kertas kerja penilaian sendiri (self assessment ... · bank adalah komisaris, direksi, komite,...
Post on 12-Aug-2019
262 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Tujuan
1. Penilaian governance structure bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip
Good Corporate Governance menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholders Bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola
Bank adalah Komisaris, Direksi, Komite, Dewan Pengawas Syariah, dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata
kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-
masing struktur organisasi.
2. Penilaian governance process bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance yang didukung oleh
kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholders Bank.
3. Penilaian governance outcome bertujuan untuk menilai kualitas outcome yang memenuhi harapan stakeholders Bank yang merupakan hasil
proses pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.
Yang termasuk dalam outcome mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu:
- kecukupan transparansi laporan;
- kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- kepatuhan terhadap prinsip syariah;
- perlindungan konsumen;
- obyektivitas dalam melakukan assessment/audit;
- kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau
- peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank seperti fraud,
pelanggaran Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD), pelanggaran ketentuan terkait laporan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2
No Kriteria/Indikator Analisis
1.A Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
A. Governance Structure
1) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang
dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
A. Governance Structure
1) Jumlah anggota Dewan Komisaris yang telah efektif per 31
Desember 2018 adalah 3 (tiga) orang yaitu Bapak Fero
Poerbonegoro selaku Komisaris Utama, Bapak Rizqullah
selaku Komisaris Independen, dan Bapak Max R. Niode
selaku Komisaris Independen (Cfm. Keputusan RUPS
Tahunan 27 April 2018, Akta Berita Acara RUPS Tahunan
Nomor 104 tanggal 27 April 2018).
Calon Komisaris yang telah diangkat oleh RUPS Luar Biasa
tanggal 20 September 2018 yaitu Bapak Imam Budi Sarjito
masih menjalani proses fit and proper test untuk
mendapatkan persetujuan OJK. Sebelum lulus fit and proper
test OJK, maka yang bersangkutan diangkat sebagai staff
ahli Dekom melalui surat keputusan Dewan Komisaris.
Jumlah 3 (tiga) orang Dewan Komisaris efektif telah sesuai
atau tidak lebih banyak dari jumlah anggota Direksi yang
telah efektif per 31 Desember 2018 yang berjumlah 4 (empat)
orang.
Berikut adalah susunan anggota Dewan Komisaris per 31
Desember 2018:
No Nama Jabatan
1 Fero Poerbonegoro Komisaris Utama
3
2) Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris
berdomisili di Indonesia.
3) Paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris
adalah Komisaris Independen.
4) Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan kecuali
terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang
berlaku tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance
bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu hanya
merangkap jabatan sebagai:
a) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat
Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan
lembaga keuangan;
b) Anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang
melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu)
perusahaan anak lembaga keuangan bukan Bank yang
dimiliki oleh Bank;
c) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat
Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan yang merupakan
pemegang saham Bank; atau
2 Rizqullah Komisaris Independen
3 Max R. Niode Komisaris Independen
4 Imam Budi Sarjito* Komisaris
*masih menjalani fit and proper test OJK
2) Seluruh anggota Dewan Komisaris BNI Syariah berdomisili di
Indonesia (Cfm. KTP masing-masing).
3) Lebih dari 50% komposisi anggota Dewan Komisaris yang
efektif merupakan Komisaris Independen yaitu Bapak
Rizqullah dan Bapak Max R. Niode.
4) 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris yang telah efektif menjabat
tidak memiliki rangkap jabatan yang dilarang oleh ketentuan
perundang-undangan.
4
d) Pejabat pada paling banyak 3 (tiga) lembaga nirlaba.
5) Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai
Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Komite pada Bank
yang sama;
6) Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki
hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan
sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi;
7) Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja
yang telah mencantumkan antara lain pengaturan etika kerja,
waktu kerja, dan rapat.
8) Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas,
5) Komisaris Independen di BNI Syariah tidak merangkap
jabatan sebagai ketua komite di lebih dari 2 (dua) Komite di
BNI Syariah. Komisaris Independen Bapak Rizqullah hanya
menjadi ketua di Komite Pemantauan Risiko serta Bapak Max
R. Niode mengetuai Komite Audit serta Komite Nominasi dan
Remunerasi.
6) Anggota Dewan Komisaris BNI Syariah tidak saling memiliki
hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan
sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
Hal ini dibuktikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris
yang telah efektif telah menandatangani surat pernyataan
tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan
derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris
dan/atau anggota Direksi.
7) Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib
kerja yang telah mencatumkan antara pengaturan etika kerja,
waktu kerja, dan rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi
No. KP/DIR/016-KP/01/DK/2013 tanggal 12 November 2013
dan No. KEP/01/DK/2010 dan DIR/274A tanggal 21
September 2010. Selain itu pedoman ini dilengkapi dengan
penerbitan Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Tata Tertib
Direksi dan Dewan Komisaris No. PP/S02/003-00/2016
tanggal 1 September 2016.
8) Seluruh anggota Dewan Komisaris BNI Syariah memiliki
5
kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.
9) Anggota Dewan Komisaris Independen yang berasal dari
mantan anggota Direksi yang melakukan fungsi pengawasan
yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak
independen telah menjalani masa tunggu (cooling off) paling
kurang selama 6 bulan.
integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang
memadai.
a. Dari sisi integritas, tidak ada anggota Dewan Komisaris
yang dihukum karena tindak pidana, korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta tidak pernah dikenakan sanksi yang
antara lain disebabkan fraud ataupun penyalahgunaan
wewenang.
b. Dari sisi kompetensi, setiap anggota Dewan Komisaris
memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja
yang menunjang fungsi jabatan masing-masing.
c. Dari sisi reputasi keuangan, setiap anggota Dewan
Komisaris tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan
macet serta tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak
pernah menjadi pemegang saham, Pengendali
Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan
pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu
perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 tahun terakhir
sebelum dicalonkan.
9) Bapak Rizqullah disetujui Bank Indonesia sebagai Direktur
Utama BNI Syariah melalui surat Bank Indonesia
No.12/2/DpG/DPbS tanggal 8 Februari 2010 perihal Izin
Prinsip Pendirian PT Bank BNI Syariah, dan diberhentikan
dengan hormat saat RUPS Tahunan 2012, tanggal 24 Mei
2012.
6
10) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham,
dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham
Pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau
anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan
kepemilikan saham dengan Bank, yang dapat mempengaruhi
kemampuan untuk bertindak independen.
11) Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah lulus Fit and Proper
Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas
Jasa Keuangan.
Bapak Rizqullah, kemudian diangkat sebagai Komisaris
Independen.dalam RUPS Tahunan tahun buku 2015 tanggal
25 Februari 2016.
Bapak Rizqullah sebagai Komisaris independen yang berasal
dari mantan anggota Direksi telah menjalani masa tunggu
(cooling off) 3 tahun 9 bulan, atau melebihi dari syarat paling
kurang 6 bulan.
10) Berdasarkan surat pernyataan masing-masing Komisaris
Independen sebagai persyaratan fit and proper test OJK,
serta Daftar Khusus Pemegang Saham, maka seluruh
Komisaris Independen BNI Syariah tidak ada yang memiliki
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham,
dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham
Pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau
anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan
kepemilikan saham dengan BNI Syariah. Seluruh Komisaris
Independen BNI Syariah bertindak Independen.
11) 3 (tiga) dari 4 (empat) anggota Dewan Komisaris yang telah
diangkat melalui RUPS telah memperoleh surat persetujuan
dari Otoritas Jasa Keuangan.
Nama Surat Persetujuan OJK
Fero Poerbonegoro (Komisaris Utama)
Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-
46/D.03/2016 tanggal 8 Septermber 2016
Rizqullah (Komisaris Independen)
Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-
45/D.03/2016 tanggal 6
7
12) Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai
dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan
tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan
kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan
tanggung jawabnya;
September 2016
Max R. Niode (Komisaris Independen)
Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-226/D.03/2017 tanggal 19
Desember 2017
12) Dewan Komisaris memiliki latar belakang pendidikan, dan
pengalaman yang memadai di dunia perbankan dan
perbankan syariah sebagai berikut:
No Nama Pendidikan Pengalaman
1
Fero
Poerboneg
oro
1. Sarjana
Ekonomi
Universitas
Brawijaya
(1981).
2. Magister
Management
Universitas
Gajah Mada
(1995)
1. Komisaris
Independen BNI
(2008-2015).
2. Direktur Tresuri
& Internasional
BNI (2003-
2008).
3. Project Manager
New Core
Banking System
BNI (2002-
2003).
2 Rizqullah
1. Sarjana
Ekonomi
Universitas
Islam Indonesia
1. Direktur Utama
BNI Syariah
(2010-2012).
2. Pemimpin
8
(1982).
2. MBA Bisnis
Internasional
dari Baldwin
Wallace
College, USA
(1986).
3. Doktor Ekonomi
& Keuangan
Islam
Universitas
Trisakti (2013).
Proyek
pendirian BNI
Syariah (2008-
2010).
3. Pemimpin Divisi
Risiko Kredit
BNI (2007-
2008).
3 Max R.
Niode
1. Sarjana Hukum
Universitas
Hasanudin
(1983).
2. Magister Hukum
Universitas
Indonesia
(1999)
1. Komisaris PT
Asuransi Tri
Pakarta (2014-
2015).
2. Pemimpin
Satuan
Pengawasan
Internal Audit
BNI (2011-
2014).
3. Pemimpin Divisi
Hukum BNI
(2004-2011).
9
4 Imam Budi
Sarjito
1. Sarjana
Ekonomi
Universitas
Dipenogoro
(1982).
2. Master Ekonomi
University of
Illinois (1991).
3. Doktor Ekonomi
Graduate
School of
Claremont
(1995)
1. Direktur
Kepatuhan dan
Risiko BNI
(2015-2018).
2. Komisaris BNI
Syariah (2012-
2015).
3. Pemimpin Divisi
Enterprise Risk
Management
BNI (2011-
2015).
Dengan kompetensi yang memadai tersebut mendukung
kinerja BNI Syariah bulan Desember 2018 (unaudited),
sebagai berikut:
Keterangan Realisasi
Des 2018
Target RBB
Des 2018
Aset 41,04 T 38,65 T
Pembiayaan 28,30 T 27,08 T
DPK 35,50 T 33,15 T
L/R (EAT) 416 M 406 M
Rasio-rasio :
ROA 1,42% 1,51%
ROE 10,53% 10,16%
BOPO 85,37% 85,36%
FDR 79,61% 81,69%
10
13) Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan
untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam
rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan
perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang
mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
14) Komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan karena
adanya intervensi pemilik.
13) Berikut adalah pelatihan yang dilakukan oleh Dewan
Komisaris di tahun 2018:
1. Risk Management Refreshment Program tanggal 4 Juli
2018.
2. Compliance Refreshment Program tanggal 4 Juli 2018.
3. Pelatihan APU-PPT tanggal 30 Agustus 2018.
14) Komposisi anggota Dewan Komisaris yang telah efektif terdiri
dari mayoritas atau lebih dari 50% merupakan Komisaris
Independen. Ketiga anggota Dewan Komisaris yang telah
efektif tersebut telah menandatangani surat pernyataan
merupakan pihak independen dan bersedia bertindak
independen terhadap pemegang saham pengendali sebagai
salah satu syarat kelulusan fit and proper test OJK.
1.B B. Governance Process
1) Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan
Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite
Nominasi dan Remunerasi dan memperoleh persetujuan dari
RUPS;
B. Governance Process
1) Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan
Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite
Nominasi dan Remunerasi dan memperoleh persetujuan dari
RUPS;
Nama &
Jabatan
RUPS
Pengangkatan
Rekomendasi Komite
Nominasi
Fero
Poerbonegoro
(Komisaris
Utama)
RUPS Tahunan 25
Februari 2016
Nota Intern No.
KRN/3/2016 tanggal 25
Februari 2016 dan
Persetujuan RUPS
11
2) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk
memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip
Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha
Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara
berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat
kepada Direksi.
Tahunan 25 Februari
2016
Rizqullah
(Komisaris
Independen)
RUPS Tahunan 25
Februari 2016
Nota Intern No.
KRN/4/2016 tanggal 25
Februari 2016
Max R. Niode
(Komisaris
Independen)
RUPS-LB 29
Desember 2017
Risalah Rapat Komite
Nominasi dan
Remunerasi KNR-
01/2017 tanggal 31
Januari 2017
Imam Budi
Sarjito*
(Komisaris)
RUPS-LB 20
September 2018
Risalah Rapat KNR No.
04/2018 tanggal 4 Mei
2018.
*belum efektif (proses fit & proper test OJK)
2) Dalam memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip
GCG, Komite Audit melakukan review terhadap laporan self
assessment GCG semesteran tahun 2017 BNI Syariah, dan
laporan tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris (Cfm.
Surat Komite Audit Nomor KA-13/7/2017 tanggal 18 Juli
2017). Dekom juga melakukan review terhadap LHA dari IAD
secara berkala dan memberikan masukan.
3) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara
berkala maupun sewaktu-waktu dan memberikan nasihat
kepada Direksi baik secara tertulis maupun secara lisan
12
melalui rapat Dewan Komisaris dan Direksi maupun pada
kesempatan lainnya.
Sebagai bentuk pengawasan Komisaris terhadap Direksi,
selama 1 Januari 2018 – 31 Desember 2018 telah diadakan
rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebanyak 26 kali.
Pembahasan yang dilakukan dalam rapat-rapat bersama
Direksi antara lain:
No Tanggal Pembahasan
1
Selasa, 16
Januari 2018
(Radikom)
Presentasi Direksi tentang
Kinerja Perseroan Bulan
Desember 2017
Presentasi Dir KR tentang
Impementasi APUPPT
(Periode Tw. IV 2017)
Presentasi Direksi ttg Review
Sistem Parameter Kinerja
Manajemen, Review Variabel
Pay Manajemen dan Review
Fix Pay Manajemen
2 23 Januari 2018
(Radikom)
Presentasi Direksi penilaian
kinerja manajemen 2017
13
Menelaah Laporan Tahunan
2017, Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Kerja IAD dan
Evaluasi Rencana Kerja IAD
3
13 Februari
2018
(Rakom)
Presentasi Direksi ttg Kinerja
Perseroan Januari 2018
Menelaah Laporan Tahunan
2017, Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Kerja IAD dan
Evaluasi Rencana Kerja IAD
4
20 Februari
2018
(Radikom)
Presentasi Direksi/Divisi terkait
Laporan Implementasi Proyek
Bisnis Mikro Syariah
Rapat Komite Pemantau
Risiko terkait Evaluasi
Pelaksanaan Tugas Satuan
Kerja Manajemen Risiko
5 13 Maret 2018
(Radikom)
Presentasi Direksi terkait
Kinerja Perseroan Bulan
Februari 2018.
Entry Meeting Pemeriksaan
14
Umum OJK Tahun 2018
6 27 Maret 2018
(Radikom)
Rapat Komisaris mengenai
Laporan Profil Perseroan
posisi Desember 2017.
Rapat KPR mengenai hasil
review Kebijakan Umum
Manajemen Risiko
7 17 April 2018
(Radikom)
Presentasi Direksi/Divisi terkait
Kinerja Perseroan Bulan Maret
2018
8 15 Mei 2018
(Radikom)
Kinerja Perseroan bulan April
2018
9
22 Mei 2018
(Rakom)
Profil Risiko Perseroan posisi
Maret 2018
10 3 Juli 2018
(Radikom)
Presentasi rencana IPO BNI
Syariah
11 31 Juli 2018
(Radikom)
Pembahasan Implementasi
POJK 59 tentang remunerasi
BUS
12
14 Agustus
2018
(Radikom)
Presentasi Kinerja Perseroan
Juli 2018 termasuk DPK &
CASA, NPF, OPEX & BOPO,
Komparasi dengan Peers
15
Group.
13
21 Agustus
2018
(Rakom)
Presentasi pelaporan
pembiayaan oleh Direksi
14
28 Agustus
2018
(Rakom)
Rencana Pengembangan IT
menghadapi tantangan digital
Strategi Pengembangan Digital
Banking BNI Syariah
15
16 September
2018
(Radikom)
Presentasi Kinerja Perseroan
September 2018
16
18 September
2018
(Radikom)
Presentasi Kinerja Perseroan
Agustus 2018 termasuk DPK &
CASA, NPF, OPEX BOPO,
Komparasi dengan Peers
Group
17
25 September
2018
(Radikom)
Presentasi Kinerja dan
tantangan RRD.
18
25 September
2018
(Rakom)
Presentasi Pembiayaan PT
PLN
19 1 Oktober 2018
(Radikom)
Rapat Persiapan Prudential
Meeting OJK
16
20
22 Oktober
2018
(Rakom)
Evaluasi Penilaian Risiko Self
Assessment Periskop
21
30 Oktober
2018
(Rakom)
Laporan Hasil Audit Internal
Triwulan
22
13 November
2018
(Radikom)
Presentasi Kinerja Bulan
Oktober 2018
Presentasi Optimalisasi
Wilayah
Presentasi APU-PPT
23
30 November
2018
(Radikom)
Presentasi Business Plan
2019.
24
11 Desember
2018
(Rakom)
Presentasi Nasabah CRD
25
18 Desember
2018
(Radikom)
Presentasi kinerja bulan
November Perseroan
Presentasi Hasanah Card
26 27 Desember
2018 Presentasi evaluasi profil risiko
17
4) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah
mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan
kebijakan strategis Bank.
5) Dewan Komisaris telah menyetujui, mengevaluasi kebijakan
Manajemen Risiko dan strategi Manajemen Risiko paling
kurang 1 kali dalam 1 tahun atau dalam frekuensi yang lebih
sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang
mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifkan.
6) Dewan Komisaris mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi
dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan
Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam
rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan
risiko-risiko Bank secara efektif.
7) Dewan Komisaris menyetujui dan mengawasi Rencana Bisnis
Bank dan rencana Korporasi.
(Rakom)
4) Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BNI Syariah
melalui Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi yang di
tahun 2018 telah dilaksanakan sebanyak 17 kali.
5) BNI Syariah telah memiliki Kebijakan Umum Manajemen
Risiko (KUMR) dengan No. KP/00002/DIR KR/R tanggal 09
Juli 2018. KUMR yang dimaksud telah mendapatkan
persetujuan Dewan Komisaris melalui memo No. KOM/2018
tanggal 15 Mei 2018.
6) Dewan Komisaris melakukan evaluasi pertanggungjawaban
Direksi melalui laporan profil risiko yang disampaikan kepada
Dewan Komisaris secara Triwulanan.
7) Sesuai PBI No.12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010
sebagaimana telah diubah menjadi POJK No.
5/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Rencana
Bisnis Bank (RBB) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
No. 8/POJK.03/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Rencana
Bisnis Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah
(UUS), Rencana Bisnis dan juga rencana korporasi wajib
18
disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris
(Dekom). Dekom juga wajib melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaannya.
Penyusunan RBB dan perubahan RBB (apabila ada) BNI
Syariah selalu dimintakan persetujuan Dekom sebelum
dikirim ke OJK. Demikian pula dengan rencana korporasi,
selalu dimintakan persetujuan komisaris sebelum
dilaksanakan.
RBB BNI Syariah tahun 2018-2020 telah mendapatkan
persetujuan dari Dekom melalui surat NO. KOM/53 tanggal
15 November 2017, begitu juga dengan Perubahan RBB BNI
Syariah tahun 2018-2020 yang disampaikan pada bulan Juni
ke OJK, telah mendapat persetujuan Dekom cfm surat
Dekom No. KOM/31 tanggal 26 Juni 2018.
Di samping RBB, rencana korporasi (Corporate Plan) BNI
Syariah utuk tahun 2019-2023 juga telah mendapatkan
persetujuan dari Dekom melalui surat NO. KOM/62 tanggal
13 November 2018.
Pengawasan yang dilakukan oleh Dekom sehubungan
dengan pelaksanaan RBB dituangkan dalam Laporan
Pengawasan Rencana Bisnis Bank, yang disampaikan ke
OJK setiap semester. Laporan tersebut meliputi pengawasan
Dekom mengenai pelaksanaan rencana bisnis baik secara
kualitatif maupun kuantitatif, faktor-faktor yang
mempengaruhi kinerja bank, dan upaya untuk memperbaiki
kinerja bank.
Pengawasan juga dilakukan melalui rapat rutin Dekom
dengan Direksi dan Divisi-Divisi terkait, antara lain mengenai
19
8) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan
kegiatan operasional Bank, kecuali pengambilan keputusan
untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi sepanjang
ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau RUPS.
9) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah
menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan
Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, hasil pengawasan
Dewan Pengawas Syariah, dan/atau hasil pengawasan
otoritas lainnya.
kinerja keuangan, laporan temuan audit dan tindak lanjut
serta pembelajaran untuk perbaikan ke depan, pengelolaan
risiko bisnis, perkembangan bisnis, dan lain-lain.
8) Sesuai dengan kebijakan internal dan Anggaran Dasar BNI
Syariah berdasarkan akta No. 4 tanggal 7 Januari 2016,
maka Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan
keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali untuk
pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan
kepada Pihak Terkait, serta pengambilan keputusan hal-hal
yang diwajibkan peraturan perundang-undangan untuk
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
9) Dewan Komisaris melalui Rapat-rapat yang diselenggarakan
bersama Direksi dan Divisi terkait memastikan bahwa temuan
audit, rekomendasi Divisi Audit Internal, audtor eksternal,
hasil pengawasan OJK, dan hasil pengawasan DPS telah
ditindaklanjuti.
Rapat Dewan Komisaris yang membahas hal-hal tersebut
yaitu:
No Tanggal Pembahasan
1 23 Januari 2018
(radikom)
Menelaah Laporan Tahunan
2017, Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Kerja IAD dan
20
10) Dewan Komisaris memberitahukan secara tertulis kepada
Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 hari kerja sejak
ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di
bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan
keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha
Bank.
11) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung
jawab secara independen.
12) Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite
Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.
13) Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan Direksi
Evaluasi Rencana Kerja IAD
2
13 Februari
2018
(rakom)
Menelaah Laporan Tahunan
2017, Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Kerja IAD dan
Evaluasi Rencana Kerja IAD
3
30 Oktober
2018
(rakom)
Laporan Hasil Audit Internal
Triwulan
10) Di tahun 2018, Dewan Komisaris tidak menemukan adanya
pelanggaran yang dilakukan oleh manajemen BNI Syariah
yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
11) Secara garis besar, di tahun 2018, Dewan Komisaris BNI
Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab
secara independen.
12) Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit
berdasarkan Piagam Komite Audit (KEP/01/DK/2014 tanggal
10 September 2014), Komite Pemantau Risiko
(KEP/08/DK/2010 tanggal 05 Oktober 2010, serta Komite
Nominasi dan Remunerasi (KEP/09/DK/2010 tanggal 05
Oktober 2010).
13) Pengangkatan anggota Komite Audit diputuskan berdasarkan
21
berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
14) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang
dibentuk telah menjalankan tugas secara efektif.
15) Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
16) Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai
dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala,
paling kurang 1 (satu kali) dalam 2 (dua) bulan.
17) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah
dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara
terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.
18) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk
kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat
mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank.
Surat Keputusan Dewan Komisaris KEP/01/DK/2018, Komite
Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan
Dewan Komisaris KEP/03/DK/2018, serta Komite Pemantau
Risiko berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.
KEP/04/DK/2017 tanggal 12 Juni 2017.
14) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang
dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif melalui
penyampaian Nota Internal laporan pelaksanaan tugas
Komite kepada Dewan Komisaris.
15) Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
Selama Januari-Desember 2018 Dewan Komisaris telah
mengadakan rapat baik internal Dewan Komisaris atau
bersama Direksi sebanyak 26 kali.
16) Rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan sebanyak 26
kali selama tahun 2018 yaitu 9 kali rapat internal Dewan
Komisaris dan 17 kali rapat bersama Direksi.
17) Hasil keputusan rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan
musyawarah dan mufakat atau suara terbanyak sebagaimana
tertuang dalam risalah rapat Dewan Komisaris.
18) Selama tahun 2018, tidak ditemukan anggota Dewan
Komisaris yang memanfaatkan Bank untuk kepentingan
pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi
aset atau mengurangi keuntungan Bank. Bank tidak pernah
mengalami kerugian atau kehilangan aset disebabkan adanya
tindakan anggota Dewan Komisaris yang demikian.
22
19) Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau
menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi
dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
20) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas
Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional
Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya aset
Bank dan/atau berkurangnya keuntungan Bank.
19) Tahun 2018, Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau
menerima keuntungan pribadi dari BNI Syariah selain
remunerasi dan fasilitas yang telah ditetapkan RUPS
Tahunan tanggal 27 April 2018.
20) Selama tahun 2018, Pemegang Saham BNI Syariah tidak
pernah melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas
Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional
Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya
aset Bank dan/atau berkurangnya keuntungan Bank.
I.C C. Governance Outcome
1) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah
rapat dan didiokumentasikan dengan baik, termasuk
pengungkapan dissenting opinions secara jelas.
2) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh
anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.
3) Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi
dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS
dan/atau Direksi.
4) Dalam laporan pelaksanaan Good Corporate Governance,
seluruh anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan
paling kurang:
C. Governance Outcome
1) Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam bentuk
Risalah Rapat Dewan Komisaris (Risalah Rakom) yang berisi
hal-hal keputusan rapat serta pengungkapan dissenting
opinions secara jelas (apabila ada) dan telah
didokumentasikan dengan baik oleh Sekretaris Dewan
Komisaris.
2) Sekretaris Dewan Komisaris telah membagikan hasil Risalah
Rakom kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak
yang terkait.
3) Keputusan yang diambil dari hasil rapat Dewan Komisaris
dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.
4) Laporan GCG BNI Syariah setiap tahun yang dipublikasikan
melalui Laporan Tahunan dan website telah mengungkapkan
hal-hal yang diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku.
23
a. Kepemillikan sahamnya yang mencapai 5% atau lebih
pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan
perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar
negeri;
b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan
Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan
Komisaris lainnya, dan/atai anggota Direksi Bank;
c. Rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain; an
d. Remunerasi dan fasilitas lain.
5) Pelaksanaan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan
kebijakan dan strategi Manajemen Risiko telah dilakukan oleh
Dewan Komisaris secara efektif.
6) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan
anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang
ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank,
5) Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan aktif terhadap
pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko, Salah
satunya dengan melakukan pemantauan, pengawasan serta
evaluasi terhadap laporan-laporan yang disusun oleh SKMR
melalui Laporan Profil Risiko Individual, Laporan Tingkat
Kesehatan Bank berbasis pada Risiko (TKB-RBBR) dan
Laporan Kecukupan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko.
Dimana salah satu pengawasan yang dilakukan oleh Dewan
Komisaris adalah melakukan pertemuan secara berkala
dengan Direktur Kepatuhan dan Risiko serta Satuan Kerja
Manajemen Risiko untuk mengevaluasi risiko-risiko yang
muncul pada Bank, dan mitigasi yang sebaiknya dilakukan
oleh Bank.
6) Pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan
Komisaris dalam pengawasan bank telah ditunjukkan dengan
semakin meningkatnya kinerja BNI Syariah, baik secara
24
penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan
pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan
(stakeholders). Peningkatan budaya pembelajaran secara
berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang
perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/
lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tangung
jawab anggota Dewan Komisaris.
7) Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan
keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak
pada berkurangnya aset Bank dan/atau berkurangnya
keuntungan Bank, akibat intervensi pemilik terhadap
komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
8) Bank telah menerapkan Manajemen Risiko secara efektif,
yang disesuaikan dengan tujuan, keijakan usaha, ukuran,
finansial maupun non-finansial.
Secara finansial, hal ini bisa dilihat dengan tercapainya
sebagian besar kinerja keuangan perusahaan terhadap target
RBB sampai dengan bulan Desember 2018 (unaudited) dilihat
pada tabel berikut (unaudited):
Keterangan Realisasi
Des 2018
Target RBB
Des 2018
Aset 41,05 T 38,65 T
Pembiayaan 28,30 T 27,08 T
DPK 35,50 T 33,15 T
L/R (EAT) 416 M 406 M
Rasio-rasio :
ROA 1,42% 1,51%
ROE 10,53% 10,16%
BOPO 85,37% 85,36%
FDR 79,61% 81,69%
NPF 2,93 3
CAR 19,15 19,18
NI 7,16% 7,11%
7) Tahun 2018, BNI Syariah tidak pernah mengalami gangguan
operasional yang berdampak pada berkurangnya aset
ataupun berkurangnya keuntungan bank, yang diakibatkan
adanya intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau
pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
8) BNI Syariah telah menerapkan manajemen secara efektif,
salah satunya ditunjukkan dengan menjalankan program-
25
serta kemampuan Bank.
program yang telah disusun oleh Satuan Kerja Manajemen
Risiko (SKMR), penyusunan dan pelaporan Risk Appetite
Statement (RAS) yang telah disetujui oleh Board of
Management (BoM).
2.A Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
A. Governance Structure
1) Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
A. Governance Structure
1) Per 31 Desember 2018 BNI Syariah memiliki 4 (empat) orang
anggota Direksi yang sudah efektif dan 1 (satu) anggota Direksi
yang belum efektif atau masih menjalani proses fit and proper
test OJK, yaitu:
No Nama Jabatan
1 Abdullah Firman
Wibowo Direktur Utama
2 Dhias Widhiyati Direktur Bisnis
3 Tribuana Tunggadewi Direktur Kepatuhan &
Risiko
4 Wahyu Avianto Direktur Keuangan dan
Operasional
5 Iwan Abdi* Direktur
*Diangkat RUPS Tahunan 27 April 2018, namun belum efektif/sedang proses fit and proper test OJK
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas maka sementara Bapak
Bapak Iwan Abdi ditunjuk sebagai SEVP Bisnis Ritel dan
Jaringan, sampai efektif menjabat atau menerima hasil fit and
26
2) Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.
3) Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling
kurang 4 (empat) tahun dengan jabatan paling rendah
sebagai Pejabat Eksekutif di industri perbankan dan paling
kurang 1 (satu) tahun diantaranya menjabat paling rendah
sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank.
4) Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris,
Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan
dan/atau lembaga lain kecuali terhadap hal-hal yang telah
ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang
Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum
Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu menjadi Dewan
Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan
atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang
dikendalikan oleh Bank dan/atau menduduki jabatan pada 2
(dua) lembaga nirlaba.
5) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-
proper test OJK.
2) Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
3) Bapak Abdullah Firman Wibowo selaku Direktur Utama, Ibu
Dhias Widhiyati selaku Direktur Bisnis, Ibu Tribuana Tunggadewi
selaku Direktur Kepatuhan dan Risiko serta Bapak Wahyu
Avianto selaku Direktur Keuangan dan Operasional telah memiliki
pengalaman paling kurang 4 (empat) tahun dengan jabatan
paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif di industri perbankan
dan paling kurang 1 (satu) tahun diantaraya menjabat paling
rendah sebagai Pejabat Eksekutif pada BNI Syariah.
4) Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi
atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga
lain.
3 (tiga) anggota Direksi yang efektif yaitu Bapak Abdullah Firman
Wibowo, Ibu Dhias Widhiyati dan Ibu Tribuana Tunggadewi
merupakan pegawai penugasan dari PT BNI (Persero) Tbk
selaku Pemegang Saham Mayoritas, walaupun seperti itu
ketiganya dapat menjamin independensi masing-masing dengan
tidak memiliki rangkap jabatan di PT BNI (Persero) Tbk,
hubungan keluarga dengan pengurus PT BNI (Persero) Tbk dan
mendapatkan remunerasi hanya dari BNI Syariah.
Untuk itu BNI Syariah juga telah memiliki Kebijakan Penugasan
Pegawai dari BNI Induk ke BNI Syariah, Cfm. PP/S04/011-
00/2018 tanggal 20 Desember 2018.
5) Berdasarkan surat pernyataan sebagai persyaratan fit and proper
27
sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima
persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.
6) Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan
keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama
anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
7) Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang
mencantumkan antara lain pengaturan etika kerja, waktu
kerja, dan rapat.
8) Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau
jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang
bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas
meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu
pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak
test OJK, serta Daftar Khusus Pemegang Saham bahwa Anggota
Direksi (baik yang sudah efektif maupun yang belum efektif) baik
secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham
melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada
perusahaan lain.
6) Berdasarkan surat pernyataan sebagai salah satu persyaratan fit
and proper test OJK, serta Daftar Khusus Pemegang Saham,
seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga
sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi,
dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
7) Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja (Board Manual)
yang telah mencantumkan antara lain pengaturan etika kerja,
waktu kerja, dan rapat berdasarkan SK Bersama Dewan
Komisaris dan Direksi No. KEP/01/DK/2010 dan DIR/274A
tanggal 21 September 2010. Pedoman ini terakhir kali
disempurnakan tahun 2013 berdasarkan SK Bersama Dewan
Komisaris dan Direksi No. KP/DIR/016-KP/01/DK/2013 tanggal
12 November 2013. Selain itu pedoman ini dilengkapi dengan
penerbitan Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Tata Tertib Direksi
dan Dewan Komisaris No. PP/S02/003-00/2016 tanggal 1
September 2016.
8) Direksi menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa
profesional sebagai konsultan untuk proyek yang bersifat khusus
didasari oleh kontrak kerja yang jelas. Salah satunya Direksi
menggunakan jasa konsultan independen untuk memberikan
konsultasi terkait Bussiness Plan tahun 2019, didasari Surat
28
Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan
proyek yang bersifat khusus.
9) Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan
reputasi keuangan yang memadai.
10) Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak
yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali,
yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,
kepemilikan saham, dan hubungan keluarga.
Perintah Kerja yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab,
jangka waktu dan biaya. Konsultan yang ditunjuk memiliki
kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaannya.
9) Seluruh anggota Direksi memiliki riwayat/pengalaman kerja
bidang di perbankan yang panjang dan memadai serta tidak
memiliki rekam jejak buruk baik dari segi kinerja dan keuangan.
a. Dari sisi integritas, tidak ada anggota Direksi yang dihukum
karena tindak pidana, korupsi, kolusi dan nepotisme, serta
tidak pernah dikenakan sanksi yang antara lain disebabkan
fraud ataupun penyalahgunaan wewenang.
b. Dari sisi kompetensi, setiap anggota Direksi memiliki latar
belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang
menunjang fungsi jabatan masing-masing.
c. Dari sisi reputasi keuangan, setiap anggota Direksi tidak
memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet serta tidak
pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi
pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian
yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi,
atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah
menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam
waktu 5 tahun terakhir sebelum dicalonkan.
10) Direktur Utama BNI Syariah yaitu Bapak Abdullah Firman
Wibowo tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,
kepemilikan saham, dan hubungan keluarga dengan Pemegang
Saham Pengendali/Mayoritas. Direktur Utama telah
menandatangani surat pernyataan merupakan pihak independen
29
11) Seluruh anggota Direksi telah lulus fit and proper test dan
telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa
Keuangan.
dan bersedia bertindak independen sebagai bagian dari
pengajuan fit and proper test dan didokumentasikan oleh
Perusahaan.
11) 4 (empat) dari 5 (lima) anggota Direksi yang telah diangkat
melalui RUPS yaitu Abdullah Firman Wibowo selaku Direktur
Utama, Dhias Widhiyati selaku Direktur Bisnis SME dan
Komersial, Tribuana Tunggadewi selaku Direktur Kepatuhan dan
Risiko serta Wahyu Avianto selaku Direktur Keuangan dan
Operasional telah memperoleh surat persetujuan dari OJK
sedangkan Bapak Iwan Abdi yang diangkat RUPS Tahunan 27
April 2018 masih menunggu hasil fit and proper test yang
diselenggarakan OJK.
Untuk Direktur yang belum lulus fit and proper test yaitu Bapak
Iwan Abdi, diangkat sebagai Senior Executive Vice President
(SEVP) sampai yang bersangkutan lulus fit and proper test dan
disetujui OJK. BNI Syariah juga telah memiliki kebijakan Surat
Edaran terkait fasilitas yang diperoleh Direktur/Pengurus yang
belum mendapatkan persetujuan OJK (Cfm. SE/PGD/159/2018
tgl 28 Desember 2018). Selain itu BNI Syariah telah memperbaiki
kebijakan-kebijakan terkait kewenangan, hak, dan kewajiban
SEVP agar tidak mengurangi akuntabilitas dalam proses
pengambilan keputusan, misalnya terkait Komite Kebijakan
Risiko (KKR) No. 51/KKR/2018 tanggal 23 Mei 2018 perihal
kewenangan memutus pembiayaan produktif baru/tambahan
untuk pembiayaan komersial limit 2.
30
12) Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan
relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan
tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan
kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan
tanggung jawabnya.
12) Masing-masing anggota Direksi BNI Syariah memiliki latar
belakang pendidikan dan pengalaman yang relevan yang
mendukung kompetensi anggota Direksi untuk mampu
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
No Nama Pendidikan Pengalaman
1
Abdullah
Firman
Wibowo
1. Sarjana
Pertanian
Universitas
Gajah Mada
(1989).
2. Magister
Management
Ilmu-ilmu
Sosial
Universitas
Gajah Mada
(1993)
1. Pemimpin Divisi
Pengembangan
Perusahaan
Anak BNI
(2016-2017).
2. SEVP Risiko
Bisnis BNI
(2015-2016).
3. Pemimpin Divisi
Internasional
BNI (2011-
2015).
2 Dhias
Widhiyati
1. Sarjana Ekonomi
Studi
Pembangunan
Universitas
Satyawacana
Salatiga (1992).
2. Magister
Manejemen
Jurusan Finance
1. SEVP Bisnis
Komersial dan
Menengah BNI
Syariah (Feb
2016 – 23 Mar
2017).
2. Pemimpin Divisi
Tata Kelola
Kebijakan BNI
31
Universitas
Gajah Mada
(2005).
(2015-2016).
3. DGM
Commercial
Remedial &
Recovery BNI
(2014-2015)
Tribuana
Tunggade
wi
1. Sarjana Hukum
Universitas
Indonesia
(1990);
2. Pendidikan
Profesi Notaris
dan PPAT
Universitas
Airlangga (1992);
3. Magister Hukum
UI (2002).
1. SEVP Risk &
Compliance BNI
Syariah (2015-
2016).
2. SVP Corporate
Secretary dan
Pemimpin Divisi
Komunikasi
Perusahaan &
Kesekretariatan
BNI (2011-
2015)
3. VP Wakil
Pemimpin Divisi
Bidang GCG
dan Biro Direksi
BNI (2009-
2011)
3 Wahyu
Avianto
1. Sarjana Teknik
ITB (1995).
2. Magister
1. Pemimpin Divisi
Keuangan BNI
Syariah (2017-
32
Manajemen
Keuangan UI
(2004)
2018).
2. Koordinator
Divisi Keuangan
dan Jaringan
BNI Syariah
(2016-2017).
3. Pemimpin Divisi
Strategi dan
Keuangan BNI
Syariah (2013-
2016).
4 Iwan Abdi*
1. Sarjana Teknik
dari Universitas
Andalas (1992)
1. Pemimpin Divisi
Pengelolaan
Jaringan BNI
(2015-2018).
2. CEO Region
Semarang –
BNI (2012-
2014).
3. Head of
Consumer and
Retail Region
Jakarta
Kemayoran BNI
(2011-2012).
*belum efektif/masih menjalani proses fit and proper test OJK
33
13) Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk
melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka
peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan
perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang
mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
14) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara
berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan
tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang
keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan
tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang
organisasi.
13) Anggota Direksi BNI Syariah memiliki kemauan dan kemampuan
untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam
bentuk keikutsertaan yang bersangkutan dalam acara
seminar/workshop.
Berikut adalah pelatihan yang dilakukan oleh Direksi di tahun
2018:
a. Pelatihan overview Perbankan Syariah.
b. Pelatihan implementasi operational risk management untuk
mengantisipasi peningkatan NPL.
c. Pendidikan Khusus Profesi Advokat untuk Direktur
Kepatuhan dan Risiko.
d. Pelatihan APU PPT
e. Workshop the Power of Silaturahim
f. Indonesia International Halal Lifestyle Conference Business
Forum 2018
g. Pelatihan CEO Best Practice Sharing on Digital
Transformation
14) Tahun 2018 anggota Direksi melalui Divisi Sumber Daya Insani:
a. Menyusun program-program pelatihan pegawai untuk tahun
2018.
b. Pelatihan-pelatihan lainnya di luar yang sudah dijadwalkan
oleh Divisi Sumber Daya Insani untuk meningkatkan soft skill
dan hard skill.
c. Melibatkan anggota Direksi dalam membuka pelatihan
pegawai sekaligus sebagai pembicara, misalnya pelatihan
34
15) Komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan karena adanya
intervensi pemilik.
Branch Manager, Operation Manager, dsb.
15) Komposisi Direksi telah memenuhi ketentuan dan tidak adanya
intervensi baik dari Pemegang Saham mayoritas maupun
minoritas.
2.B B. Governance Process
1) Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi telah
memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite
Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan
dari RUPS.
B. Governance Process
1. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi telah
memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi
(KNR) dan memperoleh persetujuan dari RUPS. Hal ini antara
lain ditunjukkan dengan mekanisme pengangkatan anggota
Direksi sebagai berikut:
a. Abdullah Firman Wibowo sebagai Direktur Utama diangkat
dalam RUPS melalui rekomendasi KNR Cfm. Nota Internal
KNR – 02/2017 tanggal 9 Mei 2017 dan persetujuan RUPS-
LB 23 Maret 2017
b. Dhias Widhiyati sebagai Direktur Bisnis dan SME Komersial
diangkat RUPS berdasarkan rekomendasi KNR Cfm. Risalah
Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi No. KNR-03/2017
tanggal 21 Maret 2017.dan persetujuan RUPS-LB 23 Maret
2017.
c. Tribuana Tunggadewi sebagai Direktur Kepatuhan dan Risiko
diangkat RUPS berdasarkan rekomendasi KNR Cfm. Risalah
Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi KNR-04/2017
tanggal 18 April 2017 dan persetujuan RUPS-LB 29
Desember 2017.
d. Wahyu Avianto sebagai Direktur Keuangan dan Operasional
35
2) Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada
keputusan rapat Dewan Komisaris.
3) Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak
lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
4) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan
kepengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan
prinsip syariah.
5) Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung
jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
diangkat RUPS berdasarkan rekomendasi KNR Cfm. Risalah
Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi KNR-07/2017
tanggal 15 November 2017.
e. Iwan Abdi sebagai Direktur (belum efektif/masih menjalani
proses fit and proper test OJK) diangkat RUPS berdasarkan
rekomendasi KNR Cfm. Risalah Rapat Komite Nominasi dan
Remunerasi No. KNR-08/2017 tanggal 13 Desember 2017.
2. Semua Anggota Komite diangkat oleh Diireksi berdasarkan
keputusan rapat Dewan Komisaris. Selama tahun 2018 tidak ada
pengangkatan anggota Komite baru.
3. Anggota Direksi hanya membuat surat kuasa khusus kepada
setiap Pemimpin Divisi, Kepala Wilayah/Cabang serta kuasa
lainnya yang tidak bersifat umum dan tidak mengakibatkan
pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
4. Pertanggungjawaban Direksi terhadap tugas kepengurusan BNI
Syariah atas kinerja tahun buku 2017 termasuk pelaksanaan
prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah telah disetujui oleh RUPS
Tahunan tahun buku 2017 tanggal 27 April 2018. Sedangkan
untuk kinerja tahun buku 2018 akan dipertanggungjawabkan
dalam RUPS Tahunan yang diselenggarakan tahun 2019.
5. Selama Semester 2 tahun 2018, Direksi telah menjalankan tugas
kepengurusannya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana
diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu melalui Keputusan
Rapat Direksi yang dilaksanakan secara periodik sesuai
kebutuhan. Di samping itu juga diatur kewenangan Direktur
36
6) Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
secara independen terhadap Pemegang Saham.
7) Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank
pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
Bidang masing-masing sesuai SK Pembidangan Direksi.
Kewenangan memutus Direksi juga diatur dalam Keputusan
Komite Kebijakan dan Risiko (KKR) khususnya terkait dengan
Keputusan Pembiayaan.
6. Direksi telah melaksanakan tugas secara independen terhadap
pemegang saham. Pemegang Saham hanya dapat memberikan
arahan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham
seperti penetapan tugas manajemen dan target perusahaan.
Tetapi dalam pelaksanaannya, Direksi melaksanakannya secara
independen.
7. Direksi senantiasa menerapkan prinsip-prinsip transparansi,
akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran
dalam setiap kegiatan usaha Bank, dengan berdasarkan kepada
peraturan terkait pelaksanaan GCG yang berlaku bagi Bank
Syariah dan Kebijakan internal terkait GCG. Komitmen ini
dibuktikan dengan:
a. Aspek Transparansi antara lain dengan melakukan
keterbukaan informasi melalui konfrensi pers kinerja setiap
laporan keuangan tahunan triwulanan, laporan tahunan serta
penyampaian kewajiban pelaporan kepada OJK dan instansi
lainnya.
b. Aspek Akuntabilitas antara lain memiliki Pedoman GCG,
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan Dewan
Komisaris, Pedoman DPS, Pedoman Benturan Kepentingan,
Kode Etik, serta BPP/Urjab Divisi-Divisi Perusahaan.
c. Aspek Responsibilitas antara lain memiliki struktur organisasi
37
8) Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi
dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas
Jasa Keuangan, hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah,
dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
9) Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat,
relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan
Dewan Pengawas Syariah.
yaitu organ-organ di bawah Direksi seperti Sekretaris
Perusahaan, Divisi Internal Audit, Divisi Kepatuhan dan Divisi
lainnya yang berfungsi memastikan prinsip-prinsip GCG
terlaksana di perusahaan.
d. Aspek Profesional atau Independensi antara lain sosialisasi
pelarangan penerimaan dan pemberian hadiah khususnya di
masa lebaran, Whistle Blowing System (WBS), pedoman
Benturan Kepentingan.
e. Aspek Fairness (Kewajaran) antara lain memiliki sistem
reward and punishment yang adil bagi pegawai, terkait
pengadaan memiliki sistem E-Procurement, serta memberi
kesempatan yang sama pada pegawai untuk mengisi posisi
yang kosong melalui internal job posting.
8. Direksi telah menyelesaikan temuan audit eksternal : Temuan
OJK 2018 telah diselesaikan sebesar 98,50%, sisa 4 temuan
akan diselesaikan di tahun 2019 sesuai jadwal yang telah
disepakati.
Temuan SPI BNI 2017 telah diselesaikan 100%. Temuan OJK
2018 (sampling Cabang Bandung) sebesar 100%, Temuan OJK
2018 (sampling Cabang Palu) sebesar 100%, Temuan KAP EY
2017 sebesar 100%.
9. Setiap laporan, data, dan informasi disajikan Direksi kepada
Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah (baik di
dalam atau di luar rapat) telah dipersiapkan dengan akurat,
relevan, dan tepat waktu serta disampaikan secara langsung atau
38
10) Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan
berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak
dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.
11) Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat
diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman,
serta tata tertib kerja yang berlaku.
12) Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis
melalui mekanisme rapat Direksi.
13) Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi,
keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset
atau mengurangi keuntungan Bank.
14) Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan
pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang
ditetapkan RUPS.
melalui media elektronik.
10. Pada umumnya keputusan Rapat Direksi diambil melalui
musyawarah dan mufakat, sedangkan jika ada dissenting opinion
akan dicatat dalam risalah rapat Direksi.
11. Hasil keputusan Rapat Direksi dapat ditindaklanjuti sesuai
kebijakan internal yang berlaku dan hasil tindaklanjut tersebut
dimonitor oleh Divisi yang berwenang. Tata tertib terkait Rapat
Direksi telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib kerja Direksi
dan Dewan Komisaris No. KP/DIR/016-KP/01/DK/2013 tanggal
12 November 2013 dan No. KEP/01/DK/2010 dan DIR/274A
tanggal 21 September 2010. Selain itu pedoman ini dilengkapi
dengan penerbitan Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Tata Tertib
Direksi dan Dewan Komisaris No. PP/S02/003-00/2016 tanggal 1
September 2016.
12. Setiap kebijakan dan keputusan strategis selalu diputus melalui
Rapat Direksi yang telah dijadwalkan setiap hari Senin dan Rabu.
13. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi,
keluarga, dan/atau pihak lain. BNI Syariah memiliki perangkat
kebijakan terkait benturan kepentingan seperti yang diatur dalam
kode etik dan Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Benturan
Kepentingan No. PP/S02/004-00/2016 tanggal 27 Desember
2016.
14. Berdasarkan keputusan RUPS, Direksi berhak mendapatkan
remunerasi dan fasilitas lainnya sesuai dengan yang telah
ditetapkan. Tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya, tidak ada
anggota Direksi BNI Syariah yang mengambil dan/atau menerima
39
15) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas
Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank
terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya aset Bank
dan/atau berkurangnya keuntungan Bank.
16) Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko dan
strategi kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan
komprehensif dengan memperhatikan tingkat Risiko yang
diambil dan toleransi Risiko terhadap kecukupan permodalan.
Setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris,
maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka
Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal
terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan
usaha Bank secara signifikan.
17) Direksi telah menyusun, menetapkan, dan mengkinikan
prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur,
keuntungan pribadi selain yang telah ditetapkan RUPS dan SK
Dewan Komisaris No. KEP/03/DK/2016 tentang Penetapan Gaji
Direksi & Honorarium Dewan Komisaris. Pelaksanaannya
dipantau oleh Komite Audit.
15. Direksi dalam pelaksanaan tugasnya tetap menjaga
independensinya sehiingga tidak dapat diintervensi oleh
Pemegang Saham. Dalam hal ini Pemegang Saham senantiasa
meningkatkan sinergi untuk menunjang pencapaian laba BNI
Syariah.
16. Direksi melalui Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) telah
menyusun kebijakan-kebijakan terkait Manajemen Risiko,
diantaranya adalah Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR),
Kebijakan Pembiayaan Bank (KPB) serta Kebijakan Aktiva
Produktif, Pasar Uang dan Pasar Modal dan yang telah
mendapatkan persetujuan Komisaris. Selain itu, BNI Syariah telah
memiliki Dokumen Keputusan Komite Kebijakan dan Risiko yang
berisi antara lain tentang kewenangan memutus, alur memutus
dan penetapan limit-limit. Dokumen KKR tersebut telah
mendapatkan persetujuan Direksi melalui alur yang telah
ditetapkan sebelumnya. Keputusan KKR yang paling akhir
dikeluarkan oleh BNI Syariah keputusan KKR No. 55 pada
tanggal 20 Desember 2018.
17. Direksi telah menyetujui strategi manajemen risiko yang diusulkan
oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang disusun satu
40
memonitor, dan mengendalikan Risiko.
18) Direksi telah mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan
strategi dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang
lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang
mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur Risiko
dan/atau Profil Risiko secara signifikan.
tahun sekali, di awal tahun dan disampaikan ke Dewan
Komisaris. Direksi BNI Syariah telah menyusun, menetapkan dan
mengupdate prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur,
memonitor, dan mengendalikan Risiko, antara lain review
pengukuran risiko, update SOP melalui proses validasi
manajemen risiko dan sertifikasi, penetapan kebijakan melalui
KKR, update pengukuran risiko operasional melalui update risk
issue Periskop, pengendalian risiko melalui Traffic Light
pembiayaan dan lain-lain. Kebijakan/SOP manajemen risiko
direview secara berkala setiap satu tahun sekali sesuai dengan
kompleksitas usaha dan bisnis BNI Syariah.
Dalam rangka memperkuat pengendalian risiko, BNI Syariah
memperluas jaringan kerja sama dengan beberapa rekananan
asuransi (dhi. Askrindo Syariah) dalam rangka memitigasi risiko
kredit khususnya pada pembiayaan konsumtif.
Selain itu pada Semester II 2018, BNI Syariah telah melakukan
review atas skoring pada aplikasi EFO (Electronic Financing
Origination) sebagai salah satu alat untuk melakukan identifikasi
pada risiko kredit.
18. BNI Syariah telah memiliki Kebijakan Umum Manajemen Risiko
(KUMR) yang dievaluasi setiap satu tahun sekali, dimana isi dari
KUMR salah satunya mencakup strategi manajemen risiko.
Direksi telah melakukan review atas KUMR pada bulan
Desember 2018. Selain itu, dalam rangka mengimplementasikan
strategi yang ada dalam KUMR, SKMR menyusun rencana kerja
setiap tahun dan dimintakan pendapat serta persetujuan kepada
41
19) Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan
Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh
Bank secara keseluruhan.
20) Direksi telah menyusun dan menetapkan mekanisme
persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan
kewenangan untuk setiap jenjang jabatan.
21) Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang
memerlukan persetujuan Direksi.
22) Direksi telah mengembangkan budaya Manajemen Risiko
pada seluruh jenjang organisasi.
Direktur Kepatuhan dan Risiko.
19. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan
Manajemen Risiko yang diambil oleh Bank, salah satunya dengan
melaporkan pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko melalui
Satuan Kerja Manajemen Risiko secara berkala dan dilaporkan
ke Dewan Komisaris setiap 6 bulanan.
20. Dalam menjalankan fungsinya, Direksi membentuk Komite
Kebijakan dan Risiko (KKR) yang bertugas untuk menyusun dan
menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk limit
dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan. Dimana setiap
keputusan yang telah diambil pada forum KKR, akan dituangkan
dalam dokumen KKR dan telah mendapatkan persetujuan
Direksi. Dokumen KKR dapat berubah sesuai dengan
kompleksitas usaha dan bisnis BNI Syariah
21. Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang
memerlukan persetujuan Direksi melalui hasil ketetapan Komite
Kebijakan dan Risiko (KKR) dengan berpedoman kepada
Anggaran Dasar Perseroan serta pembidangan tugas yang
sewaktu-waktu dapat dievaluasi kembali jika terdapat perubahan
yang signifikan.
22. Direksi telah mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada
seluruh jenjang organisasi melalui pelatihan untuk pegawai baru
dan eksisting, pelatihan dan refreshment pemegang Sertifikasi
42
23) Direksi telah memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko
telah beroperasi secara independen.
24) Rencana Bisnis Bank telah disusun secara realistis,
komprehensif, terukur (achievable) dengan memperhatikan
prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan
internal dan eksternal.
Manajemen Risiko, workshop internal pegawai satuan kerja
manajemen risiko serta program sosialisasi Manajemen Risiko
kepada seluruh pegawai melalui rencana kerja Satuan Kerja
Manajemen Risiko (SKMR)
23. Direksi telah memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah
beroperasi secara independen yaitu dengan dibentuknya Satuan
Kerja Manajemen Risiko di BNI Syariah yaitu Divisi Manajemen
Risiko (ERD), yang dibawahi langsung oleh Direktur Kepatuhan
dan Risiko. Divisi tersebut bertugas mengelola risiko secara
keseluruhan di BNI Syariah dengan independen dan tidak
melibatkan diri dalam pengambilan keputusan bisnis.
24. Proses penyusunan RBB BNI Syariah telah mempertimbangkan
faktor internal dan faktor eksternal (mikro & makro ekonomi) yang
secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi
perkembangan usaha BNI Syariah. Penyusunan RBB juga
dilakukan secara realistis, komprehensif dan terukur dengan
memperhatikan prinsip kehati-hatian, dalam hal ini penyusunan
RBB melibatkan seluruh divisi/unit terkait, terutama unit bisnis.
Dengan demikian, RBB berisikan proyeksi/target bisnis yang
terukur sesuai dengan perkembangan bisnis BNI Syariah dan
juga telah mempertimbangkan risiko strategis bank.
Dalam penyusunan proyeksi keuangan tahun 2018,
menggunakan asumsi makro dan mikro yang terdiri dari aspek
pertumbuhan PDB, inflasi, nilai tukar, pertumbuhan pembiayaan,
pertumbuhan DPK, isu politik, dan lain-lain
43
25) Direksi telah mengkomunikasikan rencana bisnis Bank kepada
Pemegang Saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang
ada pada Bank.
Asumsi makro dan mikro yang digunakan dalam penyusunan
proyeksi keuangan BNI Syariah tahun 2018 adalah sebagai
berikut :
Proyeksi
Tahun Ke-1 Tahun Ke-2 Tahun Ke-3
2018 2019 2020
ASUMSI MAKRO
1. Pertumbuhan PDB (%) 5,1 - 5,5 5,3 - 5,5 5,3 - 5,5
2. Inflasi (%) 3,5 - 4,0 4,0 - 4,5 4,0 - 4,5
3. Lainnya (Dirinci per jenis asumsi)
a. Nilai Tukar (Rp/USD) 13.250-13.750 13.500-14.000 13.600-14.250
b. 7 Days Reverse Repo Rate 4,0 - 4,5 4,0 - 4,5 3,5 - 4,0
ASUMSI MIKRO
1. Pertumbuhan Pembiayaan 18,2% 19,3% 20,6%
2. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga 17,0% 17,4% 18,5%
3. Lainnya (Dirinci per jenis asumsi)
- Pertumbuhan Pembiayaan Industri 15,0% -16,0% 14,0% -16,0% 13,0% -15,0%
- Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Industri 16,0% - 18,0% 15,0% - 17,0% 16,0% - 18,0%
- Pangsa BNI Syariah terhadap Industri 8,8% 9,0% 9,5%
No. Asumsi
Sumber : BI, OJK, BNI dan sumber eksternal lainnya, serta hasil
analisis internal BNI Syariah
25. Proses penyusunan RBB BNI Syariah dilakukan secara
komprehensif berdasarkan target utama yang ditetapkan oleh
Pemegang Saham, dan selanjutnya dibahas oleh seluruh unit
(termasuk cabang) untuk memastikan strategi pencapaian target.
Kemudian draft RBB final dimintakan persetujuan kepada Dewan
Komisaris, untuk selanjutnya disampaikan kepada OJK.
Target-target dalam RBB dikomunikasikan kepada seluruh
jenjang organisasi melalui Business Meeting, rapat-rapat Direktur
Sektor, BOD Message, dan system Electronic Corporate
44
Guidance (ECG) yang dapat diakses oleh seluruh pegawai.
2.C C. Governance Outcome
1) Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.
2) Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya
diterima oleh Pemegang Saham melalui RUPS.
3) Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang
bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai
dengan media yang mudah diakses pegawai.
4) Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai
B. Governance Outcome
1) Direksi telah menyampaikan laporan (pertanggungjawaban)
pengurusan BNI Syariah tahun buku 2017 kepada Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal
27 April 2018.
2) RUPS telah menyetujui laporan pertanggungjawaban Direksi
untuk tahun buku 2017 serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan
perusahaan tahun buku 2017, sesuai akta Berita Acara RUPS
Tahunan PT BNI Syariah No. 104 tanggal 27 April 2018.
Pengurusan tahun buku 2018 akan dipertanggungjawabkan pada
RUPS Tahunan tahun 2019.
3) Seluruh kebijakan perusahaan yang bersifat strategis dilakukan
validasi oleh satuan kerja atau unit-unit terkait lainnya, untuk
diadministrasikan dalam bentuk SE/Juklak/Buku Pedoman, untuk
kemudian diupload via sistem aplikasi internal (ECG) dan
diberitahukan kepada seluruh pegawai melalui aplikasi surat
elektronik internal (SHECO), sehingga pada dasarnya informasi
tersebut dapat diakses oleh seluruh pegawai.
Direksi juga telah memberikan arahan dan masukan terkait
dengan kebijakan strategis yang berhubungan dengan kebijakan
regulator.
4) Direksi menyampaikan arah bisnis bank dalam rangka
45
arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank.
5) Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan
didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan
dissenting opinion secara jelas.
6) Dalam laporan pelaksanaan Good Corporate Governance,
seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan paling kurang:
a) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau
lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank
dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di
luar negeri;
b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan
Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan
Komisaris, dan/atau anggota Direksi lainnya Bank; dan
c) renumerasi dan fasilitas lainnya.
pencapaian visi dan misi BNI Syariah ke segenap pegawai BNI
Syariah, baik melalui pertemuan langsung, rapat direksi,
Bussiness Meeting, event-event internal perusahaan, maupun
melalui pengiriman BOD Messages kepada e-mail masing-
masing pegawai.
5) Hasil rapat Direksi dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi dan
didokumentasikan dengan baik oleh Divisi Kesekretariatan dan
Komunikasi Perusahaan, termasuk pengungkapan dissenting
opinion secara jelas (apabila ada).
6) Laporan GCG BNI Syariah tahun buku 2017 telah disusun dan
dapat diakses di website resmi BNI Syariah
(www.BNISyariah.co.id). Laporan GCG tersebut telah
mengungkapkan hal-hal yang diwajibkan ketentuan berlaku
termasuk:
a) kepemilikan saham Direksi yang mencapai 5% (lima
persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun
pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di
dalam dan di luar negeri;
b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga Direksi dengan
Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris
lainnya, dan/atau anggota Direksi Bank;
c) rangkap jabatan Direksi pada perusahaan atau lembaga
lain; dan
d) remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Direksi.
Sedangkan Laporan GCG tahun buku 2018 akan dipublikasikan
sebelum akhir bulan Maret 2018 sebagaimana ketentuan
46
7) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota
Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain
dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian
permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil
sesuai ekspektasi stakeholders.
8) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari
seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang
organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan
perundang-undangan.
7) Pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dalam
pengelolaan bank telah ditunjukkan dengan semakin
meningkatnya kinerja BNI Syariah, baik secara finansial maupun
non-finansial.
Secara finansial, hal ini bisa dilihat dengan tercapainya sebagian
besar kinerja keuangan perusahaan terhadap target RBB sampai
dengan bulan Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:
Keterangan Realisasi
Des 2018
Target RBB
Des 2018
Aset 41,05 T 38,65 T
Pembiayaan 28,30 T 27,08 T
DPK 35,50 T 33,15 T
L/R (EAT) 416 M 406 M
Rasio-rasio :
ROA 1,42% 1,51%
ROE 10,53% 10,16%
BOPO 85,37% 85,36%
FDR 79,61% 81,69%
NPF 2,93 3
CAR 19,15 19,18
NI 7,16% 7,11%
8) Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan dapat
diperoleh dengan berbagai cara, di antaranya adalah melalui
pelatihan, sharing knowledge, serta rotasi mutasi posisi/jabatan.
47
kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
Pengukuran pengetahuan, keahlian dan kemampuan dapat
dilakukan melalui asesmen kompetensi masing-masing individu,
serta melalui monitoring pencapaian kinerja masing-masing
pegawai/satuan kerja secara berkala (triwulan, semester, dan
tahunan).
Program pelatihan yang diberikan selama tahun 2018 antara lain:
1. Program Sertifikasi kepada seluruh level jabatan khususnya
Board of Commissioner, Board of Management, Pemimpin
Divisi, Pimpinan Cabang, Pimpinan Unit di Cabang maupun
Kantor Pusat untuk menunjang pekerjaan dan jabatannya.
Sertifikasi yang diberikan antara lain Sertifikasi Manajemen
Risiko, Tresury, Audit General Banking, Kepatuhan, dan
lainnya.
2. Program Brevet Pembiayaan Konsumer kepada seluruh
pegawai processing cabang untuk menunjang pemahaman
analisa pembiayaan Konsumer.
3. Progam Brevet Pembiayaan Produktif untuk menunjang
pemahaman analisa pembiayaan produktif.
4. Pelatihan-pelatihan refreshment bagi seluruh pegawai
khususnya cabang untuk mendukung operasional cabang
sesuai dengan jabatannya.
5. Program-program pelatihan Leadership termasuk program
coaching dan mentoring kepada pimpinan BNI Syariah.
6. Pelatihan-pelatihan kepada pegawai Kantor Pusat untuk
menunjang perkejaan sehari-hari baik hard skill maupun soft
skill.
48
9) Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan
dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan
dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya
yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya
pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang
ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan
karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau
pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas
individu.
7. Pelatihan Dasar Perbankan Syariah dan Anti Pencucian
Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT)
kepada seluruh pegawai baru maupun refreshment bagi
pegawai yang telah mendapatkan pelatihan tersebut.
8. Pelatihan-pelatihan terkait Digital Banking baik kepada
pegawai Divisi IT maupun divisi terkait lainnya untuk
menunjang peningkatan kompetensi pegawai di era Digital.
9) Bentuk pembelajaran berkelanjutan diselenggarakan melalui:
a. Pelatihan yang diselenggarakan oleh BNI Syariah mengacu
pada Training Need Analysis (TNA) yang telah
direncanakan sebelumnya, serta mengacu pada data
competency gap antara kompetensi yang dibutuhkan untuk
menempati suatu posisi jabatan dengan kompetensi yang
dimiliki masing-masing individu. Hal ini dilakukan untuk
mencapai output dari training yaitu peningkatan dan
pengembangan pengetahuan serta keahlian pegawai yang
dapat mendorong kinerja perusahaan secara bankwide.
b. Proses pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh divisi
Sumber Daya Insani sebagai PIC dalam bentuk pelatihan
dan seminar.
c. BNI Syariah melakukan inisiasi pembentukan agent of
change sebagai jembatan dalam meningkatkan
pengetahuan dan peningkatan pemahaman budaya kerja
perusahaan.
d. Data keikutsertaan pegawai dalam program sertifikasi di
tahun 2018 adalah sebagai berikut:
49
10) Pelaksanaan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan
kebijakan dan strategi Manajemen Risiko telah dilakukan oleh
Direksi dengan efektif.
11) Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan
10) Direksi telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap
pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko, dilakukan
dengan melakukan review kebijakan manajemen risiko setiap
tahun, menetapkan risk appetite statement yang setiap bulan
dipantau pelaksanannya, pemantauan profil risiko setiap 3 bulan
dan pemantauan laporan tingkat kesehatan bank setiap 6 bulan.
11) Pemegang Saham sesuai dengan kewenangannga mengangkat
dan memberhentikan anggota Direksi, termasuk juga
50
keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak
pada berkurangnya aset Bank dan/atau berkurangnya
keuntungan Bank, akibat intervensi pemilik terhadap
komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi.
12) Bank telah menerapkan Manajemen Risiko secara efektif,
yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran,
serta kemampuan Bank.
13) Rencana Bisnis Bank telah disusun atas kajian yang
komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan
kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasikan
kelemahan dan ancaman (SWOT analysis)
14) Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan pertumbuhan
Bank yang berkesinambungan.
menetapkan komposisi, namun kegiatan operasional perusahaan
dilakukan Direksi secara independen.
12) BNI Syariah telah menerapkan Manajemen Risiko yang efektif,
yang ditunjukkan oleh penerapan program dan strategi
Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen
Risiko. Kebijakan Manajemen Risiko direview secara berkala
setiap satu tahun sekali, dan disetujui oleh Dewan Komisaris
dalam rangka menyesuaikan kompleksitas usaha BNI Syariah.
13) RBB BNI Syariah disusun dengan memperhatikan perkembangan
industri perbankan nasional pada umumnya dan perbankan
syariah pada khususnya. Analisis posisi Bank dalam menghadapi
persaingan usaha juga diperhatikan sehingga BNI Syariah dapat
menentukan fokus bisnis perusahaan. Keunggulan kompetitif
perusahaan dan SWOT analysis juga dilakukan untuk
mengidentifikasi kekuatan, area-area kelemahan, peluang dan
tantangan BNI Syariah ke depan.
14) Untuk dapat menghadapi tantangan masa depan di sektor
perbankan syariah yang semakin kompetitif, memperhatikan
posisi saat ini di industri dan mempertimbangkan kondisi internal
saat ini, maka BNI Syariah telah merumuskan kebijakan-
kebijakan strategis perusahaan ke depan.
Sesuai dengan keunggulan kompetitif BNI Syariah yang mampu
menjaga kinerja serta peningkatan bisnis secara
berkesinambungan, arah pengembangan BNI Syariah ke depan
51
adalah menjadi Bank Syariah yang memiliki konsep modern
(kemudahan akses digital), global (menjangkau nasabah baik
domestik maupun luar negeri) dan konsisten dalam menjalankan
kaidah syariah dalam operasional perbankan.
Dalam rangka memberikan kontribusi positif terhadap
pembangunan bangsa melalui pemberdayaan ekonomi
masyarakat, maka akan tepat jika BNI Syariah memposisikan diri
sebagai mitra bisnis yang memberikan layanan terbaik sesuai
dengan prinsip syariah. Sehingga bisnis yang dijalankan tidak
hanya berorientasi terhadap keuntungan semata tetapi juga
memperhatikan faktor keberkahan. Dengan niat tersebut BNI
Syariah dengan prinsip dan nilai-nilai kebaikannya hadir sebagai
“Hasanah Banking Partner”.
3.A Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
A. Governance Structure
1) Komite Audit
a) Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang
Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang
ahli di bidang akuntansi keuangan, dan seorang Pihak
Independen yang ahli di bidang perbankan syariah.
b) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
c) Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota
Komite Audit merupakan Komisaris Independen.
d) Anggota Komite Audit memiliki integritas dan reputasi
keuangan yang baik.
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
A. Governance Structure
1) Komite Audit a) Anggota Komite Audit terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu Bapak
Max R. Niode (Komisaris Independen) selaku Ketua, serta
Bapak Vivin Heryadi selaku pihak Independen yang ahli di
bidang akuntansi dan Bapak Alexander Zulkarnain selaku
pihak independen yang ahli di bidang perbankan syariah.
Rincian dari anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:
- Bapak Max. R.Niode selaku Ketua, diangkat dalam
RUPSLB tanggal 29 Desember 2017 sebagai Komisaris
Independen.
Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris PT Asuransi Tri
Pakarta (2014 – 2015), Pemimpin Satuan Pengawasan
Internal (Internal Audit) BNI (2011 – 2014), Pemimpin
52
Divisi Hukum Bank BNI (2004 – 2011), Komisaris Utama
PT Swadharma Surya Finance (2003 – 2006), dan
Komisaris PT Swadharma Surya Finance (2000 – 2003).
- Bapak Vivin Haryadi, seorang Pihak Independen yang
ahli di bidang akuntansi keuangan,
Ditunjuk sebagai salah satu anggota Komite Audit BNI
Syariah semenjak April 2013. Sebelumnya yang bersangkutan adalah Wakil Pemimpin Divisi Umum PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- Bapak Alexander Zulkarnaen, seorang Pihak Independen yang ahli dibidang perbankan syariah,
Ditunjuk sebagai salah satu anggota Komite Audit BNI
Syariah sejak tahun 2010. Sebelumnya yang bersangkutan adalah anggota Komite Audit di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2001-2010), saat ini ybs juga sebagai Inspektur III di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, yang tugasnya antara lain melakukan audit atas transaksi pengadaan pembiayaan termasuk pembiayaan syariah.
Ybs telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait
dengan keuangan/perbankan syariah: Pelatihan Teknis Akuntansi Syariah (2012) yg
diselenggarakan Pusdiklat Keuangan Umum Kementerian Keuangan.
Seminar Penyegaran Manajemen Risiko Bank Syariah Agustus 2018.
b) Ketua Komite Audit adalah Bpk Max.R Niode yang juga
seorang Komisaris Independen.
c) Satu-satunya anggota Komisaris yang menjadi anggota
komite Audit, adalah Bpk Max R. Niode yang juga seorang
53
2) Komite Pemantau Risiko
a) Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri
dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak
Independen yang ahli di bidang perbankan syariah, dan
seorang Pihak Independen yang ahli di bidang
Manajemen Risiko.
b) Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris
Independen.
c) Mayoritas anggota Dewan Komisaris yang menjadi
anggota Komite Pemantau Risiko merupakan Komisaris
Independen.
d) Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas
dan reputasi keuangan yang baik.
Komisaris Independen. .
d) Seluruh anggota Komite Audit memiliki integritas dan
reputasi keuangan yang baik karena tidak pernah mendapat
sanksi hukum dan tidak pernah diblacklist
(kredit/pembiayaan bermasalah)
Berikut susunan anggota Komite Audit per 31 Desember 2018:
No Jabatan Keterangan
1 Ketua Max R. Niode (Komisaris Independen)
2 Anggota Alexander Zulkarnain
3 Anggota Vivin Haryadi
2) Komite Pemantau Risiko:
a) Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari 4 (empat) orang
yaitu Bapak Rizqullah (Komisaris Independen) selaku Ketua,
Fero Poerbonegoro (Komisaris Utama) selaku Anggota,
serta Ibu Subardiah selaku pihak Independen yang ahli di
bidang manajemen risiko dan Bapak Delyuzar Syamsi
selaku pihak independen yang ahli di bidang perbankan
syariah. Rincian dari anggota Komite Pemantau Risiko
adalah sebagai berikut:
Bapak Rizqullah, diangkat dalam RUPS Tahunan tahun
buku 2015 tanggal 25 Februari 2016 sebagai Komisaris
Independen.
Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama BNI
Syariah (2010 – 2012), Pemimpin Proyek pendirian Bank
BNI Syariah (2008 – 2010), Pemimpin Divisi Risiko Kredit
BNI (2007 – 2008), Direktur PT Sarana Multigriya
Finansial (2005 – 2007), dan Pemimpin Divisi Unit Usaha
54
Syariah Bank BNI (2002 – 2005).
Bpk Fero Poerbonegoro, diangkat dalam RUPS tahunan
tanggal 25 Februari 2016 sebagai Komisaris Utama BNI
Syariah.
Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Independen
BNI (2008 – 2015), Direktur Tresuri & Internasional BNI
(2003 – 2008), Project Manager New Core Banking
System BNI (2002 – 2003), Direktur Tresuri &
Internasional Bank BCA (1998 – 2002) dan Pemimpin
Divisi Tresuri BNI (1997-1998).
Bpk Delyuzar Syamsi, seorang Pihak Independen yang
ahli di bidang perbankan syariah,
Ditunjuk sebagai salah satu anggota Komite Pemantau
Risiko BNI Syariah sejak tahun 21 Maret 2017.
Sebelumnya yang bersangkutan menjabat sebagai
Associate Trainer di Institut Muamalat Jakarta, Asesor
Manajemen Risiko LSP Keuangan Syariah dan Dosen
FKIP Program Studi Pendidikan Ekonomi Uiversitas
Pamulang Banten, Head of Enterprise Asset
Management Division Bank Muamalat, Head of Network
and General Service Division Bank Muamalat, Branch
Manager BNI Syariah Prima di Wisma Kyoei Prince,
Jakarta
- Ibu Subardiah, seorang Pihak Independen yang ahli di
bidang Manajemen Risiko,.
Ditunjuk sebagai salah satu anggota Komite Pemantau
Risiko BNI Syariah semenjak 21 Maret 2017 merangkap
sebagai Kepala Divisi Pusat Pengembangan dan
Penelitian Manajemen Risiko di LPPI Jakarta sejak 2011.
Sebelumnya yang bersangkutan menjabat sebagai
55
3) Komite Remunerasi dan Nominasi
a) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling
kurang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen
dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi
sumber daya manusia.
anggota Komite Manajemen Risiko BNI (2009-2014).
b) Ketua Komite Pemantau Risiko adalah Bpk Rizqullah
yang diangkat dalam RUPS Tahunan tahun buku 2015
tanggal 25 Februari 2016 sebagai Komisaris Independen.
(Akta terlampir)
c) Komisaris Independen tidak sebagai mayoritas di antara
anggota Dewan Komisaris yang menjadi anggota Komite
Pemantau Risiko, karena jumlahnya berimbang
(Komisaris 1 orang, Komisaris Independen 1 orang).
Berikut susunan anggota Komite Pemantau Risiko per 31
Desember 2018:
No Jabatan Keterangan
1 Ketua Rizqullah (Komisaris Independen)
2 Anggota Fero Poerbonegoro (Komisaris Utama)
3 Anggota Subardiah
4 Anggota Delyuzar Syamsi
d) Seluruh anggota Komite Pemantau memiliki integritas dan
reputasi keuangan yang baik karena tidak pernah sanksi
hukum dan tidak pernah diblacklist (kredit/pembiayaan
bermasalah)
3) Komite Nominasi dan Remunerasi
a. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari 7
(tujuh) orang yaitu Bapak Max R. Niode (Komisaris
Independen) selaku Ketua, Fero Poerbonegoro (Komisaris
Utama) selaku Anggota, Bapak Rizqullah (Komisaris
56
b) Pejabat Eksekutif harus memiliki pengetahuan dan
mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau
nominasi serta succession plan Bank.
c) Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh
Komisaris Independen.
d) Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota
Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan
Komisaris Independen
e) Apabila Bank membentuk Komite tersebut secara
terpisah, maka:
(1) Pejabat Eksekutif anggota Komite Remunerasi
harus memiliki pengetahuan mengenai sistem
remunerasi Bank; dan
(2) Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus
memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan
succession plan Bank.
Independen) selaku Anggota, serta Ibu Munifah Syanwani
selaku anggota, Ibu Idayu Nilawati selaku anggota, Bapak
Arief Adhi Sanjaya selaku anggota, dan Bapak Adrianto Daru
selaku anggota (pejabat eksekutif yang membawahi SDM).
Rincian dari anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
adalah sebagai berikut:
No Jabatan Keterangan
1 Ketua Max R. Niode (Komisaris Independen)
2 Anggota Fero Poerbonegoro (Komisaris Utama)
3 Anggota Rizqullah (Komisaris Independen)
4 Anggota Munifah Syanwani
5 Anggota Idayu Nilawati
6 Anggota Arief Adhi Sanjaya
7 Anggota Adrianto Daru
b. Bapak Adrianto Daru selaku pemimpin SDM (Divisi Sumber
Daya Insani) BNI Syariah ditunjuk anggota KNR pada tahun
2017. Bapak Adrianto Daru pernah menduduki berbagai
macam posisi di Divisi SDM PT BNI (Persero), Tbk yaitu:
- Manager Kinerja dan Kompensasi (2003 s.d 2004);
- Manager Sistem Kepegawaian (2004 s.d 2005);
- Manager Pengembangan Sistem SDM (2005 S.D
2007);
- AVP Relationship Manager HR (2007 s.d 2009);
- Pemimpin Kelompok Penunjang (membawahi SDM, IT
& Procurement) Divisi Usaha Syariah;
57
4) Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite
Renumerasi dan Nominasi bukan merupakan anggota Direksi
Bank yang sama maupun Bank lain.
5) Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama,
Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan
kriteria independensi, kriteria keahlian, mampu menjaga
rahasia Bank, kode etik, dan pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab sebagai anggota Komite.
6) Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham,
dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham
Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota
Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan
kepemilikan saham dengan Bank, yang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak independen.
7) Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan anggota
- PJS Pemimpin Divisi SDM BNI Syariah (2010).
c. Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai Bapak Max R.
Niode selaku Komisaris Independen.
d. Mayoritas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
merupakan Komisaris Independen, yaitu Bapak Max R.
Niode dan Bapak Rizqullah.
e. Komite Nominasi dan Remunerasi BNI Syariah tidak
terpisah.
4) Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite
Nominasi dan Remunerasi BNI Syariah tidak memiliki jabatan
rangkap sebagai anggota Direksi BNI Syariah maupun Bank lain.
5) Pihak Independen pada setiap Komite tidak memiliki rangkap
jabatan di BNI Syariah, dan mayoritas pihak independen tidak
memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain dengan tetap
memperhatikan independensi, kriteria keahlian, kemampuan
menjaga rahasia bank, kode etik dan pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab sebagai anggota Komite.
6) Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham,
dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham
Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi
atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham
dengan BNI Syariah, yang dapat mempengaruhi kemampuannya
untuk bertindak independen.
7) Seluruh Pihak Independen tidak ada yang berasal dari mantan
58
Direksi yang berasal dari Bank yang bersangkutan dan tidak
melakukan fungsi pengawasan yang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak independen telah menjalani
masa tunggu (cooling off) paling kurang selama 6 (enam)
bulan.
8) Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling
kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah
anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak
Independen.
9) Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang
dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota
termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat
Eksekutif.
10) Komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan karena adanya
intervensi pemilik.
anggota Direksi BNI Syariah.
8) Seluruh Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko selama
tahun 2018 telah dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari
jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak
Independen.
9) Seluruh Rapat Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2018
telah dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota
termasuk Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif.
10) Komposisi Komite telah memenuhi ketentuan yang berlaku
karena mayoritas terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak
Independen, dan tidak ada intervensi dari Pemegang Saham
mayoritas.
3.B B. Governance Process
1) Komite Audit
Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:
a. Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi
perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau
tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan
pengendalian intern termasuk kecukupan proses
pelaporan keuangan.
B. Governance Process
1) Komite Audit telah memberikan rekomendasi kepada Dewan
Komisaris melalui penyampaian surat rekomendasi, laporan hasil
evaluasi, notulen rapat maupun surat-surat lainnya terhadap:
a. Hasil pantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan
audit serta tindak lanjut hasil audit;
b. Hasil review terhadap pelaksanaan tugas Audit Internal,
kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik
59
b. Komite Audit telah melakukan review terhadap:
(1) pelaksanaan tugas SKAI;
(2) kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan
Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku;
(3) kesesuaian laporan keuangan dengan standar
akuntansi yang berlaku; dan
(4) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil
temuan SKAI, Akuntan Publik, hasil pengawasan
Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil
pengawasan Dewan Pengawas Syariah.
c. Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan
Akuntan Publik dan KAP kepada Dewan Komisaris.
2) Komite Pemantau Risiko
Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:
a) Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan
pelaksanaan Manajemen Risiko;
b) Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan
Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
3) Komite Remunerasi dan Nominasi
Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:
a) Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan
remunerasi bagi:
(1) Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas
Syariah dan telah disampaikan kepada RUPS;
(KAP) dengan standar audit yang berlaku, kesesuaian
laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku
dan pelaksanaan tindak lanjut temuan Audit Internal,
Akuntan Publik, Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dan
Dewan Pengawas Syariah oleh Direksi.
c. Hasil rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP.
2) Komite Pemantau Risiko telah memberikan rekomendasi kepada
Dewan Komisaris melalui penyampaian laporan hasil evaluasi,
notulen rapat maupun surat-surat lainnya terhadap:
a. Hasil evaluasi kebijakan dan pelaksanaan Manajemen
Risiko;
b. Hasil pantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan
pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan
Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
3) Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi
kepada Dewan Komisaris antara lain:
a. Cfm Notulen Rapat KNR-003/2018 tanggal 17 April 2018
dengan agenda rekomendasi kepada Dewan Komisaris
terkait remunerasi, tantiem, tunjangan dan fasilitas anggota
Direksi, Dekom, dan DPS.
60
(2) Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah
disampaikan kepada Direksi.
b) Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah
menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau
penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan
Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada
RUPS.
c) Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon
anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Dewan
Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS.
d) Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon
Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite
kepada Dewan Komisaris.
4) Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.
5) Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat
atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah
mufakat.
6) Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat
dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.
b. Cfm Notulen Rapat KNR-01/2018 tanggal 16 Januari 2018
dengan agenda perubahan AD BNI Syariah terkait kebijakan
periode pengangkatan kembali anggota DPS. Di tahun-tahun
sebelumnya telah dilakukan review kebijakan nominasi,
sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian
anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS untuk
disampaikan kepada RUPS.
c. Cfm. Notulen KNR-04/2018 tanggal 4 Mei 2018 dengan
agenda rekomendasi nominasi calon anggota Dewan
Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
d. Tahun 2018, tidak ada pengangkatan calon Pihak
Independen baru di Komite-komite.
4) Komite telah menyelenggarakan rapat sesuai kebutuhan BNI
Syariah. Untuk periode 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2018:
a. Komite Audit sudah menyelenggarakan rapat sebanyak 17
kali;
b. Komite Pemantau Risiko sebanyak 15 kali;
c. Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 6 kali.
5) Hasil keputusan rapat Komite adalah berdasarkan musyawarah
mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi
musyawarah mufakat, sebagaimana tertuang dalam notulen
rapat.
6) Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat
mendukung secara optimal tugas pengawasan Dewan Komisaris.
61
7) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas
Komite, seperti misalnya terkait rekomendasi pemberian
remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik,
rekomendasi calon Dewan Komisaris/Direksi yang tidak
sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang
telah ditetapkan.
7) Pemegang Saham mayoritas tidak melakukan intervensi
terhadap pelaksanaan tugas Komite.
3.C C. Governance Outcome
1) Hasil rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan
didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan
dissenting opinions secara jelas.
2) Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai
ketentuan yang berlaku seperti misalnya pemberian
rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris.
C. Governance Outcome
1) Hasil rapat komite telah dituangkan dalam bentuk risalah rapat
dan didokumentasikan dengan baik oleh Sekretaris Dewan
Komisaris. Selama tahun 2018 tidak terdapat Dissenting Opinion.
Jumlah risalah rapat setiap Komite tahun 2018 sebagai berikut:
a. Komite Audit sebanyak 17 risalah;
b. Komite Pemantau Risiko sebanyak 15 risalah;
c. Komite Nominasi dan Remunerasi sebanyak 6 risalah.
2) Berdasarkan laporan program kerja masing-masing Komite
kepada Dewan Komisaris, masing-masing Komite telah
melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku seperti
misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugasnya kepada
Dewan Komisaris.
4.A Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah
A. Governance Structure
1) Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2
(dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas
Syariah
A. Governance Structure
1) Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) BNI Syariah berjumlah
2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu)
62
jumlah anggota Direksi.
2) Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki rangkap
jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah kecuali
yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang
Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum
Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu paling banyak pada 4
(empat) lembaga keuangan syariah lain.
3) Dewan Pengawas Syariah telah mendapatkan fasilitas yang
layak antara lain ruang kerja, telepon, dan lemari arsip.
4) Dewan Pengawas Syariah telah memiliki paling kurang 1
(satu) orang pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas
dan tanggung jawabnya.
5) Bank wajib mengajukan calon anggota Dewan Pengawas
Syariah untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa
Keuangan sebelum menduduki jabatannya.
6) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah oleh
RUPS berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas
Jasa Keuangan.
orang Anggota. Ketua DPS yang efektif menjabat adalah Bapak
KH. Ma’ruf Amin dan anggotanya adalah Bapak DR. Hasanudin,
M.Ag.
2) Anggota DPS BNI Syariah tidak memiliki rangkap jabatan
melebihi dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya.
3) DPS BNI Syariah mendapatkan fasilitas ruang kantor yang layak
di Kantor Pusat BNI Syariah.
4) DPS BNI Syariah memiliki 1 (satu) orang staff khusus yaitu
Bapak AH Azharuddin Lathif dan 1 (satu) orang pegawai untuk
mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Bapak
AH Azharuddin Lathif melaksanakan tugasnya sejak 4 Juli 2018.
5) Ketua dan anggota DPS BNI Syariah telah menjabat sejak
pendirian PT Bank BNI Syariah di tahun 2010, dan penunjukkan
Bapak KH. Ma’ruf Amin dan Bapak Dr. Hasanudin, M.Ag sebagai
Ketua dan Anggota DPS telah mendapatkan persetujuan Bank
Indonesia melalui Surat Persetujuan Izin Prinsip Pendirian
PT Bank BNI Syariah No. 12/2/DpG/DPbS tanggal 8 Februari
2010.
6) Jabatan ketua dan Anggota DPS BNI Syariah telah diperpanjang
berdasarkan RUPS Tahunan 27 April 2018 dengan jangka waktu
sampai dengan pelaksanaan RUPS Tahunan yang
63
7) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas Syariah kepada
Otoritas Jasa Keuangan dilakukan setelah mendapat
rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
8) Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki
integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang
memadai.
diselenggarakan tahun 2021 Cfm Akta Berita Acara RUPS
Tahunan Nomor 104 tanggal 27 April 2018. Dikarenakan
pengangkatan merupakan perpanjangan atau penunjukan
kembali maka Surat Persetujuan Izin Prinsip Pendirian PT Bank
BNI Syariah No. 12/2/DpG/DPbS tanggal 8 Februari 2010 masih
berlaku.
Pengangkatan Ketua dan Anggota DPS pada RUPS Tahunan 27
April 2018 sudah sesuai dengan prosedur dalam Anggaran Dasar
Perseroan dan Ketentuan Perundang-undangan lainnya.
7) Bahwa dikarenakan pengangkatan Ketua dan Anggota DPS
sifatnya merupakan perpanjangan maka rekomendasi dari MUI
berdasarkan Surat No. U-260/DSN-MUI/VII/2009 tanggal 30 Juli
2009 masih berlaku.
8) Berdasarkan riwayat hidup dan rekam jejak masing-masing,
seluruh anggota DPS BNI Syariah memiliki integritas,
kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai (tidak
mempunyai kredit macet).
4.B B. Governance Process
1) Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan
Pengawas Syariah telah memperhatikan rekomendasi Komite
Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan
memperoleh persetujuan dari RUPS.
2) Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan
tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance.
3) Dalam rangka melakukan tugas dan tanggung jawabnya,
B. Governance Process
1) Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS BNI Syariah
telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite
Remunerasi dan Nominasi dan persetujuan RUPS.
2) DPS BNI Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab
sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, termasuk melakukan
tranparansi pelaksanaan tugas DPS dalam Laporan Tahunan
tahun buku 2017.
3) DPS BNI Syariah telah memberikan nasihat dan saran kepada
Direksi melalui Rapat dan Opini Syariah DPS dan memberikan
64
Dewan Pengawas Syariah telah memberikan nasihat dan
saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar
sesuai dengan prinsip syariah.
4) Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan
tanggung jawab yang meliputi antara lain:
a) menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah
atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan
Bank;
b) mengawasi proses pengembangan produk baru Bank
agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional –
Majelis Ulama Indonesia;
c) meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional –
Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang
belum ada fatwanya;
d) melakukan review secara berkala atas pemenuhan
prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan
dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
dan
e) meminta data dan informasi terkait dengan aspek
syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka
pelaksanaan tugasnya.
rekomendasi atas temuan Audit Internal atau Audit Syariah DPS
dalam rangka mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan
prinsip syariah. Untuk periode semester II tahun 2018 DPS telah
melakukan rapat dengan BNIS sebanyak 17 (delapan belas) kali
Rapat dan menghasilkan 11 (dua belas) Opini DPS.
4) DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap:
a) pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan
produk yang dikeluarkan BNI Syariah;
b) proses pengembangan produk baru BNI Syariah agar sesuai
dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama
Indonesia;
c) permintaan atas fatwa kepada Dewan Syariah Nasional
– Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BNI Syariah
yang belum ada fatwanya;
d) review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah
terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran
dana serta pelayanan jasa BNI Syariah; dan
e) permintaan data dan informasi terkait dengan aspek syariah
dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya,
DPS BNI Syariah telah melaksanakan:
1) melaporkan hasil pengawasan kepada Direksi dan
Dewan Komisaris.
2) menyampaikan hasil evaluasi kebijakan Manajemen
Risiko dan pelaksanaan Manajemen Risiko yang terkait
dengan pemenuhan prinsip syariah kepada Direksi dan
Dewan Komisaris.
3) mengikuti rapat dan diskusi dengan pihak internal
maupun eksternal terkait pemenuhan prinsip syariah.
65
5) Anggota Dewan Pengawas Syariah telah menyediakan waktu
yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya secara optimal.
6) Rapat Dewan Pengawas Syariah telah diselenggarakan
paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
7) Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah
telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
8) Seluruh keputusan Dewan Pengawas Syariah yang
dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan
bersama seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah.
9) Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memanfaatkan
Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain
yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan
Bank.
10) Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak mengambil
dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain
4) meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah
dari satuan kerja BNI Syariah dalam rangka pelaksanaan
tugasnya.
5) Anggota DPS BNI Syariah telah menyediakan waktu yang cukup
serta dapat hadir sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
Keikutsertaan Ketua DPS Bapak Ma’ruf Amin pada Pemilihan
Umum 2019 sebagai Calon Wakil Presiden tidak mengganggu
pelaksanaan tugas sebagai Ketua DPS dengan berkomitmen
akan melaksanakan tugasnya dengan baik dan melakukan
komunikasi secara tatap muka maupun sarana elektronik.
Selama tahun 2018, penerbitan opini DPS sesuai dengan jadwal
batas waktu yang diharapkan.
6) DPS BNI Syariah telah menyelenggarakan rapat rata-rata lebih
dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Selama tahun 2018, DPS
telah mengadakan rapat sebanyak 17 kali.
7) Hasil keputusan rapat DPS BNI Syariah ditentukan berdasarkan
musyawarah mufakat.
8) Keputusan rapat DPS BNI Syariah yang dituangkan dalam risalah
rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS BNI
Syariah.
9) Anggota DPS BNI Syariah tidak memanfaatkan Bank untuk
kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat
mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank.
10) DPS BNI Syariah telah menerima honorarium dan fasilitas
lainnya yang telah ditentukan/ditetapkan besarannya oleh Direksi.
66
remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
11) Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak melakukan
rangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh Bank.
DPS tidak mengambil dan/atau menerima selain honorarium dan
fasilitas lainnya yang telah ditetapkan oleh Direksi tersebut.
11) Anggota DPS BNI Syariah tidak memiliki rangkap jabatan
sebagai konsultan di Bank lain.
4.C C. Governance Outcome
1) Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah dituangkan dalam
risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk
pengungkapan dissenting opinions secara jelas.
2) Dewan Pengawas Syariah telah menyampaikan Laporan
Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara
semesteran.
3) Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah telah
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2
(dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.
4) Dalam laporan pelaksanaan Good Corporate Governance,
seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang
telah mengungkapkan:
a) rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah
pada lembaga keuangan syariah lain.
b) remunerasi dan fasilitas lain.
5) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan
anggota Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan
kesesuaian kegiatan Bank dengan prinsip syariah yang
C. Governance Outcome
1) Hasil rapat DPS BNI Syariah telah dituangkan dalam risalah rapat
dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan
dissenting opinions secara jelas. Pada semester II tahun 2018
DPS telah melakukan rapat dengan BNIS sebanyak 17 (tujuh
belas) kali Rapat dan menghasilkan 11 (sebelas) Opini DPS.
2) DPS BNI Syariah telah menyampaikan Laporan Hasil
Pengawasan DPS secara semesteran.
3) Laporan Hasil Pengawasan DPS telah disampaikan kepada OJK
paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud
berakhir.
4) Laporan GCG BNI Syariah telah mengungkapkan hal-hal sebagai
berikut:
a) Rangkap jabatan sebagai DPS pada lembaga keuangan
syariah lain.
b) Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima DPS.
5) Pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS BNI
Syariah telah memadai dan telah mengikuti sertifikasi level 2 DPS
Perbankan Syariah dari DSN-MUI. Namun terhadap pelanggaran
prinsip syariah, berdasarkan hasil temuan dari semester ke
semester masih relatif sama (belum ada penurunan).
67
ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank
melalui penurunan pelanggaran terhadap prinsip syariah dan
penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran
terhadap prinsip syariah.
Berdasarkan hal tersebut, DPS telah merekomendasikan kepada
Divisi yang mengelola SDM di BNI Syariah agar memberikan
pelatihan perbankan syariah kepada pegawai BNI Syariah untuk
meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pegawai di bidang
syariah, meningkatkan budaya kepatuhan syariah dan inovasi
produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.
5.A Pelaksanaan prinsip syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana
dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa
A. Governance Structure
1) Bank telah memiliki anggota Dewan Pengawas Syariah
dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang memadai.
2) Bank telah memiliki paling kurang 1 (satu) orang personil di
fungsi kepatuhan yang memiliki pengetahuan dan/atau
pemahaman tentang operasional perbankan syariah.
3) Bank telah memiliki paling kurang 1 (satu) orang personil di
fungsi audit intern yang memiliki pengetahuan dan/atau
pemahaman tentang operasional perbankan syariah.
4) Bank memiliki fungsi pengembangan produk yang
independen terhadap unit bisnis (fungsi penghimpunan dana,
Pelaksanaan prinsip syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana
dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa
A. Governance Structure
1) BNI Syariah telah memiliki anggota DPS yang cukup yang
masing-masing memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan
yang memadai sebagai anggota DPS BNI Syariah.
2) Saat ini BNI Syariah telah memiliki Divisi Kepatuhan yang terdiri
dari 1 (satu) orang Pemimpin Divisi dan 14 (empat belas) orang
staf. Seluruh pegawai Divisi Kepatuhan BNI Syariah telah
memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional
perbankan syariah dan telah memiliki Sertifikasi Manajemen
Risiko level 1, level 2, level 3 dan level 5 dari Badan Nasional
Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Sertifikasi Kepatuhan Level 1 dari
Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP).
3) Pegawai Divisi Audit Internal BNI Syariah telah mendapatkan
Pelatihan Dasar Perbankan Syariah dan telah memiliki
pemahaman tentang operasional perbankan syariah, namun
belum memiliki auditor khusus yang memiliki pengetahuan
dan/atau pemahaman mengenai pemenuhan prinsip syariah
pada kegiatan operasional perbankan syariah.
68
penyaluran dana, dan pelayanan jasa).
5) Sumber daya manusia di fungsi pengembangan produk
memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai
prinsip syariah dan produk perbankan secara umum.
6) Sumber daya manusia di unit bisnis (penghimpunan dana,
penyaluran dana, dan pelayanan jasa) memiliki pengetahuan
dan/atau pemahaman mengenai produk perbankan syariah
yang akan dijualnya.
4) BNI Syariah memiliki unit yang memiliki fungsi pengembangan
produk yang melekat pada unit bisnis, juga memiliki unit yang
khusus yang menangani kebijakan internal bank yang juga
memiliki tugas untuk mengelola manajemen risiko.
5) Sumber Daya Manusia yang menempati posisi pengembangan
produk, diharuskan untuk memiliki kompetensi-kompetensi
tertentu. Apabila terdapat kompetensi yang tidak sesuai antara
persyaratan kompetensi jabatan dengan kompetensi yang dimiliki
pegawai, maka harus ditingkatkan pengetahuan dan keahliannya
melalui pelatihan-pelatihan tertentu diantaranya terkait dengan
pemahaman terhadap proses bisnis dan ketentuan-ketentuan
terkait perbankan syariah, fiqih muamalah, produk-produk
perbankan syariah secara umum, mitigasi resiko, dan
pemahaman terhadap akad-akad yang digunakan dalam
perbankan syariah. Pedoman pemenuhan kompetensi dapat
menggunakan kamus kompetensi yang telah mencakup seluruh
posisi
6) Pembelajaran perihal prinsip dasar syariah dan product
knowledge wajib diberikan kepada masing-masing individu.
Secara berkala, refreshment prinsip syariah dan product
knowledge diberikan kepada masing-masing individu.
5.B B. Governance Process
1) Proses pengembangan produk baru telah memperhatikan
fatwa Dewan Syariah Nasional dan telah mendapat pendapat
B. Governance Process
1) DPS telah melakukan kajian atas usulan fitur/model bisnis guna
pengembangan produk baru agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI
69
syariah dari Dewan Pengawas Syariah
2) Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran
dana, dan pelayanan jasa Bank telah sesuai dengan Fatwa
Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan
pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah.
serta melakukan pengawasan guna memastikan pemenuhan
prinsip syariah pada rencana pengembangan produk baru
tersebut.
2) DPS telah melakukan kegiatan audit prinsip syariah sinergi
dengan Audit Intern BNI Syariah terhadap mekanisme
penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BNI
Syariah. DPS juga melakukan review secara berkala terhadap
pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana,
penyaluran dana, dan pelayanan jasa.
5.C C. Governance Outcome
1) Produk yang dimiliki oleh Bank telah sesuai dengan Fatwa
yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis
Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat
syariah dari Dewan Pengawas Syariah.
2) Prosedur pelaksanaan (Standard Operating
Procedures/SOP) dalam penghimpunan dana, penyaluran
dana, dan pelayanan jasa telah sesuai dengan prinsip
syariah.
3) Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah telah
disampaikan secara semesteran
4) Laporan hasil audit intern terkait pelaksanaan pemenuhan
prinsip syariah telah disampaikan kepada Dewan Pengawas
Syariah.
C. Governance Outcome
1) Produk yang dimiliki oleh BNI Syariah telah sesuai dengan Fatwa
DSN-MUI dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari
DPS.
2) Prosedur pelaksanaan dalam penghimpunan dana, penyaluran
dana, dan pelayanan jasa BNI Syariah telah sesuai dengan
prinsip syariah.
3) Laporan Hasil Pengawasan DPS telah disampaikan secara
semesteran kepada regulator dalam hal ini kepada Otoritas Jasa
Keuangan (OJK)
4) Laporan hasil audit intern terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip
syariah telah disampaikan kepada DPS secara triwulanan.
6.A Penanganan Benturan Kepentingan
A. Governance Structure
Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian
Penanganan Benturan Kepentingan
A. Governance Structure
BNI Syariah telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang
70
mengenai:
1) benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan
pegawai Bank;
2) administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan
kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.
bertujuan untuk mencegah terjadinya transaksi yang
mengandung benturan kepentingan, antara lain sebagai berikut :
a) Juklak Pembiayaan No.PP/S17/046-00/2018 tanggal 3
September 2018 yang mengatur tentang kebijakan
pemberian pembiayaan kepada Calon Nasabah yang
memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua
baik vertikal maupun horizontal maupun yang mengandung
benturan kepentingan dengan pemroses dan/atau pemutus
pembiayaan sekaligus yang mengatur prosedur proses
keputusan pembiayaan.
b) Penjabaran hubungan keluarga yang dimaksud, dijelaskan
pada Juklak No.PP/S02/004-00/2016 tanggal 27 Desember
2016 tentang Pedoman Benturan Kepentingan.
c) Kode Etik BNI Syariah yang mengatur mengenai benturan
kepentingan (untuk menghindari benturan kepentingan dan
tidak melakukan penyuapan atau menerima imbalan /
cinderamata)
d) Adanya sistem Whistle Blowing System (WBS) sebagai
fasilitas untuk memperkuat pengendalian internal.
6.B B. Governance Process
Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan
Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil
tindakan yang dapat mengurangi aset Bank atau mengurangi
keuntungan Bank.
B. Governance Process
Selama Semester II tahun 2018 tidak terjadi transaksi yang
mengandung benturan kepentingan yang melibatkan pegawai,
Direksi, Dewan Komisaris maupun DPS baik secara langsung
maupun tidak langsung yang dapat mengurangi aset ataupun
keuntungan BNI Syariah.
6.C C. Governance Outcome
1) Benturan kepentingan yang dapat mengurangi aset Bank
atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam
setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.
C. Governance Outcome
1) Benturan Kepentingan yang dapat mengurangi aset atau
mengurangi keuntungan BNI Syariah telah diungkapkan dan
telah terdokumentasi dengan baik (apabila ada) dalam setiap
71
2) Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik/pihak
terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan
kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi
keuntungan Bank.
3) Bank berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang
terjadi.
keputusan.
2) Kegiatan operasional BNI Syariah bebas dari intervensi
Pemegang Saham/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat
menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan
atau mengurangi aset maupun keuntungan BNI Syariah.
3) BNI Syariah menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi
dengan berbagai pendekatan.
7.A Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
A. Governance Structure
1) Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja
operasional.
2) Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri
Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
3) Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang
berkualitas pada satuan kerja Kepatuhan untuk
menyelesaikan tugas secara efektif.
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
A. Governance Structure
1) Divisi Kepatuhan telah bertindak independen terhadap satuan
kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada
Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagaimana
diatur dalam POJK No. 46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan
Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
2) Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri
Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dilakukan
berdasarkan keputusan RUPS dan berlaku efektif setelah
mendapat persetujuan fit and proper test dari OJK.
3) Pada Divisi Kepatuhan pengembangan kompetensi dan kualitas
SDM dilaksanakan dengan prinsip pengembangan SDM
dilaksanakan dengan prinsip pengembangan SDM yang
berkelanjutan (continous improvement), yaitu antara lain dengan
mengikutsertakan pelatihan secara berkala dan mengikuti
sertifikasi profesi kepatuhan perbankan. Adapun pelatihan yang
dimaksud seperti mengikuti Pelatihan Kepatuhan Perusahaan
Anak, Sertifikasi BSMR, Sertifikasi Kepatuhan oleh FKDKP,
72
Pendidikan Dasar Perbankan Syariah, dan lain-lain.
7.B B. Governance Process
1) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertugas
dan bertanggung jawab antara lain:
a) memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan
cara:
(1) menetapkan langkah-langkah yang diperlukan
dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;
(2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank
tidak menyimpang dari ketentuan;
(3) memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap
seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh
Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga
otoritas yang berwenang.
b) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab paling kurang secara triwulanan kepada
Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan
Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai struktur
organisasi Bank;
c) merumuskan strategi guna mendorong terciptanya
Budaya Kepatuhan Bank;
B. Governance Process
1) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam
menjalankan tugas dan tanggungjawabnya:
a) Tugas dan tanggung jawab Direktur yang Membawahkan
Fungsi Kepatuhan dalam hal memastikan kepatuhan Bank
terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah sesuai dengan POJK No.
46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan
Bank Umum.
b) Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur
yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah disampaikan
kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan
Komisaris secara triwulanan melalui Surat Nomor :
BNISy/DIR KR/153 tanggal 31 Oktober 2018. Laporan secara
bulanan disampaikan pula oleh Divisi Kepatuhan kepada
Direktur Kepatuhan dalam bentuk resume.
c) Strategi terciptanya Budaya Kepatuhan telah dirumuskan
dalam bentuk Program Kerja Divisi Kepatuhan setiap tahun.
Program peningkatan budaya kepatuhan di tahun 2018
73
d) mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip
kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
e) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan
digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman
internal Bank;
f) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan,
sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang
dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
adalah:
1) Reminder kepatuhan perbulan;
2) Penerapan Compliance Index (CIX) pada seluruh kantor
cabang;
3) Pelaksanaan Conference Call pada seluruh kantor
cabang;
4) Pelaksanaan Compliance Awareness kepada seluruh
pegawai BNI Syariah.
5) Pengjinian regulasi kepada seluruh unit kerja di BNI
Syariah.
d) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melalui
Divisi Kepatuhan telah menyampaikan usulan kebijakan
kepatuhan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (PP)
Pedoman Kepatuhan Perusahaan.
e) Sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk
menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank telah
dirumuskan dalam bentuk Peraturan Perusahaan
Penyusunan Kebijakan PP, PT, SE dengan berkoordinasi
dengan Satuan Kerja Tata Kelola Kebijakan.
f) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melalui
Divisi Kepatuhan telah melakukan penerbitan opini
kepatuhan, validasi SOP, review kebijakan, sistem dan
prosedur eksisting dan keikutsertaan sebagai peserta dalam
rapat Komite Pembiayaan dalam memberikan review
kepatuhan terhadap usulan pembiayaan yang diputus sesuai
kewenangan Direksi.
74
g) meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
h) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan
dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak
menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
i) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan
Fungsi Kepatuhan.
2) Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi
Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3) Direksi telah:
a) menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk
dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif;
g) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melalui
Divisi Kepatuhan telah melakukan identifikasi, pengukuran,
monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan
dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
Syariah. Saat ini nilai profil risiko kepatuhan bank adalah
1,18 dengan yudisium low.
h) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan
monitoring dan memberikan masukan terhadap kebijakan
dan/atau keputusan yang diambil Direksi melalui
keikutsertaan dalam rapat-rapat Direksi.
i) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan
tugas-tugas lainnya secara independen yang terkait dengan
fungsi kepatuhan sesuai dengan POJK No.
46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan
Bank Umum.
2) Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi
Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu
POJK No. 46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi
Kepatuhan Bank Umum.
3) Direksi telah:
a) Direksi telah menyetujui prinsip-prinsip kepatuhan dalam
bentuk dokumen Compliance Charter yang ditandatangani
oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 16
September 2015.
b) Direksi melalui Divisi Kepatuhan dan Satuan Kerja Tata
75
b) bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh
kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh
jenjang organisasi terkait;
c) bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan
yang efektif dan permanen sebagai bagian dari
kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.
4) Satuan kerja kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab
antara lain:
a) membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung
Kelola Kebijakan telah mengkomunikasikan seluruh
kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang
organisasi melalui media portal internal perusahaan yaitu
Enterprise Corporate Guidance (ECG)
c) Direksi melalui Divisi Kepatuhan telah menciptakan fungsi
kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari
kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan dengan cara
memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank dan
menumbuhkan serta mewujudkan terlaksananya Budaya
Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan
usaha Bank melalui program kepatuhan yang bersifat rutin
maupun project. Program peningkatan budaya kepatuhan di
tahun 2018 adalah:
1) Reminder kepatuhan perbulan;
2) Penerapan Compliance Index (CIX) pada seluruh kantor
cabang;
3) Pelaksanaan Compliance Index (CIX) pada seluruh
kantor cabang;
4) Pelaksanaan Compliance Awareness kepada seluruh
pegawai BNI Syariah;
5) Pengkinian regulasi kepada seluruh unit kerja di BNI
Syariah.
4) Divisi Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:
a. Divisi Kepatuhan telah membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan dalam
76
terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan
usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
b) melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan
pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan
mengacu pada peraturan yang berlaku mengenai
Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah
dan Unit Usaha Syariah;
c) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan
kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun
prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
d) melakukan review dan/atau merekomendasikan
pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan,
sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar
sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
e) melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa
kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta
kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan dan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
bentuk Program Kerja Divisi Kepatuhan setiap tahun yaitu salah satunya melakukan sosialisasi terhadap peraturan eksternal yang terkait dengan bank dan menyebarkan pesan kepatuhan kepada seluruh pegawai
b. Divisi Kepatuhan telah melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dalam bentuk penyusunan profil risiko kepatuhan yang disusun secara triwulanan berkoordinasi dengan Divisi Manajemen Risiko & Kebijakan Perusahaan (ERD).
c. Divisi Kepatuhan telah menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank melalui validasi terhadap sistem dan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d. Divisi Kepatuhan telah melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui validasi terhadap sistem dan prosedur yang dimiliki Bank dan melalui review ulang terhadap suatu kebijakan internal bank yang dituangkan sebagai proyek tahunan. Proyek review kebijakan bank tahun 2018 ini adalah SOP tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
e. Divisi Kepatuhan telah melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku melalui :
1) Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui validasi terhadap
77
f) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan
Fungsi Kepatuhan.
sistem dan prosedur yang dimiliki Bank
2) Secara aktif melakukan review ulang terhadap suatu kebijakan internal bank yang dituangkan sebagai proyek tahunan. Proyek review kebijakan bank tahun 2018 ini adalah SOP tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
3) melakukan sosialisasi terhadap peraturan terbaru yang terkait dengan kegiatan usaha bank
4) Menyebarkan pesan kepatuhan setiap bulan untuk memotivasi seluruh pegawai.
f. Divisi Kepatuhan dapat melakukan tugas-tugas lainnya dengan tetap mengacu kepada pelaksanaan fungsi kepatuhan sesuai dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
7.C C. Governance Outcome
1) Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas
Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan
khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait.
2) Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang
membawahkan Fungsi Kepatuhan tersebut telah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
3) Bank berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap
ketentuan yang berlaku.
C. Governance Outcome
1) Laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan
Fungsi Kepatuhan telah disampaikan kepada OJK setiap
semester dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan
Direktur Utama.
2) Laporan Pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan
Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku yaitu POJK No. 46/POJK.03/2017 Tentang
Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
3) Berdasarkan data yang terdapat pada laporan penerapan
fungsi kepatuhan pada Semester II tahun 2018 disimpulkan
bahwa terdapat pelanggaran yang menimbulkan denda bagi
BNI Syariah yaitu sebesar Rp. 335.450.000,-. Nilai denda
tersebut menurun jika dibandingkan dengan nilai denda
pada periode Semester II tahun 2017 yaitu sebesar Rp.
78
4) Bank berhasil membangun budaya kepatuhan dalam
pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional
bank.
811.310.000,-
4) Bank senantiasa berupaya membangun budaya kepatuhan
dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan
operasional dengan cara:
a. Selalu melibatkan Divisi Kepatuhan untuk mengevaluasi
materi dalam proses pengambilan keputusan yang
bersifat strategis.
b. Melakukan uji kompetensi pemahaman SOP kepada
seluruh pegawai agar setiap pegawai memahami dan
mematuhi SOP dalam operasional Bank.
8.A Penerapan Fungsi Audit Intern
A. Governance Structure
1) Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
2) Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank
(Sistem Pengendalian dan Fungsi Audit Internal), dengan:
a) menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter);
b) membentuk SKAI;
c) menyusun panduan audit intern.
Penerapan Fungsi Audit Intern
A. Governance Structure
1) Struktur organisasi SKAI telah dibuat sesuai ketentuan yang
berlaku cfm keputusan organisasi terbaru No.
ORG/09/VI/2018 tgl. 9 Juli 2018.
2) Bank telah memiliki standar pelaksanaan fungsi audit
internal dengan : Internal Audit Charter No. KP/021/DIR/R
tgl. 23 Maret 2018 dan panduan audit intern antara lain :
Petunjuk Pelaksanaan Audit Intern No. PP/S06/001-
01/2018 tanggal 5 Februari 2018.
Petunjuk Teknis Alur Proses Pemeriksaan Audit
Pendalaman No. PT/S06-DEV/009/2018 tgl 5 November
2018.
Petunjuk Teknis Audit Program Kantor Pusat No. PT/S06-
DEV/008/2018 tanggal 6 Februari 2018.
Petunjuk Teknis Audit Program Operasional &
79
3) Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja
operasional.
4) Bank menyediakan sumber daya yang berkualitas pada SKAI
untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
Pembiayaan No. PT/S06-DEV/002/2017 tgl. 27-04-2017.
Petunjuk Teknis Audit Program Kantor Pusat No. PT/S06-
DEV/004/2017 tanggal 16 Agustus 2017.
Petunjuk Pelaksanaan Index Audit No. PP/S06/002-
00/2017 tanggal 20 Feb 2017.
Kod Etik Insan IAD No. KP/005/DIR/R tanggal 29 Agustus
2016.
Petunjuk Teknis Pemeriksaan Branch Control Internal No.
PT/S06-DEV/003/2017 tanggal 27 April 2017.
Petunjuk Teknis Pemeriksaan dan Pelaporan Audit
Internal No. PT/S06-DEV/001/2017 tanggal 27 April 2017.
3) SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.
4) SKAI memiliki SDM yang kompeten untuk menyelesaikan
tugas dan tanggungjawabnya.
8.B B. Governance Process
1) Direksi bertanggung jawab atas:
a) terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin
terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap
tingkatan manajemen;
b) tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan
kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.
B. Governance Process
1) Direksi bertanggungjawab terhadap terciptanya pengendalian
internal disetiap tingkatan manajemen dan tindak lanjut audit
intern Bank telah dilakukan dengan data per 31 Desember 2018
sbb :
Temuan Audit 2018 Jumlah
Temuan Awal 3240
Selesai 2829
Dalam Proses 411
80
2) Bank menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada
seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung
diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan
masyarakat.
3) Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas
pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap Sistem
Pengendalian dan Fungsi Audit Internal oleh pihak eksternal
setiap tiga tahun.
4) Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup
pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai.
Temuan Internal Audit Division dalam Laporan Hasil Audit telah
mendapat disposisi dan arahan Direksi serta tindak lanjutnya
dimonitor oleh IAD dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
2) Audit dilakukan dengan ruang lingkup keseluruhan kegiatan BNI
Syariah yang difokuskan pada aspek dan unsur kegiatan yang
memiliki risiko tinggi terhadap Bank dan Masyarakat.
3) SKAI telah dilakukan pemeriksaan oleh KAP Prof. DR. H. Tb
Hasanuddin, M.Sc dan Rekan di tahun 2016 dengan kesimpulan
bahwa pelaksanaan fungsi SKAI secara umum telah sesuai
dengan SPFAIB, Kebijakan, Prosedur dan Piagam Audit Intern
yang berlaku, namun demikian masih terdapat peluang untuk
meningkatkan beberapa fungsi dan akan dilakukan pemeriksaan
kembali semester I tahun 2019.
4) Rencana pemeriksaan SKAI telah dilakukan di tahun 2018
dengan ruang lingkup pemeriksaan yang memadai dengan data
rencana dan pemeriksaan sbb :
Lingkup Audit Rencana Audit 2018 Realisasi 2018
Cabang Reguler 32 28
Cabang Mikro 10 7
Kantor Pusat (Divisi) 15 15
Kantor Pusat (IT) 7 7
Audit Pendalaman 17 39
Tematik 2 2
Total 83 98
81
5) Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana
pemeriksaan SKAI Bank.
6) Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu
keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan
berkelanjutan.
7) SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara
independen dengan cakupan tugas yang memadai dan
sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan
hasil audit.
8) SKAI telah melaksanakan tugas sekurang- kurangnya
meliputi penilaian:
a) kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank;
b) efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank;
c) kualitas kinerja.
9) SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan
sesuai ketentuan yang berlaku.
5) Dari total keseluruhan target audit tahun 2018 telah tercapai
kecuali pada audit umum KC Reguler dan KC Mikro, kondisi ini
disebabkan pada tahun 2018 kegiatan audit banyak dilakukan
pada audit pendalaman hasil temuan BPK dan banyaknya kasus
yang harus ditindaklanjuti, sehingga audit pendalaman melebihi
target.
6) Bank melakukan peningkatan mutu SDM dengan pelatihan
secara berkala setiap tahunnya terhadap Auditor dan Kontrol
Intern dengan menghadirkan instruktur yang berpengalaman di
bidangnya.
7) SKAI memiliki independensi dalam menentukan metode dan
pendekatan yang digunakan dalam pelaksanan tugasnya, dari
rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. Hal
tersebut telah dicantumkan dalam Internal Audit Charter.
8) Pelaksanaan penilaian kecukupan dan efektivitas pengendalian
Intern Bank telah tertuang dalam Tujuan Audit dalam setiap
penugasan dan ruang lingkup audit yang ditetapkan berdasarkan
hasil evaluasi risiko pada masing-masing aktivitas yaitu menilai
kecukupan dan efektivitas internal control dan risk management
(kualitas proses) serta evaluasi terhadap kualitas kinerja.
9) Setiap hasil pemeriksaan telah dilaporkan sesuai ketentuan yaitu
kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan
kepada Direktur Kepatuhan. Setiap semester IAD menyampaikan
laporan pelaksaan audit dan pokok-pokok hasil audit kepada
OJK. Khusus untuk Laporan Audit IT disampaikan kepada OJK
satu bulan setelah audit selesai. Laporan pokok-pokok hasil audit
82
10) SKAI telah memantau, menganalisis dan melaporkan
perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan
auditee.
11) SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta
sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor
intern secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan
yang berlaku.
terintegrasi juga dilaporkan kepada BNI untuk diintegrasikan
dalam Laporan pokok-pokok hasil audit terintegrasi.
10) SKAI telah memantau, menganalisa dan melaporkan
perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan auditee.
11) Pengkinian pedoman serta sistem dan prosedur kerja telah
dilakukan sesuai perkembangan bisnis, organisasi dan ketentuan
yang berlaku melalui updating dalam BPP Audit Internal.
8.C C. Governance Outcome
1) Direksi bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan
pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.
2) Temuan-temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti dan
tidak terjadi temuan yang berulang.
3) SKAI bertindak obyektif dalam melakukan audit.
C. Governance Outcome
1. Laporan Pelaksanaan Audit Intern merupakan bagian dari
Laporan Tahunan Direksi yang dimintakan persetujuaannya
dalam RUPS Tahunan.
2. Temuan pemeriksaan IAD telah ditindaklanjuti sebagaimana
tabel terlampir:
Temuan Audit 2018 Jumlah
Temuan Awal 3240
Selesai 2829
Dalam Proses 411
Untuk temuan berulang dilakukan analisa terhadap faktor
penyebab utama dan dilakukan upaya perbaikan yang terkait
dengan ketentuan internal dan kualitas SDM.
3. IAD secara struktur organisasi bertanggung jawab langsung
kepada Direktur Utama dan memiliki akses langsung
83
4) Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai
dengan memperhatikan antara lain:
a) Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja
yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko
pada masing-masing unit kerja.
b) Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai
sesuai dengan prinsip-prinsip Sistem Pengendalian dan
Fungsi Audit Internal antara lain terpenuhinya
independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam
cakupan dan ruang lingkup audit intern.
c) Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern.
kepada Komite Audit di bawah Dewan Komisaris.
4. Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai
yaitu:
a) Program audit telah disusun terhadap masing-masing
aktivitas yang diaudit serta direview/diupdate sesuai
kondisi/perkembangan auditee.
b) SKAI memiliki independensi & wewenang penuh dalam
menetapkan kebijakan, sistem, prosedur maupun
metodologi audit, termasuk penyusunan program audit.
c) SKAI berupaya memenuhi kecukupan jumlah dan
kualitas auditor intern.
9.A Penerapan Fungsi Audit Ekstern
A. Governance Structure
Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP sekurang-
kurangnya memenuhi aspek-aspek:
1) kapasitas KAP yang ditunjuk;
2) legalitas perjanjian kerja;
3) ruang lingkup audit;
4) standar profesional akuntan publik; dan
5) komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP
dimaksud.
Penerapan Fungsi Audit Ekstern
A. Governance Structure
Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah tertuang
dalam engagement letter (Perjanjian Kerjasama antara BNI
Syariah dengan KAP) yang telah mencakup aspek-aspek
minimal sebagaimana tertuang dalam governance structure.
.
9.B B. Governance Process
1) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank
B. Governance Process
1) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan bank, bank
84
menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan.
2) Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank
telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3) Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dahulu
memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi
dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
4) Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, mampu bekerja
secara independen, memenuhi standar profesional akuntan
publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang
ditetapkan.
5) Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas
Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam
rangka persiapan dan pelaksanaan audit.
6) Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara
independen dan profesional.
7) Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan
Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.
selalu menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang telah terdaftar
di Otoritas Jasa Keuangan.
2) Penunjukkan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank
masih sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
yaitu kurang dari 3 tahun.
3) Penunjukkan Akuntan Publik dan KAP diusulkan oleh Dewan
Komisaris melalui surat Dekom No. KOM/16 tanggal 13 Maret
2018 dan diputus melalui RUPS Tahunan tanggal 27 April
2018.
4) Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk dianggap mampu
bekerja secara independen, memenuhi Standar Profesional
Akuntan Publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit
yang ditetapkan karena telah melalui seleksi yang ketat.
5) Akuntan Publik memiliki komunikasi yang baik dengan
Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang diaudit
dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.
6) Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen
dan profesional.
7) Akuntan Publik selalu melaporkan hasil audit dan
Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.
9.C C. Governance Outcome
1) Hasil audit dan management letter telah menggambarkan
permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara
tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh KAP yang
ditunjuk.
2) Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan ruang
C. Governance Outcome
1) Hasil audit dan management letter telah menggambarkan kondisi permasalahan bank yang signifikan dan selalu disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh KAP yang ditunjuk.
2) Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit
sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dan
85
lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang
berlaku.
3) Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.
yang diminta oleh Bank dalam Term of Reference (TOR).
3) Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.
10.A Batas Maksimum Penyaluran Dana
A. Governance Structure
Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang
memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan
penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian
masalahnya.
Batas Maksimum Penyaluran Dana
A. Governance Structure
BNI Syariah telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis
serta melakukan updating dalam Juklak Pembiayaan
No.PP/S17/046-00/2018 tanggal 3 September 2018 yang
mengatur mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan
penyediaan dana besar berikut monitoring dan penyelesaian
masalahnya.
10.B B. Governance Process
1) Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan
kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan
dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
2) Terdapat proses yang memadai untuk memastikan
penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana
dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-
hatian.
3) Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan
manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak
B. Governance Process
1) BNI Syariah secara berkala telah mengevaluasi dan
melakukan pengkinian kebijakan, sistem dan prosedur
dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan regulator dan
perundang-undangan yang berlaku.
2) BNI Syariah telah memiliki prosedur secara internal dan
telah terdokumentasi secara berkala untuk memastikan
penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana
dalam jumlah besar telah sesuai dengan kebijakan internal
BNI Syariah berupa House Limit yang diatur dalam KKR
No.52/KKR/2018 tanggal 4 Juni 2018 serta penyaluran
pembiayaan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
3) Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan
manajemen secara independent tanpa intervensi dari pihak
86
terkait dan/atau pihak lainnya.
terkait dan/atau pihak lainnya.
10.C C. Governance Outcome
1) Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait
dan/atau penyediaan dana besar telah:
a) memenuhi ketentuan yang berlaku tentang Batas
Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan
memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-
undangan yang berlaku;
b) memperhatikan kemampuan permodalan dan
penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.
2) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1) telah
disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan
secara tepat waktu.
C. Governance Outcome
1) BNI Syariah telah melakukan penerapan penyediaan dana
kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar
dengan memperhatikan kemampuan pemodalan dan
penyebaran / diversifikasi portofolio penyediaan dana sesuai
ketentuan regulator yang berlaku tentang Batas Maksimum
Penyaluran Dana (BMPD).
2) BNI Syariah telah melakukan pelaporan secara berkala
kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
11.A Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan
Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Pelaporan Internal
A. Governance Structure
1) Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara
pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non
keuangan.
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan
Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Pelaporan Internal
A. Governance Structure
1) Bank BNI Syariah menyusun laporan keuangan dan non-
keuangan dan menyampaikan secara transparan kepada
stakeholder dengan mengacu pada Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.03/2016 tanggal
8 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tanggal 31
Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan
87
2) Bank wajib menyusun Laporan Pelaksanaan Good Corporate
Governance pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan
sesuai ketentuan yang berlaku.
3) Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan
tepat waktu yang didukung oleh SDM yang memadai.
4) Terdapat sistem informasi yang handal yang didukung oleh
sumber daya manusia yang kompeten dan security system
Teknologi Informasi (TI) yang memadai.
Bank dan Surat Edaran Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor
10/SEOJK.03/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang
Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah
dan Unit Usaha Syariah.
2) BNI Syariah telah menyusun Laporan Pelaksanaan Good
Corporate Governance pada setiap akhir tahun buku
dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan
GCG terakhir yaitu untuk tahun buku 2017 dapat diakses
pada website resmi BNI Syariah.
3) Bank BNI Syariah memiliki pelaporan internal yang lengkap,
akurat dan tepat waktu yang didukung oleh SDM yang
memadai. Laporan internal disusun secara harian, bulanan,
kuartal, semester dan tahunan oleh unit khusus laporan
keuangan internal dibantu oleh 2 unit yang memastikan
kewajaran angka pelaporan dan kesesuaian dengan
peraturan seperti PSAK, PAPSI, POJK, SEOJK dan
kebijakan internal.
4) BNI Syariah telah memiliki sistem informasi yang handal
yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten
dan security system Teknologi Informasi (TI) yang memadai.
11.B B. Governance Process
1) Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-
keuangan kepada stakeholders termasuk mengumumkan
Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya
kepada Otoritas Jasa Keuangan atau stakeholders sesuai
A. Governance Process
1) Bank BNI Syariah telah menyusun, menyajikan dan
mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada
stakeholders secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan
dengan mempublikasikan di website resmi termasuk
88
ketentuan yang berlaku.
2) Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai
ketentuan yang berlaku tentang Transparansi Informasi
Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, antara
lain:
a) informasi secara tertulis mengenai produk Bank yang
memenuhi persyaratan minimal sebagaimana
ditentukan;
mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan
melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan atau
stakeholders mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(POJK) Nomor 32/POJK.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang
Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan Surat Edaran
Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10/SEOJK.03/2017 tanggal 24
Februari 2017 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2) BNI Syariah memberikan informasi produk secara transparan baik
lisan maupun tulisan yang meliputi karakteristik produk, manfaat
dan risiko yang melekat pada produk serta program penjamin
khusus untuk produk penghimpunan dana berdasarkan ketentuan
Bank Indonesia nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi
Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
a. BNI Syariah menyediakan media dalam memberikan
Informasi secara tertulis mengenai produk Bank berupa:
Sales Kit Online (SKO) sebagai penduan bagi frontliner
BNI Syariah dalam menyampaikan produk yang transparan
dan jelas.
Buku Layanan Syariah Channeling Outlet (SCO) sebagai
panduan bagi frontliner BNI Induk dalam menyampaikan
produk yang transparan, jelas dengan risiko yang melekat.
Brosur / leaflet dan website BNI Syariah yang menampilkan
89
b) Petugas Bank (Customer Service dan Marketing)
telah menjelaskan informasi-informasi produk kepada
nasabah;
c) informasi produk yang disampaikan sesuai dengan
kondisi yang sebenarnya;
d) Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat
perubahan-perubahan informasi produk;
e) informasi-informasi produk dapat terbaca dengan jelas
dan dapat dimengerti;
f) Bank memiliki layanan informasi produk yang dapat
keseluruhan transparansi produk secara jelas dan sesuai
ketentuan yang terbaru.
b. BNI Syariah memiliki panduan layanan bagi frontliner
khususnya Customer Service berupa kertas kerja yang
dimana mengharuskan petugas menyampaikan informasi
produk secara jelas dan transparan kepada nasabah berikut
program, pengamanan transaksi dan risiko yang melekat pada
produk dan dilakukan monitoring untuk memastikan petugas
telah melakukan sesuai panduan yang telah ditetapkan.
c. Untuk memastikan informasi produk yang disampaikan telah
sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka BNI Syariah
melalui Unit Kerja Khusus melakukan monitoring layanan
secara berkala dan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS)
untuk mengawal proses transparansi informasi produk telah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d. BNI Syariah menyampaikan informasi terhadap setiap
perubahan nisbah, penambahan dan pengurangan pada
karakteristik produk, baik secara lisan yang dilakukan maupun
tulisan berupa pengumuman di setiap outlet dan melalui
media website BNI Syariah serta email blast kepada nasabah.
e. BNI Syariah memiliki Unit Khusus yang memastikan
penyampaian transparansi produk dapat terbaca dengan jelas
dan dimengerti selain itu dilakukan monitoring dan perbaikan
secara berkala.
f. Sebagai komitmen BNI Syariah dalam memberikan
90
diperoleh dengan mudah oleh masyarakat;
g) Bank telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi
penyebaran data pribadi tersebut kepada nasabah;
h) nasabah yang data pribadinya disebarluaskan telah
memberikan persetujuan atas pemberian data pribadinya
tersebut.
3) Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan
penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan
yang berlaku tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi
Perbankan.
transparansi informasi produk yang dapat diperoleh dengan
mudah oleh masyarakat, maka disediakan media berupa
brosur/leaflet website BNI Syariah, facebook, twitter, BNI Call
Center 1500046 dan melalui outlet syariah dan Sharia
Channeling Outlet (SCO).
g. Berdasarkan Undang-undang Perbankan Syariah No.21 pasal
41 tentang Cakupan Rahasia Bank, BNI Syariah memiliki
kebijakan internal yang berkomitmen dalam menjaga dan
menjamin kerahasiaan data nasabah dengan menjelaskan
tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi tersebut
kepada nasabah saat pembukaan rekening.
h. Setiap pembukaan rekening, Customer Service meminta
persetujuan nasabah terkait penyampaian data pribadi yang
akan diberikan kepada pihak ketiga untuk kepentingan
layanan promosi produk dan jasa
3) Sesuai ketentuan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang
Penyelesaian Pengaduan Nasabah, BNI Syariah selalu berupaya
meningkatkan kualitas layanan dalam penyelesaian pengaduan
nasabah melalui unit kerja khusus yang menangani dan
menyelesaikan pengaduan nasabah. Media yang dipergunakan
nasabah dalam penyampaian pengaduan dapat melalui:
a. Outlet BNi Syariah
b. BNI Sharia Channeling Outlet (SCO)
c. BNI Call 1500046
d. Media sosial berupa facebook, twitter, dan website BNI
91
4) Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara,
jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang
berlaku tentang Transparansi Kondisi Keuangan.
Syariah.
Dalam penanganan pengaduan nasabah, petugas menyampaikan
transaparansi prosedur dan waktu penyelesaian pengaduan
sesuai waktu service level agreement (SLA) yang telah ditetapkan
oleh pihak regulator.
Selain itu untuk lebih meningkatkan penerapan monitoring
penanganan pengaduan nasabah secara komprehensif
berdasarkan POJK Perlindungan Konsumen, maka Divisi
Jaringan telah mensosialisasikan kembali kepada segenap divisi
dan cabang untuk menginput setiap complain pada Handling
Complain System (HCS), selain itu telah dibuat kebijakan PP
Penyelesaian Pengaduan Nasabah No. PP/S14/001-01/2018
tanggal 18 September 2018.
4) Terkait penyajian laporan:
a. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan BNI Syariah
telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni
Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015
Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
b. Selain itu BNI Syariah melaporkan secara rutin per triwulan
kepada pihak regulator terkait penanganan dan penyelesaian
pengaduan nasabah yang berpotensi kerugian financial
berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang Transparansi
Kondisi Keuangan.
92
5) Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan Good
Corporate Governance dengan isi dan cakupan sekurang-
kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6) Dalam hal Laporan Pelaksanaan Good Corporate
Governance tidak sesuai dengan kondisi Bank yang
sebenarnya, Bank segera menyampaikan revisi secara
lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan bagi Bank
yang telah memiliki homepage wajib mempublikasikannya
pula pada homepage Bank.
7) Dalam hal terdapat perbedaan Peringkat Faktor Good
Corporate Governance dalam hasil penilaian (self
assessment) pada Laporan Pelaksanaan Good Corporate
Governance Bank dengan hasil penilaian pelaksanaan Good
Corporate Governance oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank:
a) Paling kurang melakukan revisi terhadap Peringkat
Faktor Good Corporate Governance dan Definisi
Peringkat hasil penilaian (self assessment) dimaksud
kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada
periode yang terdekat;
b) Segera menyampaikan revisi hasil penilaian (self
assessment) Good Corporate Governance Bank secara
lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan bagi Bank
5) BNI Syariah telah menyusun Laporan Pelaksanaan Good
Corporate Governance dengan isi dan cakupan sekurang-
kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan GCG
Tahun buku 2017 disajikan di dalam Laporan Tahunan tahun buku
2017 serta dapat diakses di website resmi BNI Syariah. Untuk
Laporan GCG tahun buku 2018 akan disajikan paling lambat akhir
bulan Maret 2019 sesuai ketentuan berlaku.
6) BNI Syariah akan segera menyampaikan revisi secara lengkap
kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal Laporan Pelaksanaan
Good Corporate Governance tidak sesuai dengan kondisi BNI
Syariah yang sebenarnya. BNI Syariah akan segera
mempublikasikan revisi tersebut pada homepage BNI Syariah.
7) Bank akan melakukan revisi terhadap Peringkat Faktor GCG dan
Definisi Peringkat Hasil Penilaian Self Assessment kepada publik
melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode terdekat serta
menyampaikan revisi tersebut kepada OJK jika terdapat
perbedaan Peringkat Faktor Good Corporate Governance dalam
hasil penilaian (self assessment) pada Laporan Pelaksanaan
Good Corporate Governance Bank dengan hasil penilaian
pelaksanaan Good Corporate Governance oleh Otoritas Jasa
Keuangan,
93
yang telah memiliki homepage wajib
mempublikasikannya pula pada homepage Bank.
11.C C. Governance Outcome
1) Laporan Tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap
dan tepat waktu kepada Pemegang Saham dan sekurang-
kurangnya kepada:
a) Otoritas Jasa Keuangan;
b) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);
c) Lembaga Pemeringkat di Indonesia;
d) Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas);
e) 1 (satu) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan
keuangan;
f) 1 (satu) majalah ekonomi dan keuangan.
2) Transparansi laporan telah dilakukan secara tepat waktu
dengan cakupan sesuai ketentuan pada homepage Bank,
meliputi:
a) Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan);
b) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang-
kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa
Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat
kedudukan kantor pusat Bank.
3) Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance telah
mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai
hasil penilaian (self assessment) Bank yang paling kurang
mencakup:
a) Kesimpulan Umum dari hasil self
B. Governance Outcome
1) BNI Syariah telah menyampaikan Laporan Tahunan secara
lengkap dan tepat waktu kepada Pemegang Saham dan kepada:
a) Otoritas Jasa Keuangan;
b) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);
c) Lembaga Pemeringkat di Indonesia (Pefindo);
d) Perbanas;
e) 1 (satu) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan
keuangan;
f) 1 (satu) majalah ekonomi dan keuangan.
2) Transparansi laporan telah dilakukan secara tepat waktu dengan
cakupan sesuai ketentuan pada homepage BNI Syariah,
meliputi:
a) Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan);
b) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang-
kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia
yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor
pusat BNI Syariah.
3) Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance telah
mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil
penilaian (self assessment) BNI Syariah yang paling kurang
mencakup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan.
94
assessment atas pelaksanaan Good Corporate
Governance Bank;
b) kepemilikan saham, hubungan keuangan, hubungan
keluarga, dan rangkap jabatan anggota Dewan
Komisaris;
c) kepemilikan saham, hubungan keuangan, dan hubungan
keluarga anggota Direksi;
d) rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas
Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya;
e) struktur komite, keanggotaan komite, dan keahlian
anggota komite;
f) daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan
dengan itu yang digunakan oleh Bank;
g) kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi anggota
Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas
Syariah;
h) rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;
i) frekuensi rapat Dewan Komisaris;
j) frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah;
k) jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan
upaya penyelesaian oleh Bank;
l) jumlah permasalahan hukum dan penyelesaian oleh
Bank;
m) transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
n) buy back shares dan/atau buy back obligasi Bank;
o) penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik jumlah
95
maupun pihak penerima dana; dan
p) pendapatan non halal dan penggunaannya.
4) Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance telah
disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, kepada
Pemegang Saham dan kepada:
a) Otoritas Jasa Keuangan;
b) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);
c) Lembaga Pemeringkat di Indonesia;
d) Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas);
e) 1 (satu) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan
keuangan;
f) 1 (satu) majalah ekonomi dan keuangan.
5) Laporan pelaksanaan Good Corporate Governance telah
disajikan dalam homepage secara tepat waktu.
6) Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah
Bank dilaksanakan dengan baik.
7) Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk
dan penggunaan data pribadi nasabah.
4) Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance telah
disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, kepada
Pemegang Saham dan kepada:
a) Otoritas Jasa Keuangan;
b) YLKI;
c) Lembaga Pemeringkat di Indonesia (Pefindo);
d) Perbanas;
e) 1 (satu) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan
keuangan;
f) 1 (satu) majalah ekonomi dan keuangan.
5) BNI Syariah telah mempublikasikan Laporan pelaksanaan Good
Corporate Governance pada homepage BNI Syariah secara
tepat waktu.
6) BNI Syariah mempunyai unit kerja khusus yang menangani
mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah
melalui:
a. Bank Indonesia;
b. OJK;
c. Lembaga Arbitrase;
d. Pengadilan.
7) Dalam menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan
penggunaan data pribadi nasabah, BNI Syariah menyediakan
sarana sebagai berikut :
96
1. Informasi mengenai produk bank secara tertulis disampaikan
melalui petugas outlet dan media seperti brosur serta
website BNI Syariah sesuai dengan Standard Operation
Prosedur (SOP).
2. Transparansi penggunaan data pribadi nasabah
disampaikan dan dimintakan persetujuan secara tertulis
kepada nasabah saat pembukaan rekening dan bagi
nasabah yang tidak setuju atas penggunaan data pribadi
maka akan terdata melalui sistem sesuai dengan standard
operation prosedur (SOP).
97
KESIMPULAN:
Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa:
A. Governance Structure
1. Faktor-faktor positif aspek governance structure BNI Syariah adalah pada kriteria sebagai berikut:
(a) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Dari hasil self assessment terhadap governance structure pada kriteria ini dapat disimpulkan bahwa BNI Syariah telah memiliki 3 (tiga)
Komisaris yang efektif yaitu seorang Komisaris Utama (Non Independen) Bapak Fero Poerbonegoro, dan 2 (dua) orang Komisaris
Independen yaitu Bapak Rizqullah dan Bapak Max R. Niode, sehingga telah memenuhi paling kurang 50% Komisaris Independen dari
komposisi Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris BNI Syariah memiliki latar belakang pengalaman, pendidikan, pelatihan, serta
integritas yang baik untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BNI Syariah.
1 (satu) Komisaris masih menunggu hasil fit and proper test atau persetujuan OJK yaitu Bapak Imam Budi Sarjito. Sementara yang
bersangkutan belum efektif, maka yang bersangkutan diangkat sebagai Staff Ahli agar dapat memberikan kontribusi kepada Dewan
Komisaris.
(b) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Dari hasil self assessment terhadap kriteria ini dapat disimpulkan anggota Direksi yang efektif berjumlah 4 (empat) orang yaitu Bapak
Abdullah Firman Wibowo sebagai Direktur Utama, Ibu Tribuana Tunggadewi sebagai Direktur Kepatuhan dan Risiko, Ibu Dhias
Widhiyati sebagai Direktur Bisnis SME dan Komersial serta Bapak Wahyu Avianto sebagai Direktur Keuangan dan Operasional.
Komposisi ini telah memenuhi syarat minimal tiga orang Direksi yang diwajibkan ketentuan perundang-undangan, serta memiliki
Direktur Utama dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Anggota Direksi BNI Syariah memiliki latar belakang pengalaman,
pendidikan, pelatihan, serta integritas yang baik untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi BNI Syariah.
1 (satu) Direktur masih menunggu hasil fit and proper test atau persetujuan OJK yaitu Bapak Iwan Abdi. Sementara yang bersangkutan
belum efektif maka diangkat sebagai Senior Executive Vice President (SEVP).
98
Terkait kebijakan pengangkatan Direksi, BNI Syariah juga telah memiliki kebijakan baru antara lain:
- Surat Edaran mengenai kebijakan fasilitas yang diperoleh pengurus yang belum mendapat penegasan OJK Cfm.
SE/PGD/159/2018 tanggal 28 Desember 2018.
- Kebijakan Penugasan Pegawai dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Perusahaan Induk ke BNI Syariah Cfm.
PP/S04/011-00/2018 tanggal 20 Desember 2018.
- Selain itu BNI Syariah telah memperbaiki kebijakan-kebijakan terkait kewenangan SEVP agar tidak mengurangi akuntabilitas dalam
proses pengambilan keputusan, misalnya terkait Komite Kebijakan Risiko (KKR) No. 51/KKR/2018 tanggal 23 Mei 2018 perihal
kewenangan memutus pembiayaan produktif baru/tambahan untuk pembiayaan komersial limit 2.
(c) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
Komposisi, kompetensi dan kriteria dari Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Pemantau Risiko telah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(d) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah
Komposisi, kompetensi reputasi dan independensi DPS BNI Syariah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga DPS BNI
Syariah dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.
(e) Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa
Secara umum BNI Syariah telah melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa sesuai dengan
prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut didukung dengan kompetensi DPS BNI Syariah yang memadai.
(f) Penanganan Benturan Kepentingan
BNI Syariah telah memiliki kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya transaksi yang mengandung benturan
kepentingan, salah satunya Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Benturan Kepentingan No. PP/S02/004-00/2016 tanggal 27 Desember
2016.
(g) Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
Komposisi, kompetensi dan kriteria dari satuan kerja kepatuhan BNI Syariah telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
(h) Penerapan Fungsi Audit Intern
99
Struktur organsisasi Audit Internal BNI Syariah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BNI Syariah juga telah memiliki Piagam
Internal Audit, panduan internal audit, SDM Audit Internal yang kompeten guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari
satuan kerja audit internal.
(i) Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
(j) Batas Maksimum Penyaluran Dana
BNI Syariah telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan
dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.
(k) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
BNI Syariah telah melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain
laporan keuangan triwulanan dan tahunan, laporan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), laporan tahunan
(annual report), Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, dsb.
Untuk lebih meningkatkan penerapan monitoring penanganan pengaduan nasabah secara komprehensi f berdasarkan POJK
Perlindungan Konsumen, maka Divisi Jaringan telah mensosialisasikan kembali kepada segenap divisi dan cabang untuk menginput
setiap complain pada Handling Complain System (HCS), selain itu telah dibuat kebijakan PP Penyelesaian Pengaduan Nasabah No.
PP/S14/001-01/2018 tanggal 18 September 2018 dan PP Syariah Call Center Layanan Hasah Card No. PP/S14/002/2018 tanggal 30
November 2018.
2. Faktor-faktor negatif aspek governance structure BNI Syariah adalah pada kriteria sebagai berikut:
Tidak terdapat faktor negatif pada aspek governance structure BNI Syariah
B. Governance Process
1. Faktor-faktor positif aspek governance process BNI Syariah adalah pada kriteria sebagai berikut:
(a) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Dari hasil self assessment terhadap governance process dapat disimpulkan bahwa pengangkatan/penggantian anggota Dewan
100
Komisaris, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yaitu tindakan pengawasan, evaluasi serta independensi dari Dewan Komisaris
telah memadai, termasuk memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank.
(b) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Pengangkatan/penggantian Direksi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Direksi telah melaksanakan pengurusan Bank
berdasarkan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, dan prinsip GCG. Temuan hasil audit telah ditindaklanjuti, serta hal-hal lain terkait
dengan governance process telah dipenuhi dan memberikan hasil yang optimal.
(c) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Pemantau Risiko melaksanakan tugas dan fungsinya secara memadai,
antara lain memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
(d) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah
Pengangkatan/penggantian anggota DPS BNI Syariah serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya telah berjalan dengan baik
sesuai dengan prinsip GCG dan ketentuan yang berlaku.
(e) Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa
Proses pengembangan produk dan pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan layanan Bank telah sesuai
dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.
(f) Penanganan Benturan Kepentingan
Selama tahun 2018, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris maupun
DPS baik secara langsung maupun tidak langsung.
(g) Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
Penerapan fungsi kepatuhan BNI Syariah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tugas dan tanggung
jawab dari Direktur Kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan telah dilaksanakan dengan baik dan memadai dalam rangka mendorong
terciptanya budaya kepatuhan Bank. Pengangkatan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(h) Penerapan Fungsi Audit Intern
SKAI telah melaksanakan fungsi pengawasan secara independen, dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana
pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
(i) Penerapan Fungsi Audit Ekstern
101
Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, BNI Syariah telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan yang mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang
lingkup audit yang ditetapkan dan mampu berkomunikasi dengan otoritas yang berwenang.
(j) Batas Maksimum Penyaluran Dana
Dengan terpenuhinya governance structure pada kriteria ini, maka BNI Syariah telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem
dan prosedur yang dimiliki terkait BMPD secara berkala, untuk disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku,
serta telah memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip
kehati-hatian.
(k) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
BNI Syariah telah melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku melalui penyampaian laporan keuangan dan non keuangan kepada pihak terkait tepat waktu serta telah
mentransparansikan informasi produk sesuai ketentuan yang berlaku kepada Nasabah dan pihak lainnya.
2. Faktor-faktor negatif aspek governance process BNI Syariah
Tidak terdapat faktor negatif pada aspek governance process BNI Syariah
C. Governance Outcome
1. Faktor-faktor positif aspek governance outcome BNI Syariah adalah pada kriteria sebagai berikut:
(a) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilakukan secara optimal dan memenuhi ketentuan perundang-
undangan, salah satunya adalah pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menghasilkan peningkatan kinerja
BNI Syariah, baik secara finansial maupun non finansial.
(b) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Governance outcome pada kriteria ini adalah dengan telah dilaksanakannya tugas dan tanggung jawab Direksi secara optimal, maka
efektivitas terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tersebut adalah memadai. Hal ini dibuktikan peningkatan kinerja
BNI Syariah, baik secara finansial maupun non finansial.
102
Secara finansial, hal ini bisa dilihat dari pencapaian sebagian besar kinerja keuangan BNI Syariah terhadap target RBB sampai dengan
31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:
Keterangan Realisasi Des 2018
Target RBB Des 2018
Aset 41,05 T 38,65 T
Pembiayaan 28,30 T 27,08 T
DPK 35,50 T 33,15 T
L/R (EAT) 416 M 406 M
Rasio-rasio :
ROA 1,42% 1,51%
ROE 10,53% 10,16%
BOPO 85,37% 85,36%
FDR 79,61% 81,69%
NPF 2,93 3
CAR 19,15 19,18
NI 7,16% 7,11%
(c) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite telah memberikan hasil yang memuaskan.
(d) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah
Komposisi, kompetensi, dan kriteria DPS BNI Syariah yang memadai, maka tugas dan tanggung jawab sebagai DPS BNI Syariah dapat
dilaksankan dengan ketentuan yang berlaku.
(e) Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa
Kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa BNI Syariah telah memiliki SOP yang sesuai dengan prinsip
syariah.
(f) Penanganan Benturan Kepentingan
Dengan terpenuhinya governance structure dan governance process pada kriteria ini, maka BNI Syariah tidak mengalami benturan
103
kepentingan yang dapat mengurangi aset BNI Syariah atau mengurangi keuntungan BNI Syariah telah diungkapkan dalam setiap
keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. Operasional BNI Syariah bebas dari intervensi Pemegang Saham /pihak terkai/pihak
lainnya.
(g) Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
Dengan terpenuhinya governance structure dan governance process pada kriteria ini, maka penerapan terhadap fungsi kepatuhan BNI
Syariah memberikan hasil yang memadai salah satunya adalah dengan adanya penurunan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan
yang berlaku.
(h) Penerapan Fungsi Audit Intern
Dengan terpenuhinya governance structure dan governance process pada kriteria ini, maka telah terpenuhinya tugas dan tanggung
jawab dari Audit Internal BNI Syariah secara memadai. Audit Internal BNI Syariah dalam melaksanakan auditnya telah memenuhi
ketentuan independensi dan obyektivitas pelaksanaan audit.
(i) Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit. Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BNI Syariah
yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada OJK oleh KAP yang ditunjuk.
(j) Batas Maksimum Penyaluran Dana
BNI Syariah telah menyampaikan secara berkala laporan tentang BMPD kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
Penerapan penyediaan dana oleh BNI Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan yang
berlaku tentang BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan
kemampuan permodalan dan penyebaran/ diversifikasi portofolio penyediaan dana.
(k) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
BNI Syariah telah menyampaikan Laporan Tahunan, laporan pelaksanaan GCG kepada pihak terkait secara tepat waktu sebagaimana
ditentukan oleh Undang-Undang dan telah menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi
nasabah.
2. Faktor-faktor negatif aspek governance outcome BNI Syariah
104
Penerapan Fungsi Kepatuhan
Berdasarkan data yang terdapat pada laporan penerapan fungsi kepatuhan pada Semester II tahun 2018 disimpulkan bahwa terdapat
pelanggaran yang menimbulkan denda bagi BNI Syariah yaitu sebesar Rp. 335.450.000,-. Nilai denda tersebut menurun jika dibandingkan
dengan nilai denda pada periode Semester II tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 811.310.000,-
105
Matriks Peringkat Faktor Good Corporate Governance
1 2 3 4 5
Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik
top related