kearaij undang-undang perseroan ... - universitas indonesia
Post on 23-Apr-2022
9 Views
Preview:
TRANSCRIPT
385
KEARAij UNDANG-UNDANG PERSEROAN YANG BARU, SUATU SUMBANGAN PEMIKIRAN *)
- ---Oleh: Jusuf Anwar, & Felix Oenioeng Soebagjo, ___ _
Pendahuluan
Beberapa tahun belakanganini nampale semakin banyak ahli-ahli pembangunan dipelbagai negara menyadari tentang ketidak serasian yang terjadi dalam pembangunan terutama dinegara-negara · berkembang. Menurut mereka, strategi pembangunan yang banyak dianut oleh negara tersebut, yang bertumpu hanya kepada usaha-usaha meningkatkan laju pertumbuhan eko-. nomi serta Gross National Income Percapita (GNP) yang tinggi, ternyata tidak memecahkan masalah pembangunan itu sendiri. Pengalaman menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang · tinggi tidak dengan sendirinya menghapus atau mengurangi kemiskinan dan·p . Disamping itu strategi pembangunan tersebut yang pada umumnya juga didasarkan at as asumsi bahwa pembagian dapat dip isahkan dari pertumbuhan dan dilakukan kemudian, justru sering menimbulk an kesulitan. Meningkatnya GNP dalam bentuk rumah dan mobil mewah misalnya, sulit dirubah menjadi rumah murah dan kendaraan umum untuk rakyat banyak.
Strategi pembangunan yang cocok bagi negara berkem bang adalah dengan mengatasi kemiskinan karena usaha ini sekaligus akan meningkatkan GNP.
*) Laporan Team Pengkajian Hukum Eko
nomi Pembangunan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik Indonesia (1982/1983).
Atau dengan kata lain perencanaan . pertumbuhan ekonomi harus jadi satu paket dengan program pemerataan hasil-hasil pembangunan tersebut. Tujuan mana dapat diciptakan atau dihidupkan antara lain melalui suatu sistim kelembagaan yang dapat berdwifungsi baik sebagai sarana untuk meningkatkan laju pertumbuhan sekaligus seba· gai pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
Sejalan dengan pemikiran tersebut, menurut hemat kami kiranya sudahlah tepat penggarisan strategi pembangunan yang diterapkan di Indonesia yang bertumpu pada Trilogi pembangunan yaitu mengusahakan adanya keseimbangan yang dinamis antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan p em erataan hasil-hasil pem bangunan didalam stabilitas nasional yang mantap, menuju masyarakat adil makmur berdasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ("UUD 1945 "). Hanya pelIllasalahan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Trilogi Pembangunan tersebut adalah bagaimana caranya menum buhkan dan menciptakan suatu sistim kelem bagaan yang dapat berdwifungsi. Disamping sarana-sarana Koperasi dan Badan Us aha Milik Negara ("BUMN"), maka lembaga usaha Perseroan Terbatas ("PT") 1) kiranya da-
1) Pengaturan lembaga usaha PT ini terdapat pada pasal-pasal 36-56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang ("KUHD") dengan beberapa perubahan dan pembaharuan.
•
,
386
pat digunakan sebagai sarana akselerator pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Melalui PT. dapat diharapkan partisipasi umum dan dengan demikian pemerataan kemakmuran kepada orang banyak akan lebih mudah direalisir. 1. a) Dalam kerangka usaha mencapai tujuan terse but itulah, kami mencoba m~mberikan sumbangan pemikiran . tentang bagaimanakah sebaiknya dan kearah manakah seharusnya pengaturan PT di Indonesia dilakukan, sekaligus mengundang tanggapan dari para ahli, guna mendapatkan masukan ter-
•
hadap Rancangan Undang-undang ("RUU") tentang PT yang sangat didambakan kehadirannya itu . 2)
Sekitar Perigaturan tentang PT.
KUHD telah mengalami beberapa
1.a) Ada pendapat memang yang mengatakan, dan harus pula diterima kebe· narannya, bahwa mengkaitkan suatu '7embaga" yang merupakan dasar landasan dan "sarana" mobilisasi modal adalah kurang tepat. Secara kongkrit, bagaimana kita akan mengkaitkan PT yang merupakan alat didalam alam ''kapitalisme ", dengan pemerataan secara berencana yang merupakan hasil pemikiran alam . ' 'sosialisme" . .
2). Dalam usaha mengadakan pembaharuan di bidang Hukum Perseroan dapat disebutkan usaha-usaha beberapa panitia (i) Panitia yang dibentuk Lembaga Pembinaan Hukum Nasio nal - LPHN (1961 dan 1971) diketuai ofeh Prof. R. Soekardono;' (ii) Panitia yang dibentuk Menteri Kehakiman (1965), (iii) Panitia Intern Departemen Kehakiman (1969), (iv)Panitia Penyempurnaan Rancangan Un- · dang-undang tentang Pef..sekutuan dan Perseroan Dagang (1971), (v)Panitia yang dibentuk Departemen (1975). Untuk lebih lengkap, lihat Hajati Suroredjo. Masalah Pembaharuan Hukum Perseroan 2, 3, Kertas kerja pada Simposium Pembaharuan Hukum Dagang Nasional (BPHN, 1980).
Hukum dan Pembal1gunan
perubahan/penambahan. Khususnya, ketentuan-ketentuan yang mengatur PT, p'erubaharijpenambahan mana terjadi atas ketentuan pasal 54-nya, yang memungkinkan )elaksanaan satu saham satu suara. 3
Dengan demikian tak dapatlah disangkal bahwa pengaturan PT yang hanya tenlluat dalam 21 pasal dalam KUHD sudah tidak sesuai lagi dengan suasana perkembangan perekonomian dan strategi pembangunan perekonomian dan strategi pembangunan di masa mendatang. 4) Sebagai contoh kongkrit misalnya orang bisa mengatakan bahwa pasal47 KUHD merupakan huruf mati. Namun . bagaimanapun juga ada kemungkinan bahwa anggota Direksi suatu PT akan dituntut untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian-kerugian yang mungkin diderita PT, atas kelalaian melaksanakan ketentuan pasal 47 KUHD. Masalah lain "likwidasi", hal yang kurang mendapat perhatian KUHD, terutama sejak masuknya modal asing, menjadi hangat dibicarakan orang. KURD tidak menjelaskan pula bagaimana kaitan antara likwidasi dan kepailitan. Secara garis besar, dapatlah kita sebutkan . bahwa ketentuan-ketentuan PT yang ada sekarang ini memuat · pengaturan-pengaturan yang diantaranya adalah (i) bahwa PT harus didirikan oleh paling sedikit 2 orang pendiri 5), (in harus didirikan dengan akta otentik 6) , (iii) bahwa PT baru ada setelah akta pendiriannya mendapat pengesah-
3). Undang-undang No.4 tahun 1971, Lembaran Negara (L.N.) ]1' 0.20 tahun 1971.
4) . Lihat T. Mulya Lubis, PMA dan UU PMA: Harapan dan Kenyataan, (XI) 4 Hukum dan Pembangunan 335 343 (1981).
5). Pasal16 jo. pasal1 KUHD
6). Pasal38 KUHD
Undang-undang Perseroan
an dari Menteri Kehakiman 7), (iv) bahwa atas akta pendirian yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman itu wajib didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dan diumumkan dalam Berita Negara 8), (v) bahwa anggaran dasar PT harus mencantumkan jangka waktu tertentu 9), (vi) bahwa modal perseraan harus terbagi atas saham-saham 10), (vii) bahwa perseraan baru mulai dapat betialan setelah paling sedikit 10% dari modal yang ditempatkan telah disetorkan dalam rekening perseroan 11), dan (viii) bahwa PT harus diurus oleh pengurus_ 12)
Beberapa hal yang perlu rnendapat perhatian dalarn usaha Pernbaharuan Hukurn tentang Perseroan Terbatas.
Dalam usaha membatasi masalah Pembaharuan Hukum Perseroan terbatas 13) beberapa masalah pokok yang dapat kita sorati antara lain, (i) Halhal umum, (ii) Pendirian PT dan Anggaran Dasar, (iii) Modal dan Saham, (iv) kewenanganPT, (v) Kepengurusan dan Kepengawasan PT, (vi) Hak dan Kewajiban Pemegang Saham, (vii) Per-
7). Pasal36 KUHD
8 ). Pasa/ 38 KUHD
9). Pasal 46 KUHD
10). Pasal 40 KUHD
11). Pasal 51 KUHD
12). Pasa/44 KUHD
13). Dipilihnya bentuk PT sebagai hal yang didahu/ukan da/am usaha mengadakan peninjauan kembali secara menyeluruh atas ketentuan-ketentuan KUHD, kiranya tidaklah menyimpang dari maksud, tujuan dan kebijaksanaan yang digariskan dalam PELlTA II. Lihat Bab 27, HUKUM IV, Langkah-langkah dan Sasaran-.susaran, yang pada sub 1 bab "Perencanaan Hukum dan Perundang-undangan" an tara lain menyebutkan perature
387
ubahan atas Strukturjorganisasi PT, (ix) Masalah Hukum yang berlaku. (x) Masalah Ketentuan Peralihan_ 14)
1_ Hal-hal Umum
Dalam melaksanakan usaha pembaharuan, kita perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain:
a_ Pembaharuan Hukum Perseroan tadi hendaknya dilaksanakan agar bentuk badan us aha tadi dapat "berdwifungsi", baik sebagai sarana untuk pertumbuhan ekQnomi, dan sekaligus juga sebagai sarana pemerataan_ 14a)
Dengan perkataan lain, pembaharuan tidak saja ditujukan agar bentuk usaha
•
PT tidak saja (diharapkan) mampu mendukung pembangunan (ekonomi) saja, akan tetapi juga mampu memelihara azas pemerataan ke adilan. Untuk itu beberapa hal dapat dipertimbangkan: (i) Pembentukan Undang-undang"'"
baru harus bertitik tolak pada kebutuhan sosial, ekonomi dan moneter yang nyata adajakan timbul, 15) Karena itu pembentukan undang-undang baru hen-
an-peraturan Hukum dan peraturan perundang-undang yang diperlukan bagi pembangunan ekonomi itu meli-. puti juga bentuk-bentuk perusahaan, patent, merek, hak cipta, registrasi dagang dan tera.
14). Bandingkan Hajati Suroredjo, OP-CIT,
9. 14a). Ada kritik memang terhadap tujuan
ini PT, sebagai alat/sarana untuk mengkomulasikan modal dan menggunakannya sebagai faktor produksi, hendaknya dicegah agar jangan terlalu banyak dibebani dengan belll/acam~acam tujuan idiil. Dikhawatirkan dengan terlalu banyaknya tujuan idiil yang dibebankan kepada PT, PT malah menjadi tanpa tujuan.
15). Pembahasan yang menarik mengenai hal ini, lihat misalnya Nono Anwar Makarim, Mengada-ada ten tang Perseroan Terbatas (PSHE, 1977).
September 1983
i
388·
(li)
(iii)
16).
17).
daknya menggunakan hasil-hasil penelitian ekonomi dan sosiologis mengenai keadaan yang berlaku sekarang ini sebagai titik tolak dan memusatkan perhatiannya kepada masalah-masalah yang akan timbul di waktu yang akan datang, serta mencoba menemukan bagaimana kita dapat mengatasi atau mengurangi akibat masalah-masalah yang akan datang itu. Dalam hal ini metode perbandingan hukum dan perbandingan sejarah hukum akan banyak memudahkan tugas membentuk undang-undang.
Pembentukan Undang-undang baru harus dilandasi pada kenyataan bahwa sistem ekonomi In-
.
donesia, mengarah kepada suatu sistem ekonomi terbuka 16), dan sistem ekonomi internasional ataupun peristiwa-peristiwa ekonomi yang teIjadi dilain-lain negara akan baik secara langsung maupun tidak langsung, mempunyai pengaruh kepada perekonomian riasional Indonesia.
Dengan demikian dalam melaksanakan pembaharuan, kit a perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan di negara-negara lain, baik yang terpengaruh common law maupun system .continental, khususnya negaranegara ASEAN. 17)
Dalam kaitannya dengan Pasar Modal, yang dapat dipergunakan sebagai salah satu media bagi
" Dengan dikeluarkanrlya UU No. 1/ 1967 ten tang Penanaman Modal Asing, pengusaha asing mulai menge· lir masuk ke Indonesia.
Salah satu usaha di bidang ini, an tara lain telah diponsori oleh ASEAN LAW ASSOCIATION ("ALA") dalam seminar yang diadakan barubaru ini.
18).
19).
20).
Hukum dan Pembangunan
badan usaha, untuk memperoleh •
dana dari masyarakat, pembaha-ruan tadi' hendaknya dilakukan agar ketentuan-ketentuan PT dapat lebih sesuai dan selaras, mengikuti peraturan-peraturan pasar modal yang kompleks dan sophisticated. 1
8)
b. Perlunya diadakan pembedaan antara PT terbuka dan PT tertutup. 19) Berbagai negara mempunyai pendapat yang berlainan tentang manfaat dan perlunya diadakan pembedaan antara kedua bentuk usaha itu. Ukuran-ukuran yang dipergunakan sebagai dasar pembe-
, daannya beraneka ragam. Ba-gi mereka yang mengadakan perbedaan, jelas akan membawa konsekwensi lebih jauh akan adanya kewajiban dan keuntungan dari masing-masingjenis PT itu, 20)
c. Juga perlu dipertanyakan apakah perlu diadakan pembeda-
Peraturan-peraturan yang dimaksud an tara lain akan menyangkut jenis saham, hak dan kewajiban pemegang saham, peralihan atas saham, ketentuan mengenai saham blanko, minimum keterbukaan.
Ada yang membedakan atas "open Corporations" dan "close Corporations" lihat William Rutter, Gilbert Law - Summaries Corporation (10 th Ed., 1978); di Nederland, dibedakan atas "Naamlooze vennootschap (NV)" dan "Besloten vennootschap (BV), lihat, Sanders, Dutch Company Law 2 - 3 (1977).
Di Nederland misalnya, BV dibebaskan dari kewajiban mengumumkan laporan tahunan mereka, sedangkan NV wajib. Di lain pihak bila BV hanya dapat mengeluarkan jenis saham atas nama, NV dapat mengeluarkan jenis saham atas nama, NV dapat mengeluarkan jenis saham atas nama, dan saham blanko, Ibid, 2, 1968-169.
Undang-undang Perseroan
an antara bentuk perseroan besar dan kecil, yang mungkin dapat mencakup PT terbuka dan PT tertutup_ 21)
d. Perlunya diadakan penjelasan tentang kaitan dan perbedaan antata bentuk PT dengan benfuk-bentuk usaha lain, seperti perserikatan perdata, Fa, CV, MAl, Bagaimana bentuk pengaturan terhadap kemungkinan adanya pengalihan dan bentuk-bentuk lain itu ke
•
dalam bentuk PT.
e. Kemungkinan difikirkannya bentuk holding company dan masalah mery:er. Kedua hal terse but sudah saatnya mendapatkan pengaturan khusus.
f. Masalah status PT. Saat ini dianut paham bahwa dalam rangka UU No. 1 tahun 1967, status PMA diterapkan kepada setiap usaha, berapapun besar/kecilnya saham fihak asing tersebut dipunyai. Dengan hanya 1 % saham asing status tetap PT. PMA di lain fihak banyak kemudahan yang dapat di perqleh dalam suatu PT. Nasional, misalnYl!- m asalah distribusi produk akhir.
2. Pendirian dan Anggaran Dasar PT.
Bahwa suatu PT harus didirikan dengan akta notaris, kiranya semua pihak dapat menerima. Bahwa anggaran dasar PT memerlukan pengesahan 22) dari Menteri
21)_ Ibid, 185-207 22). Dalam draft Rancangan Undang
undang Perseroan yang baru, kiranya istilah pengesahan ini akan diganti dengan pemberian "pemyataan tidak berkeberatan ". Bedanya 'adalah bahwa derigan pemyataal1 tidak berkeberatan, maka pertanggungan jawab mengenai isi akta di-
389
Kehakiman, pada dasarnya tidak menjadi peullasalahan pokok_ Yang masih sering diperdebatkan adalah kapankah PT mulai dapat berusaha dan kapankah PT memperoleh status badan hukum ? ,
Mengenai yang pertama: Apakah sejak saat dibuatnya anggaran dasar PT di hadapan seorang notaris, apakah sejak anggaran dasar di maksud memperoleh pengesahan Menteri Kehakim an , yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan sebagainya_
Menurut kami yang penting dan hams diperhatikan di sini adalah prinsip pengetahuan oleh pihak ketiga. Oleh karenanya, maka sistem yang menganut pendapat bahwa PT akan memperoleh status sebagai badan hukum sejak saat di umumkannya anggaran dasar PT dalam Berita Negara, lebih dapat dibenarkan_ Di samping itu, perlu juga ditinjau kembaU ketentuan yang mengatakan bahwa oleh karena PT pada dasarnva ' tunduk pada ketentuan-ketentuan umum dari hukum peIjanjian, 23) maka untuk mendirikan PT diperlukan 2 orang pendiri. Bagaimana seandainya di dalam peIjalanan kehidupan PT , ternyata kemudian saham-saham berada pada tangan satu orang pemegang saham ? Apakah ketentuan-ketentuan perjanjian masih berlaku. Apakah tidak sebaiknya kalau kita katakan bahwa pendirian PT itu menyangkut multipartite legal act_ 24)
Modal dan Saham
Pengaturan ten tang modal dan saham dalam Undang-undang yang
serahkan kepada Notaris yang mem-•
buatnya, Suroredjo, opeit, 10.
.23). Lihat pasal15 jo pasall KUHD. 24). Lihat Sanders, loc-cit.
September 1983
g i
390
barn, hendaknya lebih maju dari sistem pengaturan yang berlaku sekarang. Kemungkinan suatu PT mengeluarkan 1 atau lebih jenis saham 25) menjadi landasan utarna.
Dalam kaitannya dengan jenis saham blanko, perlu ditegaskan apaluarkan saham blanko ini hanya diberlkan kepada jenis PT tertentu saja ? 26)
Tak dapat di kesampingkan adalah masalah kemungkinan pembelian saham-saham oleh PT sendiri. 27) Apakah hal itu diinginkan, adakah pembatasan minimal atau maksimal yang akan diberlkan.
Kewenangan PT . .
Dengan kewenangan PT, yang dimaksud adalah kewenangan PT sebagai badan . hukum melakukan tindakan-tindakan dalam mencapai tujuanjusaha PT. Kewenangan ini dapat mencakup hal-hal yang secara tegas dinyatakan ("express powers") dan hal-hal yang secara tegas dinyatakan 28) Dalam kenyataannya,
25). Saham-saham itu sendiri mungkin dapat dibedakan atas (i) saham biasa dan saham preferen/prioritas, (ii) saham atas nama dan saham blanko, (iii) saham A dan saham B.
26). Boleh tidaknya di keluarkan saham atas nama atau saham blanko hendaknya tidak dilandasi pertimbangan "politis" tetapi pertimbangan ''ekonomis".
27). Sebagai perbandingan, peraturan perundang-undangan di beberapa negara lain dengan tegas menyebutkan kewenangan PT untuk membeli sahamnya sendiri. Lihat misalnya, Sec. 207 dari the California Corporate Code; Sec. 202 New York Business Corpo· ration Law; Sec. 98 (2) of Dutch Civil Code, Sandevs, op-cit, 16
.
28). Bandingkan, Harry G. Henn, Law of Corporation 202-204 (2 nd Ed., 1970).
Hukum dan Pembangunan
kewenangan yang secara tegas dinyatakan, pada dasarnya telllluat di dalam anggaran dasar suatu PT. 29)
Untuk masa yang akan datang, apakah tidak sebaiknya di dalam Undang-undang Perseroan yang baru diadakan pengaturan tentang kewenangan pokok suatu PT. Hal mana tentu saja tidak berarti bahwa para pendiri menjadi tidak berhak untuk mengatur hal-hal khusus yang dianggap perlu di dalam ketentuan-ketentuan anggaran dasar PT. Selanjutnya juga perlu diberikan pengaturan tentang akibat dari tindakan PT yang melampaui atau bertentangan dengan apa yang
•
menjadi kewenangan mereka. Me-ngenai implied powers dapat kita serahkan kepada dunia praktek untuk menentukan ruang lingkup dan kriteria-kriterianya, sesuai dan mengikuti perkembangan dunia usaha. 30)
Pengurusan dan Pengawasan PT
Adanya 2 lembaga terpisah di dalam PT yang masing-masing mempunyai tugas (i) melakukan pengurusan ("Direksi"), dan (ii) melakukan pengawasan terhadap pekerj aan pengurusan yang dilakukan Direktur("Dewan Komisaris"), kiranya dapat diterapkan dalam peraturan perundang-undangan yang baru nanti. Hal mana tentu saja tidak diartikan bahwa setiap PT harus mem-
•
29). Kewenangan-kewenangan dari satu PT mungkin sa;a berbeda dengan PT yang lain. Hal ini tergantung pada tujuan dan bidang usaha PT, serta perumusan di dalam anggaran dasar PT itu sendiri.
30). "Implied powers" akan mencakup tindakan-tindakan · yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan-tujuan PT, dan tidak bertentangan atau melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Bandingkan Rutter, op-cit, 481 .
Undang-undang Perseroan
punyai Direksi dan Dewan Komisaris_ PT boleh menentukan sendiri apakah ia akan, di samping adanya Direksi, mengangkat Dewan Komisaris. Hanya dalam hal-hal tertentu atau untuk tujuan tertentu saja, adanya Dewan Komisaris menj adi kewajiban misalnya untuk suatu PT Terbuka. Beberapa masalah yang sering muncuI di dalam kaitannya dengan adanya Direksi dan Dewan Komisaris antara lain adalah: (i) Apakah anggauta Direksi da
pat sekaligus merangkap menjadi anggauta Dewan Komisaris ?
(ii) Apakah anggauta Direksi harus dipilih dari mereka yang menjadi pemegang saham PT?
(iii) Apakah anggauta Direksi dapat mewakili kepentingan pemegang saham, misalnya dalam hal pemungutan suara. Adalah hal yang kurang dapat diterima secara logis mengapa
Direksi tidak dapat mewakili kepentingan peme-gang saham 31), terlebih-Iebih bila ia, di samping dalam kedudukannya sebagai anggauta Direksi, adalah pemegang saham PT. Perkembangan di negara-negara lain menunjukkan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa anggauta Direksi tidak dapat mewakili kepentingan pemegang saham PT. kurang tepat untuk dipertahankan lebih lama. 32)
31). Dalam praktek, anggaran dasar PT selalu memuat ketentuan yang melarang anggauta Direksi bertindak untuk dan atas nama dan oleh karena-,
nya mewakili kepentingan pemegang saham. Bila toh terjadi tindakan itu akan dianggap tidak saha.
32). Lihat, Sanders, op-cit, 51
391
(iv) Bagaimanakah dan sampai di manakah batas kewenangan dan tanggung jawab Direksi 33) dalam melakukan pengurusan PT?
Dalam kaitannya dengan masalah tanggung jawab, hams dibedakan dan ditegaskan tanggung jawab sebelum dan sesudah PT memperoleh status badan hukum. 34) Hal ini penting untuk menghindari adanya perbedaan interprestasi terhadap bunyi ketentuan yang kurang jelas.
6. Hak dan Kewajiban Pemegang Saham
Dengan melihat bahwa saham~aham PT . dapat terdiri atas berbagai jenis saham 35), maka hak dan kewajiban para pemegang sahampun dapat berbeda-beda, tergantung fiepada jenis saham yang mereka miliki. Secara ulnum dapat disebutkan bahwa hak-hak pemegang saham itu akan berkaitan dengan antara lain:
(i) Hak untuk menerima keuntungan;
(ii) Hak .untuk menentukan pengurus PT dan memintakan
33). Kewenangan Direksi dapat diaturjditegaskan dalam anggaran dasar PT masing-masing. Sedangkan mengenai tanggung jawab Direksi, harus dibedakan atas tanggung jawab ke luar (kepada pihak ketiga) dan tanggung jawab ke dalam (kepada para pemegang saham).
34). Bandingkan ketentuan pasal 39 KUHD
35). Hak-hak yang di dapat oleh pemegang saham preferenjprioritas, tentu lain dari hak yang diperoleh oleh pemegang saham biasa. Di lain pihak kewajiban menyetor bagian dari saham yang dikenakan, berbeda antara PT dengan saham 'atas nama dan PT dengan saham blanko.
September 1983
$ 3 21 S 12 1 2 51 2 2 S $1225. . 22' 2 $ ¥ 52 2 3. 522 2 2
392
pertanggungan jawab dan mereka;
(iii) Hak untuk mengeluarkan suara' ,
(iv) Hak untuk mengetahui jalannya perusahaan;
(v) Hak untuk memeriksa pembukuanPT;
(vi) Hak-hak yang berhubungan dengan likwidasi PT.
Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Undang-undang Perseroan yang baru nanti hendaknya jangan dilupakan adanya ketentuan yang memberikan perlindungan kepada pemegang saham minorita~. 36)
7. Pengalihan Saham •
Kapan pengalihan saham (saham) itu teIjadi dan sah, akan berbeda bila sarna (saham) itu merupakan saham atas nama dan bila saham (saham) itu merupakan saham blanko.
Dalam hal saham blanko, pengalihan saham teIjadi dengan diresahkannya saham blanko itu kepada pemilik yang baru, disertai maksud untuk memindahkan haknya atas saham terse but kepada si
•
penerima. Dengan demikian siapa saja yang menjadi pemegang saham blanko, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, maka ia dianggap sebagai pemilik yang sah at as saham itu. Di lain pihak, untuk pengalihan saham at as nama diperlukan adanya dokumen yang dapat
36). Dalam praktek selcarang seringkali terjadi bahwa oleh karena "quorum" untuk mengadakan R(Jpat Umum Pe· megang Saham (''RUPS'') sebagaima· na diminta oleh anggaran dasar PT tidak dapat terpenuhi maka peme· gang saham minoritas, yang bersang· kutan tidak akan pernah berhasil untuk meminta diselenggarakannya RUPS guna membahas masalah-masalah tertentu.
;: 2; $ 2 ,,; 22 ) ; 2 $
Hukum dan Pembangunan
mem buktikan bahwa pengalihan saham itu · telah benar-benar teIjadi 37), yaitu dengan dilakukannya pendaftaran adanya keragu-raguan pendapat, ketentuan-ketentuan pokok yang menyangkut sahnya pengalihan saham dapat dimaksukkan ke dalam Undang-undang yang baru nanti. 38)
8 _ Perubahan atas Organisasi PT
Perubahan di sini akan mencakup peru bahan atas susunan/organisasi perusahaan dan juga perubahan dari peIjanjian dasar para pemegang saham, untuk sahnya perubahan mana diperlukan tindakan dari para pemegang saham. 39)
Perubahan itu akan meliputi antara lain (i) Penjualan atas semua atau sebagian besar kekayaan (assets) PT, (ii) Merger dan konsolidasi, (iii) Memperbesar atau memperkecil modal PT, (iv) Perubahan atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam anggaran dasar PT, (v) likwidasi. 40) Ketentuan-ketentuan mengenai merger dirasakan sangat perlu dewasa ini. Banyak PT-PT ingin melakukan merger, namun masalahnya sering terbentur kepada tiadanya peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. 41) Merger itu sendi-
37). Syarat-syarat, prosedur dan kemungkinan adanya pembatasan-pembatasan tertentu dalam melakukan pengaturan saham dapat diatur dalam anggaran dasar PT.
38). Bandingkan, Sanders, op-cit, 37-38.
39). Bandingkan, Norman Latin, The Law of Corporations 570 Ond. Ed., 1971)
40). I bid. 41). Praktek yang terjadi sekarang, bila
ada perusahaan-perusahaan ingin me· lakukan merger, mereka akan meng-
• gunakan ketentuan-ketentuan "mer-ger" yang sebenarnya khusus di peruntukkan untuk bank-bank, sebagai pedoman, dengan pengawasan dari birokrasi-birokrasi yang bersangkutan.
Un dang-un dang Perseroan
harus dibedakan dari take--n overs, walu kedua-duanya sarnasarna merupakan penggabungan atas beberapa perusahaan. Merger dianggap teIjadi bila terdapat dua atau lebih yang kedudukannyajkeadaannya kurang lebih sarna .kuatjbesar bergabung menjadi satu. Take-Overs dianggap teIjadi bila ada perusahaan keeil diam bil oleh alih perusahaan yang relatif jauh lebih kuatjbesar. Pada take-overs, perusahaan-perusahaan yang melakukan penggabungan tadi masih adajhidup. Perusahaan tadi akan tidak ada lagi bila terhadapnya telah dilakukan likwidasi, yang menurut pengarnatan seorang ahli hal itu jarang teIjadi.42
)
9. Masalah Hukum yang berlaku
Masalah status personal bagi badan hukum PT akan menjadi relevant bila dikaitkan dengan perusahaanperusahaan trans-nasional (Trans National Corporation-TNC) khususnya bila kemudian muneul TNC dari Indonesia, juga dengan diharapkannya kehadiran hukum perseroan yang berlaku bagi negaranegara ASEAN. Dalarn hal ini, apakah kit a akan mengikuti pendapat hukum dari negara di mana PT itu didirikan, atau hukum dari negara di mana PT itu melakukan kegiatan utamanya, ataukah kombinasi antara kedua prinsip itu ?
10. Ket entuan Peralihan
Oleh karen a pembaharuan Hukum Perseroan hanyalah merupakan bagian dari rene ana pembaharuan Hukum Nasional, maka selarna pembaharuan Hukum Nasional tadi belum dapat dilaksanakan seeara menyeluruh, kita masih membutuh-
42). Pembahasan mengenai hal ini, lihat antara lain Sanders, op-cit, 239-265.
393
kan adanya ketentuan-ketentuan peralihan.
Ini terutarna untuk menarnpung ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang ada, dan terhadapnya hukum dilakukan pembaharuan, dapat diterapkan dengan praktek kegiatan PT, dikemudian hari.
Penutup Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa problem yang dihadapi PT, terutama karena tiadanya ketentuan perundang-undangan yang memadai. Hal ini disebabkan oleh KUHD yang sudah
•
lanjut, dan kurang tertarnpungnya pe-mecahan masalah-masalah baru oleh yurisprudensi yang ada.
Ditambah lagi dengan muneulnya ekonom-ekonom didikan Amerika, yang melemparkan konsep-konsep yang berasal dari dunia hukum Anglo-Amerika 43), arah perkembangan hukum persoan kita juga terpengaruh oleh perkembangan itu. Untuk mengatasi, ada 2 eara: 1. Piece meal, yaitu dengan cara mem
berikan pemecahan atas suatu masalah yang timbul, dan memberikan pemecahan atas masalah lain yang kemudian muncul, sedikit demi sedikit. Contoh-<:ontoh; one share one vote, going public, "penerbitan o bligasi".
2 . . Secara overall, tuntas. Untuk bidang perseroan, usaha-usaha ke arah ini sudah dilakukan sejak I970-an, ternyata masih mengalarnikesulitan.
Sesuatu itu akan selalu susah kalau yang ingin kita capai itu harus memenuhi berbagai tujuan, harus sempurna dan harus tuntas. Mengapa? Karena
43). K onsep-konsep 'going pu blic ", trust, underwritting agreement merupakan contoh-contoh pengaruh dari konsep hukum "Anglo-America" tadi.
.
September 1983
394
sesuatu yang dibebani terlalu banyak tujuan, akhirnya tidak mencapai satu tujuanpun; karena sesuatu yang diharapkan sempurna harus dilaksanakan
•
oleh masyarakat yang belum sempur-na, dan karena sesuatu yang dinamis tidak bisa dituntaskan. Cara piece meal itu bisa dimantapkan, bila (Bapepam misaInya) tidak dibiarkan bertepuk sebelah tangan. Apabila eksekuti! nekad ambil langkah biasanya legislati! dan yudikatif akan menyertai di belakangnya. Seharusnya, paling tidak yudikatif harus lebih berinisiatif menampung masaIah-masaIah praktek yang timbul
Hukum dan Pembangunan
di perbagai bidang. Namun demikian, bila dunia hukum Indonesia kurang sependapat dengan cara piece meal dan ingin serba tuntas, sempurna, dan menyelurnh, maka supaya ada kejelasan arah hendaknya diperhatikan 2 pedoman, yaitu (i) konsep-konsep hukum yang kita sudah kenaI, dan (ii) praktek. Hukum Perseroan yang barn hendaknya juga mengarah ke sana. Diusahakan pula adanya interaksi yang seimbang antara hukum dan perkembangan ekonomi.
Demikianlah makalah singkat ini guna memperoleh pengembangan lebih lanjut.
TURUT BERDUKA eITA
Seluruh staf majalah Hukum dan Pembangunan menyatakan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya ayahanda Bpk. Mardjono Reksodiputro, S.H. MA. (anggota Dewan Redaksi Hukum dan Pembangunan) :
Bpk. Mr. SOEMITRO REKSODIPUTRO •
Semoga arwah alm~rhum diterima di sisi Allah, Swt. dan kepada keluarganya yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan iman. Amin.
top related