implikasi undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terhadap kebijakan...
Post on 08-Jan-2017
5.914 Views
Preview:
TRANSCRIPT
.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Disampaikan oleh:DR. SUHAJAR DIANTORO M.SISTAF AHLI MENTERI DALAM NEGERI BIDANG PEMERINTAHANJakarta, Kamis 25 Februari 2016
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KEBIJAKAN
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
HUBUNGAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN
DAERAH
PRESIDEN
BUPATI/WALIKOTA
GUBERNUR
Kementerian/LPNKKORBINWASKORBINWAS Sebagian
Urusan
Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan
NASIONAL
LOKAL
Psl 17 UUD 1945
PEMEGANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN – PSL 4 (1)
UUD 1945
THE ULTIMATE RESPONSIBILITY LIES UPON THE PRESIDENT
REGIONAL WAKIL PEMERINTAH PUSATDPRD PROV
DPRD KAB/KOTA
Unsur Penyelenggara
Unsur Penyelenggara
Unsur Penyelenggara
Unsur Penyelenggara
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
• MENINGKATKAN KUALITAS DAN MEMPER-CEPAT DEMOKRATISASI DI DAERAH
• MENINGKATKAN PERAN SERTA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEPEMERINTAHAN
• MEMPERPENDEK RENTANG PELAYANAN PADA MASYARAKAT.
• MENGHADIRKAN PEMERINTAHAN YANG LEBIH RESPONSIF DAN AKUNTABEL
TUJUAN OTONOMI DAERAH
ADMINIS-TRASI
POLITIK
TUJUAN OTDA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
4
Pembagian urusan pemerintahan diatur dalam lampiran UU
sehingga memberikan status otonomi yang lebih
kuat kepada daerah otonom;
Ditentukan suatu pola pembagian
urusan pemerintahan
antar tingkatan/susunan
pemerintahan sehingga terhindar
dari tumpang tindih dan
ketidakjelasan kewenangan;
Terdapat keseimbangan beban urusan berdasarkan
kriteria dan prinsip pembagian urusan pemerintahan yang sudah ditentukan;
Urusan yang mempunyai
dampak ekologis yang serius hanya
diotonomikan sampai ke daerah
provinsi (kehutanan, kelautan dan
pertambangan) sehingga relatif
mudah dikendalikan.
Memperkuat status urusan otonomi daerahmencegah tumpang tindih kewenangan
KONKURENABSOLUT
1.PERTAHANAN
2.KEAMANAN3.AGAMA4.YUSTISI
5. POLITIK LUAR NEGERI
6. MONETER & FISKAL
PILIHAN
Pertambangan, Perdagangan, dll.
Kes, Pendidik, PU, dll.
WAJIB
PELAYANAN DASAR
NON PELAYANAYAN DASAR
S P M
PEMBAGIAN URUS AN PEMER INTAHAN DAERAH
Dibagi berdasarkan prinsip Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi
PEMERINTAHAN UMUM
MEMPERSIAPKAN LANGKAH TINDAK DALAM MENYIKAPI PERUBAHAN KEWENANGAN DALAM
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
SERAH TERIMA PERSONIL, PERALATAN, PEMBIAYAAN DAN DOKUMENTASI
(P3D)
- 1 -
TUGAS MENDESAK KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN DAERAH
Kewenangan yang berdampak pegalihan P3D
• Rehabilitasi di luar kawasan hutan negara• Pelaksanaan perlindungan hutan di KPHL dan KPHP• Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan• Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Propinsi
Perlu di Identifikasi Kondisi Eksisting P3D
Diklarifikasi dan di Validasi Keberadaannya
Diserah Terimakan sesuai kewenangannya
Waktu Penyelesaian• Perlu di Identifikasi Kondisi
Eksisting P3D
• Diklarifikasi dan di Validasi Keberadaannya
• Diserah Terimakan sesuai kewenangannya
Max. 31 Maret 2016Sebagai Bahan perencanaan dan anggaran 2017
Maret s/d September 2016Bahan penyiapan Serah-terima P3D
2 Oktober 2016Serah-terima P3D
• Pemberlakuan Efektif Tmt. 1 Januari 2017
MEMEPERSIAPKAN KELEMBAGAAN DAERAH UNTUK MENGOPTIMALKAN SKPD
PENYELENGARA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Revisi PP No 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah
TUGAS MENDESAK KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN DAERAH
- 2 -
Langkah - Langkah
Penyiapan Indikator dan Variabel Teknis
Pemetaan Tipologi Dinas skenario nasional
Penyiapan Pedoman penyusunan Nomenklatur dan Unit Kerja PD
MEMEPERSIAPKAN PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN
UNTUK MENGOPTIMALKANPENYELENGARA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Revisi • PP No 38 Tahun 2007
• Permendagri No 54 Tahun 2010
TUGAS MENDESAK KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN DAERAH
- 3 -
Langkah - Langkah• Perumusan Nomenklatur Program/Kegiatan
• Indikator Kinerja Kunci program/kegiatan
• Kebutuhan Data dan Informasi Sektoral
• Pola pendekatan pencapaian target program dan kegiatan
• Kebutuhan NSPK untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah
• Kebutuhan Produk Hukum Daerah
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
13
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
14
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPPEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
15
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
16
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
17
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
18
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANANSUB URUSAN PERENCANAAN HUTANPemerintah Pusat1. Penyelenggaraan inventarisasi hutan.2. Penyelenggaraan pengukuhan kawasan hutan. 3. Penyelenggaraan penatagunaan kawasan hutan.4. Penyelenggaraan pembentukan wilayah pengelolaan hutan.5. Penyelenggaraan rencana kehutanan nasional.
SUB URUSAN PERENCANAAN HUTAN
Pemerintah Pusat1. Penyelenggaraan tata hutan.2. Penyelenggaraan rencana pengelolaan hutan. 3. Penyelenggaraan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.4. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan.5. Penyelenggaraan perlindungan hutan.6. Penyelenggaraan pengolahan dan penatausahaan hasil hutan. 7. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK).
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
19
SUB URUSAN PERENCANAAN HUTAN
Pemerintah Provinsi1. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan
konservasi (KPHK).2. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan
pengelolaan hutan konservasi (KPHK).3. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi:
1) Pemanfaatan kawasan hutan;2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;3) Pemungutan hasil hutan;4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan
karbon. 4. Pelaksanaan rehabilitasi diluar kawasan hutan negara.5. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi.6. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu.7. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun8. Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
20
21
Nama : Dr. H. SUHAJAR DIANTORO, M.Si Tempat/Tgl Lahir : Sei Ungar Kepuluan Riau, 02 mei 1964 Jabatan Sekarang : Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan, Pj. Gubernur BengkuluNIP : 19640502.198702.1.005Pangkat/Gol. : Pembina Utama, IV/e
Riwayat Pendidikan APDN Riau 1987 S1 Ilmu Sosial Politik IIP Jakarta 1990 S2 Universitas Airlangga Surabaya 2003 S3 Ilmu Sosial Konsentrasi Ilmu Pemerintahan, PPs Universitas Padjadjaran Bandung 2011
Curriculum Vitae
22
Riwayat pekerjaan:1. Staf Protokol Gub Riau 1987-19882. Staf Biro Kepegawaian Prov.Riau, 19903. Sekwilcam Karimun, Kab.Kepulauan Riau, Prov.Riau, 1991-1993 4. Camat Serasan Kab.Kepulauan Riau, Prov.Riau, 1993-19955. Camat Kundur Kab.Kepulauan Riau, Prov.Riau 1996-19996. Camat Karimum, Kab.Kepulauan Riau, Prov.Riau, 1999-20007. Kadispenda Kab.Karimun, Prov.Riau 2000-20048. Kepala Bappeda Kab.Karimun, Prov. Kepulauan Riau , 2004-20079. Kepala Badan Kepegawaian Prov.Kepulauan Riau, 2007-200810. Kepala Bappeda Prov.Kepulauan Riau, 2008-201011. Sekretaris Daerah Prov.Kepulauan Riau, 2010-201312. Rektor IPDN, 2013-201513. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan, 2015 (Sejak Juli 2015)14. Penjabat Gubernur Bengkulu (2 Desember 2015-15 Februari 2016)
Organisasi:1. Ketua Yayasan pendidikan Prov.Kepulauan Riau, 2007-2012 (sampai
penegrian universitas maritim raja ali haji)2. Ketua Kwarda Prov.Kepulauan Riau3. Ketua Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Prov.Kepulauan Riau4. Ketua Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan
(IKAPTK) Prov.Kepulauan Riau
23
S U M AT E R A K A L IM A N TA N
JAVA
IR IA N JAYA
TERIMA KASIH
top related