izin kegiatan
Post on 14-Jun-2015
852 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Izin KegiatanIzin PrinsipIzin Tetap
Muhammad Anwan Burhani (I0612029)Vicha Ardhea Puspa Haji (I0612043)
Yuli Alfiani Tauda (I0612044)
MATA KULIAH HUKUM DAN ADMINISTRASI PERENCANAANPERENCANAAN WILAYAH DAN KOTAUNIVERSITAS SEBELAS MARET2014
URGENSI PERIZINAN
Perizinan Upaya penertiban pemanfaatan ruang
Sesuai dengan rencana tata ruang
Macam Perizinan Dalam Rangka Pemanfaatan Ruang
Izin kegiatan/sektor
Izin prinsip
Izin Tetap
Ijin Lingkungan Ijin Perencanaandan Pembangunan
Ijin dan hak pertanahan
Ijin kegiatan/sektor
IJINHO/UUG
PERSETUJUANRKL/RPL
IJINPERENCANAAN
IMB
IJINLOKASI
HGB / HGU
HAK MILIK
IJIN PRINSIP
IJIN TETAP
IJIN USAHA
RTRW Eksternal•Prop•WP Prop•Kab/ Kodya•WP Kab/ Kodya
RTLKAWASAN(Internal)
DampakLingkungan
• Amdal• RKL
DUKUNGANSTRATEGIAir, Energi,Jalan, dsb
PROSEDUR PERIJINAN DAN PEMBANGUNAN KAWASAN
Dasar Hukum
• Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup • Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah • Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional
• Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
• Peraturan • Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan tanah
Izin Prinsip
Pengertianpersetujuan pendahuluan yang dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan ijin lokasi (RTRW Kota Surakarta 2012-2032)
diberikan kepada pemohon izin usaha untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perizinan terkait (Peraturan Bupati Sragen Nomor 76 Tahun 2011 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang)
Perizinan Terkait
a. Izin lokasi b. Pengurusan hak atas tanah yang digunakan untuk usahac. Izin mendirikan bangunan (IMB);d. Izin tempat usaha/izin gangguane. Izin tenaga kerja asing bagi badan usaha yang
menggunakan tenaga asing f. Izin pemasangan instalasi serta peralatan yang diperlukan;
membuat analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL), atau upaya kelestarian lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL/UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
PROSEDUR UMUM
Permohonan Izin Prinsip disampaikan kepada Kepala BPTPM
Kepala BPTPM menerbitkan persetujuan atau penolakan permohonan izin prinsip setelah mendapat rekomendasi dari Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan dinyatakan lengkap.
SASARAN IZIN PRINSIP
Izin Prinsip diberikan kepada orang, perusahaan atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan: • lokasi di luar kawasan industri / kawasan berikat;• jenis dan komoditi industri yang produksinya tidak
merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumberdaya alam secara berlebihan;
• jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
• lokasi berbatasan langsung dengan kawasan lindung.
IZIN PRINSIP KABUPATEN LAMONGAN
Contoh Izin Prinsip
Landasan Hukum
Keputusan Bupati Lamongan Nomor 96 Tahun 1999
Ketentuan Perizinan
Setiap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang di Kabupaten Lamongan untuk tempat usaha skala besar (seperti perumahan, rumah sakit, Sutet dan sejenisnya)
wajib mengajukan izin prinsip
Syarat Permohonan Izin Prinsip
• Fotocopy KTP yang masih berlaku• Proposal rencana penggunaan lahan• Foto bukti pemilikan tanah• Site plan• Denah lokasi• Fotocopy akta perusahaan
Tatalaksana/ Prosedur Izin
1. Permohonan diajukan kepada Bupati melalui Kantor Perizinan dengan dilampiri proposal rencana penggunaan lahan/lokasi secara rinci
2. Bukti dan pemberian tanda penelitian berkas penerimaan berkas
3. Pertimbangan teknis instansi terkait4. Pembayaran retribusi dan pemberian tanda bukti
pembayaran5. Pemrosesan dan pengetikan naskah6. Penandatanganan dan penyampaian izin
Jangka waktu
Penyelesaian izin selambat-lambatnya 14 hari sejak berkas permohonan diterima.
Izin Tetap
PENGERTIAN
Ijin Tetap, merupakan persetujuan akhir setelah ijin lokasi diperoleh. Ijin lokasi menjadi persyaratan, mengingat sebelum memberikan persetujuan final tentang pengembangan kegiatan budidaya, lokasi kawasan yang dimohon bagi pengembangan aktifitas tersebut juga telah sesuai dan malah tingkat perolehan tanahnya telah memperoleh kemajuan berarti (misalnya untuk kawasan industri 60%, sebelum PAKTO 1993). Selain itu kelayakan pengembangan kegiatan dari segi lingkungan hidup harus telah diketahui melalui hasil studi AMDAL.
(RTRW Kota Surakarta 2012-2032)
Proses Mendapatkan Izin Tetap
Izin lokasi Persyara
tan tentang kegiatan /lokasi
kawasan pengembangant
elah sesuai
AMDALKelayaka
n pengemb
angan kegiatan dari segi lingkungan hidup harus telah
diketahui melalui
hasil AMDAL
Izin TetapIzin Tetap
merupak
an persetujuan akhir setelah
izin lokasi diperoleh
, serta lolos
AMDAL
Persyaratan untuk memperoleh izin tetap
1. Mengisi formulir Model PMK II sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 291/M/SK/10/1989;
2. Rencana Tapak Parsial yang sudah disahkan oleh Pemerintah Daerah;
3. Konfirmasi dari Kantor Pertanahan di Daerah bahwa tanah yang dimohonkan sudah dibebaskan dan bebas dari gugatan pihak lain;
4. Rekomendasi AMDAL dan menyatakan bahwa yang bersangkutan akan melaksanakan segala kewajiban pengelolaan lingkungan seperti yang akan direkomendasikan dalam RKL/RPL yang sudah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Perindustrian;
5. Bukti bahwa tanah yang dimohonkan secara fisik sudah dapat digunakan oleh perusahaan industri untuk mulai melakukan persiapan-persiapan pembangunan industrinya
Izin Tetap Izin Usaha
Contoh Izin Usaha
• SIPD (Surat Ijin Penambangan Daerah) • SIPA (Surat Ijin Pengambilan Air)• SIUP, dll.
PENUTUP
Perijinan kegiatan/sektor seperti diatas umumnya berlaku untuk setiap bidang usaha berskala besar seperti kawasan industri, kawasan berikat, kawasan perumahan, kawasan pariwisata, kota baru, kawasan pertambangan, kawasan HPH, dan HPH-TI, kawasan perkebunan, kawasan perikanan, kawasan peternakan dan sebagainya. Dengan telah diperoleh ijin tetap bagi kawasan budidaya, selanjutnya tiap jenis usaha rinci yang akan mengisi kawasan secara individual perlu memperoleh Ijin Usaha sesuai karakteristik tiap kegiatan usaha rinci.
SEKIAN
top related