kata pengantar - gorontalokab.go.idpengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten gorontalo...
Post on 04-Mar-2020
15 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan
hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 ini
dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah
bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan
salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 ini
disusun berdasarkan adanya penyesuaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo dalam pelaksanaan
tugas, fungsi dan tata kerjanya yang baru swsuai dengan perubahan SOTK Baru dan
Evaluasi Tim internal mengenai tujuan, sasaran dan indikator kinerja pelaksanaan program
dan kegiatan dapat lebih terukur dan terarah untuk mencapai outcome yang diharapkan.
Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program
dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan
pelaksanaan pembangunan dibidang Kependudukan Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga untuk Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam upaya mewujudkan
kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean
Covernment) di Kabupaten Gorontalo.
Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan
saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini dimasa
mendatang.
Limboto, Januari 2019
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN GORONTALO
MUHTAR TAUFIK SALEH NUNA, S.STP, ME
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c NIP. 19781205 199711 1 001
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
DAFTAR ISI
Kata Pengantar …………………………………………………………..………….……………………..…. i
Daftar Isi……………………………………………………………………………………………………….… ii
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………………………………… 1
A. Latar Belakang ……………..……………………………………………………………….. 1
B. Gambaran Singkat Organisasi ………….………………………………………………. 2
C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi …………………………………………………. 2
D. Struktur Organisasi …………………………………………………………………………. 3
E. Aspek Strategis …………….………………………………………………………………… 5
F. Permasalahan Utama ……………………………………………………………………… 5
G. Sistematika Penyajian ……………………………………………………………………… 6
BAB II PERENCANAAN KINERJA ……….……………………………………………………………… 8
A. Rencana Strategis ………………………………………………………………………….. 8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ………….…………………………………………… 14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……………………….…….…………………………………… 15
A. Capaian Kinerja Organisasi ………………..………………………………………….. 15
B. Analisis Capaian Kinerja ……..……………..………………………………………….. 17
C. Hambatan dan Masalah …………………………………………………………………. 39
D. Langkah-Langkah Antisipatif …………………………………………………………… 39
E. Realisasi Keuangan ………..……………………………………………………………… 39
BAB IV PENUTUP ……………………………………………….…….…………………………………… 42
A. Kesimpulan ……………………….……………..………………………………………….. 42
B. Saran ………………………..…………………………………………………………………. 42
DAFTAR LAMPIRAN
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
2. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2018
3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2018
4. Evaluasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dalam kerangka pembangunan Good Governance, kebijakan umum
pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil
(result orlented government). Salah satu azas penyelenggaraan Good Governance
yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas
akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya
diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah disusun
sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2018
dalam rangka melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun
2016-2021 sekaligus sebagai alat kendala dan pemacu peningkatan kinerja setiap
unit organisasi di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Gorontalo serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan
masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana.
Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kineraj
tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Instruksi Preisden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
B. GAMBARAN SINGKAT ORGANISASI
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah terjadi perubahan tentang pembagian urusan pemerintahan. Salah satu
perubahan krusial dari Undang-Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan
pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Perubahan pembagian urusan pemerintahan
sebagaimana yang telah dijelaskan di atas berdampak pada perubahan Stuktur
Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang harus mengikuti pembagian urusan
pemerintahan pusat dan daerah sebagaimana yang tercantum pada Lampiran
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut. Dampak dari hal tersebut salah
satunya adalah terjadi perubahan stuktur organisasi pada Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo sesuai dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah dibagi menjadi 2 (dua) Dinas yaitu Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, sehingga terhitung mulai Tahun 2017 Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana berdiri sendiri sesuai dengan pembagian
kewenangan antara urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI
Dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Gorontalo serta Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 47 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas
Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Gorontalo maka Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo mempunyai kedudukan,
tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
1. Kedudukan
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
2. Tugas pokok
Tugas Pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan KByaitu membantu Kepala
Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap pengendalian
penduduk keluarga berencana dan pengendalian penduduk.
3. Fungsi
Fungsi pokok Dinas Pengendalian PendudukdanKeluarga Berencana Kabupaten
Gorontalo yaitu :
1. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan
lingkup tugasnya ;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
4. pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.
D. STRUKTUR ORGANISASI
Sesuai Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 47 Tahun 2016, dalam
menjalankan Tupoksi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
di bantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris,2 (dua) Kepala Bidang dan 2 (dua) orang
Kepala Sub Bagian serta 6 (enam) Orang Kepala Seksi yang dapat dilihat pada
struktur di bawah ini :
1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Sekretaris Badan membawahi :
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Bidang Pengendalian, Penyuluhan dan Penggerakan Penduduk
membawahi :
Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan
Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Data Informasi Keluarga
Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Keluarga
Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana, Kader Keluarga
Berencana
4. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga membawahi :
Kepala Seksi Bina Kesertaan Ber-KB dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja dan Kesehatan Reproduksi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
Kepala Seksi Bina Keluarga Balita dan Lanjut Usia
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo
mempunyai stuktur organisasi sebagai berikut :
Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Gorontalo
D
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan
UPTD UPTD
BIDANG PENGENDALIAN, PENYULUHAN DAN
PENGGERAKAN PENDUDUK
Seksi Bina Advokasi dan
Penggerakan
Seksi Pengendalian Penduduk dan
Data Informasi Keluarga
Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PKB/PLKB,
Kader KB
Seksi Bina Kesertaan Ber-KB dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga
BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA
Seksi Bina Ketahanan Remaja dan
Kesehatan Reproduksi
Seksi Bina Keluarga Balita dan
Lanjut
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
E. ASPEK STRATEGIS
Adapun aspek strategis yang berkenaan dengan pengembanan tugas-tugas
dan fungsi tersebut di atas antara lain :
a. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
(KKBPK)
b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata untuk dapat
mengatasi permasalahan pelayanan KB
c. Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi
dan penyiapan kehidupan berkeluarga sangat penting dalam upaya
mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan resiko kematian ibu
melahirkan
d. Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan
keluarga yang ditandai dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran fungsi
keluarga
e. Penguatan data dan informasi melalui peningkatan kualitas data dan pelaporan
F. PERMASALAHAN UTAMA
1. Pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang belum responsif gender,
tergambar dengan masih dominannya peran suami dalam pengambilan
keputusan untuk ber-KB.
2. Muatan dan pesan advokasi dan KIE belum dipahami secara optimal.
3. Peran tenaga penyuluh lapangan KB dalam konseling KB belum optimal.
4. Kualitas pelayanan KB belum sesuai standar, yaitu berkaitan dengan
ketersediaan dan distribusi alokon di fasilitas kesehatan (faskes)/klinik pelayanan
KB.
5. Jaminan pelayanan KB belum seluruhnya terpetakan pada fasilitas pelayanan KB,
terutama dalam rangka pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
Kesehatan.
6. Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko
masih rendah.
7. Cakupan dan peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-KRR)
belum optimal.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
8. Pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan anak yang baik dan tumbuh
kembang anak masih rendah.
9. Partisipasi, pemahaman dan kesadaran keluarga/orang tua yang memiliki remaja
dalam kelompok kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
masih rendah.
10. Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan
konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
11. Peran Kelompok Ketahanan Keluarga belum optimal dalam memberikan
pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber-KB.
G. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Untuk mempermudah pemahaman terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018, maka penyajiannya disusun berdasarkan
sistematika sebagai berikut :
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GRAFIK
IKTISAR EKSEKUTIF
BAB I PENDAHULUAN
Menjelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah,
permasalahan utama dan isu strategis perangkat daerah, dan sistem
penyajian laporan.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Berisi tentang rencana jangka menengah organisasi mulai dari Visi, Misi,
Tujuan, Strategi serta Kebijakan.
Disamping itu, menguraikan perjanjian kinerja SKPD yang telah
ditetapkan pada awal tahun anggaran dan revisi perjanjian kinerja pada
pertengahan tahun anggaran.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Bab ini disajikan pengukuran capaian kinerja setiap sasaran secara
keseluruhan dan mesti diungkapkan berapa sasaran yang berhasil dan
berapa sasaran yang gagal dicapai.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
Diuraikan juga hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja setiap sasaran,
pembandingan data kinerja, faktor penyebab keberhasilan atau
kegagalan pencapaian sasaran, hambatan atau kendala, dan
permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan
diambil serta evaluasi akuntabilitas keuangan.
BAB IV PENUTUP
Pada bagian ini dikemukakan tinjauan secara umum tentang
keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama serta strategi
pemecahan masalah.
DAFTAR LAMPIRAN
- Perjanjian Kinerja dan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2018
- Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2018
- Evaluasi Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka mewujudkan
manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi
pada hasil, melalui Perjanjian Kinerja terwujudnya komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, kinerja
yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun
bersangkutan, tetapi (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-
tahun sebelumnya.
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Gorontalo merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis
dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Kepala
Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang
dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo.
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Gorontalo yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu
dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten
Gorontalo Tahun 2016-2021, strategi untuk mewujudkan visi Pemerintah
Kabupaten Gorontalo, yaitu :
1. Visi
Dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2014-2019, RPJMD Provinsi Gorontalo
Tahun 2012-2017 dan RPJPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2005-2025 serta
memperhitungkan dengan seksama kondisi lingkungan strategis baik internal
(kekuatan dan kelemahan) maupun eksternal (peluang dan tantangan), serta
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
memperhatikan kontinuitas pelaksanaan pembangunan maka dirumuskan Visi
Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021, sebagai berikut :
“TERWUJUDNYA KABUPATEN GORONTALO GEMILANG
MENUJU MASYARAKAT MADANI”
Pernyataan visi di atas terdiri dari 2 frasa besar yakni : “Terwujudnya
Kabupaten Gorontalo Gemilang” dan frasa “Masyarakat Madani”. Kedua frasa
tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :
a. Terwujudnya Kabupaten Gorontalo Gemilang
Kata “terwujudnya” mengandung makna menuju proses perwujudan.
Proses tersebut membutuhkan waktu untuk membentuk wujud, dari kondisi
state of the art (saat ini) ke kondisi state of arrival (kondisi harapan). Jadi
terminologi terwujudnya adalah proses perubahan (change) menuju ke
kondisi yang dicitakan. Kabupaten Gorontalo adalah daerah yang hendak
dirubah dari kondisi kini ke kondisi yang diharapkan. Kata “Gemilang”
adalah hasil suatu pekerjaan hebat, luar biasa, yang menunjukkan kejayaan
dan kemasyhuran yang berbentuk kesejahteraan dan kemandirian rakyat
sebagaimana visi dalam RPJPD 2005-2025 Kabupaten Gorontalo, yaitu
“KABUPATEN GORONTALO SEJAHTERA DAN MANDIRI”. Dengan kata lain
Gemilang berarti sebuah hasil dari proses perubahan yang menggambarkan
kejayaan dan kemasyhuran berupa kesejahteraan dan kemandirian
masyarakat. Kata “GEMILANG” merupakan akronim dari GEnerasi
Membangun Insan CemerLANG.
b. Masyarakat Madani
Adalah kondisi daerah/wilayah bernuansa kota yang masyarakatnya
menjunjung tinggi hak-hak sipil, nilai, norma dan hukum yang ditopang
oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban.
2. Misi
Misi pembangunan daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi serta memberikan kerangka
bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
menentukan arah pembangunan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.
Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo tersebut di
atas selanjutnya dirumuskan misi pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo
Tahun 2016-2021, sebagai berikut :
a. Menciptakan Sumber Daya Manusia Cerdas, Sehat dan Berkarakter
Mengandung makna bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan
membangun sumber daya manusia yang sehat dan cerdas sehingga
kedepannya akan tercipta SDM yang produktif dan kompetitif dengan
karakter yang dilandasi kearifan lokal yang siap menghadapi era globalisasi.
b. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Harmonis, Bersih dan
Dinamis
Mengandung makna bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan akan mengedepankan
sinergitas antar lembaga, serta mendorong partisipasi, transparansi,
responsibilitas, berorientasi hasil, adil, efektif, efisien, akuntabel dan adaptif
terhadap perubahan yang terjadi.
c. Mengoptimalkan Sumber Daya Alam menuju Kemandirian
Mengandung makna bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan
mewujudkan kemandirian masyarakat yang berbasis pada potensi lokal dan
keunggulan daerah yang kompetitif sehingga menciptakan pertumbuhan
ekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan.
d. Mewujudkan Pembangunan Berbasis Kependudukan dan
Lingkungan Hidup
Mengandung makna bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan
melaksanakan kebijakan dan program pembangunan yang berbasis
kependudukan dan lingkungan hidup serta menjadikan pembangunan
berbasis kependudukan sebagai dasar dalam menilai jalannya proses
pembangunan yang berlandaskan pada dimensi pemihakan kepada rakyat
miskin, partisipasi, keberlanjutan, integrasi penduduk dalam perencanaan
pembangunan dan kesetaraan.
e. Melakukan Kerjasama Global untuk Pembangunan Daerah
Mengandung makna bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan
membangun kemitraan dan inisiatif global partnership dengan lembaga-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
lembaga eksternal (lokal, regional, nasional dan global) dalam rangka
mengakselarasi pembangunan di Kabupaten Gorontalo.
Dari 5 (lima) misi yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021, Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo masuk
pada Misi 4 yaitu Mewujudkan Pembangunan Berbasis Kependudukan
dan Lingkungan Hidup. Untuk mendukung misi tersebut Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo telah menetapkan
hal-hal utama yang harus mendapatkan perhatian untuk pencapaian misi
tersebut, yaitu sebagai berikut :
1. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
(KKBPK).
2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata untuk dapat
mengatasi permasalahan pelayanan KB.
3. Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan
reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga sangat penting dalam
upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan resiko kematian
ibu melahirkan.
4. Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan
keluarga yang ditandai dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran
fungsi keluarga.
5. Penguatan data dan informasi melalui peningkatan kualitas data dan
pelaporan
3. Tujuan
Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target
ini merupakan ukuran kinerja dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi.
Tujuan sifatnya lebih kongkrit daripada misi dan mengarah pada suatu titik
terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas
bagi organisasi mengenal arah yang akan dituju dalam rangka
mempertahankan eksistensi dimasa datang.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
Adapun tujuan yang ingin dilakukan adalah :
a. Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk, dengan memperhatikan
peningkatan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non MKJP
dengan efektivitas dan kelayakan medis hak reproduksi (rasional, efektif,
dan efisien), dan peningkatan penanganan KB pasca persalinan, pasca
keguguran, serta penanganan komplikasi dan efek samping penggunaan
kontrasepsi.
b. Peningkatan Keluarga Sejahtera, melalui ; peningkatan kualitas dan
kapasitas kelompok ketahanan keluarga dengan pengembangan kebijakan
dan strategi yang komprehensif dan terpadu, antar sektor, tentang KIE dan
konseling kesehatan reproduksi remaja dengan melibatkan orang tua,
teman sebaya, tokoh agama (toga)/tokoh masyarakat (toma)/tokoh adat
(toda), sekolah dengan memperhatikan perubahan paradigma masyarakat
akan pemahaman nilai-nilai pernikahan, dan penanganan kehamilan yang
tidak diinginkan pada remaja untuk mengurangi aborsi ; peningkatan
pengetahuan Kesehatan Reproduksi (Kespro) remaja dalam pendidikan,
yaitu peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan
kelompok remaja tentang pengetahuan kespro bagi remaja dan mahasiswa
(Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja/PIK-KRR)
dengan mendorong remaja untuk mempunyai kegiatan positif dalam
meningkatkan status kesehatan, pendidikan, jiwa kepemimpinan, serta
dalam penyiapan kehidupan berkeluarga ; peningkatan peran dan fungsi
keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia.
4. Sasaran
Sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada Tahun 2016 – 2021
dalam rangkaian pengendalian penduduk, keluarga berencana dan
pembangunan keluarga mengacu pada Pembangunan dan Arah Kebijakan
RPJMD2016- 2021, yaitu :
a. Mengendalikan kuantitas penduduk
b. Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelompok ketahanan keluarga
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
5. Strategi
Strategi Keluarga Berencana adalah :
a) Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas
di setiap wilayah dan kelompok masyarakat
b) Meningkatkan kualitas dan kapasitas kelompok ketahanan keluarga
c) Menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan Reproduksidi
seluruh wilayah kecamatan dan desa
6. Kebijakan
Adapun arah kebijakan adalah :
a) Peningkatan intensitas pelayanan KB secara statis di wilayah perkotaan dan
pelayanan KB secara mobile di wilayah sulit.
b) Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB (PLKB)
serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung
penggerakan dan penyuluhan KB.
c) Peningkatan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu, antar
sektor, tentang KIE dan konseling kesehatan reproduksi remaja dengan
melibatkan orang tua, teman sebaya, toga/toma, sekolah dengan
memperhatikan perubahan paradigma masyarakat akan pemahaman nilai-
nilai pernikahan dan penanganan kehamilan yang tidak diinginkan pada
remaja untuk mengurangi aborsi.
d) Peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan
kelompok remaja (PIK-KRR) dengan mendorong remaja untuk mempunyai
kegiatan yang positif dengan meningkatkan status kesehatan, memperoleh
pendidikan, dan meningkatkan jiwa kepemimpinan.
e) Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok Bina
Keluarga Remaja (BKR) sebagai wahana untuk meningkatkan kepedulian
keluarga dan pengasuhan kepada anak-anak remaja mereka.
f) Peningkatan kompetensi/kapasitas SDM kader/penyuluh dalam memberikan
KIE dan konseling kepada remaja dan orang tua.
g) Peningkatan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan
perawatan lanjut usia.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
h) Peningkatan komitmen lintas sektor tentang pemahaman pentingnya KB
dan kesehatan reproduksi.
i) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya KB dalam
peningkatan kesejahteraan keluarga.
B. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan
sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan
karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa
yang diinginkan untuk dihasilkan. Dengan perencanaan kinerja tersebut
diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan
instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegaitan instansi yang
tidak terarah.
Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 mengacu pada Dokumen RENSTRA Tahun
2016-2021, Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018, dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Perubahan (DPA-P) Tahun 2018, adalah sebagai berikut :
TABEL 1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2018 dan 2021
No.
Urt. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
Tahun 2018
Target
Tahun 2021
1 2 3 4 5
1. Pengendalian Kuantitas
Penduduk
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi Peserta KB Aktif
(CPR)
65,25% 67,5%
Cakupan Pasangan Usia Subur
(PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)
11,28% 7,19%
Angka Kelahiran pada Perempuan
Usia 15-19 Tahun per 1.000 Kelahiran (ASFR)
52,08
per 1.000 kelahiran
45,52
per 1.000 kelahiran
2.
Terwujudnya Sistem
Administrasi Perkantoran yang Efektif dan Efisien
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran 100% 100%
3. Meningkatnya Kelancaran Tugas-tugas Kedinasan
Tingkat kelancaran tugas-tugas kediasan
100% 100%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan
hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau
kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang
menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo selaku pengemban amanah masyarakat
melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas
Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dibuat sesuai
dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Pengukuran capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 diukur digunakan untuk mengetahui
keberhasilan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Gorontalo dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun
anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indicator kinerja sasaran, yang
dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021. Sebagaimana yang tercantum
dalam penetapan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Gorontalo Tahun 2018, seluruh jajaran Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo.
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan
dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.
Pelaporan kinerja ini didasarkan pada penetapan kinerja Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo Tahun 2018. Secara
khusus pengukuran kinerja dilakukan menurut 3 (tiga) sasaran strategis dengan
5 (lima) indikator kinerja sasaran.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
Berdasarkan hasil pengukuran atas sasaran strategis tersebut, rata-rata
capaian kinerja memperlihatkan pencapaian yang sangat memuaskan. Capaian
kinerja untuk 3 sasaran strategis dimaksud rata-rata sebesar di atas 100%.
Adapun untuk Indikator Kinerja ke-3 pada sasaran stategis 1 yaitu menurunnya
angka kelahiran pada perempuan usia 15-19 Tahun per 1.000 perempuan belum
dapat diukur dikarenakan data realisasi untuk perhitungannya yang biasanya
dilakukan oleh BPS sampai dengan laporan ini dibuat belum tersebut. Jadi tingkat
capaian realisasi untuk indikator kinerja sasaran ke-3 pada sasaran strategis 1
masih belum tersebut datanya. Apabila data tersebut sudah tersedia maka kami
akan melakukan perhitungan dan perbaikan terhadap Laporan Akuntabilitas
Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Gorontalo Tahun 2018.
Adapun rincian tingkat pencapaian kinerja masing-masing indikator dari
sasaran strategis dapat diilustrasikan dalam gambar diagram berikut ini :
SASARAN 1
Pengendalian Kuantitas Penduduk
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
SASARAN 1
Pengendalian Kuantitas Penduduk
SASARAN 1
Pengendalian Kuantitas Penduduk
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2018 Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo dapat dijelaskan sebagai
berikut :
TargetTahun2016
RealisasiTahun2016
TargetTahun2017
RealisasiTahun2017
TargetTahun2018
RealisasiTahun2018
ASFR 15-19 TAHUN 56.45% 58.63% 54.26% 81.00% 52.08% 0.00%
56.45% 58.63%54.26%
81.00%
52.08%
0.00%0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
ANGKA KELAHIRAN PADA PEREMPUANUSIA 15-19 TAHUN PER 1.000 PEREMPUAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
TABEL 2
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 1
Sasaran 1 “ PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK “
Indikator Kinerja Sasaran
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Target Reali- sasi
Capaian Target Reali- sasi
Capaian Target Reali- sasi
Capaian
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi Peserta KB Aktif (CPR)
63,75% 78,63% 123,34% 64,50% 80,87% 125,38% 65,25% 80,33% 123,11%
Peserta KB Aktif itu sendiri pada Tahun 2018 mencapai 80,33%
dibandingkan pada Tahun 2017 sebesar 80,87% mengalami penurunan sebesar
0,54% sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2016 yaitu
sebesar 78,63% sehingga terjadi peningkatan sebesar 1,7% pada Tahun 2018.
Upaya pencapaian sasaran ini ditujukan untuk memberikan kontribusi pada
pengendalian kuantitas penduduk melalui Penurunan Angka kelahiran Total =
Total Fertility Rate Kabupaten Gorontalo.
Salah satu faktor yang mempengaruhi pengendalian kuantitas penduduk
adalah peningkatan Contraceptive Prevalence Rate (CPR). Angka pemakaian
kontrasepsi/CPR adalah persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang sedang
menggunakan alat/cara KB. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yaitu
pasangan suami isteri berstatus kawin, isterinya berusia 15-49 tahun, yang sedang
menggunakan alat/cara KB baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang berupa
sterilisasi wanita (MOW), sterilisasi pria (MOP), IUD, Susuk KB (Implant) maupun
Jangka Pendek berupa Kondom, Suntikan, dan Pil.
Pengukuran Angka Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate
= CPR) dilakukan dengan membandingkan jumlah perempuan yang berstatus
kawin usia 15-49 tahun yang sedang menggunakan semua alat/cara KB dengan
jumlah perempuan usia 15-49 tahun yang berstatus kawin, sehingga secara
matematis rumus untuk menghitung Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) adalah
sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
Berdasarkan Laporan Program KB Nasional Sistem Informasi Kependudukan
dan Keluarga (SIDUGA) Tahun 2018, angka prevalensi pemakaian kontrasepsi
(CPR) Tahun 2018 adalah 80,33%. Jika dibandingkan dengan Target 2018 yang
menggunakan data awalnya adalah hasil SUSENAS, maka pencapaian indikator
kinerja ini adalah sebesar 81,23%. Pencapaian ini diperoleh menggunakan rumus
matematis di atas, sehingga dapat diilustrasikan pencapaian dimaksud yaitu
sebagai berikut :
TABEL 3 Capaian Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)
Kabupaten Gorontalo Tahun 2018
No. P U S Laporan Program KB Nasional (SIDUGA)
Tahun 2018
Persentase Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)
80,33%
1. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) berumur 15-49 tahun yang sedang ber-KB
60.053 Orang
2. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) berumur 15-49 tahun
74.756 Orang
Dalam rangka tersebut dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :
1. Pembinaan kesertaan ber-KB melalui penggerakan dalam pelayanan KB baik
secara rutin maupun pada kegiatan moment Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
2. Pembinaan kesertaan ber-KB melalui kelompok ketahanan keluarga.
3. Penyediaan Media KIE dan Advokasi di 19 Kecamatan baik media cetak dan
elektronik.
Jumlah PUS berumur 15-49 tahun yang sedang ber-KB CPR = x 100 Jumlah PUS berumur 15-49 tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
TABEL 4
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 1
Sasaran 1 “ PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK “
Indikator Kinerja Sasaran
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Target Reali- sasi
Capaian Target Reali- sasi
Capaian Target Reali- sasi
Capaian
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Ingin Ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)
14,01% 7,20% 194,58% 12,64% 8,10% 156,05% 11,28% 8,76% 128,77%
Pencapaian Indikator Kinerja Unmet Need pada Tahun 2018 mencapai
8,76% dibandingkan pada Tahun 2017 sebesar 8,10% mengalami penurunan
sebesar 0,66% sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2016
yaitu sebesar 7,20% mengalami penurunan yang sangat drastik yaitu sebesar
1,56%, meskipun realisasi capaian kinerja setiap tahun menurun. Upaya
pencapaian sasaran ini ditujukan untuk memberikan kontribusi pada pengendalian
kuantitas penduduk melalui Penurunan Angka kelahiran Total = Total Fertility Rate
Kabupaten Gorontalo.
Kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) didefinisikan
sebagai persentase wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi (TIAL) dan
ingin menjarangkan kelahiran berikutnya (IAD), tetapi tidak memakai alat/cara
kontrasepsi. Wanita yang memerlukan KB dengan tujuan untuk menjarangkan
kelahiran mencakup wanita hamil yang kehamilannya tidak diinginkan waktu itu,
wanita yang belum haid setelah melahirkan anak yang tidak diinginkan waktu itu
dan wanita lain yang sedang tidak hamil atau belum haid setelah melahirkan dan
tidak memakai kontrasepsi tetapi ingin menunggu dua tahun atau lebih sebelum
kelahiran berikutnya. Wanita yang belum memutuskan apakah ingin anak lagi atau
ingin anak lagi tetapi belum tahu kapan, juga termasuk kelompok ini. Wanita yang
memerlukan KB untuk membatasi kelahiran mencakup wanita hamil yang
kehamilannya tidak diinginkan, wanita yang belum haid dan yang sudah haid
setelah melahirkan anak yang diinginkan, yang tidak diinginkan, yang tidak
memakai kontrasepsi lagi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan
Jumlah Perempuan yang Kebutuhan ber-KBnya Tidak Terpenuhi dengan Jumlah
Pasangan Usia Subur. Ukuran ini digunakan untuk menilai sejauh mana Program
KKBPK telah dapat memenuhi kebutuhan. Apabila Program KKBPK telah berhasil
mengatasi kelompok Unmet Need KB, antara lain dengan pemberian layanan KIE
dan layanan KB maka diharapkan pencapaian kesertaan ber-KB akan meningkat
dan Unmet Need akan menurun.
Secara matematis, rumus perhitungan Unmet Need adalah sebagai
berikut :
Berdasarkan Laporan Program KB Nasional Sistem Informasi Kependudukan
dan Keluarga (SIDUGA) Tahun 2018, angka pencapaian Unmet Need Tahun 2018
adalah 8,76%. Jika dibandingkan dengan Target 2018 yang menggunakan data
awalnya adalah hasil SUSENAS, maka pencapaian indikator kinerja ini adalah
sebesar 128,77%. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)
yang ingin menunda kehamilan sebesar 3.401 orang dan jumlah Pasangan Usia
Subur (PUS) yang ingin membatasi kehamilannya sebesar 3.150 orang.
Pencapaian ini diperoleh menggunakan rumus matematis di atas, sehingga dapat
diilustrasikan pencapaian dimaksud yaitu sebagai berikut :
TABEL 5
Capaian Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) Kabupaten Gorontalo Tahun 2018
No. P U S Laporan Program KB
Nasional (SIDUGA) Tahun 2018
Persentase Unmet Need 8,76%
1. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang Ingin Anak Ditunda (IAD) dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL)
6.551 Orang
2. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) berumur 15-49 tahun
74.756 Orang
Jlh perempuan yang kebutuhan ber-KBnya tidak terpenuhi (IAD +TIAL) Unmet Need = x 100 Jumlah PUS
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
Terdapat beberapa hambatan pencapaian Unmet Need yaitu seiring
bertambahnya umur perempuan karena perempuan yang telah mencapai jumlah
anggota keluarga yang diinginkannya dan mendekati akhir usia reproduksinya,
dikarenakan mereka mengira bahwa mereka tidak lagi memiliki resiko untuk hamil
sehingga berhenti menggunakan kontrasepsi atau tidak menggunakan kontrasepsi
jangka panjang. Oleh karena itu, unmet need untuk membatasi kelahiran dan
resiko kehamilan yang tidak diinginkan menjadi lebih besar pada wanita yang
berusia lebih matang.
Berdasarkan uraian seperti tersebut di atas, maka diperlukan berbagai
insiatif strategi agar unmet need dapat terus diturunkan yaitu melalui :
1. Peningkatkan kualitas advokasi dan KIE pada pemangku kepentingan terhadap
program KKBPK
2. Peningkatan peran mitra dalam rangka perluasan jangkauan dan kualitas
pelayanan KB
3. Pemantapan keterpaduan penggarapan program KKBPK dengan lintas sektor
terkait melalui Program Kampung KB
TABEL 6
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 1
Sasaran 1 “ PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK “
Indikator Kinerja Sasaran
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Target Reali- sasi
Capaian Target Reali- sasi
Capaian Target Reali- sasi
Capaian
Angka Kelahiran pada Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 Tahun)
56,45/ 1.000
perem-puan
58,63/ 1.000
perem-puan
96,28%
54,26/ 1.000
perem-puan
81/ 1.000
perem-puan
66,99%
52,08/ 1.000
perem-puan
- -
Berdasarkan data yang dihimpun dari Koordinator PLKB masing-masing
kecamatan, angka kelahiran pada perempuan usia 15-19 tahun per 1.000
perempuan mengalami kenaikan pada Tahun 2017 yaitu sebesar 81/1000
perempuan. Jika dibandingkan dengan Target 2017 yang menggunakan data
awalnya adalah hasil SUSENAS, maka pencapaian indikator kinerja ini adalah
sebesar 66,99%. Angka tersebut masih tinggi apabila dibandingkan dengan
capaian Tahun 2015 yang bersumber dari hasil SUSENAS yaitu pada angka 58,63,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
sehingga perlu peningkatan dalam hal sosialisasi, penyuluhan, advokasi dan KIE
tentang pendewasaan usia perkawinan dan generasi berencana. Untuk capaian
Tahun 2018 sampai dengan laporan ini dibuat belum dapat disajikan, hal ini
disebabkan oleh masih sementara penyelesaikan penghimpunan data yang
bersumber dari Data BPS Kabupaten Gorontalo.
Fertilitas remaja merupakan isu penting karena berhubungan dengan
tingkat kesakitan serta kematian ibu dan anak. Terdapat hubungan yang kuat
antara pola fertilitas ibu dengan kelangsungan hidup anak. Pada umumnya, bayi
dan anak-anak mempunyai probabilitas kematian yang lebih tinggi jika mereka
dilahirkan oleh ibu yang terlalu muda atau terlalu tua, jika mereka dilahirkan
setelah selang kelahiran yang terlalu pendek, atau jika mereka pada urutan
kelahiran yang tinggi. Hal ini lazim disebut 4T. Wanita hamil pada usia terlalu
muda yaitu pada usia kurang dari 20 tahun mempunyai resiko tinggi karena secara
fisik kondisi rahim dan panggul belum berkembang optimal sehingga dapat
mengakibatkan resiko kesakitan dan kematian pada kehamilan, persalinan, nifas
serta bayinya. Secara mental, wanita hamil terlalu muda belum siap menghadapi
perubahan yang terjadi saat kehamilan, menjalankan peran seorang ibu yang
harus mengasuh anaknya serta menghadapi masalah rumah tangga. Faktor fisik
dan mental yang belum matang akan meningkatkan resiko terjadinya persalinan
yang sulit dengan komplikasi medis.
Selain beresiko pada kehamilan dan persalinan, melahirkan pada umur
muda juga mengurangi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan atau mendapat
pekerjaan. Apabila hal ini tidak teratasi, maka bonus demografi hanya akan
menjadi peluang yang tidak termanfaatkan. Indikator Kinerja ini bertujuan untuk
mengetahui banyaknya kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19
tahun. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan
jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun pada tahun
tertentu dengan jumlah penduduk perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun
pada pertengahan tahun yang sama. Rumus untuk menghitung ASFR adalah
berikut :
ASFR
b 15-19 15-19 = --------------- x k P 15-19
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
di mana :
b15-19 : Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun
pada tahun tertentu
P15-19 : Jumlah penduduk perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun pada
pertengahan tahun yang sama
k : bilangan konstanta, biasanya 1.000
Tantangan yang dihadapi berkaitan dengan Angka Kelahiran pada Remaja
Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 Tahun) adalah peningkatan pemahaman dan
kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi, pendewasaan usia
perkawinan, menghindari seks pranikah dan narkoba dalam rangka mewujudkan
keluarga kecil bahagia sejahtera, sehingga Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Kabupaten Gorontalo akan melakukan upaya sebagai berikut :
1. Peningkatan sosialisasi Program Generasi Berencana (GenRe) kepada remaja
melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media massa baik cetak maupun
elektronik, media social dan komunitas.
2. Substansi Program GenRe akan difokuskan pada kualitas pengetahuan tentang
pendewasaan usia perkawinan, menghindari seks pranikah dan narkoba.
3. Peningkatan sosialisasi dan KIE GenRe kepada remaja terutama tentang
perencanaan usia menikah yang matang, yaitu dari aspek kesehatan, kejiwaan,
sosial, ekonomi melalui berbagai media dan forum di masyarakat.
4. Sasaran kegiatan ditujukan pada remaja usia 10 sampai 24 tahun dan belum
menikah melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M)
serta keluarga yang memiliki remaja melalui Bina Keluarga Remaja (BKR)
5. Khusus pada PUS muda usia resiko tinggi hamil dan melahirkan, perlu
pemberian KIE dan pelayanan KB, agar mereka mau ber-KB untuk tujuan
penundaan mempunyai anak pertama hingga mereka memasuki usia
reproduksi sehat untuk hamil dan melahirkan.
Untuk mencapai sasaran 1 (satu) ini dilaksanakan 1 (satu) Program dan
1 (satu) Kegiatan, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan yaitu
sebagai berikut :
Program Keluarga Berencana
-) Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 6.909.334.000,00 dan terealisasi
sebesar Rp 5.906.407.246,00 atau 85,48%. Alokasi dana pada kegiatan ini
bersumber dari :
✓ Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 610.000.000,00
✓ Dana Alokasi Khusus (Fisik) Rp 1.420.510.000,00
✓ Dana Alokasi Khusus (Non Fisik/BOKB) Rp 4.878.824.000,00
Adapun pemanfaatan dari masing-masing sumber alokasi anggaran
tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
❖ Dana Alokasi Umum (DAU), dimanfaatkan untuk kegiatan :
- Pembinaan Program KKBPK bagi masyarakat oleh Kader Pembantu
Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD).
PPKBD dan Sub PPKBD merupakan ujung tombak dalam
mensosialisasikan Program KB di masyarakat, karena keluarga sebagai
unit terkecil menjadi subyek dan obyek dalam arah misi Program
KKBPK yaitu mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.
Operasional Pembinaan Program KKBPK dimaksud dialokasikan kepada
610 orang Kader PPKBD/Sub PPKBD di 205 desa se-Kabupaten
Gorontalo terhitung mulai Bulan September s/d Desember 2018.
❖ Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dimanfaatkan untuk kegiatan :
Pengadaan Sepeda Motor untuk PLKB
Sepeda Motor bagi Petugas Lapangan Keluarga Berencana
adalah unit sepeda motor roda 2 yang digunakan dengan tujuan
untuk meningkatkan mobilitas dan daya jangkau dalam melaksanakan
tugas sebagai Petugas PLKB di lini lapangan.
Pada TA. 2018 telah diadakan 5 (Lima) Unit Sepeda untuk
yang akan dimanfaatkan oleh Koordinator Penyuluh KKBPK
Kecamatan :
1) Limboto
2) Telaga Biru
3) Dungaliyo
4) Telaga
5) Tilango
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
Pengadaan Tempat Penyimpanan Alat/Obat Kontrasepsi
Tempat Penyimpanan Alat/Obat Kontrasepsi adalah lemari
penyimpanan alat dan obat kontrasepsi pelayanan kontrasepsi atau
instrumen set/kit/alat medis yang diperuntukan untuk Fasilitas
Kesehatan KB yang sudah memiliki nomor kode fasilitas kesehatan KB
(K/0/KB) serta jejaring atau jaringan fasilitas kesehaan KB.
Pada TA. 2018 telah diadakan 8 (delapan) Unit Tempat
Penyimpanan Alat/Obat Kontrasepsi yang akan dimanfaatkan oleh
Fasilitas Kesehatan KB Kecamatan :
1) Telaga Biru
2) Tilango
3) Talaga Jaya
4) Batudaa
5) Tabongo
6) Bongomeme
7) Asparaga
8) Tolangohula
Pengadaan Sarana Kerja PPKBD/Sub PPKBD
PPKBD (Pembantu Pembina KB Desa/Kelurahan) adalah
seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang
secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program
Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga tingkat
desa/kelurahan. Sedangkan Sub PPKBD (Sub Pembina KB
Desa/Kelurahan) adalah seseorang atau beberapa orang kader dalam
wadah organisasi yang secara sukarena berperan aktif melaksanakan
dan mengelola Program Kependudukan, KB dan Pembangunan
Keluarga Tingkat Dusun/RW. PPKBD/Sub PPKBD diangkat dan
ditetapkan minimal oleh Kepala Desa/Lurah.
Sarana Kerja PPKBD/Sub PPKBD adalah suatu unit alat
penunjang kerja yang terdiri dari Tas Ransel, Jaket Rompi, Topi, Buku
Visum, Jas Hujan, Payung Lipat, Sepatu dan Baju Seragam Kerja
untuk meningkatkan kegiatan operasional Program KKBPK di tingkat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
lini lapangan, dimana yang menjadi sasaran pengadaan ini berjumlah
1.020 orang. Pada TA. 2018 teralokasi pada kegiatan ini Pengadaan
Sarana Kerja PPKBD/Sub PPKBD berjumlah 49 Unit, dengan rincian
peruntukannya sebagai berikut :
TABEL 7
Daftar Penerima Sarana Kerja PPKBD/Sub PPKBD
No. Urt.
PPKBD Desa/Kelurahan Kecamatan
1 Maria Noho Tilihuwa Limboto
2 Pince Kalapati Hunggaluwa Limboto
3 Margareta Miolo Kayumerah Limboto
4 Hasna Pakaya Pone Limboto Barat
5 Habiba Ibrahim Padengo Limboto Barat
6 Fatmah Mohi Talumelito Telaga Biru
7 Aiko Pahrun Ulapato A Telaga Biru
8 Suwarti Musa Pentadio Barat Telaga Biru
9 Jaryam Rahim Dulamayo Selatan Telaga
10 Hasna Maku Luhu Telaga
11 Herlina Abas Dulohupa Telaga
12 Mulyani Amali Hutadaa Talaga Jaya
13 Anita Deu Luwoo Talaga Jaya
14 Zulfiah Hamzah Tenggela Tilango
15 Rumina Danial Tilote Tilango
16 Nurhayati Ayuba Isimu Selatan Tibawa
17 Fatma A. Piyo Ilomata Tibawa
18 Haira Palilati Motilango Tibawa
19 Ratna Ishak Pilobuhuta Batudaa
20 Ratna Tahir Ilohungayo Batudaa
21 Wiwin Ayuba Limehe Timur Tabongo
22 Nurjana Moahudu Tabongo
23 Sri Lian Timbuli Motinelo Tabongo
24 Berti Nabu Dulamayo Bongomeme
25 Misna Baili Bongohulawa Bongomeme
26 Ratna Polamolo Owalanga Bongomeme
27 Ullyn R. Hasan Bongomeme Dungaliyo
28 Sunarti Pune Moonti Pilolalenga Dungaliyo
29 Wirda Lateka Ambara Dungaliyo
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
30 Salma Kontu Tontayuo Batudaa Pantai
31 Ruwino Hasan Lopo Batudaa Pantai
32 Lili K. Daud Biluhu Barat Biluhu
33 Sumiati K. Nunu Lobuto Biluhu
34 Riska Abdullah Tolite Boliyohuto
35 Jumini Bandung Rejo Boliyohuto
36 Wira Mopili Bongongayu Boliyohuto
37 Sofya K. Bantu Bumela Bilato
38 Yanti R. Isa Juriya Bilato
39 Qomariah Suwito Gandasari Tolangohula
40 Aida Hulima Tamaila Tolangohula
41 Irwan S. Punina Tamaila Utara Tolangohula
42 Maryam Lasande Sukamaju Mootilango
43 Susanti Tanus Sidomukti Mootilango
44 Neltje Rengkung Pulubala Pulubala
45 Rudi Ento Bakti Pulubala
46 Rabia Yasin Molalahu Pulubala
47 Merlin Husain Olimohulo Asparaga
48 Rahayu Biludi Tiohu Asparaga
49 Hadijah Mopangga Pangahu Asparaga
Pengadaan GENRE Kit
GENRE Kit merupakan sarana/media dan alat bantu sosialisasi
Program Generasi Berencana yang dipergunakan oleh Pendidik
Sebaya, Konselor Sebaya atau pengelola program/kegiatan Kelompok
PIK Remaja/Mahasiswa jalur pendidikan dan jalur masyarakat, baik
yang ada di Sekolah Umum/Agama, Sekolah Negeri/Swasta pada
Tingkat SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi, maupun yang ada pada
basis organisasi keagamaan dan masyarakat. Pengadaan GENRE Kit
diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan sikap dan perilaku
remaja agar mereka dapat berperilaku sehat, dapat mendewasakan
usia perkawinan, terhindar dari risiko Triad KRR (Pernikahan Dini,
Seks Pra Nikah, Napza), selanjutnya dapat menjadi contoh, idola dan
sumber informasi bagi teman sebayanya serta mempunyai
perencanaan yang matang dalam penyiapan kehidupan berkeluarga
untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera melalui Kegiatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
Kelompok PIK Remaja/Mahasiswa Jalur Pendidikan dan Jalur
Masyarakat.
Pada TA. 2018 telah diadakan 4 (empat) Unit GENRE Kit yang
akan dimanfaatkan oleh Kelompok PIK Masyarakat Kecamatan :
1) Telaga
2) Tilango
3) Dungaliyo
4) Tolangohula
Pembangunan Pagar Balai Penyuluhan KB Kecamatan
Balai Penyuluhan KB Kecamatan adalah bangunan yang
terletak di wilayah kecamatan berfungsi sebagai tempat beraktivitas
dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan
dan pembinaan kepada petugas dan pengelola (PKB/PLKB, IMP dan
mitra kerja) dalam operasional Program KKBPK Tingkat Kecamatan.
Secara umum bahwa pembangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan
ini tidak dilengkapi dengan pagar untuk keamanan balai, oleh karena
terutama untuk balai penyuluhan KB yang sudah terbangun di luar
kantor camat dan perlu pengamanan maka perlu adanya
pembangunan pagar.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka TA. 2018 dialokasikan
2 (dua) Unit Pembangunan Pagar Balai Penyuluhan KB Kecamatan,
dengan rincian kecamatan sebagai berikut :
1) Balai Penyuluhan KB Kecamatan Boliyohuto
2) Balai Penyuluhan KB Kecamatan Tilango
❖ Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik (BOKB)
Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) bersumber dari
Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dipergunakan untuk mendukung
pemanfaatan sarana dan prasarana program KB di Kabupaten dan Kota
yang memperoleh DAK Fisik. Pada hakekatnya bahwa BOKB ditujukan
untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di Kabupaten dan
Kota yang menjadi urusan daerah yang bersifat membantu pemerintah
daerah kabupaten/kota, bukan sebagai pengganti dana APBD yang
selama ini telah membiayai penyelenggaraan program KKBPK di daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
Dana BOKB adalah belanja langsung yang diperuntukkan belanja
barang dan jasa untuk kegiatan operasional, dengan rincian kegiatan
yang telah dilaksanakan pada 19 kecamatan yaitu sebagai berikut :
1. Biaya Operasional bagi Balai Penyuluhan KB Kecamatan dengan
rincian menu dan urutan prioritas kegiatan sebagai berikut :
a. Biaya Operasional Penyuluhan KB
Penyuluhan KB adalah merupakan proses komunikasi informasi
dan edukasi kepada masyarakat dan keluarga bertujuan untuk
membantu keluarga agar dapat memahami dan berperilaku
menuju terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
Setiap Kecamatan telah melakukan penyuluhan sebanyak 2 kali
selama 1 Tahun.
b. Biaya Operasional Pengolahan Data
Biaya Operasional Pengolahan Data adalah biaya untuk
pertemuan-pertemuan PLKB dengan kader PPKBD dan Sub PPKBD
untuk membahas dan mengolah pendataan keluarga, dimana
setiap kecamatan telah melaksanakan sebanyak 1 kali selama 1
Tahun.
c. Rapat Teknis
Rapat Teknis adalah pertemuan teknis evaluasi dan pelaksanaan
program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga yang
dilaksanakan di Balai Penyuluhan KB dihadiri oleh PPKBD/Sub
PPKBD dan atau kader kelompok kegiatan bina keluarga. Setiap
kecamatan telah melaksanakan sebanyak 2 Kali rapat teknis
selama 1 Tahun.
d. Alat Tulis Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan oleh Balai
Penyuluhan Kecamatan selama 1 Tahun
e. Biaya Langganan Daya dan Jasa (Pembayaran Rekening Listrik
dan Air)
Biaya untuk membayar listrik dan air Balai penyuluhan KB
Kecamatan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
f. Biaya Pemeliharaan Balai Penyuluhan KB
Biaya untuk pembelian bahan material dalam rangka
pemeliharaan Balai Penyuluhan KB Kecamatan selama 1 Tahun.
2. Biaya Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi digunakan untuk :
-) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Melakukan Pendistribusian
Alat dan Obat Kontrasepsi
3. Biaya Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program
Pembangunan Lainnya di Kampung KB digunakan untuk :
a. Pertemuan Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB
Pertemuan POKJA Kampung KB adalah pertemuan membahas
rencana kegiatan Program KKBPK dan pembangunan lainnya di
Kampung KB yang dihadiri oleh seluruh Kepala SKPD, Camat,
Kepala Desa/Lurah, PKB/PLKB, Ketua PKK Tingkat
Desa/Kecamatan dan anggota kelompok POKJA Kampung KB.
Pertemuan Pokja Kampung KB ini dilaksanakan di 19 Desa
Kampung KB se-Kabupaten Gorontalo dan dilaksanakan di tingkat
Kabupaten Gorontalo sebanyak 1 Kali.
b. Pertemuan Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB
Pertemuan Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB adalah
pertemuan membahas rencana teknis untuk membangun
kesepahaman dan penguatan dukungan kegiatan-kegiatan di
Kampung KB yang dihadiri oleh BPD, LPMD, Tokoh Masyarakat,
Tokoh Agama, Tokoh Adat, Petugas Lapangan Instansi Terkait
dan Kader Kelompok Kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan di 19
(sembilan belas) kecamatan
c. Lokakarya Mini Tingkat Desa dan Kecamatan di Kampung KB
Lokakarya Mini Tingkat Desa dan Kecamatan di Kampung KB
adalah pertemuan evaluasi kegiatan Kampung KB, identifikasi
permasalahan dan mencari solusi terhadap masalah/kendala
yang dihadapi Kampung KB, yang dihadiri oleh Kepala
Desa/Lurah dan perangkat desa/kelurahan, camat dan perangkat
kecamatan, PKB/PLKB, petugas lapangan instansi terkait, kader
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
kelompok kegiatan KKBPK dan kader kelompok kegiatan lintas
sektor.
d. Operasional Ketahanan Keluarga berbasis Kelompok Kegiatan
Biaya operasional kelompok kegiatan di Kampung KB digunakan
untuk kegiatan Penyuluhan kepada Kelompok BKB, Kelompok
BKR dan Kelompok BKL yang dilaksanakan di 19 Desa Kampung
KB se-Kabupaten Gorontalo.
4. Operasional Pembinaan Program KKBPK bagi masyarakat oleh Kader
(PPKBD dan Sub PPKBD)
PPKBD dan Sub PPKBD merupakan ujung tombak dalam
mensosialisasikan Program KB di masyarakat, karena keluarga
sebagai unit terkecil menjadi subyek dan obyek dalam arah misi
Program KKBPK yaitu mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.
Operasional Pembinaan Program KKBPK dimaksud dialokasikan
kepada 2 (dua) orang Kader PPKBD/Sub PPKBD atau sebanyak 410
orang PPKBD/Sub PPKBD di 205 desa se-Kabupaten Gorontalo
terhitung mulai Januari s/d Desember 2018.
5. Biaya Dukungan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan
Manajemen :
a. Dukungan Media KIE
Biaya Dukungan Media KIE adalah biaya untuk penyediaan dan/
atau pengadaan dan/atau perbanyakan media cetak (poster,
factsheet, umbul-umbul, leaflet, stiker, spanduk) dan media
elektronik seperti Program Iklan Putar, Program Interaktif di
Radio Poliyama dan Program Mohungguli tentang Program
Kampung KB dan Rumah Dataku serta Iklan Program KKBPK di
Mimoza Gorontalo.
b. Dukungan Manajemen : 5% dari total anggaran BOKB
Biaya dukungan manajemen adalah biaya dukungan pengelolaan
dana BOKB termasuk pembiayaan :
- Honorarium fasilitator kegiatan dana BOKB di OPD Bidang
Dalduk dan KB Kabupaten.
- Dukungan administrasi antara lain ATK dan penggandaan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
- Rapat-rapat/pertemuan koordinasi, sosialisasi dan
perencanaan bagi pengelola Program KKBPK di Kabupaten
serta monitoring dan evaluasi dari Kabupaten ke Kecamatan.
- Pembinaan administrasi pengelolaan program dan anggaran
oleh OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten di Balai
Penyuluhan KB Kecamatan dan Kampung KB serta kader.
Adapun pencapaian indikator output dari kegiatan ini dapat terlihat
dalam tabel berikut :
TABEL 8 Pencapaian Indikator Kinerja
Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling
No. Indikator Kinerja Satuan
TAHUN 2018 Capaian
Kinerja Tahun
2018 Target Realisasi
1. Jumlah Mobil Distribusi Alokon Unit 1 - -
2. Jumlah Mobil Unit Penerangan KB Unit 1 - -
3. Jumlah Tempat Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi
Unit 8 8 100%
4. Jumlah Sarana Kerja PPKBD Unit 49 49 100%
5. Jumlah GENRE Kit Unit 4 4 100%
6. Jumlah Kenderaan Dinas Roda
Dua PLKB Unit 5 5 100%
7. Jumlah Pagar Kantor Balai
Penyuluhan KB Kecamatan Unit 2 2 100%
8. Jumlah Media Advokasi dan KIE Unit 63 63 100%
9.
Jumlah Balai Penyuluhan KB
Kecamatan yang tersedia
operasional
Balai 19 19 100%
10. Jumlah Faskes yang terlayani
dengan alat/obat kontrasepsi Faskes 30 30 100%
Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat capaian kegiatan rata-rata
mencapai 100% yang berarti Sangat Berhasil dilaksanakan. Pencapaian
tersebut dapat mempengaruhi pada peningkatan kualitas advokasi KIE dan
penggerakan Program KKBPK.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
TABEL 9
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 2
Sasaran 2 ‘ TERWUJUDNYA SISTEM ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN “
Indikator Kinerja Sasaran
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Target Reali- sasi
Capaian Target Reali- sasi
Capaian Target Reali- sasi
Capaian
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa setiap capaian realisasi
rata-rata 100%. Hal ini menunjukan bahwa cakupan pelayanan administrasi
perkantoran capaiannya Baik sehingga dapat memberikan kontribusi yang baik
juga terhadap sasaran strategi 2 yaitu Terwujudnya Sistem Administrasi
Perkantoran yang Efektif dan Efisien.
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan 1 (satu) Program dan 5 (lima)
Kegiatan, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan :
-) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan
Listrik
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 30.780.000,00 dan terealisasi
sebesar Rp 21.864.372,00 atau 71,03%. Alokasi dana kegiatan ini
digunakan untuk pemenuhan pembayaran jasa telepon, air, listrik,
surat kabar, internet, TV Kabel, dan jasa iklan.
Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat terlihat dalam tabel
berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
TABEL 10
Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No. Indikator Kinerja Satuan
TAHUN 2018 Capaian
Kinerja Tahun
2018 Target Realisasi
1.
Waktu penyediaan jasa
komunikasi sumber daya air dan
listrik
Bulan 12 12 100%
2) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 263.200.000,00 dan terealisasi
sebesar Rp 263.200.000,00 atau 100,00%. Alokasi dana kegiatan ini
digunakan untuk Honorarium PNS berupa Honorarium Pengguna
Anggaran (PA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara
Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara
Barang, Pemeriksa Barang, Staf Administrasi, Operator SIMDA, dan
Honorarium Tenaga Kontrak baik sebagai Waker Kantor, Sopir maupun
PLKB Kecamatan.
Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat terlihat dalam tabel
berikut :
TABEL 11
Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No. Indikator Kinerja Satuan
TAHUN 2018 Capaian
Kinerja Tahun
2018 Target Realisasi
1.
Waktu penyediaan jasa
admnistrasi keuangan Bulan 12 12 100%
3) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 195.890.000,00 dan terealisasi
sebesar Rp 165.724.976,00 atau 84,60%. Alokasi dana kegiatan ini
digunakan untuk :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
- Penyediaan Suku Cadang Mobil Kepala Dinas dan Mobil Operasional
KB
- Penyediaan Jasa Service Perbaikan Mobil Kepala Dinas dan Mobil
Operasional KB
- Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Mobil Kepala Dinas dan
Mobil Operasional KB
- Penyediaan Oli Pelumas Mobil Kepala Dinas dan Mobil Operasional
KB
- Penggantian Pajak Mobil Kepala Dinas dan Mobil Operasional KB
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Foto Copy
- Penyediaan Konsumsi Ringan dan Berat pada rapat rutin kantor
Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat terlihat dalam tabel
berikut :
TABEL 12
Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No. Indikator Kinerja Satuan
TAHUN 2018 Capaian
Kinerja Tahun 2018
Target Realisasi
1.
Jumlah dan Jenis ATK yang tersedia : - Kertas HVS - Kertas NCR - Map Ordner - Map Biasa - Map Snelhekter - Ballpoint Baliner - Amplop - Tinta Printer
Dos Rim Buah Buah Buah Dos Dos Botol
78 150 86 426 74 25 35 93
78 150 86 426 74 25 35 93
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2. Jumlah kenderaan dinas/ operasional yang terpelihara
Unit R4 = 3 R4 = 3 100%
3.
Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang diadakan - Penggandaan
Lembar
60.000
59.998
100%
4. Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman
Orang 744 558 100%
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
4) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 345.310.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp 335.000.134,00 atau 97,01%. Alokasi dana
kegiatan ini digunakan untuk aktivitas rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi di luar daerah Kabupaten Gorontalo selama 1 tahun.
Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat terlihat dalam tabel
berikut :
TABEL 13
Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No. Indikator Kinerja Satuan
TAHUN 2018 Capaian Kinerja
Tahun 2018
Target Realisasi
1.
Jumlah rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah
yang diikuti
Kali 14 15 107,14%
5) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 85.800.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp 84.350.000,00 atau 98,31%. Alokasi dana
kegiatan ini digunakan untuk aktivitas rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo selama 1
tahun. Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat terlihat dalam tabel
berikut :
TABEL 14
Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No. Indikator Kinerja Satuan
TAHUN 2018 Capaian
Kinerja
Tahun 2018
Target Realisasi
1.
Jumlah rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam daerah
yang diikuti
Kali 15 15 100%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
TABEL 15
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 3
Sasaran 3 ‘ Meningkatnya Kelancaran Tugas-tugas Kedinasan “
Indikator Kinerja Sasaran
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Target Reali- sasi
Capaian Target Reali- sasi
Capaian Target Reali- sasi
Capaian
Tingkat kelancaran tugas-tugas kedinasan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa setiap capaian realisasi
rata-rata 100%. Hal ini menunjukan bahwa Tingkat kelancaran tugas-tugas
kedinasan capaiannya Baik sehingga dapat memberikan kontribusi yang baik
juga terhadap sasaran strategi 3 yaitu Meningkatnya Kelancaran Tugas-tugas
Kedinasan.
Untuk mencapai sasaran sini dilaksanakan 1 (satu) Program dan 1 (satu)
Kegiatan, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan :
-) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 18.000.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp 18.000.000,00 atau 100%. Alokasi dana
kegiatan ini digunakan untuk penyediaan 1 (satu) Unit Laptop dan 2
(dua) Unit Printer. Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat terlihat
dalam tabel berikut :
TABEL 16
Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No. Indikator Kinerja Satuan
TAHUN 2018 Capaian
Kinerja Tahun
2018 Target Realisasi
1.
2.
Jumlah Laptop
Jumlah Printer
Unit
Unit
1
2
1
2
100%
100%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
C. HAMBATAN DAN MASALAH
Adapun hambatan dan masalah yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk
KB Kabupaten Gorontalo yakni sebagai berikut :
1. Masih kurangnya tenaga PLKB di lapangan, angka ideal ratio jumlah PLKB
terhadap jumlah desa yaitu 1 : 2 (1 orang PLKB membina 2 desa) sampai
dengan saat ini belum tercapai. Keadaan yang nyata dilapangan saat ini 1
orang PLKB menangani 5 sampai 6 desa. Hal ini disebabkan oleh karena
moratorium PNS dan keterbatasan anggaran untuk mengangkat tenaga
kontrak PLKB.
2. Masih rendahnya cakupan pelayanan kontrasepsi khususnya metode IUD,
Metode Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP).
3. Belum terintegrasinya sistem informasi fasilitas kesehatan yang bekerjasama
dengan BPJS Kesehatan dengan sistem informasi manajemen BKKBN.
C. LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF
Dengan adanya hambatan dan masalah dalam pelaksanaan program
tersebut, maka langkah - langkah antisipatif yang akan diambil yakni :
1. Mengangkat tenaga abdi yang dipergunakan di Balai Penyuluhan KB
Kecamatan guna meningkatkan adokasi, KIE dan penggerakan Program
KKBPK di tingkat lini lapangan serta membuat analisis kebutuhan pegawai
yang disampaikan kepada BK-Diklat Kabupaten Gorontalo
2. Lebih memaksimalkan penyuluhan dan sosialiasi melalui alat peraga yang
telah disediakan.
3. Melakukan koordinasi dengan BKKBN Provinsi Gorontalo untuk memfasilitasi
penyediaan sistem informasi yang akan mensinkronisasikan antara data BPJS
dan data pelayanan KB.
D. REALISASI ANGGARAN
Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Gorontalo dalam pelaksanaan program dan kegiatan,
terdapat beberapa faktor penghambat yang menjadi permasalahan yakni
keterbatasan anggaran yang tersedia pada Tahun 2018, dimana anggaran yang
ada hanya disuplai oleh anggaran yang bersumber dari Dana Fisik Reguler Sub
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
Bidang Keluarga Berencana sebesar Rp 1.416.000.000,00 dan Dana DAK Non
Fisik (BOKB) sebesar Rp 4.869.390.000,00 sedangkan anggaran yang bersumber
dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 1.562.924.000,00. Sedangkan untuk
alokasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 1.608.763.118,00 yang terdiri dari
Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 1.175.791.812,00 dan Belanja Tambahan
Penghasilan PNS sebesar Rp 432.971.306,00.
Disamping adanya laporan akuntabilitas kinerja, perlu juga diuraikan
Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas
keuangan, pengungkapan dan ketaatan peraturan perundang-undangan. Secara
umum realisasi keuangan tidak termasuk belanja pegawai berupa gaji maupun
tunjangan hingga 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :
TABEL 17
REALISASI ANGGARAN PER 31 DESEMBER 2018
NO. KEGIATAN
ANGGARAN SEBELUM
PERUBAHAN (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN (Rp)
REALISASI ANGGARAN
(Rp) %
1 2 3 4 5
I. Program Keluarga Berencana 6.285.390.000 6.909.334.000 5.906.407.246 85,48
1. Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling
6.285.390.000 6.909.334.000 5.906.407.246 85,48
II. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
774.350.000 920.980.000 870.139.482 94,48
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
31.374.000 30.780.000 21.864.372 71,03
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
244.900.000 263.200.000 263.200.000 100,00
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 192.900.000 195.890.000 165.724.976 83,07
4. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
220.216.000 345.310.000 335.000.134 97,01
5. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
85.800.000 85.800.000 84.350.000 98,31
III. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
15.000.000 18.000.000 18.000.000 100,00
1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
15.000.000 18.000.000 18.000.000 100,00
TOTAL 7.074.770.000 7.848.314.000 6.794.546.728 86,57
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Belanja SKPD Tahun Anggaran
2018 setelah perubahan terdapat peningkatan sebesar Rp 773.544.000,00,
dimana secara fisik dapat terealisasi sebesar 86,57%, sedangkan untuk keuangan
terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 1.053.767.272 atau 13,43%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Dengan melihat pengukuran kinerja yang telah dilakukan, pencapaian
pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan wajib Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo Tahun
2018 semuanya telah dicapai dengan baik, bahkan pada pencapaian peserta KB
aktif melampaui target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Ini menunjukan
bahwa meskipun jumlah PLKB masih sangat kurang, tetapi kesadaran masyarakat
dalam merencanakan keluarganya semakin meningkat.
B. SARAN
1. Melakukan pembinaan yang intensif kepada peserta KB agar tetap terjaga
kelestariannya.
2. Menjalin dan menjaga kerjasama dengan mitra kerja dalam pelaksanaan
program dan kegiatan di semua lini dan tingkatan.
3. Perencanaan Pembangunan Daerah terus diupayakan untuk dapat mengikuti
dinamika peraturan dan ketentuan di bidang Perencanaan Pembangunan
daerah yang terus berubah dari tahun ke tahun. Harus disadari bahwa setiap
perubahan yang terjadi adalah karena adanya keinginan dan dorongan untuk
lebih baik dari hari sebelumnya. Perubahan perlu dilakukan untuk
memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang terjadi sebelumnya sehinggga
kita dapat selangkah lebih maju.
Kiranya LAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Gorontalo dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan menjadi sumber informasi
dapat dijadikan bahan penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun
2018.
Limboto, Januari 2019
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN GORONTALO
MUHTAR TAUFIK SALEH NUNA, S.STP, ME
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c NIP. 19781205 199711 1 001
Nama : MUHTAR TAUFIK SALEH NUNA, S.STP, ME
Jabatan : KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN GORONTALO
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ;
Nama : NELSON POMALINGO
Jabatan : BUPATI GORONTALO
Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA,
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ;
Limboto, 2018
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
NELSON POMALINGO MUHTAR TAUFIK SALEH NUNA, S.STP, ME
NIP. 19781205 199711 1 001
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GORONTALO
Dalam rangka mewujudkan manajamen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
PIHAK PERTAMA pada Tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran revisi perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA,
PIHAK KEDUA akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
-
-
-
Ket.
1. Keluarga Berencana
Limboto, 2018
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
NELSON POMALINGO MUHTAR TAUFIK SALEH NUNA, S.STP, ME
NIP. 19781205 199711 1 001
REVISI PERJANJIAN KINERJA
TARGET
4
65,25%
1
No.
Urt.
1.Mengendalikan Kuantitas
Penduduk
TAHUN ANGGARAN
S K P D : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
: 2018
SASARAN STRATEGIS
2
INDIKATOR KINERJA
3
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi Peserta
KB Aktif (CPR)
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Ingin ber-KB
tidak terpenuhi (Unmet Need)
Angka Kelahiran pada Perempuan Usia 15-19 Tahun per
1.000 Kelahiran (ASFR)
Anggaran (Rp)Program
6,909,334,000
11,28%
52,08/1.000
perempuan
I II III IV
1 2 4 5 6 7 8
-Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi
Peserta KB Aktif (CPR)65,25% 63% 63,75% 64,5% 65,25%
-Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Ingin
ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)11,28% 10,53% 10,78% 11,03% 11,28%
-Angka Kelahiran pada Perempuan Usia 15-19
tahun per 1.000 Kelahiran (ASFR)
52,08/1.000
kelahiran- - -
52,08/1.000
kelahiran
Limboto, Januari 2018
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KB KABUPATEN GORONTALO
MUHTAR TAUFIK SALEH NUNA, S.STP, ME
NIP. 19781205 199711 1 001
3
1. Mengendalikan Kuantitas Penduduk
RENCANA AKSI REVISI PERJANJIAN KINERJA 2018DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GORONTALO
No.
Urt.Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Target Triwulan
SATUAN NILAI I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan :1. Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB 6,909,334,000 5,906,407,246
PERMASALAHAN : RENCANA TINDAK :
Limboto, Januari 2019KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN GORONTALO
MUHTAR TAUFIK SALEH NUNA, S.STP, MEPEMBINA UTAMA MUDA, IV/cNIP. 19781205 199711 1 001
79,52 80,33Program : Keluarga Berencana
52,08 - - -
Mengendalikan Kuantitas Penduduk
a. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi Peserta KB Aktif (CPR)
6,909,334,000 5,906,407,246
b.Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)
Persen 11,28 9,23 9,30 9,47 8,76
65,25 76,30 76,59Persen
c.Angka Kelahiran pada Perempuan Usia 15-19 Tahun per 1.000 kelahiran (ASFR)
per 1.000
EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN GORONTALO
NO. Urt.
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA REALISASI KINERJA (TRIWULAN)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP)
3
1.
top related