infrastruktur daerahinfrastruktur daerah 1-160517.pdf · kementerian pekerjaan umum dan perumahan...
Post on 05-Aug-2019
235 Views
Preview:
TRANSCRIPT
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN AIR MINUM
MELALUI PENERAPAN RENCANA PENMANAN AIR MINUM Hal. 13
INFRASTRUKTUR DAERAHINFRASTRUKTUR DAERAH Edisi 1/ Tahun II/ 2017
Kebijakan DAK Bidang Infrastruktur TA 2018
17
Kinerja Pelaksanaan DAK TA 2016: Kota Makassar
7
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Fasilitasi Pembinaan Infrastruktur Daerah
15
Buletin
BIRO PERENCANAAN ANGGARAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SINKRONISASI DAN HARMONISASISINKRONISASI DAN HARMONISASI Perencanaan Program Perencanaan Program Penyelenggaraan Infrastruktur DaerahPenyelenggaraan Infrastruktur Daerah
peristiwa
4 Sinkronisasi dan Harmonisasi
Perencanaan Program
Penyelenggaraan Infrastruktur Daerah
Kebijakan DAK Bidang Infrastruktur TA 2018
7
10
Sinergi Pelaksanaan Pemantauan dan
Evaluasi DAK ke Daerah
17
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
Fasilitasi Pembinaan Infrastruktur Daerah
13 Sosialiasi dan Pelatihan Aplikasi e-Planning dalam Pengusulan Kegiatan DAK TA 2018
Edisi 1 Tahun II 2017 Daftar isi
2
15
Artikel utama
informasi
23
Serba-serbi
19
Kinerja Pelaksanaan DAK TA 2016:
Kota Makassar
Optimalisasi DAK Irigasi
untuk Percepatan Pemulihan Fungsi Irigasi
Kinerja Penyelenggaraan DAK TA 2016 dan Lokasi Prioritas Penyelenggaraan DAK TA 2018
20 Kerjasama TNI dan Kementerian PUPR
dalam Percepatan
Pembangunan Infrastruktur Daerah
7
13
Buletin Infrastruktur Daerah — Edisi I/2017
4
10
17
20
Buletin Infrastruktur Daerah — Edisi I/2017
Redaksi menerima tulisan/artikel/opini/foto/saran maupun tanggapan terkait bidang Fasilitasi Pendanaan Infrastruktur Daerah ke email
bpkln.pu@gmail.co.id. Redaksi berhak menyunting naskah/artikel yang masuk sesuai tema penerbitan dan ketersediaan jumlah
halaman/ rubik.
Pelindung
Anita Firmanti
Penanggung Jawab
Widiarto
Dewan Redaksi
Riono Suprapto Andie Pramudita Fajar Eko Antono
Pemimpin Redaksi
Irma Rahmawati
Penyunting Redaksi
Annisa Maulina
Bagian Produksi
Zamzuli, Agus Soegiono, Asep Sultoni, Dewi
Udiarti, Yunaedah
Bagian Distribusi
Dodi Herdiawan, Agung Tego
Kontributor
Taufik Perdana, Irma
Rahmawati, Annisa Maulina, Indah Indriasputri,
Rully Dermawati, Hasiholan Manuruk
Desain
Annisa Maulina, Keziah Cahya V.
Alamat Redaksi
Gedung Menteri PUPR Lt.5
Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru Jakarta
Selatan, 12110,
Telp 021-7229463
bpkln.pu@gmail.com
Cover:
Infrastruktur Irigasi
Lokasi: D.I Kripik Kec. Gunungpati
Editorial
3
Pembaca yang budiman,
S elamat berjumpa dalam edisi ke-1 Tahun II Buletin
Infrastruktur Daerah. Dalam edisi ini kami menyajikan
liputan utama terkait Sinkronisasi dan Harmonisasi
Perencanaan Program Penyelenggaraan Infrastruktur
Daerah. Mengacu pada UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah
dijelaskan bahwa kementerian atau lembaga pemerintah
nonkementerian wajib melakukan sinkronisasi dan harmonisasi
dengan daerah guna mencapai target pembangunan nasional.
Ditinjau dari sudut hubungan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dapat dilihat dari adanya hubungan dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan Desentralisasi
dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk
mengatur urusannya. Kebijakan yang dapat diambil Daerah adalah
dalam batas-batas otonomi yang diserahkan kepadanya dan tidak
boleh bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih
tinggi yaitu norma, standar dan prosedur yang ditentukan Pusat.
Otonomi daerah telah memberikan semangat dan kewenangan yang
besar bagi Pemerintah Daerah untuk menata dan mewujudkan
pembangunan daerah. Aspirasi masyarakat, potensi sumber daya
alam dan manusia, serta karakteristik khas masing-masing daerah
merupakan faktor yang dipertimbangkan Pemerintah Daerah dalam
menyusun arah kebijakan dan target pembangunannya.
Pada edisi ke-1 ini kami juga mengulas mengenai berbagai topik lain
diantaranya adalah informasi terkait: Kinerja Pelaksanaan DAK TA
2016: Kota Makassar; Optimalisasi DAK Irigasi untuk Percepatan
Pemulihan Fungsi Irigasi; Sosialiasi dan Pelatihan Aplikasi e-Planning
dalam pengusulan kegiatan DAK TA 2018; Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi Fasilitasi Pembinaan Infrastruktur Daerah; Kebijakan DAK
Bidang Infrastruktur TA 2018; dan Sinergi Pelaksanaan Pemantauan
dan Evaluasi DAK ke Daerah; serta peristiwa seputar Kerjasama TNI
dan Kementerian PUPR dalam Percepatan Pembangunan
Infrastruktur Daerah
Selamat membaca,
Tim Redaksi
Buletin
Infrastruktur Daerah
4
Jalan Lingkungan (Dok: Balai Pusdata)
H ubungan Pemerintahan Pusat - Daerah
memiliki sejarah yang panjang sejak
jaman kolonial. Sejak proklamasi hingga
saat ini, tercatat 8 UU Pemerintah Daerah
telah dirumuskan untuk mengatur pelaksanaan
Pemerintahan Daerah. Peristiwa Reformasi yang terjadi
pada tahun 1998 telah membawa perubahan yang
mendasar dalam hubungan pemerintahan pusat –
daerah. Pendekatan pemerintahan yang sentralistik
pada masa orde baru berganti menjadi pendekatan
yang desentralistik. Bahkan bagi beberapa daerah
tertentu diberikan kekhususan dalam bentuk otonomi
khusus.
Otonomi daerah telah memberikan semangat dan
kewenangan yang besar bagi Pemerintah Daerah
(Pemda) untuk menata dan mewujudkan pembangunan
daerah. Aspirasi masyarakat, potensi sumber daya alam
dan manusia, serta karakteristik khas masing-masing
daerah merupakan faktor yang dipertimbangkan
Pemda dalam menyusun arah kebijakan dan target
pembangunannya. Banyak daerah berlomba
meningkatkan angka pertumbuhan ekonominya
dengan memprioritaskan sektor unggulan, seperti
pertanian, wisata, industri, perdagangan dan jasa.
Target pertumbuhan ekonomi tersebut berkorelasi erat
dengan meningkatnya kebutuhan dukungan
infrastruktur yang handal dan memadai. Kebutuhan
tersebut setidaknya tergambar dari usulan anggaran
Dana Alokasi Khusus (DAK) 2017 Infrastruktur PUPR
yang diajukan oleh Pemda kepada Pemerintah Pusat.
Total usulan DAK untuk Bidang Jalan, Irigasi, Air Minum,
Sanitasi dan Perumahan mencapai Rp 292,9 T.
Di sisi lain, Pemerintah Pusat melalui RPJMN dan
Nawacita masih memiliki sejumlah agenda yang harus
segera dituntaskan menjelang berakhirnya masa kerja
Kabinet Kerja di Tahun 2019. Kondisi perekonomian
global yang menurun yang berimbas pada menurunnya
pendapatan negara membuat penggunaan anggaran
Buletin Infrastruktur Daerah — Edisi I/2017 4
SINKRONISASI DAN HARMONISASI PERENCANAAN SINKRONISASI DAN HARMONISASI PERENCANAAN SINKRONISASI DAN HARMONISASI PERENCANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR DAERAHPROGRAM PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR DAERAHPROGRAM PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR DAERAH
Buletin Infrastruktur Daerah — Edisi I/2017
5
“ ”
Sumber: World Bank
semakin fokusnya program pembangunan nasional.
Semakin terbuka lebarnya akses masyarakat terhadap
arus informasi dan teknologi mengakibatkan tuntutan
masyarakat terhadap pelayanan publik yang
berkualitas semakin kuat. Batasan kewenangan urusan
pemerintahan yang telah dikelompokkan dalam UU
23 / 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
tidak relevan jika menggunakan kacamata masyarakat
awam. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah memiliki tanggung jawab yang sama besarnya
dalam mewujudkan pelayanan publik, dan
memajukan perekonomian nasional yang merupakan
hakikat dari otonomi daerah.
UU 23 / 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah
mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah untuk melakukan koordinasi
teknis, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Tujuan
utama dari koordinasi teknis dimaksud yaitu
menciptakan program pembangunan nasional dan
daerah yang sinkron dan harmonis, sehingga dapat
mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.
Sebagai contoh, dalam pembangunan bendungan
yang dilakukan oleh Kementerian PUPR memerlukan
dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam
proses pembebasan lahan dan sosialisasi kepada
masyarakat di sekitar lokasi pembangunan. Jika
bendungan telah operasional, air baku yang
bersumber dari bendungan tersebut dapat menjadi
sumber air baku untuk air minum ataupun mengaliri
daerah irigasi disekitarnya.
Menindaklanjuti amanat UU 23 / 2014 tersebut,
Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/
Bappenas mengadakan acara Rapat Koordinasi Teknis
(Rakortek) Pusat – Daerah dengan
melibatkan seluruh K/L pembina 32 Urusan
Pemerintahan Konkuren dan 34 Pemerintah Daerah
Provinsi. Acara dilaksanakan di 2 regional, yaitu Wila-
yah Barat di Batam (21 s.d 23 Februari 2017) dan
Wilayah Timur di Makassar (28 Februari – 2 Maret
Pemerintah Daerah Provinsi melakukan
koordinasi dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota untuk memasukkan usulan
program dan kegiatan beserta data
dukungnya ke dalam e-planning. Hasil Ra-
kortek akan menjadi bahan bagi rangkaian
berikutnya dalam
proses penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2018.
Buletin Infrastruktur Daerah — Edisi I/2017
5
Penyelenggaraan Rakortek di Kota Makassar
belanja negara harus diprioritaskan pada sektor
unggulan yang diharapkan memiliki daya ungkit
ekonomi paling optimum. Dalam Rancangan RKP
2018, jumlah Prioritas Nasional (PN) adalah 10 PN.
Jumlah tersebut menurun dibanding tahun 2017
yang berjumlah 23 PN. Hal tersebut menunjukkan
6
2017). Tujuan pelaksanaan acara tersebut yaitu: a)
Sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional
dan daerah serta pembangunan antar
daerah Tahun 2018, dan b) Penyelarasan program,
kegiatan, proyek, target, lokasi, dan anggaran
pembangunan nasional antara pemerintah pusat,
provinsi, kabupaten/kota masing-masing bidang
urusan pemerintahan Tahun 2018. Keluaran yang
diharapkan dari Rakortek yaitu data/informasi awal
arah Program Prioritas Nasional Tahun 2018 dalam
rangka: a) Penyusunan program, kegiatan, proyek,
target, lokasi, dan anggaran pusat dan daerah
dalam pencapaian target pembangunan nasional
Tahun 2018; b) Terwujudnya komitmen daerah
dalam mendukung pencapaian program prioritas
nasioal tahun 2018; c) Tersusunnya daftar urutan
usulan prioritas pusat dan daerah tahun 2018.
Pemerintah Pusat (K/L pembina Urusan
Pemerintahan, Bappenas dan Kemendagri)
melakukan pembahasan (desk) dengan Pemerintah
Daerah (Bappeda Provinsi dan SKPD Teknis
Provinsi). Desk dibagi berdasarkan Urusan
Pemerintahan Konkuren yang terdapat dalam
Lampiran UU 23 / 2014. Kementerian PUPR sebagai
pembina 2 Urusan, yaitu Urusan Pekerjaan Umum
dan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
hadir dalam 2 desk, yang masing-masing terdiri dari
perwakilan dari Setjen, Ditjen SDA, Ditjen BM, Ditjen
CK, Ditjen Penyediaan Perumahan, dan BPIW.
Pemerintah Daerah diwakili oleh Pemerintah Daerah
Provinsi, yang diharapkan bertindak sebagai
representasi dari Pemerintah Provinsi, maupun
Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di dalam
wilayahnya. Alokasi waktu pembahasan untuk
masing-masing Provinsi adalah 1 jam. Substansi
yang dibahas dalam Rakortek terdiri dari: a) Sasaran
Prioritas Nasional TA 2018 di masing-masing
Provinsi; b) Proyek K/L TA 2018 yang mendukung
Prioritas Nasional (Kewenangan Pusat); c) Proyek
Daerah TA 2018 yang mendukung Prioritas Nasional
(Kewenangan Daerah); d) Usulan Proyek Daerah TA
2018 (Kewenangan Pusat dan Kewenangan Daerah).
Format untuk masing-masing subtansi tersebut
dimasukkan dan disimpan dalam aplikasi e-planning
yang dikembangkan oleh Bappenas. Sebelum hari-h
pelaksanaan Rakortek, Pemerintah Daerah Provinsi
melakukan koordinasi dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota untuk memasukkan usulan
program dan kegiatan beserta data dukungnya ke
dalam e-planning. Pada Hari-H pembahasan
difokuskan untuk mendiskusikan input data yang
telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Pembahasan yang dilakukan di Desk Urusan
Pekerjaan Umum dan Desk Perumahan dan
Kawasan Permukiman berlangsung lancar, dan
dihadiri oleh seluruh Pemerintah Daerah. Khusus
bidang jalan, turut dihadiri oleh Satuan Kerja
Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional dan
Balai / Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional di
masing-masing Provinsi. Desk Papua dan Papua
Barat terpisah dengan agenda evaluasi dan
percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan
Papua Barat.
Terdapat sejumlah hal yang perlu dievaluasi dan
ditingkatkan dengan memperhatikan pelaksanaan
Rakortek Pusat – Daerah TA 2017. Kompleksitas
perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR
serta jumlah kegiatan yang besar membuat alokasi
1 jam yang disediakan untuk pembahasan desk
kurang cukup. Pemahaman Pemerintah Daerah
maupun Pemerintah Pusat terhadap substansi
Rakortek masih belum sama sehingga tidak seluruh
subtansi yang terdapat dalam Rakortek dapat
dibahas dan menghasilkan output yang diharapkan.
Sejumlah kendala tersebut dapat dimaklumi
mengingat tahun 2017 merupakan tahun pertama
pelaksanaan Rakortek. Hasil Rakortek akan menjadi
bahan bagi rangkaian berikutnya dalam proses
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018.
(Taufik)
“
Buletin Infrastruktur Daerah — Edisi I/2017 6
Dalam Rancangan RKP 2018, jumlah Prioritas
Nasional (PN) adalah 10 PN. Jumlah tersebut
menurun dibanding tahun 2017 yang
berjumlah 23 PN.
Buletin Infrastruktur Daerah — Edisi I/2017
K ota Makassar adalah ibu kota Provinsi
Sulawesi Selatan yang terletak di pesisir
barat daya Pulau Sulawesi. Kota Makassar
tergolong salah satu kota metropolitan di
Indonesia. Kota yang memiliki wilayah seluas
199,26 km² dan jumlah penduduk lebih dari 1,6 juta
jiwa, menjadikan Kota Makassar berada di urutan
kelima berpenduduk terbesar di Indonesia. Laju
pertumbuhan ekonomi Kota Makassar berada di
peringkat paling tinggi di Indonesia. Dalam lima tahun
terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota
Makassar di atas 9%.
Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi didukung dari
banyaknya destinasi wisata yang terdapat di Kota
Makassar diantaranya Pantai Losari, Fort Rotterdam,
Makam Raja-Raja Tallo, Trans Studio, dan lain
sebagainya. Banyaknya destinasi wisata harus
didukung dengan sarana dan prasarana yang
memadai seperti jaringan jalan, infrastruktur sanitasi,
dan infrastruktur penyedia air minum.
Dilihat dari kondisi infrastrukturnya, Kota Makassar
memiliki jalan yang menjadi kewenangannya
sepanjang 712.4510 km, dan 521.78 km (73%) berada
pada kondisi mantap. Kondisi tersebut berada diatas
rata-rata kemantapan jalan kota di tingkat nasional
sebesar 60% serta telah melampaui target jalan kota
mantap 65% (RPJMN 2015-2019). Dilihat dari kondisi
infrastruktur air minum, berdasarkan data teknis DAK
Air Minum 2016, terdapat 301.011 rumah tangga telah
terlayani oleh air minum yang sesuai dengan standar
yang ditetapkan dari total rumah tangga sebanyak
320.005. Apabila dipersentasekan maka terdapat
94,06% rumah tangga yang telah terlayani oleh air
minum layak. Angka tersebut mendekati dari target
RPJMN 2015-2019 yaitu 100% layak air minum.
Untuk infrastruktur sanitasi, Kota Makassar memiliki
298.341 jumlah rumah tangga yang telah terlayani
oleh sanitasi layak. Apabila dibandingkan dengan
target RPJMN 2015-2019 yaitu 100% akses sanitasi
layak, maka terdapat 93,23% rumah tangga yang telah
7
4
Kinerja Pelaksanaan DAK TA 2016:Kinerja Pelaksanaan DAK TA 2016:
Kota MakassarKota Makassar
mendapatkan layanan sanitasi layak. Angka tersebut
sudah mendekati dari target nasional 100% layak
sanitasi di tahun 2019.
Kondisi infrastruktur bidang PUPR relatif cukup baik
dilihat dari data diatas. Bidang jalan perlu
dipertahankan tingkat kemantapannya, namun bidang
air minum dan sanitasi perlu upaya untuk mencapai
target 100% di 2019. Dalam rangka mempertahankan
kondisi baik jalan maupun mencapai gap ketercapaian
bidang air minum dan sanitasi, maka tugas dan fungsi
Kementerian PUPR sebagai pembina teknis
pelaksanaan DAK Infrastruktur, melaksanakan kegiatan
monitoring dan evaluasi (monev) penyelenggaraan
DAK 2016 di Kota Makassar pada tanggal 28 Februari-
03 Maret 2017. Monev juga dilakukan untuk
memantau dan mengendalikan kegiatan agar selesai
sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Selain itu,
adanya monev untuk menjamin kualitas dari setiap
kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku. Saat melakukan monev, tim
BPAKLN didampingi oleh Satker P2JN Provinsi Sulawesi
Selatan, Satker PSPAM Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas
PU Kota Makassar, dan Dinas Cipta Karya Kota
Makassar.
Monev dilakukan ke beberapa lokasi kegiatan yang
didanai DAK Bidang Infrastruktur TA 2016, yaitu:
DAK Bidang Jalan: Peningkatan Jalan
Pengayoman sepanjang 1,81 km; dan
Peningkatan Jalan Baruga Raya sepanjang 0,52
km.
DAK Bidang Air Minum: Pembangunan Sarana
Dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Sudiang
Raya Rw 02 Rt 1; Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Air Bersih Kelurahan Barombong.
DAK Bidang Sanitasi: Pembangunan IPAL
Komunal di Kawasan Padat Pusat Pertumbuhan
Kota di Kel. Bontorannu; Pembangunan IPAL
Komunal di Kawasan Padat Pusat Pertumbuhan
Kota di Kel Jongaya.
Berdasarkan hasil monev didapatkan bahwa kinerja
penyelenggaraan DAK Subbidang Jalan TA 2016 di
Kota Makassar sudah berjalan cukup baik. Hasil monev
juga telah sesuai dengan hasil pemantauan fisik dan
keuangan melalui e-Monitoring (e-Mon). Sebagai
contoh pada pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan
Pengayoman sepanjang 1,81 km, pada e-Mon tertulis
hasil pelaksanaan fisik dan keuangan sebesar 100%
dan 71,28%. Hal ini telah sesuai dengan yang
didapatkan dari hasil monev yaitu pelaksanaan
peningkatan Jalan Pengayoman telah selesai 100%.
Berdasarkan hasil pelaporan kinerja fisik dan keuangan
yang disampaikan oleh masing-masing perwakilan dari
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota
Makassar, terkhusus untuk bidang sanitasi, hasil kinerja
yang tercantum dalam e-Mon belum sesuai dengan
data kinerja fisik dan keuangan yang dimiliki oleh
Dinas Cipta Karya Kota Makassar. Kinerja fisik dan
keuangan yang sebenarnya dimiliki oleh dinas lebih
besar dibandingkan dengan angka yang tercantum
didalam e-Mon. Sebagai contoh pada pelaksanaan
kegiatan Pembangunan IPAL Komunal di Kawasan
Padat Pusat Pertumbuhan Kota di Kel. Bontorannu,
capaian fisik dan keuangan bidang sanitasi
didalam e-Mon menunjukkan kinerja pelaksanaan
sebesar 0%, namun data capaian yang dimiliki oleh
8
Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kel. Sudiang Raya IPAL Komunal di Kel. Bontorannu
Buletin Infrastruktur Daerah — Edisi I/2017
Buletin Infrastruktur Daerah — Edisi I/2017 dinas menunjukkan kinerja pelaksanaan sebesar 80%.
Ada indikasi bahwa petugas e-Mon yang tidak tertib
dalam melakukan pelaporan ke dalam sistem.
Beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana 100% di
akhir tahun anggaran 2016 dikarenakan terbatasnya
waktu pelaksanaan. Terbatasnya waktu pelaksanaan
yang terjadi salah satunya dikarenakan terlambatnya
pencairan anggaran dari BPKAD Kota Makassar
sehingga mengakibatkan mundurnya waktu
pelaksanaan dari jadwal yang telah ditentukan serta
tingginya curah hujan di akhir tahun turut
mengurangi efisiensi pelaksanaan kegiatan.
Kementerian PUPR melalui Unit Organisasi di tingkat
pusat ataupun melalui Unit Pelaksana Teknis (Balai
dan Satker) di daerah akan terus melaksanakan
pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah
Daerah dalam penyelenggaraan DAK 2017.
Pemerintah Daerah melalui Dinas PUPR diharapkan
dapat melaksanakan DAK 2017 dengan berpedoman
kepada Permen PUPR No 33 Tahun 2016, dan
peraturan perundangan lainnya yang berlaku.
Kementerian PUPR mengharapkan adanya sosialisasi
kepada pemerintah daerah khususnya pelaksanaan
kegiatan DAK terkait kepatuhan pelaporan, landasan
hukum dalam pelaksanaan DAK antara Perpres, PMK,
Permen dan Perda Walikota yang terkait pelaksanaan
DAK sehingga tidak mengalami kesulitan yang berarti
dalam pelaksanaan DAK yang akan datang
Sinergi antara Kementerian PUPR dan Pemerintah
Daerah dalam penyelenggaraan DAK diharapkan
dapat mewujudkan infrastruktur daerah yang lebih
handal dan mampu menjadi pendorong peningkatan
ekonomi daerah serta mengurangi kesenjangan
pembangunan antar wilayah. (Annisa)
9
Berdasarkan hasil monev didapatkan bahwa kinerja penyelenggaraan DAK Subbidang Jalan TA 2016 di
Kota Makassar sudah berjalan cukup baik. Hasil monev juga telah sesuai dengan hasil pemantauan fisik dan
keuangan melalui e-monitoring (e-mon). Berdasarkan hasil pelaporan kinerja fisik dan keuangan yang
disampaikan oleh masing-masing perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota
Makassar, terkhusus untuk Subbidang sanitasi, hasil kinerja yang tercantum dalam e-mon belum sesuai dengan
data kinerja fisik dan keuangan yang dimiliki oleh Dinas Cipta Karya Kota Makassar.
IPAL Komunal di Kel. Bontorannu
Proses Monitoring pada IPAL Komunal di Kel. Bontorannu
“ ”
10 Buletin Infrastruktur Daerah — Edisi V/2016
Gambar 1. Kinerja DAK dan Pencapaian SPM bidang Irigasi Provinsi Tahun 2015
Sumber: Laporan evaluasi penyelenggaran DAK TA. 2015
Irigasi D.I Kripik Kec. Gunungpati
Buletin Infrastruktur Daerah — Edisi I/2017
10
OPTIMALISASI DAK IRIGASI Untuk Percepatan Pemulihan Fungsi Irigasi
P embangunan daerah merupakan salah satu
upaya prioritas dalam meminimalisasi
ketimpangan antar wilayah. Hal ini tertuang
dalam Nawacita Presiden yaitu “Membangun
Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara
Kesatuan” serta sesuai dengan Peraturan Presiden No.2
Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 untuk
menghilangkan atau memperkecil kesenjangan antar
wilayah, dengan prioritas wilayah desa, wilayah
pinggiran, luar Jawa, dan kawasan Timur.
Infrastruktur memegang peranan penting sebagai
salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi.
Infrastruktur PUPR sebagai kesatuan dari infrastruktur
secara keseluruhan tentunya mempunyai kontribusi
yang cukup besar dalam mendukung tujuan
pembangunan nasional dan mengurangi kesenjangan
antar wilayah dalam upaya pemerataan pembangunan.
Pembangunan infrastruktur yang dilakukan
Kementerian PUPR tidak hanya menghasilkan
infrastruktur fisik semata tetapi juga berkontribusi pada
penyediaan lapangan pekerjaan untuk mengurangi
angka kemiskinan di Indonesia. Infrastruktur daerah
merupakan aspek utama untuk mempercepat proses
pembangunan nasional mengingat bahwa sebagian
besar infrastruktur menjadi kewenangan daerah.
Salah satu infrastruktur fisik yang dibangun adalah
infrastruktur fisik pada bidang Irigasi. Pada bidang
Irigasi, jaringan irigasi yang rusak baik di tingkat
Provinsi maupun kabupaten/kota mencapai 2,4 juta
hektar. Untuk mewujudkan penyediaan infrastruktur
irigasi yang andal dan berkualitas diperlukan
pendanaan yang cukup besar. Salah satu mekanisme
pendanaan yang
diberikan
Pemerintah Pusat
kepada
Pemerintah
Daerah untuk
mendanai
pembangunan
sarana dan
prasarana di
daerah adalah
melalui Dana
Alokasi Khusus
(DAK). Tujuan
DAK
Bidang
Infrastruktur
Irigasi adalah
untuk
Buletin Infrastruktur Daerah — Edisi I/2017
11
Buletin Infrastruktur Daerah — Edisi I/2017 11
Mempertahankan tingkat layanan, mengoptimalkan
fungsi, dan membangun prasarana sistem irigasi yang
menjadi kewenangan kab/kota dan provinsi khususnya
daerah lumbung pangan nasional dalam rangka
mendukung program prioritas pemerintah bidang
kedaulatan pangan. Seperti yang ditunjukkan pada
Gambar. 1 yaitu dukungan kedaulatan pangan
pembangunan irigasi baru dan rehabilitasi terdapat 13
provinsi lumbung pangan diantaranya Provinsi Aceh,
Provinsi Sumatera Utara, Provinsi, Sumatera Selatan,
dan lain sebagainya.
Dalam rangka mendukung kesuksesan pelaksaan DAK
Bidang Infrastruktur Irigasi, maka pada tanggal 11 – 13
April 2017 di Kota Semarang diselenggarakannya
Rapat Kerja (Raker) dalam rangka evaluasi pelaksanaan
diamanatkan bahwa evaluasi kinerja sistem irigasi
dimaksudkan untuk mengetahui kondisi kinerja sistem
irigasi, yang mana bahwa satu sistem irigasi merupakan
satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan irigasi.
Pemerintah sedang merencanakan perubahan
kebijakan pengelolaan irigasi. Pada kebijakan yang
baru nantinya pelaksanaan pengelolaan irigasi akan
dilakukan dengan pendekatan sebagai kesatuan
pengelolaan irigasi secara utuh dimulai dari sistem
jaringan utama sampai dengan jaringan tersier,
sehingga nantinya akan diperoleh suatu sistem
pengelolaan irigasi lebih efisien dan efektif. Sesuai
dengan surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia,
tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden pada Rapat
Terbatas mengenai pengelolaan sumber daya air
11
DAK TA 2016, pelaksanaan DAK TA 2017, dan
penyiapan rencana kegiatan DAK TA 2018. Rapat ini
dihadiri oleh Bappenas, Direktur Pengembangan SDA
dan Direktur Bina O&P Kementerian PUPR, serta Kepala
Dinas PU/PSDA Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Pada Raker membahas tentang kesuksesan dalam
percepatan pembangunan melalui DAK Bidang
Infrastruktur Irigasi. Kesuksesan tersebut dapat diukur
melalui evaluasi kinerja sistem yang terdapat didalam
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan
Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Pada Permen tersebut
khususnya dalam pengelolaan dan pengembangan
sistem irigasi menggunakan prinsip satu manajemen
(single management) yang dilaksanakan oleh
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Tujuan dari pengelolaan sistem irigasi menggunakan
prinsip single management agar pengelola irigasi
mampu melaksanakan penilaian kinerja sistem irigasi
utama dan tersier pada Daerah Irigasi yang menjadi
kewenangan pusat secara akurat. Terdapat ruang
lingkup pada Penilaian Kinerja Sistem Irigasi yang
terbagi menjadi Sistem Irigasi Utama dan Sistem Irigasi
Tersier:
Gambar 1. Dukungan kedaulatan Pangan
12
Penilaian Kinerja Sistem Irigasi Utama antara lain
yaitu: Komponen prasarana fisik jaringan utama;
Komponen produktivitas tanam; Sarana penunjang
jaringan utama; Komponen organisasi personalia;
Komponen dokumentasi; dan Komponen
perkumpulan petani pemakai air (GP3A/IP3A).
Penilaian Kinerja Sistem Irigasi Tersier antara lain
yaitu: Komponen fisik jaringan tersier; Komponen
produktivitas pertanaman; Komponen kondisi O&P
jaringan tersier; Komponen petugas pembagi air/
organisasi personalia; Komponen dokumentasi; dan
Komponen Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
Berdasarkan evaluasi pelaksanaan DAK TA 2016, masih
terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan pada
pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur Irigasi yang
dapat mempengaruhi kinerja sistem irigasi, di
antaranya adalah lemah dalam perencanaan dan
penyusunan program kegiatan; lemah dalam penyiapan
desain, skema jaringan, dll sehingga output dan
outcome menjadi tidak jelas; sering terlambat dalam
proses tender, dengan alasan menunggu pengesahan
APBD, sehingga mengakibatkan terlambatnya
penyerapan dan progres fisik dan keuangannya; proses
updating data progres e-monitoring terlambat sehingga
kondisi progres yang terdapat di e-monitoring berbeda
dengan kondisi progres yang terdapat di lapangan.
(Annisa)
Buletin Infrastruktur Daerah — Edisi I/2017 12
” Kesuksesan dalam percepatan
pembangunan melalui DAK Bidang
Infrastruktur Irigasi dapat diukur
melalui evaluasi kinerja sistem yang
terdapat didalam Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi
dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.
“ Pelaksanaan Raker DAK Bidang Irigasi di Kota Semarang
DAK Bidang Irigasi di Kota Semarang
Buletin Infrastruktur Daerah — Edisi I/2017
13
SOSIALISASI DAN PELATIHAN
APLIKASI E-PLANNING
dalam Pengusulan Kegiatan DAK Tahun Anggaran 2018
D alam rangka penyempurnaan proses
perencanaan DAK TA. 2018 khususnya
dalam penyampaian usulan kegiatan dari
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah
Pusat yang masih berbasis proposal dan
menindaklanjuti arahan Presiden terkait “1 usulan
dengan menggunakan teknologi informasi”, maka
Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian
Dalam Negeri telah menyusun suatu sistem aplikasi
yang terintegrasi, sebagai mekanisme pengusulan DAK
Tahun 2018 yang bernama e-Planning DAK. Aplikasi
e-Planning DAK ini menjadi satu-satunya portal
pengajuan DAK dari pemerintah daerah, bagi semua
bidang DAK, dan dapat diakses oleh seluruh
stakeholder (lintas K/L dan lintas Pemerintah Daerah)
serta sebagai penyempurnaan mekanisme proposal
based dari tahun sebelumnya.
Sebagai tindak lanjut untuk mensosialisasikan aplikasi
e-Planning DAK kepada Pemerintah Daerah, Bappenas
melalui Direktorat Otonomi Daerah telah
menyelenggarakan Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi
e-Planning dalam Pengusulan Kegiatan DAK TA 2018
pada tanggal 10-21 April 2017 di Ruang Serbaguna 1-
5 Bappenas. Peserta yang hadir pada acara sosialisasi
ini adalah Bappeda dan DPPKAD Provinsi/Kabupaten/
Kota seluruh Indonesia dan para narasumber dari
Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian
Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Kementerian
Kesehatan, dan Kementerian PUPR. Dalam sesi
Buletin Infrastruktur Daerah — Edisi I/2017 13
Tujuannya adalah mengefisiensikan biaya pengolahan dan
meningkatkan pelayanan air minum. Kementerian PUPR
bersama Kementerian Kesehatan menjadi koordinator
penerapan RPAM pada komponen ini. Komponen ketiga ada
pada tingkat pengguna atau konsumen. Tujuannya adalah
sosialisasi cara-cara penyimpanan air yang aman di tingkat
rumah tangga dengan meningkatkan kesadaran masyarakat
akan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
Sebelas Langkah Penyusunan RPAM - Operator
Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) – Operator
disusun dengan mengikuti 11 tahap dapat dilihat pada
Gambar 1.
Penerapan RPAM di PDAM
Melihat manfaat RPAM dalam menjamin pelayanan air
minum yang berkelanjutan dan meningkatkan kinerja
PDAM, pada tahun 2012, Pemerintah melalui Direktorat
Pengembangan Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum, melaksanakan pilot project
penerapan RPAM di PDAM Banjarmasin. Lokasi ini dipilih
dengan mempertimbangkan komitmen PDAM, kinerja
PDAM yang sehat, serta luasnya cakupan pelayanan yang
mencapai 90 persen. Dalam kegiatan tersebut, buku
panduan RPAM bagi operator SPAM disusun sekaligus
diujicoba.
Untuk melihat apakah buku panduan tersebut dapat
diterapkan pada PDAM lain, pada tahun 2013, RPAM
diterapkan pada tiga PDAM berskala kecil yang
memanfaatkan sumber air baku yang bervariasi (mata air
dan sumur bor). Replikasi dilakukan melalui kegiatan
pendampingan penerapan RPAM pada PDAM di kota-kota
Malang, Salatiga dan Payakumbuh.
Saat ini, 12 PDAM menerapkan RPAM dalam pengelolaan
SPAM-nya. Selain empat PDAM diatas, PDAM di kota-kota
Denpasar, Palembang, Bandung, Mataram, Medan dan
Pontianak, serta Kabupaten Bandung telah menerapkan
RPAM pada pengelolaan air minumnya.
Manfaat penerapan RPAM banyak dirasakan PDAM, antara
lain dalam meningkatkan kualitas air minum dan cakupan
pelayanan air minum. Selain itu, manfaat paling signifikan
adalah RPAM memudahkan PDAM dalam menyusun
business plan karena daftar prioritas penanganan resiko te-
lah dibuat.
Bimbingan Teknis Penerapan RPAM
Melihat manfaat RPAM yang dirasakan PDAM, Pemerintah
pun mendorong penerapan RPAM pada seluruh PDAM di
Indonesia, khususnya PDAM sehat. Tentu saja ini
membutuhkan waktu. Metode yang selama ini dilakukan,
yaitu pendampingan kepada masing-masing PDAM terpilih
tidaklah efektif untuk mengejar perluasan dalam waktu
singkat. Maka mulai tahun 2015, pemahaman dan
penerapan RPAM disosialisasikan melalui kerjasama dengan
Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi yang menghasilkan 17
calon fasilitator handal dengan pemahaman yang baik
tentang RPAM.
Kesimpulan
RPAM bersifat dinamis sehingga harus dievaluasi secara
berkala agar dapat memberikan manfaat maksimal dalam
meningkatkan kualitas pelayanan PDAM apabila
benar-benar diterapkan. Komitmen yang tinggi dari PDAM
untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya dibutuhkan
dalam menyukseskan penerapan RPAM. (Renalia Iwan)
Gambar 1. Langkah-Langkah Penyusunan RPAM Operator
M1: PenyusunanTim RPAM
M2: Membuat Rantai Pasok
M4-3: Re-analisa risiko & prioritas risiko
M8: Membuat SOP
M9: MembuatProgram Pendukung
M10: Review RPAM
REN
CAN
A
PER
BAIK
AN
DA
N
PEN
GEM
BAN
GA
N
M11: Revisi RPAM setelah terjadinya
kecelakaan
M4-2: Validasi tindak
pengendalian
M3: Investigasi Resiko
M3-1: Identifikasi
bahaya
M3-2: Kejadian bahaya
M3-3: Analisa risiko & priortias
risiko
M4-1: Tindakanpengend
alian
M6-1: pengawasan
tindak pengendalian
M6-2: Pemenuha
n batas kritis
M7-1: Monitoring pemenuhan persyaratan
M7-2: Audit internal
eksternal
M7-3: Kepuasan pelanggan
M81: Kondisi normal
MA
NA
JEM
EN
PEN
GEN
DA
LIA
N R
ESIK
OA
SSES
SMEN
TTA
HA
P PE
RSIA
PAN
M5-1: Membuat rencana
pengembangan
M5-2: Investasi
besarModifikasi sistem
Membuat tindakan koreksi
2
6 2
3
34
4
2
2
5
5
2
1
1
6
6Y
T
YY
TT
T
Y
6
T T
Y Y
Y
T
T
T
Y
14
Buletin Infrastruktur Daerah — Edisi I/2017 14
pemaparan dari Kementerian/Lembaga Teknis,
Kementerian PUPR memberikan materi terkait arah
kebijakan, menu kegiatan dan lokasi prioritas yang
menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun
usulan kegiatan DAK Bidang Infrastruktur TA. 2018.
Adapun peran masing-masing instansi dalam
penerapan aplikasi e-Planning DAK antara lain seperti
yang dijelaskan pada Tabel 1.
Poin penting yang harus diperhatikan oleh Pemerintah
Daerah dalam pengisian aplikasi e-Planning DAK Fisik
yaitu: 1) input aplikasi dilakukan oleh Bappeda dengan
berkoordinasi bersama SKPD terkait dan DPPKAD; 2)
data yang harus diisi yaitu data realisasi DAK tahun
2015 – 2017, data teknis dan data dukung per-bidang
DAK Tahun 2018, dan usulan kegiatan DAK Tahun
2018; 3) Data teknis bersifat Wajib diisi, selain usulan
kegiatan TA. 2018.
Bappeda tidak hanya mengkoordinasikan data yang
diinput dalam aplikasi, tetapi juga melakukan verifikasi
data tersebut (usulan, data teknis dan realisasi). Surat
pengantar diprint dari Sistem dan ditandatangani oleh
Kepala Daerah dan dicap basah, kemudian di-upload
ke dalam sistem. Hardcopy Surat Pengantar dan
Rekapitulasi dikirim dan ditujukan kepada 4 instansi:
Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam
Negeri, dan K/L teknis Pengampu DAK. Selanjutnya,
Bappeda Provinsi memberikan rekomendasi terhadap
usulan kegiatan pemerintah kabupaten/kota melalui
fitur penilaian di dalam aplikasi e-proposal.
Sementara itu, mekanisme penilaian usulan kegiatan
yang telah disampaikan Pemerintah Daerah dalam
e-proposal diawali oleh penilaian dari Bappenas terkait
dengan penyaringan usulan kegiatan yang sesuai
dengan Prioritas Nasional dan Lokpri DAK Penugasan,
selanjutnya Kementerian/Lembaga pembina bidang-
bidang DAK melakukan penilaian dari sisi teknis, dan
terakhir Kementerian Keuangan melakukan penilaian
terkait pengalokasian anggaran (Kementerian
Keuangan menerima rekomendasi shortlist dari
Bappenas dan Kementerian/Lembaga pembina bidang
-bidang DAK). (Irma)
No. Instansi Peran dalam e-planning DAK
1. Pemerintah Kab/ Mengusulkan proposal dan data teknis DAK Tahun 2018
2. Pemerintah Provinsi Mengusulkan proposal dan data teknis DAK Tahun 2018
Memberikan rekomendasi terhadap usulan Pemerintah Kab/Kota
3. Kementerian PPN/
Bappenas
Melakukan verifikasi terhadap kesesuaian antara usulan
Melakukan penilaian tehadap usulan pemda berdasarkan kriteria
4. Kementerian
Keuangan
Melakukan verifikasi terhadap usulan Pemda
Melakukan penilaian terhadap usulan pemerintah daerah dengan
Mengalokasikan DAK per-daerah sesuai hasil penilaian usulan
5. K/L (teknis) Melakukan verifikasi terhadap usulan Pemda sesuai dengan
Melakukan penilaian terhadap usulan pemerintah daerah
Tabel 1. Peran Masing-Masing Instansi dalam Penerapan Aplikasi e-Planning DAK
Buletin Infrastruktur Daerah — Edisi I/2017
S enin (2/5/2016) selepas Magrib, seluruh utusan
SKPD PUPR Bidang Sumber Daya Air dari 17
Provinsi dan 153 Kabupaten/Kota di Wilayah Ti-
mur
Indonesia berkumpul di Swiss-BellHotel Kota
Kendari untuk menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi
Evaluasi Pelaksanaan DAK 2015, Pelaksanaan DAK 2016, dan
Penyiapan Rencana Kegiatan DAK 2017 Sub Bidang
Infrastruktur Irigasi. Acara yang diselenggarakan oleh
Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen Sumber
Daya Air Kementerian PUPR disambut oleh tuan rumah yaitu
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang diwakili oleh
Sekretaris Daerah Provinsi, dan dibuka secara resmi oleh
Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, mewakili Direktur
Jenderal Sumber Daya Air.
Dalam sambutannya, Dirjen Sumber Daya Air menekankan
pentingnya keberadaan infrastruktur irigasi untuk
mewujudkan kedaulatan pangan, yang merupakan agenda
utama pembangunan nasional. Daerah irigasi kewenangan
pemerintah daerah (66,74%) memiliki volume luasan yang
lebih besar jika dibandingkan dengan daerah irigasi
kewenangan pusat (33,26%). Hal tersebut menyebabkan
kinerja penyelenggaraan irigasi oleh pemerintah daerah,
berperan besar dalam pencapaian kedaulatan pangan secara
keseluruhan. DAK Sub Bidang Infrastruktur Irigasi hadir dalam
rangka untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan
kinerja penyelenggaraan irigasi yang menjadi
kewenangannya. Pemanfaatan DAK Irigasi oleh Pemerintah
Daerah harus optimal dan tepat sasaran, sehingga kinerja
jaringan irigasi meningkat dan mampu mendorong
peningkatan produksi pangan nasional.
Acara dilanjutkan pada hari kedua (3/5/2016) dengan sesi
paparan pleno dari narasumber dari Biro PAKLN, Setjen;
Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA; dan
Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air, Ditjen
SDA, yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan
perwakilan SKPD Wilayah Timur yang hadir. Pemaparan
narasumber dan diskusi meliputi: Arah Kebijakan
Penyelenggaraan DAK TA 2017, Ruang Lingkup
Penyelenggaraan DAK Sub Bidang Infrastruktur Irigasi dan
Pembaharuan Data Dasar, Evaluasi Pelaksanaan DAK TA 2015
dan Peningkatan Pelaporan DAK TA 2016, Pengawasan dan
Pelaksanaan DAK melalui e-Monitoring, ditambah dengan
Penyelenggaraan DAK TA 2015 dan TA 2016 di Provinsi
Sulawesi Tenggara.
Beberapa hal yang mengemuka dalam sesi diskusi antara
lain :
1. Pemotongan alokasi DAK TA 2016 secara mandiri oleh
Pemerintah Daerah, berpengaruh cukup besar terhadap
pelaksanaan DAK TA 2016. Sebagian besar kegiatan DAK
TA 2016 sub bidang infrastruktur irigasi sedang dalam
tahap pelelangan dan penandatangan kontrak, sehingga
banyak kegiatan yang mengalami perubahan target.
15
“
”
15
Evaluasi penerapan Permen PUPR
tentang Pedoman Nomenklatur
perlu dilakukan untuk mengukur
implementasi oleh Pemda, dan
menilai bentuk struktur organisasi
yang paling efektif dalam
menyelenggarakan infrastruktur
daerah.
Buletin Infrastruktur Daerah — Edisi I/2017
A rah kebijakan pembangunan nasional
yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019
memberikan beban target yang cukup
besar dalam pembangunan infrastruktur
PUPR. Dengan memperhatikan perkembangan
lingkungan strategis nasional dalam bidang ekonomi,
politik, hukum, dan sosial, pemenuhan target tersebut
memerlukan upaya dan kerja keras tidak hanya dari
Pemerintah, namun juga dari Pemerintah Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah perlu
terlibat dan berperan aktif untuk mewujudkan target
dan sasaran RPJMN mengingat banyaknya jumlah
infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah, baik dalam bidang Jalan, Sumber Daya Air,
Cipta Karya, maupun Perumahan.
Kondisi penyelenggaraan infrastruktur oleh
pemerintah daerah dapat dilihat melalui masih
rendahnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
(SPM), bahkan banyak pemerintah daerah yang belum
mengintegrasikan pencapaian SPM dalam dokumen
perencanaan jangka menengah, maupun rencana kerja
tahunan yang disusun. Keterbatasan kemampuan
pendanaan pemerintah daerah untuk bidang
infrastruktur melalui APBD menjadi faktor utama yang
menyebabkan kualitas maupun kuantitas infrastruktur
kewenangan daerah masih jauh dari pemenuhan SPM.
UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
telah mengamanatkan Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (PUPR untuk melakukan
pembinaan dan pengawasan teknis kepada
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang PUPR
di daerah Sehubungan dengan hal tersebut, Biro
Perencanaan Anggaran dan KLN telah melaksanakan
Rapat Koordinasi Fasilitasi Pembinaan Infrastruktur
Daerah pada tanggal 14 Maret 2017 di Surabaya.
Tujuan acara antara lain : a) Update data dan informasi
seluruh stakeholder di lingkungan Kementerian PUPR
perihal pembinaan infrastruktur daerah; b) Menyusun
kerangka arah kebijkan pembinaan infrastruktur
daerah di masa datang berdasarkan UU 23 / 2014
tentang Pemerintahan Daerah; c) Menyusun rencana
tindak lanjut pembinaan infrastruktur daerah. Rapat
Koordinasi terdiri dari 2 sesi, yaitu sesi pleno yang
dihadiri oleh seluruh unit organisasi, dan sesi desk
yang terbagi menjadi 2 desk, yaitu Desk Dana Alokasi
Khusus (DAK), dan Desk Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Konkuren (PUPK), Standar Pelayanan
Minimal (SPM), dan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD).
Dalam sesi pleno yang melibatkan seluruh unit
organisasi terdapat beberapa hal penting yang
dibahas. Pembinaan infrastruktur daerah belum
menjadi isu dan agenda mainstream di lingkungan
PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI
FASILITASI PEMBINAAN INFRASTRUKTUR DAERAH
Kementerian PUPR, padahal berdasarkan UU 23 / 2014
Kementerian PUPR bertanggung jawab membina
Pemerintah Daerah dari aspek teknis dalam penye-
lenggaraan infrastruktur PUPR yang menjadi
kewenangannya. Subtansi kebijakan dan strategi
pembinaan infrastruktur daerah yang ada perlu
disusun dengan lebih sistematis, terurukur, dan tidak
hanya menggunakan pendekatan birokratif, tapi perlu
memasukkan aspek inovasi untuk mendorong
terciptanya pengembangan dalam penyelenggaraan
infrastruktur daerah. Salah satu bentuk inovasi yang
dilakukan oleh Kementerian PUPR adalah PRMS atau
KRMS yang dikembangkan oleh Direktorat Jalan Bebas
Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitasi Jalan Daerah
Ditjen Bina Marga. Provincial Road Management
System (PRMS) dan Kabupaten Road Management
System (KRMS) sebagai sistem informasi yang memuat
database jalan provinsi dan jalan kabupaten. PRMS dan
KRMS merupakan hasil pengembangan dari Provincial
Road Improvement and Maintenance (PRIM), program
loan untuk bidang jalan dari IndII Aus Aid di Provinsi
Nusa Tenggara Barat, dan berisikan data dan informasi
jalan yang meliputi kondisi, histori dan rencana
penanganan. PRMS dan KRMS berguna dalam aspek
perencanaan dan pemograman penanganan jalan
yang akurat, dan telah direkomendasikan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk digunakan oleh
Pemda di seluruh Indonesia. Ditjen Bina Marga
menyampaikan perlunya membuat payung hukum
berupa Permen untuk penggunaan PRMS/KRMS oleh
Pemda. Inovasi lain yang perlu didorong adalah
pendanaan infrastruktur melalui berbagai skema yang
termasuk dalam Kerjasama Pemerintah Badan Usaha
(KPBU).
Dalam Desk DAK, hal yang mencuat adalah perlunya
penguatan dalam aspek Pemantauan dan Evaluasi
penyelenggaraan DAK oleh Pemda. Seluruh unit
Organisasi perlu memperkuat pemantauan dan
evaluasi terhadap Pemda dalam melaksanakan
kegiatan yang dibiayai DAK, karena ketertiban dan
kepatuhan dalam pelaporan masih rendah. Salah satu
bentuk kegiatan yang diusulkan yaitu Forum Rapat
Kerja dengan Pemda, untuk evaluasi pencapaian
kegiatan DAK di tahun berjalan. Selain rencana
pelaksaan Raker DAK, Pemda juga didorong untuk
membentuk segera membentuk Tim Koordinasi
Daerah, dan mengoptimalkan peran Tim Koordinasi
tersebut dalam monitoring, evaluasi, dan pelaporan
DAK di daerah. Agenda lain yang tidak kalah penting
untuk segera dilaksanaan adalah penyusunan Rencana
Jangka Menengah / Rencana Strategis DAK sebagai
amanat dari Permen PUPR No 33 Tahun 2016.
Pembahasan dalam sesi Desk PUPK – SPM - OPD lebih
banyak menyamakan persepsi dan mengingatkan
kepada Unit Organisasi terkait sejumlah agenda ke
depan yang perlu dilakukan. RPP Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Konkuren sedang dalam proses
harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM.
Unit Kerja pembina yang bermaksud mengusulkan
perubahan lampiran layanan utama diharapkan segera
menyampaikan masukan dan hadir ketika proses
harmonisasi. Unit Kerja diharapkan sudah mulai
melakukan identifikasi terhadap kebutuhan NSPK,
maupun NSPK eksisting yang mengatur Pemda, karena
RPP PUPK mengamanatkan Kementerian PUPR untuk
menyesuaikan NSPK yang mengatur Pemda paling
lambat 2 tahun pasca ditetapkannya RPP PUPK.
Evaluasi penerapan Permen PUPR tentang Pedoman
Nomenklatur perlu dilakukan untuk mengukur
implementasi oleh Pemda, dan menilai bentuk struktur
organisasi yang paling efektif dalam
menyelenggarakan infrastruktur daerah. RPP Standar
Pelayanan Minimal telah sampai di Kementerian
Setneg pasca Harmonisasi di Kemenkum HAM. Unit
organisasi, yaitu Dit PSPAM, Dit PPLP, dan Dit
Perencanaan Penyediaan Perumahan perlu
menyiapkan materi teknis sebagai Petunjuk Teknis
Pelaksanaan SPM Bidang PUPR. Terkait OPD,
Kementerian PUPR perlu melakukan evaluasi terhadap
kesesuaian OPD yang telah dibentuk oleh Pemerintah
Daerah dengan pedoman OPD yang telah disusun.
(Taufik)
16 Buletin Infrastruktur Daerah — Edisi I/2017
Pelaksanaan Desk terkait Substansi DAK
Buletin Infrastruktur Daerah — Edisi I/2017
17
K ebijakan DAK TA. 2018 mengalami
beberapa perubahan antara lain terdapat
penambahan 4 bidang DAK Reguler
baru yaitu Air Minum dan Sanitasi untuk
mendukung pemenuhan target pelayanan dasar (SPM)
serta Pasar dan Jalan untuk mendukung ketersediaan
sarpras dalam mendukung pencapaian Program
Presiden Ekonomi Berkeadilan.
Terdapat penambahan 3 bidang DAK Afirmasi baru
yaitu Pendidikan, Air Minum, dan Sanitasi, untuk
menunjang pelayanan dasar di wilayah afirmasi. Selain
8 bidang DAK Penugasan Eksisting Tahun 2017,
terdapat penambahan 1 bidang DAK dari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang
sebelumnya berada di bawah Bidang DAK Penugasan
Irigasi dan Sanitasi Tahun 2017.
Pemisahan bidang DAK dilakukan agar implementasi
kegiatan dapat berlangsung lebih baik dibandingkan
tahun 2017.
Kebijakan DAK Bidang Infrastruktur TA. 2018 per
Bidang secara umum tidak jauh berbeda dengan tahun
2017. Untuk DAK Bidang Irigasi diarahkan untuk
mendukung target RPJMN 2015-2019 yang
menetapkan 3 juta hektar rehabilitasi jaringan irigasi
dan 1 juta hektar pembangunan daerah irigasi baru
untuk pemenuhan Kedaulatan Pangan baik skala lokal
maupun skala nasional sebagaimana tercantum dalam
Dimensi Sektor Unggulan yang merupakan salah satu
dari 3 Dimensi Pembangunan dan Agenda Prioritas ke-
7 “Kemandirian Ekonomi” dan Nawacita. Mengingat
Buletin Infrastruktur Daerah — Edisi I/2017 17
KEBIJAKAN DAK
BIDANG INFRASTRUKTUR
TA 2018
Terdapat penambahan 1 bidang DAK dari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
yang sebelumnya berada di bawah Bidang DAK
Penugasan Irigasi dan Sanitasi Tahun 2017.
luasan Daerah Irigasi (D.I.) yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah lebih besar dibandingkan D.I.
kewenangan Pemerintah Pusat, maka pengelolaan DAK
Irigasi yang baik akan sangat berkontribusi pada
pencapaian target RPJMN 2015-2019.
DAK Bidang Irigasi bertujuan mendukung Prioritas
Nasional bidang Ketahanan Pangan, dengan cara
mempertahankan tingkat layanan, mengoptimalkan
fungsi, dan membangun prasarana sistem irigasi yang
menjadi kewenangan Provinsi/Kabupaten/Kota
khususnya daerah lumbung pangan nasional : (1) 15
(lima belas) Provinsi daerah penghasil padi tertinggi
nasional; dan (2) 153 (seratus lima puluh tiga)
Kabupaten/Kota sentra produksi beras dengan
produksi padi diatas rata-rata produksi padi
Kabupaten/Kota se-Indonesia. Dalam rangka
mendukung ketahanan pangan pada skala lokal,
disamping 15 Provinsi dan 153 Kabupaten/Kota
tersebut di atas, DAK Irigasi juga tetap memperhatikan
Daerah lainnya sepanjang mempunyai Daerah Irigasi
(D.I.) kewenangan berdasarkan Permen PUPR No 14
Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status
Daerah Irigasi.
Arah Kebijakan DAK Bidang Jalan Tahun 2018 adalah
membantu daerah dalam rangka meningkatkan
kualitas pelayanan transportasi melalui peningkatan
kemantapan dan keselamatan jalan Provinsi dan Kab/
Kota yang menunjang aksesibilitas ke fasilitas-fasilitas
pelayanan dasar dan pusat-pusat perekonomian
daerah. Untuk DAK Penugasan, mendukung
pencapaian Prioritas Nasional melalui peningkatan
konektivitas dan aksesibilitas masyarakat terhadap
kawasan strategis nasional dan mendukung
pengembangan wilayah di daerah tertinggal dan
perbatasan (Lokpri) yang terintegrasi dalam sistem
jaringan transportasi nasional (simpul-simpul
transportasi dan jalur logistik nasional).
Arah Kebijakan DAK Bidang Sanitasi Tahun 2018 adalah
mewujudkan akses universal sanitasi di tahun 2019
melalui peningkatan cakupan pelayanan sarana
pengelolaan air limbah, yaitu berupa pembangunan
Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik (SPALD)
Terpusat berupa penambahan SR terhadap kabupaten/
kota yang sudah memiliki sistem terpusat skala kota,
skala kawasan dan/atau skala komunal dan
pembangunan baru SPAL-D Terpusat Skala Komunal;
dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah
Domestik (SPALD) Setempat, berupa pembangunan
tangki septik individu di perkotaan, pembangunan
tangki septic komunal, pengadaan truk tinja,
pembangunan dan optimaliasi Instalasi Pengolahan
Lumpur Tinja (IPLT), dan peningkatan kualitas sarana
sanitasi individual swadaya dari akses dasar menjadi
akses layak di desa/kelurahan yang sudah terverifikasi
Open Defecation Free (ODF) selama minimal 2 tahun.
Pembangunan sanitasi dilakukan dengan berdasarkan
pada lokasi prioritas dan rencana pengembangan
sistem sanitasi dalam Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten
(SSK).
Arah Kebijakan DAK Bidang Air Minum Tahun 2018
adalah mewujudkan akses universal air minum di tahun
2019 dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum
(SPM)serta mendukung program prioritas nasional,
melalui (i) perluasan SPAM melalui pemanfaatan idle
capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
terbangun dari sistem IKK/PDAM/Komunal, (ii)
pembangunan SPAM melalui pembangunan baru bagi
daerah yang belum memiliki layanan air minum dan
peningkatan SPAM BJP tidak terlindungi menjadi SPAM
BJP dan SPAM JP terlindungi, dan (iii) peningkatan
SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume
dari sarana dan prasarana SPAM terbangun.
Untuk arah kebijakan DAK Reguler Bidang Perumahan
dan Permukiman yaitu meningkatkan kualitas hidup
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta
masyarakat yang terkena dampak pembangunan
infrastruktur publik di kawasan permukiman kumuh
dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan
melalui fasilitasi stimulan pembangunan baru maupun
peningkatan kualitas rumah secara swadaya.
Sedangkan arah kebijakan DAK Afirmasi Bidang
Perumahan dan Permukiman yaitu meningkatkan
kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah
(MBR) terhadap hunian layak pada wilayah yang
termasuk daerah tertinggal, perbatasan, pulau-pulau
kecil dan terluar melalui fasilitasi stimulan
pembangunan baru maupun peningkatan kualitas
rumah secara swadaya dan pembangunan rumah
khusus di wilayah Papua dan Papua Barat. (Irma)
Buletin Infrastruktur Daerah — Edisi I/2017 18
Buletin Infrastruktur Daerah — Edisi I/2017
Sinergi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi DAK ke Daerah
T erdapat landasan hukum terkait
pemantauan dan evaluasi DAK diantaranya
PMK No. 112/PMK.07/2016 tentang
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
Transfer ke Daerah yang Penggunaannya sudah
ditentukan. Menurut PMK tersebut, pemantauan
adalah kegiatan mengamati perkembangan
pelaksanaan rencana kegiatan, mengidentifikasi serta
mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau
akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini
mungkin dan evaluasi adalah rangkaian kegiatan
membandingkan realisasi hasil (outcome) terhadap
rencana dan standar.
Kementerian PUPR dalam penyelenggaraan DAK
memiliki peran utama yaitu melakukan pemantauan
dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis (sistem
e-Monitoring dan monev ke lapangan). Pada tanggal 9-
10 Februari 2017 diadakan Pemantauan dan Evaluasi
Dana Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Sudah
Ditentukan (DAK Fisik Bidang Pendidikan, Kesehatan,
dan Infrastruktur Sanitasi), yang diselenggarakan di
Kabupaten Pemalang . Pada acara pemantauan dan
evaluasi tersebut dihadiri oleh Biro Perencanaan
Anggaran dan KLN Kementerian PUPR, Bappenas,
Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian
Desa, PDT dan Transmigrasi, Bappeda Kabupaten
Pemalang, Universitas Indonesia dan Kolaborasi
Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
(KOMPAK). Tujuan pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi adalah sinergi pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Agenda kegiatan pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa terdiri
dari 2 kegiatan:
a. Kunjungan lapangan pada tanggal 9 Maret 2017 ke
Desa Surajaya (DAK Bidang Sanitasi). Pembangunan
IPAL Komunal di Desa Surajaya merupakan DAK
Bidang Sanitasi Tahun 2015. Alokasi untuk kegiatan
ini sebesar Rp. 360 juta dengan outcome sebanyak
56 SR. Pelaksanaan kegiatan ini membutuhkan
waktu 3 bulan. Kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan DAK Bidang Sanitasi adalah pengadaan
lahan dan keterlambatan APBDP
b. Rapat Pemantauan dan Evaluasi Dana Transfer ke
Daerah dan Dana Desa yang dipimpin oleh Kabid
Pemerintahan dan Sosial Budaya dan dibuka oleh
Sekretaris Bappeda Kabupaten. Pada rapat ini, Dinas
Pekerjaan Umum cq. Bidang Sanitasi menyampaikan
keberatan terhadap Permendagri yang menyatakan
bahwa adanya ketentuan Kelompok Sanitasi
Masyarakat (KSM) harus sudah memiliki pengalaman
minimal 4 tahun dalam melaksanakan DAK.
Beberapa kesimpulan dan tidak lanjut dari hasil
Pemantauan dan Evaluasi di Kabupaten Pemalang
adalah:
a. Bappeda Kabupaten Pemalang mengharapkan
kegiatan monev dapat dilakukan lagi tahun depan
atau setahun 2 kali;
b. Kompak akan melakukan kegiatan monev DAK di
Kabupaten Merauke dan Kabupaten Lumajang;
c. Dinas Pekerjaan Umum cq. Bidang Sanitasi
mengharapkan tahun 2018, Kabupaten Pemalang
memperoleh DAK Bidang Sanitasi;
(Rully)
Buletin Infrastruktur Daerah — Edisi I/2017 19
Pemantauan dan Evaluasi di Kabupaten Pemalang
T NI Manunggal Membangun Desa (TMMD)
merupakan salah satu Program Operasi Bakti
TNI yang dilaksanakan secara terpadu oleh
TNI bekerjasama dengan Polri, Kementerian,
Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK),
Pemerintah Daerah dan komponen masyarakat lainnya
yang disinergikan dan diintegrasikan dengan tujuan
utuk meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah
guna meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih
baik dan mandiri. Kriteria sasaran TMMD yang
diharapkan adalah daerah-daerah yang tergolong
daerah miskin/tertinggal, daerah terisolir/terpencil,
daerah perbatasan/pulau-pulau kecil terluar dan daerah
kumuh perkotaan serta daerah-daerah lain yang
terkena akibat bencana.
Pada Tahun 2017 ini Kementerian PUPR dipercayakan
sebagai tuan rumah pelaksanaan Rakornis TMMD ke-
98. Berdasarkan Surat PJO TMMD Tanggal 26 April
2016 No. B/3/IV/2016 perihal : Permohonan sebagai
penyelenggara Rakornis TMMD ke-98 TA.2017, dimana
surat ini dibalas dengan Surat Sekjen Kementerian
PUPR pada Tanggal 13 Mei 2016 dengan nomor surat
UM.02.06-Sj/329 dengan Perihal : Tanggapan terhadap
Permohonan sebagai Penyelenggara Rakornis TMMD
ke-98 TA.2017 yang mana dalam surat tersebut
Kementerian PUPR siap sebagai Tuan Rumah.
Penyelenggara Rakornis TMMD ke-98 diselenggarakan
pada tanggal 9 Maret 2017 di Auditorium Kementerian
PUPR. Rakornis ini dibuka oleh Menteri PUPR Basuki
Hadimuljono dan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad)
Jenderal TNI Mulyono, serta dihadiri para Bupati dan
Walikota penyelenggara TMMD, Ketua DPRD
Kabupaten/Kota, perwakilan Kementerian/Lembaga,
anggota TNI dan para Pejabat Tinggi Madya dan
Pratama Kementerian PUPR. Adapun tema pada
Rakornis TMMD ke-98 adalah “Dengan Semangat
Kemanunggalan, Kita Tingkatkan Sinergitas Lintas
Komponen Bangsa Dalam Rangka Membangun
Daerah dan Desa untuk Mewujudkan Indonesia
yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong dalam Kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Rakornis TMMD ke-98 diselenggarakan dengan
maksud untuk menyamakan visi, misi dan persepsi
diantara para pemangku kepentingan terkait mengenai
pelaksanaan TMMD ke-98 tahun 2017. Disamping itu,
acara ini juga merupakan kesempatan yang baik untuk
saling berkoordinasi serta mengikuti arahan-arahan
dari Bapak Menteri PUPR dan Bapak Kepala Staf TNI AD
Buletin Infrastruktur Daerah — Edisi I/2017
20
Kerjasama TNI dan Kementerian PUPR dalam
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah
Buletin Infrastruktur Daerah — Edisi I/2017 selaku PJO TMMD sekaligus menyimak beberapa
informasi dari Tim Asistensi Kementerian maupun
Lembaga Pemerintah Non Kementerian, untuk
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan TMMD. Selain
itu pada kegiatan ini terdapat pameran foto
dokumentasi kegiatan TMMD ke-97, jumpa pers dan
foto bersama seluruh undangan Rakornis TMMD ke-98.
Dalam sambutannya, Menteri PUPR menekankan
kegiatan TMMD sendiri selaras dengan arah
pembangunan Indonesia yang tercantum pada
Nawacita Presiden RI, khususnya butir ketiga,
membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka
negara kesatuan. Hal ini juga sejalan dengan visi
Kementerian PUPR yaitu, terwujudnya infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal
dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri,
berkepribadian berlandaskan gotong-royong.
Untuk itu ke depan sinergi Kementerian/Lembaga (K/L)
perlu terus diperluas dan dimantapkan dengan
melibatkan secara intensif beberapa K/L potensial
termasuk TNI, mewujudkan pembangunan yang bukan
sebatas fisik namun kegiatan pembanguanan yang
efektif untuk menciptakan lapangan kerja dan
pemerataan pembanguanan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Kerjasama antara
Kementerian PUPR dan TNI telah terjalin selama
beberapa tahun terakhir.
Pada Tahun 2017 kegiatan yang berpotensi
dikerjasamakan Kementerian PUPR dengan TNI adalah
sebagai berikut : Kegiatan operasi dan pemeliharaan
Sungai, Bendung, Embung, Situ dan Long Storage
(BBWS Ciliwung Cisadane, BBWS Serayu-Opak, BBWS
Bengawan Solo, BWS Sumatera V, BWS Sumatera VIII,
BBWS Citarum, BWS Sulawesi II, BWS Sulawesi IV, dan
BWS Papua Merauke);
1. Penanganan darurat tanggul sungai (BBWS
Bengawan Solo);
2. Pembangunan jalan perbatasan di Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Papua
(BBPJN XI, BBPJN XII, BBPJN XVIII).
(Holan & Indah)
Bidang Sumber Daya Air:
Pemeliharaan Rutin Sungai di WS Citarum (Sungai Cikapundung dan Sungai Citepus)
Pemeliharaan Rutin Sungai di WS Ciliwung Cisadane (Sungai Sunter, Sungai Ciliwung, Sungai Krukut, Sungai
Grogol)
Bidang Cipta Karya:
Peran serta dalam Ekspedisi Bhakti Kesra Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2015 dan 2016.
Bidang Perumahan:
Pembangunan Rumah Khusus TNI Tahun 2015 (1.264 Unit) dan Tahun 2016 (738 Unit)
Beberapa Wujud Kerjasama Kementerian PUPR dengan TNI yang Sudah Dilakukan
Bidang Bina Marga:
Penanganan Jalan Perbatasan Kalimantan bersama ZENI TNI-AD
Rakornis TMMD ke-98 di Auditorium Kementerian PUPR
21
22
Buletin Infrastruktur Daerah — Edisi I/2017 22
2.Tersedianya akses ke sumber air minum yang layak bagi 716.352 rumah tangga melalui pembangunan baru 448 SPAM lengkap dengan kapasitas sampai dengan 10 liter/detik
AIR MINUM
DAK REGULER Ditujukan bagi Kab/Kota yang memenuhi kriteria Daerah untuk pemenuhan SPM sesuai dengan tingkat cakupan pelayanan air minum DAK AFIRMASI 1. Daerah Tertinggal (122 daerah tertinggal (kabupaten)) 2. Kawasan Perbatasan (13 Provinsi dan 41 Kab pada 187 Lokasi Prioritas
Perbatasan (kecamatan)) 3. Transmigrasi (26 Provinsi dan tersebar di 37 Kabupaten dan 104
Satuan Permukiman sesuai surat menteri yang menangani urusan desa, dan daerah tertinggal. Selain itu ditujukan untuk 144 kawasan transmigrasi sesuai dengan target RPJMN 2015-2019)
DAK PENUGASAN 1. Kawasan Ekonomi Khusus (11 KEK) 2. Pariwisata 3. Kab/Kota yang memiliki SPAM Regional 4. Kota Binaan Kementerian PUPR 5. Kawasan Kumuh
SANITASI
DAK REGULER Bagi Kab/Kota yang sudah atau sedang menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kota DAK AFIRMASI 1. Daerah Tertinggal (122 daerah tertinggal (kabupaten)) 2. Daerah Perbatasan (10 PKSN dan 187 kecamatan yang merupakan lokpri perbatasan di 43
kab/kota) 3. Transmigrasi 4. Daerah yang memiliki dokumen SSK/MMS 5. Ditujukan bagi Kab/Kota yang memenuhi kriteria lokasi prioritas untuk jenis DAK Penugasan
Bidang Sanitasi
DAK PENUGASAN 1. Kab/kota yang memiliki akses sanitasi dibawah rata-rata akses nasional (<67,2%) 2. Kab/kota yang sudah atau sedang menyusun dokumen Strategi Sanitasi kabupaten/kota 3. Penyediaan tangki septik individu perkotaan dan pengadaan truk tinja dilakukan pada
kabupaten/kota yang sudah mempunyai IPLT dan sedang membentuk atau sudah mempunyai sistem pengelolaan lumpur tinja (reguler/on-call basis)
4. Penambahan pipa pengumpul dan SR dilakukan pada kabupaten/kota yang telah memiliki IPALD terpusat (skala kota dan permukiman
5. Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan dari akses dasar menjadi akses layak dilakukan pada lokasi yang telah dinyatakan sebagai kawasan Open Defecation Free (ODF) selama minimal 2 tahun, berdasarkan data STBM
6. Pembangunan MCK ++ dan jaringan perpipaan dilakukan pada pesantren/lembaga pendidikan agama minimal 300 siswa menetap
7. Kegiatan penyediaan tangki septik komunal dan pembangunan baru IPALD skala permukiman diprioritaskan pada kawasan kumuh (desa/kelurahan) sesuai dengan SK Penetapan Kawasan Kumuh yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau baseline pemetaan kawasan kumuh Ditjen Cipta Karya
8. Kabupaten/kota yang sudah atau sedang menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kota
LOKASI PRIORITAS PENYELENGGARAAN DAK TA 2018
Buletin Infrastruktur Daerah — Edisi I/2017
23
1. Kemantapan Jalan Provinsi sebesar 71,75%
2. Kemantapan Jalan Kab/Kota sebesar 60,76%
3. Meningkatnya aksesibilitas menuju kawasan-kawasan strategis nasional : perbatasan, pariwisata, industri, daerah tertinggal
4. Meningkatnya konektivitas nasional
Sesuai RPJMN 2015 -2019, penanganan rumah tidak layak huni ditargetkan sebesar 1.750.000 unit. Berdasarkan resources envelope tahunan, target yang dapat ditangani PUPR sebanyak 400.000 unit, sehingga terdapat gap sebesar 1.350.000 unit.
1. Tersedianya akses ke sumber air minum yang layak bagi 444.726 rumah tangga bagi MBR dan Non-MBR di kab/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun.
2. Tersedianya akses ke sumber air minum yang layak bagi 716.352 rumah tangga melalui pembangunan baru 448 SPAM lengkap dengan kapasitas sampai dengan 10 liter/detik
3. Tersedianya akses ke sumber air minum yang layak bagi 243.170 rumah tangga melalui peningkatan SPAM BJP menjadi SPAM BJP terlindungi.
Buletin Infrastruktur Daerah — Edisi V/2016
LOKASI PRIORITAS PENYELENGGARAAN DAK TA 2018
Buletin Infrastruktur Daerah — Edisi I/2017 23
IRIGASI
DAK PENUGASAN
1. 18 Provinsi daerah penghasil padi tertinggi nasional
2. 153 Kabupaten/Kota sentra produksi beras
3. Mendukung daerah afirmasi terpilih, yaitu Daerah Tertinggal dan Kawasan
Perbatasan
4. Tetap memperhatikan Daerah lainnya sepanjang mempunyai D.I
JALAN
DAK REGULER
Meningkatkan mantap jalan daerah dalam mendukung konektivitas nasional (33 Provinsi
dan 508 Kab/Kota)
DAK PENUGASAN
1. Mendukung konektivitas di 33 Provinsi dan 508 Kab/Kota dengan prioritas daerah yang
yang mendukung
KSPN (KSPN Danau Toba; KSPN Tanjung Kelayang; KSPN Wakatobi; KSPN
Borobudur; KSPN Bromo Tengger Semeru; KSPN Labuan Bajo; KSPN Mandalika;
KSPN Pulau Morotai; KSPN Tanjung Lesung)
Kawasan Industri (KI Morowali; KI Sei Mangkei; KI Kuala Tanjung; KI Teluk Bintuni;
KI Bitung; KI Palu; KI Mandor; KI Batulicin; KI Jorong; KI Buli; KI Konawe; KI
Bantaeng; KI Ketapang; KI Tanggamus)
KEK (KEK Sei Mangkei; KEK Tanjung Lesung; KEK Palu; KEK Bitung; KEK Mandalika;
KEK Morotai; KEK Tanjung Api Api; KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan; KEK Tanjung
Kelayang)
2. Debotlenecking di (Tanjung Buton, Dumai, Serang, Gresik, Berau, dan Tanah Kuning
(Bulungan)
3. Mendukung aksesibiltas 187 Lokpri di 43 Kab/Kota Perbatasan Negara
4. Mendukung aksesibilitas di 122 Daerah Tertinggal
5. Mendukung konektivitas Simpul transportasi di 65 Kab/Kota
PERUMAHAN
DAK REGULER
Kab/Kota yang memiliki Surat Keputusan Penetapan Kawasan Kumuh yang diterbitkan
oleh Bupati/Walikota atau yang termasuk dalam baseline pemetaan kawasan kumuh
Ditjen Cipta Karya.
DAK AFIRMASI
Daerah yang beririsan dengan daftar 122 daerah tertinggal, 187 lokpri di 41 Kabupaten
Perbatasan Negara, 95 daerah kepulauan, 144 kawasan transmigrasi di daerah
tertinggal dan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, serta khusus untuk
pembangunan rumah khusus dilakukan pada Kab/Kota di Wilayah Papua dan Papua
Barat.
BIRO PERENCANAAN ANGGARAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
EVALUASI CAPAIAN PENYELENGGARAAN DAK TA 2016
IRIGASI
JALAN
AIR MINUM
SANITASI
PERUMAHAN
top related