kppn klaten
Post on 13-Feb-2016
176 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
KPPN KLATEN
PEDOMAN REKONSILIASI
30 April 2013
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
LATAR BELAKANG
Menurut PMK No.171/PMK.06/2007 yang telah diubah dengan PMK No. 233/PMK.05/2011
Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) yang dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit Ditjen PBN dimulai dari tingkat KPPN, Kanwil Ditjen PBN dan Kantor Pusat Ditjen PBN yang terdiri dari SAKUN yang menghasilkan Laporan Arus Kas dan Neraca KUN dan SAU yang menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan secara berjenjang oleh Kementerian Negara/Lembaga dengan membentuk unit akuntansi keuangan yang dimulai dari tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UAPPA-W), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon 1 (UAPPA-E1), Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) dan unit akuntansi barang (UAPB, UAPPB-E1, UAPPB-W dan UAKPB), pemrosesan data yang dilakukan menghasilkan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan Pelaksanaan SiAP dan SAI yang terpisah akan menghasilkan data yang akurat dan andal apabila kedua sub sistem tersebut menghasilkan suatu internal check yang kemudian secara berkala harus dilakukan rekonsiliasi
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
LATAR BELAKANG
Sesuai dengan Permenkeu 171/PMK.06/2007 yang telah diubah dengan PMK No. 233/PMK.05/2011 bahwa semua satker harus melakukan rekonsiliasi dengan KPPN. Hasil rekonsiliasi berupa ADK dan Laporan Keuangan dikirimkan ke UAPPA-W/UAPPA-E1. Selanjutnya UAPPA-W melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil DJPBNDit. PKN melakukan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU beserta data transaksi dengan seluruh satuan kerja yang memiliki pendapatan dan penerimaan pembiayaan melalui rekening yang dikuasai Dit. PKN
LATAR BELAKANG
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
Satuan Kerja di daerah yang kewenangannya Kantor Pusat (KP) yang merupakan satuan kerja instansi wilayah diatur dengan ketentuan sebagai berikut:1. Satuan kerja tersebut tetap harus menggunakan
kode wilayah sesuai DIPA dan tidak diperkenankan menggunakan kode wilayah 0199;
2. Satuan kerja tersebut melakukan rekonsiliasi dengan KPPN mitra kerjanya dan selanjutnya mengirim Laporan Keuangan ke UAPPA-W;
3. UAPPA-W wajib dibentuk untuk melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil DJPBN melalui UAPPA-W setempat, dan hasil rekonsiliasi selanjutnya dikirimkan ke UAPPA-E1
KEBIJAKAN REKONSILIASI
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerima dana DK/TP dari Kementerian Negara/Lembaga yang tidak mempunyai kantor vertikal di Provinsi/Kab/Kota, dan hanya ada satu satuan kerja per Eselon I, maka tidak perlu melakukan rekonsiliasi di tingkat wilayah. SKPD tersebut langsung mengirimkan datanya ke Eselon I K/L yang memberi dana DK/TP tersebut. KPPN mengirimkan data SAI dan data SAU hasil rekonsiliasi ke Kanwil DJPBN.Untuk K/L yang tidak memiliki kantor wilayah dalam struktur organisasinya, namun memiliki satuan kerja (baik dekon, TP, KD, UPT, SNVT) di wilayah yang mendapatkan dana dari beberapa Eselon I yang berbeda, harus membuat UAPPA-W. UAPPA-W tersebut adalah salah satu dari satuan kerja (baik dekon, TP, KD, UPT, SNVT) tersebut. UAPPA-W tersebut dapat dibentuk per Eselon I atau per wilayah.
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
KEBIJAKAN REKONSILIASI
BA/E1 yang mempunyai beberapa UAPPA-W dalam satu wilayah harus melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil DJPBN berdasarkan satker di wilayahnya (contoh : Propinsi DKI Jakarta mempunyai lebih dari satu Kanwil Ditjen Pajak, masing-masing Kanwil merupakan UAPPA-W tersendiri yang membawahi beberapa satker/KPP yang menjadi lingkup wilayah kerjanya. Rekonsiliasi masing-masing UAPPA-W dengan Kanwil DJPBN dilakukan per satker untuk lingkup kerjanya)BA yang mempunyai kantor vertikal di daerah, tetapi tidak mempunyai kantor wilayah harus menunjuk salah satu satker sebagai UAPPA-W. Apabila hanya terdapat satu kantor vertikal maka satker tersebut bertindak sebagai UAPPA-W
KEBIJAKAN REKONSILIASI
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
Rekonsiliasi satuan kerja dan UAPPA-W-nya dengan KPPN dan Kanwil DJPBN yang lokasinya tidak sama dilakukan sebagai berikut:1. Satuan kerja tersebut wajib melakukan rekonsiliasi dengan
KPPN mitra kerja, namun demikian UAPPA-W-nya tidak diwajibkan melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil DJPBN yang membawahi KPPN mitra kerja satker tersebut.
2. KPPN mitra kerja satker tersebut wajib mengirimkan BAR dan hasil rekonsiliasi ke Kanwil DJPBN mitra kerja UAPPA-W yang membawahi satker tersebut.
3. Satker tersebut wajib mengirimkan data ke UAPPA-W-nya.4. Selanjutnya UAPPA-W yang membawahi satker tersebut
melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil DJPBN mitra kerjanya
KEBIJAKAN REKONSILIASI
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
Satuan Kerja yang melakukan penyetoran penerimaan negara pada bank/pos persepsi bukan wilayah kerja dari KPPN mitra kerja satker maka setoran penerimaan tersebut harus diisi dengan kode KPPN mitra kerjanya. Satker cukup melakukan rekonsiliasi secara bulanan dengan KPPN mitra kerjanya. Selanjutnya KPPN mitra kerja meneliti kevalidan setoran tersebut melalui konfirmasi berdasarkan data MPN.Satuan kerja yang melakukan pencairan dana/pengesahannya di beberapa KPPN wajib melakukan rekonsiliasi dengan beberapa KPPN dimana satker tersebut melakukan pencairan dananya. Sebagai contoh satker KPP yang mencairkan dana SPM UP/GUP/TUP dan LS Bendahara di KPPN mitra kerja dan juga mencairkan dana melalui SPM Kembali Pajak di KPPN di luar mitra kerja. Satker KPP harus melakukan rekonsiliasi dengan kedua KPPN. Rekonsiliasi dengan KPPN di luar mitra kerja dapat dilakukan secara elektronik.
KEBIJAKAN REKONSILIASI
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
Satuan kerja yang menerima hibah langsung dalam bentuk uang yang berasal dari hibah langsung dalam negeri, bentuk barang/jasa/surat berharga yang berasal dari dalam dan luar negeri wajib melakukan rekonsiliasi pada KPPN di wilayah kerjanya. Satuan kerja yang menerima hibah langsung bentuk uang dari luar negeri tetap melakukan rekonsiliasi dengan KPPN Jakarta VI dengan memperhatikan aspek cost and benefit.
KEBIJAKAN REKONSILIASI
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
KPPN selaku UAKBUN-D melakukan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU beserta data transaksi dengan seluruh satuan kerja di wilayah kerjanya setiap bulan. KPPN mengirimkan ADK dan laporan kepada Kanwil Ditjen PBN.
Untuk estimasi pendapatan yang terdapat dalam SAU, KPPN melakukan penginputan estimasi pendapatan sesuai dengan DIPA satker mitra kerjanya.
KEBIJAKAN REKONSILIASI
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
Kanwil Ditjen Perbendaharaan selaku UAKKBUN-Kanwil melakukan rekonsiliasi dengan UAPPA-W di wilayah kerjanya setiap triwulanan. Kanwil Ditjen PBN mengirimkan ADK dan laporan kepada Direktorat APK dan Direktorat PKN.
Dit. PKN selaku UAKBUN-P melakukan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU beserta data transaksi dengan seluruh satuan kerja yang memiliki pendapatan dan penerimaan pembiayaan melalui rekening yang dikuasai Dit. PKN.
KEBIJAKAN REKONSILIASI
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
KPPN/Kanwil DJPBN/Dit.PKN melakukan rekonsiliasi dengan satuan kerja/ UAPPA-W dengan ketentuan umum sebagai berikut:1. Setelah dilakukan rekonsiliasi antara SAU dan SAI di
seluruh tingkatan dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Data yang belum sesuai harus diperbaiki baik oleh satuan kerja, KPPN/ Dit. PKN, UAPPA-W, maupun Kanwil DJPBN sesuai peraturan yang berlaku.
3. Apabila data telah sesuai, BAR diterbitkan dengan penjelasan bahwa sudah tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI.
KEBIJAKAN REKONSILIASI
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
4. Apabila terdapat perbedaan data yang tidak diselesaikan oleh satuan kerja maupun UAPPA-W maka diberlakukan pengenaan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Khusus bagi Satuan Kerja yang letak geografisnya sulit sarana transportasi, perbaikan data dapat dilakukan pada saat rekonsiliasi bulan berikutnya. Apabila perbedaan data tidak diselesaikan oleh Satuan Kerja pada bulan berikutnya maka diberlakukan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
6. KPPN diberi wewenang untuk menentukan satuan kerja yang berhak mendapat keringanan melanjutkan proses rekonsiliasi pada bulan berikutnya sehingga dapat memperbaiki data dengan benar
KEBIJAKAN REKONSILIASI
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
Setiap penerbitan BAR harus dilampiri dengan Laporan Hasil Rekonsiliasi (LHR).KPPN, Kanwil DJPBN dan Dit. PKN sebagai Kuasa BUN bertanggungjawab menerbitkan BAR sesuai dengan kewenangannya. Apabila terdapat perbedaan data pada saat rekonsiliasi, maka dilakukan penelusuran ke dokumen sumber terkait (SPM/SP2D/SP3B BLU). Apabila menurut UAKPA data yang benar adalah data yang terdapat pada UAKPA, maka UAKPA melakukan koreksi ADK SPM ke KPPN, kemudian KPPN mengupload ADK SPM tersebut, selanjutnya melakukan rekonsiliasi ulang. Apabila UAKPA ingin menggunakan data KPPN, maka melakukan koreksi pada aplikasi SPM dan SAKPA
KEBIJAKAN REKONSILIASI
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
Prosedur Rekonsiliasi InternalRekonsiliasi Bank (Tk. KPPN)Rekonsiliasi SAU – SAKUN (Tk. KPPN, Tk. Kanwil dan Tk. Pusat)Prosedur Rekonsiliasi EksternalRekonsiliasi UAKPA dengan KPPN (Tk. KPPN)Rekonsiliasi UAPPA-W dengan Kanwil DJPB (Tk. Kanwil)Rekonsiliasi UAPPA E 1 dengan DIT. APK (Tk. Pusat)Rekonsiliasi UAPA dengan DIT. APK (Tk. Pusat).
PROSEDUR REKONSILIASI
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
Rekonsiliasi Estimasi Pendapatan;Rekonsiliasi Pagu Belanja;Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan;1. Rekonsiliasi Pendapatan Pajak2. Rekonsiliasi Pendapatan Negara Bukan Pajak3. Rekonsiliasi Pendapatan HibahRekonsiliasi Realisasi Pengembalian Pendapatan;Rekonsiliasi Realisasi Belanja;Rekonsiliasi Realisasi Pengembalian Belanja;Rekonsiliasi Realisasi Pembiayaan
REKONSILIASI EKSTERNAL
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
Bandingkan Estimasi Pendapatan yang terdiri dari unsur BA, Es 1 dan kode satker, Akun, jumlah rupiah antara data BUN-P dan KPPN dengan data UAKPA. Rekonsiliasi Pagu Belanja;
REKONSILIASI ESTIMASI PENDAPATAN
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
REKONSILIASI PAGU BELANJA
Bandingkan Kode BA, Es 1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Output, Akun, Jumlah Rupiah, Jenis Kewenangan, Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data KPPN dengan data UAKPA.
Bandingkan data BA, Es1, Kode Satker, Akun, Jumlah Rupiah antara data KPPN dengan data UAKPA untuk pendapatan yang berasal dari potongan SPM/SP2D.
REKONSILIASI REALISASI PENDAPATAN
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
Rekonsiliasi terhadap Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
Pada saat rekonsiliasi antara satker dan KPPN, maka satker wajib melampirkan Bukti Penerimaan Negara (SSBP/SSPB yang disertai NTPN/NTB) sebagai bahan untuk melakukan pencocokan.
Apabila penyetor melakukan penyetoran pada bank yang bukan merupakan bank persepsi mitra kerja KPPN bersangkutan, satker harus dapat membuktikannya dengan melampirkan Bukti Penerimaan Negara (SSBP/SSPB yang disertai NTPN/NTB). Atas transaksi di atas harus dijelaskan di dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
REKONSILIASI PNBP
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
Rekonsiliasi terhadap Pendapatan Hibah dilaksanakan oleh unit-unit sebagai berikut:1. KPPN dengan Satuan Kerja2. DJPU dengan Kementerian Negara/
Lembaga3. Satuan Kerja/Kementerian Negara/
Lembaga dengan Pemberi Hibah4. DJPU dengan Pemberi Hibah5. Direktorat APK dengan DJPU
REKONSILIASI PENDAPATAN HIBAH
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
KPPN dengan Satuan Kerja (1)1. KPPN dan Satuan Kerja melakukan rekonsiliasi untuk
pendapatan hibah dalam bentuk uang, menggunakan data yang terdiri dari:
• SPHL• SPH2L • SP3HL• SP4HL
Bandingkan tanggal dan nomor dokumen, kode BA, Kode Unit Eselon I, Kode Lokasi, Akun, Kode Satker dan Jumlah rupiah
REKONSILIASI PENDAPATAN HIBAH
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
KPPN dengan Satuan Kerja (2)2. KPPN dan Satuan Kerja melakukan rekonsiliasi untuk
pendapatan hibah dalam bentuk barang, jasa dan surat berharga menggunakan data yang terdiri dari:
• MPHL BJS• Persetujuan MPHL BJS
Bandingkan tanggal dan nomor dokumen, kode BA, Kode Unit Eselon I, Kode Lokasi, Akun, Kode Satker dan Jumlah rupiah
REKONSILIASI PENDAPATAN HIBAH
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
Bandingkan Kode Bagian Anggaran, Es1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Output, Akun, Jumlah Rupiah, Jenis Kewenangan, Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data KPPN dengan data UAKPA.
Bandingkan jumlah rupiah ringkasan belanja antara data KPPN dengan data UAKPA.
REKONSILIASI REALISASI BELANJA
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
• Bandingkan Kode Bagian Anggaran, BA Es1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Output, Jumlah Rupiah, Jenis Kewenangan, Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data KPPN dengan data UAKPA. (dari potongan SPM/SP2D).
• Bandingkan jumlah rupiah ringkasan pengembalian antara data KPPN dengan data UAKPA.
REKONSILIASI REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
Bandingkan Kode Bagian Anggaran, Es1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Jumlah Rupiah, Jenis Kewenangan, Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data KPPN dengan data UAKPA.
REKONSILIASI REALISASI PEMBIAYAAN
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
KASKas di Bendahara PengeluaranBandingkan Kas di Bendahara Pengeluaran yang terdapat dalam neraca UAKPA dengan neraca SAU.Kas Lainnya dan Setara Kas yang Berasal dari Hibah Langsung UangRekonsiliasi Realisasi PendapatanBandingkan Kas Lainnya dan Setara Kas yang Berasal dari Hibah Langsung Uang yang terdapat dalam neraca UAKPA dengan neraca SAU
REKONSILIASI NERACA
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
KASKas pada Badan Layanan Umum Bandingkan Kas pada Badan Layanan Umum yang terdapat dalam neraca UAKPA dengan neraca SAU
Dalam hal terjadi perbedaan maka UAKPA memberikan penjelasan dan melampirkannya dalam BAR. Penjelasan ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
REKONSILIASI NERACA
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
TERIMA KASIH
top related