komisi pemilihan umum kabupaten muaro jambi...
Post on 25-Apr-2019
229 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 1
KOM ISI PEM ILIHAN UM UM
KABUPATEN MUARO JAMBI
KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR : /Kpts/KPU -Kab.005.45322/2016
T E N T A N G
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN 2015 - 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang lebih
berkualitas, demokratis, damai, jujur, adil dan dilaksanakan
secara serentak, diperlukan penguatan kelembagaan pada
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sebagai
lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat
nasional, tetap dan mandiri;
b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan
Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta
kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro
Jambi, perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
yang memuat program pembangunan yang akan
dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Muaro Jambi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Muaro Jambi Tahun 2015-2019.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
3);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/kota sebagaimana diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 2
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;
5.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/kota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi
Pemilihan Umum Tahun 2015-2019.
Memutuskan……….
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 3
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,
EDISON, SE
M E M U T U S K A N
Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBITENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBITAHUN 2015 – 2019.
KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2015-2019;
KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Dokumen Perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi untuk Periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2015 sampai dengan 2019;
KETIGA
: Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi uraian visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi dan target kinerja sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;
KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro
Jambi Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU disusun sebagai acuan:
1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muaro Jambi;
2. Sebagai pemberi arah dan petunjuk pelaksanaan program dan
kegiatan agar dapat berjalan efektif, efisien serta fokus pada
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
3. Menjadi dasar pengukuran tingkat keberhasilan program dan
kegiatanKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro
Jambi, dan Pemangku kepentingan lainnya;Penggunaan sumber
daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
KELIMA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro
Jambi Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 4
KATA PENGANTAR
Perencanaan yang baik merupakan awal untuk menentukan arah
kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang
tepat.Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak
dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring dan
mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat
dicapai dengan efektif dan efisien.
Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Muaro Jambi Tahun 2015-2019 merupakan pedoman selama lima tahun ke
depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Muaro Jambi, yang disusun dengan mempertimbangkan
perubahan lingkungan strategis, terutama menyangkut potensi, peluang,
tantangan dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muaro Jambi. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi
seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi dan para
Pemangku Kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah
ditetapkan.
Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi ini disusun
dengan berpedoman pada Renstra Komisi Pemilihan Umum dan beorientasi
untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda
dan misi pembangunan.
Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi harus melaksanakannya
secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan Kinerja.Untuk
menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi
Renstra Komisi Pemilihan Umum 2015-2019 yaitu Menjadi Penyelenggara
Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk
Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.
Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang
telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kabupaten Muaro JambiTahun
2015-2019 disampaikan penghargaan dan terima kasih.Semoga dokumen
perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum
sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan
kredibilitas.
SENGETI, APRIL 2016
KETUA
ttd
EDISON, SE
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 5
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ...................................................................................... .4
DAFTAR ISI ................................................................................................... 5
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 6
1.1 KONDISI UMUM ...................................................................................... 6
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN ............................................................. 16
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS .............................. 27
2.1 Visi ............................................................................................................ 27
2.2 Misi .......................................................................................................... 28
2.3 Tujuan ........................................................................................................ 28
2.4 Sasaran Strategis ...................................................................................... 29
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .................................................. 30
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Satker ............................................................ 31
3.2 Kerangka Regulasi…................………………………………………..…………35
3.3 Kerangka Kelembagaan ............................................................................. 36
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ........................ ..37
3.1 Target Kinerja..........………………………………………….……………………37
3.2 Kerangka Pendanaan………………………………………..……....……............40
BAB V PENUTUP………………………………………………………….......………..45
LAMPIRAN : MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI……………………………………………………........46
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 6
BAB I
PENDAHULUAN
Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan
organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan dan mengembangkan
rencana aktivitas kerja organisasi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang,
tugas pokok dan fungsi organisasi tidak dapat berjalan baik.
Sebagai salah satu lembaga konstitusional Independen, Komisi Pemilihan
Umum telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk
menyelenggarakan Pemilihan Umum secara nasional dan lokal. Berbagai
tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal
organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik,
ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah
melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan
potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan
lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak
dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar
inilah maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambimenyusun
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi untuk
Periode 2015 – 2019.
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi
berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum, Dokumen
perencanaan Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019. Sesuai
dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015 – 2019,
maka Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambimemuat visi,
misi,tujuan,sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang
merupakan acuan bagi Komisi Pemilihan Umum KabupatenMuaro Jambi
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun
mendatang.
1.1 KONDISI UMUM
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi
peningkatan kualitas demokrasi.Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan
instrument terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu
Negara.Sejarah mencatat Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Pemilu
sebanyak 11 (sebelas) kali dengan beragam konstelasi politik.
Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU memiliki tugas dan
fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2011 tentang Penyelenggara Pemilu.Peraturan ini merupakan peraturan
pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya
mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis terutama pada konsep
kemandirian penyelenggaran Pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak
mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga Negara
yang sangat penting secara konstitusional (constitusional importance) dan
memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam
menyelenggarakan Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia,
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 7
jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi
dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum.
Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pasal
10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 meliputi :
a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal
di kabupaten/kota;
b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan dikabupaten/kota
berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan;
c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayahkerjanya;
d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapanpenyelenggaraan oleh PPK,
PPS, dan KPPS dalamwilayah kerjanya;
e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan datakependudukan yang disiapkan
dan diserahkan olehPemerintah dengan memperhatikan data Pemiludan/atau
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikotaterakhir dan menetapkannya
sebagai daftar pemilih;
g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasipenghitungan suara Pemilu
Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan
hasilrekapitulasi penghitungan suara di PPK denganmembuat Berita Acara
Rekapitulasi Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Suara.
h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasilpenghitungan suara Pemilu
Anggota Dewan PerwakilanRakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah,
danAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dikabupaten/kota
yang bersangkutan berdasarkan beritaacara hasil rekapitulasi penghitungan
suara di PPK;
i. Membuat berita acara penghitungan suara dansertifikat penghitungan suara
serta wajibmenyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu,Panwaslu
Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untukmengesahkan hasil Pemilu
Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten/Kota
danmengumumkannya;
k. Mengumumkan calon anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah
Kabupaten/Kota terpilih sesuai denganalokasi jumlah kursi setiap daerah
pemilihan dikabupaten/kota yang bersangkutan dan membuatberita acaranya;
l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporanyang disampaikan oleh
Panwaslu Kabupaten/Kota;
m. Mengenakan sanksi administratif dan/ataumenonaktifkan sementara anggota
PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawaisekretariat
KPU Kabupaten/Kota yang terbuktimelakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemiluberdasarkan
rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kotadan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan;
n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemiludan/atau yang
berkaitan dengan tugas dan wewenangKPU Kabupaten/Kota kepada
masyarakat;
o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiaptahapan penyelenggaraan
Pemilu; dan
p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikanoleh KPU, KPU
Provinsi, dan/atau peraturanperundang-undangan.
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 8
Selain itu, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaranserta menetapkan jadwal di
Kabupaten/kota;
b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan dikabupaten/kota berdasarkan
ketentuan peraturanperundang-undangan;
c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayahkerjanya;
d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapanpenyelenggaraan oleh PPK,
PPS, dan KPPS dalamwilayah kerjanya;
e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan datakependudukan yang disiapkan
dan diserahkan olehPemerintah dengan memperhatikan data Pemiludan/atau
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikotaterakhir dan menetapkannya sebagai
daftar pemilih;
f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suaraPemilu Presiden dan Wakil
Presiden di kabupaten/kotayang bersangkutan berdasarkan hasil
rekapitulasipenghitungan suara di PPK dengan membuat beritaacara
penghitungan suara dan sertifikat hasilpenghitungan suara;
h. Membuat berita acara penghitungan suara dansertifikat penghitungan suara
serta wajibmenyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu,Panwaslu
Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi PanwasluKabupaten/Kota atas
temuan dan laporan adanyadugaan pelanggaran Pemilu;
j. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota
PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat
KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi
Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemiludan/atau yang berkaitan
dengan tugas dan wewenangKPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
penyelenggaraanPemilu; dan
m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU
Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
Sedangkan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam
penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota meliputi:
a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilihan Bupati/Walikota;
b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPUKabupaten/Kota, PPK, PPS, dan
KPPS dalam Pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman
dariKPU dan/atau KPU Provinsi;
c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuksetiap tahapan
penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan
peraturanperundang-undangan;
d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta pemilihan
Bupati/Walikota dalamwilayah kerjanya;
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 9
e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan
penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau
KPUProvinsi;
f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan
Bupati/Walikota;
g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan
dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau
Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai
daftar pemilih;
h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
i. Menetapkan calon Bupati/Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
j. Menetapkandan mengumumkan hasil rekapitulasipenghitungan suara Pemilihan
Bupati/Walikotaberdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dariseluruh
PPK di wilayah kabupaten/kota yangbersangkutan;
k.Membuat berita acara penghitungan suara sertamembuat sertifikat penghitungan
suara dan wajibmenyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan,Panwaslu
Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untukmengesahkan hasil
Pemilihan Bupati/Walikota danmengumumkannya;
m. Mengumumkan calon Bupati/Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
n. Melaporkan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas
temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
p. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota
PPK, anggota PPS,sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat
KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan
rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan;
q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota
kepadamasyarakat;
r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan
Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan
Bupati/Walikota;
t. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati/Walikota kepadaDewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU
Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 10
Pemilu Presiden dan WakilPresiden, dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikotaberkewajiban:
a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden, Calon Gubernur, Bupati,dan Walikota secara adil dan setara;
c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan
Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU
Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan
pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu
kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada
Bawaslu;
i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPUKabupaten/Kota dan
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
j. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat
kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah
rekapitulasi di kabupaten/kota;
k. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau
peraturan perundang-undangan.
Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/kota beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5
(lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muaro Jambi sebagai bagian dari KPU Kabupaten, untuk mendukung
kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat KPU
Kabupaten/Kota dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten Muaro
Jambi dengan Struktur sebagaimana tercantum pada gambar 1 berikut :
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 11
Gambar 1
STRUKTUR SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB.MUARO JAMBI
PROVINSI JAMBI TAHUN 2016
Sekretaris
Sumber :Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010
Gambar 2
Struktur OrganisasiKomisi Pemilhan Umum KabupatenMuaro Jambi
Sumber :Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008
Kasubbag
Teknis Pemilu
dan Hupmas
Kasubbag
Hukum
Kasubbag
Program dan Data
Kasubbag
Umum
Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Sekretaris
TenagaProfesional
Kasubag
Hukum
Kasuubag
Umum
Kasubbag
Teknis
Pemilu dan
Hupmas
Kasubbag
Program dan
Data
Ketua
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 12
Berdasarkan data perencanaan kinerja tahun 2012 – 2014, aktivitas
organisasi KomisiPemilihan Umum merupakan bagian dari 3 (tiga) buah
program kerja yang mengikat ke dalam (internal)dan keluar (eksternal).
Program kerja yang bersifat internal adalah program dukunganmanajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lain yang terdiri dari 6 (enam) sasaran kegiatan dan
16(enam belas) indikator kinerja kegiatan; dan program peningkatan sarana
dan prasarana aparaturKomisi PemilihanUmum yang terdiri dari 1 (satu)
sasaran kegiatan dan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan. Sedangkanuntuk
program yang bersifat eksternal adalah program penguatan kelembagan
demokrasi danperbaikan proses politk yang terdiri dari 2 (dua) sasaran
kegiatan dan 9 (sembilan) indikator kinerjakegiatan.
Dalam pelaksanan program dan sasaran kegiatan dimaksud, Komisi
Pemilhan Umum berpegang pada legalitas formal yang telah dihasilkan dan di
diseminasikan kepada seluruh stakeholder’s organisasi karena pada prinsipnya
program, kebijakan dan kegiatan dalam organisasi pemerintah harus dilandasi
oleh aturan hukum yang mengikat, baik ke dalam maupun ke luar organisasi.
Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan
kelembagaan Komisi Pemilhan Umum juga didukung oleh sumber daya
manusia penyelengara pemilu yang berintegritas.
GAMBAR .3
KONFIGURASI SDM SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2016
Sumber : Data Sekunder KPU Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016
Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah SDM Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambisejumlah 18 (delapan belas) orang,
dengan status kepegawaiannya terdiri dari :
1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK
merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah, Jumlah Pegawai
DPK di Kabupaten Muaro Jambi adalah 12 (dua belas) orang atau 46 %.
2. Pegawai dengan status Pegawai Organik, yang diangkat dan dimilikioleh
Komisi Pemilihan Umum sebanyak 6 (enam) orang atau 23 %.
DPK
46%ORGANIK
23%
HONORER
31%
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 13
3. Pegawai dengan status honorer atau non PNS sebanyak 8 (delapan)
orang atau31 %.
Dilihat dari komposisi PNS Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro
Jambi yang berjumlah 18 (delapan belas) orang yang terdiri dari 12 orang
pegawai DPK dan 6 orang pegawai Organik, maka pegawai KPU Kabupaten
Muaro Jambi masih ketergantungan pada Pemerintah Daerah.
Status kepegawaianSub Bagian dilingkungan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, dapat dilihat secara rinci
sebagaimana tabel berikut :
Tabel . 1
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil (Sekretaris dan Sub Bagian)
pada Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi
No Sekretaris/Sub Bagian Jumlah DPK Organik
1. Sekretaris 1 0 1
2. Sub Bagian Umum 5 4 1
3. Sub Bagian Program dan Data 4 3 1
4. Sub Bagian Teknis Pemilu dan
Hupmas
4 3 1
5. Sub Bagian Hukum 4 2 2
Jumlah 18 12 6
Sumber : Data Sekunder KPU kabupaten Muaro Jambi (diolah)
Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang
pendidikan (yang sudah mendapat izin pemakaian gelar) terdapat perbedaan
yang signifikan antara jenjang pendidikan S2 sebanyak 2 (dua) orang, S1
sebanyak 7 (tujuh) orang, D3 sebanyak 2 (dua) orang dan SMA sederajat
sebanyak 7 (tujuh) orang, sebagaimana Tabel berikut :
Tabel. 2
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi
(Berdasarkan Pendidikan)
No Tingkat Pendidikan Jumlah
1. S2 2
2. S1 7
3. D3 2
4. SMA 7
TOTAL 18
Sumber : Data sekunder KPU Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 14
Daftar Nama Pegawai Negeri Sipil yang mendukung pelaksanaan
Tugas pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi,
sebagaimana terlihat pada tabel berikut :
TABEL . 3
DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATENMUARO JAMBI PROVINSI JAMBI
(KEADAAN :APRIL 2016)
No Nama Jenis Kelamin
Pangkat/Gol
Jabatan Status Kepegawaian
1. Syamsuddin, SE L Pembina
/IV a
Sekretaris ORGANIK
2. Hermanto L PenataTK.I/III d
Kasubbag Umum
DPK
3. Dessy Nur Lisa LumbanTobing ,SH.,MH
P Penata/III c
KasubbagProgram Dan Data
DPK
4. Abdul Aziz, S.IP, M.SI L
Penata/III c
Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas
ORGANIK
5. Kiki Oktarina, SH P Penata/III c
Kasubbag Hukum
ORGANIK
6. Hasan L Penata Muda Tk.I/IIIb
Staf Keuangan DPK
7. Pardiyawati, SE P
Penata Muda Tk.I
/IIIb
Staf Umum
ORGANIK
8. Rosita Kusuma Dewi, S.Pt P Penata Staf Teknis DPK
Muda Tk.I
/IIIb
Pemilu dan Hupmas
9. Utammimi, SH L
Penata Muda TK.I
/III b
Staf Hukum DPK
10. Zahara, SE P Penata Muda /IIIa
Staf Umum DPK
11. Rober Dianto, A.Md L Pengatur Tk.I/ IId
Staf Keuangan
DPK
12. Elny Novita P Pengatur Tk.I/ IId
Staf Program
DPK
13. Febriansyah Monanda, A.Md L Pengatur Tk.I/ IId
Staf Program
ORGANIK
14. Lia Marita, A.Md P Pengatur TK. I / II d
Staf Hukum
ORGANIK
15. Abdul Halim L Pengatur
/II c Staf
Program DPK
16. Abdul Mukti L Pengatur Muda Tk.I
/ II b
Staf Teknis Pemilu
Dan Hupmas
DPK
17. Muhammad Imron L Pengatur Muda TK.
I/ II b
Staf Teknis Pemilu
Dan Hupmas
DPK
18. Masita P Pengatur Muda TK.
I / II b
Staf Hukum
DPK
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 15
Melihat Kondisi Umum Organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki,
tentu akan berkaitan dengan dukungan sarana dan prasarana dimana SDM
tersebut bekerja. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sebagai
lembaga mandiri yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum telah
memiliki kantordan tanah hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro
Jambi.
Aspek lainnya yang merupakan salah satu penggerak utama
pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, disamping sumber daya manusia
dan alat kerja adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan kata
lain, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring-seirama
dengan ketersediaan anggaran dimana prinsip-prinsip transparansi,
akuntabilitas,efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut
harus dikedepankan. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, yakni dari tahun
2012-2014 anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi
mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya, peningkatan sebesar ±
50 % dibanding tahun sebelumnya.
Anggaran yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Muaro Jambi (sumber dana APBN). Adapun kenaikan anggaran tersebut dapat
dilihat pada gambar berikut :
GAMBAR . 4
ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2012 – 2014
0
2.000.000.000
4.000.000.000
6.000.000.000
8.000.000.000
10.000.000.000
12.000.000.000
14.000.000.000
16.000.000.000
18.000.000.000
20.000.000.000
2012 2013 2014
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 16
1.1 POTENSI DAN PERMASALAHAN
Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni
terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin
pelaksanaan hak politik masyarakat,tidak terlepas dari beberapa aspek yang
mempengaruhinya, antara lain :
1) Keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas,
kapabilitas dan akuntabilitas.
2) Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan
haknya untukberdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya.
3) Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil
dan kecerdasanmasyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.
Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam
menentukan kinerja KomisiPemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muaro Jambi,
disamping performa lembaga demokrasi lainnyaseperti Panitia Pengawas
Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Muaro Jambi, Dewan
KehormatanPenyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Untuk itu, dibutuhkan strukturkelembagaan dengan karakter yang kuat untuk
menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.
Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal
organisasi yang berupakekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses)
sumber daya dalam organisasi, serta factor eksternal yang berupa peluang
(opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi KPU KabupatenMuaro
Jambi, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-
dimensi organisasiyang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam
lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensidimaksud meliputi: Aspek
Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, AspekKepemimpinan, Aspek
Perencanaan dan Anggaran, Aspek Bussiness Process dan Kebijakan,Aspek
Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan
Stakeholders.
1.2.1 Potensi
a. Aspek Kelembagaan
Evaluasi terhadap organisasi KPU Kabupaten Muaro Jambi Tahun
2014 telah didapatkan hasil evaluasi terhadap aspek kelembagaan KPU
Kabupaten Muaro Jambi yang merupakan potensi dan/atau kekuatan
organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan yang ditunjukkan pada
gambar dibawah ini :
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 17
Gambar 5.
Aspek Kelembagaan dalam Evaluasi Organisasi
Berdasarkan gambar 5 di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum
struktur kelembagaan KPU Kabupaten Muaro Jambi telah mampu mendukung
tugas dan fungsi yangdiemban.Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang
menjawab sangat setuju dan setuju sebesar20% dan 54%. Adapun analisis
lebih jauh terhadap potensi kelembagaan dapat diuraikan sebagaiberikut:
Organisasi KPU Kabupaten Muaro Jambitelah berhasil menunjukkan sifat
kelembagaannya yangmandiri dan bebas intervensi dari pihak
manapun.Hal ini terlihat pada penyelenggaraan PemiluPresiden 2014
dimana keputusan KPU Kabupaten Muaro Jambi dalam penetapan hasil
rekapitulasisuara di berbagai daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip
profesionalitas, integritas,transparansi dan akuntabilitas.
Setiap lini dalam organisasi KPU Kabupaten Muaro Jambi telah mendukung
pelaksanaan tugas danfungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu
Indonesia.
Setiap pegawai KPU Kabupaten Muaro Jambi telah memahami dengan
jelas tugas dan fungsiorganisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi
yang sama dalam mencapai kinerjaorganisasi.
b. Aspek Sumber Daya Manusia
Evaluasi organisasi terhadap aspek SDM meliputi lima pernyataan dengan
hasil sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini:
20%
54%
24%
2%
SS
S
TS
STS
SS : Sangat Setuju
S : Setuju
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 18
ASPEK SDM dalam Evaluasi Organisasi
Gambar 6.
Aspek SDM dalam Evaluasi Organisasi
Berdasarkan gambar 6 diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU
Kabupaten Muaro Jambibelum sepenuhnya menerapkan merit sistem pada
pola pembinaan pegawainya.Hal ini terlihat dariproporsi pernyataan yang
menjawab tidak setuju sebesar 49% dan sangat tidak setuju sebesar 11%
ataskondisi sekarang pembinaan SDM KPU Kabupaten Muaro Jambi. Namun,
jika dilihat lebih jauh lagipada pernyataan yang ada, maka terdapat beberapa
point penting yang menjadi kekuatan KPUKabupaten Muaro Jambi sebagai
organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut:
Organisasi KPU Kabupaten Muaro Jambi memiliki sumber daya manusia
yang cukup dengan berbagailatar belakang pendidikan dan usia.
Organisasi KPU Kabupaten Muaro Jambitelah berupaya melakukan dan
mengikuti pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawaimelalui
pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, dan sebagainya.
Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif
maupun formil (perdata)terhadap setiap pegawai yang melanggar
peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanyaDewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk
memeriksa, mengadili,dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan
pelanggaran kode etik yang dilakukan olehanggota KPU Kabupaten Muaro
Jambi
c. Aspek Kepemimpinan
Evaluasi organisasi terhadap aspek kepemimpinan meliputi sembilan
pernyataan dengan hasil sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini :
10%
30%
49%
11%
SS
S
TS
STS
SS : Sangat Setuju
S : Setuju
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 19
Gambar 7
Aspek Kepemimpinan dalam Evaluasi Organisasi
Berdasarkan gambar 7 diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum
KPU Kabupaten Muaro Jambi telah menerapkan praktik kepemimpinan yang
adaptif, responsive dan komunikatif. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan
yang menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing sebesar 58% dan
26% atas praktik kepemimpinan tersebut. Adapun hasil analisis lebih lanjut
atas kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut :
Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Anggota KPU memiliki visi yang kuat
untuk membawa Komisi Pemilihan Umum kearah lebih baik.
Pimpinan organisasi mampu melakukan shared vision sampai pada jenjang
organisasi terendah.
Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya
komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam
mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling
menghormati antar seluruh elemen organisasi.
Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang
produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh
pegawai.
Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas
eksistensi organisasi.
d. Aspek Perencanaan dan Anggaran
Evaluasi organisasi terhadap aspek perencanaan dan anggaran meliputi
empat pernyataan dengan hasil sebagaimana ditunjukkan pada gambar 8 dibawah
ini :
SS : Sangat Setuju
S : Setuju
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 20
Gambar 8 Aspek Perencanaan dan Anggaran pada Evaluasi Organisasi
Berdasarkan gambar 8 diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum
KPU telah berhasil membuat perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran
yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini terlihat dari proporsi
pernyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing sebesar
10% dan 50% atas aspek tersebut.Adapun hasil analisis lebih lanjut atas
kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut :
Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan
partisipati aktif seluruh elemen organisasi.
Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP).
Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik
memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal
ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai
lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel.
e. Aspek Business Process dan Kebijakan.
Hasil evaluasi terhadap aspek business process dan kebijakan Komisi
Pemilihan Umum yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam
kurun waktu lima tahun ke depan dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini :
32%
SS : Sangat Setuju
S : Setuju
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 21
Gambar 9
Aspek Business Process dan Kebijakan pada Evaluasi Organisasi.
Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum
KPU telah menerapkan tatalaksana dan kebijakan yang dapat diterima oleh
semua pihak.Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab sangat
setuju dan setuju masing-masing sebesar 18% dan 51% atas aspek tersebut.
Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek business process dan
kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut :
Organisasi Komisi Pemilihan Umum berupaya melakukan identifikasi,
membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja. Disamping
itu organisasi mereviu dan memperbaiki mekanisme/tatalaksana serta
melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan
dari berbagai stakeholders.
Organisasi KPU telah berhasil menyusun dan melaksanakan SOP serta
membuat peraturan yang jelas dan mudah dipahami.
Perumusan Kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara
internal maupun eksternal.
Organisasi KPU berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan
kebjakan organisasi dengan baik.
Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara
tepat dan tepat.
f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi.
Evaluasi organisasi terhadap aspek dukungan infrastruktur dan teknologi
informasi meliputi tiga pernyataan dengan hasil sebagaimana ditunjukkan pada
gambar di bawah ini :
SS : Sangat Setuju
S : Setuju
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 22
Gambar 10 Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi
Pada Evaluasi Organisasi
Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum
KPU membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai dan teknologi
informasi yang tepat guna.Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang
menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing sebesar 13% dan 55% atas
aspek tersebut.Adapun hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek dukungan
infrastruktur yang memadai dan teknologi informasi yang tepat guna.Adapun
hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek dukungan infrastruktur dan
teknologi informasi dapat diuraikan sebagai berikut :
Organisasi KPU Kabupaten Muaro Jambi memiliki aset berupa tanah,
gedung dan gudang.
Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan
kinerja organisasi.
Teknologi Informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan
kualitas pelayanan kepada stakeholders.
g. Aspek Hubungan dengan Stakeholders.
Evaluasi organisasi terhadap aspek hubungan dengan stakeholder
meliputi lima pernyataan dengan hasil sebagaimana ditunjukkan pada gambar
dibawah ini :
SS : Sangat Setuju
S : Setuju
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 23
Gambar 11 Aspek Hubungan dengan Stakeholders
Pada Evaluasi Organisasi
Berdasarkan gambar dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU
telah berhasil membina hubungan baik dengan stakeholdersnya.Hal ini
terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju
masing-masing sebesar 15% dan 64% atas aspek tersebut. Adapun hasil
analisis lebih lanjut atas potensi aspek hubungan dengan stakeholders
dapat diuraikan sebagai berikut :
Organisasi KPU telah berupaya memenuhi harapan stakeholder’s
sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.
Organisasi KPU berupaya membangun brand image yang disukai
oleh stakeholders.
Organisasi KPU berupaya memberikan program-program yang riil
dan strategis kepada stakeholders yang ada.
1.2.2 Permasalahan
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan Pemilihan
Umum di Kabupaten Muaro Jambi, KPU Kabupaten Muaro Jambi dihadapkan
pada berbagai permasalahan baik yang datang dari dalam organisasi maupun
dari luar organisasi.Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari bersifat
konstitusional, institusional sampai dengan operasional.Oleh karena itu, proses
identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada
kondisi faktual KPU Kabupaten Muaro Jambi. Adapun permasalahan
KPUKabupaten Muaro Jambiberdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan
sebagai berikut:
1. Kelembagaan.
Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah
yang kurang bersinergi, antara lain dengan Panwaslu dan Kemendagri,
Disdukcapil, menyangkut masalah kebijakan penyelenggaran pemilu dan
daftar pemilih dan pemilu.
SS : Sangat Setuju
S : Setuju
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 24
Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
antar unit kerja sehingga terjadi tumpang tindih program dan kegiatan
yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi.
Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih
terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar
sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang
memadai sebagai suatu unit kerja organisasi.
Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.
Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan
dalam waktu yang berdekatan.
2. SDM
Sebagian besar PNS di KPU Kabupaten Muaro Jambi merupakan tenaga
yang diperbantukan (DPK) sehingga menimbulkan beberapa masalah
diantaranya :
- Ketergantungan KPU Kabupaten Muaro Jambi kepada Pemerintah
Daerah atas tenaga PNS terkait baik untuk posisi staf maupun pejabat
sangat besar. Komposisi tersebut menimbulkan permasalahan dalam
praktik, misalnya dua hari sebelum pemilihan umum masih juga ada
penggantian pegawai yang menyulitkan bagi KPU untuk meningkatkan
kinerja mereka.
Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan
beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya
belum proporsional.
Kompetensi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan organisasi dan
beban kerja pegawai.
Sistem reward terhadap pegawai belum memadai yang secara tidak
langsung mempengaruhi kinerja pegawai.
3. Kepemimpinan
Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan sekretariat
KPU Kabupaten Muaro Jambi perihal ketatalaksanaan penyelenggara Pemilu
sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat.
4. Perencanaan dan Anggaran
Anggaran yang tersedia masih belum memadai bagi pelaksanaan
tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program
penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.
Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan
kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem
manajemen kinerja organisasi. Hal ini ditandai dengan kualitas laporan
akuntabilitas kinerja organsiasi.
Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran Negara masih lemah
dimana penyajian atas laporan keuangan organisasi.
5. Business Process dan Kebijakan
Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang
ada.
Organisasi KPU belum menyusun seluruh standar pelayanan publik
(SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.
Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan orgasnisasi belum dilakukan
secara cepat dan tepat.
Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum
sepenuhnya dilakukan.
6. Dukungan Infrastruktur dan IT.
Sarana dan Prasarana kerja yang tersedia belum mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 25
7. Hubungan dengan Stakeholders
Banyaknya gugatan atas hasil Pemilu yang diajukan ke Mahkamah
Konstitusi merupakan salah satu indikator ketidakpercayaan
masyarakat atas kinerja KPU .
Stakeholder’s belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang
dibangun oleh KPU karena fungsi penerangan kepada masyarakat
yang ada di KPU masih lemah.
Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum
dilaksanakan dengan efektif.
Disamping permasalahan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Muaro Jambi juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam
menyelenggarakan Pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang
berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun
tantangan tersebut adalah sebagai berikut :
Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu
sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas
pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU sangat tinggi,
termasuk didalamnya adalah masalah transparasi dan akuntabilitas
kinerja KPU.
Peran media massa sangat besar dalam mengiringi opini masyarakat.
Distribusi logistik Pemilu yang terkendala kondisi geografis yang
berbeda-beda.
Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal diatas, maka
dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman
dan peluang sebagaimana tabel berikut :
Tabel . 4
Ringkasan Analisis Faktor Internal danEksternal
FAKTOR INTERNAL
Kekuatan (Strengths)
Mandat UU Nomor 15 Tahun
2011 tentang Penyelenggara
Pemilu (S1)
Komitmen pimpinan kuat (S2)
Reformasi birokrasi yang telah
dicanangkan (S3)
Pegawai memiliki persepsi yang
sama akan tugas dan fungsi
organisasi (S4)
Pengalaman penyelenggaraan
Pemilu (S5)
Kelemahan (Weaknesses)
Overlapping program dan kegiatan
antar unit kerja (W1)
Beban kerja pegawai tidak
proporsional (W2)
Parsialitas manajemen kinerja
(W3)
Sistem pengawasan atas
pengelolaan anggaran lemah (W4)
Efektifitas pelaksanaan SOP (W5)
Standar dan maklumat pelayanan
belum sepenuhnya dibuat (W6)
Sarana dan Prasarana terbatas
(W7)
Pemanfaatan teknologi Informasi
belum optimal.
Pagu anggaran belum memadai.
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 26
FAKTOR EKSTERNAL
Peluang (Opportunity) Ancaman (Threats)
Sasaran pokok pembangunan
demokrasi Indononesia (O1)
Animo partisipasi masyarakat
dalam Pemilu tinggi (O2)
Hubungan baik dengan Panwaslu,
DKPP dan lembaga penegakan
hukum lainnya (O3)
Potensi pengembangan SDM(O4)
Kesempatan pendidikan formal
dan diklat (O5)
Kemajuan teknologi informasi (O6)
Harapan masyarakat tinggi (O7)
Peraturan perundangan tentang
sistem pemilu mudah berubah
(T1)
Opini publik mudah digeser (T2)
Aksi demonstrasi ketidakpuasan
hasil Pemilu yang berakhir ricuh
(T3)
Gugatan hasil Pemilu yang tidak
berdasar pada bukti (T4)
Mayoritas SDM dengan status
DPK (T5)
Distribusi logistik terkendala
kondisi geografis (T6)
Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi
pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu :
1. Strategi Strength – Opportunity (S – O) : Strategi untuk memanfaatkan
peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
a. Pendayaan penyelenggara pemilu secara optimal untuk terwujudnya
Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri.
b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik
pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah pemilu.
c. Peningkatan kualitas SDM KPU Kabupaten Muaro Jambi.
d. Membangun dan mendayagunakan sistem informasi kepemiluan
yang terintegrasi.
2. Strategi Weakness –Opportunity (W-O) : Strategi untuk memanfaatkan
peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan
mengatasi kelemahan.
a. Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi unit kerja.
b. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban
kerja.
c. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk
meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Muaro Jambi.
d. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas
pengelolaan anggaran.
e. Pembinaan teknis pelaksanaan SOP.
f. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam
pelaksanaan tugas kepemiluan.
3. Strategi Strength – Threat (S – T) : Strategi untuk menghadapi dan
mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang
dimiliki organisasi.
a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu
dengan institusi terkait.
b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal
dan transparan.
c. Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan.
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 27
d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik
Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan dan
pendistribusian.
4. Strategi Weakness – Threat (W – T) : Strategi untuk menghindari
ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam
organisasi.
a. Penataan lembaga dan personil Komisioner dan kesekretariatan.
b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu
dengan institusi terkait.
c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap
perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian.
BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN
KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN MUARO JAMBI
2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.
Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi adalah :
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi merupakan
bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia maka, Visi Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi mengacu kepada Renstra
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pernyataan Visi diatas
merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muaro Jambi untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil,
transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja
yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan,
berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi
Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang terpercaya
dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum
yangMandiri, Profesional dan Berintegritas untuk
Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 28
Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi
juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya dibidang politik
kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan
visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yaitu
Pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,demokratis dan
terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia
penyelenggara Pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan
Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara
Pemilihan Umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi
terwujudnya kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia
Umumnya dan Kabupaten Muaro Jambi khususnya.
2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.
Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta
menggambarkan tindakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi
Pemilihan Umum KabupatenMuaro Jambi, maka Misi Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Muaro Jambi, sebagai berikut :
2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.
Membangun SDM yang kompeten sebagai
upaya menciptakan penyelenggara Pemilu yang
Profesional.
Melaksanakan regulasi dibidang Pemilu secara
baik, progresif dan partisipatif.
Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu dan
Pilkada, khususnya untuk para pemangku
kepentingan dan umumnya untuk seluruh
masyarakat.
Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih
melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang
berkelanjutan.
Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu
dengan memberikan pemahaman secara intensif dan
komprehensif khususnya mengenai kode etik
penyelenggara Pemilu.
Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif
dan efisien, transparan, akuntabel serta
aksesable.
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 29
Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang
hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi
adalah :
2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi
Adapun Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Muaro Jambi dalam Formulir Rencana Kinerja Tahunan disebutkan
antara lain :
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan Indikator
kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada.
Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pilkada.
Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang
menggunakan hak pilihnya.
Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam
daftar pemilih.
Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan
dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari
pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
Terwujudnya lembaga Komisi Pemilihan Umum
yang memiliki integritas, kompetensi,
kredibilitas dan kapabilitas dalam
menyelenggarakan Pemilu
Terselenggaranya Pemilu dan Pilkada sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam
pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi
dalamPemilu dan Pilkada.
Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien,
transparan,akuntabel dan aksesable.
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 30
BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAAN
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muaro Jambi.
Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muaro Jambi meupakan uraian sistematis yang meliputi
cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian
tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif.
Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar
hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategik dengan sasaran
strategik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi
ini mempunyai tiga perspektif yaitu : perspektif peningkatan kapasitas
kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga dan
perspektif pemangku kepentingan (stakeholders).
Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan
strategi dasar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi yang
bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan
pencapaian Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro
Jambi.
Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga
merupakan perspektif pengarah strategis (strategic driver)yang
menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka
menjamin pelaksanaan Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu dan Pilkada, dengan
indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU.
Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian.
Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu.
Opini BPK atas LHP.
Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca pemilu.
Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan
Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota.
3. Meningkatnya kualitas regulasi kepemiluan, dengan indikator kinerja
sasaran strategis sebagai berikut :
Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi.
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 31
Kabupaten Muaro Jambi. Sedangkan perspektif pemangku
kepentingan(stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan
stakeholders terhadap pencapaian Visi dan Misi Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Muaro Jambi. Stakeholders Eksternal yang
dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu
lainnya (DKPP dan Panwaslu), instansi Pemerintah Pusat dan Daerah,
serta masyarakat umum. Adapun gambaran peta Strategi Komisi
Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019 adalah sebagaimana gambar
berikut:
Gambar. 12 Peta Strategi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019
1
Visi: Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Profesional, Berintegritas dan
Mandiri untuk terwujudnya Pemilu yang berkualitas.
Per
spek
tif
pem
an
gk
u k
epen
tin
ga
n Meningkatnya
kualitas
pelayanan
SDM yang
berkompeten dan
berintegritas
Menguatnyatata
kelola
penyelenggaraan
Pemilu
Akuratnya
data
Pemilih
Menguatnya
kedudukan
organisasi
Regulasi yang
tegas, progresif
dan partisipatif
Meningkatnya
pendidikan pemilih
Terwujudnya Pemilu
dan demokrasi
Indonesia yang
berkualitas
Perumusan Kebijakan Pengawasan,
pengendalian dan
Evaluasi
Pelayanan
danDiseminasi Mempersiapkan dan/atau
menetapkan kebijakan
penyelenggaraan Pemilu
Menetapkan agenda
reformasi birokrasi yang
berkelanjutan
Mendorong
pengembangan inovasi
kebijakan
Menetapkan standar
pelayanan publik
Pemanfaatan
teknologiinformasi dan
pemutakhiran data
pemilih
Memperkuat fungsi
hukum organisasi
Memperkuat fungsi
humas dan media center
Mendesiminasikan
kebijakam
penyelenggaraan Pemilu
Mengoptimalisasikan
pengawasan melekat
pada setiap level
manajemen
Mengoptimalkan
evaluasi pelaksanaan
kebijakan dan efektifitas
pencapaian kinerja
organisasi
Mendorong dan meningkatkan
pendidikan pemilih.
Per
spek
tif
Pel
ak
san
aa
n T
uga
s P
ok
ok
Lem
ba
ga
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 32
Komisi Pemilihan Umum pada kurun waktu 2015 – 2019, akan
menggunakan 3 (tiga) programdan 9 (sembilan) kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan KomisiPemilihan Umum.
Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambiadalah sebagai berikut :
A. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS
LAINNYA.
Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum, pada
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sasaranprogram (outcome)
yang hendak dicapai adalah : terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga
risetkepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data
pemilih melalui sinergitasdan sinkronisasi dengan Dukcapil Kabupaten, dan
terselenggaranya pembinaanSDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di
lingkungan Kabupaten Muaro Jambi dengan indikator kinerja programnya
adalah : persentase Pemutakhiran Data Pemilih melaluisinergitas dan
sinkronisasi dengan Dukcapil di Kabupaten, persentase terpenuhinyajumlah
pegawai organik kesekretariatan KPU; serta persentase ketepatan waktu
penyelesaianpelayanan administrasi kepegawaian.
Arah kebijakan program ini mencakup :
1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar
lembaga, data daninformasi serta monitoring dan evaluasi.
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan,
pendistribusian,inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya
logistik keperluan Pemilu.
3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran
sehari-hari untuk KPU Kabupaten Muaro Jambi.
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan administrasi dan
kepegawaian dilingkungan KPU Kabupaten Muaro Jambi.
5. Meningkatnyatransparansi dan akuntabilitas administrasi pengelolaan
keuangan dilingkungan KPU Kabupaten Muaro Jambi.
6. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.
Kelembagaan SDM Kepemimpinan Rencana &
Dana
Infrastruktur &
IT
Membangun
Organisasi
yang
professional,
efektif dan
efisien
Mengembangka
n SDMyang
berkompeten,
berintegritas&
loyal
Mengembankan
sinergitas
antara
komisioner dan
Setjen
Mengembangkan
manajemen
kinerja yang
teringritasi
Membangun
infrastruktur
dan IT yang
tepat fungsi
Per
spek
tifP
enin
gk
a
tan
Ka
pa
sita
s
Kel
emb
aga
an
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 33
Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada
tabel berikut :
Tabel . 5
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.
NO Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator KInerja Kegiatan
1. Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi
keuangan di lingkungan Setjen KPU
Terlaksananya systemakuntansi
dan pelaporan keuangan.
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.
Tersusunnya laporan
pertanggungjawaban penggunaan
anggaran
Jumlah KPU Provinsi dan kab/kota yang
menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penggunaan anggaran (e-LLPA) yang tepat waktu dan valid.
2. Fasilitasi Pengelolaan
Data,Dokumentasi, Pengadaan,
Pendistribusian,
PemeliharaanDan Inventarisasi Logistik
Pemilu
Terlaksananya
pengendalian dan pengaturan
administrasi
pengelolaan logistik
Persentase ketersediaan
informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu.
Tersedianya data
kebutuhan logistik Pemilu yang akurat.
Persentase jumlah,
jenis,alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat.
3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
Tersedianya dokumen
perencanaan dan penganggaran,koor
dinasi antar lembaga, data dan
informasi serta hasil monitoring dan
evaluasi.
Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL
Terwujudnya Sistem Administrasi
penyelenggaraan Pemilu yang tertib,
efektif dan efisien.
Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja.
4. Pembinaan SDM,
Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian.
Tingkat ketepatan
tertib administrasi dan pengelolaan
SDM.
Penataan organisasi,
pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM.
Terlaksananya
Diklat Teknis dan Diklat Struktural.
Layanan peningkatan kompetensi SDM.
Dokumen
kepegawaian
Pengelolaan data base kepegawaian.
5. Penyelenggaraan
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
(KPU)
Meningkatnya
kualitas pelayanan administrasi
perkantoran.
Persentase pemenuhan
kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai.
Meningkatnya
kapasitas personil pengelola BMN.
Persentase ketepatan dan
tertib administrasi review laporan BMN KPU.
Meningkatnya pengelolaan dan
penerapan kearsipan sesuai
kaidah kearsipan.
Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan.
6. Pemeriksaan di lingkungan
Setjen KPU, Sekretariat
Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota.
Tersusunnya
laporan hasil tindak
lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP
KPU.
Persentase penyelesaian
rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti.
Tersusunnya
laporan hasil review laporan keuangan.
Kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP.
Tersusunnya
laporan hasil review RKA K/L
Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien.
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 34
B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR.
Program ini juga merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum,
pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, sasaran program
(outcome) yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan sarana dan
prasarana Komisi Pemilihan Umum KabupatenMuaro Jambi. Adapun
indikator kinerja programnya yaitu : persentase dukungan sarana dan
prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan
baik.
Arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan
prasarana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi. Dengan rincian
kegiatan dan indikator kerja sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini
:
Tabel . 6
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
NO Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator KInerja Kegiatan
1. Penyelenggaraan
Dukungan Sarana dan Prasarana
Meningkatnya
dukungan sarana transportasi/mobilitas
pegawai.
Persentase pemenuhan
kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai.
Meningkatnya pemenuhan peralatan
dan fasilitas perkantoran.
Persentase pemenuhan dukungan sarana dan
prasarana Mebelair/elektronik Kantor KPU.
C. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN
PROSES POLITIK.
Program ini merupakan program teknik Komisi Pemilihan Umum,
untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, sasaran program
(outcome) yang hendak dicapai adalah: tersusunnya rancangan peraturan
dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum
dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan Pemilu.
Adapun indikator kinerja programnya adalah : persentase ketepatan
waktu harmonisasi dan penyusunan KPU Kabupaten sesuai dengan SOP,
serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi
hukum.
Arah kebijakan program ini mencakup :
a. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten,
pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan
penyuluhannya.
b. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu.
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 35
Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan
pada tabel berikut :
Tabel . 7
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi
dan Perbaikan Proses Politik
NO Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator KInerja Kegiatan
1. Penyiapan penyusunan rancangan Peraturan
KPU, Advokasi, penyelesaian sengketa
dan penyuluhan Peraturan Perundang-
perundangan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Pemilu.
Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini
hukum dan penyelesaian sengketa
hukum.
Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan
untukpertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu.
Meningkatnya
pelayanan dan kapasitas
penyelenggaraan Pemilihan Umum
Persentase pemangku
kepentingan yang menerima
bimbingan/pelayanan penyusunan laporan
dana kampanye, pendaftaran Partai politik dan Anggota DPD.
Terlaksananya
penyediaan dan penyajian dokumentasi
dan informasi hukum yang mutakhir.
Meningkatnya kualitas pelayanan,pengelolaan
dokumentasi dan informasi hukum.
Terlaksananya dukungan ketatausahaan yan
handal (cepat, tepat dan akurat).
2. Fasilitasi pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif,
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta
Partisipasi masyarakat
Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam
Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah
dan Wakil Kepala
Persentase proses PAW Anggota DPRD
Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja.
Jumlah data serta
dokumen Pemilu, Pemilu
dan PAW. Daerah. Presiden dan Wakil
Presiden serta Pemilukada.
Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih.
Persentase penyampaian informasi dan publikasi
serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada.
3.2 Kerangka regulasi
Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi
dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi
selama lima tahun kedepan. Sebagai penyelenggara Pemilu KPU mempunyai
kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari Undang-undang mengatur Pemilu, kebijakan teknis
tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU.
Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu :
1. Peraturan yang mengatur tahapan Pemilu.
2. Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan
Pemilu (non tahapan Pemilu).
Selama kurun waktu 2015-2019, regulasi yang diperlukan :
I. Terkait dengan tahapan Pemilu
A. Pemilu Nasional (Pemilu legislatif dan Presiden)
1. Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu
Presiden secara serentak.
2. Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 36
3. Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.
4. Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.
5. Para Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.
6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif
dan Pemilu Presiden.
7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota.
8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan
penyelenggaraan Pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota.
9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota.
10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota serta penetapan calon terpilih.
B. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
1. Tahapan program dan jadwal pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota secara serentak.
2. Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
3. Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
4. Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
5. Para Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota.
7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota.
8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan
penyelenggaraan Pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota.
9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota.
10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota serta penetapan calon terpilih.
II. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu:
a. Peraturan tentang pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
b. Peraturan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban.
c. Peraturan tentang kepegawaian.
d. Peraturan tentang pengelolaan barang milik Negara.
e. Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas.
f. Peraturan kearsipan dalam tata naskah dinas.
3.3 Kerangka Kelembagaan
Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU,
pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU/KPUD, serta
sumber daya manusia aparatur KPU. Upaya penguatan kelembagaan
KPU akan terus dilakukan melalui upaya-upaya berikut :
a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara Pemilu.
b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja eselon.
c. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja
dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih
transparan, sinergis, harmonis,efektif dan efisien.
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 37
d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang professional,
berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan Visi dan
Misi organisasi KPU dengan baik.
e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya
meningkatkan partisipasi dan kesadaran masayarakat untuk berdemokrasi
secara berkualitas.
f. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif
dengan stakeholders dan/atau pihak ketiga.
g. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan
program prioritas pembangunan.
h. Penguatan kerjasama dengan lembaga Pemerintah/Non-Pemerintah, bilateral
dan multilateral.
Dalam rangka sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum Tahun 2019
KPU akan bekerjasama dengan TVRI tentang kerjasama sosialisasi dan
informasi pemilihan umum tahun 2019 dan RRI tentang kerjasama sosialisasi dan
informasi pemilihan umum tahun 2019. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, mengamanatkan kepada KPU untuk
melayani hak pilih seluruh Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi hak
pilih.
BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1 Target Kinerja
Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit
organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target
kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana
tabel berikut :
Tabel 8
Target Kinerja 2015 – 2019
No Program/Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator
KinerjaKegiatan
Target Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019
A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
1. Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU
Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan.
2
lap
2
lap
2
lap
2
lap
2
lap
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
Jumlah KPU Provinsi dan kab/kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 38
LLPA) yang tepat waktu dan valid.
2. Fasilitasi Pengelolaan Data,Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan Dan Inventarisasi Logistik Pemilu
Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik
Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan
logistik pemilu.
70% 85% 90% 100% 100%
Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat.
Persentase jumlah, jenis,alokasi dan peruntukan logistik Pemilu
yang tepat.
70% 80% 90% 100% 100%
3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi.
Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L
dan RKA KL 75% 77% 80 % 80 % 80%
Terwujudnya Sistem Administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien.
Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja.
60% 65% 70 % 75% 75 %
4. Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian.
Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM.
Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan
90% 90% 90% 90% 90%
administrasi SDM.
Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural.
Layanan peningkatan komptetensi
SDM.
75 % 80% 85% 90% 90%
Dokumen kepegawaian
Pengelolaan data base kepegawaian.
70% 75% 80% 90% 100%
5. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran.
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang
kinerja pegawai.
80% 85% 85% 85% 90%
Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN.
Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut.
75% 80% 85% 90% 100%
Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan.
Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan.
50% 60% 70% 80% 90%
6. Pemeriksaan di lingkungan setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota.
Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU.
Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang
ditindaklanjuti.
80% 82% 85% 87% 90%
Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan.
Kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP.
WTP WTP WTP WTP WTP
Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L
Persentase penganggaran KPU yang efektif dan
40% 50% 60% 70% 80%
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 39
efisien.
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
1. Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana
Meningkatnya dukungan sarana transportasi/mobilitas pegawai.
Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional
pegawai.
80% 85% 90% 95% 100%
Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran.
Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebelair/elektro
nik Kantor KPU.
80 % 85% 90% 95% 100%
C. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
1 Penyiapan penyusunan rancangan Peraturan KPU, Advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan Peraturan Perundang-perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.
Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum.
Persentase penyiapan bahan kajian/dukungauntuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat
waktu.
86% 87% 87% 87% 87%
Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum
Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, pendaftaran Partai politik
70% 75% 80% 85% 90%
dan Anggota DPD.
Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir.
80% 85% 90% 95% 95%
Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat).
70% 80% 85% 90% 95%
2. Fasilitasi pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi masyarakat dan PAW.
Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Persentase proses PAW Anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5
hari kerja.
1
1 1 1 1
Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta
Pemilukada.
10 10 15 20 25
Jumlah Kegiatan Pendidikan
Pemilih.
50 90 95 100 150
Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan
Pemilukada.
70% 80% 85% 90% 95%
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 40
4.2 Kerangka Pendanaan
Target Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi dalam kurun waktu lima tahun ke depan terdiri dari :
1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis lainnya KPU. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU. 3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses
Politik.
Adapun rincian per program setiap tahunnya sebagaimana tabel berikut :
Tabel 9
Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Muaro Jambi
Program/
Kegiatan
Sasaran Kegiatan Program (Outcome)
Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Kinerja
Alokasi dana (dalam ribuan rupiah)
Jumlah
2015 2016 2017 2018 2019
076.01.01 Sasaran Program Dukungan
1.235.305 1.944.181 2.243.438 2.467.780 2.714.557 10.605.261
Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU
076.01.02
Sasaran Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
0 0 0 0 0 0
076.01.06
Sasaran Program
Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan
Perbaikan Proses Politik.
55.275 58.122 58.122 58.122 58.122 287.763
T O T A L 1.290.580 2.002.303 2.301.560 2.525.902 2.772.679 10.893.024
Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 9 (lanjutan)
Program/Kegiatan
Sasaran Kegiatan Program (Outcome)
Sasaran Kegiatan (output)/Indikator
Kinerja
Alokasi ( dalam ribuan rupiah)
Jumlah
2015 2016 2017 2018 2019
076.01.01
Sasaran Program Dukungan Manajemen
dan Tugas Teknis Lainnya KPU
1.235.305 1.944.181 2.243.438 2.467.780 2.714.557 10.605.261
3355
Pelaksanaan Akuntabilitas
Pengelolaan Adminisrasi
783.329 1.437.202 1.662.765 1.829.041 2.011.945 7.724.282
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 41
3356
Fasilitas Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan,
pendistribusian,pemeliharaan dan inventarisasi
logistik pemilu.
9.815 24.477 24.477 24.477 73.431 156.677
3357
Pelaksanaan
manajemen perencanaan dan data.
27.094 55.046 63.411 69.752 76.727 292.030
3358
Pembinaan SDM,pelayanan dan
administrasi kepegawaian.
2.920 1.920 1.892 2.081 2.289 11.102
3360 Penyelenggaraan operasional dan
pemeliharaan perkantoran KPU
410.437 421.727 499.829 549.812 604.793 2.486.598
3361 Pemeriksaan dilingkungan Setjen
KPU, Sekretariat Provinsi, dan
Sekretariat Kabupaten/kota
1.710 3.808 4.523 4.975 5.472 20.488
07076.01.02 Sasaran program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur KPU
0 0 0 0 0 0
3362 Penyelenggaraan Dukungan sarana dan
prasarana 122.700 134.970 134.970 134.970 134.970 662.580
076.01.06 Sasaran program penguatan kelembagaan
demokrasi dan perbaikan proses politik
55.275 58.122 58.122 58.122 58.122 287.763
3363 Penyiapan penyusunan rancangan KPU,
advokasi,penyelesaian sengeketa dan
penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
3.220 9.740 10.384 11.422 12.564 47.330
penyelenggaraan pemilu.
3364 Fasilitasi penyelenggaraan
tahapan pemilu. 52.055 48.382 48.382 48.382 48.382 245.583
T O T A L
2.703.860 4.139.575 4.752.193 5.200.814 5.743.252
22.539.694
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 42
Tabel 9 (lanjutan)
Program/Kegiatan
Sasaran Kegiatan Program (Outcome)
Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Kinerja
Alokasi ( dalam ribuan rupiah)
Jumlah
2015 2016 2017 2018 2019
07076.01.01 Sasaran Program Dukungan
Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU
1.235.305 1.944.181 2.243.438 2.467.780 2.714.557 10.605.261
333355 Pelaksanaan
Akuntabilitas
Pengelolaan
Administrasi
keuangan di
lingkungan
setjen KPU
783.329 1.437.202 1.662.765 1.829.041 2.011.945 7.729.709
Terlaksananya sistem akuntansi
dan pelaporan keuangan. 28.392
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
13.439 18.055
Tabel 9 (lanjutan)
Program/Kegiatan
Sasaran Kegiatan Program
(Outcome)
Sasaran Kegiatan (output)/Indikator
Kinerja
Alokasi ( dalam ribuan rupiah)
Jumlah
2015 2016 2017 2018 2019
3356 Fasilitasi
pengelolaan
data,
dokumentasi,pe
ngadaan,
pendistribusian,
pemeliharaan
dan
inventarisasi
logistik pemilu.
9.815 24.477 24.477 24.477 24.477 107.723
Terlaksananya pengendalian dan
pengaturan administrasi pengelolaan logistik
760 2.840 3.340 3.890 4.496 15.326
Tersedianya data kebutuhan
logistik Pemilu yang akurat. 9.815 8.130 9.815 7.678 8.229 43.667
Tabel 9 (lanjutan)
Program/Kegiatan
Sasaran Kegiatan Program (Outcome)
Sasaran Kegiatan (output)/Indikator
Kinerja
Alokasi ( dalam ribuan rupiah)
Jumlah
2015 2016 2017 2018 2019
3357 Pelaksanaan
Manajemen
Perencanaan dan
Data.
27.094 55.046 63.411 69.752 76.727 335.697
Tersedianya dokumen
perencanaan dan penganggaran, koo rdinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil
monitoring dan evaluasi.
Terwujudnya Sistem Administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien.
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 43
Tabel 9 (lanjutan)
Program/Kegiatan
Sasaran Kegiatan Program (Outcome)
Sasaran Kegiatan (output)/Indikator
Kinerja
Alokasi ( dalam ribuan rupiah)
Jumlah
2015 2016 2017 2018 2019
3358 Pelaksanaan
Pembinaan
SDM,Pelayanan
dan Administrasi
Kepegawaian
2.920 1.920 1.892 2.081 2.289 11.102
Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM. 1.640 740 726 820 924 4.850
Terlaksananya Diklat Teknis dan
Diklat Struktural. 1.280 1.180 1.166 1.161 1.265 6.052
Dokumen kepegawaian
Tabel 9 (lanjutan)
Program/Kegiatan
Sasaran Kegiatan Program (Outcome)
Sasaran Kegiatan (output)/Indikator
Kinerja
Alokasi ( dalam ribuan rupiah)
Jumlah
2015 2016 2017 2018 2019
3360 Penyelenggaraan
Operasional dan
Pemeliharaan
Perkantoran (KPU)
410.437 421.727 421.727 421.727 421.727 2.097.345
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran.
410.437 421.727 443.444 460.105 478.432 2.214.145
Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN.
1.950 1.535 29.567 46.228 64.555 143.835
Meningkatnya pengelolaan dan
penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan.
9.754 10.136 26.818 43.479 61.806 151.993
Tabel 9 (lanjutan)
Program/Kegiatan
Sasaran Kegiatan Program
(Outcome)
Sasaran Kegiatan (output)/Indikator
Kinerja
Alokasi ( dalam ribuan rupiah)
Jumlah
2015 2016 2017 2018 2019
3361 Pemeriksaan di Lingkungan setjen
KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat
Kabupaten/Kota
1.710 3.808 4.523 4.975 5.472 20.488
Tersusunnya laporan hasil tindaklanjut pemeriksaan BPK,
BPKPdan APIP KPU.
Tersusunnya laporan hasil
review laporan keuangan.
Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L
Tabel 9 (lanjutan)
Program/Kegiatan
Sasaran Kegiatan Program (Outcome)
Sasaran Kegiatan (output)/Indikator
Kinerja
Alokasi ( dalam ribuan rupiah)
Jumlah
2015 2016 2017 2018 2019
076.01.02 Sasaran program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur KPU
0 0 0 0 0 0
3362 Penyelenggaraan dukungan sarana dan prasarana
122.700 134.970 134.970 134.970 134.970 662.580
Meningkatnya dukungan sarana
transportasi/mobilitas pegawai. 134.970 134.970 134.970
Meningkatnya pemenuhan peralatan
dan fasilitas perkantoran. 122.700 134.970
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 44
Tabel 9 (lanjutan)
Program/Kegiatan
Sasaran Kegiatan Program (Outcome)
Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Kinerja
Alokasi ( dalam ribuan rupiah)
Jumlah
2015 2016 2017 2018 2019
076.01.06 Sasaran program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan
proses politik
55.275 58.122 58.122 58.122 58.122 287.763
3363 Penyiapan
penyusunan
rancangan KPU,
Advokasi,penyelesaian
sengketa dan
penyuliuhan peraturan
perundang-undangan
yang berkaitan dengan
penyelenggaraan
Pemilu.
3.220 9.740 10.384 11.422 12.564 47.330
Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum.
1.760 4.480 4.952 5.471 6.042 22.705
Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum
760 4.960 5.432 5.951 6.522 23.625
Meningkatnya kualitas pelayanan,
pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
1.080 1.080
Tabel 9 (lanjutan)
Program/Kegiatan
Sasaran Kegiatan Program (Outcome)
Sasaran Kegiatan (output)/Indikator
Kinerja
Alokasi ( dalam ribuan rupiah)
Jumlah
2015 2016 2017 2018 2019
3364 Fasilitasi
penyelenggaraan
tahapan pemilu 11.822.080 3.167.786 11.202 141.665 13.004.288 28.147.021
Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif
11.822.080 3.167.786 11.202 141.665 13.004.288 28.147.021
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 45
BAB V
PENUTUP
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro
Jambi Tahun 2015 – 2019 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan
merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro
Jambi dan seluruh sub bagian dalam menentukan rencana strategis dan
rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas
pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi,
misi, tujuan, sasaran dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk
kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka
kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut.
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro
Jambi Tahun 2015 – 2019 merupakan turunan dari Rencana Strategis Komisi
Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019 yang merupakan komitmen bersama
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan
kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJM 2015 – 2019 dan
dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi
pada kinerja.
Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2015 – 2019 ini
disusun, dengan harapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muaro Jambi ini dapat terwujud untuk 5 (lima) tahun mendatang.
Sengeti, April 2016
Ketua
EDISON, SE
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 46
LAMPIRAN 1 : MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI.
Program/Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Target Kinerja
Alokasi (dalam ribuan rupiah)
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan setjen KPU
Sasaran strategis 1 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.
2
lap
2
lap
2
lap
2
lap
2
lap 782.353 1.511.605 1.662.765 1.829.041 2.011.945
Sasaran strategis 2 Indikator 1
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
Jumlah KPU Provinsi dan kab/kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LLPA) yang tepat waktu dan valid. Indikator 2 Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.
28.962
753.391
22.732
1.488.873
98.312
1.564.453
181.471
1.647.570
272.923
1.739.022
Fasilitasi Pengelolaan Data,Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan Dan Inventarisasi Logistik Pemilu
Sasaran strategis 1 Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik
70% 85% 90% 95%
100% 10.005 10.017 11.018 12.119 13.331
Sasaran strategis 2 Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat.
Indikator 1 Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan
logistik pemilu.
0% 0% 90% 100% 0% 760 2.840 3.340 3.890 4.496
Indikator 2 Persentase jumlah, jenis,alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat.
100% 9.245 7.177 7.678 8.229 8.835
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
Sasaran strategis 1 Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil
75% 77,50% 77,50% 77,50% 77,50% 72.440 57.646 63.411 69.752 76.727
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 47
monitoring dan evaluasi.
Sasaran strategis 2 Terwujudnya Sistem Administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien.
Indikator 1 Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL
60% 65,00% 65,00% 75,00% 75,00% 23.124 27.621 30.503 33.673 37.160
Indikator 2 Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja.
49.316 30.025 32.908 36.079 39.567
Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian.
Sasaran strategis 1 Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM.
90% 90% 90% 90% 90% 3.020 1.720 1.892 2.081 2.289
Sasaran strategis 2 Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural.
Indikator 1 Penataan organisasi, pembinaan dan
pengelolaan administrasi SDM.
100% 100% 100% 100% 100% 1.640 640 726 820 924
Sasaran strategis 3 Dokumen kepegawaian
Indikator 2 Layanan peningkatan komptetensi SDM.
100% 100% 100% 100% 100% 1.380 1.080 1.166 1.261 1.365
Indikator 3
Pengelolaan data base kepegawaian. 90% 85% 85% 85% 85%
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)
Sasaran strategis 1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran.
75% 100% 100% 100% 100% 461.860 454.390 499.829 549.812 604.793
Sasaran strategis 2 Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN.
Indikator 1 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi
penunjang kinerja pegawai.
50% 60% 70% 80% 90% 431.558 428.298 443.444 460.105 478.432
Sasaran strategis 3 Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan.
Indikator 2 Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi
tindak lanjut.
20.548 14.421 29.567 46.228 64.555
Indikator 3 Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan.
9.754 11.671 26.818 43.479 61.806
Pemeriksaan di lingkungan setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota.
Sasaran strategis 1 Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU.
80% 82% 85% 87% 90% 2.280 4.112 4.523 4.975 5.472
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 48
Sasaran strategis 2 Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan.
Indikator 1 Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP
yang ditindaklanjuti.
WTP WTP WTP WTP WTP 2.280 4.112 4.523 4.975 5.472
Sasaran strategis 3 Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L
Indikator 2 Kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP.
40% 50% 60% 70% 80%
Indikator 3 Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana
Sasaran strategis 1 Meningkatnya dukungan sarana transportasi/mobilitas pegawai.
90% 100% 100% 100% 100% 122.700 134.970 134.970 134.970 134.970
Sasaran strategis 2 Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran.
Indikator 1
Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai.
100% 100% 100% 100% 134.970 134.970 134.970
Indikator 2 Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebelair/elektronik Kantor KPU.
122.700 134.970
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
Penyiapan penyusunan rancangan Peraturan KPU, Advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan Peraturan Perundang-perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.
Sasaran strategis 1 Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum.
86% 87% 87% 87% 87% 3.600 9.440 10.384 11.422 12.564
Sasaran strategis 2 Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan
Indikator 1 Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan
90% 90% 91% 91% 91% 1.760 4.480 4.952 5.471 6.042
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 49
Umum penyelesaian dengan tepat waktu.
Sasaran strategis 3 Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
Indikator 2 Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, pendaftaran Partai politik dan
Anggota DPD.
90% 90% 91% 91% 91% 760 4.960 5.432 5.951 6.522
Indikator 3 Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir.
1.080
Indikator 4 Terlaksananya dukungan ketatausahaan yan handal (cepat, tepat dan akurat).
Fasilitasi pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi masyarakat dan PAW.
Sasaran strategis 1 Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
1 1 1 1 11.822.080 3.167.786 11.202 141.665 13.004.288
Indikator 1 Persentase proses PAW Anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan
dalam waktu 5 hari kerja.
11.822.080 3.167.786 11.202 141.665 13.004.288
Indikator 2 Jumlah data serta dokumen Pemilu,
531 531 531 531
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 50
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
serta Pemilukada.
Indikator 3 Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih.
9 91 100 150
Indikator 4 Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada.
1 0 0 0
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi 2015 -2019 Page 51
RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
2015 - 2019
RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
2015 - 2019
top related