kementerian tenaga kerja dan transmigrasi ri …staff.uks.ac.id/#lain lain/kkni dan aipt/undangan...
Post on 07-Apr-2019
218 Views
Preview:
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 51 Lt. 6A Telepon (021) 52961311, Faximile (021) 52960456 Jakarta Selatan 12950
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI
NOMOR : KEP.218/LATTAS/XII/2012
TENTANG
PEDOMAN TATACARA VERIFIKASI SKKNI
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS,
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas tentang Pedoman Tatacara Verifikasi SKKNI;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
MEMUTUSKAN: Menetapkan :
KESATU : Pedoman Tatacara Verifikasi SKKNI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
KEDUA : Pedoman Tatacara Verifikasi SKKNI, sebagaimana
dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai acuan dalam pelaksanaan Verifikasi SKKNI.
KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2012
Kata Pengantar
Dalam sistem standardisasi kompetensi kerja nasional,
pengembangan standar kompetensi merupakan salah satu sub sistem yang penting untuk menghasilkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang kredibel dan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan terkait seperti lembaga Diklat, lembaga sertifikasi maupun dunia usaha atau dunia industri. Kredibilitas dan keberterimaan tersebut sangat ditentukan oleh muatan substansi yang terdapat dalam SKKNI.
Untuk menghasilkan muatan substansi SKKNI yang kredibel, maka
proses penyusunan seharusnya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan sebagaimana yang telah ditetapkan. Salah satu mekanisme atau tahapan dalam penyusunan SKKNI adalah melalui proses verifikasi.
Verifikasi terhadap SKKNI merupakan serangkaian kegiatan
mengidentifikasi dan mengklarifikasi proses, substansi, serta format SKKNI. Kegiatan verifikasi dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian bahwa SKKNI yang disusun telah memenuhi kriteria teknis dan regulasi serta dapat digunakan.
Pedoman Tatacara Verifikasi SKKNI ini, memberikan acuan teknis
dan metode dalam melakukan verifikasi SKKNI, sehingga dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme untuk menghasilkan SKKNI yang kredibel. Diharapkan pedoman ini dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, khususnya Instansi Teknis Sektoral sebagai penanggung jawab teknis pengembangan SDM di sektor atau lapangan usaha masing-masing. Amin.
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP.218/LATTAS/XII/2012 TENTANG PEDOMAN TATACARA VERIFIKASI SKKNI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat
berharga bagi suatu organisasi atau industri. Keberadaannya sangat
menentukan keberhasilan suatu organisasi atau industri. Faktor
kemampuan SDM dalam melakukan pekerjaannya sangat
dipengaruhi oleh kompetensi yang ada di dalam setiap individu
masing-masing. Seiring tuntutan teknologi dan persaingan, maka
kompetensi SDM menjadi bagian strategis dalam penguasaan
teknologi dan peningkatan daya saing.
Kompetensi kerja merupakan kemampuan kerja setiap individu
yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja
yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/industri atau standar
yang di tetapkan. Dengan demikian dalam pengembangan
kompetensi kerja, yang menjadi dasar utama adalah kesesuaian
dengan kebutuhan dunia usaha/industri.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2006,
terdapat 3 (tiga) jenis Standar Kompetensi Kerja, yaitu Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Internasional
dan Standar Khusus. Ke-3 jenis standar kompetensi kerja ini, dalam
pengembangan dan penerapannya harus sesuai dengan kebutuhan
dunia usaha/industri.
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
merupakan komponen terpenting dalam sistem Standardisasi dan
Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. SKKNI selain
menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelatihan berbasis
kompetensi juga menjadi acuan asesmen sertifikasi kompetensi kerja.
Untuk itu dalam penyusunan SKKNI harus dilakukan secara cermat
antara lain memiliki kandungan substansi yang benar, terukur,
tertelusur, memiliki kesetaraan dengan standar internasional dan
disusun secara sistimatis sesuai dengan kriteria dan aturan yang di
tetapkan.
Agar pengembangan standar kompetensi dapat dilakukan
sesuai dengan prinsip, tatacara dan mekanisme yang di
persyaratkan, maka perlu adanya Tata Cara Verifikasi Standar
Kompetensi yang dipakai sebagai acuan bersama. Hal ini penting
agar terdapat kesamaan konsepsi dan kerangka kerja (framework)
dalam melakukan verifikasi standar kompetensi kerja baik dalam
penyusunan maupun pengembangan SKKNI secara Nasional.
B. Maksud dan Tujuan
Tata Cara Verifikasi Standar Kompetensi ini disusun dengan
maksud untuk memfasilitasi dan memudahkan dalam melakukan
verifikasi standar kompetensi kerja. Sedangkan tujuannya adalah:
1. Memberikan acuan yang sama dalam melakukan verifikasi
standar kompetensi kerja di berbagai sektor atau lapangan usaha.
2. Memberikan jaminan bahwa pengembangan standar kompetensi
kerja di setiap sektor atau lapangan usaha dilakukan sesuai
dengan prinsip, metode, dan mekanisme yang di persyaratkan.
C. Ruang Lingkup
Pedoman ini memuat ketentuan dalam melakukan verifikasi
untuk menilai kesesuaian terhadap standar yang diacu, meliputi:
1. Prinsip dan Ketentuan Pengembangan SKKNI
2. Tatacara Verifikasi Standar Kompetensi Kerja
D. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem
Pelatihan Kerja Nasional;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun
2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun
2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia;
E. Pengertian
1. Standar Kompetensi Kerja adalah rumusan kemampuan yang
harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu
tugas/pekerjaan yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan,
keterampilan dan didukung oleh sikap kerja, serta penerapannya
sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.
2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya
disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian
serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan
syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
3. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja
yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
4. Regional Model Competency Standard, yang selanjutnya disingkat
RMCS, adalah model standar kompetensi yang
pengembangannya menggunakan pendekatan fungsi dari proses
kerja untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.
5. Verifikasi standar kompetensi adalah proses penilaian
kesesuaian rancangan dan proses dari suatu perumusan SKKNI
terhadap ketentuan dan/atau acuan yang telah ditetapkan.
6. Verifikator adalah personel yang mempunyai kualifikasi yang
relevan dan kompeten untuk melaksanakan verifikasi standar
kompetensi.
7. Verifikasi Internal adalah verifikasi yang dilakukan oleh tim yang
dibentuk oleh Komite Standar Kompetensi di Instansi Teknis
8. Verifikasi Eksternal adalah verifikasi yang dilakukan oleh tim
yang ditunjuk oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
BAB II PRINSIP DAN KETENTUAN PENGEMBANGAN SKKNI
A. Prinsip Dasar Penyusunan SKKNI
1. Relevan dengan kebutuhan dunia usaha atau industri di masing-
masing sektor atau lapangan usaha;
2. Valid terhadap acuan dan/atau pembanding yang sah;
3. Aseptabel oleh para pemangku kepentingan;
4. Fleksibel untuk diterapkan dan memenuhi kebutuhan pemangku
kepentingan; dan
5. Mampu telusur dan dapat dibandingkan dan/atau disetarakan
dengan standar kompetensi lain, baik secara nasional maupun
internasional.
B. Kelembagaan Pengembangan SKKNI
1. Instansi Teknis, sesuai dengan lingkup dan tugas masing-masing,
memiliki tugas dan fungsi:
a. Pengembangan SKKNI;
b. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan SKKNI;
c. Penetapan pemberlakuan SKKNI; dan
d. Pembentukan Komite Standar Kompetensi.
2. Komite Standar Kompetensi memiliki tugas dan fungsi:
a. Penyusunan RIP SKKNI ;
b. Pembentukan Tim Perumus dan Tim Verifikasi SKKNI;
c. Penilaian usulan penyusunan SKKNI;
d. Pengembangan SKKNI;
e. Penyelenggaraan Pra Konvensi dan Konvensi Rancangan
SKKNI; dan
f. Pemantauan dan kaji ulang SKKNI.
C. Substansi yang tertuang dalam SKKNI
1. Berisi rumusan tentang kompetensi tugas, kompetensi manajemen
tugas, kompetensi menghadapi keadaan darurat dan kompetensi
menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, termasuk tanggung
jawab dan bekerja sama dengan orang lain;
2. Mencerminkan pekerjaan yang realistik berlaku di tempat kerja
secara umum di sektor atau lapangan usaha tertentu;
3. Dirumuskan dengan orientasi hasil kerja (outcomes); dan
4. Dirumuskan secara terukur dengan bahasa yang jelas, sederhana,
dan mudah dipahami oleh pengguna SKKNI.
BAB III TATA CARA VERIFIKASI STANDAR KOMPETENSI KERJA
Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 8
tahun 2012 tentang Tatacara Penetapan SKKNI, verifikasi SKKNI dilakukan
baik secara internal maupun eksternal.
A. Verifikasi Internal SKKNI
Verifikasi Internal merupakan verifikasi terhadap Rancangan SKKNI
yang dilakukan oleh tim verifikasi, dengan mekanisme sebagai berikut:
1. Penunjukan tim verifikasi
Tim verifikasi internal dibentuk oleh Komite Standar Kompetensi,
dengan kriteria memiliki kompetensi:
a. Metodologi verifikasi standar kompetensi.
b. Substansi teknis sesuai dengan bidang kerja yang relevan dengan
SKKNI yang akan di susun.
Tim verifikasi yang di bentuk berjumlah ganjil terdiri atas 1 (satu)
orang ketua dan minimal 2 (dua) orang anggota. Untuk menjaga
objektivitas, maka Tim verifikasi yang dibentuk sedapat mungkin
bukan merupakan tim perumus/penyusun SKKNI yang akan
diverifikasi. Tim verifikasi dapat berasal dari unsur-unsur asosiasi
profesi, industri, praktisi, pakar yang relevan dengan bidang keahlian
atau sektor dan unsur intansi teknis. Jumlah tim verifikasi dapat di
sesuaikan berdasarkan kebutuhan atau ruang lingkup Rancangan
SKKNI.
Tim Verifikasi bertanggung-jawab kepada Komite Standardisasi
Kompetensi, dengan tugas:
a. Mengelola program verifikasi
b. Melaksanakan aktivitas verifikasi
c. Menyampaikan laporan hasil verifikasi
2. Persiapan Verifikasi
Sebelum melaksanakan verifikasi, tim verifikasi yang dibentuk harus
memastikan :
a. Dokumen RSKKNI, yaitu dokumen yang di susun oleh tim
penyusun (telah melalui proses penyusunan, pembahasan/
workshop) baik dalam bentuk hard maupun soft copy dan di
identifikasi sebagai RSKKNI-1.
b. Tujuan dan ruang lingkup verifikasi.
c. Ketelusuran RSKKNI (adopsi, adaptasi atau penyusunan).
d. Formulir-formulir verifikasi.
e. Nara sumber, subject specialist, praktisi, atau tempat/lokasi kerja
(jika di perlukan).
f. Kebutuhan sarana dan fasilitas yang menunjang verifikasi seperti:
ruang pertemuan, LCD Projector, serta Komputer/Laptop.
3. Pelaksanaan Verifikasi
Pelaksanaan verifikasi dapat dilakukan setelah dokumen RSKKNI
yang telah disusun oleh tim perumus/penyusun disampaikan kepada
tim verifikasi. Dalam melaksanakan verifikasi dilakukan langkah-
langkah sebagai berikut:
a. Verifikasi terhadap dokumen RSKKNI meliputi kesesuaian:
1) Peta kompetensi dengan unit-unit kompetensi.
2) Struktur dokumen RSKKNI.
3) Format dan penulisan unit-unit kompetensi.
4) Dokumen ketelusuran RSKKNI (jika SKKNI yang disusun
merupakan proses adopsi dan/atau adaptasi).
b. Verifikasi unit-unit kompetensi meliputi :
1) Kesesuaian kompetensi yang mengandung 5 (lima) dimensi
kompetensi yaitu:
a) Keterampilan melaksanakan pekerjaan (Task Skills)
b) Keterampilan mengelola pekerjaan (Task Management Skills)
c) Keterampilan mengelola keadaan darurat/ di luar rutinitas
pekerjaan (Contingency Management Skills)
d) Keterampilan memenuhi tuntutan pekerjaan/ lingkungan
kerja (Job/ role Environment Skills)
e) Keterampilan mengalihkan kemampuan terhadap situasi/
tempat kerja baru (Transfer Skills)
2) Unit-unit kompetensi, elemen kompetensi dan kriteria unjuk
kerja diformulasikan dalam sequence yang jelas dan terukur.
3) Unit Kompetensi berfokus terhadap hasil yang relevan terhadap
pekerjaan dan diekspresikan secara jelas dan tanpa
menimbulkan interpretasi ganda.
4) Memberikan informasi yang cukup terhadap konteks
pelaksanaan pekerjaan, kebutuhan peralatan dan
perlengkapan.
5) Memberikan informasi yang cukup untuk melakukan penilaian
atau asesmen.
6) Mengidentifikasi dan menginformasikan kepatuhan terhadap
persyaratan peraturan, norma-norma dan standar yang
berlaku.
c. Verifikasi unit-unit kompetensi terhadap tempat kerja
Untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi pekerjaan baik yang telah
disusun melalui pemetaan kompetensi maupun unit-unit
kompetensi memiliki relevansi dengan industri atau tempat kerja,
tim verifikasi dapat melakukan validasi di tempat kerja. Validasi
yang dilakukan di tempat kerja meliputi:
1) Identifikasi proses kerja.
2) Identifikasi jenis pekerjaan.
3) Identifikasi jabatan kerja.
4. Pelaporan Hasil Verifikasi
Hasil verifikasi di tuangkan dalam Laporan Ketidaksesuaian (LKS)
sebagaimana formulir 1. Penulisan LKS menggunakan komposisi
Problem-Location-Objective Evidance-Reference (PLOR). Laporan
verifikasi di sampaikan kepada tim perumus/penyusun RSKKNI dan
komite standar kompetensi.
5. Penulisan Laporan Ketidaksesuaian
Dalam menuliskan laporan menggunakan komposisi PLOR, yang
dapat dijelaskan sebagai berikut:
Problem (P) : merupakan masalah yang diidentifikasi sebagai
ketidaksesuaian
Location (L) : menunjukkan dimana masalah tersebut ditemukan
Objective (O) : bukti objektif yang ditemukan ketidaksesuaiannya
Reference (R) : acuan/regulasi yang digunakan dan harus valid
Contoh penulisan
Judul unit kompetensi melakukan pengecekan mutu kode unit
C.019459.001.01(L) tidak relevan untuk diadakan (P) terbukti
setelah dilakukan kunjungan ke perusahaan unit kompetensi ini
tidak terdapat dalam alur proses pekerjaan/produksi (O) sebagimana
diatur dalam SOP, Peraturan perusahan serta pedoman tatacara
penulisan SKKNI (R).
6. Diagram Alir Verifikasi Internal
KOMITE STANDAR KOMPETENSI
TIM VERIFIKASI SKKNI
TIM PENYUSUN SKKNI
DOK. SKKNI
PROSES VERIFIK
ASI
PERSIAPAN VERIFIKASI
PELAPORAN
HASIL VERIFIKASI
1
2
3
4
5
7. Tindak Lanjut Hasil Verifikasi
Seluruh hasil verifikasi ditindaklanjuti oleh tim perumus/penyusun
SKKNI untuk dilakukan perbaikan/penyempurnaan.
B. Verifikasi Eksternal
Verifikasi Eksternal merupakan verifikasi terhadap Rancangan SKKNI
yang dilakukan oleh tim verifikasi, dengan mekanisme sebagai berikut :
1. Permohonan verifikasi
a. Kementerian/Lembaga Teknis mengajukan permohonan verifikasi
kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cq.
Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan
Ditjen Binalattas, disertai dengan dokumen RSKKNI (hard dan soft
copy) serta hasil verifikasi internal.
b. Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan
meninjau kelengkapan usulan verifikasi, jika berkas usulan
verifikasi sudah memenuhi persyaratan maka selanjutnya
Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan
menunjuk tim verifikasi untuk melakukan verifikasi terhadap
dokumen RSKKNI.
c. Apabila berkas permohonan belum memenuhi persyaratan maka
Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan akan
memberitahukan kepada Kementerian/Lembaga Teknis untuk
melengkapi.
2. Penunjukan tim verifikasi
Tim verifikasi eksternal dibentuk oleh Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi cq. Direktorat Standardisasi Kompetensi dan program
Pelatihan, dengan kriteria memiliki kompetensi metodologi verifikasi
standar kompetensi. Jika diperlukan tim verifikasi dapat didampingi
oleh nara sumber atau subject specialist.
Tim verifikasi yang di bentuk berjumlah ganjil terdiri atas 1 (satu)
orang ketua dan minimal 2 (dua) orang anggota. Jumlah tim
verifikasi dapat di sesuaikan berdasarkan kebutuhan atau ruang
lingkup Rancangan SKKNI.
Tim Verifikasi bertanggung-jawab kepada Kementerian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi cq. Direktorat Standardisasi Kompetensi dan
program Pelatihan, dengan tugas:
a. Mengelola program verifikasi
b. Melaksanakan aktivitas verifikasi
c. Menyampaikan laporan hasil verifikasi
3. Persiapan Verifikasi
Sebelum melaksanakan verifikasi, tim verifikasi yang dibentuk harus
memastikan :
a. Dokumen RSKKNI-1 hasil pra konvensi yang telah disempurnakan
oleh tim perumus/penyusun baik dalam bentuk hard maupun soft
copy.
b. Tujuan dan ruang lingkup verifikasi.
c. Ketelusuran RSKKNI (adopsi, adaptasi atau penyusunan).
d. Formulir-formulir verifikasi.
e. Nara sumber, subject specialist (jika di perlukan).
f. Kebutuhan sarana dan fasilitas yang menunjang verifikasi seperti:
ruang pertemuan, LCD Projector, serta Komputer/Laptop.
g. Jadwal verifikasi
Tim verifikasi harus menyampaikan secara formal waktu dan
tempat verifikasi. Penyampian secara formal harus dilakukan
paling lama 3 (tiga) hari setelah usulan verifikasi di terima dari
Kementerian/Lembaga Teknis. Waktu dan tempat pelaksanaan
verifikasi harus di sepakati oleh tim verifikasi dan tim
penyusun/perumus RSKKNI.
4. Pelaksanaan Verifikasi
Pelaksanaan verifikasi dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
Tahap Pertama
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian dokumen RSKKNI dengan
acuan yang telah ditetapkan.
a. Verifikasi kecukupan dokumen meliputi:
1) Surat usulan verifikasi RSKKNI
2) Laporan hasil verifikasi internal sebagaimana formulir 1
3) Laporan hasil Pra Konvensi (beserta kelengkapannya)
4) Dokumen RSKKNI (hard dan soft copy)
Hasil verifikasi dituangkan dalam formulir 2
b. Verifikasi isi RSKKNI, meliputi:
1) Kesesuaian terhadap mekanisme/proses pengembangan SKKNI
2) Struktur dokumen RSKKNI
3) Format dan penulisan RSKKNI
4) Validasi terhadap hasil verifikasi internal
5) Substansi unit-unit kompetensi
Hasil verifikasi dituangkan dalam formulir 1
c. Penulisan Laporan Ketidaksesuaian
Seluruh hasil verifikasi di evaluasi dan dibuat rekapitulasi temuan
ketidaksesuaian untuk dituangkan dalam laporan
ketidaksesuaian. Penulisan laporan ketidaksesuaian
menggunakan komposisi Problem-Location-Objective Evidance-
Reference (PLOR), yang dapat dapat dijelaskan sebagai berikut:
Problem (P) : merupakan masalah yang diidentifikasi sebagai
ketidaksesuaian
Location (L) : menunjukkan dimana masalah tersebut ditemukan
Objective (O) : bukti objektif yang ditemukan ketidaksesuaiannya
Reference (R) : acuan/regulasi yang digunakan dan harus valid
Contoh penulisan
Kontek variabel pada unit kompetensi menerapkan kesehatan dan
keselamatan kerja kode unit A.019459.001.01 (L) tidak
memberikan informasi yang terukur ruang lingkupnya (P)
mengakibatkan unit kompetensi ini tidak mencerminkan konteks
pelaksanaan pekerjaan atau dimana unit kompetensi tersebut
akan digunakan (O) sebagimana diatur dalam Permen Nakertrans
nomor 8 tahun 2012 dan pedoman tatacara penulisan SKKNI (R).
Tahap Kedua
Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan disepakati antara
tim verifikasi dan tim perumus/penyusun, dilakukan pertemuan
yang membahas hasil verifikasi, dengan mekanisme sebagai berikut:
a. Ketua tim verifikasi melakukan pertemuan pembukaan yang
isinya antara lain menjelaskan tujuan dan ruang lingkup
verifikasi, memperkenalkan anggota tim serta tugasnya,
pemantapan jadwal dan tempat verifikasi, konfirmasi tim
perumus/penyusun RSKKNI serta menjelaskan proses verifikasi
(jika diperlukan dapat dilakukan verifikasi ke tempat/lokasi
pekerjaan) dan arti temuan ketidaksesuaian.
b. Memberikan kesempatan kepada tim perumus/penyusun RSKKNI
untuk memperkenalkan personil maupun staf yang mendampingi
termasuk nara sumber, subject specialist, praktisi (jika ada dan di
perlukan).
c. Memberikan kesempatan kepada tim perumus/penyusun RSKKNI
untuk menyampaikan pokok-pokok/substansi RSKKNI yang
disusun, meliputi peta kompetensi dan unit-unit kompetensi.
d. Ketua tim verifikasi atau anggota yang diberi tugas
menyampaikan/ memaparkan hasil verifikasi yang tertuang dalam
laporan ketidaksesuaian untuk mendapatkan klarifikasi oleh tim
perumus/penyusun RSKKNI.
e. Melakukan persetujuan hasil temuan ketidaksesuaian dan
kesepakatan waktu kesanggupan tim perumus/penyusun RSKKNI
dalam melaksanakan tindakan perbaikan, serta disahkan oleh 3
(tiga) pihak yaitu masing-masing wakil dari komite standar
kompetensi, tim perumus dan tim verifikasi.
5. Tindak Lanjut Hasil Verifikasi
Sesuai dengan persetujuan hasil verifikasi, tim perumus/penyusun
RSKKNI melakukan penyempurnaan dan perbaikan sebagaimana
hasil temuan ketidaksesuaian dalam kurun waktu yang telah
disepakati. Hasil penyempurnaan dan perbaikan tersebut
disampaikan kepada tim verifikasi eksternal dalam bentuk soft copy
untuk dilakukan validasi kembali. Hasil validasi sebagai dasar untuk
menutup laporan ketidaksesuaian.
RSKKNI yang telah divalidasi dan laporan ketidaksesuaiannya
ditutup di identifikasi sebagai RSKKNI-2. Dokumen RSKKNI-2
merupakan materi/ bahan konvensi nasional SKKNI.
6. Diagram Alir Verifikasi Eksternal
7. Pelaporan Hasil Verifikasi
Tim verifikasi membuat :
a. Laporan verifikasi standar kompetensi dan di sampaikan kepada
Direktur Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan.
b. Surat Direktur Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan
kepada komite standar kompetensi atau Kementerian/Lembaga
Teknis tentang hasil verifikasi standar kompetensi dan memenuhi
ketentuan untuk dilanjutkan ke tahap konvensi nasional.
KEMNAKERTRANS
TIM VERIFIKASI SKKNI
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TEKNIS
PROSES VERIFIKASI
PERSIAPAN VERIFIKASI
PELAPORAN
AUDIT KECUKUPAN
KLARIFIKASI HASIL VERIFIKASI
TIM PERUMUS SKKNI
1
2
3
4
5
6
7
BAB IV PENUTUP
Pengembangan SKKNI di berbagai bidang lapangan usaha merupakan
tanggungjawab dan komitmen pemerintah bersama pemangku kepentingan
terkait. Oleh karena itu, untuk menghasilkan SKKNI yang dapat digunakan
oleh industri, lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga sertifikasi serta
masyarakat, maka dalam melakukan pengembangan atau penyusunan
SKKNI harus disertai dengan verifikasi terhadap substansi materi yang
terdapat dalam SKKNI. Dengan verifikasi tersebut, memberikan jaminan
bahwa substansi materi yang terdapat dalam SKKNI dapat
diimplementasikan sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan.
LAPORAN KETIDAKSESUAIAN VERIFIKASI STANDAR KOMPETENSI
Standar Kompetensi :
Jumlah Unit :
Tanggal Pertemuan :
Tim Verifikator Tim Perumus/Pendamping
Ketua : Ketua :
Anggota : Anggota :
No. Uraian Ketidaksesuaian Acuan Tindakan Koreksi
Rencana Tindakan Perbaikan
Status
Tim Verifikasi Tim Perumus (…………………….) (……………………..)
Formulir-1
DAFTAR KECUKUPAN DOKUMEN RSKKNI
Di isi oleh Subdit Standar Kompetensi
Nama :
Rekomendasi : diproses lebih lanjut atau dikembalikan
Alasan :
_________________________(Tanggal / Bulan / Tahun)
_________________________(Tanda Tangan)
Daftar Periksa Kelengkapan Dokumen YA TIDAK
Surat usulan verifikasi RSKKNI dari Kementerian/Lembaga,
instansi teknis terkait
Hasil verifikasi internal sebagaimana formulir 1 Laporan hasil Pra Konvensi (beserta kelengkapannya)
- Berita acara sidang pleno
- Daftar hadir peserta Pra Konvensi
Dokumen RSKKNI (Hardcopy) Dokumen RSKKNI (Softcopy)
Formulir-2
top related