kajian fiskal regional
Post on 18-Oct-2021
6 Views
Preview:
TRANSCRIPT
i
Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2019
EXECUTIVE SUMMARY
EXECUTIVE SUMMARY
Perekonomian Maluku Utara triwulan I-2019 tumbuh 7,65 persen (y-on-y),
melampaui target RPJMD sebesar 7,5 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong
oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha
Industri pengolahan yang tumbuh sebesar 16,41 persen. Dari sisi pengeluaran,
pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor luar negeri yang tumbuh sebesar
21,17 persen. Operasional perusahaan pengolahan hasil tambang pasca
diberlakukannya relaksasi kebijakan ekspor minerba masih menjadi penggerak utama
pertumbuhan ekonomi Maluku Utara.
Sampai dengan triwulan I-2019, Provinsi Maluku Utara yang diwakili oleh Kota
Ternate mengalami inflasi sebesar 2,95 persen (y-on-y) atau di atas inflasi nasional
sebesar 2,48 persen (y-on-y). Telur, sayuran, bumbu-bumbuan, dan angkutan udara
menjadi komoditi penyumbang inflasi selama triwulan I-2019. Inflasi Kota Ternate
triwulan I-2019 lebih tinggi dari inflasi nasional dan tergolong tinggi di kawasan regional.
Namun, inflasi masih terjaga di bawah target RPJMD dan masih berada dalam ambang
batas target RKP 2019.
Inflasi yang relatif terjaga diikuti angka kemiskinan yang stagnan di kisaran level
6,6 persen. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat 32 basis
poin menjadi 5,09 persen dan di atas target RPJMD sebesar 4,13 persen. Tingginya
pertumbuhan pada beberapa sektor perekonomian terutama pada sektor industri
pengolahan dan perdagangan tidak berimbas terhadap penyerapan tenaga kerja pada
sektor tersebut. Tetapi, yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah adalah
momentum meningkatnya jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian sebesar 4,64
persen.
Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, Realisasi penerimaan
perpajakan juga mengalami peningkatan. Tercatat penerimaan pajak sampai dengan
triwulan I-2019 sebesar Rp355,94 miliar atau meningkat 15,04 persen dibanding periode
yang sama tahun 2018. Dari sisi belanja, realisasi Belanja Negara dan Transfer ke
Daerah tercatat Rp3,83 triliun atau meningkat 17,51 persen dari realisasi pada periode
yang sama tahun 2018 sebesar Rp3,26 triliun. Peningkatan terbesar terjadi pada belanja
pegawai dan belanja barang yang masing-masing meningkat hampir dua kali lipat dari
realisasi tahun triwulan I tahun 2018.
Realisasi Pendapatan Daerah triwulan I-2019 pada seluruh Pemerintah Daerah di
Maluku Utara tercatat sebesar Rp2,08 Triliun, turun dibanding periode tahun 2018
ii
Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2019
EXECUTIVE SUMMARY
sebesar Rp2,41 Triliun. Pendapatan dari Transfer tercatat sebesar Rp1,89 Triliun atau
turun dibanding periode tahun 2018 sebesar Rp2,27 Triliun. Realisasi PAD selama
triwulan I tahun 2019 juga tercatat sebesar Rp42 Miliar, sangat rendah dibanding
penerimaan dari transfer Pemerintah Pusat. Hal tersebut menunjukkan bahwa APBD di
Maluku Utara masih bergantung pada transfer dari Pemerintah Pusat. Sejalan dengan
menurunnya pendapatan, realisasi belanja daerah tercatat Rp1,48 triliun atau lebih
rendah dari realisasi periode 2018 sebesar Rp1,53 triliun.
Pendapatan Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Daerah sampai dengan triwulan
I-2019 tercatat Rp473,47 Miliar, dengan 83,9 persennya adalah pendapatan Pemerintah
Pusat. Realisasi pendapatan tersebut lebih rendah dibanding tahun 2018 sebesar
Rp474,78 Miliar. Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDRB turun 21 basis poin
menjadi 3,85 persen, sementara rasio PNBP terkoreksi 73 basis poin menjadi 0,75
persen. Sementara itu, belanja konsolidasian triwulan I-2019 mengalami kenaikan
menjadi Rp2,57 triliun dari periode yang sama tahun 2018 sebesar Rp2,26 triliun.
Belanja konsolidasian menurut fungsinya memiliki korelasi positif dengan capaian
indikator makro seperti Angka Partisipasi Sekolah dan Indeks Pembangunan Manusia.
Selama triwulan I-2019, hal positif yang terpotret adalah meningkatnya
pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan sebesar 7 persen dibanding
triwulan sebelumnya sebesar 4,13 persen. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan
pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan antara lain meningkatnya produksi
sektor perikanan sepanjang triwulan I-2019. Untuk mendorong produk perikanan
terutama melalui ekspor langsung, dibutuhkan komitmen dari seluruh pihak. Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Ternate, Bank Indonesia,
Pemerintah Daerah, dan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan (SKIPM) bersama-sama mendorong peningkatan ekspor ikan. Upaya
yang dilakukan antara lain dengan melakukan pembinaan karantina ikan dan
kemudahan pengurusan izin dan dokumen bagi pelaku usaha.
iii
Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2019
DAFTAR ISI
EXECUTIVE SUMMARY ……….………………………………………………............ i
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………............ iii
I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL …………………. 1
A. Produk Domestik Regional Bruto …………………………………………. 2
B. Inflasi …………………………………………………………………………. 4
C. Indikator Kesejahteraan ……………………………………………………. 5
II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN …………………. 7
A. Pendapatan Negara ……………………………………………………..…. 8
B. Belanja Negara ……………………………………………………………... 11
C. Prognosis Realisasi APBN ………………………………………………… 12
III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD …………………. 13
A. Pendapatan Daerah ……………………………………………………..…. 14
B. Belanja Daerah ……………………………………………………………... 17
C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV 2019 ………. 18
IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD) ……………………………………….
19
A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian …………………………. 19
B. Pendapatan Konsolidasian ………………………………………..………. 20
C. Belanja Konsolidasian ……………………………………………………… 22
V. BERITA/ ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH …………….…………..….……. 25
A. Ekspor Perikanan Meningkat, Pertumbuhan Sektor Produktif Melesat 25
B. Ekspor Langsung, Upaya Mendorong Pertumbuhan Sektor Perikanan 25
DAFTAR ISI
1
Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2019
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
Perekonomian Maluku Utara triwulan I 2019 tumbuh 7,65 persen (y-on-y)
melampaui target RPJMD 7,5 persen. Inflasi tahun kalender selama triwulan I-2019
masih terjaga pada level 0,49 persen dari target RPJMD sebesar 3,21 persen. Ekspor
sampai dengan akhir triwulan I tercatat 2.250 ribu ton atau setara dengan US$169 juta.
Sementara tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan tercatat belum memenuhi
target, masing-masing tercatat sebesar 5,09 persen dan 6,62 persen.
Indikator
2017 2018 2019
RPJMD Capaian
Triw I RPJMD
Capaian Triw I
RPJMD Capaian
Triw I
Pertumbuhan Ekonomi (% y-on-y)
7,0 7,54 7,2 7,98 7,5 7,65
Inflasi (Tahun Kalender) 4,2 1,91 3,8 1,63 3,21 0,49
Ekspor (ribu ton)
30.994 27,87 33.872 2.041 36.749 2.250
US$31,49
juta
US$117 Juta
US$169
Juta
Pengangguran 4,59 4,81 4,36 4,65 4,13 5,09
Kemiskinan 4,84 6,41 4,14 6,64 3,44 6,62
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Meskipun pertumbuhan ekonomi dibanding triwulan I-2018 (y-on-y) meningkat,
perlu diwaspadai bahwa apabila dibanding triwulan IV-2018, pertumbuhan ekonomi
mengalami penurunan 0,73 persen (q-to-q). Selain itu, meningkatnya pertumbuhan
ekonomi (y-on-y) sangat ditopang oleh lapangan usaha pengolahan hasil tambang yang
memiliki kontribusi kecil pada pembentukan PDRB. Sementara itu, lapangan usaha yang
berkontribusi terbesar terhadap PDRB seperti pertanian dan perkebunan
pertumbuhannya relatif kecil. Pemerintah Daerah harus mengupayakan agresivitas
pertumbuhan lapangan usaha di sektor pertanian dan perkebunan untuk menjaga
pertumbuhan PDRB.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diikuti oleh inflasi tahun kalender yang terjaga
pada level 0,49 persen. Hal tersebut mengindikasikan meningkatnya pendapatan riil
masyarakat selama triwulan I tahun 2019. Sementara itu, realisasi ekspor s.d triwulan I-
2019 sebesar 2.250 ribu ton atau setara dengan US$169,02 juta atau lebih tinggi dari
realisasi periode yang sama tahun 2018. Namun, realisasi tersebut masih jauh dari
target ekspor yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 36.749 ribu ton. Hal tersebut
memberikan gambaran bahwa penetapan target ekspor pada RPJMD belum realistis.
Tingginya pertumbuhan ekonomi belum mampu menekan angka kemiskinan dan
kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja masih sedikit. Hal tersebut
mengindikasikan bahwa perekonomian yang ditopang sektor pengolahan baru dinikmati
oleh sebagian kecil kelompok. Hal tersebut harus dijadikan momentum oleh Pemerintah
Daerah untuk mengurangi penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan. Upaya yang
Tabel 1.1 Perkembangan Ekonomi Makro Regional Provinsi
Maluku Utara
2
Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2019
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
dilakukan antara lain melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan faktor produksi
dengan mendorong investasi pada sektor padat karya dan penetapan kebijakan
pembangunan inklusif.
A. Produk Domestik Regional Bruto
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku Utara atas dasar harga
berlaku (ADHB) pada triwulan I-2019 mencapai Rp9.575,5 miliar dan atas dasar harga
konstan 2010 (ADHK) mencapai Rp6.470,3 miliar. Ekonomi Maluku Utara triwulan I-
2019 dibanding triwulan I-2018 (y-on-y) tumbuh 7,65. persen. Namun, dibanding triwulan
sebelumnya sebelumnya (q-to-q), ekonomi menurun 0,73 persen. Dari sisi produksi,
penurunan (q-to-q) disebabkan oleh kontraksi yang terjadi pada beberapa lapangan
usaha. Sementara dari sisi Pengeluaran disebabkan oleh kontraksi pada Komponen
Pembentukan Modal Tetap Bruto (minus 43,70 persen) dan Pengeluaran Konsumsi
Pemerintah (minus 39,20 persen).
Sumber : BPS dan BPS Prov Malut (diolah)
Secara y-on-y, sejak Tahun 2017,
pertumbuhan ekonomi Maluku Utara
senantiasa terjaga di kisaran 7 persen,
lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi
nasional di kisaran 5 persen. Dari sisi
lapangan usaha, pertumbuhan
didukung oleh semua lapangan usaha,
tertinggi pada Industri Pengolahan.
Tingginya pertumbuhan industri pengolahan dimulai pasca beroperasinya smelter
pada akhir tahun 2016. Pertumbuhan pada lapangan usaha industri pengolahan di masa
yang akan datang dipengaruhi oleh pertumbuhan pembangunan smelter dan kebijakan
5,095,64 5,56
6,54
7,546,96
7,788,3 7,98
7,31
8,17 7,92 7,65
4,92 5,18 5,02 4,94 5,01 5,01 5,06 5,19 5,06 5,27 5,17 5,17 5,07
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV TW I
2016 2017 2018 2019
PDRB ADHB Maluku Utara (Miliar) PDRB ADHK Maluku Utara (Miliar)
% Pertumbuhan PDRB Maluku Utara % Pertumbuhan PDB Nasional
16,41 12,93 10,79
-3
2
7
12
17
Industri Pengolahan
Perdagangan Besar dan
Eceran
Jasa Lainnya
Grafik 1.1 Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan
(y-on-y)
Miliar %
Grafik 1.2 Pertumbuhan tertinggi menurut lapangan usaha
Sumber: BPS Provinsi Malut (diolah)
3
Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2019
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
mineral oleh Pemerintah Pusat. Meskipun pertumbuhan smelter relatif stagnan, tetapi
pertumbuhan industri pengolahan diprediksi akan tetap tumbuh. Hal tersebut
dipengaruhi relaksasi kebijakan ekspor yang memperkenankan ekspor mineral dengan
kadar lebih rendah dari hasil pengolahan smelter.
Sumber: BPS Provinsi Malut (diolah)
Dari struktur pembentuk PDRB, industri pengolahan hanya menyumbang 7,81
persen. Kondisi tersebut menguatkan indikasi pertumbuhan ekonomi masih baru
dirasakan oleh sekelompok kecil lapangan usaha di Maluku Utara. Sementara itu, sektor
yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap PDRB, pertanian, tercatat tumbuh
sebesar 7 persen. Hal tersebut merupakan kabar positif mengingat pada periode-
periode sebelumnya pertumbuhan sektor pertanian berkisar pada angka 3-4 persen.
Fundamental ekonomi regional akan lebih kuat apabila sumber pertumbuhan ditopang
oleh lapangan usaha yang memberikan kontribusi tinggi terhadap pembentukan PDRB.
Dari sisi pengeluaran,
pertumbuhan ekonomi triwulan I-
2019 (y-on-y) terjadi hampir pada
semua komponen. Pertumbuhan
tertinggi terjadi pada Ekspor Luar
Negeri sebesar 27,17 persen (yoy).
Berdasarkan struktur pembentukan
PDRB, Konsumsi Rumah Tangga
masih menjadi penopang utama
PDRB Malut.
0,07
0,09
0,11
0,31
0,44
0,77
2,06
2,95
3,57
3,23
6,12
6,72
7,81
10,24
15,03
18,01
22,48
8,18
10,15
4,95
5,70
7,39
10,79
6,68
0,48
1,34
8,21
5,29
8,43
16,41
7,13
12,93
7,00
Pengadaan Air
Listrik dan Gas
Real Estate
Jasa Perusahaan
Akomodasi
Jasa Lainnya
Jasa Kesehatan
Jasa Keuangan
Jasa Pendidikan
Infokom
Transportasi
Konstruksi
Industri Pengolahan
Pertambangan
Adm Pemerintahan
Perdagangan
Pertanian
Konsumsi RT; 54,15
PengeluaranPemerintah;
22,93
Pengeluaran LNPRT; 1,43
PMTB; 21,32
Ekspor LN; 27,17
Perubahan Inventori;
1,54
Impor LN; 9,29
Net EksporAntar
Daerah; 16,18
Other; 27,01
Grafik 1.3 Struktur dan Pertumbuhan PDRB Triwulan I 2019 Maluku Utara menurut Lapangan
Usaha
Grafik 1.4 Struktur PDRB menurut jenis pengeluaran
Sumber: BPS Provinsi Malut (diolah)
Struktur PDRB Pertumbuhan PDRB Per sektor
4
Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2019
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
Rendahnya net ekspor antar daerah menunjukkan bahwa perekonomian Maluku Utara
sangat bergantung kepada pasokan produk dan jasa dari luar daerah.
B. Inflasi
Sampai dengan triwulan I-2019, Provinsi Maluku Utara yang diwakili oleh Kota
Ternate mengalami inflasi sebesar 2,95 persen (y-on-y) atau di atas inflasi nasional
sebesar 2,48 persen (y-on-y). Inflasi bulanan selama triwulan I-2019 tertinggi terjadi
pada bulan Januari sebesar 0,76 persen. Deflasi yang terjadi pada bulan Februari dan
Maret menjadikan inflasi tahun kalender selama triwulan I-2019 terjaga pada level 0,49
persen.
Sumber: BPS Provinsi Malut (diolah)
Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi selama triwulan I-2019 terjadi di hampir
seluruh kelompok pengeluaran dengan nilai yang rendah. Penyumbang inflasi terbesar
terjadi pada sub kelompok bumbu-bumbuan yang mencatatkan inflasi sebesar 5,71
persen selama triwulan I-2019. Sub kelompok lainnya yang meyumbang inflasi selama
triwulan I-2019 adalah Telur, Susu, dan Hasil-hasilnya sebesar 4,79 persen.
Inflasi kota ternate triwulan I-
2019 lebih tinggi dari inflasi
nasional dan tergolong tinggi di
kawasan regional. Namun, inflasi
masih terjaga di bawah target
RPJMD dan masih berada dalam
ambang batas target RKP 2019.
0,47 1,41 5,71 1,06 0,71 0,27 4,79 0,93 1,18 0,38 1,88 0,41
Apr 183,54
Mei 183,75
Juni 183,91
1,88
Agsts 183,15
Sep 183,67 Okt 18
3,26
Nov 184,64 Des 18
4,12
Jan 194,23 Feb 19
3,61 Mar 192,95
3,41 3,23 3,12
Jul 183,18
3,22,88
3,16 3,23 3,132,82 2,57 2,48
0
1
2
3
4
5
6
Inflasi per Sub Kelompok Inflasi (y-on-y)Kota Ternate
Inflasi (y-on-y)Nasional
2,95 5,1 2,33 2,46 3,870
2
4
6
Ternate Jayapura Sorong Manado Ambon
% Grafik 1.5 Perkembangan Inflasi (y-on-y) dan inflasi tahun kalender per sub
kelompok
RPJMD 3,21
RKP 3,5 + 1
RKP 3,5 - 1
Grafik 1.6 Perbandingan tingkat inflasi regional
%
Sumber: BPS Provinsi Malut (diolah)
5
Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2019
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
Meskipun angka inflasi relatif terkendali, tetapi ketergantungan terhadap barang dan
jasa dari luar daerah yang ditunjukkan rendahnya net ekspor antar daerah, harus
menjadi perhatian. Pemerintah daerah dan Tim Pengendali Inflasi Daerah harus
mengambil langkah antisipasi pengendalian inflasi Daerah. Salah satunya melalui
stimulus terhadap pelaku usaha yang menghasilkan produk bahan makanan seperti
komoditi pertanian dan hortikultura yang selama ini dipasok dari daerah lain.
C. Indikator Kesejahteraan
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2019 tercatat sebesar 5,09
persen atau naik 32 basis poin dibanding TPT Februari 2018. Angkatan kerja pada
Februari 2019 yaitu sebanyak 544,9 ribu orang, turun sebanyak 43,0 ribu orang
dibandingkan Februari 2018 (587,9 ribu orang). Sejalan dengan penurunan jumlah
angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami penurunan
dibanding periode sebelumnya.
Sumber: BPS dan BPS Provinsi Malut (diolah)
Tingginya pertumbuhan pada beberapa sektor perekonomian terutama pada sektor
industri pengolahan dan perdagangan tidak berimbas terhadap penyerapan tenaga kerja
pada sektor tersebut. Dengan pertumbuhan sebesar 16,41 persen, jumlah
tenaga kerja pada sektor industri
pengolahan justru menurun 23,19 persen.
Hal yang sama juga terjadi pada sektor
perdagangan yang tumbuh 12,93 persen
tetapi penyerapan tenaga kerja pada
sektor tersebut menurun sebesar 20,21
persen. Peningkatan jumlah tenaga kerja
5,295,56
6,05
3,43 4,01
4,825,33
4,654,77
5,09
5,94 5,816,18
5,50 5,615,33 5,50
5,13 5,34 5,01
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
0
100
200
300
400
500
600
700
Agt 2014 Feb 2015 Agt 2015 Feb 2016 Agt 2016 Feb 2017 Agt 2017 Feb 2018 Agt 2018 Feb 2019
jumlah angkatan kerja jumlah penduduk bekerja TPT Maluku Utara TPT Nasional
16,41
-0,82
712,93
6,68
-23,19
-15,75
4,64
-20,21
12,03
-30
-20
-10
0
10
20
Pe
ngo
lah
an
Pe
rtam
ban
gan
Pe
rtan
ian
Pe
rdag
anga
n
Jasa
Kes
ehat
an
Pertumbuhan Perkembangan Tenaga Kerja
Ribuan %
Grafik 1.7 Perkembangan
Ketenagakerjaan
%
Sumber: BPS Provinsi Malut (diolah)
Grafik 1.8 Petumbuhan ekonomi dan pertumbuhan tenaga kerja per sektor
6
Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2019
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
tercatat pada sektor pertanian yang merupakan sektor terbesar dalam struktur PDRB
Maluku Utara. Kenaikan jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian tercatat sebesar
4,64 persen. Momentum ini harus dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah, mengingat
sektor pertanian merupakan sektor unggulan yang berkontribusi terbesar pada
penciptaan PDRB. Apabila sektor pertanian mampu tumbuh dan menyerap tenaga kerja
dengan jumlah besar, maka fundamental perekonomian Maluku Utara akan semakin
kokoh dan stabil.
Sementara itu, angka kemiskinan
relatif stagnan dibanding periode sebelumnya
di kisaran 6,6 persen. Angka kemiskinan
sejak dua tahun terakhir mengalami tren
meningkat. Faktor-faktor penyebab kenaikan
tingkat kemiskinan adalah, rendahnya nilai
tukar petani (NTP), dan inflasi selama periode
semester II-2018. Kenaikan jumlah penduduk
miskin terjadi di perkotaan yang meningkat 51
basis poin dibanding periode sebelumnya. Sementara itu, angka kemiskinan di
perdesaan meningkat 3 basis poin dari periode sebelumnya. Pemerintah Daerah perlu
mengevaluasi program-program yang telah dilaksanakan, terutama terkait program
pengendalian inflasi daerah, program beras sejahtera, dan peningkatan pembangunan
sektor pertanian dan perkebunan.
Tren meningkatnya kemiskinan linier
dengan ketimpangan pendapatan di
perdesaan yang meningkat 11 basis poin
menjadi 0,277. Sementara itu, ketimpangan
pendapatan di perkotaan turun 20 basis poin.
Secara total, ketimpangan pendapatan di
Maluku Utara yang diukur dengan Gini Ratio
mengalami kenaikan sebesar 8 basis poin
dan menjadi 0,336. Angka ketimpangan terse-
but masih dalam kategori rendah dibanding daerah lain di Indonesia. Begitu pula dengan
distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah di Maluku Utara, tercatat
sebesar 20,10 persen dan termasuk pada kategori ketimpangan rendah. Pemanfaatan
dana desa yang dipercepat sejak awal tahun dan optimalisasi penggunaannya untuk
program padat karya berpengaruh pada turunnya ketimpangan di Perdesaan.
76,4 76,47
78,28
81,46 81,93
6,41 6,356,44
6,64 6,62
6
6,2
6,4
6,6
6,8
7
72747678808284
Sep
16
Mar
17
Sep
17
Mar
18
Sep
18
Jumlah Persentase
0,2510,265
0,2770,266
0,277
0,326 0,3220,338 0,345
0,3080,309 0,3170,33 0,328
0,336
0,384
0,2
0,3
0,4
Sep
16
Mar
17
Sep
17
Mar
18
Sep
18
Pedesaan Perkotaan
Total Nasional
Sumber: BPS Provinsi Malut (diolah)
% Ribu jiwa Grafik 1.9 Pekembangan kemiskinan Maluku Utara
Sumber: BPS dan BPS Provinsi Malut (diolah)
Grafik 1.10 Pekembangan Gini Ratio
7
Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2019
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
Selama triwulan I-2019, realisasi pendapatan negara di Provinsi Maluku Utara
mencapai 18,7 persen dari target, lebih rendah 2,7 persen dibanding periode yang
sama tahun 2018. Belanja negara pun terealisasi 24.67 persen dari pagu atau lebih
tinggi 2,1 persen dibanding realisasi pada periode yang sama tahun 2018.
Uraian Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Pagu Realisasi Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A. PENDAPATAN NEGARA
1.589,33 273,68 1.744,09 374,84 2.257,35 422,13
I.
PENERIMAAN DALAM NEGERI
1.589,33 273,68 1.744,09 374,84 2.257,35 422,13
1. Penerimaan Pajak
1.469,50 207,68 1.652,15 309,38 2.117,10 355,94
2. PNBP 119,84 66,01 91,94 65,46 140,25 66,189
II. HIBAH - - - - - -
B. BELANJA NEGARA 14.624,30 3.029,61 14.448,92 3.260,89 15.535,35 3.831,81
I.
BELANJA PEMERINTAH PUSAT
4.918,01 668,30 4.441,68 770,72 4.739,10 1.139,33
1. Belanja Pegawai
1.266,73 229,56 1.216,32 242,39 1.234,23 460,84
2. Belanja Barang 1.798,74 205,02 1.636,48 252,26 1.819,19 507,21
3. Belanja Modal 1.834,59 233,72 1.576,33 276,03 1.672,33 168,62
4. Belanja Bantuan Sosial
17,96 - 12,55 0,04 13,35 2,66
5. Belanja Lain-lain
- - - - - -
II.
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
9.706,28 2.361,31 10.007,24 2.490,18 10.796,25 2.692,48
1. Transfer ke Daerah
8.873,88 2.361,31 9.221,02 2.332,93 9.904,64 2.526,95
a. Dana Perimbangan
8.763,04 2.298,39 9.085,52 2.286,43 9.764,99 2.457,12
1) Dana Alokasi Umum
6.180,28 2.028,24 6.356,37 2.105,04 6.548,96 2.167,16
2) Dana Bagi Hasil
410,75 118,53 424,24 72,10 482,75 79,80
3) Dana Alokasi Khusus
2.172,01 151,62 2.304,91 109,29 2.733,28 140,33
b. Dana Otonomi Khusus
- - - - - -
c. Dana Keistimewaan Yogyakarta
- - - - - -
d. Dana Transfer Lainnya (DID)
110,84 62,92 135,50 46,50 139,65 69,83
2. Dana Desa 832,41 - 786,23 157,25 891,60 165,53
C. SURPLUS DEFISIT (13.034,97) (2.755,93) (12.704,83) (2.886,05) (13.278) (3.409,68)
Sumber: Perpres Rincian TKDD Tahun 2019, KPP Pratama Ternate, KPP Pratama Tobelo, dan Kanwil DJPb Maluku Utara (diolah)
Tabel 2.1 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Maluku Utara Periode Triwulan I Tahun 2017 s.d. Tahun 2019 (dalam
miliar rupiah)
8
Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2019
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
Persentase realisasi penerimaan perpajakan terhadap target tercatat 1,91
persen lebih rendah dibanding periode yang sama tahun 2018. Hal tersebut sejalan
dengan sejalan dengan perlambatan perekonomian Maluku Utara triwulan I-2019 yang
tumbuh 7,65 persen (y-o-y), lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi triwulan 1-2018
yang tumbuh 7,98. Dari sisi belanja, terjadi peningkatan realisasi pada semua jenis
belanja pemerintah pusat, terutama jenis belanja bantuan sosial yang terealisasi 19,61
persen lebih tinggi dibanding tahun 2018. Penyaluran transfer ke daerah dan dana
desa juga lebih tinggi dibanding tahun 2018, baik secara nominal maupun wqalaupun
dalam tingkat persentase realisasinya lebih rendah. Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa kebijakan belanja pemerintah di Maluku Utara telah sejalan dengan program
penguatan infrastruktur dan pembangunan daerah.
A. Pendapatan Negara
1. Penerimaan Perpajakan
Realisasi penerimaan perpajakan di Maluku Utara selama triwulan I-2019
mencapai Rp355,94 miliar, terdiri atas penerimaan pajak dalam negeri
Rp267,58 miliar dan pajak perdagangan internasional Rp88,36 miliar.
a) Pajak Penghasilan (PPh)
Penerimaan PPh selama triwulan I-2019 sebesar 160,49 miliar, lebih tinggi
dibanding realisasi periode yang sama tahun 2018 sebesar Rp132,76 miliar.
Terhadap keseluruhan penerimaan perpajakan di Maluku Utara, penerimaan
PPh tersebut memberi kontribusi sebesar 45,09 persen. Kenaikan PPh
tersebut sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja,
terutama pekerja formal.
b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Penerimaan PPN selama triwulan I-2019 mencapai Rp100,82 miliar, lebih
tinggi dari periode yang sama tahun 2018 (Rp63,075 miliar). Terhadap
keseluruhan penerimaan perpajakan di Maluku Utara, penerimaan PPN
tersebut memberi kontribusi sebesar 28,32 persen.
Lokasi Triwulan I-2017
(Rp) Triwulan I-2018
(Rp) Triwulan I-2019
(Rp)
TERNATE 85.585.603.818 59.493.878.012 63.075.977.864
HALMAHERA UTARA
15.000.000 35.468.259.284 36.703.734.996
Sumber: Kanwil DJPb Maluku Utara (diolah)
Tabel 2.2 Realisasi Penerimaan PPN (MAP 41121x) Per Lokasi Kabupaten/ Kota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan I Tahun 2017 s.d. Tahun
2019
9
Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2019
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
Kenaikan PPN pada periode triwulan I-2019 terjadi seiring dengan
perekonomian yang tumbuh positif pada semua sektor usaha, terutama
industri pengolahan akibat pembangunan smelter. Selain itu, terjadi pula
kenaikan pada volume konsumsi barang/jasa, seperti bahan makanan. Data
BPS menunjukkan bahwa industri pengolahan tumbuh 14,11 persen (y-o-y)
dan indeks tendensi konsumen juga naik dengan nilai indeks 102,37.
c) Pajak Bumi dan Bangunan
Penerimaan PBB mencapai Rp2,78 miliar pada tahun 2019, seluruhnya
merupakan Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara. Sebagian
besar penerimaan tersebut terpusat di Kab. Kepulauan Sula dan Kab.
Halmahera Timur.
d) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Penerimaan PPnBM (MAP 41122x) selama triwulan I-2018 hanya sebesar
Rp1,04 miliar, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2018 yang
mencapai Rp10.469.723 juta. Sebagian besar penerimaan tersebut masih
terpusat di Halmahera Utara yang merupakan pusat perekonomian Maluku
Utara.
Lokasi Triwulan I-2017
(Rp) Triwulan I-2018
(Rp) Triwulan I-2019
(Rp)
TERNATE 134.328.014 10.469.723 2.068.873
HALMAHERA UTARA - 3.886.364 1.040.057.477
Sumber: Kanwil DJPb Maluku Utara (diolah)
e. Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional dan Cukai
Realisasi penerimaan dari pajak perdagangan internasional mencapai
Rp88,36 miliar, meningkat 16,29 persen dibanding periode yang sama tahun
2018. Seluruhnya penerimaan tersebut tercatat sebagai penerimaan di Kota
Ternate dan 91,73 persen merupakan pendapatan bea keluar.
Jenis Triwulan I-2017
(Rp) Triwulan I-2018
(Rp) Triwulan I-2019
(Rp)
Pendapatan Bea Masuk 1.174.221.000 1.799.239.000 7.291.664.000
Pendapatan Bea Keluar 90.909.091 74.144.214.090 81.055.629.000
Pabean Lainnya - 39.303.000 13.908.000
Sumber: Kanwil DJPb Maluku Utara (diolah)
Tabel 2.4 Realisasi Penerimaan PPnBM (MAP 41122x) Per Lokasi Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan I Tahun 2017
s.d. 2019
Tabel 2.3 Realisasi Penerimaan PPnBM (MAP 41122x) Per Lokasi Kabupaten/ Kota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan I Tahun 2017
s.d. 2019
10
Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2019
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
Peningkatan pendapatan bea keluar didorong oleh pesatnya pertumbuhan
ekspor luar negeri. Data BPS menunjukkan bahwa ekspor luar negeri pada
triwulan I-2018 tumbuh hingga sebesar 44,93 persen (y-o-y).
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
Realisasi PNBP selama triwulan I-2019 mencapai Rp66,18 miliar. Seluruh
PNBP yang diterima merupakan Pendapatan PNBP Lainnya (425xxx).
Ketiadaan penerimaan PNBP dari sumber daya alam (SDA) terjadi karena
PNBP SDA disetor dan dicatat sebagai penerimaan Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara (BA BUN). Penerimaan PNBP di Maluku Utara
didominasi oleh Pendapatan Uang Pendidikan (425412) dan Pendapatan Jasa
Kebandarudaraan (425516).
a) Penerimaan Pendapatan Uang Pendidikan
Penerimaan berupa Pendapatan Biaya Pendidikan selama triwulan I-2019
mencapai Rp24,23 miliar dan seluruhnya di Kota Ternate. Penerimaan
tersebut lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2018 (Rp4,37 miliar).
Pendapatan Uang Pendidikan umumnya meningkat di triwulan I dan triwulan
III. Penerimaan yang cenderung lebih tinggi di periode tersebut seiring dengan
periode pembayaran uang semester kuliah pada bulan Februari dan Agustus.
b) Pendapatan Jasa Kebandarudaraan
Pendapatan Jasa Kebandarudaraan selama triwulan I-2019 mencapai Rp6,29
miliar. Sejalan dengan aktivitas bandar udara yang terkonsentrasi di Ternate,
penerimaan di Kota Ternate menjadi yang tertinggi dibanding kabupaten/ kota
lain di Maluku Utara (88,95 persen).
Lokasi Realisasi (Rp)
KOTA TERNATE 5.595.338.303
KAB. HALMAHERA SELATAN 179.922.975
KAB. HALMAHERA TIMUR 157.914.700
KAB. HALMAHERA UTARA 164.057.337
KAB. KEPULAUAN SULA 57.449.250
KAB. PULAU MOROTAI 135.442.160
Sumber: Kanwil DJPb Maluku Utara (diolah)
3. Pendapatan Hibah
Selama triwulan I 2018, tidak terdapat pendapatan hibah yang dicatat di wilayah
Maluku Utara. Hibah yang diterima instansi pemerintah pusat tercatat sebagai
pendapatan Bendahara Umum Negara (DJPPR).
Tabel 2.5 Realisasi Pendapatan Jasa Kebandarudaraan per Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan I
Tahun 2019
11
Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2019
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
B. Belanja Negara
1. Belanja Pemerintah Pusat
Realisasi belanja pemerintah pusat di Maluku Utara selama triwulan I-2019
mencapai Rp1.139,33 miliar, meningkat 6,69 persen dibanding periode yang
sama tahun 2018. Kenaikan belanja tertinggi terjadi pada belanja pegawai yang
mencapai 17,41 persen berbeda dengan tren tahun 2017-2018, realisasi
belanja pegawai didominasi oleh empat belanja sebagai berikut.
Uraian Pagu Triwulan I-
2019 (Rp) Realisasi I-2018 (Rp)
Persentase Realisasi
Belanja Barang Operasional Lainnya 199.138.096.000 75.715.704.259 38.02%
Beban Perjalanan Dinas 213.833.886.000 69.274.721.994 32.40%
Honor Output Kegiatan 106.272.922.000 46.176.667.330 43.45%
Belanja Bahan 115.045.570.000 38.786.803.356 33.71%
Sumber: Kanwil DJPb Maluku Utara (diolah)
2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Sumber: Kanwil DJPb Maluku Utara (diolah)
Realisasi dana transfer ke daerah dan dana desa selama triwulan I-2019
mencapai Rp2,69 triliun, meningkat 0,06 persen dibanding tahun 2018.
3. Pengelolaan BLU
Hingga saat ini, di Maluku Utara belum ada instansi pemerintah pusat yang
menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU.
4. Manajemen Investasi Pusat
a) Penerusan Pinjaman
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1) Dana AlokasiUmum
2) Dana Bagi Hasil 3) Dana AlokasiKhusus
d. Dana TransferLainnya (DID)
2. Dana Desa
Pagu 2017 Realisasi 2017 Pagu 2018 Realisasi 2018 Pagu 2019 Realisasi 2019
Grafik 2.2 Realisasi Dana Transfer dan Dana Desa Provinsi Maluku Utara Triwulan I Tahun 2017
s.d. 2019
Tabel 2.6 Perkembangan Komponen Utama Realisasi Belanja
Triwulan I
12
Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2019
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
Sejak tahun 2018, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara
sudah tidak lagi menatausahakan penerusan pinjaman yang sumber
pembiayaannya berasal dari Rekening Pembangunan Daerah (RPD).
b) Kredit Program
Berdasarkan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), realisasi penyaluran
KUR di wilayah Maluku Utara selama triwulan I-2019 mencapai Rp71,22
miliar yang terdiri dari KUR Mikro, KUR ritel, dan Ultramikro. Sektor
perdagangan besar dan eceran mendominasi penyaluran KUR sebesar 62%
persen dari total penyaluran KUR wilayah Maluku Utara. Sementara itu,
penyaluran KUR sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan hanya
mencapai 11,79%. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi penyerapan
KUR belum menyentuh sektor-sektor unggulan seperti pertanian, kehutanan,
dan perikanan, yang merupakan basis ekonomi masyarakat Maluku Utara.
Berdasarkan wilayah, sebagian besar KUR tersalur di wilayah Kota Ternate
(31,53 persen) dan Kabupaten Halmahera Selatan (14,70 persen).
Kabupaten Pulau Morotai merupakan wilayah dengan tingkat penyaluran
KUR dan jumlah debitur terendah, yakni hanya Rp1,9 miliar dan 81 debitur.
C. Prognosis Realisasi APBN
Berdasarkan data selama kurun waktu 2015–2018, dan kebijakan fiskal yang
diterapkan pada tahun 2019, APBN di Maluku Utara diperkirakan terealisasi
sebagai berikut:
Uraian Pagu
Realisasi Triwulan I Perkiraan Realisasi
s.d. Triwulan IV
Rp % thd Pagu
Rp % thd Pagu
Pendapatan Negara
2.257,35 422,13 18,70% 2.178,57 96,51%
Belanja Negara 15.535,35 3.831,81 24,67% 15.498,23 97,83% Sumber : KFR Maluku Utara Tahun 2015, 2016, 2017, Kanwil DJPb Maluku Utara (diolah).
Tabel 2.7
Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Maluku Utara s.d. Triwulan IV Tahun 2019 (dalam
miliar rupiah)
13
Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2019
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Perkembangan realisasi APBD agregat dari seluruh pemerintah daerah di Maluku
Utara hingga Triwulan I 2019 adalah sebagai berikut :
Uraian Triw I 2017 Triw I 2018 Triw I 2019
Pagu Realisasi Pagu Realisasi Pagu Realisasi
PENDAPATAN 11.253 2.310 11.535 2.411 12.414 2.088
PAD 964 116 999 109 1.155 42
Pajak Daerah 497 55 376 68 486 27
Retribusi Daerah 195 32 153 23 114 7
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan 8 - 13 - 10 -
Lain-Lain PAD yang Sah 264 29 457 18 543 8
Pendapatan Transfer 9.747 2.137 10.271 2.274 9.974 1.890
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
8.717 2.051 9.213 2.070
9.718
1.878
Transfer Pemerintah Pusat -
Lainnya 893 67 887 204 256 12
Transfer Pemerintah Provinsi 137 19 171 - 176 12
Transfer Bantuan Keuangan - - - - 80 -
Lain-lain pendapatan daerah
yang sah 542 57 265 28 1.540 167
Pendapatan Hibah 284 14 151 5 205 -
Pendapatan Dana Darurat 12 - - - - -
Pendapatan Lainnya 246 43 114 23 162 27
JUMLAH PENDAPATAN 11.253 2.310 11.535 2.411 12.414 2.088
BELANJA 10.121 1.288 10.726 1.320 12.951 1.369
Belanja Pegawai 3.701 604 3.626 619 3.938 656
Belanja Barang 2.716 333 3.168 336 3.133 304
Belanja Bunga 11 2 13 4 33 2
Belanja Subsidi 13 1 8 0,1 2 -
Belanja Hibah 431 72 678 207 376 54
Belanja Bantuan Sosial 30 5 47 8 47 5
Belanja Modal 3.201 269 3.166 145 3.900 224
Belanja Tidak Terduga 19 2 20 1 25 1
TRANSFER PEMERINTAH
DAERAH 1.442 81 1.416 214 1.494 120
Transfer/Bagi Hasil Pendapatan 120 22 137 40 134 42
Transfer Bantuan Keuangan 1.322 59 1.279 174 1.360 77
JUMLAH BELANJA DAN
TRANSFER 11.563 1.369 12.142 1.534 14.445 1.489
SURPLUS/DEFISIT (310) 941 (607) 877 (537) 719
Sumber : LRA Kab/Kota/ Prov. Maluku Utara
Tabel 3.1 Realisasi APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara s.d. Akhir Triwulan I Tahun 2017, Tahun 2018, dan Tahun 2019 (dalam
miliar Rp)
14
Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2019
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Realisasi pendapatan daerah hingga akhir triwulan I 2019 mencapai 16,82 persen dari
total estimasi pendapatan tahun 2019. Capaian tersebut menurun sebesar 13,39
persen dari realisasi pendapatan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut sejatinya
belum menggambarkan perbaikan kinerja pemda dalam meraup penerimaan daerah
karena lebih dipicu oleh menurunnya transfer DAU dan DAK dengan total Rp193 miliar.
Sementara belanja daerah meningkat tipis 3,71% dari periode yang sama tahun
sebelumnya. Dengan tingkat penyerapan yang baru mencapai 16,83 persen, kinerja
pemda perlu ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
A. Pendapatan Daerah
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Realisasi PAD di Maluku Utara pada Triwulan I 2019 tercatat mencapai 3,70
persen dari total estimasi tahun 2019. Kontribusinya terhadap total penerimaan
hanya sebesar 2,05 persen. Menunjukkan tingkat kemandirian fiskal pemda di
Maluku Utara masih rendah, sehingga pemda diharapkan lebih kreatif dalam
menggali sumber-sumber PAD. Berdasarkan komponen pembentuknya, pajak
daerah berkontribusi sebesar 64,10 persen, retribusi daerah 16,80 persen, serta
penerimaan dari lain-lain PAD yang sah sebesar 19,10 persen. Sementara
penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, tercatat
nihil.
a) Penerimaan Pajak Daerah
Sumber : LRA Kab/Kota/ Prov. Maluku Utara
Realisasi pajak daerah mencapai 5,63 persen dari target yang ditetapkan, turun
60,29 persen dari tahun lalu. Penurunan tersebut disebabkan karena penerimaan
Provinsi dari pajak kendaraan bermotor yang tidak tercapture dalam grafik diatas.
Hal tersebut mengingat belum dilaporkannya pajak kendaraan bermotor selama
triwulan I 2019 oleh pemerintah provinsi Maluku Utara. Sementara untuk jenis
pajak kabupaten/kota, sumbangsih terbesar berasal dari pajak penerangan jalan
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Rp
. Ju
ta
Prov. Malut
Halteng
Ternate
Halbar
Haltim
Halsel
Halut
Kep.Sula
Tidore
Morotai
Taliabu
Grafik 3.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/ Kota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan I Tahun 2019
(dalam juta Rp)
15
Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2019
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
yang meningkat 40,15 persen. Hal ini tidak lepas juga dari program PT. PLN
yang berjanji akan menerangi seluruh desa di Maluku Utara pada tahun 2019 ini.
Dipastikan jenis pajak ini akan terus meningkat, karena investasi listrik di wilayah
timur membutuhkan dua sampai 3 miliar setiap desanya.
b) Penerimaan Retribusi Daerah
Sumber : LRA Kab/Kota/ Prov. Maluku Utara
Penerimaan retribusi daerah hingga triwulan I 2019 mencapai 6,26 persen dari
target yang ditetapkan. Realisasinya menurun hingga 68,75 persen sebagai
imbas penerapan PPK-BLUD pada beberapa Rumah Sakit di Maluku Utara yang
selama ini menyumbang retribusi layanan kesehatan terbesar di Maluku Utara.
Pencatatan pendapatannya oleh Pemprov Maluku Utara tidak lagi sebagai
retribusi tapi masuk pada pos lain-lain PAD yang sah. Namun demikian,
penerimaan layanan kesehatan masih menjadi peyumbang terbesar hingga
40,32 persen dari total retribusi, mengingat belum semua RSUD berstatus BLUD.
c) Lain-Lain PAD yang Sah
Sumber : LRA Kab/Kota/ Prov. Maluku Utara
Capaiannya mencapai 1,50 persen dari estimasi dan menjadi penyumbang
terendah PAD. Penerimaan terbesar dari jenis ini disumbang dari Lain-lain PAD
yang Sah Lainnya dan Penerimaan Jasa Giro.
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Rp
. Ju
ta
Prov. Malut
Halteng
Ternate
Halbar
Haltim
Halsel
Halut
Kep.Sula
Tidore
Morotai
Taliabu
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
Rp
. Ju
ta
Prov. Malut
Halteng
Ternate
Halbar
Haltim
Halsel
Halut
Kep.Sula
Tidore
Morotai
Taliabu
Grafik 3.2 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan I Tahun 2019 (dalam juta Rp)
Grafik 3.3 Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan I Tahun 2019 (dalam jutaan Rp)
16
Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2019
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
2. Pendapatan Transfer
Realisasi pendapatan transfer di Maluku Utara hingga triwulan I 2019 mencapai
18,54%. Terjadi peningkatan 3,60 persen dari tahun lalu dengan proporsi
terbesar untuk DAU mencapai 86,18 persen. Kabupaten Halmahera Selatan
menjadi daerah dengan pendapatan transfer terbesar karena wilayahnya yang
terluas dengan jumlah penduduk dan desa terbanyak di Maluku Utara.
Sumber : LRA Kab/Kota/ Prov. Maluku Utara
Prosentase kenaikan terbesar terjadi pada DAK yang meningkat 12,58%. Adanya
kebijakan pemerintah melalui PMK 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan TKDD,
mendorong pemda lebih disiplin dalam penyaluran DAK Fisik dengan
memperhitungkan kinerja penyerapan dan capaian output. Rasio pendapatan
transfer terhadap total pendapatan sendiri mencapai 94,46 persen. Artinya
tingkat ketergantungan pemda di Maluku Utara terhadap pemerintah pusat masih
cukup tinggi. Hanya pemda tetap perlu mewaspadai sifat transfer DAU yang
dinamis, tergantung penerimaan netto dalam negeri. Sehingga sudah semestinya
pemda bekerja keras untuk mendongkrak pendapatan daerah.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Realisasi penerimaan ini menjadi komponen pendapatan dengan sumbangsih
paling minim sebesar 16,62 persen atau mencapai Rp27 miliar. Kontribusi
terbesar berasal dari pendapatan lain-lain mencapai 16,61 persen dan tercatat
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Rp
. Mili
ar
Pagu Realisasi
Grafik 3.4 Realisasi Dana Transfer Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan I Tahun 2019 (dalam Miliar Rp)
Ternate,Malut Post- Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ternate Faruk Albar akan melakukan evaluasi PAD setiap bulan (14/3/2019), untuk memastikan progres Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai target yang ditetapkan.Evaluasi yang dilakukan setiap triwulan dianggap tidak efektif, maka dari itu akan dilakukansetiap bulan agar realisasinya lebih maksimal.Selain melakukan evaluasi, Faruk Albar akan rutin melakukan penagihan untuk mencegah masalah kebocoran PAD di lapangan. Dia meminta petugas yang melakukan penagihan retribusi untuk tidak “bermain”. Jika ditemukan dia memastikan akan memberikan sanksi tegas. “Kalau honorer langsung dipecat. Saya berharap petugas yang ditempatkan di lapangan jangan main-main,” jelasnya. Meski pengelolaan PAD baru sampai Maret, Kadishub mengaku optimis, realisasi PAD Dinas Perhubungan dapat sesuai target.
17
Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2019
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
terbesar pada Kabupaten Kepulauan Sula. Penerimaan tersebut sebesar
Rp14,75 miliar. Penerimaan yang lainnya berasal dari Hibah sebesar Rp11,86
juta hanya dari Provinsi Maluku Utara saja.
B. Belanja Daerah
1. Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal
Realisasi belanja daerah hingga triwulan I 2019 cenderung konsumtif karena
didominasi oleh belanja aparatur yang telah terserap sebesar 29,25 persen.
Kontribusinya terhadap total belanja daerah mencapai 47,91 persen.
Rasionalisasi belanja pegawai perlu dilakukan pemda untuk menyediakan ruang
fiskal yang lebih memadai bagi belanja publik.
Sumber : LRA Kab/Kota/ Prov. Maluku Utara
Untuk belanja barang penyerapannya mencapai 9,70 persen. Jenis belanja ini
tergolong kurang produktif karena realisasi terbesar lebih dialokasikan untuk
belanja perjalanan dinas dengan proporsi hingga 37,35 persen atau Rp113,56
miliar serta untuk belanja makan dan minum sebesar Rp32,26 miliar. Pemda
diharapkan lebih proaktif melakukan efisiensi dengan selektif dalam perjalanan
dinas serta mengurangi kegiatan konsinyering yang tidak perlu.
Sementara belanja modal yang diharapkan dapat memberikan multiplier effect di
Maluku Utara, baru terserap 5,75 persen. Realisasinya bahkan naik 54,48 persen
dari kinerja tahun lalu. Hal tersebut disebabkan masih banyak pekerjaan yang
belum selesai proses tender pada sejumlah pemda. Selain itu, belum
tersalurkannya DAK Fisik yang mengakibatkan belum terlaksananya proyek-
proyek yang bersumber dari belanja modal di Maluku Utara. Akibatnya
penyerapan belanja modalnya adalah yang terendah se-Maluku Utara, baru
mencapai 0,03 %.
29,25%
9,70%
5,75%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
Rp
.Mili
ar
Pagu
Realisasi
Persentase
Grafik 3.5 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan I Tahun 2019
18
Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2019
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
2. Belanja Daerah Berdasarkan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
Tingkat penyerapan belanja tertinggi terdapat di Maluku Utara mencapai 13,64
persen, yang ditopang capaian pendapatan yang juga tertinggi di Kota Tidore
Kepulauan mencapai 13,31 persen. Sementara Kabupaten Pulau Taliabu
menjadi daerah dengan tingkat penyerapan paling rendah, mencapai 4,39
persen. Hal ini akibat masih banyak belanja yang realisasinya nol. Masih terdapat
juga Dana Desa yang belum tersalurkan atau terlambat salur.
Sumber : LRA Kab/Kota/ Prov. Maluku Utara
C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV 2019
Melihat kinerja APBD dalam tiga tahun terakhir dan capaiannya hingga triwulan I
2019, realisasi pendapatan daerah hingga akhir tahun 2019 diperkirakan mencapai
Rp12.143 triliun dari target pendapatan. Sementara realisasi belanja daerah
diperkirakan mencapai 85,73 persen dari target yang akan ditetapkan atau
mencapai Rp10 triliun. Dengan demikian, melihat kecenderungan capaian tahun-
tahun sebelumnya, kemungkinan terjadi surplus di angka Rp95 miliar.
Uraian Pagu
Realisasi s.d. Triwulan I Perkiraan Realisasi
s.d. Triwulan IV
Rp % Realisasi Terhadap
Pagu Rp
% Perkiraan Realisasi
Terhadap Pagu
Pendapatan Daerah
12.415 2.089 16,83 12.143 90,69
Belanja Daerah 12.952 1.370 10,58 10.051 88,73
Surplus/Defisit (537) 719 (133,90) 95 6,79 Sumber : LRA Kab/Kota/Prov. Maluku Utara
-
1.000
2.000
3.000
Rp
. Mili
ar
Pagu Realisasi
Grafik 3.6 Pagu dan Realisasi Belanja Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan I Tahun 2019 (dalam miliar Rp)
Tabel 3.2 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara s.d. Akhir Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar
Rp)
19
Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2019
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang
disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode tertentu.
Pada tingkat wilayah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun LKPK Tingkat
Wilayah yang mengonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat
Wilayah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di wilayah
kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
Uraian Triwulan I 2019 Triwulan I
2018 Triwulan I
2017
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan Konsolidasi Konsolidasi
Pendapatan Negara
397,26 1.772,44 473,47 -0,28% 474,78 379,92
Pendapatan Perpajakan
342,44 26,25 368,69 6,36% 346,65 227,06
PNBP 54,82 17,22 72,04 -75,16% 126,19 151,84
Hibah - - -
1,95 -
Transfer* 1.669,20** 1.701,94* 32,74 -580,61% 222,83 1,01
Belanja Negara 3.207,61 1.037,83 2.576,23 13,66% 2.266,59 2.063,10
Belanja Pemerintah
611,06 982,77 1.593,83 -31,31% 2092,89 2.056,16
Transfer* 2.596,54 55,06 982,40 465,61% 173,69 6,94
Surplus/ (Defisit)
-2.810,35 734,61 -
1.289,69 -28,02% -1791,81 -1.683,18
Pembiayaan - -16,67 -16,67 -33,43% -25,05 - 20,26
Penerimaan Pembiayaan Daerah
- - - - 0,00 0,19
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
- 16,67 16,67 - 50,23% 25,05 20,45
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran
-2.810,35 717,93 - 1.273,01 - 29,93% - 1816,86 - 1.703,44
Sumber: Kanwil DJPb Prov. Maluku Utara (diolah)
*) Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah
Daerah.
**) Penyesuaian terhadap pengakuan belanja transfer pada pemerintah pusat yang merupakan
Pendapatan BA 099.05
Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Maluku Utara s.d. Tw-I Tahun 2019 (dalam milyar rupiah)
20
Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2019
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN
Pendapatan Pemerintahan Umum (General Government Revenue) atau
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh
pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu
periode pelaporan yang sama, dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi).
1. Analisis Proporsi dan Perbandingan
Pendapatan pemerintah konsolidasian terdiri dari penerimaan perpajakan,
PNBP, hibah dan transfer dana bantuan ke desa. Total pendapatan
konsolidasian pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada triwulan I tahun
2019 adalah sebesar Rp473,47 miliar. Pendapatan tersebut 83,90 persen
merupakan pendapatan Pemerintah Pusat dan 14,89% persen adalah
pendapatan Pemerintah Daerah. Pendapatan Pemerintah Pusat tersebut
selanjutnya akan didistribusikan kepada Pemerintah Daerah berupa dana
transfer.
Sumber: Kanwil DJPb Prov. Maluku Utara (diolah)
Pada triwulan I tahun 2019 pendapatan konsolidasian didominasi pendapatan
perpajakan konsolidasian sebesar 77,87 persen atau Rp368,69 miliar.
Pendapatan perpajakan konsolidasian sebesar 92,88 persen merupakan
penerimaan perpajakan pemerintah pusat dan sisanya sebesar 7,12 persen
merupakan penerimaan perpajakan pemerintah daerah. Sedangkan
perbandingan PNBP konsolidasian terhadap total pendapatan konsolidasian
sebesar 15,22 persen atau sebesar Rp72,04 miliar. PNBP pemerintah pusat
Triwulan ITahun 2019
Triwulan ITahun 2018
Triwulan ITahun 2017
Transfer 32,74 222,83 1,01
Hibah - 1,95 0
PNBP 72,04 126,19 151,84
Pendapatan Perpajakan 368,69 346,65 227,06
-
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
800,00
mili
ar r
up
iah
Pendapatan Perpajakan PNBP Hibah Transfer
Grafik 4.1 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Maluku Tw-I Tahun 2017
s.d. 2019
21
Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2019
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
menyumbang 76,09 persen dari total PNBP Konsolidasian sedangkan PNBP
pemerintah daerah menyumbang 23,90 persen. Sedangkan Penerimaan
Transfer sebesar Rp32,74 miliar atau 6,91 persen dari total pendapatan
konsolidasian.
Sumber: Kanwil DJPb Prov. Maluku Utara (diolah)
2. Analisis Perubahan
Sampai dengan triwulan I 2019, pendapatan konsolidasian tercatat sebesar
Rp473,47 miliar atau turun 0,28 persen dibanding pendapatan konsolidasian
pada periode yang sama tahun 2018. Pada triwulan I tahun 2019 penerimaan
perpajakan konsolidasian mencapai Rp368,69 miliar mengalami kenaikan
sebesar 6,36 persen dari tahun sebelumnya. Penerimaan perpajakan ini terdiri
dari penerimaan perpajakan dalam negeri sebesar Rp280,33 miliar dan
penerimaan perpajakan internasional Rp88,36 miliar. Sebesar 90,64 persen
dari Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri tersebut merupakan penerimaan
Pemerintah Pusat dan sisanya sebesar 9,36 persen merupakan penerimaan
Pemerintah Daerah. Sedangkan Penerimaan Perpajakan Internasional
seluruhnya merupakan penerimaan Pemerintah Pusat.
Sumber: Kanwil DJPb Prov. Maluku Utara (diolah)
-
100,00
200,00
300,00
400,00
PendapatanPerpajakan
PNBP Hibah Transfer
Mili
ar R
up
iah
Axis Title
Pempus Pemda
-
100,00
200,00
300,00
1. Pajak Dalam Negeri 2. Pajak Perdagangan Internasional
mili
ar r
up
iah
Axis Title
Pempus Pemda
Grafik 4.2 Perbandingan Penerimaaan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara s.d. Tw-I 2019
Grafik 4.3
Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Perpajakan Konsolidasian Provinsi Maluku Utara Tw-I 2019
22
Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2019
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap kenaikan realisasi pendapatan konsolidasian
Pertumbuhan ekonomi yang positif, secara alami akan menaikkan penerimaan
sektor perpajakan. Selain perpajakan, kenaikan produksi dari lapangan usaha
sektor SDA dan sumber lainnya juga akan mempengaruhi pendapatan dari
sektor PNBP. Perekonomian Maluku Utara yang senantiasa tumbuh di atas
rata-rata pertumbuhan nasional mengisyaratkan bahwa potensi pendapatan
konsolidasian di Maluku Utara akan tumbuh relatif lebih besar dibanding rata-
rata nasional.
Uraian Triwulan I 2017 Triwulan I 2018 Triwulan I 2019
Realisasi Rasio Realisasi Rasio Realisasi Rasio
Penerimaan Perpajakan
227,06 2,97% 346,65 4,06% 368,69 3,85%
PNBP 151,84 1,99% 126,19 1,48% 72,04 0,75%
Total 378,90 4,96% 472,84 5,54%
473,47 4,94%
PDRB/Pertumbuhan Ekonomi (harga berlaku*)
7.639,0
8.536,9
9.575,5
Sumber: Kanwil DJPb Prov. Maluku Utara dan BPS Malut (diolah)
Selama triwulan I 2019, PDRB Provinsi Maluku Utara mencapai Rp9.575,5
miliar atau mengalami laju pertumbuhan sebesar 7,65% (y-on-y). Sejalan
dengan perekonomian yang tumbuh, rasio pendapatan konsolidasian terhadap
PDRB juga mengalami kenaikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa
pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada Provinsi Maluku Utara memiliki
korelasi positif dengan pendapatan konsolidasian di Maluku Utara.
C. BELANJA KONSOLIDASIAN
1. Analisis Proporsi dan Perbandingan
Realisasi belanja konsolidasian sampai dengan triwulan I 2019 mencapai
Rp1.593,83 miliar. Realisasi belanja pemerintah pusat didominasi oleh belanja
barang yang mencapai 45,88 persen dari total belanja diikuti belanja pegawai
dan modal masing-masing 43,38 dan 10,74 persen. Sebaliknya, realisasi
belanja pemerintah daerah sebesar 46,83 persen digunakan untuk belanja
pegawai atau tertinggi dibanding belanja lain. Hal tersebut mengindikasikan
bahwa ruang fiskal di maluku utara masih terbebani oleh kewajiban pemerintah
daerah untuk membayar gaji dan tunjangan para aparatur sipil negara.
Seluruh realisasi jenis belanja pemerintah pusat di Maluku Utara sampai
dengan triwulan I 2019 lebih rendah dibanding realiasi belanja pemerintah
Tabel 4.2 Tabel Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di wilayah Provinsi Maluku Utara Tw-I 2017 s.d. 2019 miliar
rupiah)
23
Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2019
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
daerah. Hal tersebut disebabkan jumlah instansi vertikal pemerintah pusat yang
berada di Maluku Utara lebih sedikit dibanding jumlah seluruh SKPD yang
terdapat di Maluku Utara. Namun, perlu menjadi perhatian bahwa realisasi
belanja pemerintah daerah masih didominasi untuk pengeluaran belanja
pegawai. Pemerintah daerah perlu mencontoh pola realisasi belanja
pemerintah pusat yang didominasi belanja modal. Hal tersebut harus segera
dilaksanakan, mengingat belanja modal merupakan katalisator perekonomian
dan mampu memberikan manfaat jangka panjang.
Sumber: Kanwil DJPb Prov. Maluku Utara (diolah)
2. Analisis Perubahan
Komposisi belanja konsolidasian triwulan I 2019 mengalami penurunan pada
belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal dibandingkan komposisi
pada periode yang sama tahun 2018.
Sumber: Kanwil DJPb Prov. Maluku Utara (diolah)
Hal ini disebabkan oleh diberlakukannya efisiensi atas alokasi belanja tersebut
pada pemerintah daerah. Sedangkan alokasi belanja pemerintah pusat
mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan. Proporsi belanja yang
26
5,0
8
28
0,3
3
65
,65
- - - - - -
46
0,2
1
28
0,8
5
21
4,8
8
2,6
0
0,0
8
14
,58
6,8
2
2,7
7
-
Pempus Pemda
41%
30%
25%
0,03%
0,04% 4% 0,4%0%
BelanjaPegawaiBelanjaBarangBelanja Modal
PembayaranBunga UtangSubsidi
Hibah
46%
35%
18%
0%0% 1% 0% 0%
0%Pegawai
Barang
Modal
PembayaranBunga UtangSubsidi
Hibah2019
Grafik 4.5 Diagram Komposisi Belanja Konsolidasian Maluku Utara Triwulan I
2018 dan 2019
2018
24
Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2019
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
mengalami peningkatan terjadi pada jenis pembayaran bunga utang, hibah,
belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.
3. Analisis dampak kebijakan fiskal kepada indikator ekonomi regional
Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan daerah yang tertuang dalam alokasi
anggaran dimaksudkan untuk mempengaruhi perekonomian, yaitu dalam hal ini
untuk mempengaruhi permintaan agregat dan redistribusi pertumbuhan. Untuk
itu, dalam magnitude tertentu, sepatutnya kebijakan fiskal memberi dampak
kepada perekonomian regional. Demikian pula halnya kebijakan fiskal
seharusnya memiliki arah dan fokus yang sejalan dengan pertumbuhan
ekonomi regional yang diharapkan. Singkatnya, harus ada keterkaitan atau
dampak antara anggaran pemerintah dengan kondisi perekonomian regional
yang ditunjukkan oleh indikator-indikator ekonomi makro (regional) seperti
PDRB, indikator demografis, indikator kesejahteraan maupun indikator sektoral.
Sumber: Kanwil DJPb Prov. Maluku Utara (diolah)
Belanja fungsi pendidikan dengan porsi 13,62 persen memiliki hubungan positif
dengan indikator pendidikan berupa pertumbuhan Angka Partisipasi Murni dan
Angka Partisipasi Kasar. Belanja fungsi ekonomi dengan porsi 12,39 persen
memiliki hubungan positif dengan indikator kemiskinan berupa pertumbuhan
jumlah dan persentase penduduk miskin namun memiliki hubungan negatif
dengan pertumbuhan indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan. Belanja
fungsi kesehatan dengan porsi 7,73 persen memiliki hubungan positif dengan
indikator kesehatan berupa pertumbuhan jumlah fasilitas kesehatan namun
memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan tenaga kesehatan.
32,83%
3,44%
11,33%
12,39%
2,91%
12,15%
7,73%
0,77%
1,66%
13,62%
1,17%
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%
Pelayanan Umum
Pertahanan
Ketertiban dan Keamanan
Ekonomi
Lingkungan Hidup
Perumahan dan Fasilitas Umum
Kesehatan
Pariwisata
Agama
Pendidikan
Perlindungan SosialGrafik 4.7 Diagram Komposisi Belanja Konsolidasian per fungsi Triwulan I
2019
25
Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2019
BERITA/ ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
V. BERITA/ ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
Bahasan berita/ isu fiskal regional terpilih mengulas upaya atas ketiadaan ekspor
langsung komoditas perikanan dan pertanian Maluku Utara ke luar negeri secara
langsung.
A. Ekspor Perikanan Meningkat, Pertumbuhan Sektor Produktif Melesat
Selama triwulan I-2019, hal positif
yang terpotret adalah meningkatnya
pertumbuhan sektor pertanian,
perkebunan, dan perikanan. Faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan pada
sektor pertanian, perkebunan, dan
perikanan antara lain meningkatnya
produksi sektor perikanan sepanjang
triwulan I-2019. Dianugerahi perairan
Sumber: BPS Provinsi Malut (diolah)
yang kaya akan jenis ikan, Maluku Utara tercatat tidak memiliki ekspor ikan ke luar
negeri. Ekspor ikan Maluku Utara dilakukan melalui daerah lain, sehingga tercatat
sebagai ekspor daerah lain. Produksi ikan Maluku Utara saat ini diekspor melalui
pelabuhan di Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Bali.
B. Ekspor Langsung, Upaya Mendorong Pertumbuhan Sektor Perikanan
Ketiadaan ekspor langsung komoditi perikanan di Maluku Utara merupakan
sebuah ironi mengingat Maluku Utara memiliki perairan luas dan ikan yang berlimpah.
Kondisi tersebut disebabkan berbagai permasalahan meliputi keterbatasan sarana
prasarana atau infrastruktur, ketidaksiapan sumber daya manusia dan sebagainya.
Untuk mendorong ekspor langsung terutama produk perikanan, diperlukan sinergi dari
seluruh pihak.
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Ternate
bekerjasama dengan Bank Indonesia dan Pemda berkomitmen mendorong ekspor
langsung1. Salah satu komitmen KPPBC adalah membuka layanan ekspor 24 jam 7
hari dan bebas pungli. Tak hanya KPPBC, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) juga mendorong ekspor langsung hasil
perikanan terutama komoditi lobster2. Upaya yang dilakukan SKIPM antara lain dengan
melakukan pembinaan karantina ikan dan kemudahan pengurusan izin dan dokumen
bagi pelaku usaha.
1 Harian Malut Post edisi 21 Maret 2019 2 Harian Malut Post edisi 26 Maret 2019
47,5 75,6 147 198,7
2,763,64 4,13
7
0
3
6
9
0
50
100
150
200
Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019
Ekspor Ikan (Ton) Pertumbuhan SektorPertanian dan Perikanan
Ton %Grafik 5.1 Perkembangani Pertumbuhan Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan dengan Ekspor
Hasil Perikanan
top related