kiat sukses sebagai provider bpjs dalam melayani peserta jkn
Post on 12-Sep-2015
47 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
-
KIAT SUKSES SEBAGAI PROVIDER BPJS
KESEHATAN
Oleh: dr. Mus Aida, MARS
Ketua ARSSI Pusat
Disampaikan pada: Seminar & Pelantikan ARSSI Sumut,
Medan, 27 Januari 2014
-
MENTERI KESEHATAN
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
2
Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program nasional untuk menjamin kesehatan seluruh penduduk, yang bersifat tunggal dengan manfaat yang komprehensif.
Agar penyelenggaraan JKN berjalan optimal, perlu peran dari semua pihak, lintas Kementerian dan Lembaga, pemerintah daerah, institusi didaerah termasuk fasilitas kesehatan, pihak swasta dan masyarakat.
-
JENIS FASKES LANJUTAN
TOTAL FASKES LANJUT
KESELURUHAN
FASKES YG BEKERJASAMA DGN BPJS PER
1 JAN 2014
FASKES LANJUT YG POTENSIAL
BEKERJASAMA DGN BPJS 2014 - 2019
RS PEMERINTAH 589 533 56
RS SWASTA 961 919 42
RS Khusus + Jiwa 505 109 396
RS TNI 114 104 10
RS POLRI 45 45 0
TOTAL 2.214 1.710 504
-
RUMAH SAKIT SWASTA
DIPERSIMPANGAN JALAN
JKN TIDAK IKUT
IKUT
WAIT & SEE
-
KIAT SUKSES SEBAGAI PROVIDER BPJS DALAM MELAYANI PASIEN JKN
PELAJARI UU ,PERPRES,PERMENKES, TARIF, PKS KOMITMEN PEMILIK, DOKTER, STAF SOSIALISASI PKS PERANGKAT JKN
PERSIAPAN
KONTROL LAYANAN VERIFIKASI KLAIM
IMPLEMENTASI PELAYANAN
AUDIT KLINIS EVALUASI KLAIM & PEMBAYARAN
KLAIN OLEH BPJS EVALUASI
-
MEMPELAJARI DASAR HUKUM JKN
UUD 1945 Pasal 28H ayat (1), (2),(3) UUD 1945 Pasal 34 ayat (1), (2) UU.No.40 th.2004 tentang SJSN UU. No.24 th 2011 tentang BPJS PP No. 101 th. 2012 tentang PBI Perpres No. 12 th. 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional No. 111 th. 2013 Permenkes No. 69 th. 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Faskes Tingkat
Pertama & Tingkat Lanjutan Permenkes No. 71 th. 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada JKN Surat edaran Menkes NoHK/MENKES/31/I/2014 Tentang Pelaksanaan Standar Tarif Pelkes pada
Faskes Tingkat Pertama & Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Surat edaran Menkes NoHK/MENKES/32/I/2014 Tentang Pelaksanaan Pelkes Bagi Peserta BPJS
Kesehatan pada Faskes Tingkat Pertama & Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
Kepmenkes No.328/2013 tentang Formularium Obat Nasional Kepmenkes No. 455/2013 tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan Peraturan & Ketentuan Lainnya ada 14 produk regulasi
-
KOMITMEN MELAYANI PESERTA BPJS
RISIKO BISNIS DUKUNGAN
TERHADAP PROGRAM JKN
PEMILIK
JASA MEDIS KEPATUHAN TERHADAP REGULASI & TATA KELOLA PELAYANAN MEDIS ( GOOD CLIN.GOV)
DOKTER
PENGETAHUAN DAN PEMBELAJARAN MEMATUHI KETENTUAN BPJS/PKS GOOD CORP. GOV.
MANAJEMEN &
STAF RS.
-
PERJANJIAN KERJASAMA RS-BPJS KESEHATAN
TERSEDIANYA PKS MELALUI MEKANISME KERJA SAMA YANG TRANSPARAN DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU
TERLAKSANANYA KEMITRAAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMASI YANG BAIK
ANTARA BPJS DENGAN RS., SERTA ADA MEKANISME PENANGANAN KELUHAN YANG TERSTRUKTUR DAN TERUKUR
RS SWASTA TIDAK WAJIB BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN RS HARUS MEMENUHI PERSYARATAN, DILAKUKAN KREDENTIAL MEKANISME KESEPAKATAN TARIF MELALUI BPJS DENGAN PERSI WILAYAH,
REGIONALISASI TARIF & BERDASAR KLASIFIKASI KELAS RS
-
PERANGKAT JKN DI RUMAH SAKIT SISTEM REMUNERASI & SISTEM PEMBAYARAN JASA MEDIS STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL/PANDUAN PRAKTEK
KLINIS(PPK) ALUR KLINIS (CLINICAL PATHWAY) KENDALI MUTU & KENDALI BIAYA, AUDIT KLINIS
STANDAR OBAT BERDASARKAN FORMULARIUM NASIONAL STANDAR ALAT KESEHATAN BERDASAR KOMPENDIUM ALAT
KESEHATAN CODING & CODER (ICD-10 DAN ICD-9 CM) PENGGUNAAN Software INA-CBGs PEMAHAMAN SISTEM RUJUKAN BERJENJANG MENYIAPKAN CASE MANAGER & /ATAU INTERNAL
VERIFIKATOR MANAJEMEN KLAIM
-
IMPLEMENTASI LAYANAN TERHADAP PESERTA BPJS PENGENDALIAN LAYANAN Surat rujukan/Surat Eligibilitas Peserta (SEP) SPR (Surat Perintah Rawat Inap, bila kondisi pasien tdk memungkinkan dirujuk), Resume
Medis,Laporan Operasi, Protokol Terapi & Regimen (jadwal pemberian obat) Memenuhi kesesuaian INA-CBGs. Kasus-kasus dengan diagnosis yang kompleks dg severity
level-3 menurut code-INA-CBGs harus ada pengesahan Komite Medis Kesiapan kefarmasian dan kepatuhan terhadap FORNAS Case Manager, menjaga agar proses perawatan berjalan sesuai alur klinis/ clinical pathway,
penggunaan obat sesuai fornas Billing System atau perincian tagihan manual rumah sakit Berkas pendukung lain yang diperlukan
VERIFIKASI KLAIM Verifikasi tagihan klaim oleh verifikator internal secara harian Pasien yang masuk rawat inap merupakan kelanjutan dari proses perawatan di instalasi
rawat jalan atau gawat darurat hanya diklaim menggunakan 1 kode INA-CGBs rawat inap, Pasien yg datang pada 2 atau lebih instalasi rawat jalandengan 2 atau lebihdiagnosis akan tetapi diagnosis tsb merupakan diagnosis sekunder dari diagnosis utanyanya maka diklaimkan menggunakan 1 kode INA-CBGs
INGAT!!! pembayaran oleh BPJS KESEHATAN paling lambat 15 hari kerja SEJAK DOKUMEN KLAIM DITERIMA LENGKAP DAN BENAR di kantor cabang. KADALUARSA KLAIM adalah satu (1) bulan sejak pelayanan diberikan. Tagihan yang diajukan > I bulan sejak berakhirnya bulan pelayanan, DITOLAK oleh BPJS Kesehatan. Pelayanan kesehatan di luar yang menjadi hak peserta TIDAK DIBAYAR. Perhatikan KRITERIA DAWAT DARURAT.
-
EVALUASI
AUDIT KLINIS
Penyimpangan terhadap alur klinis Penggunaan obat & alkes serta pemeriksaan penunjang Penyalah- gunaan Code INA-CBGs
EVALUASI KLAIM & PEMBAYARAN KLAIM OLEH BPJS Evaluasi terhadap proses verifikasi oleh verifikator BPJS Lama proses pembayaran klaim
-
MENTERI KESEHATAN
KESIAPAN KEFARMASIAN DI FASILITAS KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN
IF Kab/Kota dan IFRS telah menyusun rencana pengadaan utk kebutuhan 1 thn (2014) sejak bulan Oktober 2013.
Monitoring Fornas diintegrasikan dengan sistem informasi RS.
Ketersediaan Obat
Formularium Nasional (SK Menkes No. 328/Menkes/SK/VIII/2013 tgl 19 September 2013).
514 item zat aktif dlm 913 kekuatan/bentuk sediaan. Daftar Obat
Rencana Kebutuhan Obat (RKO) nasional utk faskes primer dan rujukan thn 2014 telah disusun sejak Agustus 2013. RKO
Penetapan harga dlm e-catalogue dilakukan secara nasional Pengadaan obat oleh Faskes melalui e-purchasing (pengadaan
langsung) berdasarkan e-catalogue , dilakukan sejak 1 Juni 2013, update 16 Desember 2013.
Industri Farmasi yg berpartisipasi: 29 (Juni 2013) & potensi 100 (Oktober 2013).
e-catalogue
-
e-Katalog Obat Tahun 2013*)
Mencakup 326 sediaan obat generik
29 industri farmasi yang berpartisipasi;
e-Katalog telah diadopsi oleh 432 Dinkes dan RS Pemerintah;
Daftar Obat
Pengguna
Dengan e-Katalog penghematan
anggaran 30 % *) Sejak April 2013
Industri Farmasi
-
KETENTUAN JKN DI RS YANG TIDAK KERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN
RS dapat melayani peserta BPJS hanya pada kasusu kasus Gawat Darurat, sampai dengan kasus gadar tertangani,kemudian peserta dapat dirujuk ke faskes yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
Pesrta BPJS tidak dibenarkan untuk ditarik biaya oleh RS RS menagihkan biaya peserta BPJS Kesehatan dengan pola
INA-CBGs sesuai dengan kelas yang telah ditentukan oleh Menteri Kesehatan (kontak person, dr.Rudi- 08118308887)
RS melakukan registrasi ke NCC untuk mndapatkan aplikasi INA-CBGs JKN
Tata cara penagihan sesuai Tata Cara Pembayaran Klaim Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan
Kontak person yang dapat dihubungi: Dr. Shanti Lestari (Kepala Manajemen Pelayanan Kesehatan Rujukan: 081340395898)
-
MARI KITA SUKSESKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 2014
KIAT SUKSES SEBAGAI PROVIDER BPJS KESEHATANJaminan Kesehatan Nasional (JKN)Slide Number 3RUMAH SAKIT SWASTA DIPERSIMPANGAN JALANJKNKIAT SUKSES SEBAGAI PROVIDER BPJS DALAM MELAYANI PASIEN JKNMEMPELAJARI DASAR HUKUM JKNKOMITMEN MELAYANI PESERTA BPJSPERJANJIAN KERJASAMA RS-BPJS KESEHATANPERANGKAT JKN DI RUMAH SAKITIMPLEMENTASI LAYANAN TERHADAP PESERTA BPJSEVALUASIKESIAPAN KEFARMASIAN DI FASILITAS KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKANe-Katalog Obat Tahun 2013*)KETENTUAN JKN DI RS YANG TIDAK KERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATANSlide Number 15
top related