kehati-hatian perbankan
Post on 10-Jul-2015
199 Views
Preview:
TRANSCRIPT
5/11/2018 kehati-hatian perbankan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kehati-hatian-perbankan 1/26
Mulhadi: Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle)dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia, 2005
USU Repository© 2006
PPR R IINNSSII PP K K EEHH A A TTII --HH A A TTII A A NN ((PPR R UUDDEENNTT BB A A NNK K IINNGG PPR R IINNCCII PPLLEE))
DD A A LL A A MM K K EER R A A NNGGK K A A UUUU PPEER R BB A A NNK K A A NN DDII II NNDDOONNEESSII A A
OOLLEEHH,,
MM UULLHH A A DDII ,,SSHH..MM ..HHUUMM
FF A A K K UULLTT A A SS HHUUK K UUMM
UUNNII V VEER R SSII TT A A SS SSUUMM A A TTEER R A A UUTT A A R R A A
5/11/2018 kehati-hatian perbankan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kehati-hatian-perbankan 2/26
Mulhadi: Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle)dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia, 2005
USU Repository© 2006
MM EEDD A A NN 22000055
DAFTAR ISI
I. PENDAHULUAN...................................................................................................... 1
II. KONDISI PERBANKAN INDONESIA SAAT INI .......................................................... 5
III. PENGATURAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM UU PERBANKAN ............................ 10
IV. PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH............................. 18
V. KESIMPULAN ......................................................................................................... 22
DAFTAR PUSTAKA
5/11/2018 kehati-hatian perbankan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kehati-hatian-perbankan 3/26
Mulhadi: Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle)dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia, 2005
USU Repository© 2006
PRIN SIP KEHATI-HATIAN (PRUDENT BANKIN G PRINCIP LE)
DALAM KERANGKA UU PERBANKAN DI INDONESIA
Oleh: Mulhadi1
ABSTRAKSI
Prudent banking principles representing important factor in the effort realizing healthy bankingsystem, strength and sturdy. But that way, equipment of law and regulations, especially concerningprudent banking principles in the reality not yet enough guaranteed national banking quit of all itsproblems. That is main factors the rarefaction national banking system, beside other factor like
weakening of controlling of Central Bank (Bank Indonesia). There are a lot of arrangementsconcerning prudent banking principles in banking regulations in Indonesia, including in shariahbanking system which its arrangement s relate to Islamic Law
I. PENDAHULUAN
Pembangunan nasional memerlukan sumber pendanaan yang tidak kecil guna
mencapai sasaran-sasarannya: pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, kesempatan
kerja, distribusi pendapatan, dan lain-lain. Sasaran ini terus diupayakan untuk ditingkatkan
kualitasnya dari waktu ke waktu. Untuk itu upaya memperbaiki dan memperkuat sektor
keuangan khususnya industri perbankan menjadi sangat penting.
Sektor perbankan memiliki peran yang sangat vital, antara lain sebagai pengatur urat
nadi perekonomian nasional.2Lancarnya aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung
kegiatan ekonomi. Dengan demikian, kondisi sektor perbankan yang sehat dan kuat
1 Staf Pengajar Fakultas Hukum USU Medan2 Sebagai salah satu sub-sistem industri jasa keuangan, industri perbankan sering dianggap sebagai
jantungnya dan motor penggerak perekonomian suatu negara. Dalam kaitan ini Lovett mengatakan : “bank and financial institutions collect money and deposits from all elements of society and invest these funds inloans, securities and various other productive assets. Periksa William A Lovett, 1997, Banking and Financial Institutions Law , Westpublishing Co., USA, hal.1
5/11/2018 kehati-hatian perbankan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kehati-hatian-perbankan 4/26
Mulhadi: Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle)dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia, 2005
USU Repository© 2006
penting menjadi sasaran akhir dari kebijakan disektor perbankan. Peran sektor perbankan
dalam pembangunan juga dapat dilihat pada fungsinya sebagai alat transmisi kebijakan
moneter. Disamping itu, perbankan merupakan alat yang sangat vital dalam
menyelenggarakan transaksi pembayaran, baik nasional maupun internasional. Mengingat
pentingnya fungsi ini, maka upaya menjaga kepercayaan masyarakat 3terhadap
perbankan menjadi bagian yang sangat penting untuk dilakukan.4
Bisnis perbankan merupakan bisnis yang penuh resiko, disamping menjanjikan
keuntungan yang besar jika dikelola secara baik dan prudent . Dikatakan sebagai bisnis
penuh resiko (full risk business) karena aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana
titipan masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito.
Besarnya peran yang diemban oleh sektor perbankan, bukan berarti membuka kran
sebebas-bebasnya bagi siapa saja untuk mendirikan, mengelola ataupun menjalankan
bisnis banknya tanpa didukung atau diback-up dengan aturan perbankan yang baik dan
sehat. Pemerintah melalui otoritas keuangan dan perbankan berwenang menetapkan
aturan dan bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha dan
aktivitas perbankan. Oleh karenanya, kebijakan pemerintah disektor perbankan harus
diarahkan pada upaya mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Hal ini
mengingat kebijakan di bidang perbankan ini tidak lagi semata-mata memegang peranan
penting dalam pengembangan infrastruktur keuangan dalam rangka mengatasi
kesenjangan antara tabungan dan investasi tetapi juga berperan penting dalam
3 Industri perbankan merupakan suatu industri yang sangat bertumpu pada kepercayaan (fiduciary )masyarakat yang memiliki uang untuk disimpan. Kepercayaan masyarakat bagi industri perbankan adalahsegalanya. Hikmahanto Juwana, 1998, “ Analisa Ekonomi atas Hukum Perbankan ”, Jurnal Hukum danPembangunan, Edisi Nomor 1-3 Tahun XXVIII Januaru – Juni 1998, hal.864 Syahril Sabirin, Kebijakan Moneter dan Perbankan dalam Mendukung Pembangunan Nasional , dalamhttp://www.publikasi BI
5/11/2018 kehati-hatian perbankan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kehati-hatian-perbankan 5/26
Mulhadi: Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle)dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia, 2005
USU Repository© 2006
memelihara kestabilan ekonomi makro melalui keterkaitannya dengan efektivitas kebijakan
moneter.5
Pemerintah telah cukup mencurahkan perhatian pada penyempurnaan peraturan-
peraturan hukum di bidang perbankan. Mulai dari undang-undang hingga peraturan yang
sifatnya teknis sudah cukup tersedia. Bahkan peraturan yang berhubungan dengan prinsip
kehati-hatian pun ( prudential regulation ) sudah sangat memadai. Namun demikian,
kelengkapan peraturan terutama menyangkut prinsip kahati-hatian tidaklah cukup untuk
dijadikan ukuran bahwa perbankan nasional lepas dari segala permasalahan. Buktinya
sebagian besar bank-bank nasional (khususnya bank swasta) merupakan bank bermasalah,
yang satu persatu masuk kandang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), bahkan
lebih tragis lagi beberapa bank swasta nasional terpaksa dilikuidasi pada masa awal krisis
ekonomi dan keuangan melanda Indonesia.6
Salah satu faktor yang membuat sistem perbankan nasional keropos adalah akibat
perilaku para pengelola dan pemilik bank yang cendrung mengeksploitasi dan atau
mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam berusaha. Disamping faktor penunjang lain yakni
lemahnya pengawasan dari Bank Indonesia (BI).7
Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting guna mewujudkan sistem
perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Krisis perbankan yang melanda Indonesia
5
Syahril Sabirin, 2001, Upaya Keluar dari Krisis Ekonomi dan Moneter , Orasi Ilmiah disampaikan padaacara Wisuda Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat tanggal 29 September 2001 di Padang, hal.56 Krisis ekonomi, keuangan yang diikuti dengan krisis perbankan, mulai melanda Indonesia sejak Juli 1997.Krisis tersebut menyebabkan terjadinya capital flight, devaluasi nilai rupiah, tingkat suku bunga yang sangattinggi, melonjaknya tingkat inflasi dan resesi ekonomi dalam negeri, telah menimbulkan dampak yang beratterhadap industri perbankan nasional. Hampir seluruh bank umum nasional, termasuk sebelum terjadi gejolak dalam kondisi sehat, menghadapi kesulitan likuiditas dalam jumlah besar. Puncaknya pada bulan November1997 dimana 16 bank swasta nasional dilikuidasi ole pemerintah. Lihat Achjar Iljas, 2000, “BLBI dan Penyelamatan Sistem Perbankan ”, Media 31 Januari 2000 (Opini)7 Susidarto, Reposisi Pengawasan Bank , dalam http://www.Kompas.com/kompas-cetak/0204/26/opini/menu33.htm.
5/11/2018 kehati-hatian perbankan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kehati-hatian-perbankan 6/26
Mulhadi: Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle)dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia, 2005
USU Repository© 2006
sepanjang tahun 1997 hingga saat ini menunjukkan betapa lemahnya komitmen untuk
melaksanakan prinsip kehati-hatian dikalangan pelaku bisnis perbankan.
Berdasarkan pengalaman tersebut, dan beberapa negara lain, tampaknya kegiatan
perbankan tidak bisa seluruhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, karena
kenyataannya pasar tidak selalu mampu membetulkan dirinya sendiri (self correcting ) bila
terjadi sesuatu diluar dugaan.8 Oleh karena itu, dukungan kontrol terhadap aktivitas
perbankan oleh BI dengan kewajiban melaksanakan prinsip kehati-hatian merupakan solusi
terbaik dalam rangka menjaga dan mempertahankan eksistensi perbankan, yang pada
akhirnya akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan itu
sendiri.
Dari latar belakang tersebut di atas, dapat dikemukakan beberapa permasalahan:
pertama , Bagaimana kondisi perbankan Indonesia saat ini, apakah mencerminkan
pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagai faktor utama dan menentukan dalam menjaga
aksistensi dan/atau kepercayaan masyarakat ?; kedua , bagaimana pengaturan prinsip
kehati-hatian ini mendapat pengaturan di dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan
UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan ?; dan ketiga , mengingat UU No.10 tahun 1998
juga mengakomodasi kehadiran perbankan dengan prinsip syariah, apakah dalam sistem
perbankan syariah (yang aturan dasarnya mengacu pada ketentuan syariah Islam) memuat
prinsip-prinsip kehati-hatian dimaksud ?
8 Heru Supraptomo, 1997, ” Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan ”, Jurnal Hukum Bisnis , Volume1/1997, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, hal. 63
5/11/2018 kehati-hatian perbankan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kehati-hatian-perbankan 7/26
Mulhadi: Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle)dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia, 2005
USU Repository© 2006
II. KONDISI PERBANKAN I NDONESIA SAAT INI
Mengetahui secara lengkap kondisi perbankan Indonesia saat ini tidak bisa tidak
kembali harus mencermati perkembangan yang terjadi pada masa munculnya kebijakan-
kebijakan (deregulasi) di bidang perbankan yang dikeluarkan oleh pemerintah, terutama
sekali ketika dikeluarkannya paket deregulasi pada tanggal 27 Oktober 1988 .
Paket deregulasi sektor perbankan Oktober 1988 (pakto’88), merupakan paket
deregulasi yang sangat kontroversial sepanjang sejarah perbankan Indonesia. Walau
sebelumnya pemerintah pernah mengeluarkan kebijakan yang sama bulan Juni 1983, yang
merupakan tonggak pendorong meningkatnya peranan perbankan dalam upaya
mengerahkan dana masyarakat. Pakto 88 dikatakan kontroversial karena pada paket
tersebut pemerintah memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk mendirikan bank-bank
umum baru dengan hanya bermodalkan 10 milyar rupiah, kemudahan membuka kantor
cabang serta kemudahan memperoleh izin untuk merobah status bank menjadi bank
devisa.9
Pada sisi positif, pakto’88 disamping bertambahnya jumlah bank, kehadirannya
telah memacu pertumbuhan jumlah dan nilai transaksi perdagangan, dan pada akhirnya
meningkat pula jumlah dan nilai transaksi perbankan dan keuangan.10 Namun pada sisi
negatif, persaingan diantara pemilik dan pengelola bank pun meningkat. Disamping itu,
upaya pembajakan manajer-manajer bank serta iming-iming hadiah kepada nasabah juga
mengalami peningkatan yang mengkhawatirkan. Pada akhirnya pelanggaran terhadap
prinsip kehati-hatian pun seolah-olah sebagai sesuatu hal biasa, seperti pelanggaran batas
maksimum pemberian kredit (legal lending limit ) yang disalurkan baik kepada nasabah
9 Zainal Asikin, 1997, Pokok-pokok Perbankan di Indonesia , PT. .Raja Grafindo Persada, Jakarta,hal.310 Kondisi Umum Sektor Perbankan, dalam http://n21.ac-id.net/content/n21-bank/bab_2.html
5/11/2018 kehati-hatian perbankan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kehati-hatian-perbankan 8/26
Mulhadi: Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle)dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia, 2005
USU Repository© 2006
debitur perorangan maupun kepada debitur dalam kelompok (group) usaha bank yang
bersangkutan.11 Menurut Fuady, perkembangan perbankan setelah pakto’88 sangat pesat
tetapi kurang terkontrol, sehingga menimbulkan berbagai maalah dalam praktek, dan
pengabaian sama sekali prudent banking principle . Akibatnya pada sekitar tahun 1991,
Bank Duta terancam bangkrut karena banyak rugi dalam permainan valas. Hal yang sama
juga terjadi pada Bank Umum Majapahit karena kejahatan yang dilakukan oleh pimpinan
sekaligus pemiliknya dan beberapa bank lain yang hampir terganggu likuiditasnya tetapi
dapat diselamatkan dengan berbagai cara serta yang paling monumental adalah
dilikuidasinya Bank Summa.12
Untuk menyempurnakan pakto’88, dikeluarkan paket 2 Maret 1989 yang antara lain
memuat ketentuan-ketentuan penilaian kesehatan bank hasil merger, komponen modal
untuk perhitungan Capital Adequacy Ratio lebih diperjelas, ketentuan Legal Lending Limit
dan memberi kesempatan bagi bank untuk melakukan penyertaan dana pada lembaga-
lembaga lain serta memberikan kredit investasi jangka menengah dan jangka panjang.
13
Pengaturan substansi prinsip kehati-hatian (CAR, dan BMPK) dalam paket 25 Maret
1989 dianggap masih “setengah hati”, karena tidak memberi arti signifikan bagi upaya
meredam efek-efek negatif atas munculnya pakto’88. Menyadari hal itu, untuk
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, pemerintah
mengeluarkan kebijakan baru yang terkenal dengan paket Februari 1991 (pakfeb). Paket
februari ini menyangkut kecukupan modal (CAR), pembatasan pemberian kredit yang tidak
11 Setelah pakto’88, disamping terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, adalah munculnya uangberedar yang mengalami kenaikan hingga 30 , serta angka kredit yang melaju pesat hingga 45 %. BacaMarjanto Danusaputro, “Ibarat Melaju di Jalan Tol Tanpa Rambu-rambu ” dalam h ttp://www .tempo.co.id/ang/min/02/14/ekbis1.htm 12 Munir Fuady, 1999, Hukum Perbankan Modern , PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.3013 Elwin Tobing, “ Asal Mula Krisis” Februari 2002, dalam http://www.theindonesiainstitute.org/our viewfeb1.htm,hal.1
5/11/2018 kehati-hatian perbankan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kehati-hatian-perbankan 9/26
Mulhadi: Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle)dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia, 2005
USU Repository© 2006
didukung oleh dana masyarakat (LDR), persyaratan kepemilikan dan kepengurusan,
ketentuan legal lending limit dan pembentukan cadangan untuk menutupi resiko.14
Meski dinilai banyak kalangan terlambat, pakfeb ternyata mampu mencegah
pertumbuhan bank dan ekspansi kredit yang cendrung tidak terkendali. Dengankata lain,
ketentuan tersebut memaksa bank untuk mengurangi ekspansinya, sehingga keuntungan
bank tidak dapat lagi digunakanuntuk membuka kantor cabang baru, melainkan digunakan
untuk menyetor modal. Biaya lain jugga harus diperhitungkan untuk memenuhi ketentuan
CAR 8 %. 15
Secara perlahan pakfeb 91 sedikit membawa pengaruh. Bank-bank mulai sibuk
konsolidasi untuk memenuhi ketentuan modal agar posisi CAR mencapai 8% pada akhir
1993, LDR maksimum 110 %, dan ketentuan penyaluran kredit dalam bentuk kredit usaha
kecil 20 %. Khusus persoalan pemenuhan CAR, meskipun beberapa bank telah mampu
mencapai CAR 8 %, namun aangka rata-rata CAR pada banyak bank masih berada
dibawah 7 %. Keadaan ini dengan sendirinya juga menimbulkan kekuatiran baaru
terhambatnya kegiatan perekonomian yang selanjutnya akan semakin mempersulit
perbankan sendiri. Untuk melonggarkan ruang gerak perbankan dalam menyalurkan kredit,
BI kemudian memberi keluwesan kepada bank untuk memiliki CAR 4,25 % setelah
memenuhi ketentuan CAR 5 % pada akhir Maret 1992. Dengan demikian kegiatan ekonomi
akan lebih bergairah, tetapi pada sisi lain muncul persoalan membengkaknya kembali
kredit macet.16
14 Ibid.,hal.2 15 Ibid. 16 Ibid.
5/11/2018 kehati-hatian perbankan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kehati-hatian-perbankan 10/26
Mulhadi: Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle)dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia, 2005
USU Repository© 2006
Kredit macet sempat menghantui perbankan nasional, mencapai klimaksnya setelah
Gubernur BI mengumumkannya secara resmi dalam pertemuan BI-DPR pada bulan Mei
1993. Meskipun angka-angka diseputar besarnya kredit macet tersebut bervariasi mulai 5
triliun rupiah sampai 14 triliun rupiah, tetapi besarnya kredit macet sudah menggambarkan
bahwa posisi perbankan nasional mengalami kelesuan dan ini akan menjadi ancaman serius
terhadap sektor riil.
Ada sejumlah faktor penyebab membengkaknya kredit macet:
1.
perbankan umumnya kurang hati-hati dalam memberikan pinjaman dalam tahun-
tahun boom investasi (sejak keluarnya Pakto’88);
2. pelanggaran terhadap ketentuan batas maksimum pemberian kredit (legal lending
limit ) yang disyaratkan Pakfeb’91;
3. pengaruh kebijaksaan uang ketat, sehingga menurunkan kemampuan perusahaan
nasabah bank untuk membayar pinjaman.17
Hingga saat ini, kondisi perbankan nasional masih sangat rapuh dan rawan kredit
bermasalah (non-performing loan ). Fenomena negatif spread (selisih antara pendapatan
bunga dan biaya bunga), terutama akibat tingginya suku bunga dan gejolak nilai tukar
rupiah, masih terus mengancam permodalan bank, dan hal ini bisa memicu krisis atau
17 Ibid , hal.3. Munculnya kredit macet merupakan indikasi bahwa bank-bank mengalami masalah, terutama
kewajibannya dalam memenuhi segala ketentuan Bank Indonesia.Dalamkaitan ini Marjanto mengatakan bahwaada 3 faktor penyebab bank-bank bermasalah. Pertama , akibat kebijakan makro pemerintah; kedua , kebijakanotoritas moneter dalam hal ini BI secara kelembagaan; dan ketiga , disebabkan oleh pemilik dan pengelola bank itu sendiri. Kredit macet lebih banyak berhubungan dengan faktor penyebab ketiga. Periksa MarjantoDanusaputro, “Ibarat Melaju di Jalan Tol Tanpa Rambu-rambu ” dalam h ttp://www .tempo.co.id/ang/min/02/14/ekbis1.htm. Mengenai faktor penyebab munculnya kredit macet ini, DarmiyantiMuchtar menyebut 2 (dua) faktor penyebab. Pertama, faktor eksternal yang berkaitan dengan perilaku debiturdan lingkungan (ekonomi, kebijakan pemerintah, pasar internasional, dan lain-lain). Kedua, faktor internal yangberkaitan dengan manajemen dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebuah bank. Periksa DarmiyantiMuchtar, “Biang Keladi Kredit Macet: Dilema Perbankan Indonesia ,” Majalah Bank dan Manajemen EdisiJuli/Agustus 1991, hal.35
5/11/2018 kehati-hatian perbankan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kehati-hatian-perbankan 11/26
Mulhadi: Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle)dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia, 2005
USU Repository© 2006
rekapitalisasi bank jilid dua.18 Fungsi intermediasi juga belum berjalan, tercermin dari
masih rendahnya rasio antara kredit yang disalurkan dengan dana pihak ketiga (DPK) yang
dihimpun perbankan (loan to deposit ratio/LDR). Menurut Dradjad H Wibowo, untuk
mempercepat pulihnya proses intermediasi, BI harus berani mengurangi jumlah bank
secara radikal, melakukan percepatan restrukturisasi kredit, baik yang ada diperbankan
maupun di BPPN, dan mempercepat penyelesaian persoalan hukum, khususnya berkaitan
dengan proses kepailitan di pengadilan niaga.19
Gambaran diatas setidaknya memberikan pemahaman bahwa krisis ekonomi,
keuangan dan perbankan yang terjadi sejak tahun 1997 hingga saat ini tidaklah akibat
perilaku investor asing. Kalupun itu ada , itu hanyalah pemicu api yang memang sudah
membara. Kondisi ekonomi, keuangan dan perbankan Indonesia sebelum itu sebagaimana
digambarkan di atas sangatlah tidak stabil. Swasta-swasta besar berlomba ekspansi tetapi
tidak mengindahkan etika dan kaidah bisnis. Untuk sektor perbankan khususnya, pelaku
bisnis perbankan cendrung mengabaikan atau melanggar prinsip-prinsip berusaha yang
baik dan sehat sebagaimana telah ditetapkan baik dalam UU Perbankan maupun di dalam
peraturan-peraturan di bawahnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kondisi
perbankan Indonesia hingga saat ini mencerminkan betapa buruk dan rendahnya
komitmen untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dikalangan pelaku bisnis perbankan,
disamping lemahnya kontrol (pengawasan) 20dari Pemerintah melalui Bank Indonesia.
18 Perbankan Masih Rapuh, Selasa 5 Maret 2002, dalam http://www.kompas.com/kompas-cetak/0203/05/UTAMA/perb01.htm19 Ibid.
5/11/2018 kehati-hatian perbankan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kehati-hatian-perbankan 12/26
Mulhadi: Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle)dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia, 2005
USU Repository© 2006
Saat ini BI tengah melakukan penyempurnaan sistem pengawasan bank, dari sistem
compliance (kepatuhan pada regulasi) menjadi pengawasan risiko (risk based supervision ).
Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan bank sejak dini. Selama ini BI
melakukan pengawasan reaktif, yakni berdasarkan peraturan saja (compliance ), sehingga
jika ada permasalahn di sebuah bank, baru akan diketahui kemudian.21 Penyempurnaan
pelaksanaan fungsi pengawasan ini merupakan salah satu agenda pemerintah dalam
rangka pemulihan ekonomi melalui kebijakan (pemberdayaan) perbankan. Upaya
pemberdayaan dimaksud meliputi empat aspek, yakni rekapitalisasi bank-bank,
restrukturisasi kredit perbankan, pengembangan infrastruktur perbankan, dan
penyempurnaan pelaksanaan fungsi pengawassan bank.22
III . PENGATURAN PRI NSIP KEHATI-HATIAN DALAM UU PERBANKAN
Prinsip kehati-hatian ( prudent banking principle ) adalah suatu asas atau prinsip
yang mmenyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib
bersikap hati-hati ( prudent ) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan
padanya.23 Hal ini disebutkan dalam pasal 2 UU Nomor 10 tahun 1998 sebagai perubahan
atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam
melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-
hatian.
Ada satu pasal dalam UU Perbankan yang secara eksplisit mengandung substansi
prinsip kehati-hatian, yakni pasal 29 ayat 2, 3 dan 4 UU Nomor 10 tahun 1998.
21 Susidarto ,Loc.Cit. 22 Syahril Sabirin, 2001, “Upaya Keluar dari Krisis Ekonomi dan Moneter ” Op.Cit ,hal.1923 Rachmadi Usman, 2001, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia , PT. Gramedia Pustaka Utama,Jakarta, hal.18
5/11/2018 kehati-hatian perbankan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kehati-hatian-perbankan 13/26
Mulhadi: Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle)dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia, 2005
USU Repository© 2006
Pasal 29 :
(2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupanmodal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan
aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatanusaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian
(3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah danmelakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak mmerugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan danannnyyakepada bank
(4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenaikemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabahyang dilakukan melalui bank.
Jika memperhatikan judul Bab V UU Perbankan (terdiri dari pasal 29 s/d pasal
37B), maka pasal 29 merupakan pasal yang termasuk dalam ruang lingkup pembinaan dan
pengawasan. Artinya, ketentuan prudent banking sendiri merupakan bagian dari
pembinaan dan pengawasan bank. Lebih khusus lagi menurut Anwas Nasution, ketentuan
prudent banking termasuk dalam ruang lingkup pembinaan bank dalam arti sempit.24
Sebenarnya pengaturan prinsip kehati-hatian ini ternyata termaktub juga pada
bagian pasal sebelumnya, seperti pasal 8, 10 dan 11 UU Perbankan.
Pasal 8 : “Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajiib mempunyai keyakinan atas
kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan
yang diperjanjikan”.
Pasal 10 : “Bank Umum dilarang :
a. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b
dan huruf c;b. melakukan usaha perasuransian;
24 Anwar Nasution, Pokok-pokok Pikiran tentang Pembinaan dan Pengawasan Perbankan dalam rangka Pemantapan Kepercayaan kepada Masyarakat terhadap Industri Perbankan , Makalah disampaikan padaSeminar tentang “Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah”, Departemen Kehakiman, BPHN, HotelIndonesia Jakarta, tanggal 24-25 Juni 1997, hal.2
5/11/2018 kehati-hatian perbankan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kehati-hatian-perbankan 14/26
Mulhadi: Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle)dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia, 2005
USU Repository© 2006
c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6dan pasal 7.
Pasal 11 :
(1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberiankredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan,penempatan investasi Surat Berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat
dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait,termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam elompok yang sama denganbank yang bersangkutan.
(2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yangditetapkan oleh Bank Indonesia.
(3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberiankredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan,penempatan investasi Surat Berharga atau hal lain yang serupa, yang dapatdilakukan oleh bank kepada :
a. Pemegang saham yang memiliki 10 % (sepuluh perseratus) atau lebih darimodal disetor bank;
b. Anggota dewan komisaris;
c. Anggota direksi;
d. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
e. Pejabat bank lainnya; dan
f. Perushaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
(4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yangditetapkan oleh BI.
(4A) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiaayaanberdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat(3), dan ayat (4).
Apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian, oleh UU Perbankan sama sekali
tidak dijelaskan, baik pada bagian ketentuan maupun dalam penjelasannya. UU Perbankan
5/11/2018 kehati-hatian perbankan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kehati-hatian-perbankan 15/26
Mulhadi: Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle)dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia, 2005
USU Repository© 2006
hanya menyebutkan istilah dan ruang lingkupnya saja sebagaimana dijelaskan dalam pasal
29 ayat 2, 3, dan 4 di atas. Dalam bagian akhir ayat 2 misalnya disebutkan bahwasanya
bank wajib menjalankan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam pengertian,
bank wajib untuk tetap senantiasa memelihara tingkat kesehatan bank, kecukupan modal,
kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan aspek lain yang berhubungan
dengan usaha bank.25 Apa saja yang dimaksud dengan aspek lain itu tidak dijelaskan.
Dalam pada itu, dalam rangkamendukung atau menjamin terlaksananya proses
pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prisnsip kehati-
hatian, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern26 dalam bentuk self
regulations .27
Anwar menyebutkan bahwa ruang lingkup aturan prudent banking (pembinaan
dalam arti sempit) meliputi persyaratan modal awal maupun rasio modal terhadap
kemungkinan resiko yang dihadapinya, BMPK (batas maksimumpemberian kredit), rasio
pinjaman terhadap deposito (LDR) maupun posisi luar negeri (NOP), rasio cadangan
minimum, cadangan penghapusan aktiva produktif (kredit macet), transparansi pembukuan
berdasarkan standarisasi akuntansi serta audit.28
25 Periksa kembali bagian awal ayat 2 pasal 29 UU Perbankan.26 Periksa penjelasan pasal 29 ayat 1, 2, dan 3 UU Perbankan27 Self regulation merupakan peraturan intern bank yang dibuat dalam rangka mendukung pelaksanaan
prinsip kehati-hatian. Dalam kebijakan Pemerintah disektor perbankan tahun 1994 disebutkan bahwaperbankan tetap diarahkan untuk mempercepat proses penyelesaian kredit bermasalah dan bank bermasalah,mempercepat proses konsolidasi, mendorong perbankan untuk melaksanakan prinsip pengaturan sendiri (self regulation principple ) dan kehati-hatian dalam usahanya serta memantapkan langkah-langkah pembinaan danpengawasan perbankan guna mengembangkan sistem perbankan yang sehat dan tangguh. Untuk itu BImelakukan penyempurnaan rencana kerja bank dan laporan pelaksanaannya yang kemudian dituangkan dalamSK Direksi BI No.27/117/KEP/DIR, tanggal 25 Januari 1995 termasuk juga salahstunya SK Direksi Bi No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Mmaret 1995 tentang ketentuan kewajibanbank umum untuk memiliki danmelaksanakan kebijakan pperkreditan dabnk berdasarkan Pedoman Penyususnan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB).28 Anwar Nasution, Loc.Cit.
5/11/2018 kehati-hatian perbankan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kehati-hatian-perbankan 16/26
Mulhadi: Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle)dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia, 2005
USU Repository© 2006
Hal menarik dalam ketentuan prinsip kehatia-hatian bank ini adalah adanya
kewajiban bagi bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko
kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank, sebagaimana
dijelaskan dalam ayat 4 pasal 29 diatas.
Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian nasabah
dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi
bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia
perbankan. Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank termasuk kecukupan modal,
dan kualitas aset. Apabila informasi tersebut telah tersedia atau disediakan, bank dianggap
telah melaksanakan ketentuan ini. Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank
bertindak sebagai perantara penempatan danan dari nasabah atau pembelian/’ penjualan
Surat Berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.29
Walaupun ketentuan ini terkesan berlebihan, tetapi ketentuan ini menunjukkan
bahwa bank benar-benar memiliki tanggungjawab terhadap para nasabahnya. Hal ini
penting bagi bank dalam rangka menjaga hubungan baik dan berkelanjutan dengan
nasabahnya. Sebab, jika sekali nasabah dirugikan akibatnya nasabah selamanya tidak
akan percaya kepada bank bersangkutan. Hal ini juga relevan dengan konsep hubungan
antara bank dan nasabahnya, yang bukan hanya sekedar hubungan debitur-kreditur
semata, melainkan lebih dari itu sebagai hubungan kepercayaan (fiduaciary relationship ).30
29 Periksa penjelasan ayatb 4 dari pasal 29 UU Perbankan30 St.Remy Sjahdeini, BI Sebagai Penggerak Utama Reformasi Peraturan Perundang-undangan, PidatoIlmiah dalam rangka Penerimaan Jabatan Guru Besarb Ilmu Hukum pada Faakultas Hukum UNAIR Suarabayatanggal 16 Desember 1996, Tulisan yang sama dapat dibaca dalam Majalah Bank dan Manajemen , EdisiNovember/Desember 1996, hal.17 .Alvin C. Herrell setelah melakukan penelitian terhadap putusan-putusanpengadilan di Amerika Serikat menyimpulkan bahwa hubungan antara bank dan nasabah merupakan fiduciary relationship karena status bank yang istimewa didalam masyarakat sebagai lembaga yang jasa-jasanyaberpengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat
5/11/2018 kehati-hatian perbankan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kehati-hatian-perbankan 17/26
Mulhadi: Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle)dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia, 2005
USU Repository© 2006
Dalam sejarah perbankan Indonesia, ketentuan prudent banking pernah diatur
secara khusus dalam beberapa Paket deregulasi, misalnya Paket deregulasi 25 Maret 1989
dan Paket deregulasi Februari 1991, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Salah
tujuan atau tugas yang diemban Paket Februari 1991 misalnya, berupaya mmengatur
pembatasan dan pemberatan persyaratan perbankan dengan mengharuskan dipenuhinya
persyaratan permodalan minimum 8 % dari kekayaan. Yang diharapkan dari paket itu
adalah adanya peningkatan kualitas perbankan Indonesia.31
Kewajiban bank-bank memenuhi aturan penilaian kesehatan dalam Paket deregulasi
diatas, tampaknya tidak bisa menghindari kesan sebagai produk aturan yang diwarnai
trauma atas terjadinya kasus collaps nya beberapa bank umum nasional, seperti Bank
Perbankan Asia, Bank Duta danBank Umum Majapahit.
Pengaturan prudent banking saat ini sudah cukup banyak, bahkan sudah seringkali
dilakukan revisi atau pergantian, baik stelah lahirnya UU No.7 tahun 1992 maupun ketika
pemerintah mengundangkan UU No.10 tahun 1998. Regulasi tersebut sebagian besar
diwujudkan dalam bentuk Surat Edaran dan SK Direksi Bank Indonesia. Aturan-aturan
tersebut misalnya :
1. SK BI 30/11/KEP/DIR/1997, tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank
2. SK BI 30/12/KEP/DIR/1997, tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat
3. SK BI 30/46/KEP/DIR/1997, tentang pembatasan pemberian kredit oleh bank
umum untuk pembiayaan pengadaan dan atau pengolahan tanah
4. SE BI 31/16/UPPB/1998 tentang batas maksimum pemberian kredit bank umum
5. SK BI 31/177/KEP/DIR tentang batas maksimum pemberian kredit bank umum
6. SE BI 31/17/UPPB/1998 tentang posisi devisa neto bank umum
31 Deregulasi Perbankan: Sejumlah Aturan Tambal Sulam , dalam http://www.Tempo.co.id/ang/min/01/52/utama3.htm
5/11/2018 kehati-hatian perbankan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kehati-hatian-perbankan 18/26
Mulhadi: Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle)dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia, 2005
USU Repository© 2006
7. SE BI 31/18/UPPB/1998 tentang pemantauan likuiditas bank umum
8. SK BI 31/179/KEP/DIR tentang pemantauan likuiditas bank umum
9. SK BI 31/148/Kep/DIR/1998 tentang pembentukan penyisihan penghapusan
aktiva produktif
10. SK BI 31/147/KEP/DIR/1998 tentang kualitas aktiva produktif
11. SK BI 331/178/KEP/DIR/1998 tentang posisi devisa neto bank umum
12. Peraturan BI 2/16/PBI/2000 tentang perubahan SK Direksi BI31/177/KEP/DIR/1998 tentang batas maksimum pemberian kredit
13. Peraturan BI 3/21/PBI/2001 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank
14. Peraturan BI 3/22/PBI/2001 tentang transparansi kondisi keuangan bank 15. Peraturan BI 6/25/PBI/2004 tentang rencana bisnis bank umum16. Peraturan BI 7/4/PBI/2005 tentang prinsip kehati-hatian dalam aktivitas
sekuritisasi asset bagi bank umum17. dll
Sebagaimana halnya bank-bank di negara-negara maju dan berkembang lainnya,
dalam kaitannya dengan pemenuhan standar kesehatan bank, mengikuti ketentuan Bassel
International Standart (BIS). Dalam rangka pemenuhan kondisi perbankan di Indonesia, BI
telah menyepakati 25 aturan BIS . Sampai saat ini baru 12 aturan BIS yang siap diterapkan
di Indonesia. Diantaranya ketentuan CAR 8 %, dan NPL/Non Performing Loan (kredit
macet) 5 % yang harus segera dipenuhi bank-bank sebelum akhir 2001.32
Ketentuan BIS tersebut dalam garis besarnya merupakan prinsip dasar pembinaan
dan pengawasan bank yang efektif, yang telah disetujui untuk diterapkan di Indonesia
melalui komitment yang dilakukan oleh BI dengan IMF. 25 butir ketentuan BIS tersebut
adalah sebagai berikut :
1. Mempunyai wewenang, tanggung jawab dan tujuan yang jelas, bersifatindependent dan memiliki sumber daya yang cukup
2. Kegiatan yang diizinkan
32 Titis Nurdiana dan Ahmad Febrian, Memenuhi Janji dan Membuat Koreksi , dalamhttp://www.kontan_oonline.com/05/31/aktual/akt1.htm
5/11/2018 kehati-hatian perbankan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kehati-hatian-perbankan 19/26
Mulhadi: Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle)dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia, 2005
USU Repository© 2006
3. Kriteria perizinan
4. Otoritas untuk mengkaji dan menolak usul
5. Otoritas untuk menetapkan kriteria ketentuan kehati-hatian (prudential)
6. Kecukupan modal
7. Standar kredit dan monitoring
8. Kebijakan dan prosedur evaluasi terhadap kualitas aset
9. Sistem informasi manajemen bank
10. Ketentuan pinjaman terkait (BMPK)
11. Monitoring terhadap resiko
12. Memiliki sistem yang memadai untuk memantau situasi pasar
13. Mempunyai prosedur penegndalian resiko manajemen yang komprehensip
14. Sistem pengendalian internal
15. Meningkatkan kode etik profesional metode pengawasan bank
16. Meliputi off site dan on site
17. Senantiasa melakukan hubungan dengan manajemen bank
18. Mempunyai teknik untuk melakukan analisis data/laporan
19. Mempunyai independensi
20. Mampu melakukan pengawasan secara konsolidasi informasi perbankan
21. Seluruh bank diharuskan memiliki sistem pencatatan yang lengkap dan akurat
22. Pengawasan diharuskan mempunyai alat ukur yang cukup dan mampu melakukanperbaikan serta melakukan tindakan aturan dan kerjasama pengawasaninternasional
23. Menerapkan praktik pengawasan konsolidasi
24. Melakukan kerjasama antar pengawas, dan
25. Menerapkan standar yang sama antar bank lokal dengan bank asing33
Pembinaan dan pengawasan yang berlandaskan kepada ketentuan BIS tersebut,
layak diimplementasikan tidak hanya terhadap prbankan, tetapi juga lembaga keuangan
non-bank. Hal ini relevan dipertimbangkan mengingat empiris historis di Indonesia
33 Elvyn G.Masassya, Indepedensi Bank Indonesia , dalam http://www.cides.or.id/ekonomi/ek0001040.asp
5/11/2018 kehati-hatian perbankan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kehati-hatian-perbankan 20/26
Mulhadi: Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle)dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia, 2005
USU Repository© 2006
memperlihatkan cukup banyak kasus perbankan yang notabene di bawah pengawasn bank
sentral sesungguhnya berkaitan dengan kegiatan lembaga keuangan non-bank.34
IV. PRI NSIP KEHATI-HATIAN DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH
Salah satu jenis bank yang dikenal di Indonesia dilihat dari sistem atau tata cara
operasionalnya adalah Bank Islam, yang lebih populer dengan sebutan Bank Syariah.35
Bank Syariah ini merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya (sebagaimana
halnya dengan Bank Konvensional) menarik dan memberikan kredit (pembiayaan) dan
jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya
disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.36
Prinsip Syariah, dalam pasal 1 butir 13 UU Perbankan dijelaskan sebagai aturan
perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana
dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang disesuaikan dengan
syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah ), pembiayaan
34 Ibid.35 Perbankan dengan prinsip Syariah pertama kali diperkenalkan melalui UU No.7 tahun 1992, yang secaraekplisit ditemukan dalam Pasal 1 butir 12 serta pasal 6 huruf (m). Kemudian ditindaklanjuti dengan PP No.72tahun 1992 tentang Bank umum dengan prinsip bagi hasil. Saat ini, dalam UU Perbankan terbaru No.10 tahun1998 juga mendpatkan pengaturan yang lebih lengkap dari UU Perbankan sebelumnya, dengan istilah bak dengan prisip Syariah, yang juga telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya SK Direksi BINo.32/34/KEP/DIR/1999 dan SK Direksi BI No.32/36/KEP/DIR/1999, masing-masing mengenai Bank UmumBerdasarkan Prinsip Syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.36 Warkum Sumitro, 1997, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait , PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, hal.5
5/11/2018 kehati-hatian perbankan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kehati-hatian-perbankan 21/26
Mulhadi: Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle)dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia, 2005
USU Repository© 2006
berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah ), prinsip jual beli barang dengan
memperoleh keuntungan (murabahah ), atau pembiayaan barang modal berdasarkan
prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan
kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina ).
Ketentuan diatas, yang penting digarisbawahi adalah redaksi atau pernyataan
”aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam”. Hukum Islam mengatur secara lengkap
mengenai prinsip-prinsip muamalat umumnya dan perjanjian khususnya. Saat ini sebagian
dari prinsip-prinsip tersebut sudah terkonkretisasi dalam beberapa produk bank, baik
produk pengerahan dana maupun produk pembiayaan sebagaimana telah dikemukakan di
atas. Produk-produk Bank Syariah tersebut merupakan produk pilihan yang dirancang
secara prudent yang didalamnya juga mengandung prinsip-prinsip perlindungan bagi
nasabahnya. Secara historis, produk-produk tersebut sudah dipraktekkan dalam dunia
perniagaan di masa Nabi dan Sahabat-sahabatnya. Disamping produk-produk utama
tersebut, saat ini juga telah muncul beragam produk lain yang dalam pengembangannya
diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dari masing-masing bank yang dikendalikan oleh
Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Sebenarnya banyak ketentuan didalam hukum Islam yang bermuatan prinsip-prinsip
kehati-hatian atau prinsip berusaha yang beretika Islami yang mau tidak mau juga harus
diadopsi dan diterapkan dalam praktek perbankan syariah, sesuai dengan komitmen awal
seperti diatur dalam pasal 1 butir 13 UU Perbankan. Ketentuan tersebut antara lain diatur
dalam QS.5 : 49 dan Hadits Riwayat Ath Thabrani, yang artinya sebagai berikut :
“Dan hendaklan kamu memutuskan perkara diatara mereka (menurut apa yang
diturunkan Allah dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu mereka. Dan berhati-
5/11/2018 kehati-hatian perbankan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kehati-hatian-perbankan 22/26
Mulhadi: Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle)dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia, 2005
USU Repository© 2006
hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari
sebagain apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. (QS.5 : 49)
“Sikap hati-hati itu datangnya dari Allah, sebaliknya sikap ceroboh itu datangnya
dari syetan” (HR. Ath Thabrani)
Prinsip-prinsip tersebut akan semakin sempurna jika dalam prakteknya berbarengan
dengan prinsip-prinsip berusaha sebagaimana dituntun oleh Qur’an dan Sunnah Nabi.
Apabila prinsip-prinsip ini dijalankan maka resiko yang bersifat merugikan, baik kepada
bank itu sendiri maupun terhadap para nasabahnya. Implementasi ketentuan (prinsip-
prinsip) tersebut secara konsisten akan membawa dan/atau menjamin eksistensi bank ,
yang pada akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan akan semakin
kuat dan kokoh. Prinsip-prinsip berusaha (yang beretika Islam) dimaksud antara lain :
- Prinsip pelarangan riba (bunga), sering juga dikonotasikan sebagai prinsip bagi
hasil. (QS.ar-Ruum : 39; QS.an_Nisaa’ ; 160-161; QS. Ali-Imran ; 130; dan QS. Al-
Baqorah : 275-279)
- Prinsip ‘itikad baik dan kejujuran (QS. Al’Araf :33; QS. Huud :84 dan QS. Al-
Muthaffifin : 1-3)
- Prinsip keseimbangan/keadilan (QS. Asy Syuara’ :183; QS. Al-Isra’ :29; QS.Ar-
Rahman : 9; QS. Al-Isra’ : 35 dan QS. Al-Imran :15)
Meskipun bank syariah itu dapat bersifat universal banking, namun mereka tidak
akan dapat menghindar dari keharusan memilih segmen pasar tertentu. Pemilihan itu tidak
saja ditentukan oleh adanya potensi pasar yang dapat mereka jangkau, tetapi juga
dipengaruhi oleh kapasitas masing-masing bank, seperti permodalan, kapasitas sumber
5/11/2018 kehati-hatian perbankan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kehati-hatian-perbankan 23/26
Mulhadi: Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle)dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia, 2005
USU Repository© 2006
daya manusia (SDM), sistem dan teknologi yang mereka miliki dan sebagainya. Bank
syariah wajib memiliki sistem organisasi, sistem administrasi danmanajemen yang baik,
serta sumber daya insani yang berakhlak baik (siddiq ), amanah, dan fathanah
(profesional).37
Bank wajib melakukan analisa dan penilaian yang terus menerus mengenai sektor
ekonomi, segmen pasar, kegiatan usaha dan nasabah yang beresiko tinggi. Paling tidak
bank harus menghindari melakukan kegiatan pembiayaan dan investasi pada :
-
Usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah;
- Usaha yang bersifat spekulatif (maisir) dan mengandung ketidakpastian yang tinggi
(gharar); Usha yang tidak mempunyai informasi keuangan yang memadai;
- Bidang usaha yang memerlukan keahlian khusus, sedang aparat bank tidak memiliki
keahlian atau mmenguasai bidang usaha tersebut;
- Pengusaha yang bermasalah 38
Jika dilakukan perbandingan,maka perbankan syariah akan lebih safe dan terjamin
kemampuan berusahanya karena operasiona bank ini dibingkai oleh ketentuan-ketentuan
dan/atau prinsip-prinsip syariah. Retriksi-retriksi syariah sebagai dasar operasionalnya
sekaligus merupakan dan menjadi prudential regulation (prinsip kehati-hatian) bagi bank
syariah.
Dengan demikian, tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah
agar bank selalu dalam keadaan sehat. Dengan kata lain agar selalu dalam keadaan likuid
37 Zainul Arifin, 2000, Mekanisme Kerja Perbankan Syariah dan Permasalahannya , Jurnal Hukum Bisnis, Volume 11, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, hal.4838 Ibid.
5/11/2018 kehati-hatian perbankan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kehati-hatian-perbankan 24/26
Mulhadi: Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle)dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia, 2005
USU Repository© 2006
dan solvent . Diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan
masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak
ragu-ragu menyimpan dananya di bank.39
Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank, bukan hanya karena
dihubungkan dengan kewajiban agar bank tidak merugikan kepentingan nasabah yang
mempercayakan dananya kepada bank dan masyarakat (melalui penyaluran kredit bank),
melainkan juga berkaitan erat dengan sistem moneter yang menyangkut kepentingan
semua anggota masyarakat, (bukan semata-mata nasabah penyimpan).40
V. KESIMPULAN
1. Bahwa kondisi perbankan nasional saat ini masih sangat rapuh dan rawan kredit
bermasalah (non-performing loan ). Fenomena negatif spread , terutama akibat
tingginya suku bunga dan gejolak nilai tukar rupiah, masih terus mengancam
permodalan bank, dan hal ini disebabkan karena perilaku para pemilik dan
pengelola bank yang cendrung mengabaikan prinsip kehati-hatian ( prudent banking
regulatioan) dalam berusaha, disamping kontrol yang lemah dari Bank Indonesia.
2. Bahwa UU Perbankan telah mengatur adanya pprinsip kehati-hatian, terutam hal
tersebut tercantum dalam pasal 29 ayat 2, 3 dan 4, jo pasal 8, 10, dan 11 UU No.10
tahun 1998. Kemudian hal itu diperjelas secara sempurna didalam beberapa
peraturan pelaksananya
39 Sutan Remy Sjahdeini, dalam Rachmadi Usman, Op.Cit , hal.1940 Sutan Remy Sjahdeini, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagu Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia , Institute Bankir Indonesia, Jakarta,hal.175
5/11/2018 kehati-hatian perbankan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kehati-hatian-perbankan 25/26
Mulhadi: Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle)dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia, 2005
USU Repository© 2006
3. Prinsip kehati-hatian ternyata tidak hanya diatur di dalam UU Perbankan dan
peraturan pelaksananya. Secara khusus hal tersebut juga ditemukan dalam hukum
Islam sebagai landasan hukum operasional bank dengan prinsip syariah.
DAFTAR PUSTAKA
Arifin, Zainul, 2000, Mekanisme Kerja Perbankan Syariah dan Permasalahannya , JurnalHukum Bisnis, Volume 11, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta
Asikin, Zainal, 1997, Pokok-pokok Perbankan di Indonesia, PT. .Raja Grafindo Persada,Jakarta
Danusaputro, Marjanto, “Ibarat Melaju di Jalan Tol Tanpa Rambu-rambu” dalamhttp://www. tempo.co.id/ang/min/02/14/ekbis1.htm
Deregulasi Perbankan: Sejumlah Aturan Tambal Sulam , dalam http://www.Tempo.co.id/ang/min/01/52/utama3.htm
Fuady, Munir, 1999, Hukum Perbankan Modern , PT.Citra Aditya Bakti, Bandung Iljas, Achjar, 2000, “BLBI dan Penyelamatan Sistem Perbankan”, Media 31 Januari 2000(Opini)
Juwana, Hikmahanto, 1998, “ Analisa Ekonomi atas Hukum Perbankan ”, Jurnal Hukum danPembangunan, Edisi Nomor 1-3 Tahun XXVIII Januari – Juni 1998
Kondisi Umum Sektor Perbankan, dalam http://n21.ac-id.net/content/n21-bank/bab_2.html
Lovett William A., 1997, Banking and Financial Institutions Law , Westpublishing Co., USA
Masassya, Elvyn G., Indepedensi Bank Indonesia , dalamhttp://www.cides.or.id/ekonomi/ek0001040.asp
Muchtar, Darmiyanti, Biang Keladi Kredit Macet: Dilema Perbankan Indonesia , MajalahBank dan Manajemen Edisi Juli/Agustus 1991
Nasution, Anwar, Pokok-pokok Pikiran tentang Pembinaan dan Pengawasan Perbankan dalam rangka Pemantapan Kepercayaan kepada Masyarakat terhadap Industri
5/11/2018 kehati-hatian perbankan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kehati-hatian-perbankan 26/26
Mulhadi: Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle)dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia, 2005
USU Repository© 2006
Perbankan , Makalah disampaikan pada Seminar tentang “PertanggungjawabanBank Terhadap Nasabah”, Departemen Kehakiman, BPHN, Hotel IndonesiaJakarta, tanggal 24-25 Juni 1997
Nurdiana, Titis dan Ahmad Febrian, Memenuhi Janji dan Membuat Koreksi , dalamhttp://www.kontan_oonline.com/05/31/aktual/akt1.htm
Perbankan Masih Rapuh , Selasa 5 Maret 2002, dalamhttp://www.kompas.com/kompascetak/0203/05/UTAMA/perb01.htm
Usman, Rachmadi, 2001, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia , PT. GramediaPustaka Utama, Jakarta
Sabirin, Syahril, “Kebijakan Moneter dan Perbankan dalam Mendukung Pembangunan Nasional ”, dalam http://www.publikasiBI
Sjahdeini, Sutan Remy, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagu Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institute Bankir
Indonesia, Jakarta
_______, BI Sebagai Penggerak Utama Reformasi Peraturan Perundang-undangan, PidatoIlmiah dalam rangka Penerimaan Jabatan Guru Besarb Ilmu Hukum padaFaakultas Hukum UNAIR Suarabaya tanggal 16 Desember 1996,
________, 2001, “Upaya Keluar dari Krisis Ekonomi dan Moneter ”, Orasi Ilmiahdisampaikan pada acara Wisuda Sarjana Universitas Muhammadiyah SumateraBarat tanggal 29 September 2001 di Padang
Supraptomo, Heru, 1997,” Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan ”, Jurnal HukumBisnis , Volume 1/1997,Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta
Sumitro, Warkum, 1997, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait , PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
Susidarto,“Reposisi Pengawasan Bank ”, dalam http://www.Kompas.com/kompas-cetak/0204/26/opini/menu33.htm.
Tobing, Elwin ,“ Asal Mula Krisis ” Februari 2002, dalamhttp://www.theindonesiainstitute.org/our view feb1.htm
top related