konstitusi dan rule of law

KONSTITUSI DAN PENEGAKAN

ATURAN HUKUM (RULE OF LAW)

KONSEP DASAR KONSTITUSI

Istilah

Bahasa Prancis, constituer=membentuk. Latin, yaitu cume =bersama-sama dengan…dan statuere=berdiri. Membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan/menetapkan. Belanda, Grondwet. Wet=Undang Undang, Grond=tanah/dasar.

1. L.J. Van Apeldorn: konstitusi ≠ UUD. Alasan, konstitusi memuat peraturan tertulis dan tidak tertulis, UUD (gronwet) bagian tertulis dari konstitusi.

2. Sri Sumantri: menyamakan keduanya.

3. E.C.S Wade: naskah yang menggambarkan rangka dan tugas pokok dari beberapa lembaga penyelenggara negara, legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

4. Herman Heller: membagi 3: 1. Politis dan Sosiologis; 2. Yuridis; 3. Filosofis.

5. C.F. Strong: suatu kumpulan beberapa asas dalam kekuasaan pemerintahan , menyangkut hak asasi manusia.

Klasifikasi1. Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan

kekuasaan kepada para penguasa.

2. Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik.

3. Suatu gambaran dari lembaga-lembaga negara.

4. Suatu gambaran dari lembaga-lembaga negara.

Nilai dan SifatHakikatnya konstitusi memuat tiga hal pokok:

5. Terdapat jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara.

6. Adanya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental.

7. Adanya pembagian dan pembatasan tugas lembaga negara yang bersifat fundamental.

Miriam Budiarjo (1996), idealnya konstitusi berisi hal:

8. Organisasi negara.

9. Hak dan kewajiban warga negara, hak dan kewajiban negara, dan hubungan keduanya.

10. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar.

DINAMIKA PELAKSANAAN KONSTITUSI (UUD 1945)

TERMINOLOGIRULE

LAW

Membatasi kekuasaan

absolut negara

Friedman

Formal, semua negara memiliki aparat penegak hukum

Hakiki, penegakan hukum terletak pada ukuran hukum, yaitu: baik dan buruk (just & unjust law)

Ada tidaknya penegakan hukum, tidak cukup hanya ditentukan oleh adanya hukum saja, akan tetapi lebih dari itu, ada tidaknya penegakan hukum ditentukan oleh ada tidaknya keadilan yang

dapat dinikmati setiap anggota masyarakat

RUANG LINGKUP DAN LATAR BELAKANG

Rule by the Law≠Rle by

the Man

Prinsip-Prinsip Rule of Law: Formal dan Indonesia

Formal

• Rasa Keadilan• Keadilan Sosial

Indonesia (UUD 1945)• Rechtstaat (Pasal 1 ayat 3)• Independensi Kekuasaan Kehakiman ( Pasal 24 ayat

1)• Equality before the law (Pasal 27 ayat 1)• Human Rights (BAB X A)

Strategi Pelaksanaan (Pengembangan) Rule of Law di Indonesia

Sunarjati Hartono (1982), berdasarkan pengalaman berbagai negara dan hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan “the enforcement of the rules of law” tergantung kepada kepribadian nasional masing-masing bangsa.

RoL merupakan legalisme, suatu aliran pemikiran hukum yang di dalamnya terkandung wawasan nasional, gagasan tentang hubungan antarmanusia, masyarakat, dan negara, yang demikian memuat nilai-nilai tertentu dan memiliki struktur sosiologisnya tersendiri.

Bagaimana

komitmen pemerinta

h untuk melaksana

kan prinsip-prinsip RoL???

KEPOLISIAN

KEJAKSAAN

KPK

BADAN PERAIL

AN

ADVOKAT