kementerian pertanian direktorat perbibitan ternak...
Post on 06-Feb-2018
242 Views
Preview:
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DIREKTORAT PERBIBITAN TERNAK
TAHUN 2015
KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DIREKTORAT PERBIBITAN TERNAK
TAHUN 2015
PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PERBIBITAN TERNAK
TAHUN 2015
DIREKTORAT PERBIBTAN TERNAKDIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN 2015
PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PERBIBITAN TERNAK
TAHUN 2015
Hak cipta © 2014, Direktorat Perbibitan TernakDirektorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan HewanKantor Pusat Kementerian PertanianJl. Harsono RM No 3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550Telp. +62.21.7815781Fax. +62.21.7811385
Isi buku dapat disitasi dengan menyebutkan sumbernyaHak cipta dilindungi Undang-undang.
Disain & foto kulit : Rosikin, S.PtPerbanyakan : Direktorat Perbibitan TernakDicetak oleh : Tristar Kreasi
i
KATA PENGANTAR
Dalam mewujudkan kemandirian penyediaan bibit ternak yang berkelanjutan, diperlukan peternak pembibit yang berkualitas, handal, berkemampuan manajerial dan kewirausahaan. Untuk itu, diharapkan peternak pembibit mampu membangun usaha pembibitan yang berdaya saing dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan posisi tawarnya.
Pemberdayaan peternak pembibit dilakukan melalui fasilitasi, penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan efisien serta penguatan kelembagaan dengan pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok diarahkan untuk mendorong penumbuhan dan penguatan kelembagaan kelompok pembibit dan Gabungan kelompok pembibit dalam menerapkan sistim agribisnis dan untuk memperoleh surat keterangan layak bibit dan/atau sertifikat layak bibit.
Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu disusun pedoman pelaksanaan untuk dapat dijadikan acuan bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaannya dan agar ditindaklanjuti oleh Dinas Provinsi dengan Petunjuk Pelaksanaan serta Dinas Kabupaten/Kota dengan Petunjuk Teknis dengan mengakomodir hal yang spesifik di daerah masing-masing.
Jakarta,
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
SYUKUR IWANTORO
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.………………………………….…............................. i
DAFTAR ISI ………….………………………...…………........……........... ii
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PERBIBITAN TERNAK TAHUN 2015 ........................................................................................... 1
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PERBIBITAN TERNAK TAHUN 2015 .......................... 5
BAB I. PENDAHULUAN …..................................................................... 5
A. Latar Belakang …………………………..………..........….............. 5
B. Maksud dan Tujuan …………………………………...................... 6
C. Keluaran ……………………………………………....................... 6
D. Ruang Lingkup ………………………………………..................... 6
BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN …..…............................................ 7
A. Persiapan ……………………………….....………….................... 7
B. Pelaksanaan ..…….……………………………………................. 7
BAB III. PENDANAAN ………..…………………...................................... 9
BAB.IV. PEMBINAAN DAN PENGORGANISASIAN ……..…................. 10
A. Pembinaan ……………………………....….................................. 10
B. Pengorganisasian ……………………………………................... 10
BAB V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN ....................... 12
A. Monitoring dan Evaluasi ……………....….................................. 12
B. Pelaporan ………………………………...........…….................... 12
BAB VI. PENGENDALIAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN .......... 13
A. Pengendalian ……………....….................................................. 13
B. Indikator Keberhasilan …………………...........…….................. 13
BAB VII. PENUTUP .............................................................................. 13
iii
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 .………………………………….…....................................... 15LAMPIRAN 2 ………….………………………...…………........……........... 16LAMPIRAN 3 ........................................................................................... 17
Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Perbibitan Ternak Tahun 2015 1
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR:1220/Kpts/F/12/2014
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PERBIBITAN TERNAK TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program swasembada daging sapi/kerbau tahun 2014 dan swasembada berkelanjutan, dilakukan Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pembibitan Ternak pada Tahun Anggaran 2015;
b. bahwa dalam pelaksanaannya Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pembibitan Ternak perlu acuan dasar pelaksanaannya agar berjalan dengan baik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Pembibitan Ternak Tahun 2015, dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
2
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemeritahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lemabaran Negara nomor 4347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budidaya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 121/P tahun 2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja;
11. Peraturan Menteri Pertanian: Nomor 56/Permentan.OT.140/ 10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Kerbau Yang Baik;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/ 8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik ternak;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/OT.140/ 9/2010 tentang Pedoman Pembibitan Kelinci Yang Baik;
Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Perbibitan Ternak Tahun 2015 3
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Ras Yang Baik;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/ 10/2011 tentang Perwilayahan Sumber Bibit, jo. Permentan Nomor 61/Permentan/OT.140/8/2012;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/ 8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 102/Permentan.OT.140/ 7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/6/ 2014 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Lokal Yang Baik;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 99/Permentan/OT.140/7/ 2014 tentang Pedoman Pembibitan Itik Lokal Yang Baik;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 101/Permentan.OT.140/7/ 2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 100/Permentan.OT.140/7/ 2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah Yang Baik;
4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PEMBIBITAN TERNAK TAHUN 2015.
Pasal 1
Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Pembibitan Ternak Tahun 2015, seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ini.
Pasal 2
Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Pembibitan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dalam membentuk, menata, mengembangkan, dan menetapkan Kelompok Pembibit, dan Gabungan Kelompok Pembibit.
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 12 Desember 2014DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,
SYUKUR IWANTORO
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;2. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Perbibitan Ternak Tahun 2015 55
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR : TANGGAL :
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PEMBIBITAN TERNAK TAHUN 2015
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pembibitan ternak rakyat masih menjadi andalan dalam penyediaan bibit sapi
potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, babi, ayam buras dan itik. Kondisi
pembibitan ternak rakyat sebagian besar berasal dari usaha pembibitan dengan
skala kecil yang dikelola peternak di pedesaan. Pemerintah telah memfasilitasi
berbagai kegiatan dalam upaya peningkatan usaha pembibitan rakyat antara
lain penguatan pembibitan sapi potong, kerbau dan unggas di pulau dan
kabupaten terpilih, program aksi perbibitan, penambahan indukan, dukungan
kawasan perbibitan, insentif betina bunting dan penguatan kelompok
pembibitan. Pemberdayaan peternak pembibit dilakukan melalui fasilitasi
penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan efisien serta penguatan
kelembagaan dengan pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok diarahkan
untuk mendorong penumbuhan dan penguatan kelembagaan kelompok pembibit
(POKBIT) dan Gabungan Kelompok Pembibit (GAPOKBIT).
Pengembangan usaha pembibitan ternak diperlukan pembinaan dan
pendampingan secara kontinyu yang bersifat multi-years sampai terbentuk
POKBIT/GAPOKBIT yang menerapkan Good Breeding Practices (GBP) dan
mampu menghasilkan ternak bibit yang memiliki Surat Keterangan Layak Bibit
(SKLB) atau bersertifikat.
Memperhatikan hal tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan
Hewan memfasilitasi pengembangan kelembagaan perbibitan ternak dengan
66
melibatkan peran serta masyarakat, untuk mengoptimalkan peran kelembagaan
perbibitan yang dikelola masyarakat diperlukan untuk menerbitkan Pedoman
Pelaksanaan Kelembagaan Perbibitan Ternak tahun 2015.
B. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya pedoman pelaksanaan ini sebagai acuan bagi pelaksana
pusat dan daerah dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kelembagaan
perbibitan ternak.
Tujuan dari kegiatan pengembangan usaha pembibitan ternak adalah untuk :
1. Meningkatkan koordinasi penguatan kelembagaan pembibitan ternak dengan
instansi terkait.
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok pembibitan di bidang
manajemen teknis dan managemen organisasi.
3. Melakukan pembinaan penguatan kelompok pembibitan menuju berbadan
hukum
4. Melakukan identifikasi calon kelompok pembibitan.
C. Keluaran
Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :
1. Tersedianya data dan informasi hasil identifikasi kelompok pembibit;
2. Tersedianya laporan koordinasi penguatan kelembagaan pembibitan ternak;
3. Terselenggaranya pelatihan manajemen kelompok;
4. Terbinanya penguatan kelompok pembibitan menuju berbadan hukum.
D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup pedoman pelaksanaan pengembangan kelembagaan perbibitan
ternak ini meliputi pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan dana, identifikasi
kelompok pembibitan, pembinaan dan pengorganisasian, indikator keberhasilan,
monitoring, evaluasi dan pelaporan, penutup.
Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Perbibitan Ternak Tahun 2015 77
BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Persiapan
1. Perencanaan Operasional
Perencanaan operasional Pengembangan Kelembagaan Perbibitan Tahun
2015 dituangkan kedalam Pedoman Pelaksanaan (Pedlak) yang disusun oleh
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan hewan dan Petunjuk
Pelaksanaan disusun oleh Tim Pembina Provinsi. Hal-hal yang belum diatur
dalam pedoman ini dituangkan lebih lanjut dalam juknis dengan
memperhatikan potensi dan kondisi daerah masing-masing.
2. Sosialisasi Kegiatan
Sosialisasi kegiatan pengembangan kelembagaan perbibitan ternak tahun
2015 dilakukan oleh pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan
kepada Dinas provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan Keswan dan
ditindak lanjuti oleh dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi
peternakan kepada kelompok yang menjadi sasaran. Sosialisasi secara
langsung dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan pembinaan kegiatan
secara intensif dan berjenjang mulai dari Pusat,Provinsi dan Kabupaten/Kota
sampai tingkat lapangan. Sosialisasi secara langsung dilaksanakan oleh Tim
Pusat dan Tim Pembina Provinsi sesuai dengan tingkatannya. Sosialisasi
secara tidak langsung dilaksanakan melalui bahan publikasi.
B. Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan disesuaikan pada alokasi dana yang ada pada DIPA
masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Adapun kegiatan-
kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan pengembangan kelembagaan
meliputi :
1. Identifikasi Kelompok.
88
Keberadaan data dan informasi tentang kelembagaan peternak masih relatif
terbatas sehingga data tersebut belum sepenuhnya mampu mendukung
pengembangan peternakan termasuk kelembagaan strategis. Data dan
informasi merupakan sumber utama untuk mengetahui maju mundur suatu
kegiatan.Data kelembagaan kelompok peternak tidak bersifat statis,
melainkan dinamis mengikuti situasi perkembangan usaha peternakan
sehingga diperlukan data dan informasi yang terus di up date agar dinamika
kelembagaan kelompok dapat terus dipantau.
Identitifikasi kelompok merupakan langkah awal dalam membangun data
base kelembagaan kelompok peternak. Pemanfaatan data base
kelembagaan peternak tidak hanya diperlukan oleh dinas atau instansi
pemerintah saja melainkan juga bagi stakeholder yang membutuhkan data
tersebut. Identifikasi kelompok dimaksud menggunakan formulir 1 pada
lampiran 3.
2. Koordinasi Penguatan Kelembagaan Pembibitan Ternak;
Setelah dinas provinsi dan kabupaten/kota mendapatkan hasil dari identifikasi
kelompok, bersama-sama dinas yang menangani fungsi penyuluhan
pertanian memverifikasi mengenai status kelompok
3. Pelatihan SDM Kelompok pembibitan ternak;
Jenis – jenis pelatihan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan
kelompok dan disusun bersama-sama dengan dinas yang menangani fungsi
penyuluhan pertanian. Dan apabila diperlukan dapat melibatkan Perguruan
Tinggi, Badan Litbang Pertanian/BPTP dan stake holder lainnya.
4. Pembinaan dan pendampingan kelompok pembibit menuju berbadan hukum;
Peningkatan posisi tawar dari kelompok menjadi salah satu tujuan kegiatan
pengembangan kelembagaan pembibitan ternak. Diharapakan melalui
bentuk badan hukum dapat menjadi kelompok-kelompok tersebut berdaya
dalam pemasaran dan akses permodalan. Pembinaan dan pemdampingan
tersebut dilakukan bersama-sama dinas yang membidangi perkoperasian di
provinsi maupun kabupaten/kota
Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Perbibitan Ternak Tahun 2015 99
BAB III
PENDANAAN
Pendanaan kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pembibitan Tahun 2015
masing-masing dialokasikan dalam DIPA Satuan Kerja Kerja Daerah (SKPD)
sebagaimana terlampir pada lampiran 1.
Uraian kegiatan dan pendanaan secara rinci terdapat pada masing-masing satker.
Secara umum berada dalam jenis belanja barang, sehingga tatakelola pemanfaatan
dan pertanggung jawabannya sesuai akun tersebut yang diatur sesuai dengan
ketentuan. Pendanaan berada pada masing-masing provinsi sehingga pemanfaatan
dana secara tepat dan benar mejadi tanggungjawab masing-masing SKPD Provinsi.
1010
BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGORGANISASIAN
A. Pembinaan
Dalam upaya meningkatkan kinerja kelompok pembibitan sapi potong, dilakukan
pembinaan teknis dan manajemen serta pembinaan kelembagaan. Pembinaan
teknis dan manajemen dilakukan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip
perbibitan antara lain rekording, seleksi, yang mengacu pada GBP sapi potong.
Pembinaan manajemen dilakukan dalam rangka peningkatan manajemen
pemeliharaan antara lain penyediaan dan pemberian pakan dan air minum,
perkandangan dan kesehatan hewan. Sedangkan pembinaan kelembagaan
diberikan dalam rangka mengarahkan kelompok peternak berkembang menjadi
gabungan kelompok, koperasi sehingga memiliki posisi tawar yang baik.
B. Pengorganisasian
Untuk kelancaran kegiatan ini dilaksanakan secara terkoordinasi mulai dari
tingkat pusat sampai dengan tingkat lapangan. Oleh karena itu dalam upaya
mengoptimalkan pelaksanaannya diperlukan pengaturan organisasi untuk
memperjelas tugas dan fungsi dari setiap lini kelembagaan, sebagai berikut :
1. Tim Pusat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan Kelembagaan Pembibitan, Tim
Pusat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, mempunyai
kewajiban sebagai berikut :
a. Menyusun Pedoman Pengembangan Kelembagaan Pembibitan;
b. Mengkoordinasikan kegiatan di tingkat pusat dan daerah;
c. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kegiatan;
d. Melakukan monitoring dan evaluasi;
e. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan
kegiatan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Perbibitan Ternak Tahun 2015 1111
2. Tim Pembina Provinsi
a. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan dengan mengacu kepada pedoman
pelaksanaan dan disesuaikan dengan kondisi spesifik masing-masing
daerah yang ditetapkan oleh kepala Dinas Provinsi.
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait di
tingkat Pusat, provinsi dan kabupaten.
c. Melakukan verifikasi terhadap kelompok pembibit.
d. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kegiatan serta penanganan
masalah di tingkat provinsi
e. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi.
f. Menyusun dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan untuk
disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dan kemudian diteruskan
kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
3. Tim Teknis Kabupaten
Dalam pelaksanaan kegiatan, Tim Teknis Kabupaten, mempunyai kewajiban
sebagai berikut :
a. Menyusun petunjuk teknis kegiatan dengan mengacu kepada petunjuk
pelaksanaan dan disesuaikan dengan kondisi spesifik daerah yang
ditetapkan oleh Dinas Kabupaten.
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait di tingkat
kabupaten.
c. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kegiatan di tingkat kabupaten.
d. Melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan.
e. Melakukan monitoring dan evaluasi.
f. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten
untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten yang kemudian
diteruskan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Direktur Jenderal Peternakan
dan Kesehatan Hewan.
1212
BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
A. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, dimaksudkan untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan kegiatan. Disamping itu untuk mengetahui kendala
yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari tingkat pusat, provinsi,
kabupaten dan kelompok serta memberikan saran alternatif pemecahan
masalah.
Untuk menjaga transparansi penggunaan dana, perlu dilakukan monitoring dan
evaluasi secara intensif dan berjenjang dengan mekanisme sebagai berikut :
1. Tim Teknis Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan di lokasi
kegiatan;
2. Tim Pembina Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi baik kegiatan
maupun keuangan;
3. Tim Pusat melakukan monitoring dan evaluasi kabupaten/kota.
B. Pelaporan
Pelaporan diperlukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan.
Untuk itu perlu ditetapkan mekanisme pelaporan sebagai berikut :
1. Dinas Kabupaten melakukan rekapitulasi seluruh laporan yang diterima dari
kelompok dan melaporkan perkembangan kegiatan yang dilakukan setiap 3
(tiga) bulan kepada Dinas Provinsi.
2. Dinas Provinsi melakukan rekapitulasi seluruh laporan yang diterima dari
Dinas Kabupaten dan melaporkan perkembangan kegiatan yang dilakukan
setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan
Hewan c.q. Direktur Perbibitan Ternak sebagaimana format pada lampiran 2.
Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Perbibitan Ternak Tahun 2015 1313
BAB VI
PENGENDALIAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN
A. Pengendalian
Pengendalian dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di provinsi dan kabupaten.
Pengawasan fungsional kegiatan dilaksanakan oleh Aparat Pengawas
Fungsional. Pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan setiap saat selama
kegiatan.
B. Indikator Keberhasilan
1. Indikator Input
Tersedianya dana untuk kegiatan pengembangan kelembagaan pembibitan
ternak di 22 provinsi.
2. Indikator Output
a. Terlatihnya manajemen teknis dan organisasi di 22 kelompok;
b. Teridentifikasinya 22 kelompok pembibit di 22 provinsi.
3. Indikator Outcome
a. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kelompok pembibitan;
b. Terbentuknya kelompok pembibitan yang memiliki posisi tawar yang
baik.
4. Indikator Manfaat
a. Berkembangnya kemampuan kelompok pembibitan;
b. Aktivitas kelompok berjalan dengan baik.
1414
BAB VII
PENUTUP
Pedoman pelaksanaan ini disusun sebagai acuan bagi pelaksanaan pengembangan
kelembagaan Tahun 2015 mulai dari tingkat Pusat, Provinsi dan Lapangan.
Hal-hal yang bersifat spesifik dan belum diatur dalam pedoman ini dituangkan lebih
lanjut di dalam Petunjuk Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Dinas Provinsi dengan
memperhatikan kondisi masing-masing wilayah.
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
SYUKUR IWANTORO
Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Perbibitan Ternak Tahun 2015 1515
Lampiran 1.
Lokasi kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pembibitan Tahun 2015 yaitu:
1. Aceh 2. Sumatera Utara 3. Sumatera Barat
4. Riau 5. Jambi 6. Bengkulu
7. Sumatera Selatan 8. Bangka Belitung 9. Jawa Barat
10. Jawa Tengah 11. DIY 12. Jawa Timur
13. Bali 14. Nusa Tenggara Barat 15. Nusa Tenggara Timur
16. Kalimantan Selatan 17. Kalimantan Timur 18. Sulawesi Utara
19. Sulawesi Selatan 20. Maluku 21. Papua
22. Papua Barat
16
16
Lampiran 2.
KABUPATEN : PROVINSI :
Sapi Potong
Sapi Perah
KerbauKambing
DombaAyam Lokal
Itik
LAPORAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PEMBIBITAN TERNAK
NoNama Kelompok / Ketua Kelompok
Alamat Kelompok
Tanggal /Tahun Pembentukan
Kelompok
Jumlah Anggota
Kelompok
Fasilitas yang pernah didapat oleh kelompok
Populasi Ternak Kelompok yang dipelihara/dimiliki (ekor)
Pelatihan
Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Perbibitan Ternak Tahun 2015 17
17 Lam
piran 3, Formulir 1.
Penilaian kelompok ternak yang berpotensi m
enjadi usaha pembibitan
1. N
ama Kelom
pok
: 2.
Tanggal, Bulan, Tahun Berdiri
: 3.
Alam
at Kelompok
:
a. R
T/RW
:
b. Desa
: c. K
ecamatan
: d. K
abupaten/Kota :
4. N
ama Ketua K
elompok
:
5. Telpon/H
P Ketua Kelom
pok
: 6.
Jumlah A
nggota
: 7.
Jenis Ternak
: 8.
Jumlah Ternak (Segala U
mur)
:
No
Uraian B
obot N
ilai Penilaian dan Penjelasan Setiap Nilai
Keterangan
4 3
2
1
Manajem
en dan Organisasi (40)
a. A
D/A
RT kelom
pok 10
D
icetak dan diedarkan ke seluruh anggota
Terdokumentasi
secara baik Tidak terdokum
entasi dan tam
pak tak teraw
at
Bukti fisik
b. S
truktur organisasi 5
P
engurus harian, bidang dan bidang2, khususnya ada bidang usaha
Pengurus hrian,
bidang2, kecuali bidang usaha
Hanya ada
pengurus harian B
ukti fisik
18
18
c. Program
kelompok
10
Disusun dalam
rapat anggota yang isinya berorientasi pada upaya pem
bibitan, dibukukan, dan diedarkan ke anggotanya
Disusun dalam
rapat anggota yang isinya tidak berorientasi pada upaya pem
bibitan dan didokum
entasi/ disim
pan di pengurus
Disusun
berdasarkan perintah dari dinas yang m
embidangi
fungsi peternakan dan kesehatan hew
an
Bukti fisik
d. A
dministrasi kelom
pok 10
Tertib, lengkap, dan digunakan secara terus m
enurus
Tertib dan kurang lengkap
Kurang tertib
dan kurang lengkap
Bukti fisik,
hitung dan kondisi buku
e. U
mur kelom
pok 2
Lebih dari 10 tahun
5 sd 10 tahun K
urang dari 5 tahun
Bukti fisik
f.
Proses Pem
bentukan 3
S
wadaya dan kem
auan sendiri
swadaya dan
difasilitasi K
arena perm
intaan D
inas
Bukti fisik dan
waw
ancara m
endalam
Jum
lah 40
2
Manajem
en Pembibitan (30)
a. Jum
lah betina produktif di kelom
pok 6
Lebih dari 100 S
T 40 S
T - 100 ST
kurang dari 40 S
T H
itung (Sapi =
…. E
kor, dll.)
b. Stabilitas jum
lah betina (produktif m
aupun muda)
dalam 4 tahun terakhir
4
Meningkat
Tetap M
enurun H
itung
c. Pencatatan produktivitas dan
reproduktivitas
5
Tertib dan selalu dilakukan sesuai dengan tujuan
Dilakukan secara
kadang-kadang Tidak dilakukan
Bukti fisik, catat
infromasi yang
didapat
d. Jumlah pejantan dalam
kelom
pok 5
Tidak ada karena pakai IB
K
urang dari 5 ekor dan kadang-kadang pakai IB
Lebih dari 5 ekor dan tidak pernah pakai IB
Hitung dan
check
Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Perbibitan Ternak Tahun 2015 19
19
e. Pola penjualan ternak
5
Diputuskan dalam
rapat anggota kelom
pok S
endiri-sendiri tetapi m
empertim
bangkan saran kelom
pok
Sendiri2 dan
tidak ada urusan apapun dengan kelom
pok
Check dan bukti
fisik catatan
f.
Jumlah yang dihasilkan per
Tahun dalam 4 tahun
terakhir
3
Tinggi S
edang R
endah hitung dan catat hasil w
awancara
mendalam
g. Usaha lain yang dikelola
selain pengem
bangbiakan/pembibit
an
2
1 usaha 2 usaha
lebih dari 2 usaha
catat hasil w
awancara
mendalam
Jum
lah 30
3
Sarana Pengelolaan (20)
A
lat ukur produktifitas dan reproduktifitas
10
Sangat lengkap
Lengkap K
urang lengkap A
lat ukur produktifitas dan reproduktifitas
A
lat pencatat dan penyimpan
data (komputer dan sejenisnya;
kartu individu ternak dan sejenisnya
5
Sangat lengkap
Lengkap K
urang lengkap A
lat pencatat dan penyim
pan data (kom
puter dan sejenisnya; kartu individu ternak dan sejenisnya
20
20
Petugas pengukur dan pencatat
5
Ditunjuk secara tetap
Ada beberapa
orang Tidak tentu
Petugas
pengukur dan pencatat
Jum
lah 20
4
Sarana Pendukung (10)
a. Bahan pem
buatan kandang dan kondisi lingkungannya (intensif)
4
Sangat baik
Baik
Cukup
Am
bil foto dan uraikan secara lengkap bahan yang digunakan, tata letak kandang, dan sanitasi
b. K
etersediaan pagar, tempat
teduh, embung, dan kondisi
lingkungannya (extensif)
c. P
enyediaan dan pengolahan pakan
3
Sangat baik
Baik
Cukup
Am
bil foto dan uraikan secara lengkap asal pakan, penyim
panan dan pengolahan pakan, dan yang terkait
Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Perbibitan Ternak Tahun 2015 21
21
d. Akses ke jalan ekonom
i 3
S
angat mudah
Mudah
Cukup
Catat jarak
lokasi kandang dengan jalan um
um dan
biaya yang diperlukan untuk m
engangkut ternak ke pasar, dan info lain yang relevan
Jum
lah 10
Total Jumlah
100
K
eterangan:
N
ilai terbaik adalah 400 dan nilai terburuk adalah 200;
K
elompok bernilai lebih besar dari 300 berpotensi terpilih;
Kelom
pok bernilai kurang dari 300 disingkirkan;
Tim
penilai melakukan penilaian Kelom
pok Pembibit dari beberapa aspek yaitu m
anajemen organisasi, m
anajemen
perbibitan, sarana pengelolaan dan sarana pendukung. Manajem
en organisasi mem
iliki bobot nilai 40, manajem
en pem
bibitan mem
iliki bobot nilai 30, sarana pengelolaan mem
iliki bobot nilai 20 dan sarana pendukung mem
iliki bobot nilai 10, Skor penilaian berkisar antara 1 – 4 sehingga nilai terbaik adalah 400
22
Catatan :
DIREKTORAL JENDERAL pETERNAKAN DAN KEsEhATAN hEwANKEmENTERIAN pERTANIAN
Direktorat Perbibitan ternak
top related