kekuasaan pemerintah negara menurut uud nri 1945 · • memahami konsekuensi politik ... •...

Post on 06-Mar-2019

268 Views

Category:

Documents

1 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

KEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA

MENURUT UUD NRI 1945PERKEMBANGAN DAN DINAMIKANYA

HERLAMBANG P. WIRATRAMAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

2016

POIN DISKUSI

• Memahami pergeseran atau perkembangan kekuasaan eksekutif pasca amandemen UUD 1945

• Memahami konsekuensi politik kekuasaan dan dinamika hubungan antar lembaga negara

• Memahami sistem kekuasaan eksekutif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

Teori Kekuasaan dalam

Perspektif Ketatanegaraan

• Structural-Functional Based Constitutionalism • Human Rights Based Constitutionalism

• Ide pembatasan kekuasaan + perlindungan hak kewarganegaraan

KEKUASAAN PRESIDEN PASCA AMANDEMEN UUD 1945

• Presiden dalam pembentukan UU/Perpu dan PP (pasal 5, 20, 22) • Jangka waktu kekuasaan Presiden (Pasal 7) • Menghentikan kekuasaan Presiden (Pasal 3 ayat 3 dan 7A, 7B) • Kekuasaan Presiden tidak dapat membubarkan DPR (Pasal 7C) • Pergantian kekuasaan kepresidenan dalam kurun masa jabatan (Pasal

8) • Kekuasaan Presiden atas Angkatan Kemiliteran (Pasal 10) • Kekuasaan Presiden dalam menyatakan Perang, Perdamaian dan

Perjanjian Internasional (Pasal 11) • Kekuasaan Presiden dalam menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12) • Kekuasaan Presiden mengangkat Duta dan Konsul (Pasal 13)

• Kekuasaan Presiden memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi (pasal 14)

• Kekuasaan Presiden memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya (Pasal 15)

• Presiden membentuk Watimpres (Pasal 16) • Kekuasaan Presiden mengangkat dan memberhentikan Menteri

(Pasal 17) • Presiden meresmikan Anggota BPK (Pasal 23F) • Presiden menetapkan Hakim Agung (pasal 24A ayat 3) • Presiden mengangkat dan memberhentikan Anggota KY dengan

persetujuan DPR (Pasal 24B ayat 3)

• Bagaimana perbandingan kekuasaan eksekutif masa Soekarno, Soeharto dan pasca Soeharto? Apakah penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan lebih memperlihatkan executive heavy?

DEKRIT PRESIDEN 23 JULI 2001, 01.00 WIB

• Membekukan MPR dan DPR Republik Indonesia.

• Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan-badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilu dalam waktu satu tahun.

• Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung.

STABILITAS KEKUASAAN PEMERINTAHAN SBY

• Bagaimana kekuasaan kepresidenan masa SBY? Apa yang mempengaruhi stabilitas pemerintahannya?

• Apakah ada pengaruh antara proponen dan oposisi di parlemen?

JOKOWI DAN REALITAS KEKUASAAN KEPRESIDENAN

• Bagaimana praktek kekuasaan eksekutif di masa kepresidenan Jokowi?

• Dinamika hukum apa yang sedang terjadi dalam konteks politik kekuasaan eksekutif dalam berhubungan dengan kekuasaan lainnya?

POSISI PARTAI POLITIK DALAM MEMPENGARUHI PENYELENGGARAAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN

Belajar dari kasus KPK v. Polri

top related