kebijakan nasional perumahan dan kawasan …
Post on 20-Oct-2021
69 Views
Preview:
TRANSCRIPT
DATE
KEBIJAKAN NASIONALPERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT PERKOTAAN, PERUMAHAN, DAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
JAKARTA, 9 OKTOBER 2017
KEBIJAKAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2
Masyarakatdapatmengakseshunian yang layak danterjangkau
Terwujudnya
pembangunan
yang lebih
merata dan
berkeadilan
Terpenuhinya kebutuhan
hunian yang dilengkapi
dengan prasarana dan
sarana pendukungnya
bagi seluruh masyarakat
yang didukung oleh sistem
pembiayaan perumahan
jangka panjang yang
berkelanjutan, efisien, dan
akuntabel untuk
mewujudkan kota tanpa
permukiman kumuh
SASARAN POKOK PEMBANGUNAN
NASIONALRPJPN 2005-2025
ditandai
oleh
Masyarakat
memperoleh
pelayanan
infrastruktur
dasar
permukiman
yang memadai
3
KEBIJAKAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PEMERINTAH FOKUS PADA MBR, TERUTAMA DALAM MENINGKATKAN
STANDAR HIDUP 40% TERBAWAH
AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2015-2019
POIN 6.6.3: MEMBANGUN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4
TANTANGAN: AKSES TERHADAP HUNIAN LAYAK
Ketahanan BangunanDilihat dari kondisi atap, lantai dandinding bangunan hunian sertatidak pada lokasi flood plain
Kecukupan Luas TempatTinggalLuas hunian memenuhi standar luaslantai per kapita ≥ 7,2 m2
Akses Air MinumHunian memiliki akses terhadap air minum yang layak dan aman
KeterjangkauanDilihat dari proporsi pengeluaranRumah Tangga untuk rumah
Keamanan BermukimDilihat dari status lahan hunian, apakahterjamin (secure) atau tidak
Akses SanitasiHunian memiliki akses terhadapsanitasi yang layak dan aman
Definisi Hunian Layak
5
TANTANGAN: AKSES TERHADAP HUNIAN LAYAK
Indikator Rumah
Tidak Layak Huni
Persentase Rumah
Tidak Layak Huni
sesuai indikator
2011 (%) 2016 (%)
Kondisi Atap 9,48 10,77
Kondisi Dinding 1,47 1,59
Kondisi Lantai 10,39 6,90
Kepadatan 12,51 9,36
Sanitasi 32,03 20,66
Air Minum 35,42 28,86
Kondisi AtapRTLH berdasarkan kondisiatap mengalami kenaikan
Jumlah RTLH tahun 2011-2016
Kondisi DindingRTLH berdasarkan kondisidinding mengalami kenaikan
Kondisi LantaiRTLH berdasarkan kondisilantai mengalami penurunanSumber: Profil Susenas 2011-2016
KepadatanRTLH berdasarkan kepadatanmengalami penurunan
SanitasiRTLH berdasarkan akses sanitasimengalami penurunan
Air MinumRTLH berdasarkan akses airminum mengalami penurunan
6
TANTANGAN: AKSES AIR MINUM DAN SANITASI
Sektor Saat Ini Target
2019
Air Minum 71,14% 100%
Sanitasi (Air Limbah Domestik)
- Akses layak 67,20% 85%
- Akses Dasar 9,17% 15%
- Buang Air Besar
Sembarangan
11,08% 0%
Pengelolaan
sampah
(pengangkutan)
46% 80%
Akses meningkat rata-rata +2% per tahun sejaktahun 2007
Tantangan dalam penyediaan air minum dan sanitasi bertambah dengan adanya SDGs, yaitu sumber air yang aman
Fakta terkait Air Minum dan Sanitasi
7
TANTANGAN: KETERJANGKAUAN MASYARAKAT
Desil
Rumah
Tangga
Pendapatan
RT per
bulan
(jt Rp)
Kapasitas
Membayar per
Bulan
(jt Rp)
Estimasi Harga
Rumah Terjangkau
hanya dgn
Pinjaman (jt Rp)
Estimasi Harga
Rumah Terjangkau
dgn Pembayaran
Uang Muka (jt Rp)
10 13.9 5.6 463 661
9 7 2.6 216 209
8 5.2 1.8 99 110
7 4.2 1.4 74 82
6 3.6 1.1 44 49
5 3.1 0.9 38 43
4 2.6 0.7 18 19
3 2.1 0.5 13 14
2 1.8 0.4 6.7 6.7
1 1.2 0.1 2.3 2.3
Mampu Membeli
Unit Komersil
Tidak Mampu Membeli
Unit Dasar Awal
Mampu Membeli Rumah Formal
dengan Bantuan Subsidi
Sumber: Peta Jalan Menuju Reformasi Kebijakan Perumahan, 2015
8
STRATEGI RPJMN 2015-2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
STRATEGI RPJMN2015 - 2019
1. Peningkatan kapasitas pemerintah danpemerintah daerah dalam mengelola sektorperumahan dan permukiman.
2. Penyempurnaan sistem pembiayaanperumahan dan pola subsidi bagi MBR(non-fixed income) yang kebanyakanbermukim di kawasan kumuh.
3. Peningkatan peran BUMN dalampenyediaan perumahan untuk MBR.
4. Peningkatan efektifitas dan efisiensimanajemen lahan dan hunian diperkotaan.
5. Pengembangan sistem karir perumahan(housing career system).
6. Pemanfaatan teknologi dan bahanbangunan yang aman dan murah,termasuk konsep rumah tumbuh(incremental housing).
7. Integrasi penyediaan layanan airminum dan sanitasi denganperumahan.
8. Revitalisasi dan pengembanganindustrialisasi perumahan.
9. Meningkatkan pembinaan danpengawasan terhadap keamanan dankeselamatan bangunan/gedung melaluipenyelenggaraan dan penataanbangunan/gedung.
9
PROGRAM PUSAT BERJALAN DALAM MENCAPAI TARGET PEMBANGUNAN PKP
LAND FINANCING SUPPLYSPATIAL PLAN
On Going
Belum/Akan Dilaksanakan
On Going On Going
Belum/Akan Dilaksanakan
On Going
Belum/Akan Dilaksanakan
• Sertifikasi lahan• Konsolidasi lahan
• Konsolidasi lahanpermukiman kumuh
• Land Banking• Kebijakan penanganan
permukiman kumuh illegal• Pemberdayaan lahan
terlantar/milik pemdauntuk perumahan
• FLPP (tapak&rusun)• Subsidi Selisih Bunga• Bantuan Uang Muka• Pembiayaan mikro untuk MBR
pekerja informal
• KPR Rumah Swadaya• KPR Sewa-Beli• Kredit Konstruksi• Subsidi progresif untuk setiap
level pendapatan• Bantuan Pembiayaan
Perumahan BerbasisTabungan/BP2BT
• Rusunami dan Rusunawa• BSPS (peningkatan kualitas &
pembangunan baru)• Rumah Khusus• Pembangunan infrastruktur dasar
• Rusunawa untuk berbagaitipologi rumah tangga(pekerja, keluarga muda, dsb)
• Pengembangan public housing dengan berbagai tipekepenghunian (sewa/milik)
• Industrialisasi perumahan• Pemanfaatan teknologi dan
bahan bangunan murah
Penyusunan RTRW, RDTR, RTBL dan dokumen-dokumenperencanaan sektoral (RP2KP-KP/RP3KP, dll)
• Menjadikan public housing dan transportasi sbg dasarperencanaan kota
• Mengembangkanpermukiman melaluipendekatan TOD
• Pemanfaatan ruang khusushunian MBR di perkotaan
Belum/Akan Dilaksanakan
10
RENCANA AKSI DAERAH
Tujuan, Target dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TUJUAN
TUJUAN 11:KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN
TARGET
11.1:PADA 2030, MENJAMIN AKSES BAGI SEMUA TERHADAP PERUMAHAN LAYAK, AMAN, TERJANGKAU, DAN PELAYANAN DASAR, SERTA MENATA KAWASAN KUMUH
INDIKATOR11.1.1 [INDIKATOR GLOBAL]PROPORSI POPULASI PENDUDUK PERKOTAAN YANG TINGGAL DI DAERAH KUMUH, PERMUKIMAN LIAR ATAU RUMAH YANG TIDAK LAYAK
11.1.1(a) [INDIKATOR NASIONAL]PROPORSI RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP HUNIAN YANG LAYAK DAN TERJANGKAU
Proksi
11
RENCANA AKSI DAERAH
PETA JALAN
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
(TPB)
2017 – 2030
RENCANA AKSI
NASIONAL
(RAN) TPB
2017 – 2019
RENCANA AKSI
NASIONAL
(RAN) TPB
2020 – 2025
RENCANA AKSI
NASIONAL
(RAN) TPB
2025 – 2030
RENCANA
AKSI
DAERAH
(RAD) TPB
PROVINSI 1
RENCANA
AKSI
DAERAH
(RAD) TPB
PROVINSI 2
RENCANA
AKSI
DAERAH
(RAD) TPB
PROVINSI …
RENCANA
AKSI
DAERAH
(RAD) TPB
PROVINSI 34
Mandat RAD dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 tentangPelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Kebijakan
Strategis
Nasional
Program
dan
Kegiatan
Level
Nasional
Kegiatan
Level
Daerah
Muatan DokumenKomponen RAN dan RAD
• Baseline 2016• Permasalahan dan
Tantangan• Kebijakan dan Strategi• Pemantauan, Evaluasi
dan Pelaporan
TERIMA KASIH
Direktorat Perkotaan, Perumahan dan Permukiman
Kementerian PPN/Bappenas
Gedung Utama Lantai 3, Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta
Telp/Fax: (021) 3149635
Email: perkim.bappenas@gmail.com
top related