kewenangan kepala desa dalam pengelolaan usaha desa di ...... · desa di desa moro kecamatan...
Post on 06-Feb-2018
250 Views
Preview:
TRANSCRIPT
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
i
KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN USAHA
DESA DI DESA MORO KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN
LAMONGAN
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Prasyarat guna
Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh
Adhitya Widya Kartika
NIM. E0008001
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2012
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi)
KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN USAHA
DESA DI DESA MORO KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN
LAMONGAN
Oleh
Adhitya Widya Kartika
NIM. E0008001
Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Surakarta, Juni 2012
Co Pembimbing
Dosen Pembimbing
Sutedjo, S.H.,M.M.
NIP. 195808281986011001
Suranto, S.H, M.H.
NIP. 195608121986011101
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)
KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN USAHA
DESA DI DESA MORO KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN
LAMONGAN
Oleh
Adhitya Widya Kartika
NIM. E0008001
Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pada:
Hari : Senin
Tanggal : 16 Juli 2012
DEWAN PENGUJI
1. Maria Madalina, S.H., M.Hum. : NIP. 196010241986022001
Ketua
2. Sutedjo, S.H., M.M. : NIP. 195808281986011001
Sekretaris
3. Suranto, S.H., M.H. : NIP. 195608121986011101
Anggota
Mengetahui Dekan,
Prof.Dr.Hartiwiningsih,S.H.,M.Hum NIP. 195702031985032001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
PERNYATAAN
Nama : Adhitya Widya Kartika
NIM : E0008001
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN USAHA
DESA DI DESA MORO KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN
LAMONGAN adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya
dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam
daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar,
maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan
hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta, Mei 2012
Yang membuat pernyataan
Adhitya Widya Kartika
NIM. E0008001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
ABSTRAK Adhitya Widya Kartika, E0008001. 2012. KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN USAHA DESA MORO KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan kewenangan kepala desa dalam pengelolaan usaha desa di desa Moro kecamatan Sekaran kabupaten Lamongan dan hambatan yang dihadapi serta solusi.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum nondroktinal bersifat deskriptif kualitatif, permasalahan yang diangkat menyangkut realitas yaitu mengenai kewenangan kepala desa dalam pelaksanaannya, pelaksanaan pengelolaan usaha desa, cara pengelolaan, dan hambatan yang terjadi ketika pelaksanaan dilakukan. Data diperoleh dari data primer yang bersumber dari pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa, data sekunder, dan tersier. Tehnik pengumpulan data menggunakan studi dokumen, wawancara, observasi. Tehnik analisa data menggunakan analisa kualitatif model interaktif menggunakan tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan kesimpulan yaitu kewenangan kepala desa membina perekonomian desa dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu dengan tugas kepala desa melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan usaha desa dilakukan dengan cara lelang. Usaha desa masuk dalam sumber keuangan dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa yang ditetapkan dalam peraturan desa oleh kepala desa dengan persetujuan badan permusyawaratan desa. Seluruh pendapatan dan kekayaan disalurkan melalui kas desa. Pertanggungjawaban merupakan kewajiban dilakukan dengan memberikan laporan kepada badan permusyawaratan desa setahun sekali. Hambatan yang terjadi adalah dari faktor keterlambatan pembayaran, kriminalitas, cuaca. Kata kunci: Kewenangan, Kepala Desa, pengelolaan, usaha Desa.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
ABSTRACT Adhitya Widya Kartika, E0008001. 2012. AUTHORITY OF VILLAGE HEADS IN THE MANAGEMENT OF VILLAGE OWNED ENTERPRISES AT MORO SEKARAN LAMONGAN. Faculty of Law Sebelas Maret University.
This study aims to describe the authority of village heads in the management of village owned enterprises at Moro Sekaran Lamongan and obstacles faced and the solutions.
This research is a qualitative descriptive, nondroktinal, the issue raised concerning the reality of the authority of village heads in the implementation, the implementation of rural business management, management methods, and obstacles that occur when the execution carried out. Data obtained from primary data sourced from the village government is the village head and village officials, secondary data, and tertiary. Techniques of data collection using the study of documents, interviews, observation. Techniques of data analysis using an interactive model of qualitative analysis using the three grooves are data reduction, data presentation, and conclusions.
The conclusion are authority of village leaders to foster rural economic and execute other authority in accordance with statutory regulation with the task ot carrying out the affairs of the village which become the authority the village in the financial management of the village. The village owned enterprises conducted by auction then viilage owned enterprises included in the financial resources set out in the budget revenue and expenditure specified in regulation village by headman of the village with the approval of the village consultative body. The entire income and wealth is channeled through the village treasury. Accountability is accomplished by providing a report to BPD once a year. Problems that occur are late payments, crime, weather. Key words: authority, headman of the village, management, business village.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
KATA PENGANTAR
Puji Syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih
dan Maha Penyayang atas limpahan nikmat-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) dengan judul: KEWENANGAN
KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN USAHA DESA MORO
.
Adapun kajian dalam penulisan hukum ini dimaksudkan untuk mengetahui
mengenai tugas dan tanggung jawab kepala desa dalam mengelola usaha desa
serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengelola usaha.
Penulis menyadari bahwa terselesaikannya laporan penulisan hukum atau
skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta dukungan, baik materiil maupun moril
yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima
kasih kepada:
1. Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. Selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret;
2. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret serta selaku Pembimbing Akademik;
3. Maria Madalina, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara
dan Ketua Penguji;
4. Suranto, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I Penulisan Hukum serta Anggota
Penguji yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga yang dengan
sabar memberikan saran dan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi
ini;
5. Sutedjo, S.H., M.M. selaku Pembimbing Seminar Proposal, Co
Pembimbing serta Sekretaris Penguji yang telah membimbing dan
mengarahkan penulis;
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis semoga
kedepannya dapat penulis amalkan;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
7. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
yang telah memberikan pelayanan dalam bidang akademik kepada penulis
selama masa studi;
8. Pengelola Penulisan Hukum yang telah membantu dalam mengurus segala
administrasi skripsi dari mulai pengajuan judul, pelaksanaan seminar
proposal sampai dengan pendaftaran ujian skripsi;
9. Keluarga besar Sukamto, SE, Ning Suhatmi, serta saudara Dwi
Wahyuningrum, Adhiyatma Srinarbito yang telah memberikan semua hal
yang sangat berarti dalam hidup penulis, doa, harapan, cinta, motivasi, dan
kepercayaan yang telah diberikan;
10. Keluarga besar Budi Utomo, Zulaikah saudara Surya Utomo, Sugiati atas
doa, harapan, cinta, motivasi, dan kepercayaan yang telah diberikan ;
11. Keluarga besar Rahmat Utomo yang telah memberikan semua hal yang
sangat berarti dalam hidup penulis, doa, harapan, cinta, motivasi, dan
kepercayaan yang telah diberikan;
12. Teman dan sahabat penulis atas kebersamaan, kepercayaan, perhatian,
dorongan dan bantuaannya selama ini;
13. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah
membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam
menyelesaikan penulisan hukum ini.
Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih terdapat banyak
kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang
membangun, sehingga dapat memperkaya penulisan hukum ini. Semoga penulisan
hukum ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan sumbangan ilmiah bagi
perkembangan ilmu hukum.
Surakarta, Mei 2012
Penulis
Adhitya Widya Kartika
NIM. E0008001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...............................................................................................i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....................................................ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ..............................................................iii
HALAMAN PERNYATAAN ...............................................................................iv
ABSTRAK ..............................................................................................................v
ABSTRACT ...........................................................................................................vi
KATA PENGANTAR ..........................................................................................vii
DAFTAR ISI ..........................................................................................................ix
DAFTAR TABEL ..................................................................................................xi
DAFTAR BAGAN ...............................................................................................xii
DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................xiii
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................1
A. Latar Belakang Masalah
..............................................................................1
B. Rumusan Masalah
.......................................................................................3
C. Tujuan Penelitian
........................................................................................4
D. Manfaat Penelitian
......................................................................................4
E. Metode Penelitian
........................................................................................5
F. Sistematika Penulisan Hukum
.....................................................................9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...........................................................................11
A. Kerangka Teori ..........................................................................................11
1. Letak Desa ditinjau dari Pemerintahan Daerah ....................................11
2. Pemerintahan Desa ...............................................................................20
3. Organisasi Pemerintahan Desa ............................................................29
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
4. Tinjauan Kepala Desa ...........................................................................33
5. Sumber Pendapatan Desa .....................................................................37
6. Otonomi Desa .......................................................................................44
B. Kerangka Pemikiran ..................................................................................46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ......................................47
A. Hasil
Penelitian..........................................................................................47
1. Diskripsi Obyek Penelitian ...................................................................47
2. Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan Usaha Desa..................69
3. Hambatan yang dihadapi dan Cara Mengatasi......................................85
B. Pembahasan
...............................................................................................85
1. Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan Usaha
Desa..................85
2. Hambatan dan Cara Mengatasi
.............................................................93
BAB IV PENUTUP ..............................................................................................96
A. Simpulan
...................................................................................................96
B. Saran
..........................................................................................................98
DAFTAR PUSTAKA..........................................................................................100
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xi
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Moro Kecamatan Sekaran Kabupaten
Lamongan Menurut Umur .............................................................48
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Moro dengan Kriteria Penggolongan
Menurut Usia dan Pendidikan .......................................................49
Tabel 3.3 Struktur Jumlah Penduduk Desa Moro Menurut Jenis Mata
Pencaharian ....................................................................................51
Tabel 3.4 Jumlah Kepala Keluarga Desa Moro Kecamatan Sekaran
Kabupaten Lamongan Menurut Tingkat Kesejahteraan ................52
Tabel 3.5 Keadaan Pertanahan Desa Moro Menurut Jenis Tanah ................53
Tabel 3.6 Uraian Hasil apengelolaan Sumber Daya Alam Desa Moro
Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan ...................................54
Tabel 3.7 Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Moro Kecamatan
Sekaran Kabupaten Lamongan ......................................................55
Tabel 3.8 Pemegang Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Moro
Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan ...................................68
Tabel 3.9 Daftar Tanah Kas Desa Moro Kecamatan Sekaran Kabupaten
Lamongan ......................................................................................70
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xii
Tabel 3.10 Batas Lokasi Lelang ......................................................................82
Tabel 3.11 Pemenang Lelang Desa Moro Kecamatan Sekaran Kabupaten
Lamongan Tahun 2012 ..................................................................83
DAFTAR BAGAN
Bagan 1.1 Teknis Analisis Kualitatif................................................................7
Bagan 2.1 Otonomi Desa ................................................................................45
Bagan 2.2 Kerangka Pemikiran ......................................................................46
Bagan 3.1 Susunan Organisasi .......................................................................68
Bagan 3.2 Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Moro ...................69
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Surat Keterangan/Ijin Lokasi/Instansi .........................................103
Lampiran 2 Peraturan Desa Moro Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelelangan ...................104
Lampiran 3 Peraturan Desa Moro Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .............................................................................................121
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiv
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Negara Republik Indonesia memiliki wilayah dengan pembagian daerah
Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan
pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang yang di dalam
menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kewenangan berupa
kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi
daerah. Semua itu dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan
dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah
yang bersifat istimewa.
Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas
daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,
yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah
yang diatur dengan undang-undang. Kemudian di dalam Pasal 200 ayat (1)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menegaskan bahwa dalam pemerintahan daerah kabupaten atau kota
dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan
pemusyawaratan desa. Pemerintahan desa sangat berperan penting karena
pemerintahan desa merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan
masyarakat sehingga lebih memahami situasi dan kondisi di suatu daerah dan oleh
karena tidaklah mungkin jika semua urusan ditangani oleh pemerintah pusat
sehingga dianggap perlu dan penting dibentuk suatu pemerintahan yang lebih
kecil yaitu pemerintahan desa.
Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah dilaksanakan
berdasarkan atas asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas
pembantuan. Maka dalam rangka desentralisasi dibentuk dan disusun pemerintah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
propinsi dan pemerintah kota yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan
mengurus rumah tangganya sebagai perwujudan otonomi daerah.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah mengakui adanya ekonomi yang dimiliki oleh desa yang
kemudian dapat diberikan penugasan atau pendelegasian dari pemerintah di
atasnya untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Otonomi desa yang
merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri
pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai
sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk
tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa. Urusan pemerintah yang
menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada
berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan
kabupaten atau kota yang diserahkan pada desa, tugas pembantuan dari
pemerintah dan pemerintah daerah serta urusan pemerintahan lainnya yang oleh
peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
Pemerintahan desa di dalam menyelenggarakan pemerintahannya dengan
otonomi dapat mencapai keberhasilan dari tujuan yang hendak dicapai apabila di
dukung oleh beberapa faktor salah satunya adalah keuangan desa yang diperoleh
dari sumber-sumber pendapatan desa. Sumber-sumber pendapatan tersebut
dikelola dengan baik agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan
lancar sehingga dapat mensejahterakan masyarakatnya. Sumber-sumber
pendapatan desa di tiap daerah belum tentu sama. Hal ini salah satunya karena
faktor perbedaan kondisi dan permasalahan tiap desa.
Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk
meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta membina
perekonomian, desa memiliki sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli
desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota, bagian dari
dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau
kota, bantuan dari pemerintah daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak
ketiga, serta sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
Pendapatan asli desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa. Salah
satu pendapatan asli desa adalah hasil usaha desa. Hasil usaha desa di Desa Moro
Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan yaitu didapat melalui usaha desa yang
dokelola dengan cara lelang antara lain lelang telaga kali dan kali desa, lelang
kali dan rawa, lelang lamtoro tepi jalan raya, tanah wedusan, dan lelang
perbatasan Moro-Karang sesuai dengan situasi serta kondisi daerah serta
permasalahan yang masing-masing dari usaha tersebut memberikan masukan
kepada pendapatan desa. Hasil usaha desa di Desa Moro, Kecamatan Sekaran,
Kabupaten Lamongan memiliki pemasukan pendapatan desa yang besar, sehingga
diperlukan pengelolaan secara baik agar pendapatan semakin meningkat dan
bermanfaat bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan
desa.
Pemerintahan desa dalam pengelolaan usaha desa dikelola oleh kepala
desa sebagai tugas dan kewajiban serta yang diberikan kekuasaan untuk
pengelolaan keuangan desa yang dalam kewenangannya di bantu oleh perangkat
desa dan melibatkan peran serta dari masyarakat. Peran kepala desa sangat
penting di dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, kepala desa harus mampu
mengelola dengan baik agar hasilnya dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk
penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga dapat berjalan dengan lancar dan
dapat mensejahterakan masyarakat.
Penulisan hukum berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengambil
judul sebagai berikut: KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM
PENGELOLAAN USAHA DESA DI DESA MORO KECAMATAN SEKARAN
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang maka perumusan masalah sebagai berikut:
a. Bagaimanakah kewenangan kepala desa dalam pengelolaan usaha desa di
Desa Moro, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan?
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
b. Hambatan apa saja yang dihadapi kepala desa dalam pengelolaan usaha
desa di Desa Moro, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan dan
bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:
a. Tujuan Obyektif:
1) Untuk mengetahui kewenangan kepala desa dalam pengelolaan
usaha desa di Desa Moro, Kecamatan Sekaran, Kabupaten
Lamongan.
2) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi kepala desa dalam
pengelolaan usaha desa di Desa Moro, Kecamatan Sekaran,
Kabupaten Lamongan dan bagaimana cara mengatasi hambatan
tersebut.
b. Tujuan Subyektif
Untuk memenuhi prasyarat mencapai gelar kesarjanaan di Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Teoritis
1) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu
pengetahuan.
2) Hasil penelitian ini dapat menambah dan memperdalam ilmu
pengetahuan Hukum Tata Negara.
b. Praktis
1) Menambah wawasan bagi pembaca khususnya mengenai peranan
Kepala Desa dalam mengelola usaha desa serta hambatan yang
dihadapi dan solusi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
2) Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait
dengan permasalahan ini.
E. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan hukum ini adalah
penelitian non doktrinal yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk
menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses
bekerjanya hukum dalam masyarakat. (Bambang Sunggono, 2011:42)
Penelitian ini juga dapat disebut socio- legal reserch
Penelitian hukum non doktrinal ini menggunakan studi empiris
yang pada awalnya meneliti mengenai data sekunder untuk kemudian
dilanjutkan dengan meneliti mengenai data primer di lapangan atau
terhadap masyarakat. (Soerjono Soekanto, 2010:52)
2. Sifat penelitian
Sifat penelitian dalam penelitian hukum ini adalah dengan
deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan suatu data yang seteliti
mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya. (Soerjono
Soekanto, 2010:10)
Selain deskriptif juga bersifat kualitatif karena memusatkan pada
prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala
yang ada dalam kehidupan manusia atau kebudayaan dari masyarakat
yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola
yang berlaku. (Burhan Ashshofa, 2001:20-21)
3. Pendekatan penelitian
Pendekatan penelitian dengan paradigma konstruktivisme.
Paradigma konstruktivisme dimana realitas ada dalam beragam bentuk
konstruksi mental yang didasarkan kepada pengalaman sosial, bersifat
lokal dan spesifik serta tergantung kepada pihak yang melakukannya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
Atas dasar pandangan filosofis ini, hubungan epistemologis antara
pengamat dan obyek merupakan satu kesatuan subyektif dan merupakan
perpaduan interaksi diantara keduanya. Konstruktivisme merupakan
pengamatan langsung terhadap aktor sosial dalam setting yang alamiah,
agar dapat memahami dan menafsirkan bagaimana aktor sosial mencipta
dan memelihara dunia sosial. (Agus Salim, 2006: 71)
4. Jenis dan sumber data
Data yang akan dikumpulkan terdiri dari data primer dan data
sekunder adalah sebagai berikut:
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber
primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang
diperoleh secara langsung dari sumber data yang berkaitan dengan
penulisan hukum ini. Adapun data ini diperoleh secara langsung dari
kepala desa Moro dan perangkat desa di Desa Moro, Kecamatan
Sekaran, Kabupaten Lamongan.
b. Data sekunder
Data Sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara
langsung dari lapangan, terdiri dari:
1) Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan,
dokumen resmi, dan data tertulis dari Desa Moro Kecamatan
Sekaran Kabupaten Lamongan.
2) Bahan hukum sekunder, meliputi hasil karya ilmiah, hasil-hasil
penelitian sebelumnya, jurnal hukum, kamus hukum, buku teks,
dan smber lainnya.
3) Bahan hukum tersier, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia.
5. Teknik pengumpulan data
a. Studi dokumen
Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan
menginventariskan dan mempelajari bahan berupa peraturan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
perundang-undangan, buku, dan dokumen lain yang berhubungan
dengan obyek penelitian.
b. Wawancara
Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh
dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden
yaitu Kepala Desa Moro, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan
beserta perangkatnya.
c. Observasi
Observasi merupakan pengamatan disertai dengan pencatatan
fenomena yang diteliti yang dapat dilakukan dengan pengamatan
tidak langsung yaitu penulis tidak menjadi kelompok yang diteliti.
Pengamatan dilakukan di Desa Moro, Kecamatan Sekaran,
Kabupaten Lamongan.
6. Teknik analisa data
Teknik analisa data yang dipakai adalah dengan metode analisis
kualitatif dengan model interaktif yaitu bahwa data yang terkumpul di
analisis melalui tiga tahap yaitu mereduksi, menyajikan data, dan
menarik kesimpulan dengan proses siklus antara tahap-tahap tersebut
sehingga data yang terkumpul akan berhubungan satu dengan yang
lainnya secara sistematis.
Metode analisis interaktif, yang menjadi pedoman dalam
penyusunan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:
Sumber: Pengantar Penelitian Kualitatif. HB Sutopo. 2002
Bagan 1.1 Teknik Analisis Kualitatif
Reduksi Data Sajian Data
Kesimpulan
Pengumpulan Data
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
Keterangan bagan metode analisis interaktif adalah sebagai berikut:
1. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian
kepada penyederhanaan, pengabstrakkan, dan transformasi data
kasar yang muncul dari catatan tertulis di kepustakaan. Reduksi
tersebut berlangsung terus-menerus bahkan sebelum data benar-
benar terkumpul sampai sesudah penelitian dan laporan akhir
lengkap tersusun.
2. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang
memberi kamungkinan adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan berarti dari permulaan pengumpulan data
seorang penganalisis mulai mencari arti benda-benda, mencatat
keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur
sebab-akibat dan proporsi. Kesimpulan-kesimpulan tetap akan
ditangani dengan longgar tetap terbuka dan skeptis tetapi kesimpulan
sudah disediakan, mula-mula belum jelas kemudian meningkat
menjadi lebih rinci dan mengarah pada pokok. Kesimpulan-
kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.
Verifikasi itu sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam
pikiran penulis selama ia menulis suatu tinjauan ulang pada catatan-
catatan, atau menjadi seksama.
Peneliti harus bergerak di antara keempat sumbu kumparan
itu selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik di
antara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau
verifikasi selama penelitian. Aktivitas yang dilakukan dengan proses
itu komponen-komponen tersebut akan didapat yang benar-benar
mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti serta data
yang diperoleh. Setelah semua data dikumpulkan kemudian dirediksi
dengan klasifikasi dan seleksi. Kemudian mengambil kesimpulan
yang berhubungan sehingga membentuk siklus. (HB Sutopo,
2002:37)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
F. Sistematika Penulisan Hukum
Guna memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai penelitian
yang dilakukan oleh penulis, perlu kiranya untuk mengetahui pembagian
sistematika penulisan hukum ini. Secara keseluruhan, penulisan hukum ini
terdiri dari empat bab yang masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bagian
yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan
hasil dari suatu penelitian. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah
sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian
diantaranya tujuan obyektif dan tujuan subyektif, manfaat
penelitian terdiri atas manfaat teoritis dan praktis, metode
penelitian terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan
serta jenis dan sumber data yaitu data primer, sekunder, tersier,
kemudian teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan
sistematika penulisan hukum.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan Pustaka terdiri atas kerangka teori dan kerangka
pemikiran. Kerangka teori terdiri dari letak desa ditinjau dari
pemerintahan daerah, pemerintahan desa, organisasi pemerintahan
desa, tinjauan kepala desa, sumber pendapatan desa, otonomi desa.
kerangka pemikiran berisi bagan dan keterangan mengenai struktur
proses untuk menjawab permasalahan penelitian.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian dan pembahasan berisi hasil penelitian yaitu antara
lain diskripsi lokasi penelitian, kewenangan kepala desa dalam
pengelolaan usaha desa, hambatan yang dihadapi serta solusi, serta
pembahasan yang berisi kewenangan kepala desa dalam mengelola
usaha desa serta hambatan yang dihadapi kepala desa dalam
pengelolaan usaha desa dan solusi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
BAB IV PENUTUP
Penutup terdiri dari simpulan yang telah didapat dari hasil
penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini. Saran
berisi saran-saran yang diajukan penulis sebagai implikasi dari
kesimpulan yang telah didapat.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori
1. Letak Desa Ditinjau Dari Pemerintahan Daerah
Pergantian kepemimpinan di pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagian besar banyak memberikan perubahan di berbagai bidang
dalam pemerintahan. Salah satu perubahan yang terjadi adalah dari pemerintahan
yang berbentuk sentralistik yaitu pemerintahan dengan sistem terpusat kemudian
diganti dengan pemerintahan yang desentralistik. Sesuai dengan konstitusi yaitu
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan
Daerah sebagai berikut:
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang
tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan
daerah yang diatur dengan undang-undang.
(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan.
(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih
melalui pemilihan umum.
(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala
pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara
demokratis.
(5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai
urusan Pemerintah pusat.
(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur
dalam undang-undang.
Wilayah Indonesia dibagi menjadi sejumlah daerah besar dan kecil yang
otonom yaitu daerah yang boleh mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah
bersifat administrasi yaitu daerah yang tidak boleh berdiri sendiri. Hal ini dapat
dilihat di dalam pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dalam ayat (1) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi
atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten
dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan
daerah yang diatur dengan undang-undang. Kemudian disebutkan dalam ayat (2)
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa
pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan.
Pasal 18 ayat (5) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menyebutkan yaitu pemerintahan daerah menjalankan otonomi yang seluas-
luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan
sebagai urusan Pemerintah Pusat. Kemudian dalam pasal
Pasal 18A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur
dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman
daerah. Kemudian hubungan keuangan, pelayanan umum dan pemanfaatan
sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan
undang-undang.
Pasal 18B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah
yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum
adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
diatur dalam undang-undang.
Oleh karena itu, negara Indonesia merupakan negara kesatuan sehingga
Indonesia tidak akan mempunyai negara di dalam lingkungannya yang bersifat
negara. Negara Indonesia dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi
lagi dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah tersebut bersifat otonom atau
daerah administrasi yang kesemuanya menurut aturan yang akan ditetapkan
dengan undang-undang. Daerah-daerah yang bersifat otonom tersebut ada badan
perwakilan daerah sehingga pemerintahan tersebut berdasarkan permusyawaratan.
Negara Indonesia memiliki daerah-daerah yang mempunyai susunan yang asli dan
dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.
Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah
istimewa tersebut dan segala peraturan yang mengenai daerah-daerah tersebut
akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut. Sehingga dapat dikatakan
bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan kecil dengan
dibentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang tersebut
dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem
pemerintahan negara serta memperhatikan hak-hak dan asal-usul dalam daerah-
daerah yang bersifat istimewa. Hal tersebut secara tidak langsung Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati hak-
hak dan asal usul suatu daerah atau yang dapat disebut sebagai desa. Walaupun
dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak
mencantumkan nama desa. Undang-undang Dasar 1945 dalam penjelasannya
pada pasal 18 hanya menjelaskan bahwa oleh karena Negara Indonesia itu suatu
een heidsstaat, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam
lingkungannya yang bersifat staat juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam
daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih
kecil. Daerah-daerah itu bersifat autoonom (streek dan locale
rechtsgemeenschappen) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya
menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah
yang bersifat autonoom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
daerahpun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Dalam
territoir Negara Indonesia terdapat lk. 250 Zelfbesturende landschappen dan
Volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau,
dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah itu mempunyai susunan
asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.
Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa
tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan
mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
pelaksanaan pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 tersebut diwujudkan dalam pokok-pokok penyelenggaraan urusan
pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas
pembantuan. Asas desentralisasi yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan
pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang
lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi
urusan rumah tangga daerah itu. Sehingga prakarsa, wewenang dan tanggung
jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan menjadi tanggung jawab daerah
itu. Asas desentralisasi ini memiliki latarbelakang yaitu oleh karena pemerintah
pusat tidak dapat menyelesaikan sendiri urusan yang banyak sehungga perlunya
penyerahan urusan kepada pemerintahan daerah yang lebih kecil. Selain itu alasan
pemerintah yang lebih kecil lebih mengerti kebutuhan serta permasalahan maupun
situasi dan kondisi yang ada di daerahnya karena lebih dekat dengan masyarakat
daerah yang bersangkutan daripada pemerintah pusat. Tetapi tidak semua urusan
pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintahan di bawahnya yaitu
pemerintahan daerah mengingat terbatasnya kemampuan daerah tersebut dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaannya. Karena itu diperlukan juga asas
dekonsentrasi yaitu asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintah
pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal yang lebih tinggi kepada
pejabat-pejabatnya di daerah yang tanggung jawabnya tetap ada pada pemerintah
pusat. Urusan tersebut pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam
kedudukannya selaku wakil pemerintah pusat. Selain asas desentralisasi dan asas
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
dekonsentrasi juga diperlukan adanya asas tugas pembantuan yaitu yang
menyatakan bahwa tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang
ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban
mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Hal-hal tersebut maka
dapat terlihat bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah otonomi dan
wilayah administrasi. Daerah otonomi bahwa kesatuan masyarakat hukum
memiliki batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tetapi tidak boleh berdiri sendiri
karena tetap terikat dalam negara kesatuan republik Indonesia sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan disebut sebagai otonomi daerah.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di
dalam penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan asas desentralisasi,
asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Hubungan fungsi maupun politik
pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menurut
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, kebijakan politik dengan kesetaraan dan checks and balances
dilaksanakan derngan asas otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab.
Otonomi seluas-luasnya yaitu daerah diberikan kewenangan mengurus dan
mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah.
Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi
pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang
bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Prinsip otonomi nyata yaitu bahwa untuk menangani urusan pemerintahan
dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah
ada serta berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi
dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah
tidak selalu sama dengan daerah lainnya.
Prinsip otonomi bertanggung jawab merupakan penyelenggaraannya harus
benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada
dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
Otonomi daerah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,
pemerataan, keadilan, demokratisasi, dan penghormatan terhadap nilai-nilai
budaya lokal serta menggali potensi dan keanekaragaman daerah, bukan untuk
memindahkan masalah dari pusat ke kabupaten atau kota. (Indra Djati
Sidi,2001:41)
Mekanisme check and balances menurut hakim Mahkamah Konstitusi
Maruarar Siahaan S.H bahwa check and balances merupakan proses saling
mengawasi dan saling mengimbangi di antara cabang-cabang kekuasaan
(Maruarar Siahaan, 2008:49).
Desentralisasi merupakan bentuk yang efektif untuk pelaksanaan otonomi
In 1999 the central
government of Indonesia designed a set of laws to promote Otonomi Daerah,
Otonomi Daerah laws to be effective in
(Richard Seymour dan Sarah Turner, 2002:33)
Sejak jatuhnya Presiden Soeharto, Indonesia sudah memilih sistem
fall in 1998, Indonesia has transformed from one
(Simon Butt,2010:177)
Konsep otonomi daerah sudah diperkenalkan sejak tahun 1970-an dalm
bentuk undang-undang. Walaupun pada masa itu belum menerapkan otonomi
daerah dengan sebagaimana mestinya.
Otonomi daerah merupakan konsep yang telah lama dikenal dalam sistem pemerintahan kita dan telah diperkenalkan sejak tahun 1970-an dalam bentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 5 Tahun 1974. Namun kenyataan menunjukan bahwa Undang-Undang tersebut tidak pernah dilaksanakan secara konsisten karena adanya tarik menarik kepentingan sehingga otonomi daerah hanya tinggal slogan yang tidak ada maknanya. Reformasi yang bergulir tahun 1998 menyebabkan tuntutan otonomi semakin kencang dari berbagai daerah untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri, pada tahun 1999 terbitlah Undang-Undang No. 22 atau 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 atau 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang merupakan jawaban terhadap tuntutan reformasi. (Indra Djati Sidi,2001:36)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
Desentralisasi merupakan bentuk pemerintahan yang digunakan di negara
berkembang dan telah menjadi pilihan untuk Indonesia. Hal ini sesuai dengan data
sebagai berikut:
Decentralisation can take a number of different forms, of which Rondinelli and Cheema (1983) suggest four major ones. The first, deconcentration, involves the transfer of central government responsibilities to regions. It can operate at varying scales and to different degrees of autonomy. For example, deconcentration might not actually increase local input in decision making because it may only allow for administration to be undertaken at that level. Until recently, Indonesia operated with such a deconcentrated government (Alm, Aten and Bahl, 2001). The second form of decentralisation, delegation to semi autonomous organisationsand management authority for specific functions to organisations that are
and Cheema,1983:20). Organisations this authority could be delegated to might include public corporations, multi and singular-purpose authorities such as a transit authority, or project implementation units. The third form involves the transfer of functions from government to non-government controls. This namely involves privatisation of government services and to an extent, de-bureaucratisation.
Finally, devolution, the fourth form of decentralisation, is the most common form of decentralisation in developing countries and has become the chosen option for Indonesia (Crook and Manor, 1994; Rondinelli and
en independent levels or units of government through devolution of functions and
government relinquishes control of certain functions and, if necessary, creates new layers of government. In its most ideal form, devolution encompasses autonomous local governments which become democratic institutions, existing in a non hierarchical relationship with other forms of government. However, in reality this will only ever happen to a certain degree. In sum, both regional and central governments share authority over particular non-overlapping functions which in combination constitute the total government (Rondinelli and Cheema, 1983). (Richard Seymour dan Sarah Turner, 2002:34)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemeritahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan mencakup empat
kelompok:
1. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat
2. Urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
3. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahn
kabupaten atau kota
4. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan desa.
(Pipin Syarifin dan Daedah Jubaedah, 2006: 47)
Prinsip penyelenggaraan pemerintahan dengan asas desentralisasi,
dekonsentrasi dan tugas pembantuan kesemuanya bersifat koordinatif
administratif yaitu hakikat fungsi pemerintahan tersebut tidak ada yang saling
membawahi namun demikian fungsi dan peran pemerintahan provinsi juga
mengemban pemerintahan pusat sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
Sehingga dalam rangka desentralisasi dibentuk dan disusun pemerintahan
yang lebih kecil lagi yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus
rumah tangganya sebagai perwujudan otonomi daerah yang diharapkan lebih
mendukung pemberdayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan umum
dan pembangunan di daerah.
Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah
urusan pemerintahan dari Pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah yang
lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi
urusan rumah tangga daerah itu. Hal ini penyerahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dalam sistem pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang
dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat
yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung jawab tetap ada
pada pemerintah pusat baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun
pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Unsur
pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku
wakil pemerintah daerah. Latar belakang asas ini adalah bahwa tidak semua
urusan pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah menurut asas
desentralisasi. Asas dekonsentrasi ini maksudnya adalah pelimpahan wewenang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur, sebagai wakil pemerintah kepada
instansi vertikal di wilayah tertentu.
Asas tugas pembantuan asas yang menyatakan tugas turut serta dalam
pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah
dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas,
misalnya pajak. (C.S.T. Kansil, 2002:3)
Asas tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah kepada
daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten atau
kota dan atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk
melaksanakan tugas tertentu.
Sistem pemerintahan di Indonesia meliputi:
1. Pemerintahan pusat, yakni pemerintah;
2. Pemerintahan daerah, yang meliputi pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten atau kota;
3. Pemerintahan desa. (Siswanto Sunarno,2006:5)
Hal ini untuk mendukung pemberdayaan serta meningkatkan kualitas di
suatu daerah maka perlu suatu pemerintahan daerah dibagi lagi menjadi
pemerintahan yang lebih kecil yang disebut desa. Karena desa yang cakupannya
lebih kecil dari pada kabupaten atau kota adalah pemerintahan yang paling dekat
dengan masyarakat maksudnya yaitu desa lebih dapat menjangkau atau lebih
mengetahui aspirasi, persoalan-persoalan serta kebutuhan yang ada di dalam desa
tersebut. Desa juga dianggap penting sebagai penghubung antara pemerintah
dengan masyarakatnya karena desa merupakan organisasi pemerintahan yang
paling dekat dengan rakyat serta mengetahui kebutuhan dan masalah-masalah
yang terdapat di masyarakat.
Pasal 18A Undang-undang Dasar Tahun 1945 diamanatkan tentang
hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi,
kabupaten, dan kota atau antara provinsi, kabupaten serta kota diatur dengan
undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah serta
hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam maupun
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan daerah diatur dan dilaksanakan
secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.
Pasal 18B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
bahwa pada ayat (1) negara mengakui dan menghormati satuan-satuan
pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur
dengan undang-undang, kemudian dalam ayat (2) negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam
undang-undang.
Hal yang ada di dalam pasal tersebut secara tidak langsung atau secara
tersirat telah mengakui serta mengatur daerah pemerintahan lebih kecil yaitu desa.
Pengaturan mengenai desa ini tidak diatur secara implisit di dalam konstitusi yaitu
Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Dasar menetapkan hanya ada dua tingkatan daerah
otonom yang disebut dengan propinsi. Daerah propinsi tersebut dibagi lagi di
dalam daerah kabupaten atau kota. Pembagian ini dimaksudkan untuk
menjalankan otonomi daerah. Desa bukanlah termasuk daerah otonom, tetapi di
dalam peraturan perundang-undangan selanjutnya disebutkan dimana desa
memiliki hak untuk mengatur kewenangan yang bersifat asli.
Konsekuensinya, maka desa diserahkan pengaturannya kepada kabupaten.
Pasal 200 ayat (1) di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah bahwa dalam pemerintahan daerah kabupaten atau kota
dibentuk pemerintahan desa. Hal ini mengandung artian bahwa dimana
pemerintahan desa lahir atau dibentuk oleh pemerintah di atasnya dan merupakan
bagian dari pemerintah kabupaten atau kota tetapi bersifat otonom. Sehingga
kedudukan desa berada di dalam kabupaten atau kota.
2. Pemerintahan Desa
Pemerintahan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara,
perbuatan memerintah. Arti yang lain adalah segala urusan yang dilakukan oleh
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan
negara.
Pemerintahan desa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam
mengatu dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 200 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah mengatur mengenai desa yang dimana dalam pemerintahan daerah
kabupaten atau kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa
dan badan permusyawaratan desa.
Hal ini merupakan bentuk desentralisasi seperti pendapat Philip Mawhod
menyatakan desentralisasi adalah pembagian dari sebuah kekuasaan pemerintah
oleh kelompok yang berkuasa di pusat terhadap kelompok-kelompok lain yang
masing-masing memiliki otoritas di dalam wilayah tertentu di suatu negara.
(Siswanto Sunarno, 2006:13)
Susunan organisasi dan pemerintahan desa tidak lagi sekedar cermin
sejarah pemerintahan masa lalu dengan segala keaslian tradisionalnya.
Pemerintahan desa harus menjadi bagian integral pemerintahan negara Republik
Indonesia yang menjalankan fungsi- fungsi pemerintahan. (I Gde Pantja Astawa.
2008:327)
Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah Desa
atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem pemerintahan
nasional dan berada di kabupaten atau kota. Landasan pemikiran di dalam
pengaturan mengenai desa ini adalah keanekaragaman, partisipasi, ekonomi,
otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. (Siswanto Sunarno,
2006:19)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
Landasan pengaturan pemerintah desa adalah sebagai berikut:
1. Landasan keanekaragaman adalah memiliki makna bahwa istilah desa
dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya
setempat, seperti nagari, negeri, kampung, pekon, lembanga,
pamusungan, huta, hori, atau marga kesemuanya berarti pola
penyelenggaraan pemerintahan desa akan menghormati sistem nilai
yang berlaku dalam adat istiadat dan budaya masyarakat setempat,
namun tetap mengindahkan sistem nilai bersama di dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
2. Partisipasi adalah penyelenggaraan pemerintah desa harus mampu
mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat merasa memiliki
dan bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama
sebagai sesama warga desa.
3. Otonomi asli yaitu kewenangan pemerintah desa di dalam mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dimana didassrkan
kepada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang pada
masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam prospektif
administrasi modern.
4. Demokratisasi yaitu memiliki makna bahwa penyelenggaraan
pemerintahan desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang
diartikulasi dan diagresi melalui Badan Perwakilan Desa (sekarang
disebut sebagai Badan Pemusyawaratan Desa) dan Lembaga
Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa.
5. Pemberdayaan masyarakat yaitu bermakna penyelenggaraan
pemerintahan desa diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan
kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan
masyarakat. (HAW Widjaja, 2004:36-37)
Desa yang dimaksud termasuk juga antara lain Nagari di Sumatera Barat,
Gampong di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Lembang di Sulawesi Selatan,
Kampung di Kalimantan Selatan, dan Negeri di Maluku. Undang-undang Nomor
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengakui otonomi oleh desa
ataupun dengan sebutan lainnya dan kepala desa melalui pemerintah desa dapat
diberikan pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah, untuk
melaksanakan urusan pemerintah yang bersifat administratif, seperti desa yang
dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi, atai karena alasan
yang lainnya yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen maka
otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang
mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri. (Siswanto Sunarno, 2006:19)
Desa menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tentang
Desa bahwa desa atau yang disebut nama dengan nama lain, selanjutnya disebut
desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul
desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa harus
memenuhi syarat:
1. Jumlah penduduk
2. Luas wilayah
3. Bagian wilayah kerja
4. Perangkat
5. Sarana dan prasarana pemerintahan
Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian
desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau
lebih atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Pemekaran dari satu
desa menjadi dua desa atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling tidak
lima tahun penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa yang kondisi masyarakat
dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan maka dapat dihapus atau
digabung.
Syarat pembentukan desa yaitu sebagai berikut:
a. Jumlah penduduk, yaitu:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
1) Wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1.500 jiwa atau 300
kepala keluarga
2) Wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1.000 jiwa atau
200 kepala keluarga
3) Wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara
Timur, Maluku, Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 kepala
keluarga.
b. Luas wilayah yang dapat dijangkauu dalam meningkatkan pelayanan
dan pembinaan masyarakat;
c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar
dusun;
d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat
beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat
setempat;
e. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya
manusia;
f. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan
dengan peraturan daerah;
g. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur
pemerintahan desa dan perhubungan. (Sadu Wasistiono, Ismail
Nurdin, M. Fahrurozi, 2009:208)
Desa yang tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung.
Desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan dengan memperhatikan:
1. Jumlah penduduk
2. Luas wilayah
3. Prasarana dan sarana pemerintahan
4. Potensi ekonomi
5. Kondisi sosial budaya masyarakat
Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem
penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
jawab kepada badan perwakilan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan
tersebut kepada bupati. Hal ini dalam pengertian kepala desa pada dasarnya
bertanggung jawab kepada rakyat desa, yang dalam tata cara dan prosedur
pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota, melalui camat.
Kepada Badan Pemusyawaratan Desa, kepala desa wajib memberikan keterangan
laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi
pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap harus memberi peluang
kepada masyarakat melalui badan pemusyawaratan desa untuk menanyakan dan
atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan
pertanggungjawaban yang dimaksud.
Badan pemusyawaratan adalah sebagai perwujudan demokrasi di dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan
serta pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan
belanja desa dan keputusan kepala desa di dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa, seperti pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan
dan belanja desa, keputusan kepala desa. Serta dibentuk lembaga kemasyarakatan
desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Lembaga kemasyarakatan sesa
merupakan mitra pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.
Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan
badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.
Indikasi perubahan yang memperlihatkan desa di dalam masa transisi,
yaitu:
1) Desa mempunyai sumber keuangan yang berasal dari bagian dana
perimbangan yang diterima oleh kabupaten atau kota setelah
dikurangi belanja aparatur, bagian dari hasil pajak daerah dan hasil
retribusi daerah kabupaten atau kota.
2) Sebagian sekretaris desa diisi oleh Pegawai Negeri Sipil atau diangkat
menjadi Pegawai Negeri Sipil.
3) Adanya urusan pemerintahan kabupaten atau kota yang pengaturannya
yang diserahkan kepada desa.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
4) Masuknya peraturan desa dalam tata urut peraturan perundang-
undangan.
5) Desa menerima tugas pembantuan baik dari pemerintah pusat,
pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota.
(Sadu Wasistiono, Ismail Nurdin, M. Fahrurozi, 2009:213)
Kepala desa dan perangkatnya diisi oleh Pegawai Negeri sipil. Kekayaan
desa merupakan kekayaan daerah yang dikelola oleh desa. Pendanaan akibat
perubahan tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat
desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Kepala desa dipilih
langsing oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia.
Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku
ketentuan hukum adat setempat. Jabatan kepala desa adalah enam tahun dan dapat
dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan.
Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun
hukum perdata, memiliki kekayaan harta benda dan bangunan serta dapat dituntut
dan menuntut di pengadilan. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan
Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan
mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.
Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan
uang serta segala sesuatu baik uang atau barang yang dapat dijadikan milik
desaberhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Sumber pembiayaan
atau keuangan desa yaitu diperoleh dari sumber pendapatan desa, yaitu:
1. Pendapatan asli desa
2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang
diterima oleh kabupaten atau kota
4. Hibah
5. Sumbangan dari pihak ketiga. (Jimly Asshiddiqie, 2006:328)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
Sumbangan dari pihak ketiga yaitu dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf,
atau sumbangan lain serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi
kewajiban-kewajiban pihak penyumbang.
Belanja desa digunakan untuk mandanai penyelenggaraan pemerintahan
desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan
oleh kepala desa dan dituangkan di dalam peraturan desa tentang anggaran
pendapatan dan belanja desa.
Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan
dan potensi desa serta dapat melakukan hubungan kerja sama untuk kepentingann
desa serta bila kerjasama dengan pihak ketika maka dapat dibentuk badan kerja
sama desa yang kesemuanya mengikutsertakan pemerintah desa dan badan
pemusyawaratan desa dengan memperhatikan kepentingan masyarakat desa,
kewenangan desa, kelancaran pelaksanaan investasi, kelestarian lingkungan
hidup, keserasian kepentingan antarkawasan dan kepentingan umum. (Siswanto
Sunarno, 2006:20)
Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan
pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan
pihak ketiga dan pinjaman desa.
Berdasarkan hak asal usul desa yang bersangkutan, kepala desa memiliki
wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari para warganya.
Upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat
yang bercirikan perkotaan, dibentuk kelurahan sebagai unit pemerintahan
kelurahan yang berada di dalam daerah kabupaten dan atau kota. (HAW.
Widjaja.2004:3)
Pasal 200 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, pemerintahan desa di bentuk dalam lingkup pemerintahan
daerah kabupaten atau kota yang mana pemerintahan desa terdiri dari pemerintah
desa dan badan pemusyawaratan desa. Ayat (2) bahwa pembentukan,
penghapusan, dan penggabungan desa, dilakukan dengan memperhatikan asal usul
atas prakarsa masyarakat. Desa di kabupaten atau kota secara bertahap dapat
diubah statusnya menjadi kelurahan atas usul dan prakarsa pemerintah desa dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
badan pemusyawaratan desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris
desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat.
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa adalah:
1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban kabupaten atau kota
yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau
kabupaten atau kota yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana
serta sumber daya manusia.
4. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan
diserahkan ke desa. (J Kaloh, 2007: 185)
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
merumuskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem
pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.
Otonomi desa merupakan otonomi yang berdasarkan asal usul dan adat
istiadat setempat adalah otonomi yang telah dimiliki sejak dahulu dan telah
menjadi adat istiadat yang melekat dalam masyarakat desa yang bersangkutan.
Otonomi yang dimiliki pemerintah kabupaten atau kota adalah otonomi
formal atau resmi. Sedangkan otonomi yang dimiliki pemerintah desa adalah
otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat. Artinya jika desa memang
memiliki urusan-urusan yang secara adat diatur dan diurus, maka urusan-urusan
tersebut diakui oleh undang-undang.
Contoh urusan-urusan yang dimiliki pemerintah kabupaten atau kota:
1. Urusan pendidikan dan kebudayaan
2. Urusan kesehatan
3. Urusan pertanian
4. Urusan ketenagakerjaan.
Contoh urusan-urusan yang dimiliki oleh pemerintah desa:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
1. Urusan pengelolaan pasar desa
2. Urusan lumbung desa
3. Urusan pengairan desa
4. Urusan pengelolaan makam keramat
5. Urusan penyelenggaraan upacara adat
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
desa tidak lagi di bawah kecamatan tetapi desa di bawah kabupaten atau kota.
Dengan demikian kepala desa langsung di bawah pembinaan bupati atau wali
kota. Kecamatan bukan lagi sebagai suatu wilayah yang membawahi desa-desa
tetapi hanya merupakan wilayah kerja camat. Camat sendiri bukan kepala wilayah
dan penguasa tunggal di wilayahnya. Tetapi, hanya sebagai perangkat daerah
kabupaten. Jadi, camat itu hanyalah staf daerah kabupaten yang mengurusi desa-
desa.
Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Pemerintah
desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah desa memiliki
tugas pokok, sebagai berikut:
1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan
umum, pembangunan, dan pembinaan masyarakat,
2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi,
dan pemerintah kabupaten.
Fungsi pemerintah desa untuk menjalankan tugas pokok tersebut adalah
sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan urusan rumah tangga desa,
2. Pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya,
3. Pelaksanaan pembinaan perekonomian desa,
4. Pelaksanaan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong-royong
masyarakat,
5. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat,
6. Pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa,
7. Penyusunan, pengajuan rancangan peraturan desa,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
8. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepada pemerintah desa.
Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa. Kepala desa dibantu oleh
sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas kepala-kepala
urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu
sekretaris desa menyediakan data dan informasi serta memberi pelayanan.
Pelaksana urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di
lapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala desa di wilayahnya.
Sekretaris desa adalah staf yang memimpin sekretariat desa. Sekretaris
desa bertugas membantu kepala desa di bidang pembinaan administrasi dan
memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat pemerintah
desa. Sekretaris desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
Kepala urusan adalah staf yang membantu sekretaris desa sesuai dengan
bidangnya. Kepala urusan bertanggung jawab kepada sekretaris desa. Kepala
urusan terdiri atas:
1. Kepala Urusan Pemerintahan;
2. Kepala Urusan Pembangunan;
3. Kepala Urusan Administrasi.
Untuk desa yang besar dan urusannya banyak bisa ditambah dengan:
1. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat;
2. Kepala Urusan Keuangan;
3. Kepala Urusan Umum.
Pelaksana urusan adalah staf yang melaksanakan urusan teknis di lapangan
seperti urusan air (ulu-ulu), urusan agama Islam (modin), dan lain-lain. Pelaksana
urusan bertanggung jawab kepada kepala desa.
Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas kepala desa di
wilayah kerjanya. Tugas kepala dusun menjalankan tugas kepala desa di wilayah
kerjanya. (Hanif Nurcholis, 2005: 139-140)
Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus
oleh pemerintah desa sendiri. untuk mengatur dan mengurus urusannya
pemerintah desa membuat Peraturan Desa. Peraturan desa dibuat oleh kepala desa
bersama dengan badan permusyawaratan daerah. Peraturan desa dilaksanakan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
oleh kepala desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui Badan
Pemusyawaratan Desa. (Hanif Nurcholis, 2005: 138)
3. Organisasi Pemerintahan Desa
Organisasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesatuan yang
terdiri atas bagian-bagian dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan
tertentu atau kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk
mencapai tujuan bersama.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
bahwa dalam pemerintahan daerah kabupaten atau kota dibentuk pemerintahan
desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Badan
permusyawaratan desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa,
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Suatu desa dalam
pembentukan, penghapusan, dan atau penggabungan desa dengan memperhatikan
asal usulnya atas prakarsa masyarakat.
Desa di kabupaten atau kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan
statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa pemerintah desa bersama
badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.
Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan
pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan apabila
desa berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah
dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan.
Organisasi pemerintahan desa menurut Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang
menyebutkan bahwa Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.
Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris
desa tersebut diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:
a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-
usul desa;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten
atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
c. tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi,
dan atau pemerintah kabupaten atau kota;
d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-
perundangan diserahkan kepada desa.
Tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau
pemerintah kabupaten atau kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana
dan prasarana, serta sumber daya manusia. Tugas dan kewajiban kepala desa
dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan
peraturan daerah berdasarkan peraturan pemerintah. Urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Kabupaten atau Kota yang diserahkan pengaturannya
kepada Desa adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat
meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa bahwa pemerintahan desa terdiri dari pemerintahan desa dan badan
permusyawaratan desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat
desa. perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
Perangkat Desa lainnya tersebut terdiri atas:
a. sekretariat desa;
b. pelaksana teknis lapangan;
c. unsur kewilayahan.
Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya. Kemudian dalam melaksanakan tugasnya, perangkat
desa bertanggungjawab kepada kepala desa.
Badan permusyawaratan desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa. Badan permusyawaratan desa bersama kepala desa
menetapkan peraturan desa. Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan
kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Susunan organisasi
dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa. Ketentuan
lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
pemerintahan desa diatur dengan peraturan daerah kabupaten atau kota yang
sekurang-kurangnya memuat:
a. tata cara penyusunan struktur organisasi;
b. perangkat;
c. tugas dan fungsi;
d. hubungan kerja.
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa menurut Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mencakup:
a. urusan pemerintahan yang sudah ada
berdasarkan hak asal usul desa;
b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten atau Kota; dan
d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh
peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
4. Tinjauan Kepala Desa
Kepala desa adalah kepala pemerintahan desa. Kepala desa mempunyai
tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa dalam
melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum,
pembinaan dan pembangunan masyarakat serta menjalankan tugas pembantuan
dari pemerintah di atasnya. Sebelumnya kepala desa bertanggung jawab kepada
bupati melalui camat. Sekarang kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat
melalui badan permusyawaratan desa. Sedangkan kepada bupati, kepala desa
hanya menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya.
Tugas dan kewajiban Kepala Desa:
1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Membina kehidupan masyarakat desa;
3. Membina perekonomian desa;
4. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
6. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat
menunjuk kuasa hukumnya. (Hanif Nurcholis, 2005:139)
Hak, wewenang, dan kewajiban kepala desa adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang penghayatan dan
pengamalan Pancasila, pembinaan politik dalam negeri dan
pembinaan kesatuan bangsa sesuai dengan garis kebijakan pemerintah,
2. Membina ketentraman dan ketertiban wilayah sesuai dengan garis
kejaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah,
3. Meningkatkan koordinasi terhadap segala kegiatan masyarakat, baik
di dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan,
untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya,
4. Memimpin pemerintahan desa dan melaksanakan segala hal yang
dibebankan oleh pemerintah yang lebih atas,
5. Mengusahakan terus-menerus agar segala peraturan yang dikeluarkan
ditaati oleh penduduk desanya,
6. Membimbing dan mengawasi segala usaha dan kegiatan masyarakat
dan atau organisasi-organisasi serta lembaga-lembaga
kemasyarakatan. (Taliziduhu Ndraha, 1991:76)
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
bahwa:
1. Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa Warga
Negara Republik Indonesia;
2. Calon kepala desa memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan
kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa;
3. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat
beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui
keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang
ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada
peraturan pemerintah;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
4. Kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati atau Wali kota paling lambat
30 hari setelah pemilihan;
5. Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dan dapat dipilih
kembali hanya satu kali masa jabatan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa bahwa kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala desa dalam
melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
1. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa;
2. mengajukan rancangan peraturan desa;
3. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama
Badan Permusyawaratan Desa;
4. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan
bersama Badan Permusyawaratan Desa;
5. membina kehidupan masyarakat desa;
6. membina perekonomian desa;
7. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
8. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; dan
9. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai
kewajiban:
a. memegang teguh dan mengamalkan
Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
c. memelihara ketentraman dan ketertiban
masyarakat;
d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa
yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh
mitra kerja pemerintahan desa;
g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan
perundangundangan;
h. menyelenggarakan administrasi
pemerintahan desa yang baik;
i. melaksanakan dan
mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
j. melaksanakan urusan yang menjadi
kewenangan desa;
k. mendamaikan perselisihan masyarakat di
desa;
l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan
desa;
m. membina, mengayomi dan melestarikan
nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
n. memberdayakan masyarakat dan
kelembagaan di desa; dan
o. mengembangkan potensi sumber daya alam
dan melestarikan lingkungan hidup;
Selain kewajiban tersebut di atas kepala desa mempunyai kewajiban untuk
memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati atau
walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada badan
permusyawaratan desa, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan
pemerintahan desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan
desa yang disampaikan kepada bupati atau walikota disampaikan melalui camat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
satu kali dalam satu tahun. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada
badan permusyawaratan desa disampaikan satu kali dalam satu tahun dalam
musyawarah badan permusyawaratan desa. Menginformasikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat tersebut dapat berupa
selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara
lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media
lainnya.
Laporan tersebut digunakan oleh bupati atau walikota sebagai dasar
melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan
pembinaan lebih lanjut. Sedangkan laporan akhir masa jabatan kepala desa
disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat dan kepada badan
permusyawaratan desa.
5. Sumber Pendapatan Desa
Sumber pendapatan desa terdiri atas :
1. Pendapatan asli desa yang meliputi:
a. Hasil usaha desa
b. Hasil kekayaan desa
c. Hasil swadaya dan pertisipasi
d. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah
2. Bantuan dari pemerintah Kabupaten yang meliputi:
a. Bagian perolehan pajak dan retribusi daerah
b. Bagian dari dana dan perimbangan keuangan pusat dan daerah
3. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi
4. Sumbangan dari pihak ketiga
5. Pinjaman desa. (HAW .Widjaja,2004:131)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa
yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun
berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan,
belanja dan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan, belanja dan pengelolaan
keuangan desa berkaitan dengan sumber-sumber keuangan yang ada pada desa.
Sumber pendapatan desa terdiri atas:
1. pendapatan asli desa;
2. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota;
3. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima
oleh kabupaten atau kota;
4. bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten
atau kota;
5. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
Belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan
desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian mengenai pengelolaan
keuangan desa dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa
tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Pedoman pengelolaan keuangan
desa ditetapkan oleh bupati atau walikota dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.
Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan
dan potensi desa yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Badan
usaha milik desa tersebut dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-
undangan.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
bahwa pada pasal 213 ayat (1) menyebutkan desa dapat mendirikan badan usaha
milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, ayat (2) badan usaha milik
desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan, ayat (3) badan usaha milik
desa dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa dalam pasal 78 bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan
Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan
kebutuhan dan potensi desa. Kemudian pembentukan Badan Usaha Milik Desa
ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
undangan. Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum. Pasal 79
bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah
Desa. permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
a Pemerintah Desa;
b Tabungan masyarakat;
c Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten atau Kota;
d Pinjaman; dan atau
e Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar
saling menguntungkan.
Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan
Masyarakat. Pasal 80 bahwa Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pinjaman dilakukan setelah
mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 81 bahwa ketentuan
lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik
Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang sekurang-
kurangnya memuat:
a Bentuk badan hukum;
b Kepengurusan;
c Hak dan kewajiban;
d Permodalan;
e Bagi hasil usaha;
f Kerja sama dengan pihak ketiga;
g Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan
Usaha Milik Desa badan usaha milik desa adalah usaha desa yang dibentuk atau
didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya
dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Usaha desa adalah jenis usaha
yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan
bahan pokok, perdagangan hasil pertamina, serta industri dan kerajinan rakyat.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
Pemerintah desa membentuk badan usaha milik desa dengan peraturan
desa berpedoman pada peraturan daerah. Syarat pembentukannya adalah:
a Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan
musyawarah warga desa
b Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat
c Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan
kebutuhan pokok
d Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara
optimal, terutama kekayaan desa
e Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan
usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa
f Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan
ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang
terakomodasi
g Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli
desa
Mekanisme pembentukannya yaitu dilakukan melalui tahap:
a Rembug desa atau musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan
b Kesepakatan dituangkan dalam anggaran dasar atau anggaran
rumah tangga yang sekurang-kurangnya berisi organisasi dan tata
kerja, penetapan penetapan personil, sistem pertanggungjawaban,
dan pelaporan, bagi hasil, dan kepailitan.
c Pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa dan
d Penerbitan peraturan desa.
Organisasi badan usaha milik desa terpisah dari organisasi pemerintahan
desa. organisasi tersebut minimal terdiri dari penasihat atau komisaris dan
pelaksana operasional atau direksi. Penasihat atau komisaris dijabat oleh Kepala
Desa. Pelaksana operasional terdiri dari direktur atau manajer dan kepala unit
usaha. Penasihat atau komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan dan
memberikan nasihat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam
menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Penasihat atau komisaris dalam
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana
operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa. pelaksana operasional
atau direksi bertanggungjawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha
desa. Jenis-jenis usaha dalam badan usaha milik desa adalah:
a Jasa
1) Jasa keuangan mikro
2) Jasa transportasi
3) Jasa komunikasi
4) Jasa konstruksi
5) Jasa energi
b Penyaluran sembilan bahan pokok
1) Beras
2) Gula
3) Garam
4) Minyak goreng
5) Kacang kedelai
6) Bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa
atau lumbung desa
c Perdagangan hasil pertanian dan atau
1) Jagung
2) Buah-buahan
3) sayuran
d Industri kecil dan rumah tangga
1) Makanan
2) Minuman,
3) Kerajinan rakyat
4) Bahan bakar alternatif
5) Bahan bangunan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
bahwa pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh kabupaten atau kota
dan atau pihak ketiga mengikutsertakan pemerintah desa dan badan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
permusyawaratan desa. Pelaksanaan ketentuannya diatur dengan peraturan daerah,
dengan memperhatikan:
a. kepentingan masyarakat desa;
b. kewenangan desa;
c. kelancaran pelaksanaan investasi;
d. kelestarian lingkungan hidup;
e. keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.
Pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Peraturan daerah
dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah serta wajib mengakui dan
menghormati hak, asal-usul, dan adat istiadat desa.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa menyebutkan bahwa:
(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang
menjadi keweriangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa,
bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.
(2) Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang
diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan
belanja daerah.
(3) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang
diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan
belanja negara.
Sumber pendapatan desa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa:
(1) Sumber pendapatan desa terdiri atas:
a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha
desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong
royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
b. bagi hasil pajak daerah kabupaten atau kota
paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi
kabupaten atau kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
c. bagian dari dana perimbangan keuangan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk desa
paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk
setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
d. bantuan keuangan dari pemerintah,
pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota dalam
rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang
tidak mengikat.
(2) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten atau kota disalurkan melalui kas desa.
(3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak
dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
Kekayaan desa terdiri atas :
a. tanah kas desa;
b. pasar desa;
c. pasar hewan;
d. tambatan perahu;
e. bangunan desa;
f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan
g. lain -lain kekayaan milik desa.
Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun
retribusi yang sudah dipungut oleh provinsi atau kabupaten atau kota tidak
dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah desa. sedangkan pungutan
retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh desa tidak dibenarkan
dipungut atau diambil alih oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten
atau kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan desa diatur dengan
peraturan daerah kabupaten atau kota.
Peraturan daerah kabupaten atau kota sekurang-kurangnya memuat :
a. sumber pendapatan;
b. jenis pendapatan;
c. rincian bagi hasil
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
pajak dan retribusi daerah;
d. bagian dana
perimbangan;
e. persentase dana
alokasi desa;
f. hibah;
g. sumbangan;
h. kekayaan.
Pasal 73 bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa terdiri atas bagian
pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan anggaran pendapatan
dan belanja desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
Kepala desa bersama badan permusyawaratan desa menetapkan anggaran
pendapatan dan belanja desa setiap tahun dengan peraturan desa.
Pasal 74 bahwa pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja
desa, perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa, perhitungan anggaran
pendapatan dan belanja desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Walikota.
Pasal 75 bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan desa. Kepala desa dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala desa
dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dengan
peraturan desa. Pedoman pengelolaan keuangan desa diatur dengan peraturan
bupati atau walikota.
6. Otonomi Desa
Secara substantif, otonomi desa adalah kemandirian desa di hadapan
pemerintah supradesa, yaitu kemandirian mengelola pemerintahan sendiri yang
berbasis masyarakat (self-governing community), mengambil keputusan sendiri
dan mengelola sumber daya lokal berbasis masyarakat (community based
recourses management). Dari segi substansi (Content), kebijakan regional dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
nasional harus mengakomodasi aspirasi dan kedutuhan (needs) desa, berpihak
pada desa, serta mempu memberikan jaminan (kepastian) bagi upaya penanganan
keterbatasan (constrain) yang dihadapi desa. (Sutoro Eko, 2003:272-273)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sehingga dapat dikatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam
sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.
Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan
mengurus kepentingannya sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum tersebut
mempunyai otonomi. Dengan demikian, desa mempunyai otonomi. Hanya
otonomi desa bukan merupakan otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintah
provinsi, kota, dan kabupaten, tapi otonomi berdasar asal usul dan adat istiadat.
Otonomi berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat adalah otonomi yang
telah dimiliki sejak dahulu dan telah menjadi adat istiadat yang melekat dalam
masyarakat desa yang bersangkutan. Otonomi desa berbeda dengan otonomi
daerah, otonomi daerah, sebagai berikut:
1. Sebagai pendistribusian kewenangan dari pemerintah pusat
2. Diperoleh secara formal (dengan Undang-undang)
3. Pelaksanaannya dengan peralihan perundang-undagan
4. Berasal dari pemerintah pusat dalam rangka kebijakan urusan
pemerintah didaerah
Ciri otonomi desa:
1. Tumbuh dan berkembang didalam masyarakat
2. Diperoleh secara tradisional
3. Bersumber dari hukum adat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
4. Sudah ada sejak terbentuknya desa itu sendiri
5. Desa bukan merupakan daerah otonom
6. Merupakan bagian wilayah dari kabupaten atau kota
Sumber: Teori dan Praktek Pemerintahan Daerah. Hanif Nurcholis.2005
Bagan 2.1 Otonomi Desa
Otonomi yang dimiliki pemerintah kabupaten atau kota adalah otonomi
formal atau resmi. Artinya urusan-urusan yang dimiliki atau menjadi
kewenangannya ditentukan undang-undang. Sedangkan otonomi yang dimiliki
pemerintah desa adalah otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat. Artinya
jika desa memang memiliki urusan-urusan yang secara adat diatur dan diurus,
maka urusan-urusan tersebut diakui oleh undang-undang. (Hanif Nurcholis,
2005:136)
B. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
Desa
PEMERINTAH KABUPATEN OTONOMI FORMAL
OTONOMI ADAT
Desa
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun
2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata
kerja Pemerintahan Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun
2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan
Desa
Desa
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
Desa
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
Bagan 2.2 Kerangka Pemikiran
Keterangan:
Kepala Desa di dalam mengelola usaha desa berdasar pada Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun
2005 tentang Desa yang dilaksanakan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintahan Desa dan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun
2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa. Kepala desa melakukan
pengelolaan terhadap usaha desa agar dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk
penyelenggaraan pemerintahan desa kemudian dapat digunakan untuk menunjang
pembangunan di desa sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.
Kepala Desa Pengelolaan Usaha Desa
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
48
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Diskripsi Obyek Penelitian
a Keadaan Wilayah
Desa Moro, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan terletak di sebelah
Utara wilayah Kecamatan Sekaran dengan perbatasan:
a Sebelah Utara : Desa Sekaran, Kecamatan Sekaran.
b Sebelah Selatan : Desa Karang, Kecamatan Sekaran.
c Sebelah Timur : Desa Porodeso, Kecamatan Sekaran.
d Sebelah Barat : Desa Sekaran, Kecamatan Sekaran.
Desa Moro adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Sekaran
Kabupaten Lamongan yang memiliki luas wilayah kurang lebih 93 hektare.
Potensi Umum Desa Moro dilihat dari topografinya termasuk desa dataran rendah
tepi pantai atau pesisir dan sebagian lain termasuk bantaran sungai serta menurut
letaknya termasuk desa kawasan perkantoran dan rawan banjir.
Desa ini memiliki tingkat kemiringan tanah kurang dari 8% sehingga
kondisi lahan datar. Struktur tanah aluvial 100% hidrologi kedalaman air tanah
rata-rata lebih dari 10 meter dari permukaan tanah. Desa Moro beriklim tropis
dengan curah hujan sedang desa ini memiliki dua musim yaitu musim kemarau
pada bulan Mei sampai dengan bulan September dan musim hujan pada bulan
Oktober sampai bulan April, dengan suhu rata-rata harian 36°C.
Perbedaan curah hujan antara musim kemarau dan musim penghujan Desa
Moro adalah pada saat musim kemarau sedikit turun hujan atau tidak turun hujan
bahkan sering terjadi kemarau panjang sehingga pada musim kemarau lahan
persawahan menggunakan sistem irigasi teknis untuk mengairi sawah-sawah.
Musim penghujan banyak turun air hujan bahkan terkadang sampai
menimbulkan banjir. Pada saat musim hujan sungai atau rawa di desa ini terdapat
ikan-ikan yang hidup di sungai atau rawa secara alami tanpa dibudidaya atau di
beri bibit oleh masyarakat. Sehingga secara otomatis ikan itu ada tanpa campur
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
tangan atau tanpa diusahakan masyarakat di desa ini. Hal ini dapat menambah
pemasukan atau pendapatan dengan menjual atau melelang sungai atau rawa.
Orbitasi Desa Moro jarak Desa Moro ke ibu kota kecamatan sekitar 2 km,
jarak Desa Moro ke ibu kota kabupaten/kota sekitar 23 km, dan jarak Desa Moro
ke ibu kota provinsi sekitar 60 km.
Desa Moro termasuk desa yang memiliki masyarakat yang tergolong
masyarakat yang heterogen yang dapat dilihat antara lain dalam hal tingkat
pendidikan, mata pencaharian, keadaan sosial dan ekonomi masyarakatnya, dan
sebagainya.
b Keadaan Penduduk
Usia penduduk dari jumlah yang produktif maupun yang tidak produktif
mempengaruhi kualitas maupun kuantitas pengelolaan usaha desa. Karena
penduduk merupakan faktor sumber daya manusia yang merupakan salah satu
faktor untuk meningkatkan hasil dari pengelolaan usaha desa yang merupakan
sumber dari pendapatan desa yang dapat memperlancar pembangunan maupun
memperlancar melaksanakan pemerintahan desa. Jumlah penduduk yang kurang
atau tidak produktif akan tergantung kepada penduduk denganusia yang produktif.
Dengan kata lain yang dapat melakukan pengelolaan usaha desa adalah
masyarakat dengan usia yang produktif saja selain kepala desa yang diwakili
perangkatnya sebagai pemerintah. Kerena di dalam pengelolaan usaha desa juga
diperlukan peran serta dari masyarakat, misalnya sebagai peserta lelang.
Jumlah penduduk Desa Moro dilihat menurut usia adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Moro Kecamatan Sekaran Kabupaten
Lamongan Menurut Umur
No. Uraian Jumlah
1. Usia 0-15 Tahun 174 Jiwa
2. Usia 16-55 Tahun 446 Jiwa
3. Usia > 56 Tahun 417 Jiwa
Jumlah Penduduk Total 1037 Jiwa
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
50
Jumlah Kepala Keluarga 256 Kepala Keluarga
Sumber: Instrumen Pendataan Profil Desa 2011
Angka-angka yang tampak pada tabel di atas dapat diketahui keadaan
penduduk Desa Moro adalah sebagai berikut:
a Kelompok usia muda (0-14) dianggap sebagai kelompok usia non produktif,
sehingga merupakan beban ketergantungan bagi usia produktif.
b Kelompok usia produktif (15-59) dianggap sebagai kelompok produktif yang
menanggung beban dari kelompok penduduk usia non produktif.
c Kelompok usia 60 tahun keatas dianggap sebagai usia non produktif sehingga
merupakan beban ketergantungan bagi kelompok penduduk usia produktif.
Desa dalam menjalankan penyelenggaraan pembangunan agar tercapai
suatu tujuan yang hendak dicapai dengan baik yaitu mencakup berdaya guna dan
berhasil guna serta dapat berjalan lancar maka suatu kualitas sumber daya
manusia atau masyarakat adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi
keberkasilan serta kelancaran tercapainya tujuan tersebut. Sehingga diperlukan
suatu sumber daya manusia yang berkualitas yang tidak lepas dari faktor
intelektual dan faktor keterampilan sehingga peranan pendidikan dan
pembelajaran maupun pembinaan dianggap sangatlah penting dan perlu
dilaksanakan di dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau
potensi masyarakat di desa tersebut.
Kualitas sumber daya manusia Desa Moro Kecamatan Sekaran Kabupaten
Lamongan dapat dilihat dari paparan tabel mengenai tingkat pendidikan formal
maupun informal masyarakatnya. Tingkat Pendidikan Penduduk sebagai berikut:
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Moro dengan Kriteria Penggolongan Menurut
Usia dan Pendidikan
No. Uraian Jumlah
Pendidikan Formal
1. Usia 3-6 tahun belum masuk TK 14 orang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
51
2. Usia 3-6 tahun sedang TK/Play group 22 orang
3. Usia 7-18 tahun sedang sekolah 218 orang
4. Usia 18-56 tahun tidak tamat SD 65 orang
5. Tamat SD/sederajat 18 orang
6. Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP 28 orang
7. Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA 4 orang
8. Tamat SMP/sederajat 87 orang
9. Tamat SMA/sederajat 70 orang
10. Tamat D-2 4 orang
11. Tamat D-3 30 orang
12. Tamat S-1 15 orang
13. Tamat S-2 3 orang
Pendidikan Informal
1. Usia 3-6 tahun sedang TK/Playgroup 22 orang
2. Usia 7-18 tahun sedang sekolah 106 orang
3. Usia 18-56 tahun tidak tamat SD 106 orang
4. Tamat SD/sederajat 28 orang
5. Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP 28 orang
6. Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA 5orang
7. Tamat SMP/sederajat 87 orang
8. Tamat SMA/sederajat 70 orang
Sumber: Instrumen Pendataan Profil Desa 2011
Gambaran umum kondisi sosial masyarakat di Desa Moro adalah
berkewarganegaraan Indonesia dan keseluruhan penduduknya beragama Islam
serta etnis yang berada di wilayah tersebut adalah keseluruhan etnis Jawa.
Penduduk Desa Moro sebagian besar penduduknya bermata pencaharian
sebagai petani baik yang sebagai petani maupun sebagai buruh tani dan beberapa
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
52
penduduk bermata pencaharian sebagai tenaga kerja. Selain itu mata pencaharian
lainnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, paranormal
atau dukun, dosen swasta, guru swasta serta ada juga yang tidak memiliki mata
pencaharian tetap. Mata pencaharian penduduk sangat penting karena yang
menjadi peserta lelang adalah penduduk setempat penghasilan dari mata
pencaharian sangat mempengaruhi ketika pembayaran harga lelang sesuai dengan
yang telah ditetapkan atau disepakati. Penghasilan dari mata pencaharian
masyarakat mempengaruhi kemampuan masyarakat di dalam proses pembayaran
maupun pelunasan. Struktur mata pencaharian masyarakat Desa Moro dapat
dilihat dari uraian pada tabel sebagai berikut:
Tabel 3.3 Struktur Jumlah Penduduk Desa Moro Menurut Jenis Mata
Pencaharian
No. Jenis Mata Pencaharian Jumlah
1. Petani 60 orang
2. Buruh tani 25 orang
3. Tenaga kerja 9 orang
4. Pegawai Negeri Sipil/TNI 16 orang
5. Pensiunan PNS/TNI/POLRI 3 orang
6. Karyawan Perusahaan Swasta 7 orang
7. Dosen Swasta 3 orang
8. Guru Swasta 1 orang
9. Dukun 2 orang
10. Sopir 5 orang
11. Tukang Becak 3 orang
12. Tukang Ojek 5 orang
13. Tukang Cukur 1 orang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
53
14. Tukang Batu/Kayu 6 orang
15. Tidak memiliki mata pencaharian tetap 60 orang
Sumber: Instrumen Pendataan Profil Desa 2011
Keadaan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Moro yang dapat dilihat
antara lain dengan paparan keadaan tingkat pendidikan, mata pencaharian, dan
jumlah penduduk usia produktif dan non produktif masyarakat merupakan salah
satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan penduduk Desa Moro yang
berdampak pada kualitas sumber daya manusia yang kemudian menjadi faktor
penentu keberhasilan serta kelancaran pembangunan Desa Moro Kecamatan
Sekaran Kabupaten Lamongan. Kesejahteraan penduduk juga merupakan salah
satu dampak keberhasilan dari pembangunan maupun pelaksanaan fungsi
pemerintah yang salah satunya yang dapat disebabkan dari faktor sumber
pendapatan desa yang berasal dari usaha desa. Keadaan penduduk Desa Moro
Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan dapat dilihat dari tabel tingkat
kesejahteraan penduduk yang dapat dipaparkan sebagai berikut:
Tabel 3.4 Jumlah Kepala Keluarga Desa Moro Kecamatan Sekaran Kabupaten
Lamongan Menurut Tingkat Kesejahteraan.
No. Uraian Jumlah Kepala Keluarga (KK)
1. Penduduk Prasejahtera 1 44 KK
2. Penduduk Sejahtera1 100 KK
3. Penduduk Sejahtera 2 75 KK
4. Penduduk Sejahtera 3 37 KK
Sumber: Profil Desa Moro Kecamatan Sekaran Kabupaten
Lamongan Tahun 2012
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
54
c Keadaan Pertanahan
Keadaan tanah suatu desa dapat mempengaruhi potensi sumber daya apa
saja yang dapat digali dari suatu daerah tersebut yang kemudian dapat dikelola
dan dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang dapat dimasukkan
sebagai kategori kelompok usaha desa maupun yang lainnya. Sehingga dapat
meningkatkan pendapatan desa yang dapat digunakan untuk pembangunan desa
bagi kesejahteraan masyarakatnya.
Keadaan pertanahan Desa Moro Kecamatan Sekaran Kabupaten
Lamongan jika digolongkan menurut penggunaannya adalah sebagai berikut:
Tabel 3.5 Keadaan Pertanahan Desa Moro Menurut Jenis Tanah
JENIS TANAH LUAS KETERANGAN
TANAH SAWAH
Sawah irigasi ½ teknis 48 Ha Subur
TANAH KERING -
TANAH BASAH
Tanah rawa 38 Ha Sedang
TANAH PERKEBUNAN -
TANAH FASILITAS UMUM
Tanah bengkok (kas desa) 3 Ha
Sawah desa (kas desa) 0,5 Ha
Lapangan olah raga 0,2 Ha
Perkantoran pemerintah 0,3 Ha
Tempat pemakaman 1 Ha
Bangunan sekolah 0,5 Ha
Jalan 0,4 Ha
Usaha perikanan 10 Ha
TANAH HUTAN -
Sumber: Instrumen Pendataan Profil Desa 2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
55
d Potensi Sumber Daya Alam
Potensi sumber daya alam sebagai salah satu fektor untuk meningkatkan
pendapatan desa salah satunya dapat digunakan untuk usaha desa. Potensi sumber
daya alam Desa Moro Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan antara lain
adalah sebagai berikut:
Tabel 3.6 Uraian Hasil Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa Moro Kecamatan
Sekaran Kabupaten Lamongan
Uraian Rincian
Keterangan Jumlah dimiliki Hasil
PERTANIAN jual ke konsumen, pasar, dan tengkulak
Pemilik lahan 60 keluarga Petani 150 keluarga Jagung 12 ha 2 ton/ha Tanaman pangan Kacang Kedelai 38 ha 0,7 ton/ha Buah Mangga 0,5 ha 1 ton/ha PERKEBUNAN - KEHUTANAN - PETERNAKAN Jual ke konsumen, pasar
hewan, tengkulak, dan pengecer
Sapi 10 ekor - Ayam Kampung 700 ekor - Kambing 30 ekor - Angsa 5 ekor -
semula 4 ekor Kelinci 6 ekor - Kucing 3 ekor - PERIKANAN Tambak 12 ha 0,7 ton/th alat produksi budidaya
dan alat tangkap ikan laut dan payau
Rawa 38 ha/m2 alat produksi budidaya dan alat tangkap ikan air tawar
Sungai 21 ha/m2 Jala 3 ha/m2 Bandeng 0,7 ton/th Jual ke konsumen, pasar
hewan, tengkulak, dan pengecer
Mas 0,5 ton/th Mujair 0,5 ton/th Gabus 0,3 ton/th
Sumber: Instrumen Pendataan Profil Desa 2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
56
Potensi sumber daya air di Desa Moro antara lain berasal dari sungai,
danau, mata air, dan bendungan. Sumber air bersih yang dimiliki antara lain
sumur gali, sumur pompa, dan Perusahaan Daerah Air Minum. Rawa yang
dimiliki Desa Moro dimanfaatkan untuk perikanan, cuci dan mandi, dan irigasi.
Sedangkan waduk dipakai untuk perikanan dan irigasi tidak digunakan sebagai air
minum karena kondisi air yang sudah tercemar serta mengalami pendangkalan.
e Sarana dan Prasarana
Pemerintahan desa di dalam menjalankan serta melaksanakan
pembangunan dan dalam mengelola perekonomian diperlukan sarana dan
prasarana yang terkait. Karena sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor
yang penting di dalam mencapai suatu keberhasilan dari tujuan pelaksanaan
pemerintahan desa. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai maka suatu
pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik. Sehingga sarana dan prasarana
dianggap faktor penting. Sarana dan prasarana Desa Moro dapat dikatakan sudah
cukup memadai setidaknya sarana dan prasarana utama atau penting sudah
memadahi. Sarana dan prasarana Desa Moro dapat dilihat di dalam uraian pada
tabel sebagai berikut:
Tabel 3.7 Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Moro Kecamatan Sekaran
Kabupaten Lamongan
No. Uraian Jumlah Status
Sarana dan prasarana transportasi
1.
Jalan
konblok/semen/beton
1300
km
2. Jalan aspal 1 km
3. Jembatan beton 1 unit
4. Truk umum 2 unit
5. Ojek 5 unit
6. Becak 5 unit
Sarana dan prasarana komunikasi dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
57
informasi
1. Warnet Ada
2. Pengguna Telkom
50
orang
3. Pengguna GSM
150
orang
4. Televisi keluarga 125 unit
Prasarana air bersih dan sanitasi
1. Sumur bor 25 unit
2. Sumur gali 17 unit
3.
Penampung Air
Hujan (PAH) 25 unit
4. Saptictank
125
rumah
5. Jamban keluarga 125 KK
Prasarana dan kondisi irigasi
1. Saluran primer 1600 m
2. Saluran sekunder 2000 m
Rusak:
1200
m
3. Pintu pembagi air 10 unit
Prasarana dan sarana pemerintahan
1. Balai desa Ada
2.
Rumah dinas kepala
desa Ada
3. Kendaraan dinas Ada
4.
Inventaris dan alat
tulis Ada
5. Administrasi Ada
6.
Lembaga
Kemasyarakatan Ada
Peribadatan
1. Masjid 1 unit
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
58
2. Langgar 1 unit
Olah raga
1. Lapangan sepak bola 1 unit
2. Meja tenis meja 1 unit
3. Lapangan voli 1 unit
Kesehatan
1. Posyandu 1 unit
2. Polindes 1 unit
3. Bidan 1 orang
4. Perawat 1 orang
5. Kader Kesehatan 3 orang
Pendidikan
1. Gedung SD/sederajat 1 unit Sewa
2. Gedung TK 1 unit Sewa
3.
Lembaga pendidikan
agama 1 unit Sewa
Lain-lain
1. Listrik PLN 225 SR
2. Genset pribadi 1 unit
3. Kayu bakar
15
keluarga
Sumber: Instrumen Pendataan Profil Desa 2011
f Susunan Organisasi
Susunan organisasi pemerintah desa penting diketahui karena susunan
organisasi pemerintah desa terdiri dari tokoh-tokoh desa yang berperan langsung
di dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di desa tersebut. Susunan
organisasi pemerintah desa penting untuk diperhatikan berkaitan dengan tugas
maupun fungsi masing-masing baguan atau unsur yang merupakan salah satu
faktor untuk mencapai keberhasilan di dalam menjalankan pemerintahan desa.
Susunan organisasi pemerintahan desa merupakan susunan organisasi yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
59
meliputi struktur pemerintah desa, kedudukan, tugas serta kewajiban maupun tata
kerja pemerintah desa.
Pemerintah desa di dalam menjalankan pemerintahan desa dibantu oleh
badan permusyawaratan desa yang anggota-anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh,
pemuka-pemuka masyarakat desa yang bersangkutan yang memiliki fungsi
menganyomi adat istiadat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
selain itu berfungsi menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa. Kepala desa dibantu oleh
sekretaris desa dan perangkat desa.
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa bahwa
penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat mengakomodasi aspirasi warga
masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi maksudnya adalah aspirasi warga
masyarakat yang disampaikan dan dipadukan atau disampaikan melalui badan
pemusyawaratan desa, pemerintahan desa ditujukan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan
yang sesuai dengan esensi masalah dan kebutuhan warga masyarakat.
Kewenangan serta tugas dan tanggung jawab kepala desa Moro secara
umum mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun
2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa, kepala desa memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintahan Desa Kepala desa berkedudukan sebagai pemimpin
masyarakat desa dan pimpinan pemerintah desa dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa. Kepala desa memiliki tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, di dalam melaksanakan tugas
tersebut kepala desa memiliki wewenang, sebagai berikut:
1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
60
2. Mengajukan rancangan peraturan desa;
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama
dengan Badan Permusyawaratan Desa;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai
Anggara Pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan
bersama Badan Permusyawaratan Desa;
5. Membina kehidupan Masyarakat Desa;
6. Membina perekonomian desa;
7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengedilan dan dapat
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
9. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Kewajiban kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang, sebagai
berikut:
1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas
dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa;
7. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan
desa;
10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
61
12. Menembangkan pendapatan masyarakat di desa;
13. Membina, menganyomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya
dan adat istiadat;
14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa;
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan
lingkungan hidup;
Laporan di atas dapat digunakan oleh Kepala Daerah sebagai dasar
melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan
pembinaan lebih lanjut.
Kewajiban lain, yaitu:
1. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada
Kepala Daerah melalui Camat satu kali dalam satu tahun,
2. Memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Badan
Permusyawaratan Desa satu kali dalam satu tahun dalam
musyawarah Badan Permusyawaratan Desa,
3. Serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan
desa kepada masyarakat berupa selebaran yang ditempelkan pada
papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai
pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
Kepala desa yang akan berakhir masa jabatannya, selambat-lambatnya
empat bulan sebelum berakhir masa jabatannya, memiliki kewajiban untuk
menyampaikan Laporan Akhir masa jabatan kepada Kepala Daerah Melalui
Camat dan kepada Badan Permusyawaratan Desa. Kepala desa memimpin
penyelenggaraan Pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
bersama Badan Permusyawaratan Desa.
Uraian di atas tugas, kewenangan serta tanggung jawab kepala desa dalam
mengelola pemerintahannya yang di dalam pengelolaannya, sumber-sumber
keuangan merupakan salah satu faktor penting di dalam pengelolaan atau
pelaksanaan pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan desa agar di dalam
menjalankan pemerintahan desa dapat terwujud tujuan yang telah diinginkan serta
pelaksanaan pemerintakan serta pembangunan dapat berjalan dengan lancar.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
62
Sebelumnya dapat dijelaskan mengenai kedudukan keuangan kepala desa yang
tercantum di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun
2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yaitu kepala
desa dan perangkat desa diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan
keuangan desa, yang terdiri dari pengasilan tetap setiap bulan dan tunjangan.
Penghasilan tetap terdiri dari tanah bengkok atau tanah ganjaran dan atau
penghasilan lainnya yang ditetapkan di dalam anggaran pendapatan dan belanja
desa. Besarnya penghasilan tetap diatur secara adil berdasarkan beban tugas dan
tanggung jawab yang dimiliki, paling sedikit sama dengan Upah Minimum
Regional Daerah. Apabila penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa
besarnya belum memnuhi upah mnimum regional daerah maka diberikan
tambahan penghasilan tetap. Penghasilan tetap dan tambahan ditetapkan setiap
tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan kemampuan
keuangan desa.
Tunjangan bagi kepala desa yang dimaksud yaitu tunjangan kesehatan,
tunjangan kecelakaan, tunjangan kematian serta tunjangan purna bhakti.
Tunjangan kesehatan yaitu tunjangan yang diberikan untuk membiayai
pemeliharaan kesehatan kepala desa dan perangkat desa. Tunjangan kecelakaan
adalah tunjangan yang diberikan untuk membiayai pengobatan, perawatan,
rehabilitasi kesehatan kepala desa dan perangkat desa apabila mengalami
kecelakaan di dalam dan sewaktu menjalankan tugas sehingga tidak dapat
menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu. Tunjangan kematian adalah
tunjangan yang diberikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku apabila kepala desa atau perangkat desa
meninggal dunia di dalam atau sewatu menjalankan tugasnya. Tunjangan purna
bhakti adalah tunjangan yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa
yang telah habis masa jabatannya.
Penghasilan selain penghasilan yang telah diuraikan di atas, kepala desa
dan perangkat desa mendapatkan uang jasa upah pungut pajak daerah dan pajak
bumi dan bangunan juga uang saksi dalam perikatan serta penghasilan lainnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
63
Kepala desa untuk menjalankan tugas dan kewajibannya, kepala desa dan
perangkat desa disediakan biaya operasional atau kegiatan sesuai dengan
kemampuan keuangan desa. Kepala desa serta perangkatnya yaitu sekretaris desa
diisi oleh pegawai negeri sipil yang menerima penghasilan sebagai pegawai negeri
sipil serta dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai
pegawai negeri sipil. Selain menjabat sebagai kepala desa dan sekretaris desa,
pegawai negeri yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala desa dan sekretaris desa
yang berasal dari pegawai negeri sipil yang berhenti dari jabatannya dikembalikan
kepada instansi induknya.
Kepala desa dan perangkat desa yang berhenti dengan hormat atau atas
permintaan sendiri dari jabatannya diberikan penghargaan dan tunjangan purna
bhakti sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Kepala desa dan perangkatnya
yang diberhentikan sementara dari jabatannya oleh pejabat yang berwenang, tidak
berhak mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, uang jasa, uang
saksi, penghasilan lainnya maupun biaya operasional atau kegiatan. Pengelolaan
setiap tahun tentang besarnya penghasilan kepala desa dan perangkat desa
ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.
Tanah bengkok atau tanah ganjaran sebelum berlakunya Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Desa dan Perangkat Desa, tetap berfungsi sebagai tanah bengkok atau
tanah ganjaran dan merupakan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa
yang ditetapkan di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.
Organisasi pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan
Tatakerja Pemerintahan Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan
republik indonesia.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
64
Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah desa dan badan pemusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Pemerintah desa dalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan desa. Perangkat desa adalah unsur pemerintah
desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
Badan pemusyawaratan desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan
demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.
Lembaga kemasyarakatan desa adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa
dalam memberdayakan masyarakat.
Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan
badan pemusyawaratan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.
Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh
badan pemusyawaratan desa bersama kepala desa. Dusun adalah bagian dari
wilayah kerja Desa.
Tujuan penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa adalah
dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan
kepada masyarakat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan harus menjamin terlaksananya
otonomi desa di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan tugas
dan wewenang yang dimiliki.
Susunan struktur organisasi pemerintahan Desa Moro Kecamatan Sekaran
Kabupaten Lamongan sebagai berikut:
a Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa dan badan permusyawaratan
desa.
b Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
65
c Perangkat desa terdiri atas:
1) Sekretaris desa merupakan pimpinan sekretariat desa yang merupakan
unsur staf di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
2) Perangkat desa lainnya adalah unsur pemerintah desa yang terdiri atas:
a) Sekretariat desa
(1) Urusan umum
(2) Urusan keuangan
b) Pelaksana teknis lapangan
(1) Seksi pemerintahan
(2) Seksi ekonomi dan pembangunan
(3) Seksi kesejahteraan masyarakat
(4) Seksi ketentraman dan ketertiban
(5) Seksi pemberdayaan perempuan.
c) Unsur kewilayahan terdiri dari kepala-kepala dusun yang membantu
kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di setiap
bagian dari wilayah kerja desa.
Susunan organisasi pemerintahan desa dalam peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan
Tatakerja Pemerintahan Desa:
1. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan
Desa. Keduanya memiliki kedudukan yang sama di dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa.
2. Badan Pemusyawaratan desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan
demokrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa. Keanggotaannya terdiri dari wakil
penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang
dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat dan ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah.
3. Pemerintah Desa terdiri dari:
(1) Kepala Desa merupakan unsur pemerintahan desa yang memimpin
penyelenggaraan pemerintah desa
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
66
(2) Perangkat desa adalah unsur pemerintah desa yang membentu kepala
desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepala desa yang
bertanggung jawab kepada kepala desa
4. Perangkat Desa terdiri atas
(1) Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang merupakan
unsur staf di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sekretaris
desa memiliki tugas membantu kepala desa dalam penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian teknis
dan penyusunan program serta pengurusan administrasi umum yang
meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, kepustakaan,
kehumasan, protokol, dan rumah tangga serta pelaksanaan tugas lain
yang diberikan oleh kepala desa.
(2) Perangkat Desa lainnya adalah unsur pemerintah desa yang terdiri
atas:
a. Sekretariat Desa merupakan unsur staf di dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa yang membantu Sekretaris Desa dalam
melaksanakan tugas sekretaris desa, masing masing dipimpin oleh
Kepala Urusan yang bertanggung jawab kepada kepala desa
melalui sekretaris desa, terdiri atas:
a) Urusan Umum
Memiliki tugas membantu Sekretaris desa dalam menyiapkan
bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan
ketatausahaan, kepegawaian, kepustakaan, kehumasan,
protokol, dan rumah tanggga, serta tugas lain yang diberikan
sekretaris desa.
b) Urusan Keuangan
Meiliki tugas membantu sekretaris desa dalam menyiapkan
bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan
administrasi keuangan, serta tugas lain yang diberikan
sekretaris desa.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
67
b. Pelaksana Teknis Lapangan merupakan unsur pelaksana teknis di
dalam penyelenggaraan pemerintahan dippimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Desa, terdiri atas:
a) Seksi Pemerintahan
Membantu kepala desa dalam penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan rumah tangga desa
di bidang pemerintahan. Misalnya, produk hukum,
kependudukan catatan sipil, tenaga kerja dan transmigrasi,
pertanahan.
b) Seksi Ekonomi dan Pembangunan
Mempunyai tugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan
urusan rumah tangga desa di bidang perekonomian dan
pembangunan. Misalnya, industri, perbankan, pertanian,
perikanan, pekerjaan umum.
c) Seksi Kesejahteraan Masyarakat
Mempunyai tugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan
urusan rumah tangga desa di bidang kesejahteraan
masyarakat. Misalnya, pendidikan, pemuda, kesehatan,
soaial, keagamaan, perijinan dan pelayanan umum di bidang
kesejahteraan masyarakat.
d) Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Mempunyai tugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan
urusan rumah tangga desa di bidang ketentraman dan
ketertiban. Misalnya, pembinaan, penegakan, perlindungan.
e) Seksi Pemberdayaan Perempuan
Mempunyai tugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan
urusan rumah tangga desa di bidang pemberdayaan
perempuan. Misalnya, pemberdayaan perempuan, keluarga
berencana, kesetaraan martabat, kedudukan, keadilan gender,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
68
hak asasi dan kelembagaan yang mendukung kemajuan
perempuan.
c. Unsur Kewilayahan
Merupakan unsur yang membantu Kepala Desa dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa di setiap bagian dari wilayah
kerja desa, terdiri dari Kepala Dusun-Kepala Dusun. Kepala
Dusun memimpin Dusun berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada kepala desa. Tugas kepala dusun membantu kepala desa
dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa di dusun, yang
memiliki fungsi Pengurusan dan pelaksanaan kegiatan
Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta
ketentraman dan ketertiban di masing-masing dusun.
5. Jumlah perangkat desa yang merupakan unsur pelaksana teknis lapangan
disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan desa serta kondisi sosial dan
budaya masyarakat setempat.
6. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan
peraturan desa.
Pemerintah desa dan badan pemusyawaratan desa adalah unsur
penyelenggara pemerintahan desa yang memiliki kedudukan dama dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa dan badan pemusyawaratan
desa menerapkan prisip sinkronisasi dan koordinasi atas segala kegiatan
Pemerintahan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa pembentukannya ditetapkan
dengan peraturan desa memiliki tugas membantu pemerintah desa dan merupakan
mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Pembinaan serta pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh kepala daerah dan camat.
Susunan organisasi atau struktur organisasi pemerintahan desa di desa
Moro diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tatakerja Pemerintahan Desa.
Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa Moro dapat diuraikan
dengan bagan sebagai berikut:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
69
Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun
2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan
Tatakerja Pemerintahan Desa
Bagan 3.1 Susunan Organisasi
Susunan organisasi pemerintah desa Desa Moro, Kecamatan Sekaran,
Kabupaten Lamongan adalah Sebagai berikut:
Tabel. 3.8 Pemegang Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Moro
Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan
No. Nama Jabatan Tingkat Pendidikan
1. H. Pudjiana Kepala Desa SLTA
2. Budi Sekretaris Desa SLTA
3. Irawan Kaur Umum SLTA
4. Rubini Kasi Pemerintah SLTA
5. Subiyanto Kasi Ekbang SLTA
6. M. Subhan Kasi Kesra S1
Sumber: Instrumen Pendataan Profil Desa 2011
Susunan organisasi pemerintah desa Desa Moro, Kecamatan Sekaran,
Kabupaten Lamongan dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:
KEPALA DESA
UNSUR STAF
Keterangan: ---- : garis fungsi koordinasi ___ : garis fungsi komando
UNSUR WILAYAH UNSUR PELAKSANA
BPD
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
70
BPD KEPALA DESA
SEKRETARIS DESA
KAUR KEUANGAN
KAUR UMUM
KS PEMERINTAHAN
KS TANTIB
KS EKBANG
KS KESOS
KEPALA DUSUN
Sumber: Profil Desa Moro Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan 2012
Bagan 3.2 Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Moro
2. Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan Usaha Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, sumber pendapatan desa terdiri dari:
1) Pendapatan asli desa
a. Hasil usaha desa
Hasil usaha yang diurus dan dikelola oleh pemerintah desa, antara lain:
(1) Badan Usaha Milik Desa
(2) Pengelolaan lumbung desa
(3) Perkreditan atau unit ekonomi desa atau usaha ekonomi produktif
(4) Peternakan
(5) Pertanian
(6) Perkebunan
(7) Pengelolaan pasar desa
(8) Perikanan
(9) Tembatan perahu
(10) Pengelolaan tempat rekreasi
(11) Pertokoan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
71
(12) Pengkalan kendaraan
(13) Pengelolaan sumber air
(14) Pengelolaan lapangan olah raga
(15) Pengelolaan gedung atau bangunan
(16) Pengelolaan tempat pemancingan
(17) Persewaan kursi dan terop
(18) Lain-lain hasil usaha yang sah.
b. Hasil kekayaan desa
Kekayaan desa merupakan segala kekayaan yang dimiliki oleh desa yang
diurus dan dikelola oleh pemerintah desa sebagai sumber pendapatan
bagi desa, antara lain:
1) Tanah kas desa
a) Tanah bengkok/tanah ganjaran/percaton
Pengelolaan tanah bengkok untuk kepala desa dan perangkat Desa
Moro Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan adalah sebagai
berikut:
Tabel 3.9 Daftar Tanah Kas Desa Moro Kecamatan Sekara Kabupaten Lamongan
No Uraian Nama Jabatan Luas (M2) Status
1. Tanah kas H. Pudjiana Kepala Desa 5.905 Ganjaran
2. Tanah kas H. Pudjiana Kepala Desa 5.023 Ganjaran
3. Tanah kas Budi Sekretaris Desa 3.583 Ganjaran
4. Tanah kas Irawan Kaur Umum 2.240 Ganjaran
5. Tanah kas Kaur
pembangunan
1.898 Ganjaran
6. Tanah kas Kaur
pembangunan
2.213 Ganjaran
7. Tanah kas Kaur keuangan 2.237 Ganjaran
8. Tanah kas Kepala Dusun 2.342 Ganjaran
9. Tanah kas - 532 -
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
72
10. Tanah kas - 780 -
11. Tanah wedusan - 798 -
Sumber: Buku ricik objek/subjek PBB 2006, surat pemberitahuan pajak
terutang PBB 2012 ,dan LC
b) Tanah kas desa lainnya
(1) Tanah titisoro
Tanah milik desa yang hasilnya digunakan untuk membantu
masyarakat yang terkena musibah, fakir miskin, mendirikan
sekolah, tempat ibadah, dan lain yang sejenisnya.
(2) Tanah pangonan
Tanah milik desa yang dipergunakan oleh warga desa yang
bersangkutan untuk menggembalakan ternaknya.
(3) Tanah sengkeran
Tanah milik desa yang hasilnya dipergunakan antara lain
untuk bersih desa, perawatan punden (semacam cikal bakal
pendiri desa), dan untuk upacara yang sifatnya ritual.
(4) Tanah guron
Tanah milik desa yang hasilnya dipergunakan sebagai
tambahan penghasilan guru yang bertugas di desa.
(5) Tanah cawisan
Tanah milik desa yang hasilnya digunakan untuk dana
operasional (taktis) kepala desa dalam melaksanakan
tugasnya yang bersifat insidentil.
(6) Tanah suguh dayoh
Tanah milik desa yang hasilnya digunakan untuk membiayai
tamu-tamu dinas yang berkunjung ke desa.
(7) Tanah intilan
Tanah milik desa yang dipergunakan untuk tambahan
penghasilan seluruh aparat pemerintah desa.
(8) Tanah makam atau kuburan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
73
Tanah milik desa yang dipergunakan untuk mengubur
jenazah warga desa setempat.
(9) Tanah lapangan
Tanah milik desa yang dipergunakan untuk kegiatan oleg
raga dan sebagainya
(10) Tanah desa lainnya
2) Pasar desa
3) Bangunan desa
4) Pasar hewan
5) Tambatan perahu
6) Pelelangan ikan yang dikelola desa
7) Hasil usaha milik desa
8) Lain-lain kekayaan milik desa yaitu kali dan atau telaga dan atau rawa
milik desa, gedung dan atau bangunan dan atau lapangan olah raga,
kantor dan balai desa, gedung pertemuan, barang inventaris desa
(antara lain: meja, kursi, almari, alat-alat pertanian, komputer, pompa
air, alat transportasi, dan sebagainya), jalan-jalan desa, pohon dan
tanaman milik desa, kutan desa dan kekayaan lain milik desa yang
sah.
Kekayaan desa diurus dan dikelola oleh pemerintah desa sebagai
sumber pendapatan bagi desa. Tiap-tiap kekayaan desa dimana tata
cara pengurusan serta pengelolaannya ditetapkan dengan peraturan
desa.
c. Hasil swadaya dan partisipasi
Hasil dari usaha dan keikutsertaan masyarakat yang secara sadar dan
inisiatif sendiri untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan
baik dalam bentuk uang, tenaga dan atau natura sebagai bentuk iuran
untuk pembangunan desa.
d. Hasil gotong royong
Hasil dari usaha dan keikut sertaan masyarakat yang secara sukarela dan
bersama-sama memberikan uang, tenaga dan atau natura karena adat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
74
istiadat yang berkembang di desa yang dihitung dengan nilai uang pada
saat itu.
e. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah
2) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi
yang sudah dipungut oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
daerah tidak dibenarkan pungutan tambahan oleh pemerintah desa. Pungutan
retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh desa tidak dibenarkan
dipungut dan diambil alih oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan
penerintah daerah.
3) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh
daerah. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah maupun bagian dana
perimbangan dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana
Desa.
4) Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah.
5) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Pemberian
hibah dan sumbangan dari pihak ketiga tidak dapat mengurangi kewajiban-
kewajiban pihak penyumbang kepada desa. Sumbangan yang berbentuk
barang baika barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak
dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumbangan yang berbentuk
uang disalurkan melalui kas desa yang pengelolaannya ditetapkan di dalam
anggaran pendapatan dan belanja desa.
Selain itu, sumber pendapatan desa juga dapat berupa pinjaman desa yang
dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pinjaman dana atas persetujuan badan
permusyawaratan desa yang bersumber dari pemerintah, pemerintah provinsi,
pemerintah desa, bank pemerintah, bank pemerintah provinsi dan pemerintah
daerah, bank swasta, maupun sumber-sumber lainnya yang sah (pinjaman kepada
perseorangan atau kelompok orang pemilik dana). Pelaksanaan pinjaman dana
tersebut harus diperhitungkan secara ekonomis, efektif, dan efisien berdasarkan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
75
kemampuan desa dan dapat menjamin pengembalian dan atau pembayaran
pinjaman. Pinjaman tersebut digunakan untuk:
1) Pengelolaan peningkatan pendapatan asli desa
2) Membiayai usaha desa yang dapat meningkatkan pendapatan asli desa
3) Menambah atau menyertakan modal pemerintah desa kepada badan usaha
milik desa dan atau usaha-usaha lain milik desa.
Pinjaman dana tidak dapat digunakan untuk membiayai biaya operasional
atau rutin pemerintah desa. Penggunaan dan pengelolaan pinjaman desa diuraikan
di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.pelaksanaan pinjaman dana harus
memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan di dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Jenis pendapatan Desa Moro Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan
meliputi sebagai berikut:
1) Penerimaan hasil usaha desa
2) Penerimaan hasil kekayaan desa
3) Penerimaan hasi swadaya dan partisipasi
4) Penerimaan hasil gotong royong
5) Penerimaan lain-lain pendapatan asli desa yang sah
6) Penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah
7) Penerimaan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang
diterima oleh daerah
8) Penerimaan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
Hasil usaha desa merupakan hasil dari usaha yang diurus dan dikelola oleh
Pemerintah Desa, sedangkan tata cara pengelolaan dan pengurusan usaha desa
ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Seluruh jenis pendapatan harus disalurkan melalui kas desa yang
pengelolaannya ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.
Pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan dan kekayaan desa dilakukan
oleh pemerintah desa yang diatur dan ditetapkan dalam peraturan desa.
Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan
mengembangkan sumber pendapatan yang telah dimiliki dan menggali sumber-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
76
sumber pendapatan yang baru dan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendapatan dan kekayaan desa yang
diurus dan dikelola oleh pemerintah desa yang hasilnya berupa pendapatan desa,
harus dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan desa.
Apabila pemerintah desa tidak mampu untuk mengurus dan mengelola sumber
pendapatan dan kekayaan desa tersebut dapat diserahkan kepada pihak lain,
dengan syarat sebagai berikut:
1) Penyerahan dilakukan atas persetujuan badan permusyawaratan desa
2) Desa memperoleh kompensasi dari sumber pendapatan dan kekayaan desa
sejenis
3) Mendapatkan ijin tertulis dari kepala daerah.
Pemakaian kekayaan desa oleh pihak lain harus memenuhi syarat sebagai
berikut:
1) Mendapatkan ijin tertulis dari kepala desa setelah mendapat persetujuan dari
badan permusyawaratan desa.
2) Desa memperoleh konstribusi berupa hasil sewa atau uang pemakaian secara
wajar sebagai pendapatan desa.
Tanah-tanah kas desa yang merupakan kekayaan desa dilarang untuk
diserahkan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan
pembangunan. Penyerahan kepada pihak lain harus memenuhi syarat sebagai
berikut:
1) Ada persetujuan bersama antara kepala desa dengan badan permusyawaratan
desa
2) Pemerintah desa memperoleh tanah pengganti seluas dan senilai secara
ekonomis dengan tanah yang dilepaskan atau berupa sejumlah uang seharga
pembelian tanah yang lain yangg senilai dengan tanah yang dilepaskan.
3) Mendapatkan ijin tertulis dari kepala daerah.
Desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan, seluruh sumber
pendapatan dan kekayaan desa dinyatakan sebagai sumber pendapatan dan
kekayaan yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Hasil pengurusan dan
pengelolaan sumber pendapatan dan kekayaan menjadi pendapatan yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
77
dimasukkan dalam anggaran penerimaan dan belanja daerah kabupaten dan
dikeluarkan kembali untuk penyelenggaraan pemerintahan.
Sumber pendapatan dan kekayaan desa yang dikelola dapat dikembangkan
oleh pemerintah desa yang bersangkutan dengan cara:
1) Menambah atau memperluas sumber pendapatan dan kekayaan desa melalui
pengadaan atau pembelian
2) Menerima hibah atau pemberian dari pihak lain yang tidak mengikat
3) Mengalih fungsi kekayaan desa dengan mengajukan ijin kepada kepala
daerah setelah mendapat persetujuan dari badan permusyawaratan desa.
4) Mendapat bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
daerah.
Hal-hal yang menyangkut pengembangan sumber pendapatan dan
kekayaan desa ditetapkan dengan peraturan desa. Penyewaan tanah kas desa yang
dikelola langsung oleh pemerintah desa hanya dapat dilakukan selama satu tahun
disertai dengan perjanjian tertulis dengan pihak penyewa dan dapat diperpanjang
setiap tahun. Penyewaan tanah kas desa yang melebihi jangka waktu yang telah
ditentukan dan apabila terjadi suatu hal yang menyebabkan tanah kas desa
tersebut harus diterik oleh kepala desa berdasarkan musyawarah antara pihak
pengelola dengan kepala desa atau perangkat desa terkait. Maksudnya masing-
masing pihak harus mengedepankan asas normatif yang disesuaikan dengan
kondisi pada saat tanah kas desa tersebut harus ditarik kembali dalam waktu yang
tidak terlalu lama, misalkan waktu panen maka penarikan kembali dilakukan
setelah dipanen. Bagi desa yang tidak memiliki kekayaan desa berupa tanah
bengkok sepanjang mengenai pengelolaan sumber pendapatan desa diatur oleh
kepala desa.
Pembinaan terhadap pengelolaan sumber-sumber pendapatan dan
kekayaan desa dilakukan oleh pemerintah daerah. Pertanggungjawabannya yaitu
pengawasan terhadap pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan dan
kekayaan desa dilakukan oleh badan permusyawaratan desa setempat dan atau
kepala daerah atau pejabat lain yang ditunjuk. Penggunaan hasil sumber
pendapatan dan kekayaan desa ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
78
desa dimana kepala desa harus menyampaikan keterangan laporan
pertanggungjawaban kepada badan permuayawaratan desa paling lambat tiga
bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Pertanggungjawaban penggunaan
sumber pendapatan dan kekayaan desa oleh kepala desa kepada kepala daerah
melalui camat setempat paling lambat empat bulan setelah berakhirnya tahun
anggaran. Apabila terjadi perubahan status desa menjadi kelurahan maka tanah
kas desa dan sejenisnya yang semula merupakan sumber pendapatan desa berubah
statusnya menjadi aset pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan oleh
pemerintah daerah melalui anggaran penerimaan dan belanja daerah yang
diperuntukkan bagi kepentingan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan
dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara desa dan atau kelurahan
lainnya yang ada di daerah. Semua peraturan desa yang berkaitan dengan sumber
pendapatan dan kekayaan desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan
pengaturannya dengan peraturan daerah.
Peran kepala desa di dalam pengelolaan usaha desa dapat dilihat dari
uraian sebelumnya mengenai kepala desa salah satunya mengenai tugas kepala
desa berkaitan dengan memberdayakan masyarakat serta membina perekonomian
desa salah satunya dengan mengembangkan potensi sumber daya alam dan
melestarikan lingkungan hidup sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat yang merupakan salah satu wujud tujuan dari suatu penyelenggaraan
pemerintahan desa serta membina perekonomian desa. Hal tersebut dapat
dilaksanakan dengan mengelola usaha desa dengan pengelolaan sumber daya alam
serta pemberdayakan masyarakat yang ada pada desa tersebut. Hasil dari usaha
desa tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang kemudian dapat
digunakan sebagai sektor keuangan merupakan salah satu faktor yang dapat
meningkatkan tingkat keberhasilan suatu penyelenggaraan pemerintahan desa
serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut.
Usaha desa termasuk salah satu sumber keuangan desa menurut pasal 212
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah keuangan
desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta
segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
79
milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban
tersebut menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa. Salah
satu sumber pendapatan desa adalah pendapatan asli desa. Belanja desa
digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan
pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaannya dilakukan oleh kepala desa yang
dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.
Pasal 68 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha
desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan
lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa bahwa hasil usaha desa merupakan salah
satu dari pendapatan asli desa yang merupakan salah satu dari sumber pendapatan
desa yang merupakan sumber keuangan desa. Penerimaan hasil usaha desa
merupakan salah satu dari jenis pendapatan desa. Hasil usaha desa merupakan
hasil dari usaha yang diurus dan dikelola oleh Pemerintah Desa. Usaha desa
dimana tata cara pengelolaan dan pengurusannya ditetapkan dengan peraturan
desa. Seluruh jenis pendapatan termasuk hasil usaha desa harus disalurkan melalui
kas desa yang pengelolaannya ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja
desa.
Peraturan Desa Moro Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Nomor 1
Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bahwa yang
dimaksud penerimaan anggaran pendapatan dan belanja desa yaitu bagian
penerimaan terdiri atas pos-pos, salah satunya yaitu pendapatan asli desa yang di
dalam lampirannya menyebutkan hasil usaha desa termasuk di dalam pos
pendapatan asli desa dimana hasil usaha desa meliputi:
a Usaha lelang telaga dan kali desa
b Usaha lelang dan kali rawa
c Usaha lelang lamtoro tepi jalan raya
d Tanah wedusan
e Usaha lelang kali perbatasan Moro-Karang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
80
f Usaha Lelang Tanah Desa
Usaha desa yang telah diuraukan diusahakan atau dikelola oleh Desa Moro
dengan cara dilelang. Lelang menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah
penjualan di hadapan orang banyak dengan tawaran yang atas-mengatasi dan
dipimpin oleh pejabat lelang. Masing-masing wilayah lelang dilelang dengan
kisaran harga yang berbeda-beda. Kisaran harga lelang tergantung dari harga
patokan yang telah ditetapkan dan tercantum di dalam peraturan desa yaitu
Peraturan Desa Moro Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun
2012 tentang Tata Cara Pelelangan. Lelang yang termasuk daerah perairan yaitu
telaga, kali, kali perbatasan serta rawa yang dimaksud adalah lelang mengenai
ikannya yang ada di dalamnya yang di hasilkan oleh masing-masing wilayah
lelang yang telah ditetapkan. Karena ikan yang berada di dalam masing-masing
wilayah lelang berberda-beda maka yang dilelang adalah tempat dimana ikan
tersebut berada atau disebut dengan wilayah lelang. Wilayah lelang yang termasuk
wilayah perbatasan yaitu wilayah lelang pembatasan kali antara Desa Moro dan
Desa Karang cara pelelangannya dilakukan secara bergiliran masing-masing desa
yang diselenggarakan setiap satu tahun sekali. Lelang Lamtoro dilakukan dengan
melelang pohonnya yang kemudian diambil hasilnya yaitu ranting dan buahnya
sehingga yang diambil adalah hasilnya bukan pohonnya. Kemudian mengenai
tanah wedusan tanah tersebut dilelang kemudian yang diambil hasilnya adalah
yang diambil hasil dari pembayaran sewa ketika tanah tersebut dipakai untuk
pengadaan acara, misalnya dugunakan sebagai sedekah bumi begitu pula tanah
desa.
Setiap pengadaan pelelangan adanya peserta yang terdaftar harus
memenuhi persyaratan dan ketentuan menjadi peserta lelang, ketentuan pesyaratan
peserta lelang adalah sebagai berikut:
1. Peserta lelang adalah warga masyarakat Desa Moro
2. Peserta lelang yang termasuk warga Desa Moro tersebut harus sudah berumur
minimal 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah san berkatu tanda
penduduk atau beridentitas lainnya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
81
Tempat pelaksanaan lelang di Desa Moro Kecamatan Sekaran Kabupaten
Lamongan adalah di balai desa Moro kecamatan Sekaran kabupaten Lamongan
dengan wilayah lelang yang telah ditetapkan.
Pelelangan dilaksanakan dengan disertai harga patokan lelang yaitu harga
minimal pelelangan wilayah atau tempat lelang. Ketentuan harga minimal
pelelangan adalah sebagai berikut:
1. Harga minimal wilayah lelang yaitu harga awal wilayah lelang yang
ditawarkan pemerintah desa kepada peserta lelang. Besar harga awal adalah
sebagai berikut:
a Besar harga awal atau harga minimal wilayah lelang telaga dan kali
desa yang ditawarkan oleh pemerintah desa adalah sebesar Rp
3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
b Besar harga awal atau harga minimal wilayah lelang kali rawa desa
yang ditawarkan oleh pemerintah desa adalah sebesar Rp 2.500.000,00
(dua juta lima ratus ribu rupiah).
c Besar harga awal atau harga minimal wilayah lelang lamtoro pinggir
jalan raya desa yang ditawarkan oleh pemerintah desa adalah sebesar
Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
d Besar harga awal atau harga minimal wilayah lelang Tanah Wedusan
yang ditawarkan oleh pemerintah desa adalah Rp 400.000,00 (empat
ratus ribu rupiah).
e Besar harga awal atau harga minimal wilayah lelang kali perbatasan
Desa Moro-Karang yang ditawarkan oleh pemerintah desa adalah Rp
1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
f Besar harga awal atau harga minimal wilayah lelang Tanah desa yang
ditawarkan oleh pemerintah desa adalah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah).
2. Harga maksimal wilayah lelang yaitu harga akhir wilayah lelang yang
ditawarkan pemerintah desa kepada peserta lelang. Besar harga akhir adalah
sebagai berikut:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
82
a Besar harga akhir atau harga maksimal wilayah lelang telaga dan kali
desa yang ditawarkan oleh pemerintah desa adalah sebesar Rp
3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
b Besar harga akhir atau harga maksimal wilayah lelang kali rawa desa
yang ditawarkan oleh pemerintah desa adalah sebesar Rp 3.000.000,00
(tiga juta rupiah).
c Besar harga akhir atau harga maksimal wilayah lelang lamtoro pinggir
jalan raya desa yang ditawarkan oleh pemerintah desa adalah sebesar
Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
d Besar harga akhir atau harga maksimal wilayah lelang Tanah Wedusan
yang ditawarkan oleh pemerintah desa adalah Rp 400.000,00 (empat
ratus ribu rupiah).
e Besar harga akhir atau harga maksimal wilayah lelang kali perbatasan
Desa Moro-Karang yang ditawarkan oleh pemerintah desa adalah Rp
1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
f Besar harga akhir atau harga maksimal wilayah lelang Tanah desa yang
ditawarkan oleh pemerintah desa adalah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah).
Ketentuan penawaran dan pemenang lelang di Desa Moro Kecamatan
Sekaran Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:
1. Peserta lelang yang telah didaftar secara resmi berhak menawar harga lelang.
2. Selang waktu antara penawar yang satu dengan penawar yang lainnya waktu
maksimal adalah 3 (tiga) menit.
3. Selisih harga penawaran yang satu dengan lainnya adalah:
a Telaga dan Kali Desa Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
b Kali Rawa 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
c Lamtoro Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
d Tanah Wedusan 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
e Kali Perbatasan Desa Moro-Karang Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus
ribu rupiah).
f Tanah Desa Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
83
4. Penawaran harga tidak boleh di bawah harga standar minimal yang telah
ditentukan.
5. Pelelangan dilakukan secara terbuka dan atau terbatas dengan harga maksimal
yang telah ditentukan.
6. Pemenang lelang adalah penawaran tertinggi atau sama dengan batasan
maksimal pada saat detik-detik terakhir jika sudah tidak ada penawaran lain
oleh peserta lelang yang lain.
7. Jika ada lebih dari satu penawar lelang yang mencapai harga maksimal atau
harga akhir, maka pemenang lelang ditentukan melalui undian.
8. Penawaran tertinggi yang kurang dari harga maksimal atau akhir lelang pada
saat detik-detik terakhir tidak ada penawaran lain dari peserta lelang yang lain
maka dapat dinyatakan sebagai pemenang lelang.
9. Jika pada saat detik-detik terakhir terjadi kesamaan baik harga maupun waktu
penawaran maka pemenang lelang ditentukan melalui undian.
Ketentuan batas wilayah lelang di Desa Moro Kecamatan Sekaran
Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:
Tabel 3.10 Batas Lokasi Lelang
No. Lokasi Utara Timur Barat Selatan
1. Telaga Kali Desa - Porodeso Sekaran Widang
2. Kali Rawa - - Sekaran Karang/pintu air
3. Lamtoro Sekaran - - Pintu air
4. Tanah wedusan M Mukaim Widang Sungai -
5. Kali perbatasan
Moro-Karang - Karang Moro -
6. Tanah Desa Sungai SDN Sudekno Suyamto
Sumber: Peraturan Desa Moro Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Nomor
4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelelangan
Setelah memenangkan lelang pemenang lelang memiliki hak mengambil
ikan yang berada di tempat lelang yang bersangkutan, ketentuan batas waktu
pengambilan ikan adalah pengambilan ikan dimulai pada bulan Agustus sampai
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
84
bulan September tahun lelang. Larangan bagi pemenang lelang adalah sebagai
berikut:
1. Memberi umpan atau makanan ikan atau fotas
2. Membendung batas-batas wilayah lelang di luar batas waktu pengambilan
ikan.
Peserta lelang yang menjadi pemenang lelang memilki kewajiban untuk
membayar harga lelang yang telah ditetapkan. Ketentuan pembayaran harga
lelang adalah sebagai berikut:
1. Pada saat penandatanganan, waktu pembayaran maksimal satu minggu
setelah lelang sebesar 50% dari harga lelang.
2. Pada saat pengambilan membayar sisa pembayaran sebesar 50% dari harga
lelang.
Ketentuan bagi pemenang lelang yang melanggar ketentuan mengenai
batas wilayah lelang, bulan pengambilan ikan, larangan maka dikenakan denda
sebesar 10% dari nilai harga lelang. Sebelum dan atau sesudah batas pengambilan
ikan petani berhak menggunakan air yang berada di lokasi lelang.
Pemenang lelang di Desa Moro Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan
tahun 2012 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.11 Pemenang Lelang Desa Moro Kecamatan Sekaran Kabupaten
Lamongan Tahun 2012
No. Nama Lokasi Lelang Harga
1. Bejo Wardoyo Kali/Sungai dan Telaga Rp 3.300.000,00
2. Muslik Kali/Sungai Rawa Rp 3.000.000,00
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
85
3. Jasmari Kali Perbatasan Moro-Karang Rp 1.300.000,00
4. Budi Sawah Kas Desa Rp 2.000.000,00
5. Sutambak Sawah Kas Desa Rp 1.750.000,00
6. H. Toha Sawah Wedusan Rp 400.000,00
7. Jasmari Lamtoro Rp 250.000,00
Sumber: Lembar Peraturan Desa Moro Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata CaraPelelangan
Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan
dan potensi desa yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Badan
usaha milik desa tersebut dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-
undangan.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
bahwa pada pasal 213 ayat (1) menyebutkan desa dapat mendirikan badan usaha
milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, ayat (2) badan usaha milik
desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan, ayat (3) badan usaha milik
desa dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa dalam pasal 78 bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan
Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan
kebutuhan dan potensi desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Pemerintah desa membentuk badan usaha
milik desa dengan peraturan desa berpedoman pada peraturan daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2006 bahwa
dalam pasal 3 ayat (1) yaitu pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik
desa. desa Moro Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan belum dibentuk suatu
badan usaha milik desa.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
86
3. Hambatan yang Dihadapi dan Cara Mengatasi
Pemerintah desa dalam hal ini kepala desa beserta perangkatnya dalam
melaksanakan kewenangannya diantaranya tugas dan tanggung jawab serta
kewajibannya dalam pelaksanaan pengelolaan sumber keuangan desa terkait
dengan usaha desa yang dilakukan dengan cara lelang. Hal pengelolaannya
walaupun sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
dilakukan dengan baik tetap saja ada kesulitan-kesulitan atau hambatan yang
terjadi yang dihadapi oleh kepala desa beserta perangkatnya dalam pengelolaan
sumber pendapatan keuangan desa terkait dengan usaha desa. hambatan yang
dialami antara lain dari segi pembayaran yaitu adanya keterlambatan pembayaran
dari pemenang lelang. Selain keterlambatan pembayaran dari pemenang lelang
juga terdapat hambatan yaitu dalam hal kriminalitas yaitu pencurian ikan.
Kemudian kesulitan lain yaitu mengenai hal diluar dugaan yaitu faktor cuaca.
Hal kesulitan-kesulitan atau hambatan yang dialami oleh pemerintah desa
dalam mengelola usaha desa tentu saja pemerintah desa tidak hanya tinggal diam
sehingga masalah-masalah tersebut dapat diatasi setidaknya mengurangi bahkan
mengilangkan masalah yang dihadapi sehingga pengelolaan dapat dilakukan
dengan lancar maka pemerintah desa mengambil solusi yaitu dalam hal
keterlambatan pembayaran masyarakat diberikan penjelasan. Kemudian mengenai
masalah kriminal dapat dilakukan dengan penjagaan. Hal mengatasi faktor cuaca
dapat diatasi dengan pembuatan tanggul.
B. Pembahasan
1. Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan Usaha Desa
Pembagian daerah atas daerah besar dan kecil yang bersifat otonom dan
administrasi yaitu atas daerah provinsi kemudian dibagi lagi atas daerah
kabupaten atau kota. Kemudian dapat dimungkinkan daerah kabupaten atau kota
tersebut dibentuk suatu pemerintahan yang kecil lagi yaitu desa. Hal ini tercantum
dalam pasal 200 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dalam ayat 1 bahwa dalam pemerintahan daerah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
87
kabupaten atau kota di bentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah
desa dan badan permusyawaratan desa. Hal ini adalah Kabupaten Lamongan yang
di bawahnya adanya pemerintahan desa yaitu Desa Moro di Kecamatan Sekaran.
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama
lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Hal
tersebut sesuai dengan pasal 18B ayat 2 dimana negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam
undang-undang. Pasal 209 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
mencakup sebagai berikut:
1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota
yang diserahkan pengaturannya kepada desa
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau
pemerintah kabupaten atau kota
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-
undangan diserahkan kepada desa.
Sehingga desa berwenang mengurus rumah tangganya sendiri yang dapat
dikatakan desa memiliki otonomi. Walaupun desa memiliki otonomi, tetapi desa
bukan merupakan daerah otonomi karena secara yuridis otonomi hanya diberikan
kepada pemerintah kota atau kabupaten yaitu yang tercantum dalam pasal 18
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya
menyebutkan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota saja dan tidak
menyebutkan desa termasuk dalam daerah dengan otonomi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
88
Urusan-urusan yang menjadi kewenangan desa Moro tersebut
dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri dari pemerintah
desa dan badan permusyawaratan desa. Kemudian pemerintah desa terdiri atas
kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan
perangkat desa lainnya. Urusan pemerintahan desa dalam pasal 8 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tetang Desa bahwa urusan
pemerintahan yang menjadi kewenagan kabupaten atau kota yang diserahkan
pengaturannya kepada desa yaitu urusan pemerintahan yang secara langsung dapat
meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga kepala desa
merupakan penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
karena kepala desa berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat desa dan
pimpinan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala
desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan dapat
melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya tersebut mengenai
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa. Hal
tersebut juga dilakukan oleh kepala desa Moro. Karena perangkat desa dianggap
lebih mengerti dan memahami keadaan desa yang bersangkutan.
Kepala desa Moro dalam menyelenggarakan pemerintahan desa Moro
memiliki wewenang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepala
desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki wewenang yang
dituangkan dalam pasal 14 serta pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa. Kepala desa memiliki tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
kemudian dalam melaksanakan tugas tersebut kepala desa memiliki wewenang
sebagai berikut:
a Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama badan permusyawaratan desa;
b Mengajukan rancangan peraturan desa;
c Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama
badan permusyawaratan desa;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
89
d Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai
anggaran pendapatan dan belanja desa untuk dibahas dan ditetapkan
bersama badan permusyawaratan desa;
e Membina kehidupan masyarakat desa;
f Membina perekonomian desa;
g Mengkoordinasikan pembangunan desa secara parsitipatif;
h Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; dan
i Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Kepala desa memiliki kewajiban berkaitan dengan tugas dan
wewenangnya, kewajiban kepala desa adalah sebagai berikut:
a Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
b Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d Melaksanakan kehidupan demokrasi
e Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas
dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
f Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan
desa;
g Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
h Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
i Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan
desa;
j Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
k Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
l Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
90
m Membina, menganyomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial, budaya,
dan adat istiadat;
n Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
o Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan
lingkungan hidup.
Selain itu, kepala desa memiliki kewajiban untuk memberikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati atau Walikota yang
disampaikan melalui Camat 1 (satu) kali dalam setahun dipergunakan sebagai
dasar melakukan evaluasi oleh Bupati atau Walikota, memberikan keterangan
pertanggungjawaban kepada badan permusyawaratan desa yang disampaikan 1
(satu) kali dalam setahun dalam musyawarah badan permusyawaratan desa, serta
menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada
masyarakat. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa.
Kepala desa Moro Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan dengan
kewenangannya yang berkaitan dengan usaha desa yaitu berkaitan dengan
kewenangannya yaitu kepala desa sebagai pemimpin masyarakat desa dan
pimpinan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala
desa memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan. Kepala desa memiliki wewenang yaitu memimpin
penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
bersama badan permusyawaratan desa, menyusun dan mengajukan rancangan
peraturan desa terkait anggaran pendapatan dan belanja desa untuk dibahas dan
ditetapkan bersama dengan badan permusyawaratan desa hal ini terkait usaha desa
merupakan salah satu sumber keuangan yang hasilnya dituangkan dalam anggaran
pendapatan dan belanja desa, membina perekonomian desa dengan pengelolaan
keuangan salah satunya sumber pendapatan desa yaitu hasil usaha desa di desa
Moro dilakukan dengan cara lelang. Pengaturan tentang lelang juga dibuat oleh
kepala desa berkaitan dengan mengajukan rancangan peraturan desa tentang
lelang kemudian ditetapkan dengan persetujuan dari badan permusyawaratan desa.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
91
Kepala desa Moro dalam melaksanakan tugas, wewenang serta
kewajibannya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tentu didukung oleh
pembiayaan. Pembiayaan urusan pemerintahan desa Moro yang sumbernya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yaitu sesuai dengan yang diatur dalam
pasal 67 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa bahwa:
1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi
kewenangan desa didanai darri anggaran pendapatan dan belanja desa,
bantuan pemerintah, dan bantuan pemerintah daerah
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan
oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah
3. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh
pemerintah desa di danai dari anggaran pendapatan dan belanja
negara.
Hal penyelenggaraan urusan pemerintahan desa Moro yang menjadi
kewenangan Desa Moro didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa Moro.
Anggaran tersebut ditetapkan dalam Peraturan Desa Moro Kecamatan Sekaran
Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa Moro terdiri atas
pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan sesuai dengan pasal 73 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Anggaran
pendapatan dan belanja desa Moro tersebut dikelompokkan menjadi dua yaitu
penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan diperoleh dari perhitungan anggaran
tahun sebelumnya, hal ini tahun 2010 kemudian perhitungan anggaran tahun 2011
untuk pembiayaan tahun 2012. Bagian penerimaan terdiri dari pos-pos salah
satunya yaitu pendapatan asli desa. Pendapatan asli Desa Moro sesuai dengan
pasal 2 Peraturan daerah Kabupaten Lamongann Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa bahwa pendapatan asli desa salah
satunya adalah hasil usaha desa. Hal tersebut juga tercantum dalam anggaran
pendapatan dan belanja desa Moro yang ditetapkan dalam Peraturan Desa Moro
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
92
Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hasil usaha desa Moro merupakan hasil
dari usaha yang diurus dan dikelola oleh pemerintah desa Moro. Usaha desa Moro
dikelola dengan cara dilelang. Tata cara pengelolaan dan pengurusannya
ditetapkan dengan peraturan desa yaitu Peraturan desa Moro Kecamatan Sekaran
Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012. Usaha desa dikelola dengan lelang
yang dimaksud adalah lelang ikannya yaitu dilelang lokasi lelangnya yang di
dalamnya terkandung ikan. Lelang dilakukan di balai desa di Desa Moro. Lokasi
lelang yaitu telaga dan kali desa, kali dan rawa, lamtoro tepi jalan, tanah wedusan,
kali perbatasana Moro-Karang, Tanah desa. Pengelolaan dengan cara lelang
tersebut dipilih karena sesuai dengan kondisi wilayah Desa Moro yang terdiri dari
sawah dan rawa yang daerah dalam kondisi seperti itu secara otomatis ada
ikannya karena berdekatan dengan laut walaupun ada juga yang dilakukan dengan
pembibitan bagi lahan perairan. Selain itu ada lamtoro, tanah wedusan dan tanah
desa yang diusahakan dengan cara yang sama yaitu lelang. Usaha tersebut adalah
sebagai berikut:
1. Usaha lelang telaga dan kali desa
2. Usaha lelang kali dan rawa
3. Usaha lelang lamtoro tepi jalan raya
4. Tanah wedusan
5. Usaha lelang kali perbatasan Moro-Karang
6. Usaha Lelang Tanah Desa
Hal ini tentu dapat menambah pendapatan asli desa Moro karena
pengelolaan usahanya dusesuaikan dengan kondisi wilayah yang terkandung
sumber daya alam yang dimiliki oleh desa Moro. Seluruh pendapatan desa Moro
disalurkan melalui kas desa yang pengelolaannya ditetapkan dalam anggaran
pendapatan dan belanja desa Moro untuk kemudian dibahas dan ditetapkan
dengan peraturan desa bersama badan permusyawaratan desa.
Pengelolaan usaha desa Moro dengan lelang ini dikelola oleh pemerintah
desa termasuk keuangannya juga dikelola oleh pemerintah desa Moro. Pemerintah
desa moro yang dimaksud adalah kepala desa Moro tetapi diserahkan kepada oleh
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
93
perangkatnya. Karena dianggap lebih mengerti keadaan desa Moro. Dasarnya
keberhasilan usaha desa tidak hanya dipengaruhi oleh faktor keadaan wilayah saja
tetapi juga faktor lain diantaranya adalah sumber daya manusia yang tinggi yang
mampu untuk mengelola sehingga hasilnya lebih baik daripada sumber daya
manusia yang rendah, selain tingkat pendidikan yang menjadi faktor
meningkatkan sumber daya manusia tetapi pengalaman juga merupakan faktor
penting. Selain pemerintah desa yang memiliki kemampuan yang tinggi,
masyarakat dengan kemampuan yang tinggi juga berpengaruh kepada
keberhasilan pengelolaan usaha desa yang kemudian dapat meningkatkan hasil
usaha yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan asli desa Moro. Karena
menurut Peraturan Desa Moro Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Nomor
4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelelangan bahwa dalam pasal 2 yaitu peserta
lelang adalah warga masyrakat desa Moro. Hal ini dapat dikaitkan yaitu
pemerintah desa yang melakukan pelelangan tersebut diimbangi dengan
masyarakat yang sumber daya manusia tinggi akan mampu mengelola lokasi
tersebut dengan lebih baik. Selain itu dalam masyarakat yang dengan latar
belakang sumber daya manusia yang tinggi walaupun pemerintah desa yang
melakukan pelelangan dengan mematok harga yang tinggi, harga tersebut tetap
dapat dijangkau oleh masyarakat desa Moro. Semakin tinggi harga maka akan
semakin dapat meningkatkan pendapatan asli desa dalam hal ini melalui usaha
desa. Kesemuanya tentu didukung pula dengan sarana dan prasarana desa Moro
yang memadai sehingga dapat memperlancar pelaksanaannya.
Sumber pendapatan dan kekayaan desa Moro yang dikelola oleh
pemerintah desa Moro harus dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk
penyelenggaraan pemerintahan Desa Moro. Selain itu pengelolaan usaha desa ini
juga dapat degunakan sebagai upaya untuk mempertahankan sumber pendapatan
yang telah dimiliki oleh desa Moro.
Kepala desa dalam mengelola usaha desa tersebut yang termasuk dalam
sumber pendapatan dan kekayaan desa yang hasilnya menjadi pendapatan.
Kemudian oleh kepala desa pendapatan tersebut disalurkan melalui kas desa serta
pengelolaannya ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Hasil
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
94
dari pengelolaan tersebut dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan
pemerintahan desa Moro. Penggunaan hasil dari sumber pendapatan dan kekayaan
desa Moro tersebut ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa Moro
kecamatan sekaran kabupaten lamongan. Kemudian oleh kepala desa Moro
keterangan laporan pertanggungjawaban yang isinya mengenai keterangan seluruh
proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk anggaran pendapatan dan
belanja desa tersebut disampaikan kepada badan permusyawaratan desa Moro.
Penyampaian laporan tersebut paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun
anggaran. Kemudian mengenai pertanggungjawabannya kepada kepala daerah
disampaikan dengan melalui camat yaitu camat Sekaran. Batas waktu
keterlambatan penyampaian kepada kepala daerah yaitu empat bulan setelah
berakhirnya tahun anggaran.
Desa Moro Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan belum dibentuk
badan usaha milik desa. pebgaturan terkait mengenai peraturan desa mengenai
badan usaha milik desa juga belum dibuat.
2. Hambatan dan Cara Mengatasi
Kewenangan diantaranya tugas dan tanggung jawab kepala desa Moro,
Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan sudah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku namun masih dijumpai adanya beberapa
hambatan.
Hambatan yang dihadapi kepala desa moro dalam pengelolaan usaha desa
Desa Moro Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:
1. Faktor keterlambatan Pembayaran
Peraturan Desa Moro Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Nomor
4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelelangan yang mengatur mengenai lelang
waktu pembayaran pertama lelang paling lambat satu minggu setelah lelang
yang disepakati pada saat penandatanganan pemenang lelang pembayaran
sebesar 50% dari harga lelang oleh pemenang lelang. Tetapi, yang sering
terjadi adalah keterlambatan pembayaran harga lelang oleh pemenang lelang.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
95
Kemudian pada saat pengambilan hasil dari yang dilelang pemenang
lelang harus melunasi pembayaran sisa sebesar 50% dari harga lelang yang
sudah disepakati. Tetapi yang terjadi pemenang lelang tidak langsung
seketika itu juga membayar sisa uang pembayaran untuk membayar hasil
lelang yang telah disepakati. Sehingga pembayaran hasil lelang dengan
jumlah yang telah disepakati terkesan diulur-ulur pembayarannya oleh
pemenang lelang.
2. Faktor humanisme atau kriminalitas
Setelah terjadi kesepakatan mengenai tempat yang dilelang pemenang
lelang berhak mengambil ikan di tempat yang dilelang. Tetapi sebelum
pemenang lelang mengambil ikan dari tempat hasil pelelangan tersebut, hasil
ikan yang siap diambil dari tempat yang dilelang tadi diambil oleh orang lain
yang tidak berhak atau ikan dicuri oleh orang lain yang tidak menjadi
pemenang lelang.
Pencurian ikan hasil tempat yang dilelang tersebut dengan menggunakan
strum dengan cara distrum sehingga ikan mati dan pencurian ikan tersebut
dilakukan pada malam hari. Hal ini tentu saja menyebabkan kerugian bagi
pemenang lelang karena hasil ikan dari tempat yang dilelang tersebut
berkurang dan bahkan habis.
3. Faktor Cuaca
Faktor cuaca merupakan faktor alamiah yang dapat merugikan pemenag
lelang. Karena ketika kemarau panjang keasaman air berubah menjadi tinggi
dan suhu air menjadi panas. Sehingga ikan yang berada di tempat hasil lelang
menjadi berkurang atau bahkan mati. Hal ini menyebabkan pemenang lelang
merugi.
Musim hujan di Desa Moro sering terjadi banjir sehingga ikan yang siap
diambil atau dipanen dari tempat yang telah dilelang tersebut banyak yang
hilang terkena arus air dari banjir tersebut.
Banjir pada musim penghujan ini menyulitkan pengambilan hasil ikan
ditempat lelang tersebut. Karena pengambilan ikan dilakukan dengan cara
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
96
mengurang debit air sehingga air berkurang kemudian ikan tersebut diambil
atau ditangkap dengan cara tradisional dengan menggunakan tangan.
Cara untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam
pengelolaan usaha desa Desa Moro Kecamatan Sekaran Kabupaten
Lamongan adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengatasi faktor keterlambatan pembayaran lelang, langkah yang
diambil adalah memberikan penjelasan mengenai pelelangan serta
memberikan penjelasan mengenai batas waktu pembayaran serta waktu
pelunasan pembayaran harga lelang yang telah ditetapkan agar
pembayaran tidak terlambat dari bulan yang telah ditentukan. Sehingga
tidak mengganggu pemasukan anggaran pendapatan desa serta tidak
menghambat pembuatan laporan serta memperlancar pelaksanaan
pembangunan desa.
2. Untuk mengatasi masalah humanisme atau kriminalitas, langkah yang
diambil adalah penjagaan dengan ronda bergilir agar tetap terjaga yang
dapat mengurangi tingkat pencurian sehingga pemenang lelang tidak
mengalami kerugian.
3. Hambatan yang berkaitan dengan faktor cuaca/ langkah yang diambil
adalah pembuatan batas atau tanggul agar ketika banjir ikan-ikan tidak
terbawa oleh arus air. Ketika musim kemarau perlu diperhatikan
konsistensi pemberian air agar debit air dapat terjaga sehingga ikan-ikan
tidak mati kekeringan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
97
BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Dari hasil penelitian dari penelitian penulis yang berjudul
Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Usaha Desa Di Desa Moro
Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:
1. Kewenangan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan
dengan membina perekonomian desa serta wewenang lain sesuai
peraturan perundang-undangan kepala desa dalam pengelolaan usaha
desa di desa moro kecamatan sekaran kabupaten lamongan yaitu
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala
desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran
pendapatan dan belanja desa. Kepala desa moro mengelola usaha
desa yang merupakan salah satu sumber pendapatan yang termasuk
dalam sumber keuangan desa. Kemudian dituangkan di dalam
Peraturan Desa Moro Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa untuk tahun 2011. Selanjutnya melalui
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh
kepala desa dapat dilimpahkan kepada perangkat desa. Kepala desa
moro melimpahkan pengelolaan usaha desa kepada perangkat desa.
Kepala desa memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban
kepada badan permusyawaratan desa setahun sekali. Peraturan
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
bahwa kepala desa dalam kewenangannya terdapat tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
98
kemasyarakatan. Kewajiban yang merupakan wujud
pertanggungjawabanya yaitu dengan memberikan laporan
pertanggungjawaban. Kepala desa menetapkan peraturan desa yang
telah mendapat persetujuan bersama dengan badan permusyawaratan
desa. Kepala Desa Moro menetapkan Peraturan Desa Moro
Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012
tentang Tata Cara Pelelangan setelah mendapatkan persetujuan dari
badan permusyawaratan desa. Kemudian melalui Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber
Pendapatan dan Kekayaan Desa seluruh jenis pendapatan harus
disalurkan melalui kas desa yang pengelolaannya ditetapkan dalam
anggaran pendapatan dan belanja desa. Pendapatan desa moro yang
dikelola oleh kepala desa dimasukkan di dalam kas yang tertuang di
dalam anggaran pendapatan dan belanja desa yang disusun oleh
kepala desa. Desa dapat dibentuk badan permusyawaratan desa tetapi
desa Moro belum dibentuk badan usaha milik desa dan peraturan
desa terkait juga belum dibuat.
2. Pelaksanaan dalam kewenangannya kepala desa berkaitan dengan
pengelolaan usaha desa terdapat hambatan, antara lain:
a Faktor keterlambatan Pembayaran
Waktu pembayaran pertama lelang paling lambat satu minggu
setelah lelang yang disepakati pada saat penandatanganan
pemenang lelang pembayaran sebesar 50% dari harga lelang
oleh pemenang lelang.
Tetapi, yang sering terjadi adalah keterlambatan pembayaran
harga lelang oleh pemenang lelang. Begitu pula saat pelunasan
dan pengambilan ikan.
b Faktor humanisme atau kriminalitas
Setelah terjadi kesepakatan mengenai tempat yang dilelang
pemenang lelang berhak mengambil ikan di tempat yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
99
dilelang. Tetapi sebelum pemenang lelang mengambil ikan
dari tempat hasil pelelangan tersebut, hasil ikan yang siap
diambil dari tempat yang dilelang tadi diambil oleh orang lain
yang tidak berhak atau ikan dicuri oleh orang lain yang tidak
menjadi pemenang lelang.
c Faktor Cuaca
Ketika kemarau panjang keasaman air berubah menjadi tinggi
dan suhu air menjadi panas. Sehingga ikan yang berada di
tempat hasil lelang menjadi berkurang atau bahkan mati.
Sedangkan ketika musim hujan sering terjadi banjir sehingga
ikan banyak yang hilang terkena arus air dari banjir tersebut.
3. Upaya untuk menyelesaikan hambatan dilakukan dengan cara
sebagai berikut:
a Terhadap keterlambatan pembayaran dilakukan dengan cara
memberikan penjelasan mengenai pelelangan serta
memberikan penjelasan mengenai batas waktu
pembayaran serta waktu pelunasan pembayaran harga
lelang yang telah ditetapkan.
b Faktor kriminalitas diatasi melalui penjagaan dengan ronda
bergilir agar tetap dapat mengurangi tingkat pencurian.
c Untuk mengatasi faktor cuaca diatasi dengan cara
pembuatan batas atau tanggul agar ketika banjir ikan-ikan
tidak terbawa oleh arus air. Ketika musim kemarau perlu
diperhatikan konsistensi pemberian air agar debit air dapat
terjaga sehingga ikan-ikan tidak mati kekeringan.
B. Saran
1. Kepala desa dan perangkat Desa Moro Kecamatan Sekaran
Kabupaten Lamongan sebaiknya terus melakukan peningkatan
pendapatan desa termasuk di dalam unsur keuangan desa yang
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi untuk
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
100
mencapai tujuan keberhasilan dalam pembangunan desa,
sehingga pelaksanaan pemerintahan desa dapat berjalan
dengan baik dan memperlancar pelaksanaan pembangunan
desa.
2. Kepala desa dan perangkat Desa Moro Kecamatan Sekaran
Kabupaten Lamongan pelu memberikan penyuluhan atau
pembinaan masyarakatnya agar meningkatkan partisipasi
masyarakatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan desa.
3. Hasil dari pengelolaan sumber pendapatan dan kekayaan desa
sebaiknya digunakan untuk pembangunan desa secara baik
sehingga dapat tercapai tujuan salah satunya kesejahteraan
masyarakat.
4. Desa Moro Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan
dibentuk badan usaha milik desa dan peraturan desa mengenai
badan usaha milik desa agar pengelolaan keuangan berkaitan
dengan usaha desa dan hasilnya dapat ditingkatkan sehingga
penyelenggaraan proses pemerintahan dapat berjalan lancar
sehingga dapat mensejahterakan masyarakatnya.
top related