kerangka acuan kerja pembinaan …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/150_kecamatan...
Post on 24-May-2019
274 Views
Preview:
TRANSCRIPT
KERANGKA ACUAN KERJA
PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
A. LATAR BELAKANG
Pembangunan nasional merupakan perwujudan tujuan nasional bangsa Indonesia yang
bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-
undang Dasar 1945. Pembangunan nasional mencakup semua aspek kehidupan manusia yang
dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta menyeluruh. Agar
pembangunan nasional sesuai dengan sasaran, maka pelaksanaannya dapat diarahkan kepada
daerah untuk mengatur dan mengurus kegiatan pembangunannya sendiri.
Dalam pelaksanaannya sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah yang telah telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah dalam
substansinya juga mengalami perubahan, namun pada esensinya tetap menggunakan prinsip
otonomi seluas- luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan
mengatur semua unsur pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat dengan
prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Daerah memiliki kewenangan membuat
kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan
pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara nyata
dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Salah satu perubahan
yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan
fungsi Camat. Perubahan paradigmatik penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut,
mengakibatkan pola distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung pada
pendelegasian sebagian kewenangan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
dan penyelenggaraan pemerintahan umum, yang mempunyai implikasi langsung terhadap
optimalisasi peran dan kinerja Camat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak
lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah
kerja atau pelayanan. Camat memiliki kewenangan untuk membina penyelenggaraan
pemerintahan desa, yaitu dalam bentuk pemberian fasilitasi berbagai kegiatan yang berkaitan
dengan pengelolaan program kegiatan yang ada di desa, seperti pembuatan peraturan desa,
pengelolaan keuangan desa, menyusun siklus tahunan desa, penyusunan rencana kerja desa dll,
sehingga terwujudnya administrasi tata kelola pemeritahan yang baik.
B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan
Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 Tentang RT/RW;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang
perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pelimpahan sebagian
Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Kepada Camat;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan
Tata Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
13. Peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa;
14. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kepala desa;
15. Peratuiran Bupati Gunungkidul Nomor 61 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
C. TUJUAN
Tujuan Kegiatan Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah:
1. Tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) tahun 2019 yang tepat waktu dan tepat sasaran
2. Tersusunnya Siklus Tahunan Desa Tahun 2019 yang tepat waktu dan sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
3. Tersusunya Produk Hukum Desa sebagai dasar dan acuan desa dalam melaksanakan program
kegiatan yang telah disusun
4. Meningkatkan sumber daya manusia yang mengelola Keuangan Desa.
5. Terisinya Jabatan Kepala desa dan Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
6. Meningkatnya sumber daya manusia bagi pamong desa sebagai pelayan masyarakat
7. Meningkatnya sumber daya manusia perangkat desa sebagai pelaksana pembangunan
di tingkat desa
D. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan dalam waktu 1 tahun
(Januari 2019 s/d Desember 2019).
E. LOKASI PELAKSANAAN
Lokasi Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah di Kecamatan Purwosari
Kabupaten Gunungkidul
F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT
No.
Waktu
Pelaksanaan
Sub-Aktivitas
Pihak Terkait
Jumlah
Orang
Terlibat
Ket.
1. Januari 2019 - Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
- Tim Kecamatan
- Perangkat Desa
- 25 orang
2. Februari
2019
- Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
- Sosialisasi Pengisian
perangkat desa
- Tim Kecamatan
- Perangkat Desa
- 25 orang - 15 orang
3. Maret 2019 - Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa
- Pembinaan Pamong Desa
- Tim Kecamatan
- Perangkat Desa
- 15 orang - 35 orang
4 April 2019 - Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
- Fasilitasi Pengisian
Perangkat Desa
- Tim Kecamatan - Perangkat Desa
- 25 orang
- 20 orang
5 Mei 2019 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Pembinaan Pemerintahan Desa
- Tim Kecamatan
- Perangkat Desa
- DP3KBPM&D
Kabupaten GK
- 20 orang
- 40 orang
6 Juni 2019 - Fasilitasi Penyusunan RKPDes & APBDes
- Penyusunan Siklus Tahunan
- Tim Kecamatan
- Pemerintah Desa
- Bagian Hukum
Setda Kab. GK
- 25 orang
- 30 orang
7 Juli 2019 - Fasilitasi Penyusunan RKPDes & APBDes
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Tim Kecamatan
- Perangkat Desa
- Kantor pajak
Pratama
- 30 orang
- 25 orang
8 Agustus
2019
- Fasilitasi Penyusunan
RKPDes dan APBDes
- Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
- Tim Kecamatan - Perangkat Desa
- Tim Kecamatan
- 25 orang
- 20 orang
No.
Waktu
Pelaksanaan
Sub-Aktivitas
Pihak Terkait
Jumlah
Orang
Terlibat
Ket.
9 September
2019
- Rakor Penyusunan
RAPBDesa Perubahan
- Fasilitasi Pengelolan
Keuangan Desa
- Tim Kecamatan
- Perangkat Desa
- Tim Kecamatan
- 25 orang
- 20 orang
10 Oktober
2019 - Fasilitasi Pengeloaan
Keuangan Desa
- Fasilitasi Pengisian
Perangkat Desa
- Tim Kecamatan
- Tim Kecamatan
- Panitia Desa
- 20 orang
- 50 orang
11 Nopember
2019
- Fasilitasi Siklus Tahunan
Desa
- Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa
- Tim Kecamatan
- Tim Kecamatan
- Panitia Desa
- 30 orang
- 40 orang
12 Desember
2019
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
- Bagian Hukum Setda
Kab. Gunungkidul
- 30 orang
G. KELUARAN (OUTPUT)
Sebagai keluaran dari Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah
sebagai berikut:
1. Tahap I (Januari s.d. Maret)
Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Dokumen Fasilitasi Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa
2. Tahap II (April s.d. Juni)
Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa
Dokumen pelaksanaan Pembinaan Perangkat desa
Dokumen Fasilitasi penyusunan Siklus Tahunan
3. Tahap III (Juli s.d. September)
Laporan fasilitasi Penyusunan RKPDes dan APBDes
Laporan Fasilitasi Pengeloaan Keuangan Desa
Laporan Penyusunan RKPDesa dan APBDesa Perubahan
4. Tahap III (Oktober s.d. Desember)
Laporan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Dokumen Pengisian Perangkat Desa
Dokumen Fasilitasi Penyusunan Siklus Tahunan
Dokumen Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
Laporan Penyusunan APBDesa Tahun 2020
H.
PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah Seksi Tata
Pemerintahan Kecamatan Purwosari. Seksi Tata Pemerintahan dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan mempunyai Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan berdasarkan Peraturan
Bupati Gunungkidul Nomor 76
Tahun 2016 Susunan Organisasi Kecamatan
terdiri dari :
a.
Camat;
b. Sekretariat yang
membawahi :
1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Subbagian Umum;
c. Seksi Tata
Pemerintahan;
d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
Umum; e. Seksi Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa; f. Seksi
Kesejahteraan Sosial;
g. Seksi Pelayanan Umum;
dan
h. Kelompok Jabatan
Fungsional
I. SUMBER DANA
(PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019
sebesar Rp. 41.075.000,00 (Empat puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang akan
digunakan untuk:
1. Fasilitasi PenyusunanRencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
2. Fasilitasi Penyusunan Siklus Tahunan Desa
3. Bimtek Penyusunan Produk Hukum Desa
4. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
5. Fasilitasi Pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa
6. Pembinaan Pamong Desa
7. Pembinaan Pemerintahan Desa
J.
PENUTUP
Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang akan dilaksanakan Seksi Tata
Pemerintahan Kecamatan Purwosari pada Tahun Anggaran 2019. Kerangka Acuan Kerja ini
memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan,
keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya yang akan dilaksanakan selama Tahun
Anggaran 2019.
KERANGKA ACUAN KERJA
PEMBINAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN, DAN PENCEGAHAN
BENCANA
A. LATAR BELAKANG
Keamanan dan Kenyamanan merupakan kebutuhan dasar bagi semua orang
sehingga pemerintah mempunyai kewajiban dalam pemenuhan kebutuhan dasar
tersebut. Untuk mewujudkan situasi dan kondisi keamanan dan kenyamanan
lingkungan yang kondusif diperlukan perumusan kebijakan dan strategi untuk
mengimplementasikannya.
Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten juga
berkewajiban untuk menyusun rencana kebijakan di bidang keamanan, ketertiban
umum dan penanggulangan bencana alam. Untuk mencapai efisiensi dan
efektifitas pelaksanaan program/kegiatan tersebut tentu tidak lepas dari tugas
umum dan fungsi kecamatan yang salah satunya adalah mengkoordinasikan
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
B. DASAR HUKUM
Dalam menyusun rencana kebijakan dalam penyelenggaraan di bidang
keamanan, ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penanggulangan serta
penanganganan kejadian bencana alam, tahun 2019 didasarkan pada peraturan
dan perundang-undangan yang ada agar sesuai dengan peraturan di tingkat pusat
maupun daerah. Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan program kegiatan di
bidang keamanan, ketertiban umum dan penanggulangan dan penanganan
bencana berpedoman pada :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015; tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang no. 23 tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-
2021;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2019;
10. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/2139 Tahun 2018 Tentang
Pedoman, Penyusunan, Penyempurnaan, dan Penetapan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2019.
11. Keputusan Camat Purwosari Nomor 19/KPTS/2019 tentang Tim Pelaksana
Kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompinca) Pengendalian
Keamanan Lingkungan Kecamatan Purwosari Tahun 2019.
C. TUJUAN
1. Tujuan penyelenggaraan kebijakan di bidang keamanan dan ketertiban umum
serta penanggulangan dan penanganan korban bencana alam Kecamatan
Purwosari Tahun 2019 adalah:
a. Untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
b. Terlaksananya pembinaan Linmas Inti Kecamatan sebagai upaya peningkatan
sumber daya manusia di bidang keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
c. Sebagai upaya pencegahan dini timbulnya penyakit masyarakat.
e. Terlaksanya upaya pencegahan bencana dan penanganan korban bencana
alam.
D. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan penyelenggaraan dibidang keamanan ketertiban umum dan
penanggulangan bencana dan penanganan korban bencana alam dilaksanakan
dalam waktu 1 tahun (Januari 2019 s/d Desember 2019).
E. LOKASI PELAKSANAAN
Lokas kegiatan penyelenggaraan dibidang keamanan ketertiban umum dan
penanggulangan bencana dan penanganan korban bencana alam dilaksanakan
Wilayah Kecamatan Purwosari.
F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT
No.
Waktu
Pelaksanaan
Sub-Aktivitas
Pihak Terkait
Jumlah
Orang
Terlibat
Keterangan
1.
Januari -
Maret 2019
Persiapan
Forkopinca
Persiapan
rakor mitigasi
bencana
Tim Forkopinca
Desa se-Kec.
Ngawen
Masyarakat
40 orang
2.
April - Juni
2019
Persiapan
Forkompinca
Pembinaan
Linmas Inti
Kecamatan
Tim Forkopinca
40 orang
3. Juli – Sept.
2019
Persiapan
Forkopinca
10 orang
No.
Waktu
Pelaksanaan
Sub-Aktivitas
Pihak Terkait
Jumlah
Orang
Terlibat
Keterangan
Tim Forkopinca
4.
Oktober-
Desember
2019
Persiapan
Pembinaan
Pekat
Rakor
mitigasi
bencana
Forkopinca
Desa, toga/tomas
dan Siswa
Kecamatan,,Koramil,
Polsek dan Desa
Tim Forkopinca
40 orang
10 orang
G. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari kegiatan penyelenggaraan dibidang keamanan ketertiban umum dan
penanggulangan bencana dan penanganan korban bencana alam adalah sebagai
berikut :
1. Terlaksananya 12 kali patrol terpadu (Januari – Desember 2019)
2. Pembinaan Linmas Inti Kecamatan 31 orang ( Mei minggu ke dua 2019)
3. Rapat koordinasi mitigasi bencana dan penanganan bencana alam 60 orang
(Februari minngu ke-III dan Desember minggu ke- II 2019)
4. Pembinaan pekat 36 orang (Oktober minggu ke- I 2019)
5. Terlaksananya patrol terpadu pekat 12 kali (Januari –Desember 2019)
H. PELAKSANA
Pelaksana kegiatan penyelenggaraan dibidang keamanan ketertiban umum dan
penanggulangan bencana dan penanganan korban bencana alam Tahun 2019
adalah Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Purwosari
Kabupaten Gunungkidul.
I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan penyelenggaraan dibidang keamanan ketertiban umum dan
penanggulangan bencana dan penanganan korban bencana alam Tahun 2019 di
Kecamatan Purwosari bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019 sebeser Rp. 15.190.000 (Lima
belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk:
1. Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Belanja fotocopy/pengadaan
3. Belanja makan, sneck dan minum rapat
4. Honor Non PNS
5. Biaya Perjalanan Dinas
KERANGKA ACUAN KERJA
PENYIAPAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA (PASKIBRA)
KECAMATAN
A. LATAR BELAKANG
Untuk menumbuhkan dan menjaga rasa Nasionalisme Bangsa, Momentum
yang menjadi sejarah bagi Bangsa Indonesia perlu dijaga, karena bangsa yang
besar adalah bangsa yang senantiasa mengingat sejarah bangsanya dan
menghargai jasa Pahlawannya. Salah satunya adalah sejarah yang menjadi
tonggak berdirinya Bangsa Indonesia untuk menjadi Bangsa yang Berdaulat yaitu
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
Adalah menjadi kewajiban kita semua sebaga komponen bangsa untuk
menjaga Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Apalagi bagi
generasi muda yang akan menjadi pewaris dan mengisi Kemerdekaan Bangsa
Indonesia. Salah satu bentuk kegiatan untuk mengenang dan menumbuhkan rasa
Nasionalisme Bangsa adalah Upacara memperingati Detik-detik Proklamasi Hari
Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan setiap tahun
pada tanggal 17 Agustus, termasuk di Kecamatan Purwosari.
Kecamatan Ngawen sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten
berkewajiban melaksanakan Upacara Peringatan Detik-detik Proklasmasi Hari
Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, untuk melaksanakan kewajiban
tersebut diperlukan rencana kegiatan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan
dengan baik.
B. DASAR HUKUM
Dalam menyusun rencana kegiatan pelaksanaan Upacara Memperingati
Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun
2019 didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang ada agar dalam
pelaksanaannya sesuai dengan pedoman secara nasional baik di tingkat pusat
maupun daerah. Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan program kegiatan
Upacara Memperingati Detik-detik Proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia
berpedoman pada :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015; tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang no. 23 tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2019;
10Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/2139 Tahun 2018 Tentang Pedoman,
Penyusunan, Penyempurnaan, dan Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2019.
C. TUJUAN
Tujuan persiapan dan pelaksanaan Upacara memperingati Detik-detik Proklamasi Hari
Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-74 Tahun 2019 Kecamatan
Purwosari adalah ;
1. Terbentuknya Anggota Pasukan Pengibar Bendera.
2. Terlaksananya latihan Anggota Paskibra agar dalam melaksanakan tugas
mengibarkandan menurunkan bendera Merah Putih saat pelaksanaan Upacara
memperingati Detik-detik Proklamasi HUT RI Ke-74 Tahu 2019 dapat berjalan
dengan baik.
3. Terbentuk mental disiplin dan tanggungjawab Anggota Paskibra. 4. Terlaksanya Upacara memperingati Detik-detik Proklamasi Hari Ulang Tahun
Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-74 Kecamatan Purwosari Tahun 2019.
D. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan persiapan dan pelaksanaan Upacara memperingati Detik-detik Proklamasi Hari
Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-74 Tahun 2019 Kecamatan Purwosari
akan dilaksanakan dalam waktu 2 bulan (Juli dan Agustus 2019).
E. LOKASI PELAKSANAAN
Lokas kegiatan Upacara memperingati Detik-detik Proklamasi Hari Ulang Tahun
Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-74 Tahun 2019 akan dilaksanakan Lapangan
Kecamatan Purwosari.
F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT
No.
Waktu
Pelaksanaan
Sub-Aktivitas
Pihak Terkait
Jumlah
Orang
Terlibat
Keterangan
1.
Juli 2019
Persiapan
pembentuka n
Paskibra
Kecamatan,
Koramil, dan
Polsek
SMA/SMK se-
Kec. Purwosari
100 orang
Seleksi
paskibra
No.
Waktu
Pelaksanaan
Sub-Aktivitas
Pihak Terkait
Jumlah
Orang
Terlibat
Keterangan
2.
Agustus
2019
Latihan
paskibra
Pengukuhan
paskibra
Gladi
bersih/kotor
Upacara
detik-detik
Proklamasi
Instruktur anggota
Paskibra
Muspinca,
Instruktur,paskibra,
orang tua wali,
Muspinca,
Instruktur,paskibra,
petugas upacara,
Muspinca,
Instruktur,paskibra,
petugas upacara,
69 orang
150
orang
150orang
150orang
G. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari kegiatan Upacara Memperingati Detik-detik Proklamasi HUT RI KE-74
Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Terbentuknya Anggota Paskibra 62 orang (Juli 2019)
2. Terlaksananya latihan Paskibra 62 orang sepuluh kali( Agustus 2019)
3. Terlaksannya Gladi upacara 150 orang (Agustus 2019)
4. Terlaksannya pengukuhan Anggota Paskib 150 orang (Agustus 2019)
5. Terlaksananya Upacara Perigatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan HUT RI KE-
74 (Agustus 2019)
H. PELAKSANA
Pelaksana kegiatan Upacara Memperingati Detik-detik Proklamasi HUT RI KE-74
Tahun 2019 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan P u r w o s a r i
Kabupaten Gunungkidul.
I. SUMBER DANA ( PEMBIAYAAN )
Pelaksanaan kegiatan Upacara Memperingati Detik detik Proklamasi HUT RI KE-74
Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Seksi Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.20.810.000,00 ( Dua puluh juta delapan ratus sepuluh
ribu rupiah ) yang akan digunakan untuk :
a. Belanja Alat Tulis Kantor (ATK )
b. Belanja Fotocopy/penggandaan
c. Cetak Piagam
d. Belanja kaos,topy,seragam paskibra
e. Belanja makan,sneck dan minum latihan, gladi, pengukuhan,dan upacara
f. Transport peserta latihan paskibra
g. Honor instruktur Non PNS
h. Sewa sound, tenda, kursi dan panggung
J.
RANGKA ACUAN KERJA PEMBINAAN SOSIAL DAN
KEMASYARAKATAN
A. LATAR BELAKANG
Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial atau yang lebih memegang
peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada
hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut
terlihat melalui banyaknya program pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial yang
dirancang pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Hampir
seluruh instansi, terutama pemerintah daerah mengakomodir pembangunan bidang
kesejahteraan Sosial dalam program kerjanya. Di Kabupaten Gunungkidul khususnya
pembangunan bidang kesejahteraan Sosial harus berlandaskan Basis Data Terpadu
(BDT). Progaram pengentasan Kemiskinan dan Bidang Jaminan Kesehatan yang
telah dianggarkan pada kegiatan masing-masing OPD harus berdasarkan BDT
tersebut.
Dengan demikian, pembangunan bidang kesejahteran sosial masih memiliki
peran yang sangat penting dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan peningkatan
derajat kesehatan bagi warga.
Fakta tersebut menyebabkan pemerintah semakin intensif menggulirkan
program dan proyek pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan
sosial. Namun demikian program atau proyek yang diarahkan dalam pembangunan
bagi warga masyarakat justru tidak dapat berjalan optimal, karena kebanyakan
direncanakan jauh dari Pusat (Korten, 1988:247). Masyarakat masih dianggap
sebagai obyek/sasaran yang akan dibangun. Hubungan yang terbangun adalah
pemerintah sebagai subyek/pelaku pembangunan dan masyarakat sebagai
obyek/sasaran pembangunan (Kartasasmita, 1996:144). Partisipasi yang ada masih
sebatas pemanfaatan hasil. Tingkat partisipasi dalam pembangunan Kesejahteraan
Masyarakat masih terbatas, misalnya masih sebatas peran serta secara fisik tanpa
berperan secara luas sejak dari perencanaan sampai evaluasi.
Kondisi tersebut mengakibatkan peranan pemerintah semakin besar.
Terutama Pendamping, Pemerintah berperan dominan sejak dari perencanaan hingga
pelaksanaan program dan kegiatan dalam pembangunan. Fakta ini berangkat dari
perspektif stakeholders pemerintahan bahwa berhasilnya programatau proyek
pembangunan diukur dari penyelesaian yang tepat pada waktunya (efisiensi dan
efektifitas) serta sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dengan orientasi seperti ini,
tentunya masyarakat desa beserta Stakeholder lainnya di desa yang seharusnya
memiliki peranan yang besar tidak dapat mengembangkan kemampuannya dan
menjadi “terbelenggu” dalam berinovasi. Hal tersebut misalnya dapat dilihat dari
implementasi program BPNT dan PKH selama ini, justru peranan birokrat
pemerintah yang amat menonjol
. Walaupun sesungguhnya program tersebut sudah lama dilaksanakan dan
cukup dikenal luas di desa, namun masyarakat selalu dianggap kurang mampu,
sehingga bimbingan dan arahan dari pemerintahbegitu kuat pengaruhnya dan
merasuk (internalisasi) dalam masyarakat. Pada akhirnya masyarakat tergantung
pada bimbingan dan arahan dari pemerintah. Bila kondisi tersebut tetap
dipertahankan, maka masyarakat tidak akan pernah dapat menunjukkan
kemampuannya dalam mengelola pembangunan di desanya. Apapun bentuk
pembangunan, secara substantif akan selalu diartikan mengandung unsur proses dan
adanya suatu perubahan yang direncanakan untuk mencapai kemajuan masyarakat.
Karena ditujukan untuk merubah masyarakat itulah maka sewajarnya masyarakatlah
sebagai pemilik (owner) kegiatan pembangunan. Hal ini dimaksudkan supaya
perubahan yang hendak dituju adalah perubahan yang diketahui dan sebenarnya yang
dikehendaki oleh masyarakat (Conyers, 1991:154-155). Ada kesiapan masyarakat
untuk menghadapi dan menerima perubahan itu. Untuk itu keterlibatannya harus
diperluas sejak perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pemanfaatannya, sehingga
proses pembangunan yang dijalankan dapat memberdayakan masyarakat, bukan
memperdayakan. Pembangunan desa secara konseptual mengandung makna proses
dimana usaha-usaha dari masyarakat desa terpadu dengan usaha-usaha dari
pemerintah. Tujuannya untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan budaya
masyarakat. Sehingga dalam konteks pembangunan desa, paling tidak terdapat dua
stakeholder yang berperan utama dan sejajar (equal)yaitu pemerintah dan
masyarakat. Meskipun demikian, dalam konteks yang lebih luas, juga terdapat
peranan “Agen Eksternal” seperti LSM, Konsultan, Lembaga Donor dll. Domain
pembangunan desa juga tidak terlepas dari wacana tentang model perencanaan
pembangunan yaitu dari atas ke bawah (top down planning) dan dari bawah ke atas
(bottom up planning).Pada dasarnya setiap program dari pemerintah senantiasa
mencerminkan kombinasi kedua model tersebut, hanya intensitasnya yang berbeda.
Sesuai dengan tuntutan paradigma baru tentang pembangunan yang berpusat pada
manusia (people centered development), maka pendekatan bottom up planning sudah
sewajarnya diperbesar dan menjadi inti dari proses pembangunan bidang
kesejahteraan social.
B. DASAR HUKUM
1. Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja pada tahun 2016 ini adalah : Undang-
undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2018.
C. TUJUAN
Tujuan Kegiatan Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan adalah :
1. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat melalui beberapa program yang
dikucurkan, seperti Porgram PKH, BPNT dan Jambanisasi serta program yang
lain
3. Meningkatkan sumber daya manusia untuk cepat tanggap dengan kondisi warga
masyarakat
4. Menguatkan sinergi antar pemerintah Kecamatan Purwosari, Pemerintah Desa
serta lembaga Kemasyarakatan seperti Karang Taruna, PSM dan Tagana
D. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan dilaksanakan dalam waktu 1
tahun (Januari 2019 s/d Desember 2019):
E. LOKASI PELAKSANAAN
Lokasi kegiatan Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan adalah di Kecamatan
Purwosari.
F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT
No
Waktu
Pelaksanaan
Sub-Aktivitas
Pihak Terkait
Jumlah
Orang
Terlibat
Keterangan
1 Maret 2019 Pembinaan
Kesehatan
Dan KB
Kasi Pelayanan
Desa, Kader
Kesehatan,
PLKB
30 Orang
2 April 2019 Pembinaan Keagamaan
Kasi
Pelayanan
Desa
KUA, Takmir
masjid, warga
jamaah
75 Orang
3 April 2019 Koordinasi TKPK dan PMKS
Kasi
Pelayanan
Desa
PKH, TKSK
Staf
25 Orang
4 Mei 2019 Rapat kekeringan
( Persiapan
droping air )
Perangkat
Desa, Lembaga
Desa, Tokoh
Masyarakat
20 Orang
5 Mei 2019 Safari Tarawih KUA , Perangkat
Desa, Lembaga
Desa, Tokoh
Masyarakat, ,
Jamaah
Lokasi safari
taraweh
275 Orang
6 Mei 2019 Pembinaan
keagamaan
2019
Forkompimca, Perangkat Kecamatan Tokoh Agama,
KUA
70 orang
7 Juni 2019 Rapat
jambanisasi
Perangkat
Desa, Lembaga Desa, Tokoh Masyarakat, TKSK, PKH
25 Orang
8 Juni – September 2019
Pelaksanaan
Droping air
bersih
Warga masyarakat Giricahyo, Giripurwo
380 tangki
9 Juli 2019 Pelaksanaan
bantuan
jambanisasi
KK miskin 5 Desa se Kecamatan Purwosari
70 paket
10 September 2019
Rapat
jambanisasi
Perangkat
Desa, Lembaga Desa, Tokoh Masyarakat, TKSK, PKH
25 Orang
11 Oktober 2019 Pembinaan
Kesehatan
Dan KB
Kasi Pelayanan
Desa, Kader
Kesehatan,
PLKB
30 Orang
12 Oktober 2019 Rapat kekeringan
( Persiapan
droping air )
Perangkat
Desa, Lembaga
Desa, Tokoh
Masyarakat
20 Orang
G. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari kegiatan Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan adalah sebagai
berikut:
1. Tahap I (Januari s/d Maret)
- Jumlah Peserta Pembinnaan Kesehatan dan KB
2. Tahap II (April s/d Juni)
- Jumlah peserta rakor Safari Tarawih Kecamatan dan Desa
- Jumlah peserta rapat kekeringan
- Jumlah Koordinasi dan pembinaan kerukunan umat beragama dan
kepercayaan Tuhan YME
- Jumlah peserta koordinas TKPK dan PMKS
- Jumlah kesepakatan penanggulangan kekeringan
3. Tahap III (Juli s/d September)
- Prosentase penyelenggaraan Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
terlaksana dengan baik ( Rapat pembinaan KB Kesehatan, Koordinasi
kekeringan )
- Jumlah Kesepakatan penanggulangan kemiskinan
4. Tahap IV (Oktober s/d Desember)
- Monev KUBE dan PKH
H. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan
Purwosari
I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 276.150,000,00 (Dua
raatus tujuh puluh enam juta Seratus lima puluh ribu Rupiah) yang akan
digunakan untuk:
1. Pembinaan Kesehatan Masyarakat
2. Jambanisasi
3. Pembinaan PMKS
4. Menyelenggarakan Forum Komunikasi Umat Beragama
5. Peananganan kekeringan / Droping air
6. Monitoring dan Evaluasi KUBE dan PKH
KERANGKA ACUAN KERJA
PEMBINAAN PEREMPUAN, BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
A. LATAR BELAKANG
Pembangunan Bidang Perempuan, Budaya Pemuda dan Olah raga atau yang
lebih memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah utamanya
Daerah Istimewa Yogyakarta dan nasional. Hal ini terbukti dengan dikucurkannya
dana keistimewaan dari Pusat ke Pemerintah Propinsi dan selanjutnya dari
Pemerintah Propinsi dialokasikan ke Pemerintah Kabupaten. Yang paling dominan
adalah alokasi untuk bidang kebudayaan.Hal tersebut terlihat melalui banyaknya
program pembangunan bidang social budaya yang dirancang pemerintah untuk
meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Beberapa instansi, terutama
Instansi pemerintah daerah mengakomodir pembangunan bidang Perempuan,
Budaya, Pemuda dan Olahraga dalam program kerjanya. Di Kabupaten Gunungkidul
khususnya pembangunan bidang Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olahraga
ditangani oleh beberapa Dinas.
Dengan demikian, pembangunan yang menangani bidang Perempuan, Budaya
Pemuda dan Olahraga ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga
masyarakat melalui kegiatan Perempuan, Seni Budaya serta Pemuda dan Olahraga.
Fakta tersebut menyebabkan pemerintah semakin intensif menggulirkan
program dan proyek pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan
sosial. Namun demikian program atau proyek yang diarahkan dalam pembangunan
bagi warga masyarakat justru tidak dapat berjalan optimal, karena kebanyakan
direncanakan jauh dari Pusat (Korten, 1988:247). Masyarakat masih dianggap
sebagai obyek/sasaran yang akan dibangun. Hubungan yang terbangun adalah
pemerintah sebagai subyek/pelaku pembangunan dan masyarakat sebagai
obyek/sasaran pembangunan (Kartasasmita, 1996:144). Partisipasi yang ada masih
sebatas pemanfaatan hasil. Tingkat partisipasi dalam pembangunan Kesejahteraan
Masyarakat masih terbatas, misalnya masih sebatas peran serta secara fisik tanpa
berperan secara luas sejak dari perencanaan sampai evaluasi.
Kondisi tersebut mengakibatkan peranan pemerintah semakin besar.
Terutama Pendamping, Pemerintah berperan dominan sejak dari perencanaan hingga
pelaksanaan program dan kegiatan dalam pembangunan. Fakta ini berangkat dari
perspektif stakeholders pemerintahan bahwa berhasilnya program atau proyek
pembangunan diukur dari penyelesaian yang tepat pada waktunya (efisiensi dan
efektifitas) serta sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dengan orientasi seperti ini,
tentunya masyarakat desa beserta Stakeholder lainnya di desa yang seharusnya
memiliki peranan yang besar tidak dapat mengembangkan kemampuannya dan
menjadi “terbelenggu” dalam berinovasi bagi kaum perempuan, Pelaku seni dan
budaya serta Atlit-atlit bidang olahraga. Hal tersebut misalnya dapat dilihat dari
implementasi program Peningkatan Peranan Wanita, Peningkatan seni dan budaya
serta pembinaan Atlit berprestasi selama ini, justru peranan birokrat pemerintah
yang amat menonjol
. Walaupun sesungguhnya program tersebut sudah lama dilaksanakan dan
cukup dikenal luas di desa, namun masyarakat selalu dianggap kurang mampu,
sehingga bimbingan dan arahan dari pemerintah begitu kuat pengaruhnya dan
merasuk (internalisasi) dalam masyarakat. Pada akhirnya masyarakat tergantung
pada bimbingan dan arahan dari pemerintah. Bila kondisi tersebut tetap
dipertahankan, maka masyarakat tidak akan pernah dapat menunjukkan
kemampuannya dalam mengelola pembangunan di desanya. Apapun bentuk
pembangunan, secara substantif akan selalu diartikan mengandung unsur proses dan
adanya suatu perubahan yang direncanakan untuk mencapai kemajuan masyarakat.
Karena ditujukan untuk merubah masyarakat itulah maka sewajarnya masyarakatlah
sebagai pemilik (owner) kegiatan pembangunan. Hal ini dimaksudkan supaya
perubahan yang hendak dituju adalah perubahan yang diketahui dan sebenarnya yang
dikehendaki oleh masyarakat (Conyers, 1991:154-155). Ada kesiapan masyarakat
untuk menghadapi dan menerima perubahan itu. Untuk itu keterlibatannya harus
diperluas sejak perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pemanfaatannya, sehingga
proses pembangunan yang dijalankan dapat memberdayakan masyarakat, bukan
memperdayakan. Pembangunan desa secara konseptual mengandung makna proses
dimana usaha-usaha dari masyarakat desa terpadu dengan usaha-usaha dari
pemerintah. Tujuannya untuk memperbaiki kondisi social kaum perempuan, ekonomi
dan budaya masyarakat. Sehingga dalam konteks pembangunan Perempuan, budaya,
pemuda dan olahraga, paling tidak terdapat dua stakeholder yang berperan utama dan
sejajar (equal)yaitu pemerintah dan masyarakat. Meskipun demikian, dalam konteks
yang lebih luas, juga terdapat peranan “Agen Eksternal” seperti LSM, Konsultan,
Lembaga Donor dll. Domain pembangunan desa juga tidak terlepas dari wacana
tentang model perencanaan pembangunan yaitu dari atas ke bawah (top down
planning) dan dari bawah ke atas (bottom up planning).Pada dasarnya setiap program
dari pemerintah senantiasa mencerminkan kombinasi kedua model tersebut, hanya
intensitasnya yang berbeda. Sesuai dengan tuntutan paradigma baru tentang
pembangunan yang berpusat pada manusia (people centered development), maka
pendekatan bottom up planning sudah sewajarnya diperbesar dan menjadi inti dari
proses pembangunan bidang bidang seperti tersebut diatas.
B. DASAR HUKUM
1. Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja pada tahun 2016 ini adalah : Undang-
undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2018.
C. TUJUAN
Tujuan Kegiatan Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah raga adalah :
1. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat melalui beberapa program yang
dikucurkan, seperti Porgram Peningkatan Peran Perempuan, Gelar Potensi
Budaya, Pelaksanaan PORKAB dan PORDA dan peningkatan sarana dan
prasarana olah raga serta program yang lain
3. Meningkatkan sumber daya manusia untuk cepat tanggap dengan kondisi warga
masyarakat
4. Menguatkan sinergi antar pemerintah Kecamatan Purwosari, Pemerintah Desa
serta lembaga Kemasyarakatan sepert PKK, Karang Taruna, PSM dan Dewan
budaya
D. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah raga dilaksanakan
dalam waktu 1 tahun ( Januari 2019 s/d Desember 2019 )
E. LOKASI PELAKSANAAN
Lokasi kegiatan Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah raga adalah
di Kecamatan Purwosari
F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT
No
Waktu
Pelaksanaan
Sub-Aktivitas
Pihak Terkait
Jumlah
Orang
Terlibat
Keterangan
1 Maret 2019 Pembinaan Seni Budaya
Kasi
Pelayanan,
Dewan
Kebudayaan
Kecamatan
KH
50 Orang
2 April 2019 Pembinaan Organisasi Perempuan
PKK Kecamatan
dan Desa
75 Orang
3 Juli 2019 Pembinaan Seni Budaya
Kasi
Pelayanan,
Dewan
Kebudayaan
Kecamatan
KH
50 Orang
4 Juli 2019 Pembinaan Olahraga dan Pemuda
Perangkat
Kecamatan,
KONI
Kecamatan,
Pemuda OR
Karangtaruna
50 Orang
5 September 2019
Pembinaan Olahraga dan Pemuda
Perangkat
Kecamatan,
KONI
Kecamatan,
Pemuda OR
50 Orang
6 Oktober 2019 Pembinaan Seni Budaya
Kasi
Pelayanan,
Dewan
Kebudayaan
Kecamatan
KH
50 Orang
Oktober 2019 Pembinaan Organisasi Perempuan
PKK Kecamatan
dan Desa
50 Orang
Oktober 2019 Pembinaan Olahraga dan Pemuda
Perangkat
Kecamatan,
KONI
Kecamatan,
Pemuda OR
karangtaruna
25 Orang
G. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari kegiatan Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga
adalah sebagai berikut:
1. Tahap I (Januari s/d Maret)
- Jumlah Peserta pembinaan pengembangan dan pelestarian budaya lokal
2. Tahap II (April s/d Juni)
- Jumlah peserta Pertemuan PKK
3. Tahap III (Juli s/d September)
- Jumlah Peserta pembinaan pengembangan dan pelestarian budaya lokal
- Jumlah koordinasi dan pembinaan pemuda dan Olahraga
4. Tahap IV (Oktober s/d Desember)
- Jumlah Pertemuan PKK
- Jumlah koordinasi dan pembinaan pemuda dan Olahraga
- Jumlah Peserta pembinaan pengembangan dan pelestarian budaya lokal
H. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah raga
Kecamatan Purwosari.
I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 25.000,000,00 ( Dua
puluh lima juta Rupiah ) yang akan digunakan untuk:
KERANGKA ACUAN KERJA
PEMBINAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
A. LATAR BELAKANG
Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan
daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang
dirancang pemerintah untuk pembangunan desa. Hampir seluruh instansi, terutama
pemerintah daerah mengakomodir pembangunan desa dalam program kerjanya. Tentunya
berlandaskan pemahaman bahwa desa sebagai kesatuan geografis terdepan yang
merupakan tempat sebagian besar penduduk bermukim. Dalam struktur pemerintahan,
desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada di tengah
masyarakat. Karenanya dapat dipastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari
pemerintah akan selalu bermuara ke desa.
Meskipun demikian, pembangunan desa masih memiliki berbagai permasalahan,
seperti adanya desa terpencil atau terisolir dari pusat-pusat pembangunan (centre of
excellent), masih minimnya prasarana sosial ekonomi serta penyebaran jumlah tenaga kerja
produktif yang tidak seimbang, termasuk tingkat produktivitas, tingkat pendapatan
masyarakat dan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah. Semuanya itu pada
akhirnya berkontribusi pada kemiskinan penduduk.
Fakta tersebut menyebabkan pemerintah semakin intensif menggulirkan program
dan proyek pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Namun demikian
program atau proyek yang diarahkan dalam pembangunan desa justru tidak dapat berjalan
optimal, karena kebanyakan direncanakan jauh dari desa (Korten, 1988:247).
Masyarakat masih dianggap sebagai obyek/sasaran yang akan dibangun. Hubungan
yang terbangun adalah pemerintah sebagai subyek/pelaku pembangunan dan masyarakat
desa sebagai obyek/sasaran pembangunan (Kartasasmita, 1996:144). Partisipasi yang ada
masih sebatas pemanfaatan hasil. Tingkat partisipasi dalam pembangunan masih terbatas,
misalnya masih sebatas peran serta secara fisik tanpa berperan secara luas sejak dari
perencanaan sampai evaluasi.
Kondisi tersebut mengakibatkan peranan pemerintah semakin besar.
Pemerintah berperan dominan sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan program
atau proyek pembangunan. Fakta ini berangkat dari perspektif stakeholders pemerintahan
bahwa berhasilnya programatau proyek pembangunan diukur dari penyelesaian yang tepat
pada waktunya (efisiensi dan efektifitas) serta sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
Dengan orientasi seperti ini, tentunya masyarakat desa beserta Stakeholder lainnya di
desa yang seharusnya memiliki peranan yang besar tidak dapat mengembangkan
kemampuannya dan menjadi “terbelenggu” dalam berinovasi. Hal tersebut misalnya
dapat dilihat dari implementasi program bantuan desa (Bangdes) selama ini, justru
peranan birokrat pemerintah yang amat menonjol. Walaupun sesungguhnya program
tersebut sudah lama dilaksanakan dan cukup dikenal luas di desa, namun masyarakat selalu
dianggap kurang mampu, sehingga bimbingan dan arahan dari pemerintahbegitu kuat
pengaruhnya dan merasuk (internalisasi) dalam masyarakat. Pada akhirnya masyarakat
tergantung pada bimbingan dan arahan dari pemerintah. Bila kondisi tersebut tetap
dipertahankan, maka masyarakat tidak akan pernah dapat menunjukkan kemampuannya
dalam mengelola pembangunan di desanya. Apapun bentuk pembangunan, secara
substantif akan selalu diartikan mengandung unsur proses dan adanya suatu perubahan
yang direncanakan untuk mencapai kemajuan masyarakat. Karena ditujukan untuk
merubah masyarakat itulah maka sewajarnya masyarakatlah sebagai pemilik (owner)
kegiatan pembangunan. Hal ini dimaksudkan supaya perubahan yang hendak dituju
adalah perubahan yang diketahui dan sebenarnya yang dikehendaki oleh masyarakat
(Conyers, 1991:154-155). Ada kesiapan masyarakat untuk menghadapi dan menerima
perubahan itu. Untuk itu keterlibatannya harus diperluas sejak perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi hingga pemanfaatannya, sehingga proses pembangunan yang dijalankan dapat
memberdayakan masyarakat, bukan memperdayakan. Pembangunan desa secara
konseptual mengandung makna proses dimana usaha-usaha dari masyarakat desa terpadu
dengan usaha-usaha dari pemerintah. Tujuannya untuk memperbaiki kondisi sosial,
ekonomi dan budaya masyarakat. Sehingga dalam konteks pembangunan desa, paling tidak
terdapat dua stakeholder yang berperan utama dan sejajar (equal)yaitu pemerintah dan
masyarakat. Meskipun demikian, dalam konteks yang lebih luas, juga terdapat peranan
“Agen Eksternal” seperti LSM, Konsultan, Lembaga Donor dll. Domain pembangunan desa
juga tidak terlepas dari wacana tentang model perencanaan pembangunan yaitu dari atas ke
bawah (top down planning) dan dari bawah ke atas (bottom up planning).Pada dasarnya
setiap program dari pemerintah senantiasa mencerminkan kombinasi kedua model tersebut,
hanya intensitasnya yang berbeda. Sesuai dengan tuntutan paradigma baru tentang
pembangunan yang berpusat pada manusia (people centered development), maka
pendekatan bottom up planning sudah sewajarnya diperbesar dan menjadi inti dari proses
pembangunan yang memberdayakan masyarakat.
B. DASAR HUKUM
1. Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja pada tahun 2016 ini adalah : Undang-
undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2018.
C. TUJUAN
Tujuan Kegiatan Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa adalah :
1. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang,
antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
2. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan
3. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur pemerintah desa dan lembaga
kemasyarakatan desa.
4. Menguatkan sinergi antar pemerintah Kecamatan Purwosari, Pemerintah Desa serta
lembaga Kemasyarakatan Desa.
D. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa dilaksanakan dalam waktu 1 tahun (Januari 2019 s/d Desember 2019):
E. LOKASI PELAKSANAAN
Lokasi kegiatan Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa adalah di Kecamatan Purwosari
F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT
No Waktu
Pelaksanaan
Sub-Aktivitas
Pihak Terkait Jumlah Orang
Terlibat
Keterangan
1 Februari 2019 Musrenbang
RKPD
tahun 2020
Perangkat
Desa, Lembaga
Desa, Tokoh
Masyarakat
100 Orang
2 Maret 2019 Evaluasi
Perlombaan Desa
Perangkat
Desa, Lembaga
Desa, Tokoh
Masyarakat
60 Orang
3 April 2019 Fasilitasi BBGR Perangkat
Desa, Lembaga
Desa, Tokoh
Masyarakat
20 Orang
4 April 2019 Rakor Seksi PMD Perangkat
Desa, Lembaga
Desa, Tokoh
Masyarakat
20 Orang
5 Juni 2019 Rakor Aset Perangkat
Desa, Lembaga
Desa, Tokoh
Masyarakat
50 Orang
6 Agustus 2019 Tilik Padukuhan
Perangkat
Desa, Lembaga
Desa, Tokoh
Masyarakat,
Instansi Terkait
100 Orang
7 November
2019
Profil Desa Perangkat
Desa, Lembaga
Desa, Tokoh
Masyarakat
40 Orang
G. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari kegiatan Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa adalah sebagai berikut :
1. Tahap I (Januari s/d Maret)
- Dokumen usulan rencana pembangunan
2. Tahap II (April s/d Juni)
- Jumlah Desa yang dievaluasi
3. Tahap III (Juli s/d September)
- Frekuensi rakor pelestarian asset program pemberdayaan
4. Tahap IV (Oktober s/d Desember)
- Dokumen profil desa
- Frekuensi monitoring dan evaluasi pembangunan desa
H. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa adalah Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Purwosari.
I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 35.760.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta
Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang akan digunakan untuk :
1. Musrenbang RKPD tahun 2020
2. Evaluasi Perlombaan Desa
3. Evaluasi BBGR
4. Rakor Seksi PMD
5. Rakor Aset
6. Tilik Padukuhan
7. Profil Desa
KERANGKA ACUAN KERJA
PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA
A. LATAR BELAKANG
Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut
terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang dirancang pemerintah untuk pembangunan desa.
Salah satunya adalah melalui peningkatan perekonomian masyarakat desa.
Pada zaman sekarang ini setiap negara dituntut untuk menjadikan kondisi ekonomi negaranya
menjadi semakin efektif, efisien, dan kompetitif. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dari
beberapa negara berkembang di dunia seperti Malaysia, Thailand, Filipina yang terus mengupayakan
pembangunan. Pembangunan yang berkembang di Indonesia pada saat ini adalah pembangunan ekonomi,
sehingga fokus pembangunan ekonomi di Indonesia mengacu pada usaha mencapai pertumbuhan ekonomi
yang setinggi-tingginya.
Memajukan perekonomian di desa adalah tugas yang sangat penting. Hal ini dikarenakan mayoritas
penduduk Indonesia adalah masyarakat pedesaan. Dalam memutar roda perekonomian, jelas ada perbedaan yang
jauh antara masyarakat desa dengan masyarakat kota. Ekonomi masyarakat desa ditopang oleh beberapa sektor
pendapatan. Semua sektor inilah yang harus ditingkatkan agar ekonomi masyarakat desa bisa maju dan berkembang.
Kondisi tersebut mengakibatkan peranan pemerintah semakin besar. Pemerintah berperan dominan
sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan program untuk upaya peningkatan perekonomian desa.
Pemerintah telah memusatkan pada peningkatan lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja di pedesaan
sesuai dengan potensi yang dimiliki di masing-masing daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan
pemerintah dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat desa yaitu dengan memaksimalkan atau
meningkatkan peran usaha kecil mikro di pedesaan. Adanya industri kecil di pedesaan dipandang
mampu meningkatkan produktivitas masyarakat serta dapat mengatasi masalah sempitnya lapangan
pekerjaan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
B. DASAR HUKUM
Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja pada tahun 2019 ini adalah :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2018.
C. TUJUAN
Tujuan Kegiatan Pembinaan perekonomian masyarakat desa adalah :
1. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu,
antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
2. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa.
4. Menguatkan sinergi antar pemerintah Kecamatan Purwosari, Pemerintah Desa serta lembaga
Kemasyarakatan Desa.
D. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan pembinaan perekonomian masyarakat desadilaksanakan dalam waktu 1 tahun (Januari 2019
s/d Desember 2019).
E. LOKASI PELAKSANAAN
Lokasi kegiatan pembinaan perekonomian masyarakat desa adalah di Kecamatan Purwosari.
F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT
No Waktu
Pelaksanaan
Sub-Aktivitas
Pihak Terkait Jumlah Orang
Terlibat
Keterangan
1 Maret 2019 Pameran UKM Masyarakat Desa 20 Orang
2 Mei 2019 Pameran UKM Masyarakat Desa 12 Orang
3 Juni 2019 Monev kegiatan
pemberdayaan
Masyarakat Desa 20 Orang
4 Juli 2019 Koordinasi Sektor
Pertanian
Masyarakat Desa 30 Orang
5 Desember 2019 Monev kegiatan
pemberdayaan
Masyarakat Desa 20 Orang
G. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari kegiatan pembinaan perekonomian masyarakat desa adalah sebagai berikut :
- Jumlah peserta pameran UKM
- Jumlah peserta Koordinasi Sektor Pertanian
- Laporan hasil kegiatan
H. PELAKSANA
Pelaksana kegiatan pembinaan perekonomian masyarakat desa adalah Seksi Pemberdayaan
Masyarakat Desa Kecamatan Purwosari.
I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 8.000.000,00 (Delapan
Juta Rupiah) yang akan digunakan untuk :
1. Pameran UKM
2. Rapat Koordinasi Sektor Pertanian
3. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
top related