kondisi sosial dan ekonomi masyarakat indonesia pasca reformasi
Post on 04-Aug-2015
466 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Laporan Hasil Diskusi
Kondisi Sosial dan Ekonomi
Masyarakat Indonesia Pasca Reformasi
Kelompok VI
1. Friska Budrisari
2. Orom
3. Fitriani Eka F
4. Reza Azis F
5. Andra Septian
6. Irfan Fauzi
7. Doni Z
XII IPA 1
SMA NEGERI 1 CIAMIS
Jln. Gunung Galuh No. 37 Ciamis
Krisis Sosial dan EkonomiMasyarakat Indonesia Pasca Reformasi
Dalam hal pembenahan krisis multidimensi sebagai akibat dari krisis moneter
Asia 1997, Indonesia menunjukan hasil yang sangat lamban dibandingkan dengan negara
– negara Asia lainnya. Berbagai permasalahan dalam kehidupan masyarakat dan negara
menjadi sangat kompleks seiring dengan kejatuhan ekonomi tersebut. Tingginya tingkat
intensitas konflik politik internal dalam negeri membuat konsentrasi penanganan masalah
ekonomi dan sosial menjadi tidak optimal. Selain itu, dorongan IMF untuk menerapkan
Structural Adjustment Program (Program Penyesuaian Struktural di Indonesia tidak
menambah ringan beban ekonomi bangsa. Penyebabnya adalah bahwa paket – paket
kebijakan yang disodorkan oleh IMF tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan yang
dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Kebijakan – kebijakan tersebut hanya melihat satu
sudut pandang saja, yaitu sudut pandang ketahanan ekonom. Premis IMF yang melihat
bahwa adanya peningkatan ketahanan ekonomi suatu negara akan secara langsung
berimbas pada peningkatan ketahanan sosial masyarakat, kemudian terpatahkan dalam
kasus Indonesia. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia tidak menunjukan
hasil yang membaik.
Apabila dicermati, memburuknya kondisi sosial dan ekonomi Indonesia pasca
reformasi salah satunya dapat dilihat dari poin kebijakan penghapusan subsidi bagi
masyarakat yang disodorkan oleh IMF. Kebijakan itu tidak memperbolehkan pemerintah
memberikan bantuan subsidi apapun bagi sektor perekonomian dalam negeri.
Proteksionisme terhadap sektor perekonomian dalam negeri pun dilarang. IMF melihat
bahwa perbaikan perekonomian bangsa akan lebih efektif apabila diserahkan pada
kekuatan ekonomi pasar. Akan tetapi, di satu sisi, krisis ekonomi yang melanda Indonesia
berakibat pada menurunnya daya beli masyarakat. Sementara di sisi lain, pemerintah
tidak boleh memberikan subsidi yang signifikan untuk meningkatkan perekonomian
masyarakat, baik itu dalam bentuk subsidi usaha maupun proteksionisme terhadap sektor
ekonomi lokal.
Meningkatnya masalah sosial pun menjadi tak terhindarkan dari adanya krisis
ekonomi ini. Meningkatnya angka pengangguran, melambatnya laju pertumbuhan
ekonomi, dan makin meningginya angka kriminalitas menjadi warna dari krisis
multidimensi yang dihadapi oleh Indonesia pasca reformasi. Menururnnya investasi
asning di Indonesia menjadi salah satu penyebab melambatnya kinerja ekonomi ini. Akan
tetapi, agenda reformasi yang mengedepankan perbaikan ekonomi bangsa tetap menjadi
fokus utama setiap pemerintahan Indonesia. Perwujudan lapangan pekerjaan menjadi hal
yang konkret untuk menanggulangi krisis multidimensi tersebut.
Proyek pembenahan kondisi ekonomi dan sosial yang dicanangkan pemerintahan
era reformasi, anatar lain berfokus pada hal – hal sebagai berikut.
1. Meningkatkan lapangan pekerjaan seoptimal mungkin. Metode yang
diterapkan pemerintah adalah dengan menggalakkan investasi asing sebagai
potensi pembukaan lapangan pekerjaan baru.
2. Menyediakan barang – barang kebutuhan pokok masyarakat. Tujuannya
adalah memberikan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan akses
kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
3. Optimalisasi fasilitas umum bagi masyarakat. Tujuannya adalah
memberikan akses yang mudah bagi masyarakat kepada pemenuhan
kebutuhan dasar, seperti air minum, listrik, bahan bakar dan angkutan umum
dengan harga yang terjangkau.
4. Mengoptimalkan sektor pendidikan, yang bertujuan untuk memberikan
akses yang mudah bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang
layak.
5. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk akses kesehatan. Caranya
adalah dengan menyediakan tempat berobat, dokter, dan obat dengan harga
yang terjangkau.
Pertanyaan :
1. Kelompok I
Apa yang dimaksud program struktural? Mengapa tidak menambah ringan
beban masyarakat Indonesia? Apa saja programnya?
2. Kelompok II
Mengapa program subsidi sangat memberatkan negara? Mengapa setelah
dihapuskan masih bertambah berat?
3. Kelompok III
Apa yang dimaksud dengan proteksionisme?
4. Kelompok IV
Apa yang menyebabkan investasi asing menurun? Dalam sektor apa saja?
5. Kelompok V
Dari proyek pembenahan kondisi ekonomi dan sosial yang dirancang
pemerintah, apa yang paling diutamakan? Hasil apa yang paling menonjol?
Jawaban :
3. Kelompok III
Proteksionisme adalah kebijakan ekonomi yang membatasi perdagangan
antarnegara melalui cara tata niaga, pemberlakuan tarif bea masuk impor (tariff
protection), jalan pembatasan kuota (non-tariff protection), sistem kenaikan tarif dan
aturan berbagai upaya menekan impor bahkan larangan impor. Pendeknya, apa pun
ancaman terhadap produk lokal harus diminimalkan. Namun, proteksionisme ini
bertentangan dengan prinsip pasar bebas.
Keterangan
Dikarenakan presentasi kelompok kami belum selesai, maka jawaban dari
pertanyaan di atas belum dapat terselesaikan.
Kesimpulan
Dengan adanya krisis multidimensi sebagai akibat Krisis Moneter Asia 1997,
Indonesia menunjukkan hasil yang sangat lambandalam pembenahan Krisis Multidimensi
dibandingkan dengan negara-negara lainnya.
Tingginya tingkat intensitas konplik politik internal dalam negeri membuat
konsentrasi penanganan masalah social dan ekonomi menjadi tidak optimal
Untuk menanggulangi Krisis Multidimensi tersebut maka dibentuklah suatu
Agenda Reformasi yang mengedepankan perbaikan ekonomi bangsa, dianntaranya
yaitujudkan lapangan pekerjaan yang konkret dan seoptimal mungkin.
top related