabayadishub.surabaya.go.id/backend/upload/files/lakip 2014.pdf ·...
Post on 07-Feb-2018
253 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LAKIP
LAPORAN AKUNTABILITASKINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2014DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA
LAKIP
LAPORAN AKUNTABILITASKINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2014DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA
LAKIP
LAPORAN AKUNTABILITASKINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2014DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2014
1
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .......................................................................................... 2 IKHTISAR EKSEKUTIF .....................................................................................
3
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 6 A. Latar Belakang ........................................................................
B. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan ............. 6 7
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA .............. 9 A. Rencana Strategis ..................................................................
1 Visi ....................................................................................... 2 Misi ....................................................................................... 3 Tujuan dan Sasaran ............................................................. 4 Strategi dan Arah Kebijakan ................................................
B. Penetapan Kinerja ……………….............................................
9 9 9
10 11 12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................ 14 A. Capaian Kinerja .......................................................................
B. Akuntabilitas Keuangan .......................................................... 14 19
BAB IV PENUTUP ................................................................................... 21 LAMPIRAN Lampiran I : Penetapan Kinerja
Lampiran II : Pengukuran Capaian Kinerja
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2014
2
KATA PENGANTAR
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2014 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi dalam kurun waktu tahun 2014 sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government), serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Susunan Laporan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi serta Rencana Strategis Tahun 2011-2015. Pada Laporan Akuntabilitas (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Surabaya merupakan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2014. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2014 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan pada tahun 2014 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja di tahun 2015.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2014 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan demi sempurnanya penyusunan.
Surabaya,
KEPALA DINAS
Eddi, Amd.LLAJ, S.Sos, MM Pembina Tingkat I
NIP. 19610409 198703 1 012
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2014
3
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2014 disusun sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang telah disusun secara periodik.
Sistematika penyajian berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Berdasarkan hasil capaian penetapan kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya terdiri dari 4 indikator kinerja yaitu headway angkutan umum (menit) untuk bus kota dan mikrolet tidak sesuai dengan target, sedangkan indikator kinerja kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer dan jalan arteri sekunder melebihi target yang telah ditentukan, tabel indikator kinerja sebagai berikut :
NO INDIKATOR KINERJA CAPAIAN KINERJA SELISIH
(realisasi-target)
KETERANGAN TARGET REALISASI
1 Headway angkutan umum (menit) untuk bus kota 20.00 43,09 23.09 Semakin rendah
semakin baik
2 Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet 14,72 25,91 11.19 Semakin rendah
semakin baik
3 Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer
23,73 31,23 7.5 Semakin tinggi semakin baik
4 Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder
21,47 42,97 21.5 Semakin tinggi semakin baik
Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2014 untuk lebih ditingkatkan ditahun mendatang semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2014
4
- Prestasi Dinas Perhubungan Tahun 2014
1. Wahana Tata Nugraha
Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP. 747 Tahun
2014 tanggal 4 September 2014 tentang Penetapan Kota / Kabupaten
dan Provinsi Sebagai Penerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha
(WTN) Tahun 2014, Kota Surabaya dinyatakan sebagai penerima Piala
Wahana Tata Nugraha Kategori Lalu Lintas Tahun 2014 Kategori Kota
Metropolitan, yang merupakan penerimaan Piala WTN yang ke 18 sejak
tahun 1992. Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) akan diserahterimakan
langsung oleh Menteri Perhubungan RI pada :
Hari/Tanggal : Rabu / 10 September 2014
Pukul : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : SMESCO Convention Center
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 94
Jakarta Selatan 12780
Tahapan penilaian dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain:
a. Tahap I : Penilaian Administrasi berupa pengisian formulir
Isian dengan metode KPI (Key Performance
Indicators), Penilaian oleh Panitia Tingkat Propinsi;
b. Tahap II : Penilaian Tekhnis dan Operasional Bidang
Transportasi berupa survey Lapangan terkait kinerja
penyelenggaraan sistem Lalu Lintas dan Angkutan
Kota dan Verifikasi kebenaran formulir KPI oleh
Panitia Tingkat Propinsi dan Panitia Tingkat Pusat;
c. Tahap III : Penilaian Komitmen Pemerintah Kota dan Observasi
Lapangan yang dilakukan oleh Panitia Tingkat Pusat.
Suatu tahap penilaian harus dilewati dan dinyatakan lulus sebelum bisa
memasuki tahapan penilaian berikutnya. Kota Surabaya telah
dinyatakan lulus pada ketiga tahapan tersebut dan dinyatakan sebagai
pemenang Piala Wahana Tata Nugraha Kategori Lalu Lintas Tahun
2014 Kategori Kota Metropolitan.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2014
5
2. Pelayanan Prima Sektor Transportasi
Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor: KP. 899 Tahun 2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang
Penetapan Penghargaan Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik
Sektor Transportasi Tahun 2014, Kota Surabaya dinyatakan sebagai
penerima Penghargaan Pelayanan Prima Sektor Transportasi Tahun
2014 pada : 3.
Hari/Tanggal : Kamis / 11 Desember 2014
Pukul : 12.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Mataram Lantai I Gedung Karya
Kementrian Perhubungan
Jl. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2014
6
A. Latar Belakang
Birokrasi Pemerintahan memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi pelayanan
berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan
langsung dengan masyarakat (public service), fungsi pembangunan yang
berhubungan dengan unit oganisasi pemerintahan yang menjalankan salah
satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan (development function),
dan fungsi pemerintahan umum berhubungan dengan rangkaian kegiatan
organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan
umum (regulation and function), temasuk di dalamnya menciptakan dan
memelihara ketentraman dan ketertiban.
Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut menunjukan bahwa
pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah mencakup
pelayanan yang menghasilkan public good seperti jalan dan lain lain dan
pelayanan yang menghasilkan peraturan perundang-undangan atau
kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat (fungsi regulasi) seperti
perizinan dan lain-lain. Dengan demikian terdapat 3 unsur penting dalam
pelayanan publik, yaitu unsur pertama adalah organisasi pemberi
(penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah, unsur kedua adalah
penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi
yang berkepentingan, dan unsur ketiga adalah kepuasan yang diberikan
dan/atau diterima oleh penerima layanan pelanggan.
Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi
pengelolaan keuangan negara. Tuntutan ini pada intinya adalah
terselenggaranya tata kepemerintahan yang baik (Good Governance)
sehingga Dinas Perhubungan Kota Surabaya di dalam penyelenggaraan
PENDAHULUAN
BAB
I
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2014
7
pemerintahan dan pembangunannya dapat berlangsung secara berdaya
guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab.
Hal ini diharapkan berdampak pada penyusunan Laporan Kinerja Dinas
Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
B. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan
1. Kedudukan
Dinas Perhubungan Kota Surabaya berkedudukan sebagai unsur
pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas berada di bawah dan tanggung jawab kepada Kepala Daerah.
2. Tugas Pokok
Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan
daerah di Bidang Perhubungan serta tugas pembantuan yang diberikan
oleh Pemerintah dan / atau Pemerintah Provinsi.
Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008
Tugas Pokok Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas
Perhubungan Kota Surabaya melaksanakan sebagian sebagian urusan
pemerintahan bidang :
1. Pendidikan
2. Perhubungan
3. Lingkungan Hidup
4. Otonomi daerah, Pemerintahan umum, Administrasi keuangan
daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan persandian.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2014
8
3. Fungsi
Sedangkan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas
Perhubungan Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 91 Tahun 2008 dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana
tersebut diatas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas.
d. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Kewenangan
Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 ini salah satunya diatur
mengenai kewenangan petugas Dinas Perhubungan, dimana dijelaskan
bahwa fungsi-fungsi seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan
patroli Lalu Lintas secara umum hanya dilaksanakan di Terminal
dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
Meskipun demikian dalam keadaan tertentu kewenangan tersebut dapat
dilaksanakan di jalan namun harus berkoordinasi dan didampingi oleh
petugas dari kepolisian.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2014
9
A. PERJANJIAN KINERJA
Dokumen Penetapan Kinerja merupakan pernyataan kinerja / kesepakatan
kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan
target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh
instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja,
beserta target kinerja, program-kegiatan dan anggaran.
Dalam penyusunan penetapan kinerja instansi mengacu pada Rencana
Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja
Umum (IKU), dan Anggaran. Tabel berikut merupakan Penetapan Kinerja
Tahun 2014 :
Tabel 2.1 Tabel Penetapan Kinerja Tahun 2014
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Program - Kegiatan
Meningkatnya kualitas dan ketersediaan sarana prasarana kota
1. Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet
14.72 Program Pengembangan Sistem Transportasi
2. Headway angkutan umum (menit) untuk bis kota
20.00 Pengadaan / pemeliharaan perlengkapan jalan
3. Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer
23.73 Pengadaan / pemeliharaan APILL
4. Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder
21.47 Penyelenggaraan manajemen lalu lintas
Peningkatan / pembangunan terminal angkutan umum
Pengembangan sarana
PERENCANAAN KINERJA
BAB
II
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2014
10
prasarana perhubungan
Pengembangan angkutan umum massal perkotaan
Penyelenggaraan pelayanan perijinan angkutan umum
Penertiban, pengawasan dan pepengendalian parkir, terminal dan LLAJ
Pengelolaan terminal angkutan umum
Pembangunan sarana prasarana perhubungan (tahun jamak / multiyear)
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2014
11
A. CAPAIAN KINERJA
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Dinas Perhubungan untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran
kinerja Dinas Perhubungan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :
- Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2014
NO INDIKATOR KINERJA CAPAIAN KINERJA
TARGET REALISASI
1 Headway angkutan umum (menit) untuk bus kota 20.00 43,09
2 Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet 14,72 25,91
3 Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer
23,73 31,23
4 Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder
21,47 42,97
- Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2013 dan 2014
NO INDIKATOR KINERJA TAHUN 2013 TAHUN 2014
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 Headway angkutan umum (menit) untuk bus kota
14,72 43,39 20.00 43,09
2 Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet
32,41 24,21 14,72 25,91
AKUNTABILITAS KINERJA
BAB
III
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2014
12
3 Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer
23,73 27,84 23,73 31,23
4 Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder
21,47 28,53 21,47 42,97
- Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah
NO INDIKATOR KINERJA REALISASI TARGET KINERJA SASARAN JANGKA
MENENGAH SELISIH
1 Headway angkutan umum (menit) untuk bus kota (semakin rendah semakin baik)
43,09 20.00 23.09
2 Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet (semakin rendah semakin baik)
25,91 14.72 11.19
3 Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer (semakin tinggi semakin baik)
31,23 23.73 7.5
4 Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder (semakin tinggi semakin baik)
42,97 21.47 21.5
- Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /
penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
NO INDIKATOR KINERJA
ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN
ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN
ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN
1 Headway angkutan umum (menit) untuk bus kota
Masih banyaknya bus kota yang mengoperasikan kendaraannya tidak sesuai dengan time table yang telah ditetapkan
Pengoperasian kendaraan dilakukan sesuai dengan standart operasional prosedur
2 Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet
Masih banyak operator atau pemilik angkot yang hanya memikirkan sistem setoran, sehingga banyak
Merubah sistem operasional mikrolet dengan pengaturan jadwal
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2014
13
sopir yang ngetime di sembarang tempat yang menyebabkan headway dan waktu perjalanan tidak konsisten
perjalanan dan memperhatikan jumlah kebutuhan armada yang disesuaikan dengan permintaan demand angkutan umum
3 Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer
Setiap terjadi permasalahan lalu lintas di setiap persimpangan dan ruas jalan Kota Surabaya selalu ditindak lanjuti dengan diterapkannya manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh permasalahan lalu lintas yang ada.
Beberapa pembangunan jalan baru dan manajemen rekayasa yang telah dilakukan merupakan solusi terhadap permasalahan lalu lintas yang ada, baik berupa solusi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang
4 Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder
Kegiatan ekonomi yang semakin merata antara di CBD maupun di luar CBD membuat jumlah perjalanan yang semakin beragam melewati setiap ruas jalan sehingga kegiatan tidak hanya berpusat pada CBD
Pembuatan pusat kegiatan baru di setiap wilayah guna mengurangi kegiatan yang berpusat di CBD
- Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
NO INDIKATOR KINERJA ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
1 Headway angkutan umum (menit) untuk bus kota
Kurangnya sosialisasi terhadap pengemudi dan pemilik angkutan umum untuk selalu memperhatikan kinerja angkutan umum
2 Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet
Kurangnya sosialisasi terhadap pengemudi dan pemilik angkutan umum untuk selalu memperhatikan kinerja angkutan umum
3 Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer
Survey dilakukan dalam beberapa tahap dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2014
14
4 Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder
Survey dilakukan dalam beberapa tahap dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal
- Analisa program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
NO KEGIATAN
ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN
KINERJA
ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN
1 Pengadaan / pemeliharaan perlengkapan jalan
Tidak ada kendala Sisa anggaran merupakan sisa mati
2 Pengadaan / pemeliharaan APILL
Tidak ada kendala Sisa anggaran merupakan sisa mati
3 Penyelenggaraan manajemen lalu lintas
Tidak ada kendala Sisa anggaran merupakan sisa mati
4 Peningkatan / pembangunan terminal angkutan umum
Hanya ada 5 paket pekerjaan belum bisa dilaksanakan :
1. Pembangunan Landasan Terminal TOW
2. Pekerjaan pengurugan dan saluran di Terminal TOW
3. Pembangunan Fasilitas Angkutan Massal Terpadu di Terminal Joyoboyo
4. Penyusunan Pra Perencanaan Terminal Intermoda Keputran
1. Belum adanya Kepastian Hukum status Tanah / terkait dengan kerjasama pihak ketiga
2. Belum adanya Kepastian Hukum status Tanah / terkait dengan kerjasama pihak ketiga
3. Perlu adanya Review Design karena DED yang ada masih belum mengakomodasi rencana Terminal Joyoboyo sebagai Terminal Intermoda
4. Belum adanya kepastian lokasi / Tapak, karena terminal direncanakan terintegrasi dengan gedung/Pasar Keputran. Namun PD Pasar belum ada Konsep Design maupun DED Pengembangan Pasar
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2014
15
5. Pembangunan Ruang Tunggu Bus Antar Kota dan Area Pujasera di Terminal TOW
Keputran. (Koordinasi dengan PD Pasar dan Bappeko )
5. Pelaksana dikenakan sangsi Pemutusan Kontrak dan Black List serta pencairan jaminan pelaksanaan, karena tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai Progres Kontrak
5 Pengembangan sarana prasarana perhubungan
Hanya ada 4 Paket Pekerjaan belum bisa dilaksanakan :
1. Pengawasan Pembangunan Halte Penunjang AMC Koridor I
2. Pengawasan Pembangunan Halte Penunjang AMC Koridor I :
3. Pembangunan Halte Penunjang AMC Koridor I
4. Pembangunan Halte Penunjang AMC Koridor I
1. Tidak bisa dilaksanakan karena mengikuti pelaksanaan pembangunan fisik yang gagal dilaksanakan
2. Tidak bisa dilaksanakan karena mengikuti pelaksanaan pembangunan fisik yang gagal dilaksanakan
3. Gagal Lelang pada putaran khusus 15
4. Menunggu titik lokasi tepat pembangunan halte yang ada di review rerouting angkutan umum.
6 Pengembangan angkutan massal perkotaan
Tidak ada kendala Sisa anggaran merupakan sisa mati
7 Penyelenggaraan pelayanan perijinan angkutan umum
Tidak ada kendala Sisa anggaran merupakan sisa mati
8 Penertiban, pengawasan dan pepengendalian parkir, terminal dan LLAJ
Tidak ada kendala Sisa anggaran merupakan sisa mati
9 Pengelolaan terminal angkutan umum
Tidak ada kendala Sisa anggaran merupakan sisa mati
10 Pembangunan sarana prasarana perhubungan (tahun jamak / multiyear)
Tidak dapat terserap Gagal Lelang
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2014
16
B. Akuntabilitas Keuangan Untuk mencapai indikator keberhasilan maka aspek keuangan sangat
berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan. Operasionalisasi
kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang
memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pada Tahun 2014
1. Belanja Tidak Langsung & Belanja Langsung
Belanja Tidak Langsung merupakan belanja kompensasi dalam
bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan
kepada pegawai negeri sipil (PNS) sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan oleh Undang – Undang. Penyerapan anggaran
belanja tidak langsung pada tahun 2014 sebesar 91,18 % dari total
anggaran yang dialokasikan.
Sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan,
dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat
penting dalam mencapai sasaran pembangunan. Penyerapan
anggaran belanja langsung pada tahun 2014 sebesar 75,00 % dari
total anggaran yang dialokasikan.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2014
17
BAB IV PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai
bentuk pertanggungjawaban terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan
pada tahun 2014 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan
tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap Kinerja Dinas Perhubungan Kota
Surabaya dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan
yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD).
Berdasarkan uraian capaian Kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja
dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran dari
RPJMD tahun 2011-2015, yang merupakan capaian sasaran pada setiap
tujuan dalam mencapai Misi dan Visi Dinas Perhubungan. Untuk
mengefektifkan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas dimasa depan,
diperlukan penyebarluasan pengetahuan tentang akuntabilitas kinerja kepada
setiap aparat dinas, agar mempunyai persepsi dan pemahaman yang sama
terhadap pentingnya akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan keberhasilan
pembangunan, sehingga apa yang menjadi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan
Program kegiatan Dinas dimasa mendatang dapat terwujud. Demikian Laporan
Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Surabaya tahun 2014
ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak yang perlu diperbaiki .
top related