kebijakan akred fktp pmk46 klinik 2016-new
Post on 11-Jul-2016
79 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
1
KEBIJAKAN AKREDITASI FASILITAS KESEHATANTINGKAT PERTAMA
danPERMENKES NO.46 TAHUN 2015
TENTANG AKREDITASI PUSKESMAS, KLINIK PRATAMA, TEMPAT PRAKTIK
MANDIRI DOKTER, DAN TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGIdr. HERLIN FERLIANA, M.Kes
Kepala Bidang Pelayanan KesehatanDinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
POKOK BAHASAN KEBIJAKAN AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA PERMENKES NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG
AKREDITASI PUSKESMAS, KLINIK PRATAMA, TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER DAN TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI
KESIMPULAN
2
3
Dasar Hukum: UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; UU RI No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; UU RI No. 20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian UU RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Perpres No. 111 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres N0 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015 -2019 Permenkes No. 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN Permenkes No. 9 tahun 2014 tentang Klinik Permnekes No. 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
4
AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMADasar Hukum:Permenkes No. 71 tahun 2013 ttg Pelayanan Kesehatan pada JKN: Pasal 6 ayat 2:
Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama juga harus telah terakreditasi.Permenkes No. 9 tahun 2014 ttg Klinik:
Pasal 38:1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan klinik, dilakukan akreditasi
secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.2) Setiap klinik yang telah memperoleh izin operasional dan telah beroperasi
paling sedikit 2 (dua) tahun wajib mengajukan permohonan akreditasiPermenkes No. 75 tahun 2014 ttg Puskesmas: Pasal 39 ayat 1:
Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, Puskesmas wajib diakreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
PUSKESMAS
InstrumenAkreditasi
KONSEP DASAR AKREDITASI PUSKESMAS
Badan Akreditasi
Survei Akreditasi Puskesmas
SERTIFIKAT
12
5
4
3
6
Memenuhi / Menerapkan / Comply
UU 29 / 2004 : Praktik KedokteranUU 36 / 2009 : KesehatanPP. 65/ 2005 : P edoman dan Penerapan SPM
Permenkes 741/2008 : SPM Bid. Kes Kab/kotaKep menkes 128/2004, : Kebijakan Dasar PKMKep menkes 374/2009 : SKN 2009
STANDAR
Dimodifikasi dari Nico A. Lumenta
UU 29/2004 : PRAKTIK KEDOKTERNUU 36/2009 : KESEHATANPP 65/2005 : PEDOMAN DAN PENERAPAN SPMPERPRES 72/2012 : SKNPERMENKES 741/2008 : SPM Bid KES Kab/KotaKEPMENKES 128/2004 : KEBIJAKAN DASAR PKM
UU 29/2004 : PRAKTIK KEDOKTERANUU 36/2009 : KESEHATANPP 65/2005 : PEDOMAN & PENERAPAN SPMPERPRES 72/2012 : SKNPERPRES 12/ 2013 : JKNPERMENKES 741/2008 : SPM BID. KESKEPMENKES 128/2004 : KEBIJAKAN DASAR PKM
KONSEP DASAR AKREDITASI FASYANKES PRIMER
UU RI No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; UU RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah UU RI No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan ; Perpres N0 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015 -2019 Permenkes No. 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan
pada JKN Permenkes No. 9 tahun 2014 tentang Klinik Permnekes No. 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat Kepmenkes HK.02.02/52/2015 tentang Renstra Kemenkes
2015 -2019
Penyebab masalah mutu:Variasi Proses
Proses tidak diukur dg baik1
Proses tidak dimonitor dg baik2
Proses tidak dikendalikan dg baik3
Proses tidak dipelihara dg baik4Proses tidak disempurnakan5
Proses tidak didokumentasi dg baik6
Sistem Manajemen Mutu
menyempurnakan
mengukurmemonitor
mengendalikan
memelihara
Sistem Manajemen
Mutu
Pengertian mutu Mutu adalah kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan (Crosby,
1984) Mutu adalah memenuhi bahkan melebihi kebutuhan dan keinginan
pelanggan melalui perbaikan sluruh proses secara berkelanjutan (Zimmerman)
Donabedian : Tidak dapat dibuat satu definisi ttg mutu Donabedian mengusulkan definisi sbb: Defisini absolut : kemungkinan terjadinya manfaat atau cedera terhadap
kesehatan sebagaimana dinilai oleh praktisi kesehatan tanpa mempertimbangkan biaya
Defisini individual : ekspektasi pasien terhadap manfaat dan/atau terjadinya cedera dan konsekuensi yang tidak diharapkan
Definisi sosial : biaya pelayanan, manfaat atau cedera yang terjadi sepanjang proses pelayanan, distribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dinilai oleh masyarakat secara umum.
Standar mutu (Donabedian) Standar struktur Standar proses Standar outcome
Menurut Donabedian: perlu dilakukan standardisasi agar pelayanan yang kita berikan bermutu. Standar meliputi:
standar struktur/input, standar proses, dan standar outcome/hasil
Mutu pelayanan
SISTEM MANAJEME
N MUTU
KomitmenLeadership
SISTEM PELAYANA
N-Struktur-Proses
-Outcome
Mengukur, Memonitor
MengendalikanMemelihara
Menyempurnakan dan
Mendokumentasikan
Mengukur
Memonitor
Mengendalikan
Memelihara
Menyempurnakan
Indikator
Standar/SPO
Ringkas, Rapih, Resik, Rawat,
RajinCQI:
Siklus PDCA
AKREDITASI
PEREN CANAAN(PLAN)
PENGORGANI SASIAN DAN
PELAKSANAAN(DO)
EVALUASI(CHECK)
TINDAK LANJUT HASIL
EVALUASI(ACTION)
CONTINUOUS QUALITY IMPROVEMENT
KEPATUHAN PROSES TERHADAP STANDAR DIUKUR MELALUI STANDAR AKREDITASI
(DENGAN METODE TELUSUR )
PELAYANAN Kesehatan Ibu, Kesehatan Anak Keluarga
Berencana Promosi
Kesehatan Kesehatan
lingkungan Pelayanan gizi Pencegahan &
pengendalian penyakit
Kesehatan jiwa Pengobatan
tradisional, komplementer & alternative
dan lain-lain12
Akreditasi Klinik
Pelayanan UKP
Administrasi manajemenPuskesmas
PelayananYang
diakreditasi
Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar Akreditasi.
PENGERTIAN
(Pasal 1)14
Tahapan Proses Akreditasi FKTP
1. Proses Pelatihan
Pendampingan Pasca
Akreditasi
5.Proses Survei/Penilaian
6. Proses Penetapan
4. Proses Pengajuan
3. Proses Pendampingan
2. Proses Persiapan
1. Proses Pelatihan
TUJUAN
(Pasal 2)
Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Pasien
Perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan, masyarakat dan
lingkungannya serta FKTP
Kinerja FKTP dalam pelayanan kesehatan
Meningkatkan :
16
WAJIB TERAKREDITASI
(Pasal 3)
KLINIK(Berlaku 3 Tahun)
TEMPAT PRAKTIK DOKTER-DOKTER GIGI(Berlaku 5 Tahun)
PUSKESMAS(Berlaku 3 Tahun)
GRPS
RUBRIK
NARET
SASARAN AKREDITASI
17
13
HAL PUSKESMAS KLINIK DPM
Kelompok Penilaian
• Administrasi dan Manajemen
• Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
• Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP)
• Administrasi dan Manajemen
• Upaya Kesehatan Perseorangan
• Administrasi dan Manajemen
• Upaya Kesehatan Perseorangan
Kategori Tingkat kelulusan
• Tidak Terakreditasi• Terakreditasi Dasar• Terakreditasi Madya • Terakreditasi Utama• Terakreditasi Paripurna
• Tidak Terakreditasi• Terakreditasi Dasar• Terakreditasi Utama • Terakreditasi
Paripurna
• Terakreditasi • Tidak terakreditasi
Jumlah Standar, Kriteria & Elemen Penilaian (EP)
42 Standar168 Kriteria776 EP
27 Standar110 Kriteria503 EP
20 Standar56 Kriteria234 EP
14
TAHAPAN AKREDITASII
• PENDAMPINGAN PRA AKREDITASI
II• PENILAIAN PRA
AKREDITASIIII • SURVEI AKREDITASI
IV
• PENDAMPINGAN PASCA AKREDITASIV
• PENETAPAN AKREDITASI
(Pasal 5)
Tim Pendamping
Tim Pendamping
Komisi Akreditasi
FKTP
15
PUSKESMAS KLINIKTEMPAT PRAKTIK
DOKTER-DOKTER GIGI• Pendamping Bidang
Administrasi dan Manajemen (Admen)
• Pendamping Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
• Pendamping Bidang Upaya Kesehatan Perseorangan
• Pendamping Bidang Administrasi dan Manajemen (Admen)
• Pendamping Bidang Upaya Kesehatan Perseorangan
• Pendamping Bidang Administrasi dan Manajemen (Admen)
• Pendamping Bidang Upaya Kesehatan Perseorangan
• Pendidikan paling rendah D3 bidang kesehatan
• Pengalaman bekerja di Puskesmas dan/atau mengelola program yandas dan/atau program mutu yandas paling singkat 2 tahun
• Lulus pelatihan pendamping
• Pendidikan paling rendah D3 bidang kesehatan
• Pengalaman bekerja di Puskesmas dan/atau mengelola program yandas paling singkat 2 tahun
• Lulus pelatihan pendamping
• Tenaga medis• Mempunyai pengalaman
bekerja di Puskesmas dan/atau Klinik paling singkat 1 (satu) tahun
• Lulus pelatihan pendamping akreditasi
SYARAT TIM PENDAMPING KAB/KOTA
(Pasal 13 &14)20
Berasal dari SDM Dinkes Kab/kota, atau jika ada keterbatasan dapat merekrut dari fasilitas yankes, institusi pendidikan, organisasi profesi, dan/atau masyarakat ditetapkan dengan SK Dinkes Kab/Kota
Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan secara intensif
Melakukan penilaian pra akreditasi untuk mengetahui kelayakan faskes untuk diusulkan dalam penilaian akreditasi
Mendampingi FKTP dalam melaksanakan perbaikan serta meningkatkan kualitas pelayanan
Menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh tim Surveior Akreditasi
TUGAS TIM PENDAMPING
(Pasal 14)21
JENIS PENDAMPINGAN
(Pasal 11)22
PENDAMPINGAN PRA AKREDITASI
PENILAIAN PRA AKREDITASI
PENDAMPINGAN PASCA AKREDITASI
SURVEI AKREDITASI
Penilaian untuk mengukur tingkat kesesuaian terhadap standar
Dilakukan oleh surveior Akreditasi dari lembaga independen penyelenggara Akreditasi yg ditetapkan oleh Menteri
(Pasal 6)23
PUSKESMAS KLINIK TEMPAT PRAKTIK DOKTER-DOKTER GIGI
• Surveior Bidang Administrasi dan Manajemen (Admen)
• Surveior Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
• Surveior Bidang Upaya Kesehatan Perseorangan
• Sruveior Bidang Administrasi dan Manajemen (Admen)
• Surveior Upaya Kesehatan Perseorangan
• Surveior Bidang Administrasi dan Manajemen (Admen)
• Surveior Bidang Upaya Kesehatan Perseorangan
• Pendidikan paling rendah S1 bidang kesehatan
• Pengalaman bekerja di Puskesmas dan atau mengelola program yandas dan atau program mutu yandas paling singkat 3 tahun
• Memiliki sertifikat pelatihan survieor Akreditasi
• Pendidikan paling rendah S1 bidang kesehatan
• Pengalaman bekerja di Puskesmas dan atau mengelola program yandas paling singkat 3 tahun
• Memiliki sertifikat pelatihan survieor Akreditasi
• Tenaga medis• Mempunyai pengalaman bekerja di
Puskesmas dan atau Klinik paling singkat 1 (satu) tahun
• Lulus pelatihan pendamping akreditasi
PERSYARATAN TIM SURVEIOR
(Pasal 7 & 14)24
PENETAPAN AKREDITASI
(Pasal 8)
oleh Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi berdasarkan :
Hasil akhir survey akreditasi
Keputusan rapat Lembaga20
LEMBAGA INDEPENDEN PENYELENGGARA AKREDITASI
(Pasal 15)
Ditetapkan oleh Menteri Bersifat mandiri dalam proses pelaksanaan,
pengambilan keputusan, dan penetapan status Akreditasi
Bertugas untuk melakukan survei dan penetapan status Akreditasi
24
PENDANAAN AKREDITASI
(Pasal 17)
Puskesmas, Klinik Pratama dan TPM Dokter-Dokter Gigi Milik Pemerintah
• APBD• APBN
Klinik Pratama, TPM Dokter dan Dokter Gigi Milik Swasta/ Masyarakat
• Pemilik Faskes27
KETENTUAN PERALIHAN
(Pasal 19)
MASA TRANSISIKegiatan Survei dan Penetapan Status Akreditasi dilaksanakan
oleh Komisi Akreditasi FKTP yang dibentuk oleh Menkes
(Kepmenkes Nomor HK.02.02/59/2015)
Komisi Akreditasi FKTP bertugas memberikan kajian dan rekomendasi penetapan
Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi
28
MEKANISME SERTIFIKASI AKREDITASI
3. Meneruskan permohonanSesudah check kesiapan
9. Penerbitan sertifikat
Dinkes Kab
Dinkes Prov
Komisi Akreditasi
KoordinatorSurveior di
Provinsi
Fasyankes
4. MeneruskanPermohonan ke komisi
5. Menugaskan koordinator utkMembentuk tim surveior
6. Survei akreditasi
7.RekomendasiHasil survei
8. MeneruskanRekomendasi hasil survei
10. Meneruskan sertifikatKe Kabupaten
11. Menyerahkan sertifikat ke fasyankes
29
2. CheckKesiapanFasyankesMengajukan
Permohonanakreditasi
1.
KOMITMEN BERSAMA
KUNCI TERCAPAINYA
AKREDITASI FKTP
top related