kementerian perdagangan menjadi pemenang pada mea.pdf
Post on 28-Dec-2015
99 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
“MENJADI PEMENANG PADA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
(MEA) 2015”
2
OUTLINE
I. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
a. Latar Belakang
b. 4 Pillar MEA
II. Arus Bebas Perdagangan Barang, Jasa dan Investasi ASEAN
III. Integrasi ASEAN dengan Ekonomi Global
IV. Manfaat, Peluang dan Tantangan MEA
V. Kesiapan Indonesia Menghadapi MEA
VI. Yang Perlu Dilakukan
INDONESIA
THAILAND
MALAYSIA
SINGAPORE
PHILIPINNES
BRUNEI DARUSSALAM
VIET NAM
LAO PDR
CAMBODIA
MYANMAR
3
A. LATAR BELAKANG
Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asia Nations / ASEAN) didirikan tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand melalui Deklarasi ASEAN oleh Filipina, Indonesia, Singapura dan Thailand (ASEAN Founding Fathers)
Pada KTT ASEAN ke-9 tahun 2003, ASEAN menyepakati BALI CONCORD II yang memuat 3 (tiga) pilar untuk mencapai ASEAN Vision 2020 yaitu Ekonomi, Sosial Budaya dan Politik Keamanan. Terkait dengan ekonomi, diwujudkan dalam bentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
20 November 2007 disepakati Piagam ASEAN dan menjadikan ASEAN organisasi berbadan hukum dengan fokus perhatian pada proses integrasi ekonomi menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Di tahun ini juga, ASEAN sepakat mempercepat implementasi MEA dari tahun 2020 menjadi tahun 2015;
Untuk mewujudkan MEA 2015, dirumuskan AEC Blueprint, yang memuat langkah-langkah strategis yang harus diambil setiap Negara Anggota ASEAN mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2015.
4
5
P E R L U A S A N
P E
N D
A L
A M
A N
1967: INA, MAL
PHI, SIN, THA
1977: PTA
1992: CEPT AFTA
1984: BRU 1995: VN
1997: LAO, MYM
1999: CAM
1995: AFAS
2004: ASN-China
2006: ASN-KOR
2008: ASN-JAP
2009: ASN-ANZ;
ASN-India;
ASN-China Investment;
ASN Korea Investment
EAFTA Study
CEPEA Study
1997: ASEAN Vision 2020
1998: AIA
2003: 3 Pillars of ASEAN Community 2020;
11 Priority Integration Sectors (PIS)
2007: AEC 2015; ASEAN Charter; AEC Blueprint
2008: first year of AEC Blueprint;
ASEAN Charter entered into force
2009: ATIGA, ACIA, AEC Scorecard
ASEAN Economic Community 2015
2005: Logistics as PIS
2010: ASEAN Plus Working
Groups on ROO, Tariff
Nomenclature, Customs, Ec
Cooperation
2010: Connectivity Master Plan
2011: ASEAN Framework
for Regional Comprehensive
Economic Partnership
2011: ASEAN Framework for Equitable
Economic Development
2009: Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015
2012: Launching of
Regional Comprehensive
Economic Partnership
Dasar Pembentukan: • Framework Agreement on Enhancing ASEAN
Economic Cooperation • KTT ke-9 ASEAN di Bali, 2003 • KTT ke-10 ASEAN di Vientiene, 2004
Blue Print: • ASEAN Economic Ministers Meeting (AEM) di Kuala Lumpur, 2006 • KTT ke-12 ASEAN - Declaration on the Acceleration of the Establishment of an
ASEAN Community by 2015 • KTT ASEAN Ke-13 - Blueprint for the ASEAN Economic Community (AEC Blueprint)
6
Free flow of goods
SINGLE MARKET AND
PRODUCTION BASE
Free flow of
services
Free flow of
investment
Freer flow of
capital
Free flow of skilled
labor
Priority Integration
Sectors
Food, Agriculture and
Forestry
Integration into the
Global Economy
Coherent
Approach towards
External Economic
Relations
Enhanced
participation in
global supply
networks
EQUITABLE
ECONOMIC
DEVELOPMENT
Initiative for
ASEAN Integration
(IAI)
SME development
COMPETITIVE
ECONOMIC
REGION
Competition policy
Intellectual
Property Rights
Infrastructure
development
Taxation
e-Commerce
Consumer
Protection
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Strategic Schedule
b. 4 Pillar MEA
Ce
tak
Biru
ME
A 2
01
5
7
Pencapaian MEA 2015 melalui rencana aksi yang tertuang dalam 4 pilar MEA:
1. Pasar Tunggal dan Basis Produksi Regional: arus barang, jasa, dan investasi yg bebas, tenaga kerja yang lbh bebas, arus modal
yang lebih bebas, Priority Integration Sectors (PIS), serta pengembangan sektor food-agriculture-forestry;
2. Kawasan Berdaya-saing Tinggi: kebijakan persaingan, perlindungan konsumen, HKI, pembangunan infrastruktur,
kerjasama energi, perpajakan, e-Commerce; 3. Kawasan dengan Pembangunan Ekonomi yang Merata:
pengembangan UKM, prakarsa bagi integrasi ASEAN (CLMV); 4. Integrasi dengan Perekonomian Dunia: pendekatan koheren
terhadap hubungan ekonomi eksternal, partisipasi yang semakin meningkat dalam jaringan suplai global.
Implementasi di tingkat ASEAN maupun tingkat nasional sejak 2008 dan dimonitor AEC Scorecard.
Diatur dalam ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA);
Penghapusan Tarif: Sejak 1 Januari 2010, Untuk ASEAN-6 (Brunei, Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand) hampir seluruh tarif Bea Masuk Barang sudah 0%. Untuk Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam tarif 0% pada tahun 2015;
Alternative ROO: menerapkan beberapa pilihan ROO untuk mempermudah pelaku bisnis;
Self Certification: Brunei, Malaysia, Singapura dan Thailand telah bergabung pada Self Certification Pilot Project (SCPP) I – Implementasi 1 November 2010. Indonesia, Laos, Filipina bergabung pada SCPP II (implementasi 1 Januari 2014). Tujuan: Menyederhanakan prosedur penerbitan SKA sehingga mengurangi biaya transaksi dan Mempercepat prosedur ekspor dan impor karena menggunakan invoice declaration perusahan;
Pembentukan ASEAN Single Window (ASW). INA merupakan anggota yang paling siap dalam pengembangan ASW (operasional thn 2015) dengan telah beroperasinya NSW-Indonesia (INSW);
ASEAN Trade Repository (ATR). Demi kepastian usaha dan disiplin kebijakan, ASEAN akan mengoperasikan ATR thn 2015 didukung oleh pembentukan National Trade Repository di setiap anggota. Indonesia telah membuat website Indonesia Trade Repository yang terintegrasi dengan website Indonesia National Single Window (INSW);
Penyederhanaan SKA Form-D. Mulai 1 Januari 2014, eksportir tidak perlu menulis FoB pada kolom 9, kecuali untuk produk yang menggunakan origin kriteria Regional Value Content (RVC) 40%.
9
10
Dalam US$ Juta
Nilai perdagangan Indonesia dan ASEAN
Sumber: kemendag, diolah oleh DKA
1. Tekstil dan produk tekstil: Malaysia, Thailand, dan Vietnam
2. Elektronik: Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.
3. Karet: Singapura
4. Produk hutan: Malaysia, Vietnam, Singapura, Thailand.
5. Alas kaki: Singapura
6. Otomotif: Thailand, Filiipina, Malaysia, Singapura, dan Myanmar
7. Udang: Vietnam, Singapura, dan Malaysia
8. Coklat: Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand
9. Kopi: Malaysia dan Singapura
11
1. Kulit dan produk kulit: Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Filipina.
2. Peralatan dan instrumen medis: Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.
3. Rempah-rempah untuk obat: Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Thailand.
4. Makanan olahan: Malaysia, Filipina, Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar dan Vietnam (ekspor makanan olahan masih minim, bahkan di Myanmar masih susah ditemui produk makanan olahan Indonesia).
5. Essential oil: Singapura.
6. Ikan dan produk ikan: Thailand, Vietnam, Singapura, dan Malaysia.
7. Produk Kerajinan: Singapura dan Malaysia.
8. Perhiasan: Singapura, Thailand, dan Malaysia.
9. Bumbu (spices): Vietnam, Singapura, Malaysia, dan Thailand.
10. Peralatan tulis selain kertas: Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura.
12
4 Moda Sektor Jasa : (i) Cross Border Supply, (ii) Cunsumption Abroad, (iii) Commercial Presence, dan (iv) Presence of Natural Persons.
12 Sektor-sektor Jasa: (i) Business Services, (ii) Communication Services, (iii) Construction and Related Engineering Services, (iv) Distribution Services, (v) Educational Services, (vi) Enviromental Services, (vii) Financial Services, (viii) Health Related and Social Services, (ix) Tourism and Travel Related Services, (x) Recreational, Cultural and Sporting Services, (xii) Transport Services, dan (xii) Other Services not Included Elsewhere.
Perundingan-perundingan sektor Jasa: (i) ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS), (ii) ASEAN Agreement on Movement of Natural Persons (ASEAN MNP), (iii) Mutual Recognition Arrangement (MRA), dan (iv) ASEAN Trade in Services Agreement
13
Ditandatangani oleh negara – negara ASEAN pada 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand.
AFAS bertujuan untuk mengurangi hambatan-hambatan pada perdagangan jasa diantara negara-negara ASEAN dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kompetisi penyedia jasa di ASEAN.
Integrasi jasa dirundingkan melalui putaran negosiasi di bawah Coordinating Committee on Services (CCS)
Liberalisasi Jasa dilakukan melalui “Paket – Paket Komitmen”. Negara anggota ASEAN telah melakukan negosiasi dan telah menghasilkan 8 paket komitmen dari 10 paket komitmen yang dijadwalkan akan rampung pada
tahun 2015.
Pada tahun 2015, sebanyak 128 subsektor jasa (ditambah subsektor keuangan dan non bank serta jasa angkutan udara) akan terbuka
dengan kepemilikan ASEAN (Foreign Equity Participation/FEP) maksimum 70%, serta tidak adanya hambatan untuk cross border
supply dan consumption abroad.
14
Perkembangan Jasa & Komponennya
15
Hampir semua komponen jasa mencatat defisit kecuali jasa perjalanan (travel), jasa komunikasi dan jasa pemerintah. Jasa konstruksi pada tahun 2011 mulai menunjukkan surplus. (Juta USD)
Uraian 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Jasa-Jasa -9.874 -11.841 -12.998 -9.741 -9.324 -10.663 -10.331
A. Jasa Transportasi -6.079 -7.294 -11.094 -4.083 -6.007 -8.693 -8.679
B. Jasa Perjalanan (Travel) 418 442 1.823 282 563 1.742 1.553
C. Jasa Komunikasi 531 702 320 578 579 644 374
D. Jasa Konstruksi -529 -282 -83 -213 -72 54 231
E. Jasa Asuransi -352 -645 -663 -1.298 1.131 -1.267 -1.072
F. Jasa Keuangan -163 -84 -37 -227 -118 -174 -297
G. Jasa Komputer dan Informasi -477 538 -536 -516 -471 -508 -523
H. Royalti dan Imbalan Lisensi -859 -1.055 -1.300 -1.492 -1.557 -1.709 -1.742
I. Jasa Bisnis Lainnya -2.522 -3.195 -1.645 -2.998 -1.147 -704 -109
J. Jasa Personal, Kultural & Rekreasi -50 52 -49 -51 -29 -53 -71
K. Jasa Pemerintah 208 160 264 277 65 37 5
Sumber: Direktorat Statistik dan Ekonomi Moneter Bank Indonesia
16
Jadwal integrasi sektor jasa ASEAN:
Tahun 2010 : 4 sektor jasa prioritas (air transport, e-ASEAN, healthcare & tourism): Mode 3, Foreign Equity Participation (FEP) 70%. Target integrasi jasa sebanyak 80 subsektor.
Tahun 2013 : Sektor logistik (Jasa pergudangan, pengepakan, kargo, jasa pengiriman barang); Mode 3, FEP 70%. Target Jasa sebanyak 104 subsektor
Tahun 2015 : Semua sektor: Mode 3, FEP 70%, none untuk Mode 1 & 2. Target integrasi jasa sebanyak 128 subsektor.
ATISA/ASEAN Trade in Services Agreement sebagai penyempurnaan AFAS
ditargetkan ditandatangani Agustus 2015.
Instruksi untuk melakukan review AFAS (ATISA) yang merupakan perluasan perjanjian perdagangan jasa di ASEAN diberikan pada saat Pertemuan AEM ke-43 bulan Agustus 2011.
Tujuannya adalah: 1) Memperkuat hubungan ekonomi dan menyediakan kesempatan yang lebih luas; 2) Meningkatkan perdagangan dan investasi, serta menciptakan pasar dan skala ekonomi yang lebih luas; 3) Menghapus hambatan-hambatan dalam perdagangan jasa dan menciptakan iklim yang kondusif 4) Membangun kerangka kerjasama untuk memperkuat hubungan ekonomi lebih lanjut diantara negara-negara anggota.
Draft text ATISA telah disusun Indonesia dengan merujuk pada AFAS, ASEAN+1, dan perjanjian perdagangan internasional lainnya di bidang jasa baik regional maupun bilateral.
Perundingan ATISA dimulai November 2013, dan rencana ditandatangani bulan Agustus 2015.
Perundingan ATISA melibatkan delegasi Working Group yang membahas Sektor Jasa Perhubungan Udara dan Keuangan yaitu: Air Transport Services Negotiation (ATSN), dan Working Committee on ASEAN Financial Services Liberalisation (WCFSL).
18
• Ditandatangani bulan November 2012 di Kamboja; • Tujuan: memfasilitasi pertukaran tenaga kerja yang terkait kegiatan perdagangan dan
investasi di antara anggota; • Batasan: (i) Negara Anggota ASEAN tetap memiliki otoritas untuk menerapkan
peraturan nasional masing-masing dalam melaksanakan implementasi perjanjian, (ii) Pelaksanaan komitmen liberalisasi diatur dalam Schedule of Commitment (SoC) masing-masing negara, (iii) Implementasi hanya berlaku untuk sektor-sektor pekerjaan yang dikomitmenkan ke dalam SoC, (iv) Perpindahan tenaga kerja terampil sesuai dengan kategori natural persons yang sudah diatur, hanya dapat dilakukan melalui kontrak kerja sama antar badan hukum (juridical persons) di ASEAN atau melalui investasi badan hukum satu negara ASEAN di negara ASEAN lainnya.
• Kategori MNP yang Dikomitmenkan: (i) Business Visitors, (ii) Contractual Services Supplier (CSS); dan (iii) Intra Cooperate Transferees (ICT) untuk Director, Manajer dan Specialist
• Pada tingkat ASEAN, Indonesia mengkomitmenkan beberapa jenis tenaga kerja, dan dibatasi secara cross sectoral sesuai UU No. 13 dan juga peraturan imigrasi, kecuali untuk sektor-sektor yang menuliskan unbound.
• Keseluruhan SoC AMS pada: http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/category/agreements-declarations-12
Tujuan: menciptakan prosedur dan mekanisme akreditasi untuk mencapai kesamaan/kesetaraan serta mengakui perbedaan antar negara dalam hal pendidikan dan latihan, pengalaman, serta persyaratan lisensi untuk praktek profesi.
Secara umum ada 5 komponen dasar yang tertuang dalam MRA yaitu:
1) Definisi dijelaskan pengertian mengenai praktisi profesional pada suatu sub-sektor jasa tertentu.
2) Ketentuan Pengakuan: terdapat 6 kriteria yang disediakan dalam kerangka MRA yaitu pendidikan, ujian, registrasi dan pemberian lisensi, pengalaman pendidikan profesional lanjutan dan kode etik (professional conduct).
3) Mekanisme Pengakuan: otoritas regulator profesional, sebagai mekanisme pengakuan mengacu pada badan yang diberikan wewenang.
4) Ketentuan penyelesaian sengketa. 5) Capacity building.
19
No MRA Tempat dan Penandatanganan
1 MRA on Engineering Services
Kuala Lumpur, 9 Desember 2005
2 MRA on Nursing Services
Cebu, Filipina, 8 Desember 2006
3 MRA on Architectural Services
Singapura, 19 November 2007
4 Framework Arrangement for Mutual Recognition on Surveying Qualification
Hanoi, Vietnam, 9 Januari 2009
5 MRA on Tourism Professional
Hanoi, Vietnam, 9 Januari 2009
6 MRA on Accountancy Services
Cha-am, Thailand, 26 Februari 2009
7 MRA on Medical Practitioners
Cha-am, Thailand, 26 Februari 2009
8 MRA on Dental Practitioners
Cha-am, Thailand, 26 Februari 2009
INVESTASI ASEAN
Integrasi Investasi mencakup 4 pilar: liberalisasi, fasilitasi, proteksi dan promosi
Integrasi investasi yang diatur dalam ACIA meliputi sektor manufaktur, pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan dan penggalian, dan jasa-jasa yang terkait dengan kelima sektor tersebut.
Pada tahun 2015, hanya sektor2 sensitif yang terdapat dalam Reservation List (R/L) yang tetap dikecualikan dari komitmen integrasi. Referensi utama penyusunan R/L Indonesia adalah Daftar Negatif Investasi (DNI).
20
III Integrasi ASEAN dengan Ekonomi Global
21
KESEPAKATAN KERJA SAMA ASEAN+1 FTAs
CHINA KOREA JAPAN ANZ INDIA FTA ke-1
Resmi menjadi Mitra
Dialog pada 1996
Negosiasi dilakukan
bertahap berdasarkan
penandatanganan
Persetujuan Kerangka
Kerja oleh Kepala Negara
tahun 2002
ACFTA menggunakan
EHP, diimplementasikan
pada tahun 2004
TIG ditandatangani 2004
dan diimplementasikan
2005;
TIS ditandatangani 2007;
TII ditandatangani 2009
Implementasi penuh
ACFTA pada 1 Januari
2010
Terbentuknya pasar
dengan jumlah penduduk
1.91 miliar dan GDP
gabungan sebesar US$
7.6 triliun (2011)
FTA ke-2
Penandatanganan
Persetujuan Kerangka Kerja
oleh Kepala Negara pada
tahun 2004
Diperkenalkannya konsep
Product Specific Rules
dalam ROO ASEAN
TIG diimplementasikan
pada 2007, kecuali Thailand
TIS ditandatangani 2007,
juga kecuali Thailand
Thailand masuk sebagai
Pihak dalam TIG dan TIS
pada 2009
TII ditandatangani pada
2009; negosiasi komitmen
spesifik menjadi bagian dari
work program
Implementasi penuh AKFTA
pada 1 Januari 2010
Terbentuknya pasar dengan
632.1 juta penduduk dan
GDP gabungan sebesar US$
2.9 triliun (2011)
FTA ke-3
Ditandatangani secara
ad-referendum Maret-
April 2008 (Single
Undertaking), dan mulai
berlaku Desember 2008
FTA pertama yang
memiliki bagian
kerjasama fasilitasi
perdagangan, SPS,
STRACAP dan kerjasama
ekonomi diantara FTAs
lainnya.
Terbentuknya pasar
dengan jumlah 711.2 juta
penduduk, dengan
jumlah GDP gabungan
sebesar US$ 7.8 trilliun
(2011)
FTA akan
terimplementasi penuh
setelah 10 tahun sejak
entry into force
Indonesia satu-satunya
pihak yang belum dapat
mengimplementasikan
TIG AJCEP karena
permasalahan transposisi
HS
FTA ke-4
single undertaking
Persetujuan Pembentukan
AANZFTA ditandatangani
pada Februari 2009 dan mulai
berlaku pada 1 Januari 2010
FTA yang sangat
komprehensif dan liberal
Mencakup bab (chapter) yang
tidak terdapat dalam ASEAN
FTAs: HAKI, MNP,
perdagangan elektronik,
persaingan usaha
Kerjasama ekonomi
merupakan inti Persetujuan
Terbentuknya pasar dengan
jumlah 609.4 juta penduduk
dengan GDP gabungan
sebesar US$ 3.3 trilliun
(2011)
FTA akan terimplementasi
penuh pada awal 2015
INA EIF TIG 10 JAN 2012
FTA ke-5
Negosiasi dilakukan bertahap
berdasarkan penandatanganan
Persetujuan Kerangka Kerja 2003
oleh Kepala Negara
Persetujuan Perdagangan Barang
ditandatangani pada Agustus
2009 dan mulai berlaku 1 Januari
2010
General Rule ROO berbeda
dengan FTAs lain: 35% + CTSH,
PSR (Product Specific Rules)
masih dalam negosiasi
FTA pertama yang memiliki
Kategori Produk Spesial
(CPO/RPO, lada, teh)
Terbentuknya pasar dengan
jumlah 1.77 miliar penduduk
dengan GDP Gabungan US$ 2.8
trilliun (2011)
FTA akan terimplementasi penuh
2016
INA EIF TIG 1 OKT 2010
22
Share Ekspor Indonesia ke Negara ASEAN+1 FTAs
36%
26%
6%
18%
1% 15%
Japan China Australia Korea New Zealand India
Sumber: Trademap
Kontribusi ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN+1 (termasuk Jepang) pada tahun 2012 adalah: Jepang (36%), China (36%), Korea (18%), India (15%), Australia (6%), dan New Zealand (1%).
23
Ekspor 2008 2009 2010 2011 2012
AFTA Total 27,1M Skim 9,4M (35%)
Total 24,6M Skim 6,4M (26%)
Total 33,3M Skim 9,5M (29%)
Total 42M Skim 11,4M (27%)
Total 41,8M Skim 16,2M (39%)
ACFTA Total 11,6M Skim 1,8M (15%)
Total 11,5M Skim 2,6M (22%)
Total 15,7M Skim 5,7M (37%)
Total 23M Skim 9,9M (43%)
Total 21,6M Skim 15,5M (72%)
AKFTA Total 9,1M Skim 2,9M (32%)
Total 8,1M Skim 1,6M (19%)
Total 12,5M Skim 2,9M (23%)
Total 14M Skim 4,4M (31%)
Total 15M Skim 9,7%M (65%)
AIFTA Total 9,9M Skim 0,4M (4,6%)
Total 13,3M Skim 6,5M (48%)
Total 12,5M Skim 8,6M (69%)
AANZFTA Total 5,3M Skim 1,3M (25%)
24
N E G A R A / Country
2010 2011 2012 2013 P I P I P I P I
INDIA 44
8,9
58
41,9
58
78,1
96
59
KOREA SELATAN 355
328,5
456
1.218,7
421
1.949,7
586
1.635
R. R. CHINA 113
173,6
160
128,2
190
141,0
309
233
AUSTRALIA 94
214,2
123
89,7
137
743,6
211
182
SELANDIA BARU 6
3
9
-
3
-
5
0,9
JEPANG 321
712,6
421
1.516,1
405
2.456,9
646
3.637,0
P = Jumlah Proyek I = Nilai Investasi dalam US$ Jutaan • Jumlah proyek dan nilai investasi dari Negara ASEAN+1 FTAs ke Indonesia secara umum mengalami
peningkatan yang signifikan pasca implementasi (kecuali New Zealand).
• Peningkatan jumlah proyek tertinggi berasal dari Jepang yaitu sejumlah 646 proyek dan nilai investasi mencapai US$ 3.637 juta pada tahun 2013, diikuti oleh Korea, China, Australia, dan India.
Sumber: BKPM
25
Upaya meningkatkan perekonomian kawasan melalui Global/Regional Supply Chain (jaringan suplai global/regional);
Sikap ASEAN (Sentralitas ASEAN) merespon:
Dinamika kawasan (FTAAP, TPP, CJK FTA dll) dan
Usulan Negara Mitra untuk membangun kawasan integrasi yang lebih luas: East Asia (ASEAN+3) FTA (oleh China) & Closer Economic Partnership in East Asia (ASEAN+6) FTA (oleh Jepang);
Pemanfaatan ASEAN+1FTAs yang belum optimal; dan
Penyederhanaan spaghetti-bowl Effect.
Negosiasi Regional Comprehensif Economic Partnership (RCEP)
26
RTA Pangsa Pasar
(milyar) GDP Nominal (trilyun US$)
GDP PPP (trilyun USD)
Total Perdagangan (trilyun USD)
ASEAN 0.6 (8.7%) 2.1 (3.1%) 3.4 (4.2%) 2.4 (6.5%)
RCEP 3.2 (45.4%) 20.5 (28.6%) 26.7 (32.1) 10.1 (27.9%)
TPP 12 0.79 (11,2%) 28.1 (39.2%) 26.9 (32.4%) 9.5 (26,3%)
NAFTA 0.46 (6.6%) 17.9 (26%) 18.1 (23%) 5.4 (15%)
EU 0.5 (7.2%) 17.6 (25%) 15.8 (20%) 12.3 (33%)
CJK 1.5 (22 %) 14.3 (20%) 17.3 (22%) 6.4 (17%)
Note: angka pada () menunjukan persentase total dunia
Sumber : World Economic Outlook, IMF, October 2012 database; WTO
27
Fitur Kunci RCEP Ruang Lingkup Persetujuan RCEP
Akses Pasar yg Komprehensif
Perdagangan dan Fasilitasi Bisnis
Pengamanan Perdagangan
Kerjasama Ekonomi
Perlakuan Khusus dan Berbeda
Tinjauan secara Periodik
Aksesi
Perdagangan Barang
Perdagangan jasa
Investasi
Kerjasama Ekonomi dan Teknis
Hak Kekayaan Intelektual
Persaingan Usaha
Mekanisme Penyelesaian Sengketa
Isu-isu Lainnya
28
IV. Manfaat, Peluang, dan Tantangan MEA Manfaat Terintegrasikannya ekonomi ASEAN akan memperkuat posisi ASEAN dalam percaturan ekonomi dunia;
Integrasi Ekonomi ASEAN meningkatkan pertumbuhan ekonomi ASEAN pada umumnya dan Indonesia pada khususnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak bergabung dengan ASEAN telah meningkat dari 1,1% menjadi 6,2% di tahun 2012. Setelah penerapan AFTA (2003), rata-rata share ekspor Indonesia ke Negara Anggota ASEAN (AMS) lainnya meningkat terutama ke Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam. Share impor Indonesia setelah AFTA mengalami penurunan khususnya dari Thailand, Vietnam, Filipina dan Myanmar;
Integrasi ASEAN akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluruh Negara Aggota ASEAN. Pendapatan per Kapita Indonesia sebelum tergabung dengan ASEAN sebesar US$ 57 dan meningkat sebanyak 63 kali pada tahun 2012 sebesar US$ 3,557;
MEA akan membuka peluang kerja yang lebih luas bagi tenaga kerja terampil Indonesia. Penyerapan tenaga kerja baru di Indonesia meningkat menjadi 5.409 pada rentang waktu 2004-2012 (setelah implementasi AFTA) dari 1.347 di rentang waktu 2001-2003 (sebelum implementasi AFTA);
Meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Nilai Tambah Bruto (NTB) Indonesia meningkat dari Rp 160.201 milyar di tahun 2001-2003 menjadi Rp 575.415 milyar tahun 2004-2012;
Sektor Jasa memberikan kontribusi sekitar 47% terhadap GDP ASEAN dan 47,2% terhadap GDP Indonesia tahun 2012. Dengan semakin terbukanya kesepakatan di sektor jasa, ditargetkan peningkatan kontribusi sebesar 70% pada tahun 2025. Penyerapan Tenaga Kerja Nasional sebesar 15% (2012). Total ekspor jasa ASEAN sebesar US$ 319,7 Milyar dan total impor jasa ASEAN sebesar US$ 306,5 Milyar tahun 2012; Total investasi Jasa ASEAN sebesar USD$108, 21 Milyar (2012);
Aliran investasi intra ASEAN mencapai US$ 26.27 milyar pada tahun 2011 dan sebesar US$ 5.8 milyar atau 22,23% masuk ke Indonesia.
29
Peluang: Sektor Barang
Pasar ASEAN mewakili + 25% pasar ekspor Indonesia; tetap menjadi pasar potensial seiring berkembangnya populasi ASEAN khususnya kelas menengah;
Secara rata-rata ASEAN-5 (Brunei D, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand), sebanyak 99,1% tarif bea masuknya sudah 0%. Hal ini merupakan peluang bagi produk Indonesia untuk masuk ke pasar sebesar lebih dari 200 juta jiwa;
Lebih dari 99% tarif bea masuk CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam) akan menjadi 0% di tahun 2015. Hal ini membuka peluang produk Indonesia di pasar seluas lebih dari 180 juta jiwa;
Disederhanakannya SKA Form – D memberikan peluang eksportir Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke ASEAN;
Sektor Jasa Tenaga kerja terampil Indonesia (dokter, akuntan, perawat, praktisi pariwisata, dokter
gigi, teknisi dan arsitek) akan memiliki kesempatan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan bertaraf internasional yang ada di seluruh AMS.
Sektor-sektor jasa potensial Indonesia seperti Jasa Konstruksi, Jasa Kesehatan, Komunikasi dan Pariwisata (jasa perjalanan/travel) dapat meluaskan usahanya ke seluruh AMS
Investasi Rezim investasi yang lebih terbuka menjadikan ASEAN tempat yang lebih menarik
bagi aliran modal asing. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi dan stabil serta didukung oleh
sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah menjadikan Indonesia sebagai daya tarik tersendiri bagi Investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.
30
Tantangan:
• Rendahnya pemahaman para pemangku kepentingan (Pemerintah Pusat dan Daerah, Pelaku Usaha, Akademisi, Tenaga Profesional, Pekerja dan Masyarakat Umum) Indonesia terhadap MEA;
• Belum harmonisnya kebijakan antar Pemerintah di tingkat Pusat maupun antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
• Rendahnya penggunaan SKA Form-D; • Mindset masyarakat Indonesia secara umum melihat MEA sebagai
ancaman bukan peluang; • Rendahnya daya saing produk Indonesia yang disebabkan oleh
(permasalahan infrastruktur, logistik, akses finansial dan energi); • Jaringan bisnis Indonesia yang masih lemah; • Kompetensi SDM yang belum maksimal ; • Tingkat persaingan semakin ketat; • Tuntutan investor asing dan domestik makin tinggi; dan • Konsumen semakin kritis dan memiliki preferensi
31
32
V. Kesiapan Indonesia Menghadapi MEA
Langkah Pemerintah Menyambut MEA 2015
Inpres No. 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi
Inpres No. 11 Thn 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN
Keppres No. 23 Thn 2012 tentang Susunan Keanggotaan Sekretariat Nasional ASEAN
Program pembangunan seperti MP3EI
Program Sistem Logistik Nasional (Sislognas)
Penyusunan Inpres dan Roadmap Daya Saing
Policy Paper mengnai kesiapan Indonesia menghadapi AEC
Pembentukan Komite Nasional AEC 2015
UKP4 – Monitoring Langkah Pemerintah 33
Upaya lain yang telah dilakukan Pemerintah untuk menghadapi AEC
Perbaikan infrastruktur fisik: transportasi, telekomunikasi, jalan tol, pelabuhan, revitalisasi dan restrukturisasi industri, dan lain-lain.
Peningkatan iklim usaha yang kondusif dan mengurangi ekonomi biaya tinggi vide reformasi bidang perpajakan, kepabeanan, dan birokrasi;
Reformasi kebijakan: penyesuaian, persiapan dan perbaikan regulasi ;
Peningkatan kualitas sumber daya manusia di birokrasi, dunia usaha ataupun professional vide sistem pendidikan nasional
Pengembangan industri prioritas yang berdampak luas dan komoditi unggulan;
Reformasi kelembagaan dan kepemerintahan
34
Pengembangan sektor energi yang akan mendukung produksi nasional;
Penciptaan national social safety net melalui kerangka kebijakan pengamanan;
Mengintergrasikan komitmen AEC dengan MP3EI 6 (enam) koridor keunggulan ekonomi mencakup, sumber daya alam, industri dan jasa, pariwisata dan pangan, proses produksi tambang dan energi nasional, proses dan produksi perikanan, pertanian, perkebunan, minyak, gas dan tambang, pusat pertumbuhan pangan, perikanan, energi dan tambang nasional.
Peningkatan awareness dan readyness pemangku kepentingan nasional termasuk masyarakat;
Sosialisasi MEA melalui berbagai media secara comprehensif dan masif
Pembentukan Pusat Studi ASEAN di 11 Universitas Negeri (inisiatif pemerintah) dan 1 Universitas Swasta (inisiatif sendiri)
Lanjut..
35
Pemerintah Daerah • Memanfaatkan otonomi untuk mengembangkan kebijakan yang
inovatif, kreatif, dan harmonisasi aturan hukum yang membuka ruang bagi tumbuhnya perekonomian daerah
• Memberdayakan daerahnya sesuai potensi yang dimilikinyadan fokus pada core business. Misal Maluku pada perikanan, NTT pada peternakan sapi, Sumbar pada pariwisata, Sumsel pada energi, dll
• Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM Daerah • Berinovasi dalam mengembangkan program yang implementatif
dalam mendukung investasi. • Membudayakan cinta produk dalam negeri • Memperkuat produk lokal melalui inovasi dan konsistensi kualitas
produk
36
Akademisi & Think-Tanks Proaktif dalam meningkatkan
pemahaman akan AEC;
Proaktif dalam membangun opini publik yang berimbang, cerdas;
Proaktif dalam meningkatkan kontribusi positif terhadap upaya memajukan kepentingan nasional Indonesia menghadapi AEC seperti: studi empiris, dsb
37
Dunia Usaha:
Proaktif tingkatkan efisiensi usaha, inovasi, dan kualitas produk
Mengembangkan network di kawasan
Meningkatkan promosi produk di kawasan
Proaktif membangun komunikasi dengan lembaga informasi
Beradaptasi dengan perkembangan dan trend bisnis di kawasan
Tenaga Kerja:
Menguasai bahasa asing baik bahasa inggris maupun bahasa asing lainnya
Meningkatkan ketrampilan melalui pelatihan dan sertifikasi bertaraf ASEAN dan internasional
Memperluas networking, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di ASEAN
Memahami MRA dan ASEAN MNP Agreement beserta komitmennya dari seluruh AMS
Publik:
Proaktif meningkatkan pemahaman akan AEC agar dapat mengidentifikasi peluang yang dapat diambil;
Proaktif meningkatkan potensi SDM
Menggunakan produk-produk asli Indonesia
38
www.kemendag.go.id http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/
39
top related