kementerian pendidikan dan kebudayaan pusat … filebuku ”analisis sumber daya manusia pendidikan...
Post on 31-Mar-2019
216 Views
Preview:
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2015
ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN NONFORMAL TAHUN 2013
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JAKARTA, NOVEMBER 2015
ii
KATALOG DALAM TERBITAN Indonesia. Kemdikbud, Analisis Sumber Daya Manusia Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal Tahun 2013/Disusun oleh: Bidang Pendayagunaan dan Pelayanan.
– Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2015
x, 61 hal, bbl, ilus, 23 cm ISBN 979 401 658 6
1. DATA 5. Paket A setara SD 2. Pendidikan Keaksaraan 6. Paket B setara SMP 3. PAUD 7. Paket C setara SMA 4. TK 8. Kursus I. Judul
Tim Penyusun Buku Pengarah: Bastari Siti Sofiah
Penulis: Ida Kintamani Penyunting: Sudarwati
Desain Cover: Abdul Hakim
© PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, 2015
iii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Buku ”Analisis Sumber Daya Manusia Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tahun 2013” ini bertujuan untuk melakukan kajian data pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan nonformal (PNF) khusus tentang sumber daya manusia (SDM) pada program-program PAUD dan PNF. SDM yang dimaksud terdiri dari pendidik dan pengelola. Program PAUD dan PNF yang dimaksud terdiri dari pendidikan keaksaraan, PAUD, taman kanak-kanak (TK), pendidikan kesetaraan yang terdiri dari paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA serta kursus.
Metode yang digunakan adalah studi dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan adalah Statistik PAUD dan Statistik PNF yang dihasilkan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) dan Data Pokok Pendidikan Nonformal (dapodik nonformal) yang diolah kembali. Pengumpulan data dilakukan menggunakan item data yang diperlukan dalam melakukan analisis SDM PAUD dan PNF. Item data tersebut terdiri dari tiga jenis data, yaitu peserta didik, pendidik, dan pengelola. Rincian untuk pendidik ada empat jenis, yaitu menurut ijazah, menurut jenis kelamin, menurut pekerjaan utama/status kepegawaian, dan menurut pelatihan yang diikuti. Rincian untuk pengelola ada tiga, yaitu menurut ijazah, menurut jenis kelamin, dan menurut pelatihan yang diikuti. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik tabulasi dalam tabel untuk memudahkan dalam melakukan interpretasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif.
Hasil dan bahasan terdiri dari empat hal, yaitu 1) potensi SDM PAUD dan PNF, 2) kebutuhan, kekurangan/kelebihan SDM PAUD dan PNF, 3) indikators SDM PAUD dan PNF, dan 4) kinerja SDM PAUD dan PNF berdasarkan indikator pendidikan. Untuk melakukan analisis tersebut maka sebagai sumber data yang digunakan adalah Statistik PAUD dan Statistik PNF Tahun 2013 yang tersedia di PDSPK serta dapodik nonformal.
Hasil analisis menunjukkan bahwa potensi SDM PAUD dan PNF cukup besar, dengan peserta didik sebesar 14,8 juta ditangani oleh pendidik sebesar 765,6 ribu orang, dan pengelola sebesar 226,8 ribu orang. Berdasarkan data SDM PAUD dan PNF dan standar yang ditentukan maka dapat dihitung kebutuhan pendidik PAUD dan PNF untuk selanjutkan dihitung kekurangan/kelebihan pendidik PAUD dan PNF. Kebutuhan pendidik PAUD dan PNF sebesar 585.781 orang dengan rincian terbesar pada PAUD sebesar 230.825 orang dan terkecil pada Paket A setara SD sebesar 2.205 orang. Secara keseluruhan, pada PAUD dan PNF terdapat kelebihan pendidik sebesar 179.831 orang, namun terdapat kekurangan pada PK sebesar 6.023 dan Kursus sebesar 29.682 orang, sedangkan program lainnya telah kelebihan dengan kelebihan terbesar pada PAUD sebesar 99.712 orang dan TK sebesar 93.442 orang dan terkecil pada Paket A setara SD sebesar 1.948 orang.
Berdasarkan indikator maka dapat dihitung delapan jenis indikator yang terkait dengan SDM. Bila dilihat dari indikator yang digunakan dan dengan menggunakan kategori pencapaian termasuk paripurna, utama, madya, pratama, dan kurang maka
iv
dua indikator, yaitu persentase pendidik perempuan dan persentase pengelola perempuan menunjukkan kinerja kategori madya, rasio peserta didik per pendidik termasuk kategori pratama, sedangkan indikator lainnya seperti persentase pendidik memiliki ijazah S1 dan lebih tinggi, persentase pendidik berasal dari guru, persentase pendidik yang telah mendapatkan pelatihan, pengelola memiliki ijazah S1 dan lebih tinggi, dan persentase pengelola yang telah mendapatkan pelatihan termasuk kategori kurang.
Kinerja tujuh program PAUD dan PNF menunjukkan bahwa terdapat lima program, yaitu pendidikan keaksaraan, paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA dan kursus termasuk kategori pratama, sedangkan PAUD dan TK termasuk kategori kurang. Walaupun demikian, kinerja terbaik dari program PAUD dan PNF adalah paket C setara SMA dengan nilai sebesar 68,98 termasuk kategori pratama dan terburuk adalah PAUD dengan nilai sebesar 48,46 termasuk kategori kurang. Dengan demikian, kinerja SDM PAUD dam PNF dari 7 program sebesar 61,95 termasuk kategori pratama. Kondisi ini termasuk rendah karena hanya tercapai tiga per lima dari seharusnya 100.
Dengan melihat kinerja program PAUD dan PNF maka disarankan agar pendidik dan pengelola PAUD dan TK ditingkatkan kualifikasinya agar mencapai S1. Selain itu, khusus PAUD supaya pendidiknya mendapatkan pelatihan tentang PAUD. Bila semua saran itu dapat dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan mutu program PAUD dan PNF.
v
KATA PENGANTAR
Analisis Sumber Daya Manusia Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Tahun 2015 ini merupakan hasil kajian tentang data dan informasi pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan nonformal (PNF) khususnya mengenai SDM. PAUD yang dimaksud terdiri dari PAUD dan TK, sedangkan PNF yang dimaksud adalah pendidikan keaksaraan, paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA, dan kursus.
Data dan informasi yang dianalisis bersumber pada Statistik PAUD dan Statistik PNF tahun 2013 yang dipublikasikan oleh PDSPK dan dapodik nonformal sebagai pelengkap. Statistik yang dimaksud adalah Statistik PAUD yang terdiri dari PAUD dan TK, Statistik PNF yang terdiri dari pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, dan kursus.
Analisis SDM PAUD dan PNF dilakukan dengan melihat potensi SDM PAUD dan PNF, kemudian dilakukan analisis dengan dua cara, yaitu berdasarkan data PAUD dan PNF dan berdasarkan indikator SDM PAUD dan PNF. Dengan menggunakan data PAUD dan PNF serta standar tertentu maka dihitung kebutuhan pendidik, dan berdasarkan kebutuhan dapat dihitung kekurangan/kelebihan pendidik. Selain itu dengan menggunakan rasio peserta didik per pendidik dapat diketahui secara singkat kekurangan/kelebihan pendidik PAUD dan PNF. Berdasarkan tujuh indikator pendidikan lainnya dapat diketahui masalah SDM PAUD dan PNF, yaitu empat indikator pendidik dan tiga indikator pengelola. Indikator pendidik adalah persentase pendidik S1 dan lebih tinggi, persentase pendidik perempuan, persentase pendidik berasal dari guru atau tetap, dan persentase pendidik yang mendapat pelatihan. Indikator pengelola adalah persentase pengelola S1 dan lebih tinggi, persentase pengelola perempuan, dan persentase pengelola yang mendapat pelatihan. Dengan menggunakan ke-8 indikator pendidikan, yaitu rasio peserta didik per pendidik, persentase pendidik S1 dan lebih tinggi, persentase pendidik perempuan, persentase pendidik berasal dari guru atau tetap, persentase pendidik yang mendapat pelatihan, persentase pengelola S1 ke atas, persentase pengelola perempuan, dan persentase pengelola yang mendapat pelatihan maka dapat dihitung kinerja SDM PAUD dan PNF.
Hasil analisis menggunakan kategori kinerja menunjukkan bahwa dari tujuh program PAUD dan PNF yang dianalisis, terdapat lima program, yaitu pendidikan keaksaraan, paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA dan kursus termasuk kategori pratama, sedangkan PAUD dan TK termasuk kategori kurang. Walaupun demikian, kinerja terbaik dari program PAUD dan PNF adalah paket C setara SMA dengan nilai sebesar 68,98 termasuk kategori pratama dan terburuk adalah program PAUD dengan nilai sebesar 48,46 termasuk kategori kurang. Dengan demikian, kinerja SDM PAUD dan PNF dari tujuh program sebesar 61,95 termasuk kategori pratama.
vi
PDSPK mengucapkan terima kasih atas bantuan berbagai pihak sehingga buku
ini dapat disusun. Saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan buku ini sangat diharapkan.
Jakarta, November 2015 Kepala,
Dr. Bastari NIP 19660730 1990011001
vii
DAFTAR ISI
Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF iii KATA PENGANTAR v DAFTAR ISI vii DAFTAR TABEL viii DAFTAR GRAFIK x BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1 B. Permasalahan 2 C. Tujuan 2 D. Ruang Lingkup 2 E. Manfaat 3
BAB II: KAJIAN PUSTAKA 4 A. Sumber Daya Manusia 4 B. Analisis 4 C. Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 5 D. Standar Indikator dan Konversi Nilai 6 E. Kinerja 7
BAB III: METODOLOGI 8
A. Metode 8 B. Analisis SDM PAUD dan PNF 8 1. Analisis Berdasarkan Data 9 2. Analisis Berdasarkan Indikator Pendidikan 10 C. Kinerja SDM PAUD dan PNF Berdasarkan Indikator Pendidikan 15
BAB IV: HASIL DAN BAHASAN 17
A. Potensi SDM PAUD dan PNF 17 B. Kebutuhan dan Kekurangan/Kelebihan SDM PAUD dan PNF 21 C. Indikator SDM PAUD dan PNF 27 D. Kinerja SDM PAUD dan PNF 38
BAB V: PENUTUP 56 A. Simpulan 56 B. Saran 59
PUSTAKA ACUAN 61
viii
DAFTAR TABEL
Halaman
BAB III Tabel 3.1 : Indikator SDM PAUD dan PNF 10 Tabel 3.2 : Standar Menentukan Indikator SDM PAUD dan PNF 15 Tabel 3.3 : Jenis Kinerja SDM PAUD dan PNF 16 BAB IV Tabel 4.1 : Variabel Data SDM PAUD dan PNF 17 Tabel 4.2 : Data SDM PAUD dan PNF menurut Program 18 Tabel 4.3 : Data SDM PAUD dan PNF menurut Program Tiap Provinsi 19 Tabel 4.4 : Kebutuhan Pendidik PAUD dan PNF Berdasarkan Standar Menurut Program Tiap Provinsi 22 Tabel 4.5 : Kekurangan/Kelebihan Pendidik PAUD dan PNF Menurut Program Tiap Provinsi 23 Tabel 4.6 : Rasio Peserta Didik per Pendidik PAUD dan PNF Menurut Program Tiap Provinsi 24 Tabel 4.7 : Kekurangan/Kelebihan Pendidik PAUD dan PNF Berdasarkan Rasio Peserta Didik per Pendidik Menurut Program Tiap Provinsi 26 Tabel 4.8 : Indikator SDM PAUD dan PNF Menurut Program 28 Tabel 4.9 : Indikator SDM Pendidikan Keaksaraan Tiap Provinsi 30 Tabel 4.10 : Indikator SDM PAUD Tiap Provinsi 31 Tabel 4.11 : Indikator SDM TK Tiap Provinsi 32 Tabel 4.12 : Indikator SDM Paket A Setara SD Tiap Provinsi 34 Tabel 4.13 : Indikator SDM Paket B Setara SMP Tiap Provinsi 35 Tabel 4.14 : Indikator SDM Paket C Setara SMA Tiap Provinsi 36 Tabel 4.15 : Indikator SDM Kursus Tiap Provinsi 37 Tabel 4.16 : Kinerja SDM PAUD dan PNF Menurut Program 38 Tabel 4.17 : Kinerja SDM Pendidikan Keaksaraan Tiap Provinsi 40 Tabel 4.18 : Kinerja SDM PAUD Tiap Provinsi 42 Tabel 4.19 : Kinerja SDM TK Tiap Provinsi 44 Tabel 4.20 : Kinerja SDM Paket A Setara SD Tiap Provinsi 46 Tabel 4.21 : Kinerja SDM Paket B Setara SMP Tiap Provinsi 48 Tabel 4.22 : Kinerja SDM Paket C Setara SMA Tiap Provinsi 50 Tabel 4.23 : Kinerja SDM Kursus Tiap Provinsi 52 Tabel 4.24 : Kinerja SDM Program PAUD dan PNF Tiap Provinsi 54
ix
Halaman BAB V Tabel 5.1 : Data SDM PAUD dan PNF Menurut Program 56 Tabel 5.2 : Kebutuhan dan Kekurangan/Kelebihan Pendidik PAUD dan PNF menurut Program 56 Tabel 5.3 : Kekurangan/Kelebihan Pendidik PAUD dan PNF Berdasarkan Rasio Peserta Didik per Pendidik 57 Tabel 5.4 : Indikator SDM PAUD dan PNF Menurut Program 57 Tabel 5.5 : Kinerja SDM PAUD dan PNF Menurut Program 58
x
DAFTAR GRAFIK
Halaman BAB IV Grafik 4.1 : Data SDM PAUD dan PNF Menurut Program 18 Grafik 4.2 : Perbedaan Rasio Peserta Didik per Pendidik PAUD dan PNF Berdasarkan Standar Menurut Program 27 Grafik 4.3 : Indikator Pendidik PAUD dan PNF Menurut Program 28 Grafik 4.4 : Indikator Pengelola PAUD dan PNF Menurut Program 29 Grafik 4.5 : Kinerja SDM PAUD dan PNF menurut Program 38 Grafik 4.6 : Kinerja SDM Pendidikan Keaksaraan Tiap Provinsi 41 Grafik 4.7 : Kinerja SDM PAUD Tiap Provinsi 43 Grafik 4.8 : Kinerja SDM TK Tiap Provinsi 45 Grafik 4.9 : Kinerja SDM Paket A Setara SD Tiap Provinsi 47 Grafik 4.10 : Kinerja SDM Paket B Setara SMP Tiap Provinsi 49 Grafik 4.11 : Kinerja SDM Paket C Setara SMA Tiap Provinsi 51 Grafik 4.12 : Kinerja SDM Kursus Tiap Provinsi 53 Grafik 4.13 : Kinerja SDM Program PAUD dan PNF Tiap Provinsi 55
1
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11, Tahun
2015 (Permendikbud 11/2015) maka terdapat tugas dan fungsi tentang pendayagunaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan. Berdasarkan Permendikbud 11/2015, pendayagunaan data adalah kegiatan yang bersifat aktif dalam melakukan eksplorasi data. Untuk melakukan eksplorasi dituntut adanya kreativitas dan kepekaan yang tinggi dari para personilnya sehingga dapat selalu memberikan informasi yang relevan kepada pimpinan maupun masyarakat berkenaan dengan pengenalan arah dan permasalahan dunia pendidikan. Untuk dapat mendayagunakan data yang ada diperlukan kemampuan dalam melakukan analisis dan sintesis data maupun interpretasi data. Kemampuan tersebut harus dimiliki oleh semua personil di lingkungan unit kerja yang menangani pendataan. Analisis adalah kemampuan dalam mencari keterkaitan antarvariabel data pendidikan sehingga dapat tercipta informasi-informasi baru yang relevan dengan tujuan pembinaan, penyelenggaraan, dan program pembangunan pendidikan. Sintesis data adalah kemampuan dalam mencari keterkaitan antara variabel data pendidikan dengan data nonpendidikan.
Untuk itu, pendayagunaan data perlu dikaitkan dengan publikasi yang dihasilkan diterbitkan oleh PDSPK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Publikasi yang tiap tahun dihasilkan PDSPK adalah empat kelompok statistik pendidikan, yaitu Statistik Persekolahan, Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Statistik Pendidikan Nonformal (PNF), dan Statistik Kebudayaan. Pada tahun 2015 PDSPK belum mempublikasikan Statistik Kebudayaan. Untuk mendayagunakan statistik tersebut khususnya Statistik PAUD dan PNF maka perlu dilakukan analisis data yang dalam hal ini difokuskan pada SDM PAUD dan PNF.
Analisis SDM PAUD dan PNF ini dapat dilakukan karena adanya statistik PAUD dan PNF yang telah dipublikasikan setiap tahun sehingga dapat mendukung dilakukannya analisis SDM dalam rangka meningkatkan mutu statistik pendidikan dan khususnya PAUD dan PNF serta secara tidak langsung dapat meningkatkan mutu program PAUD dan PNF. SDM PAUD dan PNF yang dimaksud adalah pendidik dan pengelola pada program PAUD dan PNF.
Selain itu, sampai saat sekarang belum adanya rincian analisis SDM PAUD dan PNF menggunakan indikator pendidikan. Bila digunakan indikator pendidikan, yaitu rasio peserta didik dan pendidik maka dapat diketahui kekurangan dan kelebihan SDM PAUD dan PNF. Bila digunakan 7 indikator pendidikan lainnya, yaitu persentase pendidik S1 dan lebih tinggi, persentase pendidik perempuan, persentase pendidik berasal dari guru atau tetap, persentase pendidik yang mendapat pelatihan, persentase pengelola S1 ke atas, persentase pengelola perempuan, dan persentase pengelola yang mendapat pelatihan maka dapat dilakukan analisis untuk melihat
2
masalah atau mengetahui kinerja pendidikan khususnya SDM PAUD dan PNF. Untuk itu, pada tahun 2015 ini PDSPK, Kemdikbud melakukan analisis SDM yang dikhususkan pada program PAUD dan PNF dengan menggunakan data terbaru dari statistik PAUD dan statistik PNF tahun 2013 yang dihasilkan.
B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang maka dapat diidentifikasi adanya beberapa permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah potensi PAUD dan PNF pada setiap program pendidikan? 2. Bagaimanakah analisis SDM PAUD dan PNF berdasarkan data pada setiap
program pendidikan? 3. Bagaimanakah analisis SDM PAUD dan PNF berdasarkan indikator pendidikan
pada setiap program pendidikan? 4. Bagaimanakah kinerja SDM PAUD dan PNF berdasarkan indikator pendidikan
pada setiap program pendidikan? C. Tujuan
Sesuai dengan permasalahan yang ada maka terdapat dua tujuan dilakukannya
kegiatan Analisis Sumber Daya Manusia Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Tahun 2015, yaitu 1) tujuan umum dan 2) tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah untuk memberikan masukan terhadap statistik PAUD dan PNF tahun 2013 yang dihasilkan khususnya yang berkaitan dengan SDM PAUD dan PNF.
Tujuan khususnya terdiri dari empat hal yang disesuaikan dengan permasalahan yang ada, seperti disajikan berikut ini. 1. Tersusunnya SDM PAUD dan PNF pada setiap program pendidikan tahun 2013. 2. Tersusunnya analisis SDM berdasarkan data yang terdiri dari kekurangan/
kelebihan SDM PAUD dan PNF pada tahun 2013. 3. Tersusunnya analisis SDM berdasarkan indikator PAUD dan PNF pada tahun
2013. 4. Tersusunnya kinerja SDM PAUD dan PNF menggunakan indikator pendidikan
pada tahun 2013. D. Ruang Lingkup
Untuk dapat melaksanakan kegiatan Analisis Sumber Daya Manusia Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Tahun 2015 maka ruang lingkupnya dibatasi hanya pada data Statistik PAUD dan Statistik PNF yang tersedia pada tahun 2013, jenis program pendidikan, dan analisis yang dilakukan terdiri dari dua jenis, yaitu berdasarkan data dan berdasarkan indikator pendidikan.
Selain itu, analisis yang dilakukan terbatas pada statistik yang dipublikasikan oleh PDSPK, Kemdikbud. Di samping itu, indikator-indikator penting tentang SDM PAUD dan PNF yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau kebijakan di bidang SDM PAUD dan PNF.
3
Penentuan ruang lingkup ini dianggap sangat diperlukan karena dengan melakukan analisis data yang ada pada Statistik PAUD dan Statistik PNF maka dapat memberikan masukan untuk penyempurnaan terhadap statistik yang dihasilkan. Keuntungan lainnya adalah memacu PDSPK, Kemdikbud untuk mengumpulkan data lebih lanjut dan memperbaiki item data sehingga memperkaya data dan informasi yang dimiliki oleh PDSPK, Kemdikbud pada khususnya dan untuk Kemdikbud pada umumnya. E. Manfaat
Dengan disusunnya buku ini diharapkan dapat digunakan oleh Kemdikbud, stakeholder, dan pemerhati pendidikan yang ingin mengetahui tentang data SDM PAUD DAN PNF serta analisisnya yang dapat digunakan untuk menentukan pengambilan keputusan dan kebijakan di bidang pendidikan khususnya yang terkait dengan SDM PAUD dan PNF.
Untuk Kemdikbud dengan tersedianya data SDM PAUD dan PNF dapat mengetahui kebutuhan dan kekurangan/kelebihan SDM PAUD dan PNF khususnya di tiap program pendidikan, menghitung indikator SDM PAUD dan PNF yang dapat digunakan untuk menilai kualitas PAUD dan PNF, dan bagaimana kinerja SDM PAUD dan PNF tiap program pendidikan. Selain itu, dapat digunakan dalam rangka perencanaan pendidikan, penentuan kebijakan, dan pengambilan keputusan tentang PAUD dan PNF khususnya SDM PAUD dan PNF di tingkat nasional.
Bagi Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat melakukan analisis yang sama sehingga dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan dan kekurangan/kelebihan SDM PAUD dan PNF serta dapat digunakan melihat kinerja SDM PAUD dan PNF tiap prgoram pendidikan. Selai itu, dapat digunakan untuk penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait dengan SDM PAUD dan PNF di tingkat yang sesuai.
Stakeholder dapat memanfaatkan data SDM PAUD dan PNF untuk kebutuhan pengembangan SDM PAUD dan PNF dipandang dari rincian SDM lainnya. Pemerhati pendidikan dapat memanfaatkan data SDM PAUD dan PNF untuk kebutuhan penelitian dan pengembangan SDM pendidikan atau penelitian lainnya yang terkait dengan SDM PAUD dan PNF.
4
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Sumber Daya Manusia
Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk suatu proses produksi. (http://kamus bahasaindonesia.org/sumber daya manusia).
Menurut wikipedia, SDM bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi. Oleh karena itu, muncullah istilah baru di luar SDM, yaitu human capital. Di sini SDM dilihat bukan sekedar sebagai aset utama melainkan juga aset yang bernilai dan dapat dilipatgandakan dan dikembangkan. Dengan demikian, SDM merupakan investasi bagi institusi atau organisasi. (wikipedia.org/wiki/sumber_daya_manusia).
Menurut Sonny Sumarsono, SDM atau human recources mengandung dua pengertian. Pertama, adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi sehingga SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Kedua, SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja yang mempunyai kegiatan ekonomis sehingga kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau masyarakat. Menurut Mary Parker Follett, manajemen SDM adalah suatu seni untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlukan, atau dengan kata lain tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. (http://humancapitaljournal.com/pengertian-sumber-daya-manusia/).
Dalam kaitan dengan pendidikan maka SDM PAUD dan PNF adalah pendidik dan pengelola karena oleh merekalah program PAUD dan PNF dapat dikembangkan dan ditingkatkan mutunya. B. Analisis
Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap
suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya atau persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya. (http://kamus bahasaindonesia. org/analisis).
Berdasarkan Permendikbud Nomor 11, Tahun 2015, Pasal 813 bidang Pendayagunaan dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, penyusunan statistik, pendayagunaan, dan pelayanan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan. Pasal 814 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 813, Bidang Pendayagunaan dan Pelayanan menyelenggarakan fungsi:
5
a. penyusunan bahan kebijakan teknis pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan;
b. penyusunan statistik pendidikan dan kebudayaan;
c. pendayagunaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan;
d. pemberian layanan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan; dan
e. koordinasi dan fasilitasi pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan.
Berdasarkan pada 815 maka bidang Pendayagunaan dan Pelayanan terdiri atas: a. Subbidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data Pendidikan Pendidikan yang
mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis, penyusunan statistik, pendayagunaan, dan pelayanan data dan statistik serta penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan.
b. Subbidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data Kebudayaan yang mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis, penyusunan statistik, pendayagunaan, dan pelayanan data dan statistik serta penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik kebudayaan. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015). Dengan demikian, analisis data yang dilaksanakan telah sesuai dengan tugas dan
fungsi PDSPK yang memiliki tugas untuk melaksanakan pendayagunaan data statistik pendidikan dan kebudayaan pada umumnya dan PAUD dan PNF pada khususnya yang dipublikasikan setiap tahun. C. Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, nonformal berarti tidak resmi atau kegiatan nonformal sangat membantu dalam meningkatkan keterampilan anak; bersifat di luar kegiatan resmi sekolah. Dengan demikian, pendidikan nonformal adalah pendidikan di luar jalur sekolah. (http://kbbi.web.id/nonformal).
Menurut Undang-undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 butir 14, pendidikan anak usia dini (PAUD) didefinisikan sebagai suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.
Ada dua tujuan diselenggarakannya pendidikan anak usia dini, yaitu tujuan utama dan penyerta. Tujuan utama adalah untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki
6
pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa. Tujuan penyerta adalah untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah. Rentangan anak usia dini menurut Pasal 28 ayat 1 adalah 0-6 tahun. (Depdiknas, 2003).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003, bagian kelima, pasal 26 menyebutkan bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Selain itu, pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Jenis pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. (Depdiknas, 2003).
Menurut wikipedia, pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. (https://id.wikipedia.org/wiki/pendidikan_nonformal).
Pendidikan nonformal terdiri dari enam program, yaitu pendidikan keaksaraan, PAUD dan TK, pendidikan kesetaraan yang terdiri dari paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA, pendidikan berkelanjutan, yang terdiri dari kursus, pendidikan kecakapan hidup (PKH), dan kelompok belajar usaha (KBU), pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), dan taman bacaan masyarakat (TBM). Namun, yang dapat dilakukan analisis hanya empat program, yaitu program pendidikan keaksaraan, PAUD dan TK, pendidikan kesetaraan yang terdiri dari paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA, dan kursus karena keempat program tersebut memiliki data pendidik dan pengelola yang cukup rinci. D. Standar Indikator dan Konversi Nilai
Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan petugas dari instansi untuk menguraikan tentang sesuatu atau sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai. (http://kamus bahasaindonesia.org/standar). Konversi adalah perubahan dari
7
satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain. (http://kamus bahasaindonesia. org/konversi).
Menurut wikipedia, standar adalah suatu norma atau persyaratan yang biasanya berupa suatu dokumen format yang menciptakan kriteria, metode, proses dan praktik rekayasa atau teknik yang seragam. Standar terdiri dari dua, yaitu standar primer dan standar sekunder. Standar primer biasanya berada dalam yurisdiksi suatu badan standarisasi nasional, sedangkan standar sekunder biasanya digunakan sebagai rujukan dalam suatu sistem metrologi. Selain itu, terdapat standar yang diterima umum dan bersifat dominan yang sering disebut standar de facto. (wikipedia.org/wiki/standar).
Dengan demikian, standar indikator pendidikan sangat diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian suatu indikator pendidikan khususnya indikator SDM PAUD dan PNF, sedangkan konversi nilai diperlukan untuk menjadikan indikator pendidikan SDM PAUD dan PNF dalam satu satuan yang sama.
E. Kinerja
Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, kinerja adalah sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan (http://kamus bahasaindonesia.org/kinerja). Menurut wikipedia, kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional. (wikipedia.org/wiki/kinerja).
Dengan demikian, kinerja yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kondisi yang telah dicapai oleh pendidik dan pengelola khususnya pada pendidik dan pengelola SDM PAUD dan PNF.
8
BAB III
METODOLOGI
A. Metode
Dalam pelaksanaan kegiatan Analisis Sumber Daya Manusia Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 2015 ini menggunakan metode dengan pendekatan studi dokumentasi atau kepustakaan baik yang ada di PDSPK maupun di lingkungan Kemdikbud.
Studi dokumentasi atau kepustakaan, yaitu melakukan studi melalui dokumentasi dan buku-buku kepustakaan lainnya atau bahan yang tersedia di PDSPK dan lingkungan Kemdikbud baik berupa data dan informasi yang tersedia di statistik pendidikan, aspek legalitas atau undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pedoman teknis maupun berbagai karya ilmiah penelitian lainnya mengenai data SDM pendidikan khususnya PAUD dan PNF.
Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan memilah item data yang digunakan untuk menjaring data sekunder yang terkait dengan data SDM PAUD dan PNF. Sebagai responden adalah para pemegang data PAUD dan PNF di PDSPK dan direktorat terkait di lingkungan Kemdikbud. Teknik wawancara dan diskusi dilakukan kepada para responden tentang jenis data yang digunakan untuk analisis SDM PAUD dan PNF.
Analisis data yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian tentang analisis SDM PAUD dan PNF menggunakan data tahun 2013. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang ditujukan untuk menjelaskan hasil analisis menggunakan data maupun menggunakan indikator pendidikan dengan diberikan interpretasi.
Penyajian data menggunakan data SDM PAUD dan PNF, indikator SDM berupa pendidik dan pengelola program PAUD dan PNF, dan kinerja SDM PAUD dan PNF disertai dengan grafik untuk memudahkan deskripsinya.
B. Analisis SDM PAUD dan PNF
Dalam melakukan analisis SDM PAUD dan PNF digunakan data dan indikator
PAUD dan PNF. Program pendidikan yang termasuk dalam PAUD dan PNF adalah pendidikan keaksaraan, PAUD/TK, paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA serta kursus. Berdasarkan data PAUD dan PNF maka dapat diketahui bagaimana potensi PAUD dan PNF sehingga dapat digunakan untuk menghitung kebutuhan dan kekurangan/kelebihan pendidik dan diperoleh indikator rasio peserta didik per pendidik.
Berdasarkan indikator pendidikan maka diperoleh tujuh indikator SDM PAUD dan PNF yang dirinci menjadi dua, yaitu indikator dari pendidik dan dari pengelola. Indikator pendidik terdiri dari empat jenis, yaitu kelayakan pendidik mengajar
9
melalui ijazah S1 dan lebih tinggi yang dimiliki, pendidik perempuan, pendidik berasal dari guru, dan pendidik yang pernah mendapatkan pelatihan. Indikator pengelola terdiri dari tiga jenis, yaitu pengelola dengan ijazah S1 dan lebih tinggi, pengelola perempuan, dan pengelola yang pernah mendapatkan pelatihan. Selanjutnya, dengan menggunakan delapan indikator SDM, yaitu 1) rasio peserta didik per pendidik, 2) persentase pendidik S1 dan lebih tinggi, 3) persentase pendidik perempuan, 4) persentase pendidik dari guru, 5) persentase pendidik mendapat pelatihan, 6) persentase pengelola S1 dan lebih tinggi, 7) persentase pengelola perempuan, dan 8) persentase pengelola mendapat pelatihan maka dapat dihitung kinerja SDM PAUD dan PNF untuk setiap program pendidikan. 1. Analisis Berdasarkan Data
Sesuai dengan program PAUD dan PNF maka analisis SDM PAUD dan PNF
dilakukan dengan pertama kali melihat data potensi PAUD dan PNF. Data PAUD dan PNF tersebut dengan standar yang ditentukan dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan dan kekurangan/kelebihan pendidik. Selain itu, untuk mengetahui kekurangan/kelebihan pendidik juga dapat dilihat secara langsung dari indikator rasio peserta didik per pendidik (R-PD/P) dibandingkan dengan standar yang ditentukan untuk setiap program. Bila nilai R-PD/P lebih besar daripada standar maka berarti kekurangan pendidik, sebaliknya bila nilai R-PD/P lebih kecil daripada standar maka berarti telah kelebihan pendidik. (Kintamani, 2007).
Untuk menghitung kebutuhan pendidik PAUD dan PNF maka digunakan dua variabel data, yaitu peserta didik dan standar rasio peserta didik terhadap pendidik masing-masing program pendidikan.
Rumus yang digunakan adalah:
Keterangan: Bpendidik p adalah kebutuhan pendidik menurut program PD p adalah peserta didik menurut program Standar p adalah standar R-PD/P menurut program Untuk menghitung kekurangan/kelebihan pendidik maka digunakan dua
variabel data, yaitu pendidik menurut program pendidikan dengan kebutuhan pendidik menurut program pendidikan.
Rumus yang digunakan adalah:
Keterangan: +/- pendidik p adalah kekurangan/kelebihan pendidik menurut program Bpendidik p adalah kebutuhan pendidik menurut program
Nilai idealnya adalah 0, artinya tidak terjadi kekurangan atau kelebihan pendidik. Nilai – (minus) berarti kekurangan pendidik dan nilai + (positif) berarti kelebihan pendidik.
PD p
Standar p=BPendidik p
- BPendidik p+/- Pendidik p = Pendidik p
10
2. Analisis Berdasarkan Indikator Pendidikan
Indikator pendidikan SDM PAUD dan PNF yang digunakan dalam analisis ini ada delapan jenis yang kesemuanya menunjukkan mutu pendidik dan pengelola dalam mengembangkan program-program PAUD dan PNF. Indikator tersebut terdiri dari pendidik dan pengelola. Untuk indikator dari pendidik digunakan 5 indikator, yaitu a. rasio peserta didik per pendidik (R-PD/P), b. persentase pendidik yang berijazah S1 dan lebih tinggi (%PS1+), c. persentase pendidik perempuan (%PPn), d. persentase pendidik berasal dari guru atau guru tetap (%PG/T), e. persentase pendidik yang mendapatkan pelatihan tentang PAUD dan PNF
(%PLn), Untuk indikator dari pengelola digunakan 3 indikator, yaitu
a. persentase pengelola yang berijazah S1 dan lebih tinggi (%PAS1+), b. persentase pengelola perempuan (%PAPn), dan c. persentase pengelola yang mendapatkan pelatihan tentang PAUD dan PNF
(%PALn). Tidak semua program PAUD dan PNF memiliki ke-8 indikator SDM PAUD dan
PNF karena perbedaan data yang dimiliki oleh setiap program. Pendidikan keaksaraan dan PAUD hanya menggunakan 7 indikator, TK, pendidikan kesetaraan yang dirinci menurut Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA menggunakan 6 indikator, sedangkan kursus hanya menggunakan 3 indikator. Sebaliknya, tidak semua indikator SDM PNF bisa diterapkan pada program PNF. R-PD/P, %PS1+, dan %PPn bisa diterapkan pada semua program yang dianalisis atau tujuh program PNF, %PG/T hanya bisa diterapkan di lima program kecuali PAUD dan kursus, %PLn hanya bisa diterapkan di dua program, yaitu PK dan PAUD, %PAS1+ dan %PAPn bisa diterapkan di enam program selain kursus. %PALn hanya diterapkan pada program PAUD. Dengan demikian, jumlah indikator di tujuh program PAUD dan PNF sebesar 41 indikator dari yang seharusnya 56 indikator bila semua program memiliki semua indikator SDM PAUD dan PNF. Indikator SDM PAUD dan PNF disajikan pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1
Indikator SDM PAUD dan PNF
No. Penjelasan PK PAUD TK Paket A Paket B Paket C Kursus Jumlah
A. Pendidik
1 R-PD/P Rasio Peserta Didik/Pendidik v v v v v v v 7
2 %PS1+ %Pendidik S1 lebih tinggi v v v v v v v 7
3 %PPn %Pendidik Perempuan v v v v v v v 7
4 %PG/T %Pendidik Guru/Tetap v - v v v v - 5
5 %PLn %Pendidik Pelatihan v v - - - - - 2
B. Pengelola
6 %PAS1+ %Pengelola S1 lebih tinggi v v v v v v - 6
7 %PAPn %Pengelola Perempuan v v v v v v - 6
8 %PALn %Pengelola Pelatihan - v - - - - - 1
Jumlah 7 7 6 6 6 6 3 41
Jenis Indikator
11
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, SDM PAUD dan PNF dimaksud terdiri dari pendidik dan pengelola. Untuk menghitung indikator SDM PAUD dan PNF yang berasal dari pendidik, berikut ini disajikan definisi, data dasar yang digunakan, rumusan, kriteria, dan kegunaannya.
1. Rasio peserta didik per pendidik (R-PD/Pp)
Definisi: Perbandingan antara peserta didik dengan pendidik program PAUD
dan PNF tertentu Data Dasar yang Digunakan: 1) Jumlah peserta didik 2) Jumlah pendidik Rumus yang digunakan:
Keterangan: PD p adalah peserta didik menurut program P p adalah pendidik menurut program Kriteria: Makin tinggi nilainya berarti makin kurang pendidik, sebaliknya makin
rendah nilainya berarti makin kelebihan pendidik dijadikan standar untuk setiap program. Belum ada kriteria ideal.
Kegunaan: Untuk mengetahui kekurangan atau kelebihan pendidik dikaitkan dengan standar untuk setiap program.
2. Persentase pendidik berijazah S1 dan lebih tinggi (%PS1+p)
Definisi: Perbandingan antara pendidik yang berijazah S1 dan lebih tinggi
dengan jumlah pendidik seluruhnya dinyatakan dalam persentase. Data Dasar yang Digunakan: 1) Jumlah pendidik menurut ijazah tertinggi 2) Jumlah pendidik Rumus yang digunakan:
Keterangan: PS1+ p adalah pendidik S1 dan lebih tinggi Psel p adalah pendidik seluruhnya Kriteria: Makin tinggi nilainya berarti makin baik, nilai ideal = 100% berarti
semua pendidik telah sesuai dengan yang disyaratkan. Kegunaan: Untuk mengetahui berapa pendidik yang perlu disetarakan sehingga
dapat meningkatkan mutu program PAUD dan PNF. (Sekretariat Negara, 2005).
PD p
P pR-PD/P p =
PS1+ p
P sel p100%PS1+ p = X
12
3. Persentase pendidik perempuan (%PPn) Definisi: Perbandingan antara pendidik perempuan dengan jumlah pendidik
seluruhnya dinyatakan dalam persentase. Data Dasar yang Digunakan: 1) Jumlah pendidik menurut jenis kelamin 2) Jumlah pendidik Rumus yang digunakan:
Keterangan: PPn p adalah pendidik perempuan Psel p adalah pendidik seluruhnya Kriteria: Nilai idealnya = 50%, jadi nilai lebih atau kurang dari 50% berarti
kurang baik. Kegunaan: Untuk mengetahui apakah ada kesetaraan antara laki-laki dan
perempuan ketika menjadi pendidik PNF atau apakah telah ada kesempatan yang sama untuk menjadi pendidik PNF.
4. Persentase pendidik berasal dari guru (%PG)
Definisi: Perbandingan antara pendidik yang berasal dari guru dengan jumlah
pendidik seluruhnya dinyatakan dalam persentase. Data Dasar yang Digunakan: 1) Jumlah pendidik menurut asal 2) Jumlah pendidik Rumus yang digunakan:
Keterangan: PG p adalah pendidik yang berasal dari guru Psel p adalah pendidik seluruhnya Kriteria: Makin tinggi nilainya berarti makin baik, nilai ideal = 100%, yang
berarti semua pendidik berasal dari guru. Kegunaan: Untuk mengetahui berapa pendidik yang tidak berasal dari guru
sehingga perlu mendapatkan pelatihan tentang PNF sehingga dapat meningkatkan mutu PNF.
Persentase pendidik dengan status tetap (%PT) khusus TK Definisi: Perbandingan antara pendidik dengan status kepegawaian tetap
dengan jumlah pendidik seluruhnya dinyatakan dalam persentase. Data Dasar yang Digunakan: 1) Jumlah pendidik menurut status kepegawaian
PPn p
P sel p%PPn p = X 100
PG p
P sel p%PG p = X 100
13
2) Jumlah pendidik Rumus yang digunakan:
Keterangan: PT p adalah pendidik dengan status kepegawaian tetap Psel p adalah pendidik seluruhnya Kriteria: Makin tinggi nilainya berarti makin baik, nilai ideal = 100%, yang
berarti semua pendidik memiliki status kepegawaian tetap. Kegunaan: Untuk mengetahui berapa pendidik yang status kepegawaiannya
tetap sehingga dapat diketahui berapa banyak guru yang perlu ditingkatkan status kepegawaiannya menjadi tetap.
5. Persentase pendidik yang mendapatkan pelatihan tentang PAUD dan PNF
(%PLn)
Definisi: Perbandingan antara pendidik yang telah mendapatkan pelatihan tentang PAUD dan PNF dengan jumlah pendidik seluruhnya dinyatakan dalam persentase.
Data Dasar yang Digunakan: 1) Jumlah pendidik menurut pelatihan yang diikuti 2) Jumlah pendidik Rumus yang digunakan:
Keterangan: PLn p adalah pendidik yang telah mendapat pelatihan Psel p adalah pendidik seluruhnya Kriteria: Makin tinggi nilainya berarti makin baik, nilai ideal = 100%, yang
berarti semua pendidik telah mendapatkan pelatihan tentang program PAUD dan PNF.
Kegunaan: Untuk mengetahui berapa pendidik yang perlu diberikan pelatihan sehingga dapat meningkatkan mutu program PAUD dan PNF.
Untuk menghitung indikator SDM yang berasal dari pengelola, berikut ini disajikan definisi, data dasar yang digunakan, rumusan, kriteria, dan kegunaannya.
6. Persentase pengelola berijazah S1 dan lebih tinggi (%PAS1+)
Definisi: Perbandingan antara pengelola yang berijazah S1 dan lebih tinggi
dengan jumlah pengelola seluruhnya dinyatakan dalam persentase. Data Dasar yang Digunakan: 1) Jumlah pengelola menurut ijazah tertinggi 2) Jumlah pengelola Rumus yang digunakan:
PT p
P sel p%PT p = X 100
PLn p
P sel p%PLn p = X 100
14
Keterangan: PA1+ p adalah pengelola S1 dan lebih tinggi PAsel p adalah pengelola seluruhnya Kriteria: Makin tinggi nilainya berarti makin baik, nilai ideal = 100%. Kegunaan: Untuk mengetahui berapa pengelola yang perlu disetarakan
sehingga dapat meningkatkan mutu program PAUD dan PNF yang dikelolanya.
7. Persentase pengelola perempuan (%PAPn)
Definisi: Perbandingan antara pengelola perempuan dengan jumlah pengelola seluruhnya dinyatakan dalam persentase.
Data Dasar yang Digunakan: 1) Jumlah pengelola menurut jenis kelamin 2) Jumlah pengelola Rumus yang digunakan:
Keterangan: PAPn p adalah pengelola perempuan PAsel p adalah pengelola seluruhnya Kriteria: Nilai idealnya = 50%, jadi nilai lebih atau kurang dari 50% berarti
belum baik karena tidak memberikan kesempatan yang sama menjadi pengelola PAUD dan PNF.
Kegunaan: Untuk mengetahui apakah ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang menjadi pengelola PAUD dan PNF.
8. Persentase pengelola yang mendapatkan pelatihan tentang PAUD dan PNF
(%PALn) Definisi: Perbandingan antara pengelola yang telah mendapatkan pelatihan
tentang PAUD dan PNF dengan jumlah pengelola seluruhnya dinyatakan dalam persentase.
Data Dasar yang Digunakan: 1) Jumlah pengelola menurut pelatihan yang diikuti 2) Jumlah pengelola Rumus yang digunakan:
Keterangan: PALn p adalah pengelola yang telah mendapat pelatihan PAsel p adalah pengelola seluruhnya
PAS1+ p
PA sel p100%PAS1+ p = X
PAPn p
PA sel p%PAPn p = X 100
PALn p
PA sel p%PALn p = X 100
15
Kriteria: Makin tinggi nilainya berarti makin baik, nilai ideal = 100%, yang berarti semua pengelola telah mendapatkan pelatihan tentang PAUD dan PNF.
Kegunaan: Untuk mengetahui berapa pengelola yang perlu diberikan pelatihan sehingga dapat meningkatkan mutu PAUD dan PNF.
C. Kinerja SDM PAUD dan PNF Berdasarkan Indikator Pendidikan
Sesuai dengan indikator SDM yang digunakan dalam analisis SDM PAUD dan PNF
maka kinerja SDM PAUD dan PNF juga dihitung dari ke-8 indikator SDM yang dijelaskan di atas. Ke-8 indikator SDM PAUD dan PNF yang disajikan adalah menunjukkan mutu pendidikan PAUD dan PNF, oleh karena itu makin tinggi nilainya menunjukkan mutu makin meningkat. Nilai ideal adalah 100 dan minimal adalah 0. (PDSP, 2014).
Ketentuan atau standar yang digunakan untuk setiap indikator dan setiap program berbeda karena perbedaan data yang dimiliki disajikan pada Tabel 3.2.
Tabel 3.2 Standar Menentukan Indikator SDM PAUD dan PNF
Berdasarkan Tabel 3.2 dapat dijelaskan bahwa: a. Indikator R-PD/P untuk setiap program PNF menggunakan standar yang berbeda
karena menggunakan angka nasional. b. Indikator %PS1+ menggunakan standar ideal 100%, artinya semua pendidik
harusnya memiliki ijazah S1 semuanya, kecuali pendidikan keaksaraan dan PAUD ditentukan sebesar 50%.
c. Indikator %PPn untuk setiap program menggunakan standar ideal 50%, artinya pendidik laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama menjadi pendidik.
d. Indikator %PG atau %PT khusus TK untuk setiap program menggunakan standar ideal 100%, artinya semua pendidik harusnya berasal dari guru kecuali PAUD dan kursus karena tidak tersedia data dan pendidik TK harusnya tetap supaya menghasilkan mutu yang baik.
No. PK PAUD TK Paket A Paket B Paket C Kursus Jumlah
A. Pendidik
1 R-PD/P 10.00 30.00 20.00 20.00 15.00 10.00 40.00 7
2 %PS1+ 50.00 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 7
3 %PPn 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 7
4 %PG/T 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 - 5
5 %PLn 100.00 100.00 - - - - - 2
B. Pengelola
6 %PAS1+ 50.00 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - 6
7 %PAPn 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 - 6
8 %PALn - 100.00 - - - - - 1
Jumlah 7 7 6 6 6 6 3 41
Jenis Indikator
16
e. Indikator %PLn menggunakan standar ideal 100%, artinya semua pendidik harusnya mendapatkan pelatihan tentang PNF, namun hanya program pendidikan keaksaraan dan PAUD yang memiliki data menurut pelatihan.
f. Indikator %PAS1+ menggunakan standar ideal 100%, artinya semua pengelola harusnya memiliki ijazah S1, kecuali pendidikan keaksaraan dan PAUD sebesar 50%.
g. Indikator %PAPn untuk setiap program menggunakan standar ideal 50%, artinya pengelola laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama menjadi pengelola, kecuali kursus karena tidak tersedia data.
h. Indikator %PALn hanya khusus program PAUD menggunakan standar ideal 100%, artinya semua pengelola harusnya mendapatkan pelatihan tentang PAUD karena program lainnya tidak tersedia datanya. Oleh karena indikator tersebut tidak semuanya dapat dikategorikan ideal
sebesar 100% maka diperlukan standarisasi untuk menentukan mutu pendidik dan pengelola yang baik. Untuk memudahkan memahami dalam pencapaian kinerja SDM PNF maka digunakan lima jenis kinerja, yaitu paripurna, utama, madya, pratama, dan kurang yang disajikan pada Tabel 3.3. (PDSP, 2014).
Tabel 3.3
Jenis Kinerja SDM PAUD dan PNF
No. Jenis Kinerja Nilai
1 Paripurna 90.00--100.00
2 Utama 80.00--89.99
3 Madya 70.00--79.99
4 Pratama 60.00--69.99
5 Kurang kurang dari 60.00
17
BAB IV
HASIL DAN BAHASAN
A. Potensi SDM PAUD dan PNF Untuk mengetahui bagaimana potensi SDM PAUD dan PNF maka perlu diketahui
terlebih dahulu tentang sumber data, variabel serta data SDM PAUD dan PNF. Untuk melakukan analisis SDM PAUD dan PNF adalah statistik PAUD dan Statistik PNF tahun 2013 (Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2013a, Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2013b) disertai data yang berasal dari data pokok pendidikan nonformal (Dapodik NF) tahun 2013 sebagai bahan pelengkap. Statistik yang dimaksud adalah: 1. Statistik Pendidikan Keaksaraan 2. Statistik PAUD 3. Statistik Taman Kanak-kanak 4. Statistik Pendidikan Kesetaraan 5. Statistik Kursus
Sesuai dengan penjelasan sebelumnya maka variabel data yang digunakan dalam analisis SDM PNF terdiri dari tiga jenis data dengan rincian sehingga terdapat 8 jenis variabel data, yaitu 1. peserta didik, 2. pendidik
a. menurut ijazah b. menurut jenis kelamin, c. menurut pekerjaan/kepegawaian, dan d. menurut pelatihan,
3. pengelola a. menurut ijazah, b. menurut jenis kelamin, dan c. menurut pelatihan.
Tabel 4.1 Variabel Data SDM PAUD DAN PNF
No. PK PAUD TK Paket A Paket B Paket C Kursus Jumlah
1 Peserta Didik (PD) v v v v v v v 7
2 Pendidik (P)
a. Menurut Ijazah v v v v v v v 7
b. Menurut Jenis Kelamin v v v v v v v 7
c. Menurut Pekerjaan/Kepegawaian v - v v v v - 5
d. Menurut Pelatihan v v - - - - - 2
3 Pengelola (PA)
a. Menurut Ijazah v v v v v v - 6
b. Menurut Jenis Kelamin v v v v v v - 6
c. Menurut Pelatihan - v - - - - - 1
Jumlah 7 7 6 6 6 6 3 41
Jenis Data
18
Tidak semua jenis data terdapat pada setiap program PAUD dan PNF. Pendidikan kesetaraan dan PAUD memiliki tujuh jenis data, TK dan pendidikan kesetaraan memiliki enam jenis, dan kursus hanya tiga jenis. Variabel data SDM PAUD dan PNF disajikan pada Tabel 4.1. (PSDP, 2013a dan 2013b)
Tabel 4.2
Data SDM PAUD dan PNF Menurut Program Tahun 2013
Catatan: .... tidak tersedia data pengelola kursus
Grafik 4.1
Data SDM PAUD dan PNF Menurut Program Tahun 2013
Berdasarkan variabel data SDM PAUD dan PNF maka pada Tabel 4.2 dan Grafik 4.1 disajikan data SDM PAUD dan PNF menurut program yang meliputi peserta didik, pendidik, dan pengelola. Peserta didik semua program PAUD dan PNF yang terdiri dari 7 program sebesar 14.775,3 ribu anak/orang, pendidik sebesar 765,6 ribu orang dan pengelola tanpa pengelola kursus sebesar 226,8 ribu orang. Peserta didik program PAUD yang terbesar sebesar 6,9 juta anak diikuti program TK sebesar 4,2 juta anak, dan terkecil paket A setara SD sebesar 44.040 anak. Besarnya peserta didik juga menyebabkan besarnya pendidik pada program PAUD sebesar 330,5 ribu orang, diikuti program TK sebesar 302,2 ribu orang. Bila dilihat jumlah pengelola maka pengelola terbesar juga pada program PAUD sebesar 104,5 ribu orang, diikuti
No. Jenis ProgramPeserta
Didik (PD)Pendidik (P)
Pengelo-
la (PA)R-PD/P R-P/PA
1 Pendidikan Keaksaraan (PK) 283,874 22,366 20,059 13 1
2 PAUD 6,924,831 330,537 104,503 21 3
3 Taman Kanak-kanak 4,174,783 302,182 74,982 14 4
4 Paket A setara SD 44,040 4,153 5,180 11 1
5 Paket B setara SMP 151,254 20,225 7,918 7 3
6 Paket C setara SMA 256,262 42,324 14,163 6 3
7 Kursus 2,940,249 43,825 ... 67 ...
Jumlah 14,775,293 765,612 226,805 19 3
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
PK PAUD TK Paket A Paket B Paket C Kursus
284
6,925
4,175
44 151 256
2,940
22331 302
4 20 42 4420 105 75 5 8 14 0
PD Pendidik Pengelola
19
program TK sebesar 75,0 ribu dan terkecil program paket A setara SD sebesar 5.180 orang.
Namun, bila dibandingkan antara peserta didik dengan pendidik maka rasio terbesar pada kursus sebesar 67 orang, berarti pendidik melayanai 67 orang peserta didik dan terkecil pada paket C setara SMA sebesar 6 orang. Bila digunakan rata-rata 7 program tersebut maka R-PD/P sebesar 19, hal ini menunjukkan PAUD dan kursus masih kekurangan pendidik, sebaliknya program lainnya terutama paket B setara SMP dan paket C setara SMA telah kelebihan pendidik.
Bila dibandingkan rasio pendidik dengan pengelola maka pendidik lebih banyak di program TK sebesar 4 dan terkecil pada program pendidikan keaksaraan dan paket A setara SD masing-masing sebesar 1 orang. Bila digunakan rata-rata 7 program tersebut maka R-P/PA sebesar 3, hal ini menunjukkan pendidikan keaksaraan, paket A setara SD masih kekurangan pendidik, sebaliknya program lainnya terutama TK yang paling banyak memiliki pendidik. Hal ini bisa dimaklumi karena untuk mengajar di TK memang di tiap kelas dibutuhkan guru dan pengasuh sehingga minimal ada 2 guru di kelas.
Tabel 4.3 Data SDM PAUD dan PNF Menurut Program Tiap Provinsi
Tahun 2013
Catatan: PD adalah peserta didik
PD Pendidik Pengelola PD Pendidik Pengelola PD Pendidik Pengelola PD Pendidik Pengelola
1 DKI Jakarta 162 16 14 249,097 9,655 2,054 123,143 6,848 1,416 805 122 151
2 Jawa Barat 20,768 1,661 1,453 1,430,866 38,600 18,107 387,757 30,593 6,973 2,640 164 286
3 Banten 5,197 416 373 278,628 14,322 3,230 164,071 7,084 1,639 1,455 103 201
4 Jawa Tengah 12,350 988 921 649,543 50,675 12,585 668,597 48,648 13,350 2,267 190 297
5 DI Yogyakarta 12,920 1,034 898 106,975 17,906 3,425 94,022 7,633 2,002 187 18 29
6 Jawa Timur 36,861 2,949 2,692 930,766 64,784 19,253 915,154 63,348 16,040 3,142 235 341
7 Aceh 5,469 438 388 126,114 6,986 1,866 93,432 8,919 1,784 1,254 110 155
8 Sumatera Utara 6,280 502 447 545,670 18,082 6,136 172,106 8,082 1,984 1,452 219 160
9 Sumatera Barat 1,310 105 94 177,811 11,006 3,453 78,196 7,400 1,962 1,559 156 219
10 Riau 2,639 211 195 185,887 6,608 2,096 95,624 6,091 1,413 1,117 98 139
11 Kepulauan Riau 0 0 0 75,913 2,466 665 42,401 2,620 499 283 43 26
12 Jambi 267 21 19 133,049 3,794 1,975 36,854 3,841 991 1,374 113 150
13 Sumatera Selatan 2,234 179 180 265,995 8,344 2,303 69,682 5,839 1,279 1,095 100 175
14 Bangka Belitung 3,587 287 290 52,597 2,234 590 28,782 1,691 318 718 55 84
15 Bengkulu 830 66 66 65,311 4,597 1,517 30,827 3,123 772 887 84 118
16 Lampung 88 7 7 222,639 10,209 2,746 102,275 10,940 2,304 894 78 103
17 Kalimantan Barat 12,279 982 893 136,420 2,788 1,304 50,085 2,932 600 1,111 96 73
18 Kalimantan Tengah 1,060 85 85 64,987 1,548 745 54,507 4,762 1,226 1,256 110 242
19 Kalimantan Selatan 18,048 1,444 1,276 81,759 5,455 1,694 87,652 8,911 2,292 1,258 192 161
20 Kalimantan Timur 16,793 1,343 1,217 90,254 5,211 1,524 54,022 7,087 1,459 2,279 205 160
21 Sulawesi Utara 0 0 0 50,919 2,753 1,367 63,077 3,241 1,535 1,033 82 177
22 Gorontalo 4,056 324 286 42,578 3,199 1,296 27,668 2,439 741 1,132 146 103
23 Sulawesi Tengah 2,660 213 196 107,491 3,448 1,319 74,136 5,798 1,419 1,693 151 210
24 Sulawesi Selatan 22,567 1,805 1,614 174,860 8,731 2,752 202,779 14,752 3,726 2,221 310 200
25 Sulawesi Barat 7,610 609 542 45,103 2,645 707 17,191 2,402 538 611 61 55
26 Sulawesi Tenggara 5,862 469 408 50,547 1,544 595 84,773 5,776 1,381 1,782 142 182
27 Maluku 44 4 4 54,112 2,231 738 19,999 1,040 276 1,583 135 109
28 Maluku Utara 240 19 17 38,293 1,124 583 19,311 1,337 361 1,820 140 207
29 Bali 10,540 843 754 109,760 4,823 1,576 82,549 6,257 1,397 196 16 29
30 Nusa Tenggara Barat 13,000 693 573 119,857 10,550 2,529 108,601 7,437 1,465 999 79 191
31 Nusa Tenggara Timur 9,350 748 664 160,574 1,885 2,599 76,468 2,996 1,175 1,334 176 131
32 Papua 44,346 3,548 3,181 77,466 1,423 796 35,788 1,644 236 2,208 177 295
33 Papua Barat 4,457 357 312 22,990 911 378 13,254 671 429 395 47 21
283,874 22,366 20,059 6,924,831 330,537 104,503 4,174,783 302,182 74,982 44,040 4,153 5,180
Taman Kanak2No. Provinsi
Indonesia
Pendidikan Keaksaraan PAUD Paket A
20
Bila dilihat di tiap program di setiap provinsi yang terdapat pada Tabel 4.3 maka Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara tidak terdapat program pendidikan keaksaraan. Peserta didik pendidikan keaksaraan sebesar 288,9 ribu orang, terbesar adalah pada Provinsi Papua sebesar 44,3 ribu orang dan terkecil pada provinsi Maluku sebesar 44 orang. Bila dilihat dari pendidik dan pengelola maka Provinsi Papua terbesar masing-masing sebesar 3.548 orang dan 3.181 orang, sedangkan terkecil juga pada Provinsi Maluku masing-masing sebesar 4 orang.
Peserta didik program PAUD sebesar 6,9 juta anak, terbesar pada Provinsi Jawa Barat sebesar 1,4 juta anak dan terkecil pada Provinsi Papua Barat sebesar 23,0 ribu anak. Pendidik dan pengelola terbesar pada Provinsi Jawa Timur masing-masing sebesar 64,8 ribu orang dan 19,3 ribu orang. Sebaliknya, pendidik dan pengelola terkecil terjadi di Provinsi Papua Barat masing-masing sebesar 911 dan 378 orang. Peserta didik program TK sebesar 4,2 juta, terbesar pada Provinsi Jawa Timur sebesar 915,2 ribu dan terkecil pada Provinsi Papua Barat sebesar 13,3 ribu. Pendidik dan pengelola terbesar pada Provinsi Jawa Timur masing-masing sebesar 63,3 ribu orang dan 16,0 ribu orang. Sebaliknya, pendidik terkecil terjadi di Provinsi Papua Barat 671 orang dan pengelola terkecil terjadi di Provinsi Papua sebesar 236 orang.
Peserta didik program paket A setara SD sebesar 44,0 ribu orang terbesar pada Provinsi Jawa Timur sebesar 3.142 orang dan terkecil pada Provinsi DI Yogyakarta sebesar 187 orang. Pendidik terbesar pada Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 310 orang dan pengelola terbesar pada Provinsi Jawa Timur sebesar 341 orang. Sebaliknya, pendidik terkecil terjadi di Provinsi Bali sebesar 16 orang dan pengelola terkecil terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 21 orang.
Berdasarkan Tabel 4.3 lanjutan, program paket B setara SMP tidak terdapat pada Provinsi Sumatera Selatan dan Papua Barat. Peserta didik program paket B setara SMP sebesar 151,3 ribu orang, terbesar pada Provinsi Jawa Timur sebesar 25,7 ribu orang dan terkecil pada Provinsi Sulawesi Utara sebesar 656 orang. Pendidik dan pengelola terbesar pada Provinsi Jawa Barat masing-masing sebesar 4.240 orang dan 1.767 orang. Sebaliknya, pendidik dan pengelola terkecil terjadi di Provinsi Papua masing-masing sebesar 32 dan 17 orang.
Peserta didik program paket C setara SMA sebesar 256,3 ribu orang, terbesar pada Provinsi Jawa Timur sebesar 47,3 ribu orang dan terkecil pada Provinsi Gorontalo sebesar 1.252 orang. Pendidik dan pengelola terbesar juga pada Provinsi Jawa Timur masing-masing sebesar 7.475 orang dan 2.717 orang. Sebaliknya, pendidik dan pengelola terkecil terjadi di Provinsi Gorontalo masing-masing sebesar 210 dan 51 orang.
Peserta didik dan pendidik program kursus masing-masing sebesar 2,9 juta orang dan 43,8 ribu orang, terbesar pada Provinsi Jawa Timur masing-masing sebesar 481,7 ribu orang dan 7.813 orang, sedangkan terkecil pada Provinsi Papua Barat masing-masing sebesar 6.126 orang dan 66 orang.
Dengan demikian, dari tujuh program PNF terdapat 14,8 juta peserta didik, 765,6 ribu pendidik, dan 226,8 ribu pengelola. Hal ini berarti program PNF sebagai pendukung pendidikan formal memang sangat berarti dan cukup penting perannya karena bisa menampung 14,8 juta peserta didik.
21
Tabel 4.3 lanjutan Data SDM PAUD dan PNF menurut Program Tiap Provinsi
Tahun 2013
Catatan: *) Jumlah pengelola tidak termasuk kursus karena tidak tersedia data
B. Kebutuhan dan Kekurangan/Kelebihan SDM PAUD dan PNF
Kebutuhan SDM PAUD dan PNF dapat dihitung untuk tujuh jenis program
dengan menggunakan standar yang ditentukan untuk setiap jenis program, khusus untuk pendidik. Standar yang digunakan untuk menghitung kebutuhan pendidik dapat dilihat pada Tabel 3.2. Dengan menggunakan peserta didik dan standar tersebut maka dapat dihitung kebutuhan pendidik menurut program. Tabel 4.4 adalah hasil perhitungan kebutuhan pendidik menurut program tiap provinsi. Kebutuhan pendidik PK sebesar 28.389 orang dengan tertinggi pada Provinsi Papua sebesar 4.435 orang dan terkecil pada Provinsi Maluku sebesar 4 orang. Kebutuhan pendidik PAUD sebesar 230.825 orang dengan tertinggi pada Provinsi Jawa Barat sebesar 47.696 orang dan terkecil pada Provinsi Papua Barat sebesar 766 orang.
PD Pendidik Pengelola PD Pendidik Pengelola PD Pendidik PD Pendidik Pengelola
1 DKI Jakarta 3,251 817 450 7,321 993 483 132,704 1,467 516,483 19,918 4,568
2 Jawa Barat 17,592 4,240 1,767 11,240 1,870 750 419,672 6,577 2,290,535 83,705 29,336
3 Banten 4,897 185 101 17,504 2,501 1,127 90,706 1,321 562,458 25,932 6,671
4 Jawa Tengah 10,921 3,101 1,088 36,768 6,888 2,141 320,729 5,502 1,701,175 115,992 30,382
5 DI Yogyakarta 1,568 313 162 2,862 483 185 46,900 1,075 265,434 28,462 6,701
6 Jawa Timur 25,704 2,538 1,014 47,299 7,475 2,717 481,726 7,813 2,440,652 149,142 42,057
7 Aceh 6,286 670 303 11,744 1,642 660 74,033 754 318,332 19,519 5,156
8 Sumatera Utara 3,524 245 91 5,371 855 270 212,807 2,614 947,210 30,599 9,088
9 Sumatera Barat 2,238 106 50 2,415 553 148 83,378 1,183 346,907 20,509 5,926
10 Riau 3,201 270 134 8,883 1,604 467 39,335 613 336,686 15,495 4,444
11 Kepulauan Riau 4,124 450 96 4,455 770 177 55,720 688 182,896 7,037 1,463
12 Jambi 4,131 116 36 2,838 430 130 45,122 621 223,635 8,936 3,301
13 Sumatera Selatan 0 0 0 5,639 951 325 95,495 1,414 440,140 16,827 4,262
14 Bangka Belitung 3,260 191 81 3,366 447 188 20,549 305 112,859 5,210 1,551
15 Bengkulu 4,730 338 151 4,003 618 248 44,268 527 150,856 9,353 2,872
16 Lampung 4,822 259 110 5,608 967 266 97,023 1,374 433,349 23,834 5,536
17 Kalimantan Barat 4,295 490 123 3,796 758 130 32,349 526 240,335 8,572 3,123
18 Kalimantan Tengah 2,160 317 167 3,433 772 297 23,485 408 150,888 8,002 2,762
19 Kalimantan Selatan 2,995 612 213 4,552 799 223 52,948 901 249,212 18,314 5,859
20 Kalimantan Timur 1,325 307 111 1,941 315 100 58,993 1,079 225,607 15,547 4,571
21 Sulawesi Utara 656 322 145 2,695 429 144 51,799 532 170,179 7,359 3,368
22 Gorontalo 3,276 81 22 1,252 210 51 16,894 189 96,856 6,588 2,499
23 Sulawesi Tengah 3,088 535 238 2,561 495 143 48,867 799 240,496 11,439 3,525
24 Sulawesi Selatan 5,260 1,184 333 2,970 583 108 80,449 1,215 491,106 28,580 8,733
25 Sulawesi Barat 2,304 307 98 2,419 364 137 24,511 409 99,749 6,797 2,077
26 Sulawesi Tenggara 10,310 163 62 5,692 870 372 34,222 428 193,188 9,392 3,000
27 Maluku 2,970 320 147 4,798 826 143 15,568 160 99,074 4,716 1,417
28 Maluku Utara 2,775 684 203 12,096 1,445 289 24,293 197 98,828 4,946 1,660
29 Bali 2,208 373 132 4,720 772 257 79,775 1,182 289,748 14,266 4,145
30 Nusa Tenggara Barat 2,826 299 169 6,263 1,060 392 73,944 1,113 325,490 21,231 5,319
31 Nusa Tenggara Timur 2,996 360 104 2,978 537 138 48,961 677 302,661 7,379 4,811
32 Papua 1,561 32 17 12,819 2,431 765 6,898 96 181,086 9,351 5,290
33 Papua Barat 0 0 0 3,961 611 192 6,126 66 51,183 2,663 1,332
151,254 20,225 7,918 256,262 42,324 14,163 2,940,249 43,825 14,775,293 765,612 226,805
Jumlah *)Paket C KursusNo. Provinsi
Indonesia
Paket B
22
Kebutuhan pendidik TK sebesar 208.740 dengan tertinggi pada Provinsi Jawa Timur sebesar 45.758 orang dan terkecil pada Provinsi Papua Barat sebesar 663. Kebutuhan pendidik paket A setara SD sebesar 2.205 dengan tertinggi pada Provinsi Jawa Timur sebesar 157 orang dan terkecil pada Provinsi DI Yogyakarta sebesar 663. Kebutuhan pendidik paket B setara SMPD sebesar 10.082 dengan tertinggi pada Provinsi Jawa Timur sebesar 1.714 orang dan terkecil pada Provinsi Sulawesi Utara sebesar 44. Kebutuhan pendidik paket C setara SMA sebesar 32.033 dengan tertinggi pada Provinsi Jawa Timur sebesar 12.043 orang dan terkecil pada Provinsi Papua Barat sebesar 153. Kebutuhan pendidik kursus sebesar 73.507 dengan tertinggi pada Provinsi Jawa Timur sebesar 12.043 orang dan terkecil pada Provinsi Papua Barat sebesar 153. Dengan demikian, semua program PAUD dan PNF membutuhkan 585.781 pendidik dengan rincian terbesar di Provinsi Jawa Timur sebesar 100.296 orang dan terkecil di Provinsi Papua Barat sebesar 2.543 orang.
Tabel 4.4
Kebutuhan Pendidik PAUD dan PNF Berdasarkan Standar menurut Program Tiap Provinsi
Tahun 2013
1 DKI Jakarta 16 8,303 6,157 40 217 915 3,318 18,966
2 Jawa Barat 2,077 47,696 19,388 132 1,173 1,405 10,492 82,363
3 Banten 520 9,288 8,204 73 326 2,188 2,268 22,867
4 Jawa Tengah 1,235 21,651 33,430 113 728 4,596 8,018 69,771
5 DI Yogyakarta 1,292 3,566 4,701 9 105 358 1,173 11,204
6 Jawa Timur 3,686 31,026 45,758 157 1,714 5,912 12,043 100,296
7 Aceh 547 4,204 4,672 63 419 1,468 1,851 13,224
8 Sumatera Utara 628 18,189 8,605 73 235 671 5,320 33,721
9 Sumatera Barat 131 5,927 3,910 78 149 302 2,084 12,581
10 Riau 264 6,196 4,781 56 213 1,110 983 13,603
11 Kepulauan Riau - 2,530 2,120 14 275 557 1,393 6,889
12 Jambi 27 4,435 1,843 69 275 355 1,128 8,132
13 Sumatera Selatan 223 8,867 3,484 55 - 705 2,387 15,721
14 Bangka Belitung 359 1,753 1,439 36 217 421 514 4,739
15 Bengkulu 83 2,177 1,541 44 315 500 1,107 5,767
16 Lampung 9 7,421 5,114 45 321 701 2,426 16,037
17 Kalimantan Barat 1,228 4,547 2,504 56 286 475 809 9,905
18 Kalimantan Tengah 106 2,166 2,725 63 144 429 587 6,220
19 Kalimantan Selatan 1,805 2,725 4,383 63 200 569 1,324 11,069
20 Kalimantan Timur 1,679 3,008 2,701 114 88 243 1,475 9,308
21 Sulawesi Utara - 1,697 3,154 52 44 337 1,295 6,579
22 Gorontalo 406 1,419 1,383 57 218 157 422 4,062
23 Sulawesi Tengah 266 3,583 3,707 85 206 320 1,222 9,389
24 Sulawesi Selatan 2,257 5,829 10,139 111 351 371 2,011 21,069
25 Sulawesi Barat 761 1,503 860 31 154 302 613 4,224
26 Sulawesi Tenggara 586 1,685 4,239 89 687 712 856 8,854
27 Maluku 4 1,804 1,000 79 198 600 389 4,074
28 Maluku Utara 24 1,276 966 91 185 1,512 607 4,661
29 Bali 1,054 3,659 4,127 10 147 590 1,994 11,581
30 Nusa Tenggara Barat 1,300 3,995 5,430 50 188 783 1,849 13,595
31 Nusa Tenggara Timur 935 5,352 3,823 67 200 372 1,224 11,973
32 Papua 4,435 2,582 1,789 110 104 1,602 172 10,794
33 Papua Barat 446 766 663 20 - 495 153 2,543
Indonesia 28,389 230,825 208,740 2,205 10,082 32,033 73,507 585,781
No. Provinsi PK PAUD TK Paket A Paket B Paket C Kursus Jumlah
23
Berdasarkan kebutuhan pendidik PAUD dan PNF maka dapat dihitung kekurangan/kelebihan pendidik di masing-masing program pendidikan seperti disajikan pada Tabel 4.5. Secara nasional PK dan kursus masih kekurangan 6.023 dan 29.682 orang, sedangkan program lainnya sudah kelebihan, yaitu PAUD, TK, Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA masing-masing sebesar 99.712, 93.442, 1.948, 10.143, dan 10.291 orang.
Tabel 4.5
Kekurangan/Kelebihan Pendidik PAUD dan PNF menurut Program Tiap Provinsi Tahun 2013
Walaupun secara nasional PK kekurangan pendidik namun Provinsi DKI Jakarta
dan Maluku tidak kekurangan maupun kelebihan pendidik. Demikian juga PAUD, walaupun secara nasional telah kelebihan pendidik namun terdapat 12 provinsi yang masih kekurangan dari yang terkecil sebesar 64 orang di Provinsi Kepulauan Riau
1 DKI Jakarta 0 1,352 691 82 600 78 -1,851 952
2 Jawa Barat -416 -9,096 11,205 32 3,067 465 -3,915 1,342
3 Banten -104 5,034 -1,120 30 -141 313 -947 3,065
4 Jawa Tengah -247 29,024 15,218 77 2,373 2,292 -2,516 46,221
5 DI Yogyakarta -258 14,340 2,932 9 208 125 -98 17,258
6 Jawa Timur -737 33,758 17,590 78 824 1,563 -4,230 48,846
7 Aceh -109 2,782 4,247 47 251 174 -1,097 6,295
8 Sumatera Utara -126 -107 -523 146 10 184 -2,706 -3,122
9 Sumatera Barat -26 5,079 3,490 78 -43 251 -901 7,928
10 Riau -53 412 1,310 42 57 494 -370 1,892
11 Kepulauan Riau - -64 500 29 175 213 -705 148
12 Jambi -6 -641 1,998 44 -159 75 -507 804
13 Sumatera Selatan -44 -523 2,355 45 - 246 -973 1,106
14 Bangka Belitung -72 481 252 19 -26 26 -209 471
15 Bengkulu -17 2,420 1,582 40 23 118 -580 3,586
16 Lampung -2 2,788 5,826 33 -62 266 -1,052 7,797
17 Kalimantan Barat -246 -1,759 428 40 204 283 -283 -1,333
18 Kalimantan Tengah -21 -618 2,037 47 173 343 -179 1,782
19 Kalimantan Selatan -361 2,730 4,528 129 412 230 -423 7,245
20 Kalimantan Timur -336 2,203 4,386 91 219 72 -396 6,239
21 Sulawesi Utara - 1,056 87 30 278 92 -763 780
22 Gorontalo -82 1,780 1,056 89 -137 53 -233 2,526
23 Sulawesi Tengah -53 -135 2,091 66 329 175 -423 2,050
24 Sulawesi Selatan -452 2,902 4,613 199 833 212 -796 7,511
25 Sulawesi Barat -152 1,142 1,542 30 153 62 -204 2,573
26 Sulawesi Tenggara -117 -141 1,537 53 -524 158 -428 538
27 Maluku 0 427 40 56 122 226 -229 642
28 Maluku Utara -5 -152 371 49 499 -67 -410 285
29 Bali -211 1,164 2,130 6 226 182 -812 2,685
30 Nusa Tenggara Barat -607 6,555 2,007 29 111 277 -736 7,636
31 Nusa Tenggara Timur -187 -3,467 -827 109 160 165 -547 -4,594
32 Papua -887 -1,159 -145 67 -72 829 -76 -1,443
33 Papua Barat -89 145 8 27 - 116 -87 120
Indonesia -6,023 99,712 93,442 1,948 10,143 10,291 -29,682 179,831
No. Provinsi PK PAUD TK Paket A Paket B Paket C Kursus Jumlah
24
sampai yang terbesar 9.096 orang di Provinsi Jawa Barat. TK secara nasional telah kelebihan pendidik namun terdapat 4 provinsi yang masih kekurangan dari yang terkecil sebesar 145 orang di Provinsi Papua sampai yang terbesar sebesar 1.120 orang di Provinsi Banten. Paket A setara SD semua provinsi dalam kondisi kelebihan, Paket B setara SMP secara nasional kelebihan pendidik namun terdapat 8 provinsi yang masih kekurangan pendidik, dan Paket C setara SMA secara nasional kelebihan pendidik dan hanya Provinsi Maluku Utara yang kekurangan pendidik. Sebaliknya, semua provinsi masih kekurangan pendidik Kursus.
Tabel 4.6
Rasio Peserta Didik per Pendidik PAUD dan PNF menurut Program Tiap Provinsi Tahun 2013
Catatan: tanda – berarti program PAUD dan PNF tidak ada di provinsi tersebut
Sebagai pengecekan apakah pendidik PAUD dan PNF sudah sesuai dengan
keadaan yang sebenarnya maka dihitung melalui rasio peserta didik per pendidik (R-PD/P). Standar yang digunakan untuk menghitung apakah terjadi
1 DKI Jakarta 10 26 18 7 4 7 90 26
2 Jawa Barat 13 37 13 16 4 6 64 27
3 Banten 12 19 23 14 26 7 69 22
4 Jawa Tengah 13 13 14 12 4 5 58 15
5 DI Yogyakarta 12 6 12 10 5 6 44 9
6 Jawa Timur 12 14 14 13 10 6 62 16
7 Aceh 12 18 10 11 9 7 98 16
8 Sumatera Utara 13 30 21 7 14 6 81 31
9 Sumatera Barat 12 16 11 10 21 4 70 17
10 Riau 13 28 16 11 12 6 64 22
11 Kepulauan Riau - 31 16 7 9 6 81 26
12 Jambi 13 35 10 12 36 7 73 25
13 Sumatera Selatan 12 32 12 11 - 6 68 26
14 Bangka Belitung 12 24 17 13 17 8 67 22
15 Bengkulu 13 14 10 11 14 6 84 16
16 Lampung 13 22 9 11 19 6 71 18
17 Kalimantan Barat 13 49 17 12 9 5 62 28
18 Kalimantan Tengah 12 42 11 11 7 4 58 19
19 Kalimantan Selatan 12 15 10 7 5 6 59 14
20 Kalimantan Timur 13 17 8 11 4 6 55 15
21 Sulawesi Utara - 18 19 13 2 6 97 23
22 Gorontalo 13 13 11 8 40 6 89 15
23 Sulawesi Tengah 12 31 13 11 6 5 61 21
24 Sulawesi Selatan 13 20 14 7 4 5 66 17
25 Sulawesi Barat 12 17 7 10 8 7 60 15
26 Sulawesi Tenggara 12 33 15 13 63 7 80 21
27 Maluku 11 24 19 12 9 6 97 21
28 Maluku Utara 13 34 14 13 4 8 123 20
29 Bali 13 23 13 12 6 6 67 20
30 Nusa Tenggara Barat 19 11 15 13 9 6 66 15
31 Nusa Tenggara Timur 13 85 26 8 8 6 72 41
32 Papua 12 54 22 12 49 5 72 19
33 Papua Barat 12 25 20 8 - 6 93 19
13 21 14 11 7 6 67 19
Paket B Paket C Kursus Rata2
Indonesia
PK PAUD TK Paket ANo. Provinsi
25
kelebihan/kekurangan pendidik dapat dilihat pada Tabel 3.2. Dengan menggunakan standar tersebut maka bila R-PD/P lebih kecil daripada standar yang ada maka terjadi kelebihan pendidik, sebaliknya, bila R-PD/P lebih besar daripada standar yang ada maka terjadi kekurangan pendidik. Namun, kekurangan/kelebihan SDM PNF menggunakan indikator R-PD/P tidak dapat diketahui kuantitasnya karena keterbatasan data yang dimiliki.
Berdasarkan Tabel 4.6 disajikan R-PD/P tiap program dan provinsi. Hasilnya menunjukkan bahwa pada tingkat nasional rata-rata pendidik melayani peserta didik sebesar 19 orang dan program kursus terbesar sebesar 67 orang dan terkecil program paket C sebesar 6. Bila dilihat setiap provinsi maka pendidik program PNF di Provinsi Nusa Tenggara Timur melayani peserta didik yang terbesar sebesar 43 orang berarti terjadi kekurangan pendidik dan terkecil terjadi di DI Yogyakarta sebesar 9 orang berarti terjadi kelebihan pendidik, bila digunakan standar nasional sebesar 19.
Bila dilihat di setiap program maka untuk pendidik program pendidikan keaksaraan melayani peserta didik sekitar 12 dan 13 orang. Pendidik program PAUD melayani peserta didik sebesar 21 orang, terbesar terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 85 orang dan terkecil terjadi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 6 orang. Pendidik TK melayani peserta didik sebesar 14 orang, terbesar terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 26 dan terkecil di di Sulawesi Barat sebesar 7 orang. Pendidik program Paket A melayani peserta didik sebesar 11 orang, terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 16 orang, sedangkan terkecil terjadi di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan masing-masing sebesar 7 orang. Pendidik program Paket B melayani peserta didik sebesar 7 orang, terbesar terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 63 orang, sedangkan terkecil terjadi di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 2 orang. Pendidik program Paket C melayani peserta didik sebesar 6 orang, terbesar terjadi di Provinsi Bangka Belitung dan Maluku Utara masing-masing sebesar 8 orang dan terkecil terjadi di Provinsi Sumatera Barat dan Kalimantan Tengah masing-masing sebesar 4 orang. Pendidik program kursus melayani peserta didik sebesar 67 orang, terbesar terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 123 orang, sedangkan terkecil terjadi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 44 orang.
Dengan menggunakan standar yang berbeda untuk masing-masing program maka dapat diketahui program mana yang telah kelebihan atau kekurangan pendidik. Tabel 4.7 menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendidik tiap provinsi, namun tidak diketahui berapa kekurangan atau kelebihannya. Pendidikan keaksaraan menggunakan standar 10 maka secara nasional kekurangan pendidik karena nilainya di atas standar, namun 2 provinsi tidak kekurangan pendidik. PAUD menggunakan standar 30 maka secara nasional terjadi kelebihan pendidik, namun masih terdapat 12 provinsi yang masih kekurangan pendidik. TK menggunakan standar 20 maka secara nasional terjadi kelebihan pendidik karena nilainya di bawah standar, namun masih terdapat 4 provinsi yang masih kekurangan pendidik. Paket A menggunakan standar 20 maka semua provinsi kelebihan pendidik karena nilainya lebih kecil dari standar. Paket B menggunakan standar 15 maka secara nasional terjadi kelebihan pendidik karena nilainya lebih kecil dari standar , namun terdapat
26
8 provinsi yang masih kekurangan pendidik. Paket C menggunakan standar 8 maka secara nasional terjadi kelebihan pendidik karena nilainya lebih kecil dari standar, namun masih terdapat satu provinsi yang masih kekurangan pendidik. Kursus menggunakan standar 40 karena nilainya lebih besar dari standar maka semua provinsi kekurangan pendidik.
Tabel 4.7
Kekurangan/Kelebihan Pendidik PAUD dan PNF Berdasarkan Rasio Peserta Didik per Pendidik Menurut Program Tiap Provinsi
Tahun 2013
Catatan: - program PNF tidak ada di provinsi tersebut
Kekurangan/kelebihan pendidik secara nasional dapat dilihat lebih jelas pada
Grafik 4.2. Pada Grafik4.2 menunjukkan perbedaan R-PD/P dengan standar di tiap program PNF. Bila R-PD/P lebih besar daripada standar berarti kekurangan pendidik, sebaliknya R-PD/P lebih kecil daripada standar berarti kelebihan pendidik.
No. Provinsi PK PAUD TK Paket A Paket B Paket C Kursus
Standar 10 30 20 20 15 8 40
1 DKI Jakarta Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kekurangan
2 Jawa Barat Kekurangan Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kekurangan
3 Banten Kekurangan Kelebihan Kekurangan Kelebihan Kekurangan Kelebihan Kekurangan
4 Jawa Tengah Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kekurangan
5 DI Yogyakarta Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kekurangan
6 Jawa Timur Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kekurangan
7 Aceh Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kekurangan
8 Sumatera Utara Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kekurangan
9 Sumatera Barat Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kekurangan Kelebihan Kekurangan
10 Riau - Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kekurangan
11 Kepulauan Riau Kekurangan Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kekurangan
12 Jambi Kekurangan Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kekurangan Kelebihan Kekurangan
13 Sumatera Selatan Kekurangan Kekurangan Kelebihan Kelebihan - Kelebihan Kekurangan
14 Bangka Belitung Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kekurangan Kelebihan Kekurangan
15 Bengkulu Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kekurangan
16 Lampung Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kekurangan Kelebihan Kekurangan
17 Kalimantan Barat Kekurangan Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kekurangan
18 Kalimantan Tengah Kekurangan Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kekurangan
19 Kalimantan Selatan Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kekurangan
20 Kalimantan Timur Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kekurangan
21 Sulawesi Utara - Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kekurangan
22 Gorontalo Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kekurangan Kelebihan Kekurangan
23 Sulawesi Tengah Kekurangan Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kekurangan
24 Sulawesi Selatan Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kekurangan
25 Sulawesi Barat Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kekurangan
26 Sulawesi Tenggara Kekurangan Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kekurangan Kelebihan Kekurangan
27 Maluku Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kekurangan
28 Maluku Utara Kekurangan Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kekurangan Kekurangan
29 Bali Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kekurangan
30 Nusa Tenggara Barat Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kekurangan
31 Nusa Tenggara Timur Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kekurangan
32 Papua Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kelebihan Kekurangan Kelebihan Kekurangan
33 Papua Barat Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kelebihan - Kelebihan Kekurangan
Indonesia Kekurangan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kekurangan
27
Grafik 4.2 Perbedaan Rasio Peserta Didik per Pendidik PAUD dan PNF
dengan Standar Menurut Program Tahun 2013
C. Indikator SDM PAUD dan PNF
Indikator SDM PAUD dan PNF yang terdiri dari delapan indikator dilihat dari tiap
program PAUD dan PNF sebanyak tujuh program, yaitu pendidikan kesetaraan, PAUD, TK, paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA, dan kursus.
Berdasarkan Tabel 4.8, secara nasional dapat diketahui bahwa R-PD/P terbesar pada program kursus sebesar 67 orang dan terkecil pada paket C setara SMA sebesar 6 orang. Hal ini berarti pendidik melayani 6 orang sampai 67 orang pada program PNF. %PS1+ terbesar pada program paket C setara SMA sebesar 77,01% dan terkecil pada program PAUD sebesar 22,07%. Hal ini berarti pendidik yang memiliki kelayakan mengajar berkisar antara 22,07% sampai 77,01%. %PPn terbesar pada program TK sebesar 97,39% dan terkecil pada program paket B setara SMP sebesar 42,95%. Hal ini berarti pendidik program TK didominasi oleh perempuan karena hampir 98% adalah perempuan, sedangkan program paket B setara SMP tidak ada separuh. %PG terbesar pada program paket A setara SD sebesar 97,39% dan terkecil pada program keaksaraan sebesar 61,00%. Hal ini berarti program paket A setara SD yang paling sesuai karena pendidik PNF memang diharapkan berasal dari guru. %PLn terbesar pada program pendidikan keaksaraan sebesar 48,79% dan terkecil pada program PAUD sebesar 41,82%, sedangkan program lainnya tidak tersedia datanya. Untuk lebih jelasnya disajikan pada Grafik 4.3 yang menggambarkan indikator pendidik menurut program.
0
10
20
30
40
50
60
70
PK PAUD TK Paket A Paket B Paket C Kursus
13
21
1411
7 6
67
10
30
20 2015
8
40
R-PD/P Standar
28
Tabel 4.8 Indikator SDM PAUD dan PNF Menurut Program
Tahun 2013
Catatan: ... tidak tersedia data
Grafik 4.3
Indikator Pendidik PAUD dan PNF Menurut Program Tahun 2013 (dalam %)
Masih pada Tabel 4.8, %PAS1+ terbesar pada program paket C setara SMA
sebesar 62,40% dan terkecil pada program PAUD sebesar 26,85%. Hal ini berarti pengelola yang memiliki ijazah tinggi berkisar antara 26,85% sampai 62,40%. %PAPn terbesar pada program TK sebesar 95,26% dan terkecil pada program paket C setara SMA sebesar 37,25%. Hal ini berarti pengelola program TK didominasi oleh perempuan karena lebih dari 95% adalah perempuan, sedangkan program paket C setara SMA tidak ada separuh. %PALn hanya pada program PAUD sebesar 19,06%, sangat kecil karena tidak ada seperlima dari pengelola yang ada. Grafik 4.4 menggambarkan indikator pengelola menurut program.
No. Jenis Program R-PD/P %PS1+ %PPn %PG/PT %PLn %PAS1+ %PAPn %PALn
1 Pendidikan Keaksaraan (PK) 13 24.02 61.00 61.00 48.79 40.27 42.27 ...
2 PAUD 21 22.07 93.10 ... 41.82 26.85 87.78 19.06
3 Taman Kanak-kanak 14 40.17 97.39 93.10 ... 29.70 95.26 ...
4 Paket A setara SD 11 42.81 54.25 97.39 ... 49.31 44.73 ...
5 Paket B setara SMP 7 62.92 42.95 67.84 ... 57.45 38.34 ...
6 Paket C setara SMA 6 77.01 44.57 70.46 ... 62.40 37.25 ...
7 Kursus 67 51.96 53.01 ... ... ... ... ...
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
24.02 22.07
40.17 42.81
62.92
77.01
51.96
35.21
61.00
93.1097.39
54.25
42.95 44.57 53.01
87.34
53.14
0.00
48.77
58.80
67.84 70.46
0.00
52.4648.79
41.82
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42.26
%PS1+ %PPn %PG/PT %PLn
29
Grafik 4.4 Indikator Pengelola PAUD dan PNF Menurut Program
Tahun 2013 (dalam %)
1. Pendidikan Keaksaraan (PK)
Berdasarkan Tabel 4.9 indikator SDM pendidikan keaksaraan terdiri dari 7 jenis. R-PD/P nasional sebesar 13, terbesar adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 19 orang dan terkecil adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 10 orang. Bila nasional dijadikan standar kecukupan pendidik maka hanya Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memerlukan tambahan pendidik. %PS1+ nasional sebesar 24,02%, terbesar adalah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 50,84% dan terkecil adalah Provinsi Riau sebesar 3,79%.
%PPn nasional sebesar 61,00%, terbesar adalah Provinsi Aceh sebesar 83,11% dan terkecil adalah Provinsi Maluku Utara sebesar 5,26%. %PPn nasional sebesar 61,00%, terbesar adalah Provinsi Aceh sebesar 83,11% dan terkecil adalah Provinsi DI Yogyakarta sebesar 35,78%. %PG nasional sebesar 53,14%, terbesar adalah Provinsi Riau sebesar 79,62% dan terkecil adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 21,12%. %PLn nasional sebesar 48,79%, terbesar atau sudah maksimal sebesar 100,00% terjadi 12 provinsi dan terkecil adalah Provinsi DI Yogyakarta sebesar 7,64%. %PAS1+ nasional sebesar 40,27%, terbesar adalah Provinsi Bali sebesar 67,77% dan terkecil adalah Provinsi Kalimantan Tengah 14,12%. %PAPn nasional sebesar 42,27%, terbesar adalah Provinsi Maluku sebesar 75,00% dan terkecil adalah Provinsi Kalimantan Barat 17,81%.
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
40.2726.85 29.70
49.3157.45
62.40
32.78
42.27
87.7895.26
44.73 38.34 37.25
80.36
0.00
19.06
0.00 0.00 0.00 0.00
19.06
%PAS1+ %PAPn %PALn
30
Tabel 4.9 Indikator SDM Pendidikan Keaksaraan Tiap Provinsi
Tahun 2013
Catatan: tidak ada program PK di Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara
2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Berdasarkan Tabel 4.10 indikator SDM PAUD terdiri dari tujuh jenis. R-PD/P
nasional sebesar 21, terbesar adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 85 orang dan terkecil adalah Provinsi DI Yogyakarta sebesar 6 orang. Bila nasional dijadikan standar kecukupan pendidik maka 14 provinsi yang telah kelebihan pendidik dan 19 provinsi lainnya masih kekurangan pendidik.
No. Provinsi R-PD/P %PS1+ %PPn %PG %PLn %PAS1+ %PAPn
1 DKI Jakarta 10 18.75 62.50 50.00 100.00 35.71 42.86
2 Jawa Barat 13 14.69 59.84 52.26 95.30 33.17 43.77
3 Banten 12 8.17 62.50 57.45 22.12 40.75 45.04
4 Jawa Tengah 13 9.31 62.55 67.00 37.96 58.74 58.96
5 DI Yogyakarta 12 42.84 35.78 41.68 7.64 31.40 50.00
6 Jawa Timur 12 38.01 72.02 57.54 67.62 42.79 54.38
7 Aceh 12 33.33 83.11 59.36 84.25 40.21 47.16
8 Sumatera Utara 13 50.00 74.90 51.59 60.36 47.20 54.81
9 Sumatera Barat 12 16.19 81.90 50.48 100.00 26.60 65.96
10 Riau 13 3.79 79.62 79.62 100.00 45.64 54.36
11 Kepulauan Riau 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Jambi 13 23.81 61.90 57.14 100.00 47.37 47.37
13 Sumatera Selatan 12 50.84 74.30 60.89 100.00 28.33 44.44
14 Bangka Belitung 12 24.74 74.91 39.72 23.34 40.00 53.79
15 Bengkulu 13 7.58 46.97 33.33 100.00 34.85 59.09
16 Lampung 13 14.29 71.43 57.14 100.00 42.86 57.14
17 Kalimantan Barat 13 5.30 46.95 32.89 16.60 33.03 17.81
18 Kalimantan Tengah 12 0.00 49.41 21.18 100.00 14.12 44.71
19 Kalimantan Selatan 12 27.63 55.26 52.15 26.11 40.52 61.52
20 Kalimantan Timur 13 13.33 72.38 62.32 54.36 28.84 38.37
21 Sulawesi Utara 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Gorontalo 13 11.42 70.68 36.42 20.37 26.22 71.33
23 Sulawesi Tengah 12 0.00 70.42 32.86 30.52 9.18 40.31
24 Sulawesi Selatan 13 29.86 65.98 43.05 32.58 27.51 50.37
25 Sulawesi Barat 12 0.00 66.17 33.00 23.32 45.39 54.80
26 Sulawesi Tenggara 12 37.74 65.88 62.05 26.87 40.93 38.73
27 Maluku 11 50.00 0.00 75.00 100.00 50.00 75.00
28 Maluku Utara 13 26.32 5.26 42.11 100.00 17.65 35.29
29 Bali 13 22.42 9.02 57.18 100.00 67.77 31.43
30 Nusa Tenggara Barat 19 22.51 61.47 46.61 93.22 45.55 40.49
31 Nusa Tenggara Timur 13 22.46 61.50 21.12 100.00 32.83 19.58
32 Papua 12 22.29 61.56 69.39 17.36 50.68 19.81
33 Papua Barat 12 41.18 48.74 43.42 63.59 15.71 29.17
Indonesia 13 24.02 61.00 53.14 48.79 40.27 42.27
31
Tabel 4.10 Indikator SDM PAUD Tiap Provinsi
Tahun 2013
%PS1+ nasional sebesar 22,07%, terbesar adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat
sebesar 33,77% dan terkecil adalah Provinsi Bangka Belitung sebesar 10,21%. %PPn nasional sebesar 93,10%, terbesar adalah Provinsi Riau sebesar 98,76% dan terkecil adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 78,08%. %PLn nasional sebesar 41,82%, terbesar adalah Provinsi Bangka Belitung sebesar 74,98% dan terkecil adalah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 18,52%. %PAS1+ nasional sebesar 26,85%, terbesar adalah Provinsi Bali sebesar 47,72% dan terkecil adalah Provinsi Riau sebesar 7,35%. %PAPn nasional sebesar 87,78%, terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 93,43% dan terkecil adalah Provinsi Bali sebesar 78,24%. %PALn nasional sebesar 19,06%, terbesar adalah Provinsi Bangka Belitung sebesar 57,29% dan terkecil adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 5,16%.
No. Provinsi R-PD/P %PS1+ %PPn %PLn %PAS1+ %PAPn %PALn
1 DKI Jakarta 26 21.60 96.52 56.02 22.88 93.43 12.71
2 Jawa Barat 37 19.28 94.72 39.11 23.66 88.13 22.14
3 Banten 19 24.86 95.73 42.74 25.39 88.67 30.40
4 Jawa Tengah 13 22.13 94.62 31.78 20.02 88.87 15.36
5 DI Yogyakarta 6 25.38 95.86 35.23 34.42 90.98 12.58
6 Jawa Timur 14 24.96 91.28 48.21 33.63 87.90 17.41
7 Aceh 18 21.34 92.84 28.69 35.91 87.51 13.83
8 Sumatera Utara 30 23.20 93.34 38.36 35.25 86.83 8.62
9 Sumatera Barat 16 18.33 98.75 42.51 22.24 88.97 20.30
10 Riau 28 13.38 98.76 59.50 7.35 90.84 13.88
11 Kepulauan Riau 31 10.38 97.81 39.33 13.98 92.33 16.09
12 Jambi 35 18.05 89.11 39.85 29.92 90.73 6.08
13 Sumatera Selatan 32 19.70 92.15 30.94 31.31 86.41 17.67
14 Bangka Belitung 24 10.21 96.82 74.98 16.27 86.10 57.29
15 Bengkulu 14 19.64 94.26 46.29 12.66 89.19 19.91
16 Lampung 22 20.49 91.43 42.42 23.12 87.25 32.56
17 Kalimantan Barat 49 20.62 93.79 62.16 33.05 82.98 36.66
18 Kalimantan Tengah 42 27.97 88.37 57.62 31.01 84.43 37.72
19 Kalimantan Selatan 15 18.41 96.83 54.34 21.96 89.32 42.68
20 Kalimantan Timur 17 19.42 90.31 68.53 38.25 87.86 27.56
21 Sulawesi Utara 18 15.44 88.49 28.80 15.80 86.17 16.53
22 Gorontalo 13 13.22 94.81 57.55 14.58 87.27 14.89
23 Sulawesi Tengah 31 15.46 92.60 25.38 20.17 86.96 15.39
24 Sulawesi Selatan 20 31.49 94.55 43.13 38.15 86.95 23.18
25 Sulawesi Barat 17 17.47 94.63 31.04 20.51 84.30 16.69
26 Sulawesi Tenggara 33 25.00 91.19 18.52 29.75 86.39 14.96
27 Maluku 24 17.75 91.44 41.55 25.07 83.20 8.67
28 Maluku Utara 34 16.10 85.59 19.22 27.27 83.19 18.52
29 Bali 23 15.86 86.54 30.00 47.72 78.24 13.83
30 Nusa Tenggara Barat 11 33.77 78.08 47.01 26.33 83.39 27.72
31 Nusa Tenggara Timur 85 10.77 83.82 55.92 24.32 85.19 5.16
32 Papua 54 18.34 81.45 23.96 11.31 86.43 35.30
33 Papua Barat 25 17.67 94.18 79.47 23.02 83.07 35.19
Indonesia 21 22.07 93.10 41.82 26.85 87.78 19.06
32
3. Taman Kanak-kanak (TK)
Berdasarkan Tabel 4.11 indikator SDM TK hanya digunakan 6 jenis karena ketersediaan data, sedangkan %PG untuk TK digunakan %PT atau persentase pendidik dengan status kepegawaian tetap dengan asumsi bahwa sebagai pegawai tetap akan memberikan kontribusi yang lebih baik.
Tabel 4.11
Indikator SDM TK Tiap Provinsi Tahun 2013
R-PD/P nasional sebesar 14, terbesar adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 26 orang dan terkecil adalah Provinsi Sulawesi Barat sebesar 7 orang. Bila nasional dijadikan standar kecukupan pendidik maka 19 provinsi yang telah kelebihan pendidik dan sisanya 14 provinsi masih kekurangan pendidik.
%PS1+ nasional sebesar 40,17%, terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 55,33% dan terkecil adalah Provinsi Maluku sebesar 12,21%. %PPn nasional sebesar 97,39%, terbesar adalah Provinsi Bangka Belitung sebesar 99,88% dan terkecil
No. Provinsi R-PD/P %PS1+ %PPn %PT %PAS1+ %PAPn
1 DKI Jakarta 18 55.33 95.34 81.82 52.90 96.47
2 Jawa Barat 13 44.43 98.45 57.33 30.30 90.64
3 Banten 23 42.56 96.73 77.92 23.67 95.49
4 Jawa Tengah 14 40.79 97.35 43.07 29.43 95.18
5 DI Yogyakarta 12 53.19 96.53 67.06 52.65 95.30
6 Jawa Timur 14 51.96 96.60 59.23 41.76 96.43
7 Aceh 10 21.43 99.18 26.82 14.80 97.31
8 Sumatera Utara 21 36.55 97.02 73.73 26.76 94.15
9 Sumatera Barat 11 32.27 99.32 39.51 19.37 97.81
10 Riau 16 18.27 97.65 76.82 17.62 97.81
11 Kepulauan Riau 16 18.24 96.03 45.19 18.04 98.40
12 Jambi 10 29.71 98.28 36.94 15.14 94.25
13 Sumatera Selatan 12 28.52 99.33 31.03 20.17 91.87
14 Bangka Belitung 17 22.18 99.88 34.42 26.42 90.57
15 Bengkulu 10 36.22 97.92 32.18 29.40 94.43
16 Lampung 9 28.00 97.55 42.22 20.40 92.88
17 Kalimantan Barat 17 37.52 97.31 59.00 24.83 95.50
18 Kalimantan Tengah 11 37.59 98.80 41.77 18.11 95.35
19 Kalimantan Selatan 10 30.52 96.61 52.43 25.13 97.99
20 Kalimantan Timur 8 33.57 96.78 45.45 21.32 95.13
21 Sulawesi Utara 19 23.20 97.19 36.62 15.83 94.66
22 Gorontalo 11 32.14 97.17 16.40 20.24 99.73
23 Sulawesi Tengah 13 21.32 99.83 36.82 17.83 98.73
24 Sulawesi Selatan 14 49.38 97.97 37.09 33.60 99.09
25 Sulawesi Barat 7 22.52 99.17 6.49 24.54 96.47
26 Sulawesi Tenggara 15 24.27 97.73 18.21 7.82 98.55
27 Maluku 19 12.12 95.10 45.96 26.45 99.64
28 Maluku Utara 14 20.49 98.13 42.48 8.59 100.00
29 Bali 13 49.90 94.90 58.64 38.08 92.48
30 Nusa Tenggara Barat 15 46.00 96.48 7.25 22.80 88.46
31 Nusa Tenggara Timur 26 18.16 96.26 15.92 11.15 87.49
32 Papua 22 19.46 98.60 38.50 14.41 89.41
33 Papua Barat 20 23.85 97.62 23.99 24.01 99.53
Indonesia 14 40.17 97.39 48.77 29.70 95.26
33
adalah Provinsi Bali sebesar 94,90%. %PT nasional sebesar 48,77%, terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 81,82% dan terkecil adalah Provinsi Sulawesi Barat sebesar 6,49%. %PAS1+ nasional sebesar 29,70%, terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 52,90% dan terkecil adalah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 7,82%. %PAPn nasional sebesar 95,26%, terbesar adalah Provinsi Maluku Utara sudah maksimal sebesar 100,00% dan terkecil adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 87,49%.
4. Paket A Setara SD
Berdasarkan Tabel 4.12 indikator SDM paket A setara SD juga hanya digunakan
6 jenis. R-PD/P nasional sebesar 11, terbesar adalah Provinsi Jawa Barat sebesar 16 orang dan terkecil ada lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan masing-masing sebesar 7 orang. Bila nasional dijadikan standar kecukupan pendidik maka 19 provinsi yang telah kelebihan pendidik dan sisanya 14 provinsi masih kekurangan pendidik, yaitu Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jambi, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Papua.
%PS1+ nasional sebesar 42,81%, terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 81,15% dan terkecil adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 15,34%, sedangkan Provinsi Papua Barat tidak ada pendidiknya yang lulusan S1. %PPn nasional sebesar 54,25%, terbesar adalah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 70,73% dan terkecil adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 42,05%. %PG nasional sebesar 58,80%, terbesar atau sudah maksimal adalah Provinsi Papua Barat sebesar 100,00% dan terkecil adalah Provinsi Maluku Utara sebesar 10,00%. %PAS1+ nasional sebesar 49,31%, terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 73,51% dan terkecil adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 20,61% dan Papua Barat tidak ada pengelola yang berijazah S1. %PAPn nasional sebesar 44,73%, terbesar adalah Provinsi Sumatera Barat sebesar 65,75% dan terkecil adalah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 23,04%, sedangkan di Provinsi Papua Barat tidak ada pengelola yang perempuan.
34
Tabel 4.12 Indikator SDM Paket A Setara SD Tiap provinsi
Tahun 2013
5. Paket B Setara SMP
Program Paket B Setara SMP tidak ada di Provinsi Sumatera Selatan dan Papua
Barat. Berdasarkan Tabel 4.13 indikator SDM paket B setara SMP juga hanya digunakan 6 jenis. R-PD/P nasional sebesar 7 sangat rendah, terbesar adalah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 63 orang, diikuti Nusa Tenggara Timur sebesar 49 orang dan Jambi sebesar 36 orang, sedangkan terkecil adalah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 2 orang. Bila nasional dijadikan standar kecukupan pendidik maka 11 provinsi telah kelebihan pendidik dan 20 provinsi lainnya masih kekurangan pendidik.
No. Provinsi R-PD/P %PS1+ %PPn %PG %PAS1+ %PAPn
1 DKI Jakarta 7 81.15 48.36 32.79 73.51 50.33
2 Jawa Barat 16 54.27 48.78 76.22 62.59 45.10
3 Banten 14 66.02 56.31 75.73 66.17 52.24
4 Jawa Tengah 12 47.37 55.26 81.58 53.54 43.77
5 DI Yogyakarta 10 38.89 50.00 55.56 44.83 44.83
6 Jawa Timur 13 44.68 55.32 39.15 51.91 34.02
7 Aceh 11 56.36 51.82 79.09 38.71 36.77
8 Sumatera Utara 7 57.99 65.30 76.71 60.63 63.13
9 Sumatera Barat 10 46.15 64.10 73.72 40.18 65.75
10 Riau 11 42.86 60.20 80.61 63.31 46.76
11 Kepulauan Riau 7 11.63 46.51 32.56 65.38 23.08
12 Jambi 12 37.17 47.79 61.06 31.33 27.33
13 Sumatera Selatan 11 39.00 48.00 73.00 45.14 40.57
14 Bangka Belitung 13 32.73 43.64 70.91 35.71 45.24
15 Bengkulu 11 30.95 53.57 47.62 38.14 51.69
16 Lampung 11 56.41 50.00 88.46 65.05 34.95
17 Kalimantan Barat 12 29.17 67.71 23.96 39.73 28.77
18 Kalimantan Tengah 11 35.45 44.55 63.64 61.98 29.75
19 Kalimantan Selatan 7 35.94 48.96 55.21 44.72 51.55
20 Kalimantan Timur 11 39.02 46.34 64.88 47.50 46.25
21 Sulawesi Utara 13 42.68 70.73 24.39 62.71 57.06
22 Gorontalo 8 32.88 67.81 63.01 29.13 63.11
23 Sulawesi Tengah 11 41.72 48.34 26.49 41.43 47.14
24 Sulawesi Selatan 7 44.52 69.35 61.29 59.00 47.00
25 Sulawesi Barat 10 60.66 54.10 75.41 29.09 69.09
26 Sulawesi Tenggara 13 25.35 46.48 38.73 40.66 45.60
27 Maluku 12 33.33 60.74 28.15 48.62 59.63
28 Maluku Utara 13 30.71 35.00 10.00 50.72 29.95
29 Bali 12 75.00 56.25 75.00 58.62 48.28
30 Nusa Tenggara Barat 13 40.51 56.96 67.09 38.22 38.74
31 Nusa Tenggara Timur 8 15.34 42.05 55.68 20.61 40.46
32 Papua 12 62.71 53.11 85.88 42.71 44.07
33 Papua Barat 8 0.00 48.94 100.00 0.00 0.00
Indonesia 11 42.81 54.25 58.80 49.31 44.73
35
Tabel 4.13 Indikator SDM Paket B Setara SMP Tiap Provinsi
Tahun 2013
Catatan: tidak ada program Paket B di Provinsi Sumatera Selatan dan Papua Barat
%PS1+ nasional sebesar 62,92%, terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar
82,50% dan terkecil adalah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 19,11%. %PPn nasional sebesar 42,95%, terbesar adalah Provinsi Sumatera Barat sebesar 66,04% dan terkecil adalah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 20,00%. %PG nasional sebesar 67,84%, terbesar adalah Provinsi Jawa Tengah sebesar 87,58% dan terkecil adalah Provinsi Maluku Utara sebesar 22,51%. %PAS1+ nasional sebesar 57,45%, terbesar adalah Provinsi Bali sebesar 73,48% dan terkecil adalah Provinsi Maluku sebesar 24,49%. %PAPn nasional sebesar 38,34%, terbesar adalah Provinsi Sumatera Utara sebesar 61,54% dan terkecil adalah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 10,42%.
No. Provinsi R-PD/P %PS1+ %PPn %PG %PAS1+ %PAPn
1 DKI Jakarta 4 82.50 50.31 77.48 65.56 47.11
2 Jawa Barat 4 63.18 41.08 78.42 59.03 38.88
3 Banten 26 65.95 48.65 74.59 71.29 41.58
4 Jawa Tengah 4 70.88 38.83 87.58 61.21 29.69
5 DI Yogyakarta 5 63.58 42.81 81.79 50.00 37.04
6 Jawa Timur 10 74.90 38.42 47.56 64.60 35.11
7 Aceh 9 66.72 46.87 85.97 52.48 41.58
8 Sumatera Utara 14 57.96 56.33 85.31 59.34 61.54
9 Sumatera Barat 21 69.81 66.04 84.91 50.00 60.00
10 Riau 12 57.78 48.52 77.04 67.91 41.04
11 Kepulauan Riau 9 19.11 54.44 56.00 70.83 10.42
12 Jambi 36 64.66 47.41 81.03 55.56 36.11
13 Sumatera Selatan 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Bangka Belitung 17 35.08 43.98 83.25 46.91 43.21
15 Bengkulu 14 50.30 45.86 56.51 45.70 45.03
16 Lampung 19 47.88 47.88 81.85 51.82 39.09
17 Kalimantan Barat 9 23.88 20.00 37.96 36.59 26.02
18 Kalimantan Tengah 7 46.69 45.74 76.97 47.31 43.71
19 Kalimantan Selatan 5 71.57 48.53 73.20 60.09 45.07
20 Kalimantan Timur 4 57.00 46.58 77.20 56.76 39.64
21 Sulawesi Utara 2 60.56 60.56 74.22 64.14 53.10
22 Gorontalo 40 54.32 65.43 77.78 36.36 68.18
23 Sulawesi Tengah 6 43.55 40.93 33.46 39.50 29.83
24 Sulawesi Selatan 4 67.99 53.21 31.33 60.66 46.85
25 Sulawesi Barat 8 70.03 44.95 84.69 53.06 28.57
26 Sulawesi Tenggara 63 68.10 40.49 43.56 53.23 38.71
27 Maluku 9 49.06 53.75 51.88 24.49 58.50
28 Maluku Utara 4 47.08 38.74 22.51 31.03 39.90
29 Bali 6 63.81 39.14 79.09 73.48 43.94
30 Nusa Tenggara Barat 9 66.22 37.12 74.25 53.25 34.32
31 Nusa Tenggara Timur 8 55.28 34.17 83.33 60.58 15.38
32 Papua 49 50.00 40.63 62.50 58.82 29.41
33 Papua Barat 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Indonesia 7 62.92 42.95 67.84 57.45 38.34
36
6. Paket C Setara SMA Berdasarkan Tabel 4.14 indikator SDM paket C setara SMA juga hanya
digunakan 6 jenis. R-PD/P nasional sebesar 6 sangat rendah dan hampir semua provinsi berkisar 6 dan 7 orang. Bila nasional dijadikan standar kecukupan pendidik maka 7 provinsi, yaitu Jawa Tengah, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua telah kelebihan pendidik dan 26 provinsi lainnya masih kekurangan pendidik.
Tabel 4.14
Indikator SDM Paket C Setara SMA Tiap Provinsi Tahun 2013
%PS1+ nasional sebesar 77,01%, terbesar adalah Provinsi Bali sebesar 92,23% dan terkecil adalah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 16,75%. %PPn nasional sebesar 44,57%, terbesar adalah Provinsi Sumatera Barat sebesar 68,72% dan terkecil adalah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 38,13%. %PG nasional sebesar 70,46%, terbesar
No. Provinsi R-PD/P %PS1+ %PPn %PG %PAS1+ %PAPn
1 DKI Jakarta 7 82.58 47.33 79.46 62.73 55.28
2 Jawa Barat 6 70.86 43.32 78.40 56.40 32.53
3 Banten 7 72.85 45.58 80.33 70.28 40.11
4 Jawa Tengah 5 88.46 41.99 87.99 69.36 31.20
5 DI Yogyakarta 6 84.47 43.27 81.57 49.73 35.14
6 Jawa Timur 6 87.05 40.27 45.11 68.38 31.51
7 Aceh 7 67.78 48.78 90.93 58.18 43.03
8 Sumatera Utara 6 77.08 59.18 95.32 70.00 61.11
9 Sumatera Barat 4 89.87 68.72 88.79 67.57 54.73
10 Riau 6 74.50 50.81 88.40 64.24 45.40
11 Kepulauan Riau 6 16.75 47.66 91.04 55.37 9.04
12 Jambi 7 75.81 49.07 79.30 64.62 33.08
13 Sumatera Selatan 6 66.88 51.52 72.77 50.46 37.54
14 Bangka Belitung 8 61.07 39.60 63.76 47.87 41.49
15 Bengkulu 6 62.94 50.65 51.13 46.37 52.82
16 Lampung 6 73.94 51.71 84.38 72.93 46.62
17 Kalimantan Barat 5 50.13 38.13 41.82 50.00 32.31
18 Kalimantan Tengah 4 67.62 38.99 79.27 62.96 25.93
19 Kalimantan Selatan 6 85.86 52.57 76.60 73.54 48.43
20 Kalimantan Timur 6 82.54 45.08 81.90 59.00 44.00
21 Sulawesi Utara 6 72.96 59.91 72.49 68.75 63.89
22 Gorontalo 6 75.71 62.86 82.38 52.94 58.82
23 Sulawesi Tengah 5 84.24 40.40 41.01 62.94 37.76
24 Sulawesi Selatan 5 86.28 46.66 52.32 76.85 42.59
25 Sulawesi Barat 7 98.08 44.51 94.51 50.36 56.20
26 Sulawesi Tenggara 7 89.31 41.61 35.86 53.76 54.57
27 Maluku 6 58.47 50.48 67.19 50.35 49.65
28 Maluku Utara 8 57.72 39.65 12.11 40.83 35.29
29 Bali 6 92.23 45.47 82.51 85.21 40.08
30 Nusa Tenggara Barat 6 87.92 38.30 75.00 44.39 38.78
31 Nusa Tenggara Timur 6 80.82 35.20 90.69 87.68 15.22
32 Papua 5 68.41 42.95 72.27 40.00 27.06
33 Papua Barat 6 41.57 41.57 83.31 59.38 20.31
Indonesia 6 77.01 44.57 70.46 62.40 37.25
37
adalah Provinsi Sumatera Utara sebesar 95,32% dan terkecil adalah Provinsi Maluku Utara sebesar 12,11%. %PAS1+ nasional sebesar 62,40%, terbesar adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 87,68% dan terkecil adalah Provinsi Papua sebesar 40,00%. %PAPn nasional sebesar 37,25%, terbesar adalah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 63,89% dan terkecil adalah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 9,04%.
7. Kursus
Berdasarkan Tabel 4.15 indikator SDM kursus hanya digunakan 3 jenis karena
keterbatasan data yang ada. R-PD/P nasional sebesar 67, terbesar adalah Provinsi Maluku Utara sebesar 123 orang, diikuti Provinsi Papua Barat sebesar 93 orang dan terkecil adalah Provinsi DI Yogyakarta sebesar 44 orang. Bila nasional menjadi standar kecukupan pendidik kursus maka terdapat 13 provinsi yang telah kelebihan pendidik.
Tabel 4.15
Indikator SDM Kursus Tiap Provinsi Tahun 2013
No. Provinsi R-PD/P %PS1+ %PPn
1 DKI Jakarta 90 67.21 56.10
2 Jawa Barat 64 27.29 51.59
3 Banten 69 72.67 52.84
4 Jawa Tengah 58 56.40 49.96
5 DI Yogyakarta 44 69.95 48.56
6 Jawa Timur 62 64.56 50.20
7 Aceh 98 55.70 54.77
8 Sumatera Utara 81 39.79 63.77
9 Sumatera Barat 70 15.05 58.66
10 Riau 64 46.00 60.03
11 Kepulauan Riau 81 45.93 60.03
12 Jambi 73 46.54 57.00
13 Sumatera Selatan 68 35.50 60.04
14 Bangka Belitung 67 35.74 60.33
15 Bengkulu 84 88.61 58.82
16 Lampung 71 50.36 53.13
17 Kalimantan Barat 62 54.18 47.34
18 Kalimantan Tengah 58 72.55 47.55
19 Kalimantan Selatan 59 65.04 43.84
20 Kalimantan Timur 55 63.58 58.20
21 Sulawesi Utara 97 42.67 56.02
22 Gorontalo 89 49.74 56.08
23 Sulawesi Tengah 61 57.32 51.81
24 Sulawesi Selatan 66 52.26 50.70
25 Sulawesi Barat 60 57.46 53.79
26 Sulawesi Tenggara 80 70.56 51.17
27 Maluku 97 44.38 47.50
28 Maluku Utara 123 43.15 53.30
29 Bali 67 65.74 56.43
30 Nusa Tenggara Barat 66 61.37 39.62
31 Nusa Tenggara Timur 72 42.39 64.25
32 Papua 72 85.42 48.96
33 Papua Barat 93 69.70 50.00
Indonesia 67 51.96 53.01
38
%PS1+ nasional sebesar 51,96%, terbesar adalah Provinsi Papua sebesar 85,42% dan terkecil adalah Provinsi Sumatera Barat sebesar 15,05%. %PPn nasional sebesar 53,01%, terbesar adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 64,25% dan terkecil adalah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 47,34%. D. Kinerja SDM PAUD dan PNF
Kinerja SDM PAUD dan PNF dihitung dari tiga sampai delapan indikator dilihat dari tiap program PAUD dan PNF, yaitu pendidikan keaksaraan, PAUD, TK, paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA, dan kursus. Pendidikan keaksaraan dan PAUD menggunakan 7 jenis indikator, walaupun ada yang berbeda jenisnya. TK, paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA menggunakan 6 jenis indikator yang sama, sedangkan kursus hanya tiga jenis indikator. Oleh karena itu, untuk menghitung kinerjanya hanya digunakan jenis indikator yang dimiliki oleh masing-masing program.
Tabel 4.16
Kinerja SDM PAUD dan PNF Menurut Program Tahun 2013
Catatan: ... tidak ada data
Grafik 4.5
Kinerja SDM PAUD dan PNF Menurut Jenis Program Tahun 2013
No. Jenis Program R-PD/P %PS1+ %PPn %PG/PT %PLn %PAS1+ %PAPn %PALn Rata2 Jenis
1 Pendidikan Keaksaraan (PK) 78.79 48.05 81.97 53.14 48.79 80.54 84.54 ... 67.97 PRATAMA
2 PAUD 69.83 44.14 53.71 ... 41.82 53.71 56.96 19.06 48.46 KURANG
3 Taman Kanak-kanak 69.08 40.17 51.34 48.77 ... 29.70 52.49 ... 48.59 KURANG
4 Paket A setara SD 53.02 42.81 92.17 58.80 ... 49.31 89.46 ... 64.26 PRATAMA
5 Paket B setara SMP 49.86 62.92 85.89 67.84 ... 57.45 76.69 ... 66.77 PRATAMA
6 Paket C setara SMA 40.37 77.01 89.13 70.46 ... 62.40 74.50 ... 68.98 PRATAMA
7 Kursus 59.62 51.96 94.32 ... ... ... ... ... 68.63 PRATAMA
Rata-rata 60.08 52.44 78.36 59.80 45.31 55.52 72.44 19.06 61.95 PRATAMA
Jenis kategori PRATAMA KURANG MADYA KURANG KURANG KURANG MADYA KURANG PRATAMA
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
PK PAUD TK Paket A Paket B Paket C Kursus Rata2
67.97
48.46 48.59
64.2666.77
68.98 68.63
61.95
39
Berdasarkan Tabel 4.16 dan Grafik 4.5 diketahui kinerja SDM berdasarkan 8 jenis indikator yang terkait dengan SDM, namun tidak semua program memiliki 8 jenis indikator tersebut. Indikator R-PD/P terbaik pada program pendidikan keaksaraan sebesar 78,79 dan terkecil pada program paket C setara SMA sebesar 40,37 sehingga rata-rata menjadi 60,08 termasuk kategori pratama. Indikator %PS1+ terbaik pada program paket C setara SMA sebesar 77,01 dan terkecil pada program TK sebesar 40,17 sehingga rata-rata menjadi 52,44 termasuk kategori kurang. Indikator %PPn terbaik pada program kursus sebesar 94,32 dan terkecil pada program TK sebesar 51,34 sehingga rata-rata menjadi 78,36 termasuk kategori madya. Indikator %PG/PT hanya terdapat pada 5 program dan terbaik pada program paket C setara SMA sebesar 70,46 dan terkecil pada program TK sebesar 48,77, sehingga rata-rata menjadi 59,80 termasuk kategori kurang. Indikator %PLn terbaik pada program pendidikan kesetaraan sebesar 48,79 dan terkecil pada program PAUD sebesar 41,82 sehingga rata-rata sebesar 45,31 termasuk kategori kurang. Indikator %PAS1+ terbaik pada program pendidikan kesetaraan sebesar 80,54 dan terkecil pada program TK sebesar 29,70 sehingga rata-rata sebesar 55,52 termasuk kategori kurang. Indikator %PAPn terbaik pada program paket A setara SD sebesar 89,46 dan terkecil pada program TK sebesar 52,49 sehingga rata-rata sebesar 72,44 termasuk kategori madya. Indikator %PALn hanya di program PAUD sebesar 19,06 sangat kecil termasuk kategori kurang.
Program pendidikan keaksaraan terbaik pada indikator %PAPn sebesar 84,54 dan terkecil pada %PS1+ sebesar 48,05 sehingga nilai rata-rata menjadi 67,97 termasuk kategori pratama. Program PAUD terbaik pada indikator R-PD/P sebesar 69,83 dan terkecil pada %PALn sebesar 19,06 sehingga nilai rata-rata menjadi 48,46 termasuk kategori kurang. Program TK terbaik pada indikator R-PD/P sebesar 69,08 dan terkecil %PAS1+ sebesar 29,70 sehingga nilai rata-rata menjadi 48,59 termasuk kategori kurang. Program paket A setara SD terbaik pada indikator %PPn sebesar 92,17 dan terkecil pada %PS1+ sebesar 42,81 sehingga rata-rata menjadi 64,26 termasuk kategori pratama. Program paket B setara SMP terbaik pada indikator %PPn sebesar 85,89 dan terkecil pada R-PD/P sebesar 49,86 sehingga rata-rata menjadi 66,77 termasuk kategori pratama. Program paket C setara SMA terbaik pada indikator %PPn sebesar 89,13 dan terkecil pada R-PD/P sebesar 40,37 sehingga rata-rata menjadi 68,98 termasuk kategori pratama. Program kursus terbaik pada indikator %PPn sebesar 94,32 dan terkecil pada %PS1+ sebesar 51,96 sehingga rata-rata menjadi 68,63 termasuk kategori pratama. Secara keseluruhan, semua program PNF yang terbaik pada %PPn sebesar 78,36 dan terkecil pada %PALn sebesar 19,06 sehingga menjadi sebesar 61,95 termasuk kategori pratama.
1. Kinerja Pendidikan Keaksaraan
Dengan menggunakan standar yang ditentukan untuk setiap indikator SDM pendidikan keaksaraan dapat dihitung kinerja masing-masing provinsi. R-PD/P menggunakan standar 10, %PS1+ dan %PPn menggunakan standar 50, %PG dan %PLn menggunakan ideal sebesar 100, dan %PAS1+ dan %PAPn menggunakan standar 50.
40
Tabel 4.17 Kinerja SDM Pendidikan Keaksaraan Tiap Provinsi
Tahun 2013
Pada Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara tidak ada pogram pendidikan
keaksaraan. Berdasarkan Tabel 4.17 dapat dilihat perbandingan kinerja SDM pendidikan keaksaraan antarprovinsi. Secara nasional, dengan menggunakan 7 indikator dapat diketahui kinerja SDM terbaik pada %PAPn sebesar 84,54 termasuk kategori utama dan terkecil pada %PS1+ sebesar 48,05 termasuk kategori kurang, sehingga kinerja SDM pendidikan keaksaraan sebesar 67,97 termasuk kategori pratama. Bila dilihat setiap provinsi maka terdapat 11 provinsi yang termasuk madya, 14 provinsi termasuk pratama dan 6 provinsi termasuk kurang, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Bali.
Grafik 4.6 menggambarkan kinerja SDM pendidikan keaksaraan tiap provinsi di mana Provinsi Jambi memiliki kinerja terbaik sebesar 79,09 sedangkan Provinsi
No. Provinsi R-PD/P %PS1+ %PPn %PG %PLn %PAS1+ %PAPn
Standar 10.00 50.00 50.00 100.00 100.00 50.00 50.00
1 DKI Jakarta 98.77 37.50 80.00 50.00 100.00 71.43 85.71 74.77 MADYA
2 Jawa Barat 79.98 29.38 83.55 52.26 95.30 66.35 87.54 70.62 MADYA
3 Banten 80.05 16.35 80.00 57.45 22.12 81.50 90.08 61.08 PRATAMA
4 Jawa Tengah 80.00 18.62 79.94 67.00 37.96 85.12 84.81 64.78 PRATAMA
5 DI Yogyakarta 80.03 85.69 71.57 41.68 7.64 62.81 100.00 64.20 PRATAMA
6 Jawa Timur 80.00 76.03 69.42 57.54 67.62 85.59 91.94 75.45 MADYA
7 Aceh 80.09 66.67 60.16 59.36 84.25 80.41 94.33 75.04 MADYA
8 Sumatera Utara 79.94 100.00 66.76 51.59 60.36 94.41 91.22 77.75 MADYA
9 Sumatera Barat 80.15 32.38 61.05 50.48 100.00 53.19 75.81 64.72 PRATAMA
10 Riau 79.95 7.58 62.80 79.62 100.00 91.28 91.98 73.32 MADYA
11 Kepulauan Riau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
12 Jambi 78.65 47.62 80.77 57.14 100.00 94.74 94.74 79.09 MADYA
13 Sumatera Selatan 80.13 98.35 67.29 60.89 100.00 56.67 88.89 78.89 MADYA
14 Bangka Belitung 80.01 49.48 66.74 39.72 23.34 80.00 92.95 61.75 PRATAMA
15 Bengkulu 79.52 15.15 93.94 33.33 100.00 69.70 84.62 68.04 PRATAMA
16 Lampung 79.55 28.57 70.00 57.14 100.00 85.71 87.50 72.64 MADYA
17 Kalimantan Barat 79.97 10.59 93.89 32.89 16.60 66.07 35.61 47.95 KURANG
18 Kalimantan Tengah 80.19 0.00 98.82 21.18 100.00 28.24 89.41 59.69 KURANG
19 Kalimantan Selatan 80.01 55.26 90.48 52.15 26.11 81.03 81.27 66.62 PRATAMA
20 Kalimantan Timur 79.97 26.66 69.08 62.32 54.36 57.68 76.75 60.97 PRATAMA
21 Sulawesi Utara 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
22 Gorontalo 79.88 22.84 70.74 36.42 20.37 52.45 70.10 50.40 KURANG
23 Sulawesi Tengah 80.08 0.00 71.00 32.86 30.52 18.37 80.61 44.78 KURANG
24 Sulawesi Selatan 79.98 59.72 75.78 43.05 32.58 55.02 99.26 63.63 PRATAMA
25 Sulawesi Barat 80.03 0.00 75.56 33.00 23.32 90.77 91.25 56.28 KURANG
26 Sulawesi Tenggara 80.01 75.48 75.89 62.05 26.87 81.86 77.45 68.51 PRATAMA
27 Maluku 90.91 100.00 0.00 75.00 100.00 100.00 66.67 76.08 MADYA
28 Maluku Utara 79.17 52.63 10.53 42.11 100.00 35.29 70.59 55.76 KURANG
29 Bali 79.98 44.84 18.03 57.18 100.00 73.78 62.86 62.38 PRATAMA
30 Nusa Tenggara Barat 53.31 45.02 81.34 46.61 93.22 91.10 80.98 70.22 MADYA
31 Nusa Tenggara Timur 80.00 44.92 81.30 21.12 100.00 65.66 39.16 61.74 PRATAMA
32 Papua 80.01 44.59 81.23 69.39 17.36 98.67 39.61 61.55 PRATAMA
33 Papua Barat 80.10 82.35 97.48 43.42 63.59 31.41 58.33 65.24 PRATAMA
Indonesia 78.79 48.05 81.97 53.14 48.79 80.54 84.54 67.97 PRATAMA
Jenis Kinerja MADYA KURANG UTAMA KURANG KURANG UTAMA UTAMA PRATAMA
Jenis
KinerjaRata2
41
Sulawesi Tengah memiliki kinerja terburuk sebesar 44,78 dan terdapat 6 provinsi dalam kondisi kurang.
Grafik 4.6
Kinerja SDM Pendidikan Keaksaraan Tiap Provinsi Tahun 2013
2. Kinerja PAUD
Dengan menggunakan standar yang telah ditentukan untuk setiap indikator SDM PAUD maka dapat dihitung kinerja masing-masing provinsi. R-PD/P menggunakan standar 30, %PS1+ dan %PPn menggunakan standar 50, %PLn menggunakan ideal sebesar 100, sedangkan %PAS1+ dan %PAPn menggunakan standar 50, dan %PALn menggunakan standar ideal sebesar 100.
Berdasarkan Tabel 4.18 dapat dilihat perbandingan kinerja SDM PAUD antarprovinsi. Secara nasional, dengan menggunakan 7 indikator dapat diketahui kinerja SDM terbaik pada R-PD/P sebesar 69,83 termasuk kategori kurang dan terkecil pada %PALn sebesar 19,06 termasuk kategori kurang, sehingga kinerja SDM PAUD sebesar 48,46 jgua termasuk kategori kurang. Hal yang sama bila dilihat setiap provinsi maka semuanya dalam kondisi kurang.
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00
Sulteng
Kalbar
Gorontalo
Malut
Sulbar
Kalteng
Kaltim
Banten
Papua
NTB
Babel
Bali
Sulsel
DIY
Sumbar
Jateng
Pabar
Kalsel
Indonesia
Bengkulu
Sultra
NTB
Jabar
Lampung
Riau
DKI
Aceh
Jatim
Maluku
Sumut
Sumsel
Jambi
44.7847.95
50.4055.7656.28
59.6960.9761.0861.5561.7461.7562.38
63.6364.2064.7264.7865.24
66.6267.9768.0468.51
70.2270.62
72.6473.32
74.7775.0475.4576.08
77.7578.8979.09
42
Tabel 4.18 Kinerja SDM PAUD Tiap Provinsi
Tahun 2013
Grafik 4.7 menggambarkan kinerja SDM PAUD tiap provinsi di mana Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kinerja terbaik sebesar 57,22 sedangkan Provinsi Gorontalo memiliki kinerja terburuk sebesar 40,35. Kondisi SDM PAUD ternyata sangat rendah karena yang terbaik pun masih kurang dari 60. Dengan demikian, semua provinsi dalam kondisi kurang.
No. Provinsi R-PD/P %PS1+ %PPn %PLn %PAS1+ %PAPn %PALn
Standar 30 50 50 100 50 50 100
1 DKI Jakarta 86.00 43.19 51.80 56.02 45.76 53.52 12.71 49.86 KURANG
2 Jawa Barat 80.93 38.55 52.79 39.11 47.33 56.74 22.14 48.23 KURANG
3 Banten 64.85 49.71 52.23 42.74 50.77 56.39 30.40 49.59 KURANG
4 Jawa Tengah 42.73 44.26 52.84 31.78 40.05 56.26 15.36 40.47 KURANG
5 DI Yogyakarta 19.91 50.75 52.16 35.23 68.85 54.96 12.58 42.06 KURANG
6 Jawa Timur 47.89 49.92 54.78 48.21 67.26 56.88 17.41 48.91 KURANG
7 Aceh 60.17 42.69 53.85 28.69 71.81 57.13 13.83 46.88 KURANG
8 Sumatera Utara 99.41 46.40 53.57 38.36 70.50 57.58 8.62 53.49 KURANG
9 Sumatera Barat 53.85 36.65 50.63 42.51 44.48 56.20 20.30 43.52 KURANG
10 Riau 93.77 26.76 50.63 59.50 14.69 55.04 13.88 44.90 KURANG
11 Kepulauan Riau 97.45 20.76 51.12 39.33 27.97 54.15 16.09 43.84 KURANG
12 Jambi 85.55 36.11 56.11 39.85 59.85 55.11 6.08 48.38 KURANG
13 Sumatera Selatan 94.11 39.41 54.26 30.94 62.61 57.86 17.67 50.98 KURANG
14 Bangka Belitung 78.48 20.41 51.64 74.98 32.54 58.07 57.29 53.34 KURANG
15 Bengkulu 47.36 39.29 53.05 46.29 25.31 56.06 19.91 41.04 KURANG
16 Lampung 72.69 40.98 54.69 42.42 46.25 57.30 32.56 49.56 KURANG
17 Kalimantan Barat 61.31 41.25 53.31 62.16 66.10 60.26 36.66 54.44 KURANG
18 Kalimantan Tengah 71.46 55.94 56.58 57.62 62.01 59.22 37.72 57.22 KURANG
19 Kalimantan Selatan 49.96 36.81 51.64 54.34 43.92 55.98 42.68 47.90 KURANG
20 Kalimantan Timur 57.73 38.84 55.37 68.53 76.51 56.91 27.56 54.49 KURANG
21 Sulawesi Utara 61.65 30.88 56.51 28.80 31.60 58.02 16.53 40.57 KURANG
22 Gorontalo 44.37 26.45 52.74 57.55 29.17 57.29 14.89 40.35 KURANG
23 Sulawesi Tengah 96.23 30.92 53.99 25.38 40.33 57.50 15.39 45.68 KURANG
24 Sulawesi Selatan 66.76 62.97 52.88 43.13 76.31 57.50 23.18 54.68 KURANG
25 Sulawesi Barat 56.84 34.93 52.84 31.04 41.02 59.31 16.69 41.81 KURANG
26 Sulawesi Tenggara 91.64 50.00 54.83 18.52 59.50 57.88 14.96 49.62 KURANG
27 Maluku 80.85 35.50 54.68 41.55 50.14 60.10 8.67 47.36 KURANG
28 Maluku Utara 88.06 32.21 58.42 19.22 54.55 60.10 18.52 47.30 KURANG
29 Bali 75.86 31.72 57.77 30.00 95.43 63.91 13.83 52.65 KURANG
30 Nusa Tenggara Barat 37.87 67.55 64.04 47.01 52.67 59.96 27.72 50.97 KURANG
31 Nusa Tenggara Timur 35.22 21.54 59.65 55.92 48.63 58.69 5.16 40.69 KURANG
32 Papua 55.11 36.68 61.39 23.96 22.61 57.85 35.30 41.84 KURANG
33 Papua Barat 84.12 35.35 53.09 79.47 46.03 60.19 35.19 56.21 KURANG
Indonesia 69.83 44.14 53.71 41.82 53.71 56.96 19.06 48.46 KURANG
Jenis Kinerja PRATAMA KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG
Jenis
KinerjaRata2
43
Grafik 4.7 Kinerja SDM PAUD Tiap Provinsi
Tahun 2013
3. Kinerja TK
Dengan menggunakan standar yang telah ditentukan untuk setiap indikator SDM TK maka dapat dihitung kinerja masing-masing provinsi. R-PD/P menggunakan standar 20, %PS1+ menggunakan standar ideal 100, %PPn menggunakan standar 50, %PG dan %PAS1 menggunakan ideal sebesar 100, dan %PAPn menggunakan standar 50.
Berdasarkan Tabel 4.19 dapat dilihat perbandingan kinerja SDM TK antarprovinsi. Secara nasional, dengan menggunakan 6 indikator dapat diketahui kinerja SDM terbaik pada R-PD/P sebesar 69,08 termasuk kategori pratama dan terkecil pada %PAS1+ sebesar 29,70 termasuk kategori kurang, sehingga kinerja SDM TK sebesar 48,59 juga termasuk kategori kurang. Hal yang sama bila dilihat setiap provinsi maka semua dalam kondisi kurang selain Provinsi DKI Jakarta termasuk pratama.
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00
Gorontalo
Jateng
Sulut
NTT
Bengkulu
Sulbar
Papua
DIY
Sumbar
Kepri
Riau
Sulteng
Aceh
Malut
Maluku
Kalsel
Jabar
Jambi
Indonesia
Jatim
Lampung
Banten
Sultra
DKI
NTB
Sumsel
Bali
Babel
Sumut
Kalbar
Kaltim
Sulsel
Pabar
Kalteng
40.3540.4740.5740.6941.0441.8141.8442.06
43.5243.84
44.9045.68
46.8847.3047.3647.9048.2348.3848.4648.9149.5649.5949.6249.86
50.9750.98
52.6553.3453.49
54.4454.4954.68
56.2157.22
44
Tabel 4.19 Kinerja SDM TK Tiap Provinsi
Tahun 2013
Grafik 4.8 menggambarkan kinerja SDM TK tiap provinsi di mana Provinsi DKI Jakarta memiliki kinerja terbaik sebesar 64,04 sedangkan Provinsi Sulawesi Barat memiliki kinerja terburuk sebesar 31,93. Kondisi SDM TK ternyata sangat rendah karena yang terbaik pun hanya sekitar 64,04 terjadi di Provisni DKI Jakarta dan yang terburuk sebesar 31,93. Dengan demikian, 32 provinsi dalam kondisi kurang.
No. Provinsi R-PD/P %PS1+ %PPn %PG %PAS1+ %PAPn
Standar 20 100 50 100 100 50
1 DKI Jakarta 89.91 55.33 52.44 81.82 52.90 51.83 64.04 PRATAMA
2 Jawa Barat 63.37 44.43 50.79 57.33 30.30 55.17 50.23 KURANG
3 Banten 86.35 42.56 51.69 77.92 23.67 52.36 55.76 KURANG
4 Jawa Tengah 68.72 40.79 51.36 43.07 29.43 52.53 47.65 KURANG
5 DI Yogyakarta 61.59 53.19 51.80 67.06 52.65 52.46 56.46 KURANG
6 Jawa Timur 72.23 51.96 51.76 59.23 41.76 51.85 54.80 KURANG
7 Aceh 52.38 21.43 50.41 26.82 14.80 51.38 36.20 KURANG
8 Sumatera Utara 93.92 36.55 51.54 73.73 26.76 53.10 55.93 KURANG
9 Sumatera Barat 52.84 32.27 50.34 39.51 19.37 51.12 40.91 KURANG
10 Riau 78.50 18.27 51.20 76.82 17.62 51.12 48.92 KURANG
11 Kepulauan Riau 80.92 18.24 52.07 45.19 18.04 50.81 44.21 KURANG
12 Jambi 47.97 29.71 50.87 36.94 15.14 53.05 38.95 KURANG
13 Sumatera Selatan 59.67 28.52 50.34 31.03 20.17 54.43 40.69 KURANG
14 Bangka Belitung 85.10 22.18 50.06 34.42 26.42 55.21 45.56 KURANG
15 Bengkulu 49.35 36.22 51.06 32.18 29.40 52.95 41.86 KURANG
16 Lampung 46.74 28.00 51.26 42.22 20.40 53.83 40.41 KURANG
17 Kalimantan Barat 85.41 37.52 51.38 59.00 24.83 52.36 51.75 KURANG
18 Kalimantan Tengah 57.23 37.59 50.61 41.77 18.11 52.44 42.96 KURANG
19 Kalimantan Selatan 49.18 30.52 51.75 52.43 25.13 51.02 43.34 KURANG
20 Kalimantan Timur 38.11 33.57 51.66 45.45 21.32 52.56 40.44 KURANG
21 Sulawesi Utara 97.31 23.20 51.44 36.62 15.83 52.82 46.21 KURANG
22 Gorontalo 56.72 32.14 51.46 16.40 20.24 50.14 37.85 KURANG
23 Sulawesi Tengah 63.93 21.32 50.09 36.82 17.83 50.64 40.11 KURANG
24 Sulawesi Selatan 68.73 49.38 51.03 37.09 33.60 50.46 48.38 KURANG
25 Sulawesi Barat 35.78 22.52 50.42 6.49 24.54 51.83 31.93 KURANG
26 Sulawesi Tenggara 73.38 24.27 51.16 18.21 7.82 50.73 37.60 KURANG
27 Maluku 96.15 12.12 52.58 45.96 26.45 50.18 47.24 KURANG
28 Maluku Utara 72.22 20.49 50.95 42.48 8.59 50.00 40.79 KURANG
29 Bali 65.97 49.90 52.69 58.64 38.08 54.06 53.22 KURANG
30 Nusa Tenggara Barat 73.01 46.00 51.83 7.25 22.80 56.52 42.90 KURANG
31 Nusa Tenggara Timur 78.36 18.16 51.94 15.92 11.15 57.15 38.78 KURANG
32 Papua 91.87 19.46 50.71 38.50 14.41 55.92 45.15 KURANG
33 Papua Barat 98.76 23.85 51.22 23.99 24.01 50.23 45.34 KURANG
Indonesia 69.08 40.17 51.34 48.77 29.70 52.49 48.59 KURANG
Jenis Kinerja PRATAMA KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG
Jenis
KinerjaRata2
45
Grafik 4.8 Kinerja SDM TK Tiap Provinsi
Tahun 2013
4. Kinerja Paket A
Dengan menggunakan standar yang telah ditentukan untuk setiap indikator SDM Paket A setara SD maka dapat dihitung kinerja masing-masing provinsi. R-PD/P menggunakan standar 20, %PS1+ menggunakan standar ideal 100, %PPn menggunakan standar 50, %PG dan %PAS1 menggunakan ideal sebesar 100, dan %PAPn menggunakan standar 50.
Berdasarkan Tabel 4.20 dapat dilihat perbandingan kinerja SDM paket A setara SD antarprovinsi. Secara nasional, dengan menggunakan 6 indikator dapat diketahui kinerja SDM terbaik pada %PPn sebesar 92,17 termasuk kategori paripurna dan terkecil pada %PAS1+ sebesar 42,81 termasuk kategori kurang, sehingga kinerja SDM paket A setara SD sebesar 64,26 termasuk kategori pratama. Bila dilihat setiap provinsi maka 7 provinsi termasuk madya, yaitu Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Riau, Lampung, Bali, dan Papua, 14 provinsi termasuk pratama, dan 12 provinsi termasuk kurang.
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
Sulbar
Aceh
Sultra
Gorontalo
NTT
Jambi
Sulteng
Lampung
Kaltim
Sumsel
Malut
Sumbar
Bengkulu
NTB
Kalteng
Kalsel
Kepri
Papua
Pabar
Babel
Sulut
Maluku
Jateng
Sulsel
Indonesia
Riau
Jabar
Kalbar
Bali
Jatim
Banten
Sumut
DIY
DKI
31.9336.20
37.6037.8538.7838.95
40.1140.4140.4440.6940.7940.9141.8642.9042.9643.3444.2145.1545.3445.5646.2147.2447.6548.3848.5948.92
50.2351.75
53.2254.8055.7655.9356.46
64.04
46
Tabel 4.20 Kinerja SDM Paket A Setara SD Tiap Provinsi
Tahun 2013
Grafik 4.9 menggambarkan kinerja SDM paket A setara SD tiap provinsi di mana Provinsi Banten memiliki kinerja terbaik sebesar 77,18 sedangkan Provinsi Papua Barat memiliki kinerja terburuk sebesar 39,98. Kondisi SDM paket A setara SD ternyata masih rendah karea ada 12 provinsi yang kinerjanya kurang dari 60, yaitu Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Jambi, Maluku, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, dan Papua Barat.
No. Provinsi R-PD/P %PS1+ %PPn %PG %PAS1+ %PAPn
Standar 20 100 50 100 100 50
1 DKI Jakarta 32.99 81.15 96.72 32.79 73.51 99.34 69.42 PRATAMA
2 Jawa Barat 80.49 54.27 97.56 76.22 62.59 90.21 76.89 MADYA
3 Banten 70.63 66.02 88.79 75.73 66.17 95.71 77.18 MADYA
4 Jawa Tengah 59.66 47.37 90.48 81.58 53.54 87.54 70.03 MADYA
5 DI Yogyakarta 51.94 38.89 100.00 55.56 44.83 89.66 63.48 PRATAMA
6 Jawa Timur 66.85 44.68 90.38 39.15 51.91 68.04 60.17 PRATAMA
7 Aceh 57.00 56.36 96.49 79.09 38.71 73.55 66.87 PRATAMA
8 Sumatera Utara 33.15 57.99 76.57 76.71 60.63 79.21 64.04 PRATAMA
9 Sumatera Barat 49.97 46.15 78.00 73.72 40.18 76.04 60.68 PRATAMA
10 Riau 56.99 42.86 83.05 80.61 63.31 93.53 70.06 MADYA
11 Kepulauan Riau 32.91 11.63 93.02 32.56 65.38 46.15 46.94 KURANG
12 Jambi 60.80 37.17 95.58 61.06 31.33 54.67 56.77 KURANG
13 Sumatera Selatan 54.75 39.00 96.00 73.00 45.14 81.14 64.84 PRATAMA
14 Bangka Belitung 65.27 32.73 87.27 70.91 35.71 90.48 63.73 PRATAMA
15 Bengkulu 52.80 30.95 93.33 47.62 38.14 96.72 59.93 KURANG
16 Lampung 57.31 56.41 100.00 88.46 65.05 69.90 72.86 MADYA
17 Kalimantan Barat 57.86 29.17 73.85 23.96 39.73 57.53 47.02 KURANG
18 Kalimantan Tengah 57.09 35.45 89.09 63.64 61.98 59.50 61.13 PRATAMA
19 Kalimantan Selatan 32.76 35.94 97.92 55.21 44.72 96.99 60.59 PRATAMA
20 Kalimantan Timur 55.59 39.02 92.68 64.88 47.50 92.50 65.36 PRATAMA
21 Sulawesi Utara 62.99 42.68 70.69 24.39 62.71 87.62 58.51 KURANG
22 Gorontalo 38.77 32.88 73.74 63.01 29.13 79.23 52.79 KURANG
23 Sulawesi Tengah 56.06 41.72 96.69 26.49 41.43 94.29 59.45 KURANG
24 Sulawesi Selatan 35.82 44.52 72.09 61.29 59.00 94.00 61.12 PRATAMA
25 Sulawesi Barat 50.08 60.66 92.42 75.41 29.09 72.37 63.34 PRATAMA
26 Sulawesi Tenggara 62.75 25.35 92.96 38.73 40.66 91.21 58.61 KURANG
27 Maluku 58.63 33.33 82.32 28.15 48.62 83.85 55.82 KURANG
28 Maluku Utara 65.00 30.71 70.00 10.00 50.72 59.90 47.72 KURANG
29 Bali 61.25 75.00 88.89 75.00 58.62 96.55 75.89 MADYA
30 Nusa Tenggara Barat 63.23 40.51 87.78 67.09 38.22 77.49 62.38 PRATAMA
31 Nusa Tenggara Timur 37.90 15.34 84.09 55.68 20.61 80.92 49.09 KURANG
32 Papua 62.37 62.71 94.15 85.88 42.71 88.14 72.66 MADYA
33 Papua Barat 42.02 0.00 97.87 100.00 0.00 0.00 39.98 KURANG
Indonesia 53.02 42.81 92.17 58.80 49.31 89.46 64.26 PRATAMA
Jenis Kinerja KURANG KURANG PARIPURNAKURANG KURANG UTAMA PRATAMA
Jenis
KinerjaRata2
47
Grafik 4.9 Kinerja SDM Paket A Setara SD Tiap Provinsi
Tahun 2013
5. Kinerja Paket B
Dengan menggunakan standar yang telah ditentukan untuk setiap indikator SDM Paket B setara SMP maka dapat dihitung kinerja masing-masing provinsi. R-PD/P menggunakan standar 15, %PS1+ menggunakan standar ideal 100, %PPn menggunakan standar 50, %PG dan %PAS1 menggunakan ideal sebesar 100, dan %PAPn menggunakan standar 50.
Provinsi Sumatera Selatan dan Papua Barat tidak ada pogram paket B setara SMP. Berdasarkan Tabel 4.21 dapat dilihat perbandingan kinerja SDM paket B setara SMP antarprovinsi. Secara nasional, dengan menggunakan 6 indikator dapat diketahui kinerja SDM terbaik pada %PPn sebesar 85,89 termasuk kategori utama dan terkecil pada R-PD/P sebesar 49,86 termasuk kategori kurang, sehingga kinerja SDM paket B setara SMP sebesar 66,77 termasuk kategori pratama. Bila dilihat setiap provinsi maka 11 provinsi termasuk madya, 12 provinsi termasuk pratama, dan 8 provinsi termasuk kurang, yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Gorontalo,
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00
Pabar
Kepri
Kalbar
Malut
NTT
Gorontalo
Maluku
Jambi
Sulut
Sultra
Sulteng
Bengkulu
Jatim
Kalsel
Sumbar
Sulsel
Kalteng
NTB
Sulbar
DIY
Babel
Sumut
Indonesia
Sumsel
Kaltim
Aceh
DKI
Jateng
Riau
Papua
Lampung
Bali
Jabar
Banten
39.9846.9447.0247.72
49.0952.79
55.8256.77
58.5158.6159.4559.9360.1760.5960.6861.1261.13
62.3863.3463.4863.7364.0464.2664.8465.36
66.8769.4270.0370.06
72.6672.86
75.8976.8977.18
48
Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
Tabel 4.21
Kinerja SDM Paket B Setara SMP Tiap Provinsi Tahun 2013
Grafik 4.10 menggambarkan kinerja SDM paket B setara SMP tiap provinsi di
mana Provinsi Sumatera Utara memiliki kinerja terbaik sebesar 78,09 sedangkan Provinsi Kalimantan Barat memiliki kinerja terburuk sebesar 41,48. Kondisi SDM paket B setara SMP ternyata masih rendah karena ada 8 provinsi yang kinerjanya kurang dari 60.
No. Provinsi R-PD/P %PS1+ %PPn %PG %PAS1+ %PAPn
Standar 15 100 50 100 100 50
1 DKI Jakarta 26.53 82.50 99.39 77.48 65.56 94.22 74.28 MADYA
2 Jawa Barat 27.66 63.18 82.17 78.42 59.03 77.76 64.70 PRATAMA
3 Banten 56.67 65.95 97.30 74.59 71.29 83.17 74.83 MADYA
4 Jawa Tengah 23.48 70.88 77.65 87.58 61.21 59.38 63.36 PRATAMA
5 DI Yogyakarta 33.40 63.58 85.62 81.79 50.00 74.07 64.74 PRATAMA
6 Jawa Timur 67.52 74.90 76.83 47.56 64.60 70.22 66.94 PRATAMA
7 Aceh 62.55 66.72 93.73 85.97 52.48 83.17 74.10 MADYA
8 Sumatera Utara 95.89 57.96 88.77 85.31 59.34 81.25 78.09 MADYA
9 Sumatera Barat 71.05 69.81 75.71 84.91 50.00 83.33 72.47 MADYA
10 Riau 79.04 57.78 97.04 77.04 67.91 82.09 76.81 MADYA
11 Kepulauan Riau 61.10 19.11 91.84 56.00 70.83 20.83 53.29 KURANG
12 Jambi 42.12 64.66 94.83 81.03 55.56 72.22 68.40 PRATAMA
13 Sumatera Selatan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
14 Bangka Belitung 87.88 35.08 87.96 83.25 46.91 86.42 71.25 MADYA
15 Bengkulu 93.29 50.30 91.72 56.51 45.70 90.07 71.26 MADYA
16 Lampung 80.57 47.88 95.75 81.85 51.82 78.18 72.68 MADYA
17 Kalimantan Barat 58.44 23.88 40.00 37.96 36.59 52.03 41.48 KURANG
18 Kalimantan Tengah 45.43 46.69 91.48 76.97 47.31 87.43 65.88 PRATAMA
19 Kalimantan Selatan 32.63 71.57 97.06 73.20 60.09 90.14 70.78 MADYA
20 Kalimantan Timur 28.77 57.00 93.16 77.20 56.76 79.28 65.36 PRATAMA
21 Sulawesi Utara 13.58 60.56 82.56 74.22 64.14 94.16 64.87 PRATAMA
22 Gorontalo 37.09 54.32 76.42 77.78 36.36 73.33 59.22 KURANG
23 Sulawesi Tengah 38.48 43.55 81.87 33.46 39.50 59.66 49.42 KURANG
24 Sulawesi Selatan 29.62 67.99 93.97 31.33 60.66 93.69 62.88 PRATAMA
25 Sulawesi Barat 50.03 70.03 89.90 84.69 53.06 57.14 67.48 PRATAMA
26 Sulawesi Tenggara 23.71 68.10 80.98 43.56 53.23 77.42 57.83 KURANG
27 Maluku 61.88 49.06 93.02 51.88 24.49 85.47 60.97 PRATAMA
28 Maluku Utara 27.05 47.08 77.49 22.51 31.03 79.80 47.49 KURANG
29 Bali 39.46 63.81 78.28 79.09 73.48 87.88 70.33 MADYA
30 Nusa Tenggara Barat 63.01 66.22 74.25 74.25 53.25 68.64 66.60 PRATAMA
31 Nusa Tenggara Timur 55.48 55.28 68.33 83.33 60.58 30.77 58.96 KURANG
32 Papua 30.75 50.00 81.25 62.50 58.82 58.82 57.02 KURANG
33 Papua Barat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
Indonesia 49.86 62.92 85.89 67.84 57.45 76.69 66.77 PRATAMA
Jenis Kinerja KURANG PRATAMA UTAMA PRATAMA KURANG MADYA PRATAMA
Jenis
KinerjaRata2
49
Grafik 4.10 Kinerja SDM Paket B Setara SMP Tiap Provinsi
Tahun 2013
6. Kinerja Paket C
Dengan menggunakan standar yang telah ditentukan untuk setiap indikator SDM Paket C setara SMA maka dapat dihitung kinerja masing-masing provinsi. R-PD/P menggunakan standar 15, %PS1+ menggunakan standar ideal 100, %PPn menggunakan standar 50, %PG dan %PAS1 menggunakan ideal sebesar 100, dan %PAPn menggunakan standar 50.
Berdasarkan Tabel 4.22 dapat dilihat perbandingan kinerja SDM paket C setara SMA antarprovinsi. Secara nasional, dengan menggunakan 6 indikator dapat diketahui kinerja SDM terbaik pada %PPn sebesar 89,13 termasuk kategori utama dan terkecil pada R-PD/P sebesar 40,37 termasuk kategori kurang, sehingga kinerja SDM paket B setara SMP sebesar 68,98 termasuk kategori pratama. Bila dilihat setiap provinsi maka 14 provinsi termasuk madya, 14 provinsi termasuk pratama, dan 5 provinsi termasuk kurang, yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00
Sumut
Riau
Banten
DKI
Aceh
Lampung
Sumbar
Bengkulu
Babel
Kalsel
Bali
Jambi
Sulbar
Jatim
Indonesia
NTB
Kalteng
Kaltim
Sulut
DIY
Jabar
Jateng
Sulsel
Maluku
Gorontalo
NTT
Sultra
Papua
Kepri
Sulteng
Malut
Kalbar
78.0976.81
74.8374.2874.10
72.6872.47
71.2671.2570.7870.33
68.4067.4866.9466.7766.60
65.8865.3664.8764.7464.70
63.3662.88
60.9759.2258.96
57.8357.02
53.2949.42
47.4941.48
50
Tabel 4.22 Kinerja SDM Paket C Setara SMA Tiap Provinsi
Tahun 2013
Grafik 4.11 menggambarkan kinerja SDM paket C setara SMA tiap provinsi di mana Provinsi Bali memiliki kinerja terbaik sebesar 78,63 sedangkan Provinsi Kepulauan Riau memiliki kinerja terburuk sebesar 52,52. Kondisi SDM paket C setara SMA ternyata masih rendah karena ada 5 provinsi yang kinerjanya kurang dari 60.
No. Provinsi R-PD/P %PS1+ %PPn %PG %PAS1+ %PAPn
Standar 15 100 50 100 100 50
1 DKI Jakarta 49.15 82.58 94.66 79.46 62.73 90.45 76.50 MADYA
2 Jawa Barat 40.07 70.86 86.63 78.40 56.40 65.07 66.24 PRATAMA
3 Banten 46.66 72.85 91.16 80.33 70.28 80.21 73.58 MADYA
4 Jawa Tengah 35.59 88.46 83.97 87.99 69.36 62.40 71.30 MADYA
5 DI Yogyakarta 39.50 84.47 86.54 81.57 49.73 70.27 68.68 PRATAMA
6 Jawa Timur 42.18 87.05 80.54 45.11 68.38 63.01 64.38 PRATAMA
7 Aceh 47.68 67.78 97.56 90.93 58.18 86.06 74.70 MADYA
8 Sumatera Utara 41.88 77.08 84.49 95.32 70.00 81.82 75.10 MADYA
9 Sumatera Barat 29.11 89.87 72.76 88.79 67.57 91.36 73.24 MADYA
10 Riau 36.92 74.50 98.40 88.40 64.24 90.79 75.54 MADYA
11 Kepulauan Riau 38.57 16.75 95.32 91.04 55.37 18.08 52.52 KURANG
12 Jambi 44.00 75.81 98.14 79.30 64.62 66.15 71.34 MADYA
13 Sumatera Selatan 39.53 66.88 97.04 72.77 50.46 75.08 66.96 PRATAMA
14 Bangka Belitung 50.20 61.07 79.19 63.76 47.87 82.98 64.18 PRATAMA
15 Bengkulu 43.18 62.94 98.72 51.13 46.37 94.66 66.17 PRATAMA
16 Lampung 38.66 73.94 96.70 84.38 72.93 93.23 76.64 MADYA
17 Kalimantan Barat 33.39 50.13 76.25 41.82 50.00 64.62 52.70 KURANG
18 Kalimantan Tengah 29.65 67.62 77.98 79.27 62.96 51.85 61.56 PRATAMA
19 Kalimantan Selatan 37.98 85.86 95.12 76.60 73.54 96.86 77.66 MADYA
20 Kalimantan Timur 41.08 82.54 90.16 81.90 59.00 88.00 73.78 MADYA
21 Sulawesi Utara 41.88 72.96 83.46 72.49 68.75 78.26 69.63 PRATAMA
22 Gorontalo 39.75 75.71 79.55 82.38 52.94 85.00 69.22 PRATAMA
23 Sulawesi Tengah 34.49 84.24 80.81 41.01 62.94 75.52 63.17 PRATAMA
24 Sulawesi Selatan 33.96 86.28 93.31 52.32 76.85 85.19 71.32 MADYA
25 Sulawesi Barat 44.30 98.08 89.01 94.51 50.36 88.96 77.54 MADYA
26 Sulawesi Tenggara 43.62 89.31 83.22 35.86 53.76 91.63 66.23 PRATAMA
27 Maluku 38.72 58.47 99.04 67.19 50.35 99.30 68.85 PRATAMA
28 Maluku Utara 55.81 57.72 79.31 12.11 40.83 70.59 52.73 KURANG
29 Bali 40.76 92.23 90.93 82.51 85.21 80.16 78.63 MADYA
30 Nusa Tenggara Barat 39.39 87.92 76.60 75.00 44.39 77.55 66.81 PRATAMA
31 Nusa Tenggara Timur 36.97 80.82 70.39 90.69 87.68 30.43 66.16 PRATAMA
32 Papua 35.15 68.41 85.89 72.27 40.00 54.12 59.31 KURANG
33 Papua Barat 43.22 41.57 83.14 83.31 59.38 40.63 58.54 KURANG
Indonesia 40.37 77.01 89.13 70.46 62.40 74.50 68.98 PRATAMA
Jenis Kinerja KURANG MADYA UTAMA MADYA PRATAMA MADYA PRATAMA
Jenis
KinerjaRata2
51
Grafik 4.11 Kinerja SDM Paket C Setara SMA Tiap Provinsi
Tahun 2013
7. Kinerja Kursus
Dengan menggunakan standar yang telah ditentukan untuk tiga indikator SDM
Kursus maka dapat dihitung kinerja masing-masing provinsi. R-PD/P menggunakan standar 40, %PS1+ menggunakan standar ideal 100, dan %PPn menggunakan standar 50.
Berdasarkan Tabel 4.23 dapat dilihat perbandingan kinerja SDM kursus antarprovinsi. Secara nasional, dengan menggunakan 3 indikator dapat diketahui kinerja SDM terbaik pada %PPn sebesar 94,32 termasuk kategori paripurna dan terkecil pada %PS1+ sebesar 51,96 termasuk kategori kurang, sehingga kinerja SDM kursus sebesar 68,63 termasuk kategori pratama. Bila dilihat setiap provinsi maka Provinsi DI Yogyakarta termasuk utama, 15 provinsi termasuk madya, 9 provinsi termasuk pratama, dan 8 provinsi termasuk kurang, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.
78.6377.6677.54
76.6476.50
75.5475.1074.70
73.7873.5873.24
71.3471.3271.30
69.6369.2268.9868.8568.68
66.9666.8166.2466.2366.1766.16
64.3864.18
63.1761.56
59.3158.54
52.7352.7052.52
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00
Bali
Kalsel
Sulbar
Lampung
DKI
Riau
Sumut
Aceh
Kaltim
Banten
Sumbar
Jambi
Sulsel
Jateng
Sulut
Gorontalo
Indonesia
Maluku
DIY
Sumsel
NTB
Jabar
Sultra
Bengkulu
NTT
Jatim
Babel
Sulteng
Kalteng
Papua
Pabar
Malut
Kalbar
Kepri
52
Tabel 4.23 Kinerja SDM Kursus Tiap Provinsi
Tahun 2013
Grafik 4.12 menggambarkan kinerja SDM kursus tiap provinsi di mana Provinsi DI Yogyakarta memiliki kinerja terbaik sebesar 86,25 sedangkan Provinsi Sumatera Barat memiliki kinerja terburuk sebesar 52,34. Kondisi SDM kursus ternyata masih rendah karena ada 8 provinsi yang kinerjanya kurang dari 60.
No. Provinsi R-PD/P %PS1+ %PPn
Standar 40 100 50
1 DKI Jakarta 44.22 67.21 89.13 66.85 PRATAMA
2 Jawa Barat 62.69 27.29 96.92 62.30 PRATAMA
3 Banten 58.25 72.67 94.63 75.18 MADYA
4 Jawa Tengah 68.62 56.40 99.93 74.98 MADYA
5 DI Yogyakarta 91.68 69.95 97.12 86.25 UTAMA
6 Jawa Timur 64.88 64.56 99.60 76.35 MADYA
7 Aceh 40.74 55.70 91.28 62.57 PRATAMA
8 Sumatera Utara 49.13 39.79 78.40 55.77 KURANG
9 Sumatera Barat 56.75 15.05 85.23 52.34 KURANG
10 Riau 62.34 46.00 83.29 63.88 PRATAMA
11 Kepulauan Riau 49.39 45.93 83.29 59.54 KURANG
12 Jambi 55.05 46.54 87.71 63.10 PRATAMA
13 Sumatera Selatan 59.23 35.50 83.27 59.33 KURANG
14 Bangka Belitung 59.37 35.74 82.88 59.33 KURANG
15 Bengkulu 47.62 88.61 85.00 73.74 MADYA
16 Lampung 56.65 50.36 94.11 67.04 PRATAMA
17 Kalimantan Barat 65.04 54.18 94.68 71.30 MADYA
18 Kalimantan Tengah 69.49 72.55 95.10 79.05 MADYA
19 Kalimantan Selatan 68.07 65.04 87.68 73.60 MADYA
20 Kalimantan Timur 73.16 63.58 85.91 74.22 MADYA
21 Sulawesi Utara 41.08 42.67 89.26 57.67 KURANG
22 Gorontalo 44.75 49.74 89.15 61.21 PRATAMA
23 Sulawesi Tengah 65.40 57.32 96.50 73.07 MADYA
24 Sulawesi Selatan 60.41 52.26 98.62 70.43 MADYA
25 Sulawesi Barat 66.75 57.46 92.95 72.39 MADYA
26 Sulawesi Tenggara 50.03 70.56 97.72 72.77 MADYA
27 Maluku 41.11 44.38 95.00 60.16 PRATAMA
28 Maluku Utara 32.44 43.15 93.81 56.46 KURANG
29 Bali 59.27 65.74 88.61 71.20 MADYA
30 Nusa Tenggara Barat 60.21 61.37 79.25 66.94 PRATAMA
31 Nusa Tenggara Timur 55.31 42.39 77.82 58.51 KURANG
32 Papua 55.67 85.42 97.92 79.67 MADYA
33 Papua Barat 43.10 69.70 100.00 70.93 MADYA
Indonesia 59.62 51.96 94.32 68.63 PRATAMA
Jenis Kinerja KURANG KURANG PARIPURNAPRATAMA
Jenis
KinerjaRata2
53
Grafik 4.12 Kinerja SDM Kursus Tiap Provinsi
Tahun 2013
8. Kinerja PAUD dan PNF
Dengan menggabungkan nilai ke-8 indikator dan ke-7 program PAUD dan PNF
maka dapat dihitung kinerja SDM PAUD dan PNF masing-masing provinsi seperti disajikan pada Tabel 4.24.
Berdasarkan Tabel 4.24 maka dapat dilihat kinerja SDM PAUD dan PNF dengan rincian terbaik adalah pada %PPn sebesar 78,36 termasuk kategori madya, kemudian %PAPn sebesar 72,44 termasuk kategori madya dan terkecil pada %PALn sebesar 19,06 termasuk kurang, sehingga kinerja SDM PAUD dan PNF menjadi 61,95 termasuk kategori pratama. Bila dilihat setiap provinsi maka 4 provinsi termasuk pratama, yaitu DKI Jakarta, Riau, Lampung, dan Bali, sedangkan 29 provinsi lainnya termasuk kurang.
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00
Sumbar
Sumut
Malut
Sulut
NTT
Babel
Sumsel
Kepri
Maluku
Gorontalo
Jabar
Aceh
Jambi
Riau
DKI
NTB
Lampung
Indonesia
Sulsel
Pabar
Bali
Kalbar
Sulbar
Sultra
Sulteng
Kalsel
Bengkulu
Kaltim
Jateng
Banten
Jatim
Kalteng
Papua
DIY
52.3455.7756.4657.6758.5159.3359.3359.5460.1661.2162.3062.5763.1063.88
66.8566.9467.04
68.6370.4370.9371.2071.3072.3972.7773.0773.6073.7474.2274.9875.1876.35
79.0579.67
86.25
54
Tabel 4.24 Kinerja SDM Semua Program PAUD dan PNF Tiap Provinsi
Tahun 2013
Grafik 4.13 menggambarkan kinerja SDM semua program PAUD dan PNF tiap provinsi di mana Provinsi DKI Jakarta memiliki kinerja terbaik sebesar 62,76 sedangkan Provinsi Kepulauan Riau memiliki kinerja terburuk sebesar 36,13. Kondisi SDM program PAUD dan PNF ternyata masih sangat rendah karena ada 29 provinsi yang kinerjanya kurang dari 60.
No. Provinsi R-PD/P %PS1+ %PPn %PG %PLn %PAS1+ %PAPn %PALn Rata2 Kinerja
1 DKI Jakarta 61.08 64.21 80.59 64.31 78.01 61.98 79.18 12.71 62.76 PRATAMA
2 Jawa Barat 62.17 46.85 78.63 68.52 67.21 53.67 72.08 22.14 58.91 KURANG
3 Banten 66.21 55.16 79.40 73.20 32.43 60.61 76.32 30.40 59.22 KURANG
4 Jawa Tengah 54.11 52.40 76.60 73.45 34.87 56.45 67.15 15.36 53.80 KURANG
5 DI Yogyakarta 54.01 63.79 77.83 65.53 21.44 54.81 73.57 12.58 52.95 KURANG
6 Jawa Timur 63.08 64.16 74.76 49.72 57.91 63.25 66.99 17.41 57.16 KURANG
7 Aceh 57.23 53.91 77.64 68.43 56.47 52.73 74.27 13.83 56.81 KURANG
8 Sumatera Utara 70.47 59.39 71.44 76.53 49.36 63.61 74.03 8.62 59.18 KURANG
9 Sumatera Barat 56.25 46.03 67.68 67.48 71.26 45.80 72.31 20.30 55.89 KURANG
10 Riau 69.64 39.11 75.20 80.50 79.75 53.18 77.43 13.88 61.09 PRATAMA
11 Kepulauan Riau 51.48 18.92 66.67 44.96 19.67 39.60 31.67 16.09 36.13 KURANG
12 Jambi 59.16 48.23 80.57 63.10 69.93 53.54 65.99 6.08 55.82 KURANG
13 Sumatera Selatan 55.34 43.95 64.03 47.54 65.47 39.18 59.57 17.67 49.09 KURANG
14 Bangka Belitung 72.33 36.67 72.25 58.41 49.16 44.91 77.68 57.29 58.59 KURANG
15 Bengkulu 59.02 46.21 80.97 44.15 73.15 42.44 79.18 19.91 55.63 KURANG
16 Lampung 61.74 46.59 80.36 70.81 71.21 57.03 73.33 32.56 61.70 PRATAMA
17 Kalimantan Barat 63.06 35.24 69.05 39.13 39.38 47.22 53.73 36.66 47.93 KURANG
18 Kalimantan Tengah 58.65 45.12 79.95 56.57 78.81 46.77 66.64 37.72 58.78 KURANG
19 Kalimantan Selatan 50.08 54.43 81.66 61.92 40.22 54.74 78.71 42.68 58.06 KURANG
20 Kalimantan Timur 53.49 48.74 76.86 66.35 61.44 53.13 74.33 27.56 57.74 KURANG
21 Sulawesi Utara 45.50 38.99 61.99 41.55 14.40 40.51 61.81 16.53 40.16 KURANG
22 Gorontalo 48.76 42.01 70.54 55.20 38.96 36.71 69.18 14.89 47.03 KURANG
23 Sulawesi Tengah 62.10 39.87 75.85 34.13 27.95 36.73 69.70 15.39 45.21 KURANG
24 Sulawesi Selatan 53.61 60.45 76.81 45.02 37.85 60.24 80.02 23.18 54.65 KURANG
25 Sulawesi Barat 54.83 49.10 77.59 58.82 27.18 48.14 70.14 16.69 50.31 KURANG
26 Sulawesi Tenggara 60.73 57.58 76.68 39.68 22.69 49.47 74.39 14.96 49.52 KURANG
27 Maluku 66.89 47.55 68.09 53.64 70.78 50.01 74.26 8.67 54.99 KURANG
28 Maluku Utara 59.96 40.57 62.93 25.84 59.61 36.84 65.16 18.52 46.18 KURANG
29 Bali 60.36 60.46 67.89 70.48 65.00 70.77 74.24 13.83 60.38 PRATAMA
30 Nusa Tenggara Barat 55.72 59.23 73.58 54.04 70.12 50.40 70.19 27.72 57.62 KURANG
31 Nusa Tenggara Timur 54.18 39.78 70.50 53.35 77.96 49.05 49.52 5.16 49.94 KURANG
32 Papua 58.70 52.47 78.93 65.71 20.66 46.20 59.08 35.30 52.13 KURANG
33 Papua Barat 55.90 36.12 68.97 50.14 71.53 26.80 34.90 35.19 47.44 KURANG
Indonesia 60.08 52.44 78.36 59.80 45.31 55.52 72.44 19.06 61.95 PRATAMA
Jenis Kinerja PRATAMA KURANG MADYA KURANG KURANG KURANG MADYA KURANG PRATAMA
55
Grafik 4.13 Kinerja SDM Program PAUD dan PNF Tiap Provinsi
Tahun 2013
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
DKI
Indonesia
Lampung
Riau
Bali
Banten
Sumut
Jabar
Kalteng
Babel
Kalsel
Kaltim
NTB
Jatim
Aceh
Sumbar
Jambi
Bengkulu
Maluku
Sulsel
Jateng
DIY
Papua
Sulbar
NTT
Sultra
Sumsel
Kalbar
Pabar
Gorontalo
Malut
Sulteng
Sulut
Kepri
62.7661.9561.70
61.0960.38
59.2259.1858.9158.7858.5958.0657.7457.6257.1656.81
55.8955.8255.63
54.9954.65
53.8052.95
52.1350.3149.9449.5249.09
47.9347.4447.03
46.1845.21
40.1636.13
56
BAB V PENUTUP
A. Simpulan
Sesuai dengan hasil dan bahasan maka dapat disimpulkan tentang empat
materi sesuai dengan tujuan, yaitu potensi SDM PAUD dan PNF, kebutuhan dan kekurangan/kelebihan SDM PAUD dan PNF terutama pendidik, analisis indikator pendidikan SDM PAUD dan PNF berdasarkan data dan berdasarkan indikator menurut jenis program PAUD dan PNF, dan kinerja SDM PAUD dan PNF berdasarkan delapan jenis indikator.
Tabel 5.1
Potensi SDM PAUD dan PNF Menurut Program Tahun 2013
Potensi SDM PAUD dan PNF yang terdapat pada Tabel 5.1 untuk tujuh program dilihat dari pendidik sebesar 765,6 ribu orang sudah cukup besar dengan pengelola sebesar 226,8 ribu orang. Besarnya pendidik juga dilihat dari R-PD/P cukup besar dengan rata-rata tujuh program sebesar 19 dan setiap pengelola terdapat tiga orang pendidik. Namun, pendidik pada pendidikan keaksaraan dan paket A setara SD hanya 1 orang, berarti pengelola merangkap menjadi pendidik.
Tabel 5.2
Kebutuhan dan Kekurangan/Kelebihan Pendidik PAUD dan PNF Tahun 2013
No. Jenis Program Pendidik (P)Pengelo-
la (PA)R-PD/P R-P/PA
1 Pendidikan Keaksaraan (PK) 22,366 20,059 13 1
2 PAUD 330,537 104,503 21 3
3 Taman Kanak-kanak 302,182 74,982 14 4
4 Paket A setara SD 4,153 5,180 11 1
5 Paket B setara SMP 20,225 7,918 7 3
6 Paket C setara SMA 42,324 14,163 6 3
7 Kursus 43,825 ... 67 ...
Jumlah 765,612 226,805 19 3
1 Pendidikan Keaksaraan (PK) 28,389 22,366 -6,023
2 PAUD 230,825 330,537 99,712
3 Taman Kanak-kanak 208,740 302,182 93,442
4 Paket A setara SD 2,205 4,153 1,948
5 Paket B setara SMP 10,082 20,225 10,143
6 Paket C setara SMA 32,033 42,324 10,291
7 Kursus 73,507 43,825 -29,682
Jumlah 585,781 765,612 179,831
No. Jenis Program Kebutuhan Yg AdaKekurangan
/Kelebihan
57
Kebutuhan pendidik program PAUD dan PNF yang terdapat pada Tabel 5.2 untuk tujuh program sebesar 585,8 ribu, namun pendidik yang ada sebesar 765,6 ribu orang sehingga terjadi kelebihan guru sebesar 179,8 ribu. Bila dilihat pada setiap program maka pendidikan keaksaraan dan kursus yang masih kekurangan pendidik masing-masing sebesar 6.023 dan 29.682 orang, sedangkan lima program lainnya yaitu PAUD, TK, Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SM telah kelebihan masing-masing sebesar 99.712, 93.442, 1.948, 10.143, dan 10.291 orang.
Tabel 5.3
Kekurangan/Kelebihan Pendidik PAUD dan PNF Berdasarkan Rasio Peserta Didik per Pendidik
Tahun 2013
Kekurangan/kelebihan SDM PAUD dan PNF secara cepat dapat dilihat pada
Tabel 5.3. Secara nasional dapat dikatakan masih terjadi kekurangan pendidik di dua program, yaitu pendidikan keaksaraan dan kursus. Pendidikan keaksaraan yang standarnya 10 ternyata pendidik harus melayani 13 orang. Begitu juga kursus, seharusnya hanya menangani 40 orang ternyata pendidik harus melayani 67 orang. Namun, 5 program lainnya justru kelebihan pendidik dan terbesar adalah paket B setara SMP yang dua kali lipat dan terkecil adalah paket C setara SMA.
Tabel 5.4 Indikator SDM PAUD dan PNF Menurut Program
Tahun 2013
No. Jenis Program R-PD/P Standar
1 Pendidikan Keaksaraan (PK) 13 10
2 PAUD 21 30
3 Taman Kanak-kanak 14 20
4 Paket A setara SD 11 20
5 Paket B setara SMP 7 15
6 Paket C setara SMA 6 8
7 Kursus 67 40
Rata-rata 19
Kelebihan
Kekurangan
Kekurangan/Kelebihan
Kekurangan
Kelebihan
Kelebihan
Kelebihan
Kelebihan
No. Jenis Program R-PD/P %PS1+ %PPn %PG/PT %PLn %PAS1+ %PAPn %PALn
1 Pendidikan Keaksaraan (PK) 13 24.02 61.00 53.14 48.79 40.27 42.27 ...
2 PAUD 21 22.07 93.10 ... 41.82 26.85 87.78 19.06
3 Taman Kanak-kanak 14 40.17 97.39 48.77 ... 29.70 95.26 ...
4 Paket A setara SD 11 42.81 54.25 58.80 ... 49.31 44.73 ...
5 Paket B setara SMP 7 62.92 42.95 67.84 ... 57.45 38.34 ...
6 Paket C setara SMA 6 77.01 44.57 70.46 ... 62.40 37.25 ...
7 Kursus 67 51.96 53.01 ... ... ... ... ...
Rata-rata 19 35.21 87.34 52.46 42.26 32.78 80.36 19.06
58
Indikator SDM PAUD dan PNF disajikan pada Tabel 5.4. Secara nasional, dapat diketahui bahwa terdapat 8 indikator berdasarkan pendidik dan pengelola PAUD dan PNF. Indikator pendidik ini terdiri dari lima jenis. Pertama adalah indikator R-PD/P sebesar 19, artinya pendidik PNF melayani 19 peserta didik, kondisi ini cukup bagus. Kedua, %PS1+ sebesar 35,21% berarti hanya sepertiga dari persyaratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14, Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kondisi ini perlu ditingkatkan walaupun bukan guru persekolahan. Ketiga, %PPn sebesar 87,34% berarti perempuan lebih banyak menjadi pendidik di program PNF jika dibandingkan dengan laki-laki. Keempat, %PG sebesar 52,46%, artinya hanya separuh lebih sedikit pendidik yang berasal dari guru yang seharusnya 100%. Kelima, %PLn sebesar 42,26% artinya belum ada separuh pendidik yang mendapatkan pelatihan tentang PAUD dan PNF padahal seharusnya 100%.
Indikator pengelola PAUD dan PNF terdiri dari tiga jenis. Pertama, %PAS1+ sebesar 32,78%, artinya pengelola yang memilik ijazah S1 dan lebih tinggi ternyata hanya sepertiga, sangat kecil, oleh karena itu perlu ditingkatkan kualifikasinya. Kedua, %PAPn sebesar 80,36%, hal ini menunjukkan bahwa pengelola perempuan lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki. Ketiga, %PALn sebesar 19,06%, walaupun hanya PAUD, tetapi ternyata pengelola yang mendapatkan pelatihan tentang PAUD kurang dari seperlima pengelola yang ada.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidik perempuan di tujuh program PAUD dan PNF memiliki kondisi yang terbaik jika dibandingkan dengan indikator lainnya, kecuali paket B setara SMP dan paket C setara SMA yang terbaik adalah pendidik dengan ijazah S1 dan lebih tinggi.
Tabel 5.5
Kinerja SDM PAUD dan PNF Menurut Program Tahun 2013
Kinerja SDM PAUD dan PNF disajikan pada Tabel 5.5. Secara nasional kinerja
SDM PAUD dan PNF sebesar 61,95 termasuk kategori pratama. Bila dirinci menurut program, pendidikan keaksaraan yang dihitung dari tujuh jenis indikator sebesar 67,97 termasuk kategori pratama. PAUD yang dihitung dari tujuh jenis indikator sebesar 48,46 termasuk kategori kurang. TK yang dihitung dari enam jenis indikator sebesar 48,59 termasuk kategori kurang. Paket A setara SD yang dihitung dari enam jenis indikator sebesar 64,26 termasuk kategori pratama. Paket B setara SMP yang
No. Jenis Program R-PD/P %PS1+ %PPn %PG/PT %PLn %PAS1+ %PAPn %PALn Rata2 Jenis
1 Pendidikan Keaksaraan (PK) 78.79 48.05 81.97 53.14 48.79 80.54 84.54 ... 67.97 PRATAMA
2 PAUD 69.83 44.14 53.71 ... 41.82 53.71 56.96 19.06 48.46 KURANG
3 Taman Kanak-kanak 69.08 40.17 51.34 48.77 ... 29.70 52.49 ... 48.59 KURANG
4 Paket A setara SD 53.02 42.81 92.17 58.80 ... 49.31 89.46 ... 64.26 PRATAMA
5 Paket B setara SMP 49.86 62.92 85.89 67.84 ... 57.45 76.69 ... 66.77 PRATAMA
6 Paket C setara SMA 40.37 77.01 89.13 70.46 ... 62.40 74.50 ... 68.98 PRATAMA
7 Kursus 59.62 51.96 94.32 ... ... ... ... ... 68.63 PRATAMA
Rata-rata 60.08 52.44 78.36 59.80 45.31 55.52 72.44 19.06 61.95 PRATAMA
Jenis kategori PRATAMA KURANG MADYA KURANG KURANG KURANG MADYA KURANG PRATAMA
59
dihitung dari enam jenis indikator sebesar 66,77 termasuk kategori pratama. Paket C setara SMA yang dihitung dari enam jenis indikator sebesar 68,98 termasuk kategori pratama. Kursus yang dihitung dari tiga jenis indikator sebesar 68,63 termasuk kategori pratama.
Dengan demikian, berdasarkan program PAUD dan PNF dapat dikatakan bahwa program paket C setara SMA yang memiliki SDM yang paling baik dengan nilai 68,98, walaupun masih jauh dari 100 sebagai nilai terbaik. Sebaliknya, program PAUD memiliki SDM yang paling buruk dengan nilai 48,46, tidak ada separuh dari 100 sebagai nilai terbaik.
Sebaliknya, bila dilihat menurut indikator maka R-PD/P dari 7 program sebesar 60,08 termasuk kategori pratama. %PS1+ dari 7 program sebesar 52,44 termasuk kategori kurang. %PPn dari 7 program sebesar 78,36 termasuk kategori madya. %PG/PT dari 5 program sebesar 59,80 termasuk kategori kurang. %PLn dari 2 program sebesar 45,31 termasuk kategori kurang. %PAS1 dari 6 program sebesar 55,52 termasuk kategori kurang. %PAPn dari 6 program sebesar 72,44 termasuk kategori madya. %PALn dari program PAUD sebesar 19,06 termasuk kategori kurang.
Dengan demikian, berdasarkan pada indikator SDM PAUD dan PNF maka pendidik perempuan memiliki nilai terbaik sebesar 78,36 berarti sudah lebih dari tiga per empat nilainya. Sebaliknya, nilai terburuk pada pendidik yang mendapatkan pelatihan tentang program PAUD dan PNF ternyata sangat kecil dengan nilai 45,31, tidak ada separuh dari 100 sebagai nilai terbaik. Hal yang sama dengan pengelola walaupun hanya dari PAUD ternyata pengelola yang mendapatkan pelatihan tentang program PNF sangat kecil karena hanya seperlima dari nilai yang ada.
Analisis ini hanya dilakukan terhadap data tang tersedia, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa bila digunakan indikator yang sama sebanyak 8 jenis indikator SDM untuk setiap program maka kinerja PAUD dan PNF akan mengalami perubahan.
B. Saran
Seperti halnya dalam simpulan maka saran juga dirinci menjadi empat materi, yaitu potensi SDM PAUD dan PNF, kebutuhan, kekurangan/kelebihan SDM PAUD dan PNF, indikator SDM PAUD dan PNF, dan kinerja SDM PAUD dan PNF. Dengan melihat potensi SDM PAUD dan PNF maka terlihat bahwa pendidik pada pendidikan keaksaraan dan paket A setara SD hanya 1, oleh karena itu perlu ditingkatkan kuantitas pendidik pada dua program PNF tersebut. Selain itu, perlu dikaji ulang statistik PNF, khususnya statistik pendidikan keaksaraan dan statistik pendidikan kesetaraan, apakah memang benar pengelola juga menjadi pendidik karena kondisi tersebut di tingkat nasional bukan pada tingkat yang lebih rendah atau kecamatan.
Oleh karena kebutuhan pendidik lebih kecil daripada pendidikan yang ada maka dalam rangka mengisi kekurangan SDM PAUD dan PNF perlu ditingkatkan pendidik pada program pendidikan keaksaraan dan kursus dengan menambah kuantitas pendidik sehingga memenuhi standar yang telah ditentukan. Namun, penambahan pendidik pada kursus akan sangat besar jika dibandingkan pada penambahan pendidik pendidikan keaksaraan.
60
Dalam indikator SDM maka kualitas pendidik dan pengelola yang belum S1 supaya ditingkatkan karena di semua program pendidik dan pengelola yang S1 dan lebih tinggi kurang dari 50% kecuali paket B setara SMP dan paket C setara SMA. Peningkatan ini supaya diprioritaskan pada pendidikan keaksaraan dan PAUD karena nilainya kurang dari 25% melalui penyetaraan pendidik dan pengelola yang dapat dilakukan secara swadana atau pun dilakukan oleh pemerintah.
Kinerja SDM PAUD dan PNF termasuk kategori pratama karena dari 8 indikator yang digunakan lima indikator, yaitu pendidik S1, pendidik dari guru, pendidik yang mendapatkan pelatihan PNF, pengelola S1, dan pengelola yang mendapatkan pelatihan PNF dalam kategori kurang. Selain itu, bila dilihat dari 7 program PNF maka dua program, yaitu PAUD dan TK termasuk kategori kurang. Oleh karena itu, disarankan agar PAUD dan TK ditingkatkan kualitas SDMnya terutama melalui penyetaraan pendidik dan pengelola menjadi S1.
Bila saran untuk ketiga jenis materi yang dibahas di atas dapat dipenuhi maka kinerja SDM PAUD dan PNF pasti akan meningkat. Selain itu, diperlukan juga analisis serupa untuk tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungannya mana yang sebetulnya menjadi masalah dalam SDM PAUD dan PNF.
Selain itu, agar diperoleh kinerja SDM PAUD dan PNF yang sesuai dengan kondisi program PAUD dan PNF yang sebenarnya maka pada tahun-tahun mendatang supaya diusahakan data program PNF dengan variabel yang sama. Dengan kata lain, Statistik PAUD dan Statistik PNF yang dihasilkan supaya memiliki variabel yang sama sehingga bisa dilakukan analisis yang sama.
61
PUSTAKA ACUAN
Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta. http://humancapitaljournal.com/pengertian-sumber-daya-manusia/ diakses tanggal
18 Juni 2015 http://kamus bahasaindonesia.org/analisis/ diakses tanggal 18 Juni 2015 http://kamus bahasaindonesia.org/kinerja/ diakses tanggal 25 Juni 2015 http://kamus bahasaindonesia.org/konversi/ diakses tanggal 25 Juni 2015 http://kamus bahasaindonesia.org/standar/ diakses tanggal 18 Juni 2015 http://kamus bahasaindonesia.org/sumber daya manusia/ diakses tanggal 18 Juni
2015. http://kbbi.web.id/nonformal/ diakses tanggal 18 Juni 2015. https://id/wikipedia.org/wiki/Pendidikan_nonformal/ diakses tanggal 25 Juni 2015. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015, Permendikbud Nomor 11, Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
Kintamani, Ida, 2007, Analisis Data Pendidikan, disajikan sebagai bahan pelatihan regional. Pusat Statistik Pendidikan.
Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2013a, Statistik PAUD 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2013b, Statistik Pendidikan Nonformal 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2014, Analisis Sumber Daya Manusia Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2012/2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Sekretariat Negara, 2005, Undang-Undang Nomor 14, Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta.
Wikipedia.org/wiki/kinerja diakses pada tanggal 18 Juni 2015 Wikipedia.org/wiki/standar diakses pada tanggal 25 Juni 2015 Wikipedia.org/wiki/sumber_daya_manusia diakses pada tanggal 18 Juni 2015
top related