integrasi konsep ekonomi dalam pengembangan kurikulum di lembaga pendidikan tenaga kependidikan by...
Post on 27-Jul-2015
1.731 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
INTEGRASI KONSEP EKONOMI DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM DI LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN1
Drs. Indra Maipita, M.Si.Dosen Jurusan Ekonomi FE Universitas Negeri Medan.
Abstrak
Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan tenaga kependidikan yang memiliki
keunggulan komparatif dan kompetitif melalui LPTK membutuhkan biaya yang tidak
sedikit. Sehingga biaya pendidikan tidak dapat hanya bergantung kepada jumlah biaya
yang telah ditetapkan (fixed cost) saja. Diperlukan sistem pembiayaan lain melalui
pemberdayaan sumberdaya manusia dan sarana pendukung yang tersedia. Dengan
memberdayakan potensi SDM, dapat dibangun industri inteligensi yang akan
menghasilkan sumberdaya pengetahuan yang siap dimanfaatkan untuk menghasilkan ber-
bagai komoditas dan jasa guna memenuhi kebutuhan dalam kehidupan. Selanjutnya
dengan memberdayakan potensi sarana pendukung yang ada, dapat dibangun berbagai
kerjasama kemitraan dengan dunia usaha dan industri yang pada gilirannya tidak hanya
mengurangi beban biaya pendidikan tetapi juga akan memberikan keuntungan berupa
peningkatan kompetensi lulusan. Untuk itu dibutuhkan penerapan pola-pola kerjasama
dengan dunia usaha dan industri berbasis kemitraan. Di satu sisi, pemberdayaan kedua
sumberdaya ini akan memberikan jaminan financial bagi penyelenggaraan pendidikan di
LPTK melalui keuntungan hasil penjualan produk dan atau jasa, dan di sisi lain akan
memberikan kontribusi bagi percepatan produksi lulusan yang terampil (man skill) dan
kompeten. Makalah ini akan mengulas bagaimana strategi integrasi konsep ekonomi
khususnya kewirausahaan (interpreneur) dalam kurikulum pendidikan tinggi, sehingga
literasi ekonomi dalam sistem pendidikan tenaga kependidikan dapat terakselerasi.
1 Disampaikan pada seminar & lokakarya PPs Unimed, 26-27 Agustus 2004
A. Problematika Pendidikan Tinggi di Tengah Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja
Pendidikan merupakan hal yang sangat fundamental dalam meningkatkan kualitas
kehidupan manusia dan menjamin perkembangan sosial maupun ekonomi (United
Nations:1997), bahkan sebagian besar ekonom sepakat bahwa sumberdaya manusia
merupakan faktor yang paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan sosial
dan ekonomi suatu bangsa, sehingga dapat dinyatakan bahwa sumberdaya manusia
merupakan modal dasar dari kekayaan suatu bangsa; Harbison (1973). Pemikiran ini
sejalan dengan slogan: “assets make things possible, people make things happen”; artinya
kekayaan alam, modal, bahan baku, dan aset-aset lainnya membuat sesuatu itu mungkin,
namun hanya melalui tangan-tangan manusia yang terampil membuat semua itu dapat
terjadi.
Pendidikan tinggi, harusnya bertindak sebagai lokomitif, untuk menarik gerbong
masyarakat menuju pertumbuhan ekonomi berkesinambungan, meningkatkan daya saing
nasional melalui penelitian dan pengembangan (research and development) yang
akhirnya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Agar tercipta lulusan yang berdaya saing
secara komparatif dan kompetitif, perguruan tinggi perlu mengupayakan peningkatan
penguasaan akan teknologi dan kemampuan dalam men-deliver teknologi yang
dibutuhkan industri dalam merespon perubahan permintaan pasar. Untuk meningkatkan
kemampuan berteknologi, diperlukan potensi insani yang berkualitas dan dalam jumlah
yang memadai.
B. Menakar Permasalahan Biaya Pendidikan
Disadari, bahwa untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan
komparatif dan kompetitif, khususnya menghadapi perubahan-perubahan yang
berlangsung di pasar kerja membutuhkan sarana dan prasarana penunjang dan
pembiayaan yang tinggi. Tanpa dukungan dana yang memadai suatu pendidikan tinggi
hanya akan menghasilkan lulusan yang tidak percaya pada dirinya dan tidak memiliki
sifat-sifat sebagaimana seharusnya seorang ilmuwan (Supriyanto, 2004). Bowen (1981)
mengemukakan bahwa pendidikan tinggi yang menginginkan keunggulan sangat
membutuhkan biaya yang tidak sedikit; dan Kamars (1989:123) menegaskan, bahwa
keadaan keuangan di suatu perguruan tinggi merupakan ukuran utama keberhasilan
dalam kualitas lulusan.
Secara nasional, anggaran operasional untuk pembinaan dan penyelenggaraan
pendidikan tinggi negeri hanya sebesar Rp 5,91 juta per mahasiswa per tahun. Keadaan
ini tentunya masih sangat jauh dari kebutuhan ideal yaitu sekitar Rp 18 juta per
mahasiswa per tahun (Dirjen Dikti:2004).
Karena terbatasnya kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan dana
pendidikan, penjaringan dana dari masyarakat perlu digalakkan. Secara nasional, dari
jumlah dana masyarakat yang terhimpun tahun 2003 sebesar 2,242 triliun, 83,71%
berasal dari SPP mahasiswa. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan PTN untuk
menggali dana dari masyarakat (self generated fund) di luar SPP masih sangat terbatas
dan baru mencapai 16,29% atau se per enam dari total perolehan, bahkan hampir
setengah dari dana tersebut (8,15%) masih terkonsentrasi di enam PT BHMN.
Upaya meningkatkan pemasukan dana masyarakat sebagai sumber pembiayaan
pendidikan tinggi, selama ini dilakukan melalui penelitian, pengabdian kepada
masyarakat dan penerapan berbagai program kerja sama. Namun upaya ini tampaknya
belum memberikan hasil yang menggembirakan. (Dirjen Dikti, 2003 : 176-177):
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran penyelenggaraan PT dan untuk mem-
perkecil kesenjangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, perlu dilakukan
pengindustrian inteligensi, yaitu pemberdayaan segenap sumberdaya manusia dan sarana
pendidikan yang dimiliki serta menjalin kerjasama mutualisma antara PT dengan pihak
swasta (dunia kerja) di samping pemantapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).
Salah satu model kemitraan yang dapat digunakan adalah model Zinser yang memper-
kenalkan kemitraan dengan PT melalui enam tipe, yaitu (1) kontribusi (contributions), (2)
pembelian (procurements), (3) jaringan (network), (4) pertukaran (exchanges), (4)
kooperatif (cooperative), dan (6) join venture.
C. Menjemput Peluang Dari Pergeseran Paradigma Fixed Cost ke Variable Cost
Sebagai upaya peningkatan benefit dalam manajemen pembiayaan di semua
sektor pemerintah dan industri, saat ini banyak instansi melakukan pergeseran sistem
pembiayaan dari fixed cost ke variable cost. Khusus sektor pendidikan, hal ini merupakan
langkah maju untuk melakukan efisiensi pendayagunaan anggaran pendidikan. Sehingga
besarnya anggaran pendidikan dapat dipastikan bermanfaat untuk mempercepat upaya
peningkatan mutu pendidikan.Agenda pembiayaan pendidikan ini berkaitan dengan dua
konsep efisiensi teknis, yaitu (1) efisiensi internal, penggunaan dana yang efektif atas
dasar komposisi item-item pengeluaran yang paling tepat (misalnya ketenagaan, sarana-
prasarana, biaya operasional pengelolaan, dan sebagainya) untuk mencapai produktivitas
yang paling tinggi; dan (2) efisiensi eksternal, yaitu penggunaan anggaran menurut
komposisi jenis atau jenjang pendidikan (dasar, menengah, tinggi, pendidikan umum vs
kejuruan, pendidikan akademis vs profesional, dan sebagainya) yang paling memberikan
dampak positif terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Dalam manajemen modern, sebuah industri besar tidak efektif lagi membangun
pabrik besar yang terpadu dan terpusat dalam suatu tempat karena akan membutuhkan
biaya tetap (fixed cost) yang besar, tetapi akan lebih efektif jika didistribusikan menjadi
unit-unit yang lebih kecil dan spesifik serta berbasis output, mungkin saja tersebar di
beberapa lokasi sehingga biaya yang timbul bersifat variabel (variable cost). Perusahaan
tidak lagi harus mendirikan pusat pelatihan bagi karyawannya karena itu akan
mengeluarkan dana pemeliharaan gedung, fasilitas lain serta gaji instruktur bahkan disaat
pelatihan sedang tidak dilakukan.
Pergeseran paradigma pembiayaan tersebut dapat dimanfaatkan oleh PT melalui
jalur kemitraan, misalnya sektor swasta dapat memberikan kesempatan kepada PT dalam
bidang perdagangan, pemasaran, pertukaran pengetahuan dan pelatihan. Program
kemitraan yang ditawarkan kepada dunia industri dapat berupa kerjasama pembiayaan,
pelatihan, pengadaan tenaga kerja, produksi dan pemasaran. Kerjasama ini didukung oleh
sumberdaya perguruan tinggi seperti, bengkel mesin dan kayu, laboratorium fisika, kimia
dan biologi, beberapa sanggar seperti sanggar busana, boga dan berkaitan dengan
kesenian serta sumberdaya manusia berupa dosen dan mahasiswa. Dengan sumberdaya
yang ada, perguruan tinggi dapat membangun kemitraan dengan pihak industri dan
masyarakat (stakeholders) untuk mendirikan sentra-sentra pelatihan, produksi dan
pemasaran.
D. Manajemen Biaya Pendidikan Untuk Menghasilkan Lulusan Yang Memiliki Keunggulan Komparatif dan Kompetitif
Pemberdayaan Sumberdaya Manusia dan Sarana
Diyakini, bahwa pemikiran tentang pemberdayaan sarana perguruan tinggi untuk
menghasilkan financial bagi pembiayaan pendidikan telah terpikirkan oleh para
pengelola perguruan tinggi dan telah pula diimplementasikan. Misalnya, pemberdayaan
dosen sebagai instruktur pada program pendidikan dan latihan yang dilakukan oleh
lembaga/instansi pemerintah dan atau swasta, serta pemanfaatan sarana dan prasarana
pendidikan untuk kepentingan umum, seperti penyewaan gedung, sarana olah raga, dan
lain-lain. Namun dalam implementasinya, khusus kerjasama dalam hal pengadaan tenaga
instruktur sering dilakukan oleh perseorangan tanpa melibatkan institusi, sehingga nilai
tawar atas jasa yang diberikan rendah dan tidak terstandar di samping tidak memberikan
kontribusi secara finacial terhadap institusi.
Keadaan yang sebaliknya terjadi pada penyewaan gedung, sarana olah raga, dan
fasilitas pendidikan lainnya. Di mana dalam pemberdayaan sarana ini yang terlibat penuh
adalah institusi, namun potensi sumberdaya manusia dan kekayaan intelektual yang
dimiliki institusi tidak terbedayakan. Misalnya, penyewaan gedung tidak melibatkan
bidang boga dalam hal pengadaan catering, jurusan seni rupa dalam hal desain dan
dekorasi. Demikian pula gedung-gedung pertemuan belum dimaksimalkan pemanfaatan-
nya untuk kepentingan pagelaran seni, pameran, dan lain-lain, melibatkan sumberdaya
jurusan seni tari dan musik, yang dapat menarik wisatawan lokal maupun mancanegara
untuk berkunjung. Dalam hal ini sudah saatnya perguruan tinggi memikirkan bagaimana
penyelenggaraan pendidikan dapat dijadikan sebagai obyek wisata (edutourism).
Budaya Bekerja dalam Satu Payung
Perubahan mendasar yang harus dilakukan perguruan tinggi bahwa program
pengembangan di tingkat Jurusan tidak lagi diserahkan kepada Ketua Jurusan dan atau
Ketua Program Studi, tetapi perlu dibentuk tim-tim kerja (task force) yang akan menjadi
mitra pimpinan perguruan tinggi dalam melakukan perencanaan, implementasi, serta
monitoring dan evaluasi program-program pengembangan baik di tingkat Universitas –
Fakultas – Jurusan – hingga di tingkat Program Studi.
Sebagaimana dikemukakan dalam dokumen Ditjen Dikti Depdiknas (2003),
bahwa persyaratan untuk menjadi anggota task force antara lain: (1) Staf akademik
jurusan/program studi; (2) Memahami dengan baik proses pengelolaan jurusan; (3)
Memahami dengan baik proses pendidikan S0 hingga S3; (4) Memahami dengan baik
proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; (5) Bersedia mengalokasikan
waktu untuk kegiatan sebagai task force; dan (6) Memahami dengan baik perundang-
undangan dan peraturan bidang pendidikan, guidelines penyusunan program
pengembangan yang ditawarkan oleh penyandang dana. Alur informasi dan kerja task
force sebagai diamanatkan oleh Ditjen Dikti Depdiknas ditunjukkan pada Gambar 1.
Gambar 1. Alur Mekanisme Kerja dan Informasi Task Force
Kemudahan untuk mengakses informasi dari seluruh unit organisasi di perguruan
tinggi diberikan kepada task force sehingga dapat dilakukan pemetaan sumberdaya
potensial dan mekanisme resource sharing pada penyusunan program pengembangan dan
penyusunan usulan kerjasama kemitraan dengan dunia industri, pemerintah dan
masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, task force bertanggung jawab langsung
kepada pemimpin tertinggi perguruan tinggi.
• Akses data/
informasi
• Pelaporan
• Diskusi
RektorRektorPimpinanPimpinan Univ./Univ./FakultasFakultas
Staf AkademikPimpinan PS/Jur.
TaskForce
Identifikasi masalahPengembangan isu strategisSolusi alternatifRencana Aktivitas
• Sosialisasi/
brosur/diskusi
• Mahasiswa• Alumni
• BAA• BAKeu• BAU• BAPSI
• Penyadaran• Kepemimpinan Visi
• Dukungan• Komitmen
• Persetujuan
• Komitmen
• Data• Informasi
• Komitmen
• Kesadaran• Dukungan
Komitmen (danapendamping)
• Akses data/
informasi
• Pelaporan
• Diskusi
RektorRektorPimpinanPimpinan Univ./Univ./FakultasFakultas
RektorRektorPimpinanPimpinan Univ./Univ./FakultasFakultas
Staf AkademikPimpinan PS/Jur.Staf AkademikPimpinan PS/Jur.
TaskForceTaskForce
Identifikasi masalahPengembangan isu strategisSolusi alternatifRencana Aktivitas
Identifikasi masalahPengembangan isu strategisSolusi alternatifRencana Aktivitas
• Sosialisasi/
brosur/diskusi
• Mahasiswa• Alumni• Mahasiswa• Alumni
• BAA• BAKeu• BAU• BAPSI
• BAA• BAKeu• BAU• BAPSI
• Penyadaran• Kepemimpinan Visi
• Dukungan• Komitmen
• Persetujuan
• Komitmen
• Data• Informasi
• Komitmen
• Kesadaran• Dukungan
Komitmen (danapendamping)Komitmen (danapendamping)
Langkah awal yang dilakukan oleh task force dalam melaksanakan tugas-
tugasnya adalah menyusun sistem data yang terintegrasi yang dapat digunakan sebagai
informasi keadaan suatu jurusan baik untuk kegunaan penyusunan Rencana Strategis,
Rencana Operasional, usulan program hibah, program kerjasama kemitraan, dan
sebagainya. Task force melakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan setiap tahun
menyusunnya sebagai laporan penyelenggaraan kegiatan akademik di tingkat jurusan dan
atau program studi. Dalam hal ini yang menjadi pertanyaan adalah: (1) Dimana tim task
force berkumpul dan bekerja?; (2) Bagaimana mekanisme pemberian insentif dari
pekerjaan yang dilakukan oleh tim task force; (3) Bagaimana mekanisme
pertanggungjawaban hasil pekerjaan yang dilakukan oleh task force, khususnya yang
berkenaan dengan pertanggungjawaban keuangan.
Sebenarnya cikal bakal tim task force diperoleh dari group-group interest yang
terbentuk ketika beberapa staf mendalami kajian suatu bidang ilmu atau keterampilan.
Sehingga penempatan task force dapat dilakukan di tempat-tempat dimana mereka
bekerja, seperti laboratorium, workshop, bengkel, sanggar, dan lain-lain. Tim ini
diharapkan akan bekerja sebagai critical mass untuk tujuan elusidasi masalah sejenis
dalam satu payung kerja. Dalam tim ini, mahasiswa dapat dilibatkan secara aktif,
khususnya yang terkait dengan program pembimbingan dan pelaksanaan tugas akhir. Hal
ini akan menguntungkan bagi mahasiswa, karena mereka akan cepat memperoleh
masalah penelitian, pelaksanaan penelitiannya pun menjadi lebih mudah dan lancar.
Keuntungan lainnya dengan keterlibatan mahasiswa ini adalah mempercepat akumulasi
data penelitian, dan dengan demikian kelompok dosen terkait dapat terus bersaing dan
tidak pernah ketinggalan dalam percaturan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi (IPTEK).
Tidak dapat disangkal, bahwa saat ini umumnya materi-materi kuliah dosen kita
masih lebih banyak berasal dari hasil membaca buku, dari pada hasil meneliti dan
mengamati fenomena alam. Kalaupun ada kegiatan penelitian, obyek-obyek penelitian
masih sangat beragam. Penelitian yang dilakukan sering bersifat parsial dan tidak tertuju,
sehingga jarang sampai pada kesimpulan hasil yang bermakna dan berkontribusi bagi
proses belajar mengajar di perguruan tinggi. Perolehan dana-dana penelitian seperti hibah
bersaing akan menjadi salah satu sumber dana masukan bagi perguruan tinggi.
Di samping aktivitas yang bersifat ke dalam yang telah dipaparkan, diharapkan
tim task force juga merupakan tulang punggung jurusan dan institusi untuk melakukan
penjajakan kerjasama ke luar, yakni dengan perguruan tinggi lain, dengan instansi
pemerintah, dan dunia industri. Buah dari kerjasama ini adalah terbangunnya kerjasama
yang saling menguntungkan antar institusi yang bekerjasama. Bagi perguruan tinggi
sendiri, kegiatan ini dapat meningkatkan kinerja staf di laboratorium, workshop, bengkel,
sanggar, dan lain-lain.
Simbiosis mutualisme antara tenaga terampil dari luar (atau mitra industri) yang
hanya terampil melakukan aktivitas-aktivitas prosedural dengan dosen perguruan tinggi
(magister dan doktor) yang faham teori tetapi miskin keterampilan akan menjadi
perpaduan yang akan memperkaya ide-ide untuk memperoduksi karya-karya kreatif dan
inovatif serta punya nilai jual yang tinggi. Hal ini tentunya dapat menjadi tambahan
sumber pembiayaan bagi perguruan tinggi. Bagi mahasiswa, praktek simbiosis
bermanfaat sebagai sarana magang kerja mahasiswa. Kemitraan ini akan mengeluarkan
dua jenis output, yaitu: output berupa tenaga terampil atau mahasiswa yang berdaya saing
(manskill) dan output berupa barang dan jasa. Output berupa manskill akan dipasarkan ke
dunia kerja melalui Pusat Jasa Ketenagakerjaan (PJK) yang ada di perguruan tinggi,
sedangkan output berupa goods and service dipasarkan oleh Koperasi Pegawai Negeri
(KPN). Proses ini diperlihatkan pada Gambar 2.
Gambar 2. Diagram Kerja Program
Kalau pemberdayaan semacam ini yang diimplementasikan di perguruan tinggi,
ini berarti perguruan tinggi tidak meninggalkan hakekatnya sebagai lembaga penghasil
manusia-manusia terampil (manskill) yang memiliki keunggulan komparatif dan
kompetitif untuk bersaing di pasar kerja lokal, nasional, dan global. Keberlanjutan dari
program ini, diperlihatkan pada Gambar 3.
Gambar 3. Life Cycle Program
Jadi task force dalam suatu perguruan tinggi dapat dikatakan sebagai unit
independent yang akan mendapatkan insentif dari hasil kerja yang dilakukannya.
Pendanaan mandiri ini akan mengurangi beban fixed cost institusi dan akan
meningkatkan pemasukan dana dari kinerja yang dilakukan oleh tim task force. Akan
tetapi karena unit organisasi ini bersifat independent dalam pengelolaan dana, perguruan
tinggi perlu membentuk mekanisme pertanggungjawaban keuangan yang harus
dilaporkan oleh task force ke institusi. Keberadaan tim penjaminan mutu internal
(internal quality assurance) untuk memonitoring dan mengevaluasi implementasi
program-program yang dilaksanakan oleh tim task force dalam hal ini sangat dibutuhkan.
Pembinaan Budaya Kewirausahaan Melalui Pembelajaran
Perguruan tinggi dengan sumberdaya manusia (dosen, pegawai, dan mahasiswa)
yang dimilikinya merupakan potensi yang besar untuk dikembangkan dalam bidang
kewirausaan (enterpreneur). Pembinaan budaya kewirausaan dalam pembelajaran ini
sejalan dengan konsep dasar pengembangan kurikulum yakni terintegrasinya konsep-
konsep ekonomi dalam kurikulum. Dalam hal ini perubahan mendasar yang dapat
dilakukan oleh perguruan tinggi adalah mengubah pola pikir dosen, pegawai dan
mahasiswa agar mempunyai wawasan kewirausahaan (enterpreneurship). Dengan
terciptanya pola pikir berwawasan kewirausahaan ini, khusus untuk dosen diharapkan
dapat menerapkannya pada matakuliah masing-masing sehingga wawasan kewirausahaan
tersebut juga sampai kepada mahasiswa. Demikian pula dengan terbinanya budaya
kewirausahaan di kalangan dosen akan memudahkan simbiosis dosen dengan tenaga ahli
yang didatangkan dari luar perguruan tinggi untuk membina usaha misalnya di bengkel.
Berikut ini diberikan contoh mekanisme pengelolaan sumberdaya manusia dan sarana
perguruan tinggi apabila budaya kewirausahaan telah terbina di kalangan dosen, pegawai,
dan mahasiswa.
E. Penutup
Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, mempunyai daya saing baik
secara local, nasional maupun global dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Karena
terbatasnya kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan dana pendidikan, penjaringan
dana masyarakat perlu digalakkan. Upaya meningkatkan pemasukan dana masyarakat
sebagai sumber pembiayaan PT yang selama ini dilakukan melalui penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat tampaknya belum memberikan hasil yang
menggembirakan. Seiring dengan pergeseran paradigma pembiayaan pendidikan tinggi
dari fixed cost ke fariable cost, dan untuk memperkecil kesenjangan antara penawaran
dan permintaan tenaga kerja, maka perlu dilakukan pengindustrian inteligensi, yaitu
pemberdayaan segenap sumberdaya manusia dan sarana pendidikan yang ada serta
menjalin kerja sama mutualisma (kemitraan) antara PT dengan stakeholders disamping
pemantapan Kurikulum Berbasis Kompetensi dan pembinaan budaya kewirausahaan
melalui pembelajaran..
Perubahan mendasar yang harus dilakukan yaitu dengan membentuk tim-tim kerja
(task force) yang akan menjadi mitra pimpinan PT dalam melakukan perencanaan,
implementasi, monitoring dan evaluasi program baik di tingkat Universitas, fakultas
hingga program studi serta melakukan penjajakan kerjasama ke luar, yakni dengan PT
lain, dan stakeholders.
F. Daftar Bacaan
Bowen, Howard.R. 1981. The Coast of Heigher Education : Jossey-Bass Inc.
Brojonegoro, Satryo Soemantri. 2003. Strategi Pendidikan tinggi Jangka Panjang 2003-2010.Jakarta: Dirjen Dikti Depdiknas.
Dirjen Dikti, 2004. Memo Program Koordinatif Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 2004. Jakarta: Dirjen Dikti Depdiknas.
Dirjen Dikti, 2003. Pendidikan Tinggi Indonesia dalam Lintasan Waktu Dan Peristiwa. Jakarta: Dirjen Dikti Depdiknas.
Harbison, Frederick H. 1973. Human Resources as the Wealth of Nations. New York: Oxford University Press
Kamars H.M.Dhacel. 1989. Sistem Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi. Suatu Studi Perbandingan Antar beberapa Negara. Jakarta: Depdikbud, Dirjen Dikti, P2LPTK.
Roseman, Jurgen,. 2004. Restrukturisasi Pendidkan Tinggi Di Eropa. http://-www.kompas.com. Diakses: 29 April 2004.
Supriyanto, Ahmad. 2004. Kontribusi Sektor Swasta Terhadap Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi Di Indonesia. http.//www.depdiknas.go.id. Diakses: 13-8-2004.
Syarif, H. Hidayat. 2002. Demokratisasi dan Desentralisasi Pendidikan, dalam H.A.R Tilaar, Pendidikan untuk Masyarakat Indonesia Baru. Jakarta: PT. Grasindo.
The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. 2000. The Quality of Growth.Washinton, D.C.
United Nations. 1997. Report on the World Social Situation 1997. New York: United Nation.
top related