implementasi sistem keuangan desa (siskeudes) d i …digilib.unila.ac.id/30945/20/skripsi tanpa bab...
Post on 09-May-2019
220 Views
Preview:
TRANSCRIPT
IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI DESABUMIRATU KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU
(Skripsi)
Oleh :
RIRIN FITRIANTI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKUNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG2018
ABSTRACT
IMPLEMENTATION OF VILLAGE FINANCE SYSTEM (SISKEUDES)
IN BUMIRATU VILLAGE DISTRICT PAGELARAN PRINGSEWU
REGENCY
By
RIRIN FITRIANTI
Village finances earned from village income sources should be managed well for
the achievement of village development. Through the village fund policy, the
economy and community welfare are expected to increase. The budget allocation
provided by the government continues to increase but the increase in the
allocation of village funds is actually accompanied by increased corruption.
Implementation of priority use of village funds used for development and
community development must be in accordance with the rules of Standard
Operating Procedures (SOP), if the village does not have a good SOP is not
possible SOP can run well without any human resources who have competence in
the field of accounting in running it . It is necessary to optimize the human
resources with the placement of employees in accordance with their competence.
The Village Financial System (Siskuedes) is the first application implemented in
2015 throughout Indonesia. Siskuedes is a financial application developed by the
Financial and Development Supervisory Board (BPKP) in cooperation with the
Ministry of Home Affairs (Mendagri) and the Ministry of Village Development
for Disadvantaged and Transmigration Areas (PDTT) for use by village
governments throughout Indonesia in the management of village funds. The
purpose of this Siskuedes implementation is that village governments can realize
clean, orderly, effective and efficient village financial management. The process
of monitoring and auditing of village financial accountability is also easier to
implement. This research aims to describe the implementation of Siskuedes
implementation in Bumiratu Village, Pagelaran Sub-district, Pringsewu District.
The type of research used is descriptive research type with qualitative approach.
Then the technique of data collection is done by interviews, documentations, and
observations. The results and discussion related to the implementation of Village
Finance System (Siskuedes) in Bumiratu Village which is seen from the model of
Charles O Jones research indicates that the three indicators of policy
implementation Siskuedes can run well, because in the implementation of
Siskuedes to date Bumiratu Village has reported its finances with the application
Siskudes . Obstacles in the implementation of this Siskuedes is the internet
network for the village that has not accessed the internet and still need facilitator
or companion from team of district Pagelaran.
Keywords: Implementation, policy, village financial system (Siskeudes)
ABSTRAK
IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI DESA
BUMIRATU KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU
Oleh
RIRIN FITRIANTI
Keuangan desa yang didapatkan dari sumber pendapatan desa haruslah dikelola
dengan baik demi tercapainya pembangunan desa. Melalui kebijakan dana desa,
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat diharapkan bisa meningkat. Alokasi
anggaran yang disediakan pemerintah terus bertambah namun peningkatan alokasi
dana desa ternyata malah diiringi peningkatan korupsi. Pelaksanaan penetapan
prioritas penggunaan dana desa yang digunakan untuk pembangunan dan
pengembangan masyarakat harus sesuai dengan aturan Standar Operasional
Prosedur (SOP), apabila desa tidak mempunyai SOP yang baik tidak mungkin
SOP ini dapat berjalan dengan baik tanpa adanya SDM yang memiliki kompetensi
di bidang akuntansi dalam menjalankannya. Maka diperlukan adanya
pengoptimalisasian sumber daya manusia dengan penempatan pegawai yang
sesuai dengan kompetensinya. Sistem Keuangan Desa (Siskuedes) merupakan
aplikasi baru yang diimplementasikan pertama kali pada Tahun 2015 di seluruh
Indonesia. Siskuedes adalah aplikasi keuangan yang dikembangkan oleh Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkerjasama dengan
Kementrian Dalam Negeri (Mendagri) dan Kementrian Desa Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) untuk digunakan oleh pemerintah
desa diseluruh Indonesia dalam pengelolaan dana desa. Tujuan diimplementasikan
Siskuedes ini pemerintah desa dapat mewujudkan tata kelola keuangan desa yang
bersih, tertib, efektif dan efisien. Proses pengawasan dan pemeriksaan
pertanggungjawaban keuangan desa juga lebih mudah diterapkan. Peneliti ini
bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan implementasi Siskuedes di Desa
Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Tipe penelitian yang
digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi,
dan observasi. Hasil dan pembahasan terkait implementasi Sistem Keuangan Desa
(Siskuedes) di Desa Bumiratu yaitu dilihat dari model Charles O Jones penelitian
menunjukkan bahwa dari tiga indikator implementasi kebijakan Siskuedes dapat
berjalan dengan baik, karena dalam pelaksanaan Siskuedes sampai saat ini Desa
Bumiratu sudah melaporkan keuangannya dengan aplikasi Siskudes. Hambatan
dalam pelaksanaan Siskuedes ini adalah jaringan internet untuk desa yang belum
terakses internet dan masih membutuhkan fasilitator atau pendamping dari tim
kecamatan pagelaran.
Kata Kunci: Impelementasi, Kebijakan, Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI DCESABUMIRATU KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU
Oleh :
RIRIN FITRIANTI
Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Pada
Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Sosial dan Ilmu Politik
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKUNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG2018
RIWAYAT HIDUP
Penulis bernama lengkap Ririn Fitrianti, dilahirkan di
Pringsewu, pada tanggal 20 Februari 1996, merupakan anak
keempat dari pasangan Bapak Susanto dan Ibu Rustiati
(Almh). Penulis menempuh pendidikan di Taman Kanak-
kanak (TK) Aisyah 3 yang diselesaikan pada tahun 2002, dilanjutkan dengan
menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Pringsewu Selatan lulus
pada tahun 2008. Sekolah Menengah Pertama dijalani penulis di SMPN 02
Pringsewu tahun 2008-2011, kemudian melanjutkan studi pada tahun 2011-2014
di Sekolah Menengah Atas Negeri 02 Pringsewu.
Pada tahun 2014 penulis diterima menjadi mahasiswa Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur Ujian
Masuk Lokal (UML), dan tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi
Negara (HIMAGARA). Pada tanggal 18 Januari 2017 hingga 26 Februari 2017
penulis mengitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Lampung Tengah
tepatnya di Kecamatan Kalirejo Desa Watu Agung selama 40 hari, penulis
mendapatkan pengalaman yang luar biasa karena bisa belajar secara langsung dan
bisa menerapkan bidang ilmu penulis kepada masyarakat setempat. Pada bulan
bulan Agustus 2017 peneliti mulai menyusun skripsi.
MOTTO
Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan
(QS. AL Insirah:5)
“Implementasi harus diiringi dengan proses yang baik agar dapat sebandingdengan hasil yang dicapai
(Ririn Fitrianti)
Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertaidengan doa, karena sesungguhnya nasib seorang manusia tidak akan berubah
dengan dirinya sendiri tanpa berusaha
(Ririn Fitrianti)
PERSEMBAHAN
Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan berkah, rahmat
dan hidayah-Nyan kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
Aku persembahkan karya ini kepada:
Kedua Orangtuaku
Susanto
Rustiati (Almh)
Yang telah memberikan cinta dan kasihnya, memberikan semangat, dukungan, serta motivasi.
Terimakasih ataS keikhlasan dan ketulusan serta doa yang tak henti-hentinya selalu kalian
berikan walaupun ibu sudah tenang di alamnya tetapi kasih sayang yang tidak pernah
terlupakan selalu memberikan semangat buat saya agar bisa lebih baik dan lebih mandiri.
Kakakku tersayang serta ponakanku tercinta
Terimakasih atas segala dukungan dan semangatnya.
Untuk Keluarga besarku, Sahabat-sahabat tercinta, dan Teman-teman seperjuanganku.
Para pendidik Tanpa Tanda Jasa yang Ku Hormati
Almamater Tercinta,
Universitas Lampung
SANWANCANA
Assalamuala’ikum warahmatullahiwabarakatuh
Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas
rahmat dan hidayah-Nya yang tiada henti tercurah, sehingga penulis dapat
menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Implementasi Sistem Keuangan Desa
(Siskeudes) di Desa Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu”
yang penyajiannya tersusun secara sistematis dan mendalam.Skripsi ini
merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi
Negara di Universitas Lampung.
Selama penyusun skripsi ini, penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan
pengetahuan yang dimiliki sehingga skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya
dukungan berupa pengarahan, bimbingan, dan kerja sama semua pihak yang telah
turut membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, dalam
kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:
1. Allah SWT yang telah menciptakan seluruh alam semesta berupa isinya,
dengan rasa syukur selalu kupanjatkan atas limpahan rahmat serta hidayah-
Nya.
2. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Noverman Duaddji., M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
Negara Universitas Lampung.
4. Ibu Intan Fitria Meutia, M.A., Ph.D., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu
Administrasi Negara Universitas Lampung.
5. Ibu Dra. Dian Kagungan, M.H., selaku dosen pembimbing utama penulis.
Terimakasih untuk ilmu, waktu, nasihat, serta saran yang diberikan kepada
penulis dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini, semoga segala
keikhlasan dan ketulusan inu dalam membimbing serta mendidik saya selama
ini mendapat keberkahan dari Allah SWT.
6. Ibu Selvi Diana Meilinda, S.A.N., M.P.A., selaku dosen pembimbing kedua
penulis. Terimakasih untuk ilmu, waktu, nasihat, serta saran yang diberikan
kepada penulis dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini, semoga segala
keikhlasan dan ketulusan ibu dalam membimbing serta mendidik saya selama
ini mendapat keberkahan dari Allah SWT.
7. Bapak Prof. Dr. Yulianto, M.S., selaku dosen pembahas penulis. Terimakasih
atas waktu, tenaga, bimbingan dan segala saran dan masukan yang diberikan,
semoga segala keikhlasan dan ketulusan bapak dalam membimbing serta
mendidik saya selama ini mendapat keberkahan dari Allah SWT.
8. Ibu Devi Yulianti, S.A.N., M.A., selaku dosen Pembimbing Akademik (PA)
yang senantiasa memberikan pengarahan dan masukan serta motivasi selama
masa perkuliahan.
9. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, terimakasih atas segala
ilmu yang diberikan. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah penulis peroleh
pada saat perkuliahan dapat menjadi bekal dan bermanfaat dalam kehidupan
penulis kedepannya.
10. Ibu Nur’aini dan Bapak Azhari sebagai Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara
yang selalu sabar memberikan pelayanan bagi penulis berkaitan dengan
administrasi dalam penyusunan skripsi.
11. Segenap informan penelitian yaitu Bapak David Yusuf selaku sekretari Desa
Bumiratu, Bapak Basroni, S.E selaku Camat Pagelarann, Bapak Witroyono,
S.E selaku kasih PMD, Bapak Ismali selaku kepala Desa Bumiratu, dan Ibu
Sunarni selaku tim Siskuedes. Terimakasih telah memberikan infomasi dan
waktunya demi kelancaran selama proses penelitian ini.
12. Kedua orang tuaku, Babeng Susanto dan Ibu Rustiati (Almh), terimakasih atas
segala kesabaran, dukungan, nasehat, perjuangan dan do’a yang tiada hentinya
untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Terimakasih untuk segala
kasih sayang yang terus diberikan kepada penulis sejak lahir hingga saat ini
dan seterusnya, semoga Babeng senantiasa sehat, diperlancar rezekinya dan
selalu dalam lindungan Allah SWT dan untuk Ibu Rustiati (Almh) semoga
selalu diberikan jalan terbaik, tempat terbaik dan di terima disisi Allah SWT.
13. Kakah tercintaku Papa Ari, Ayah Adi, Mama Weni terimakasih atas segala
semangat dan dukungan, serta do’a yang selalu diberikan kepada penulis
dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebahagiaan selalu dilimpahkan
untuk kita.
14. Keponakanku tersayang Diva Thalita Zahra, Bilqis, Dea Kharisma Putri,
Nesya, Anindya Putri Verio, Rausyan Rafisqi Alfarezel yang selalu
membuatku semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Sepupu tercintaku Dita Rosalina, Nanda Dwi Wahyuni, Garin Pratiwi, Lucky
Lukman Hakim, dan Mutiara Alfisa terimakasih atas segala semangat dan
dukungan memberikan nasihat serta do’a kepada penulis dalam menyelesaikan
skripsi ini.
16. Sahabat terbaikku selama dalam perkuliahan yaitu Marselin Daiska
Wulandhari (Tiwul) yang tidak pernah lelah menasihati diriku, Septika Tri
Garmanti yang tiap hari berangkat pulang bareng terus selama kuliah, Fatriany
Maulyta Rozi yang doyan banget makan, Roihanah Saidah (Umi) yang
terheboh suka bikin kita ketawa dengan tingkah dia yang lucu, Athiyatun
Nasyiah (Ncess) yang selalu semangat, Ni’mah Aulia Hidayah, Oktavia Dwi
Sakti, Mutiara SEP, Rani Isnaini terima kasih kita sudah berproses bersama
dan banyak membantu aku dalam berbagai hal, semoga kita semua sukses,
Tufik Imam Ashari (Babe) terimakasih kebaikan selama ini membantu aku
dalam mengurus berbagai surat yang harus diselesaikan.
17. Gelas Antik (Adi Black, Adi kurniawan, Alvin, Ana, Andra, Andriyanto,
Anggi Lestari, Anggi Setiawan, Annisa Yurida, Annisa Utami, Vita, Arif,
Arizal, Astri, Bella, Binter, Deni, Desriyanto, Desy, Dian, Dinda, Dira, Ditho,
Sari, Anung, Ely, Adon, Fadly, Faiz, Fatra, Fatwa, Ferdian, Ferry, Gusty,
Herwan, Hiro, Holil, Idris, Istiqomah, Istie R, Intan Destrilia, Rian, Tije,
Julian, Reza, Nana, Nur Muharany, Meli, Mia, Fazry, Ma’ruf, Nabila Aisyah,
Nabila Cho, Nadya, Nihan, Niza, Fungki, Nur Arifah, Asih, Hasan, Idin,
Laila, Oci, Refi, Regi, Rifki, Robi, Rydho, Pranitha, Sandi, Sangga, Satria,
Sintong, Sisca, Sondang, Tengku, Tiyasz, Trias Cininta, Triaz, Tuti, Yunia,
Wahyu Hidayat, Wahyu Syawaldi, Widi, Yumas, Heni). Serta keluarga besar
Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara terutama untuk Gelas Antik yang tidak
bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas segala kebersamaan dan
dukungannya selama proses perkuliahan. Semoga kita sukses semua, Amin.
18. Temanku terbaik Rt Dwi Septya dan Helda Sari yang dari awal perkuliahan
sampai sekarang masih masih seperti keluarga terimakasih atas segala
semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
19. Teman terbaik Mutiara Citra Ramadhani, Adisthi Selviana, Fani Filio, dan
Garin Pratiwi terimakasih sudah menjadi teman baikku, menjadi pendengar
setia dari semua cerita yang intinya itu-itu aja tidak ada hentinya mendukung
serta menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih ya
guys, semoga sukses selalu untuk kita.
20. Keluarga Besar “Gelas Antik”, terimakasih untuk kebersamaannya dan
kekompakan selama dibangku perkuliahan, terimakasih untuk doa, semangat,
uluran tangan kalian selama ini.
21. Keluarga Besar HIMAGARA FISIP Universitas Lampung, Terimakasih sudah
menjadi keluarga selama masa perkuliahan.
22. Teman-teman KKN Desa Watu Agung, Kecamatan Kalirejo, Lampung
Tengah yaitu Adi, Edwin, Iqbal, Ratu Dwi, Riva, dan Kak Puja yang telah
menjadi keluarga baru selama 40 hari.
23. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak
langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas bantuannya.
Akhir kata semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada
penulis mendapatkan balasan yang jauh lebih baik dari Allah Subhanahu wa
ta’ala. Penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan skripsi
ini, karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna,
akan tetapi sedikit harapan semoga karya ilmiah sederhana ini dapat berguna
dan bermanfaat bagi kita semua.
Bandar Lampung, 09 April 2018
Penulis
Ririn Fitrianti
DAFTAR ISI
Halaman
ABSTRACKABSTRAKDAFTAR ISIDAFTAR GAMBARDAFTAR TABEL
I. PENDAHULUAN .................................................................................... 1A. Latar Belakang ..................................................................................... 1B. Rumusan Masalah ................................................................................ 8C. Tujuan .................................................................................................. 8D. Manfaat ................................................................................................ 8
II. TINJAUAN PUSTAKA .......................................................................... 10A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik .................................................... 10
1. Pengertian Kebijakan Publik.......................................................... 102. Ciri-Ciri Kebijakan Publik ............................................................. 113. Tahap-Tahap Kebijakan Publik...................................................... 12
B. Tinjauan Implementasi Kebijakan ....................................................... 141. Pengertian Implementasi Kebijakan .............................................. 142. Model Implementasi Kebijakan ..................................................... 16
a. Model Charles O.Jones ............................................................ 16b. Model Edwards III .................................................................. 18c. Model Implementasi Kebijakan Donal S. van Meter
dan Carl E. van Horn................................................................ 19d. Model Merilee S. Grindle ........................................................ 21e. Model Mazmanian dan Sabatier............................................... 22f. Model Hoogwood dan Gunn.................................................... 23
C. Tinjauan Tentang Desa ........................................................................ 251. Pegertian Desa................................................................................ 252. Otonomi Desa ................................................................................ 26
D. Tinjauan Tentang Sistem Keuangan Desa (Siskuedes)....................... 28
1. Pengertian Siskuedes...................................................................... 282. Tujuan Siskuedes ........................................................................... 29
E. Kerangka Pikir ..................................................................................... 30III.METODE PENELITIAN ....................................................................... 33
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian ........................................................... 33B. Fokus Penelitan ................................................................................... 34C. Lokasi Penelitian................................................................................. 35D. Informan Penelitian.............................................................................. 35E. Sumber Data ........................................................................................ 36F. Teknik Pengumpulan Data .................................................................. 38G. Teknik Analisis Data............................................................................ 39H. Teknik Keabsahan Data ...................................................................... 41
IV.GAMBARAN UMUM HASIL DAN PEMBAHASAN ........................ 43A. Gambaran Umum Desa Bumiratu........................................................ 43
1. Sejarah Desa Bumiratu ………………………………….............. 432. Kondisi Geografis dan Iklim.......................................................... 443. Kondisi Pembangunan .................................................................. 464. Bidang Kemasyarakatan................................................................. 455. Struktur Organisasi dan Mekanisme Pemerintahan Desa
Bumiratu......................................................................................... 486. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Desa Bumiratu ............................. 497. Kondisi Demografis (Kependudukan) ........................................... 50
B. Hasil Penelitian .................................................................................... 531. Organisasi ...................................................................................... 532. Interprestasi .................................................................................... 623. Aplikasi (Penerapan) ..................................................................... 66
C. Pembahasan Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskuedes)di Desa Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.......... 691. Organisasi....................................................................................... 692. Interprestasi .................................................................................... 783. Aplikasi (Penerapan)...................................................................... 91
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
V. KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................... 99A. Kesimpulan .......................................................................................... 99B. Saran..................................................................................................... 100
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
Gambar 1 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi KebijakanMenurut Charles O.Jones ......................................................... 17
Gambar 2 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi KebijakanMenurut Edwads III.................................................................. 19
Gambar 3 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi KebijakanMenurut Van Meter dan Van Horn....................................... 21
Gambar 4 Fitur Aplikasi Siskuedes........................................................... 29
Gambar 5 Kerangka Pikir.......................................................................... 32
Gambar 6 Struktur Organisasi dan Mekanisme Pemerintahan DesaBumiratu ................................................................................... 48
Gambar 7 Ilustrasi Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Desa ...... 61
Gambar 8 Flowchart Penyusunan APB Desa............................................ 64
Gambar 9 Sekretaris Desa Bumiratu Kecamatan Pagelaran KabupatenPringsewu Mengimplementasikan Siskuedes........................... 68
Gambar 10 Tujuh Aspek Pengelolaan Aset Kekayaan Desa ...................... 71
Gambar 11 Sebelas Stakeholders Desa ...................................................... 79
Gambar 12 Tampilan Aplikasi Siskuedes dari PermintaanPembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan ...................... 93
Gambar 13 Tampilan Aplikasi Siskuedes Surat Pernyataan TanggungJawab Belanja dalam Bidang Penyelenggaraan PemerintahPekon ....................................................................................... 93
Gambar 14 Tampilan Aplikasi Siskuedes Kwitansi Pengeluaran DesaBumiratu .................................................................................. 94
Gambar 15 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa …………………………. 96
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
Tabel 1 Daftar Pekon/Kelurahan Yang Menyelesaikan Input APBDesa............................................................................................... 5
Tabel 2 Daftar Informan Penelitian............................................................ 36
Tabel 3 Dokumen terkait Implementasi Program Siskuedes ..................... 37
Tabel 4 Jadwal Penyusunan APB Desa...................................................... 65
Tabel 5 Harapan Pemerintah dalam Aplikasi Siskuedes............................ 75
Tabel` 6 Tabel 6 Perbandingan Desa di Kecamatan Pagelaran …………... 92
Tabel 7 Tabel 7 Masalah Sebelum Adanya Siskeudes ………………........ 97
1
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pelaksanaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan
Desa, dikatakan bahwa: “Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban
desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang atau
barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan
hak dan kewajiban Desa”. Sedangkan anggaran pendapatan dan belanja desa yang
disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Ruang
lingkup pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, yang
keseluruhannya diperuntukkan dalam memenuhi kebutuhan desa demi
terwujudnya pembangunan.
Keuangan desa yang didapatkan dari sumber pendapatan desa haruslah
dikelola dengan baik demi tercapainya pembangunan desa. Melalui kebijakan
dana desa, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat diharapkan bisa
meningkat. Alokasi anggaran yang disediakan pemerintah pun terus bertambah.
Pada tahun 2017 total dana desa seluruh Indonesia dari APBN sebesar Rp. 60
2
triliun, bertambah Rp13,1 triliun dari tahun sebelumnya. Jika dibagi rata, setiap
desa setidaknya akan mengelola uang sebesar Rp 800 juta.
Pengembangan dan perbaikan infrastruktur, prasarana ekonomi, dan
pelayanan sosial dasar, seperti pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan
perempuan dan anak. Dalam pelaksanaan penetapan prioritas penggunaan dana
desa yang digunakan untuk pembangunan dan pengembangan masyarakat harus
sesuai dengan aturan. Maka diperlukan adanya pengorganisasian yang jelas
dalam melaksanakan suatu kebijakan dan pengoptimalisasian sumber daya
manusia dengan penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya. Jika
desa tidak memiliki pengorganisasian yang baik, maka pengorganisasian tersebut
seringkali terjadinya masalah yaitu korupsi kepada aparatur desa yang tidak
memiliki rasa tanggung jawab yang baik.
Peningkatan alokasi dana desa ternyata malah diiringi peningkatan korupsi.
Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata,
mengatakan laporan penyelewengan dana desa sangat tinggi. Sampai akhir 2016
saja, KPK menerima 300 laporan masyarakat soal dugaan penyelewengan dana
desa yang terus bertambah. (sumber http://www.antikorupsi.org/id/ content/
korupsi-mengepung-desa yang diakses pada tanggal 19 Juni 2017 pukul 15.06).
Tetapi, kita ketahui bahwa sumber pendapatan desa sebagaian besar berasal dari
bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena memang desa
merupakan daerah otonom yang kecil sehingga jika hanya mengandalkan
pendapatan asli desa tidak akan mampu meningkatkan pembangunan desa baik itu
meningkatkan dalam segi infrastruktur maupun dalam segi administratif. Dalam
3
hal ini perlu pengelolaan dan manajemen yang baik untuk mengelola pendapatan
asli desa dan keuangan desa. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib
menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan
dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan
perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan hingga pelaporan
dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.
Salah satu strategi dalam pengelolaan keuangan desa pemerintah pusat
mengimplementasikan aplikasi yang berbasis daring (online) untuk pemerintahan
desa yaitu aplikasi Siskeudes. Siskeudes adalah aplikasi yang dikembangkan
bersama dengan Permendagri sebagai regulator sehingga hasil dari penggunaan
aplikasi tersebut akan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Tujuan adanya kebijakan Siskeudes dari Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi agar
implementasi kebijakan Siskeudes dapat sesuai dengan apa yang diharapkan
pemerintah dan masyarakat. Sesungguhnya, sebuah implementasi kebijakan
merupakan tahap dalam proses kebijakan, dimana implementasi dilaksanakan
ketika sebuah kebijakan dengan tujuan yang jelas. Dalam sebuah kebijakan,
implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas yang bertujuan untuk mewujudkan
apa yang sudah ditetapkan dalam sebuah kebijakan. Siskeudes ini ruang
lingkupnya masih sederhana yang hanya terbatas pada ruang lingkup desa.
Siskeudes memiliki fungsi sesuai dengan tujuan pengimplementasian Siskeudes,
yaitu mengelola keuangan desa dan untuk menerapkan prinsip akuntabilitas.
4
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku pengemban amanat
untuk mempercepat peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara
sebagaimana tercantum berinisiatif menyusun Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan
dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Aplikasi tata kelola keuangan desa
ini pada awalnya dikembangkan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada bulai Mei 2015. Aplikasi
Siskeudes ini telah diimplementasikan secara perdana di seluruh Indonesia pada
bulan Juni 2015. Keberhasilan atas pengembangan aplikasi ini selanjutnya
diserahkan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan
Keuangan Daerah setelah melewati tahapan Quality Assurance (QA). Terhitung
mulai tanggal 13 Juli 2015 aplikasi keuangan desa ini telah diambil ahli
penanganannya oleh Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan
Daerah BPKP di Jakarta. Program Siskeudes merupakan program dari Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini telah diaplikasikan dari 18.000 desa
di Indonesia. Dengan disahkannya UU Nomor 6 tahun 2014, aplikasi Siskeudes
yang berbasis daring dapat membuat desa lebih baik lagi dengan memenuhi
kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pemberian kesempatan yang lebih besar
bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan
pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan
kualitas hidup masyarakat desa sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar
wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.
5
Dalam mengimplementasikan aplikasi Siskeudes ini tim BPKP dan
perwakilan Pemerintah Kabupaten yaitu Kabupaten Pringsewu, Kabupaten
Pesawaran dan Kabupaten Lampung Tengah. Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Lampung menyebutkan
bahwa satu kabupaten di Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Pringsewu seluruh
desanya telah mengimplementasikan aplikasi Siskeudes. Kabupaten Pringsewu
merupakan kabupaten yang paling cepat menyampaikan laporan keuangan
desanya, artinya aplikasi siskeudes ini terbukti dapat meningkatkan kinerja
pemerintah desa. Kabupaten Pringsewu setelah diterapkannya sistem keuangan
desa ini Kabupaten Pringsewu terdapat beberapa kendala yaitu masih kurangnya
pelatihan dalam menjalankan aplikasi dan Sumber Daya Manusia yang kurang
memadai dalam aplikasi Siskeudes tersebut walaupun di Kabupaten Pringsewu
program ini sudah berjalan.
Adapun beberapa desa yang telah menyelesaikan input APBDes di Siskeudes
di Kabupaten Pringsewu sebagai berikut:
Tabel 1 Daftar Pekon/Kelurahan Yang Menyelesaikan Input APBDes
No Nama Pekon/ Kelurahan Kecamatan1 Bumiratu Pagelaran2 Sukaratu Pagelaran3 Pamenang Pagelaran4 Margodadi Ambarawa5 Kutawaringin Adiluwih6 Banyuwangi Banyumas7 Banyuurip Banyumas8 Bumirejo Pringsewu9 Banjarsari Sukarjo10 Sukamulya Banyumas11 Sukorejo Adiluwih12 Waringinsari Barat Sukoharjo13 Waringinsari Timur Adiluwih14 Bandung Baru Adiluwih16 Gadingrejo Utara Gadingrejo
6
No Nama Pekon/ Kelurahan Kecamatan17 Srikaton Adiluwih18 Sidoharjo Pringsewu
Sumber: Kantor Kecamatan Pagelaran Tahun 2017
Desa yang sudah menerapkan program siskeudes di Kabupaten Pringsewu
namun mengalami kendala dalam mengimplemetasikan aplikasi siskeudes untuk
pelaporan keuangan desanya. Tetapi dari beberapa desa di atas peneliti memilih
untuk di Kecamatan Pagelaran karena di antara desa yang berada di Kecamatan
Pagelaran ada desa yang menjadi perwakilan Kabupaten Pringsewu dalam
mengimplementasian aplikasi Siskeudes untuk pertama di Provinsi Lampung.
Desa Bumiratu, Desa Sukaratu, Desa Pamenang, Desa Sukoharum, dan Desa
Padangrejo, dan Desa Wangison merupakan desa dari Kecamatan Pagelaran.
Meskipun pekon tersebut merupakan pekon yang paling cepat dalam
menyelesaikan laporan APBDes pada aplikasi siskeudes, namun kenyatanya
ditemukan banyak kendala teknis.
Berdasarkan wawancara dengan aparatur Kecamatan Pagelaran untuk di
Kecamatan Pageleran desa sangat bervariasi, yaitu artinya desa untuk di
Kecamatan Pagelaran ada yang baik dan yang kurang baik yaitu bahwa kesulitan
dalam mengimplementasikan aplikasi Siskeudes adalah jaringan internet dan
Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai peran dan tanggung jawab
yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan SDM yang memadai baik dari
segi kuantitas maupun kualitas dan belum menguasai aplikasi tersebut. Hal ini
dimungkinkan dalam aplikasi siskeudes yang rumit, sehingga pemahaman para
aparatur mengenai aplikasi tersebut masih rendah. Salah satu usaha yang bisa
dilakukan untuk bisa mengelola Siskeudes yaitu pelatihan SDM secara efektif
7
adalah dan pengembangan untuk aparatur desa yang masih belum menguasai
aplikasi Siskeudes. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa
memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya khususnya bagi aparatur
pemerintah desa. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip
akuntabilitas dalam tata pemerintahannya dimana semua akhir kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.
Dari berita di atas, terlihat bahwa masalah pokok yang dihadapi oleh aparatur
desa dalam pelaksanaan laporan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi
Siskeudes tersebut sumber daya manusia dan jaringan internet yang kurang
memadai. Selain itu, minimnya pelatihan dalam pelaksaan aplikasi Siskeudes
kepada aparatur desa. Dalam setiap implementasi sebuah program, sarana dan
prasarana menjadi suatu unsur yang diperlukan untuk mendukung berjalannya
implementasi tersebut. Implementor yang melaksanakan harus mengerti apa yang
harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi
tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) yang memadai maka
implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Dalam hal ini implementasi
sistem keuangan desa (Siskeudes) membutuhkan SDM yang baik dan koneksi
internet yang baik agar pelaporan keuangan desa pada setiap tahun dapat berjalan
dengan baik dan transparansi.
Peneliti tertarik untuk menganalisis Desa Bumiratu dalam
mengimplementasikan aplikasi program Siskeudes disebabkan karena desa
Bumiratu tersebut termasuk dalam desa tercepat dalam menyelesaikan input
APBDes di Kabupaten Pringsewu dan salah satu desa yang menjadi perwakilan
8
untuk Kabupaten Pringsewu dalam mengimplementasian pertama aplikasi
Siskeudes di Provinsi Lampung. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Siskeudes di desa
Bumiratu dengan judul “Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang
akan diungkapkan dalam penelitian ini adalah:
Bagaimana implementasi program Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa
Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu?
C. Tujuan
Berdasarkan permasalahan-permasalahan pokok yang terdapat dalam
penelitian ini, maka ada tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah:
Untuk menganalisis implementasi program Sitem Keuangan Desa (Siskeudes) di
Desa Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.
D. Manfaat
Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan peneliti, dan
menambah penelitian/kajian yang berguna bagi perkembangan ilmu
administrasi negara, khususnya yang berkaitan dengan implementasi
kebijakan, Sistem Informasi Manajemen Sektor Publik, Administrasi
Keuangan Negara.
9
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini mampu memberikan informasi dan masukan kepada
pemerintah desa yang terkait yaitu Desa Bumiratu Kecamatan Pagelaran
Kabupaten Pringsewu dalam pelaksanaan kebijakan Sistem Keuangan
Desa (Siskeudes) di desa tersebut.
10
BAB IITINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik
1. Pengertian Kebijakan Publik
a. Menurut Singadilaga dalam Sahya (2012:499) mendefinisikan bahwa
kebijakan publik merupakan keputusan atas sejumlah atau serangkaian
pilihan (set of choosing) yang berhubungan suatu sama lain yang
dimaksud untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. Sedangkan menurut
Islamy dalam sahya (2012:501) Kebijakan publik merupakan
serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak
dilaksanakan oleh pemerintah dengan berorintasi pada tujuan tertentu
demi kepentingan seluruh masyarakat.
b. Menurut Anderson dalam Subarsono (2016:2) mendefinisikan
kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan
dan aparat pemerintah. Walupun disadari bahwa kebijakan publik
dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah.
c. Menurut Dunn dalam Syafiie (2010:106) Kebijakan publik adalah
suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat
oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang
menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi,
11
kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas,
perkotaan.
d. Menurut Dye dalam Waluyo (2007:42) menegaskan bahwa kebijakan
publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk
melakukanatau tidak melakukan sesuatu.
Berdasarkan pendapat berbagai ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa
kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
pemerintah dalam upaya menyesejahterakan masyarakat, atau segala
upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan publik.
2. Ciri-Ciri Kebijakan Publik
Menurut Suharno (2013:14-15), ciri-ciri khusus yang melekat pada
kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu
dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:
a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah
pada tujuan dari pada sebagai perilaku atau tindakan yang serba
acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem
politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
b. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang
saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang
dilakukan oleh pejabat- pejabat pemerintah dan bukan merupakan
keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup
keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu,
12
melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkut
paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
c. Kebijakan terkait dengan apa yang senyatanya dilakukan
pemerintah dalam bidang tertentu.
Kebijakan publik pada dasarnya merupakan sarana sekaligus
pembingkaian pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan. Dengan itu
kebijakan publik merupakan gambaran dari arah dan isi pelaksanaan
fungsi dalam pemerintahan tersebut dan merupakan produk dari
lingkungan pemerintahan, pada gilirannya juga memberi pengaruh
terhadap perkembangan lingkungan pemerintah tersebut.
3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik
Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn dalam Nugroho (2014:269)
adalah sebagai berikut:
a. Tahapan penyusunan agenda
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada
agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu
untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa
masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada
tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali,
sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan,
atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk
waktu yang lama.
13
b. Tahap formulasi kebijakan
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas
oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan
untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan
masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan
(policy alternatives/policy options) yang ada. Dalam perumusan
kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih
sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam
tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk
mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
c. Tahap adopsi kebijakan
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para
perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan
tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif,
konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.
d. Tahap Implementasi Kebijakan
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika
program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan
program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif
pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan
oleh badan-badan administratif maupun agen-agen pemerintah
ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh
unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya
finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai
14
kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan
mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain
mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.
e. Tahap evaluasi kebijakan
Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau
dievaluasi, unuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk
meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang
dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuranatau
kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan
publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan
yang diinginkan atau belum.
B. Tinjauan Implementasi Kebijakan
1. Pengertian Implementasi Kebijakan
Implementasi merupakan tahap yang paling sangat menentukan dalam
proses kebijakan karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan
pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan.
a. Menurut Wahab dalam Sahya (2012:530) Implementasi kebijakan
suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, yang biasanya dalam
bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan,
perintah eksekutif, atau dekrit presiden. Selanjutnya Wahab juga
mengemukakan beberapa pandangan dari Pressman dan
b. Menurut Jones (1996:166) mengatakan bahwa Implementasi kebijakan
adalah suau kegiatan yang dimaksud untuk mengoperasikan sebuah
program dengan memperhatikan tiga aktovitas utama kegiatan.
15
c. Menurut Solichin dalam Sahya (2012:531) Implementasi kebijakan
merupakan batu sandungan dalam mewujudkan efektivitas organisasi
birokrasi, adalah birokrasi pemerintah belum merupakan kesatuan
yang efektif, efisien, dan berorientasi pada tujuan.
d. Dalam Suharno (2013:169) Implementasi kebijakan publik secara
konvensional dilakukan oleh negara melalui badan-badan
pemerintahan. Sebab pada dasarnya merupakan upaya pemerintah
untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan
pelayanan publik (public service). Kebijakan yang baik tidak memiliki
arti apa-apa jika tidak dapat diimplementasikan. Implementasi adalah
suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah
disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya
dilakukan setelah perencanaaan sudah dianggap sempurna. Apabila
sebuah kebijakan telah ditetapkan, maka proses perumusan kebijakan
menginjak tahapan implementasi. Tahap ini melibatkan serangkaian
kebijakan yang meliputi pemberitahuan kepada publik mengenai
pilihan kebijakan yang diambil, instrumen kebijakan yang digunakan,
staf yang akan melaksanakan program pelayanan-pelayanan yang akan
diberikan anggaran yang telah disiapkan, dan laporan-laporan yang
akan dievaluasi.
Berdasarkan pengertian diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan
implementasi adalah salah satu proses dalam sebuah kebijakan publik
yang berisikan pencapaian dari kebijakan tersebut, implementasi juga
merupakan aspek utama dalam proses kebijakan publik dan memliki
16
peran yang penting dalam keberhasilan dari kebijakan publik.
2. Model Implementasi Kebijakan
Perkembangan implementasi kebijakan, terdapat dua pendekatan guna
memahami implementasi kebijakan, yakni pendekatan Top-Down dan
Bottom Up. Pendekatan yang bersifat top-down dipakai untuk
mengklasifikasikan para peneliti yang menggunakan logika berfikir dari
‘atas’ kemudian melakukan pemetaan ‘ke bawah’ untuk melihat
keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. Menurut
Nugroho (2014:680) model “top-downer” mudahnya ialah berupa pola
yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat, dimana partisipasi lebih
berbentuk mobilisasi. Sedangkan pendekatan bottom-up menggunakan
logika berfikir dari ‘bawah ke atas’ dan menekankan pentingnya
memperhatikan dua aspek penting dalam implementasi suatu kebijakan,
yaitu birokrat pada level bawah (street level bureaucrat), dan kelompok
sasaran kebijakan. Model “bottom-upper” bermakna meski kebijakan
dibuat oleh pemerintah, namun pelaksaan oleh rakyat.
Beberapa model implementasi kebijakan dari beberapa para ahli:
a. Model Charles O.Jones
Menurut Jones (1996:296) ketiga aktivitas tersebut dapat
mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu :
1) Organisasi
Setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi, adanya
sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana
dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan
17
perangkat hukum yang jelas.
2) Interpretasi
Mereka yang bertanggungjawab dapat melaksanakan tugasnya
dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan atau ketentuan
yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai
dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku begitu dengan
pelaksanaannya, apakah telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan
dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang.
3) Aplikasi (penerapan)
Peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk
teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan untuk dapat melihat
ini harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas,
program kerja serta jadwal kegiatan disiplin.
Gambar 1 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi KebijakanMenurut Charles O.Jones
Sumber: Charles O.Jones dalam Jones (1996:296)
Organisasi
InterpretasiAplikasi
ImplementasiKebijakan
18
b. Model Edwards III
Menurut Edwards dalam (Subarsono 2013:90) implementasi
kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu:
1) Komunikasi
Agar dapat menjamin keberhasilan implementasi kebijakan,
pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya
berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu
kelompok sasaran juga harus diinformasikan mengenai apa yang
menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Hal ini penting untuk
menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran.
2) Faktor sumberdaya
Tanpa sumber daya yang memadai, tentunya implementasi
kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Sumber daya dapat
berupa sumberdaya manusia, yaitu kompetisi implementator dan
sumber daya finansial.
3) Faktor disposisi
Disposisi yang dimaksud adalah watak dan karakter yang dimiliki
implementator, seperti kejujuran dan komitmen. Disposisi
implementator menjadi variabel penting dalam implementasi
kebijakan. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik,
maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik,
sebagaimana diharapkan oleh pembuat kebijakan.
19
4) Struktur birokrasi
Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas
mengimplementasikan kebijakan. Birokrasi memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Untuk
mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan
standard operational procedur (SOP). Sebagai pedoman bagi
setiap implementator kebijakan.
Gambar 2 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi KebijakanMenurut Edwads III
Sumber: Edward III dalam Subarsono (2013:91)
c. Model Implementasi Kebijakan Donal S. van Meter dan Carl E.van Horn
Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2013:99)
terdapat 5 variabel yang mempengaruhi implementasi kebiajakan
yaitu:
1) Standar dan sasaran kebijakan.
Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur karena
ketidakjelasan standar dan sasaran kebijakan berpotensi untuk
20
menimbulkan multiinterpretasi yang akhirnya akan berimplikasi
pada sulitnya implementasi kebijakan.
2) Sumberdaya
Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya yang
memadai, baik sumberdaya manusia maupun sumber daya non-
manusia. Kurangnya sumberdaya akan menyulitkan implementasi
kebijakan
3) Hubungan antar organisasi
Jalinan hubungan kerja sama yang sinergis diperlukan antar
instansi terkait untuk mendukung keberhasilan implementasi
kebijakan.
4) Kondisi sosial, politik dan ekonomi.
Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang
dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh
mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan
bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipasan, yakni
mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada
di lingkungan; dan apakah elit politik mendukung implementasi
kebijakan.
5) Disposisi implementor.
Disposisi implementor ini mencakup tiga hal penting yaitu;
1) Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan
mempengaruhi kemauan untuk melaksanakan kebijakan.
2) Kognisi, yaitu pemahaman terhadap kebijkan, dan
21
3) Intensitas disposisi implementor yaitu, preferensi nilai yang
dimiliki oleh implementor.
Gambar 3 Faktor Yang Mempengaruhi ImplementasiKebijakan
Menurut Van Meter dan Van HornSumber: Van Meter dalam Subarsono (2013:91)
d. Model Merilee S. Grindle
Menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2013: 93) terdapat
dua variabel besar yang mempengaruhi implementasi kebijakan,
yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi
(context of implementation. Variabel isi kebijakan ini mencakup:
1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target
groups termuat dalam isi kebijakan
2) Jenis manfaat yang diterima oleh target group
3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan;
4) Apakah letak sebuah program sudah tepat
5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementor
dengan rinci
22
6) Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang
memadai.
Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup: (1) seberapa
besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para
aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik
institusi dan rezim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan
responsivitas kelompok sasaran.
e. Model Mazmanian dan Sabatier
Menurut Mazmanian dan Sabastier dalam Subarsono (2013:94)
ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan
implementasi yaitu:
1) Mudah tidaknya masalah dikendalikan
Kategori tractability of the problem mencakup variabel-variabel
yang disebutkan oleh Subarsono (2013:95) :
(a) Tingkat kesulitan teknis dari maslah yang bersangkutan
(b) Tingkat kemajemukan kelompok sasaran
(c) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi
(d) Cakupan perubahan prilaku yang diharapkan.
2) Kemampuan kebijakan untuk menstrukturisasi proses implementasi
(ability of statue to structure implementation). Kategori ability of
statue to structure implementation mencakup variabel-variabel
antara lain :
(a) Menjelaskan isu kebijakan
(b) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis
23
(c) Besarnya alokasi sumberdaya fianansial terhadap kebijakan
tersebut
(d) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar instansi
pelaksana
(e) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan
pelaksana
(f) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan
(g) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk
berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
3) Variabel di luar kebijakan
Kategori nonstatutory variables affecting implementation
mencakup variabel yang terdiri dari :
(1) Kondisi sosial masyarakat dan tingkat kemajuan ekonomi
(2) Dukungan publik terhadap kebijkan
(3) Sikap dari kelompok pemilih
(4) Tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan
implementator
f. Model Hoogwood dan Gunn
Menurut Hoogwood dan Gun dalam Nugroho (2014:668) untuk
melakukan implementasi kebijakan memerlukan beberapa syarat.
1) Syarat yang pertama berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi
eksternal yang dihadapi oleh lembaga atau badan pelaksana tidak
akan menimbulkan masalah yang besar.
2) Syarat yang kedua adalah apakah untuk melaksanakannya tersedia
24
sumberdaya yang memadai, termasuk sumberdaya waktu.
3) Syarat ketiga, apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan
benar-benar ada.
4) Syarat keempat yaitu apakah kebijakan yang akan
diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal.
5) Syarat kelima, seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi.
6) Syarat keenam apakah hubungan saling ketergantungan kecil.
7) Syarat ketujuh adalah pemahaman yang mendalam dan
kesepakatan terhadap tujuan.
8) Syarat kedelapan adalah bahwa tugas-tugas telah dirinci dan
ditempatkan dalam urutan yang benar.
Model ini mendasarkan kepada konsep manajemen strategi yang
mengarah kepada praktek manajemen yang sistematis dan tidak
meninggalkan kaidah-kaidah pokok.
Dari beberapa model implementasi yang berbeda-beda diatas, dapat
disimpulkan bahwa terdapat dua model pendekatan yaitu model top
down dan model bottom up. Menurut Erwan (2015:37) Pendekatan
yang bersifat top-down dipakai untuk mengklasifikasikan para
peneliti yang menggunakan logika berfikir dari ‘atas’ kemudian
melakukan pemetaan ‘ke bawah’ untuk melihat keberhasilan atau
kegagalan implementasi suatu kebijakan. Sedangkan pendekatan
bottom-up menggunakan logika berfikir dari ‘bawah ke atas’ dan
menekankan pentingnya memperhatikan dua aspek penting dalam
25
implementasi suatu kebijakan, yaitu birokrat pada level bawah
(street level bureaucrat), dan kelompok sasaran kebijakan.
Peneliti menggunakan model implementasi dari Charles O.Jones,
karena implementasi Sistem Keuangan Desa tersebut mempunyai
karakteristik yang sesuai dengan tipe Charles O.Jones.
C. Tinjauan Tentang Desa
1. Pegertian Desa
Konsep Desa merupakan unit Pemerintahan yang berada pada level paling
bawah, dimana Desa merupakan unit Pemerintahan yang bersentuhan dan
berhubungan langsung dengan masyarakat dan bertugas untuk menjalankan
Pemerintahan Desa. Keberadaan Desa diakui oleh Pemerintah dalam
Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan
bahwa :
a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Menurut Soenarjo dalam Nurcholis (2011:4)
Desa adalah kesatuan masyarakat berdasarkan adat danhukum adat
yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-
batasnya,memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena
seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik,
26
ekonomi, sosial, dan keamanan, memilki susunan pengurus yang dipilih
bersama, memliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak
menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
c. Menurut Beratha dalam Nurcholis (2011:4)
Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat merupakan kesatuan
masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “Badan
Hukum” dan adalah pula “Badan Pemerintahan”, yang merupakan
bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.
Dari uraian diatas, peneliti dapat mentimpulkan Desa adalah suatu wilayah
memilki batas tertentu yang ditempati oleh sejumlah orang yang disebut
masyarakat yang memiliki satu kesatuan dan adat istiadat yang hidup
saling mengenal dan bergotong-royong. Masyarakat desa sebagai besar
mencari nafkah dengan bekerja sebagai petani atau nelayan untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Desa ditempati oleh masyarakat yang
saling mengenal yang didasari oleh hubungan kekerabatan, kepentingan
politik,sosial, ekonomi dan keamanan yang menjadikan sebagai kesatuan
masyarakat hukum yang berdasarkan pada adat istiadat, sehingga akan
terwujud ikatan lahir batin diantara warga masyarakat.
2. Otonomi Desa
Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
27
asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat, artinya desa tersebut memilki otonomi untuk membuat
kebijakan yang mengatur dan berwenang untuk membuat aturan
pelaksanaan. Namun otonomi yang dimiliki oleh desa merupakan otonomi
yang berdasarkan usul-usul dan adat istiadat. Artinya otonomi desa bukan
merupakan akibat dari peraturan perundang-undangan, melainkan berasal
dari asal-usul dan adat istiadat desa yang dikembangkan, dipelihara, dan
digunakan oleh masyarakat desa dari dahulu hingga sekarang.
Menurut Waluyo (2007:207) menjelaskan bahwa agar otonomi daerah
dapat sesuai dengan tujuan yang akan dicapai , maka pemerintah wajib
melakukan pembinaaan, fasilitasi, supervisi dan advokasi berupa
pemberian arah dan pedoman yang jelas melalui beberapa peraturan
perundang-undangan yang dibutuhkan, terkait dengan perencanan,
pelaksanaan dan pengawasan serta pengembangan kedepan. Secara
bersamaan pemerintah wajib memberikan fasilitas peluang kemudahan,
bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi
daerah dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian otonomi
daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan
kesejahteraan kepada masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektifitas
pengelolaan sumber daya daerah dan mendorong proses percepatan
28
perwujudnya pemberdayaan masyarakat di daerah serta partisipasi aktif
masyarakat dalam pengelolaan pembangunan daerah.
D. Tinjauan Tentang Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
1. Pengertian Siskeudes
Telah disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa
diberikan kesempatan untuk mengurus tata pemerintahannya, termasuk
meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Sesuai
UU Nomor 6 tentang Desa pasal 72, desa juga mengelola keuangan yang
berasal dari Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer lainnya
berupa Alokasi Dana Desa (ADD), bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi
Kabupaten/Kota, dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/
Kabupaten/Kota.
Pengembangan aplikasi keuangan merupakan hal yang wajar dalam
sebuah sebuah organisasi atau pemerintahan, termasuk dalam tata kelola
pemerintahan desa agar mutu pelaporan keuangan semakin profesional,
berkualitas, efektif dan efesien. Sebagaimana diketahui, Siskeudes adalah
aplikasi keuangan yang dikembangkan oleh BPKP berkerjasama dengan
Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan Kemendesa PDTT untuk
digunakan oleh pemerintah desa diseluruh Indonesia dalam pengelolaan
dana desa.
Pengelolaan keuangannya, serta melaksanakan pembangunan untuk
Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih baik lagi dalam
29
mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki,
termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.
Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan
akuntabilitas mengingat dalam pengelolaan keuangan desa tersebut,
pemerintah desa dituntut membuat beberapa laporan.
Gambar 4 Fitur Aplikasi SiskeudesSumber: www.bpkp.go.id
2. Tujuan Siskeudes
a. Memastikan seluruh Ketentuan dan Kebijakan dalam implementasi
UU Desa khususnya keuangan dan pembangunan desa dapat
dilaksanakan dengan baik untuk seluruh Tingkatan Pemerintah.
b. Pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan
desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.
Pendirian dan pengelolaan Siskeudes merupakan perwujudan pengelolaan
ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif,
emansipatif, transparansi dan akuntabel. Oleh karena itu, perlu upaya
serius dalam menjalankan pengelolaan Siskeudes tersebut dapat berjalan
efektif, efesien, proporsional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan
30
Siskeudes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan produktif dan
konsumtif masyarakat .
E. Kerangka Pikir
Dana Desa merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan
anggaran transfer ke desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan
penghargaan Negara kepada desa. Sedangkan Alokasi Dana Desa adalah
kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran
untuk Desa yang diambilkan dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum
yang merupakan bagian Dana Perimbangan.
Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang
beragam serta adanya titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa
tentunya menuntut tanggung jawab yang besar oleh Aparatur Pemerintah
Desa. Oleh karena itu Pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata
kelola pemerintahan desa yang baik (Good Village Governance). Untuk dapat
menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut, diperlukan berbagai sumber daya
dan sarana pendukung, diantaranya sumber daya manusia yang kompeten
serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat
diandalkan. Kendala lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta
dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya, serta
kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
31
Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang
dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa supaya
akuntabilitas dan transparan.. Dengan adanya aplikasi Siskeudes ini aparatur
desa dapat mudah untuk dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan
desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Untuk menganalisis
pelaksanaan program Siskeudes tersebut, selama peneliti melakukan
penelitian, peneliti memperoleh data dan informasi melalui pengamatan dan
observasi langsung ke lapangan serta melakukan wawancara awal kepada
pihak yang bersangkutan dengan implementasi program Sistem Keuangan
Desa (Siskeudes) di Desa Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten
Pringsewu. Dari temuan dilapangan peneliti menemukan beberapa kendala
dalam pelaksanaan Sistem Keuangan Desa tersebut mungkin karena Siskeudes
merupakan aplikasi baru dan aparatur desa yang menggunakan aplikasi
tersebut harus menguasai akutansi, kendalanya antara lain aparatur desa
masih banyak yang belum menguasai tentang aplikasi sistem keuangan desa
Siskeudes tersebut, dan jaringan internet yang kurang stabil sehingga
menghambat untuk proses laporan keuangan desa.
Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan
publik menurut Charles O.Jones, karena ada kesesuaian antara masalah yang
terdapat pada identifikasi masalah dengan apa yang dijabarkan dalam teori
tersebut. Kesesuaian yang muncul antara lain dilihat dari indikator yang
terdapat dalam proses implementasi kebijakan publik khususnya
32
implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Bumiratu
Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, karena dalam pelaksanaan
Siskeudes tersebut dibutuhkan komunikasi serta tata cara pelaksanaan
aplikasi yang baik antara pemerintah Kabupaten Pringsewu dengan Desa
Bumiratu relevan dengan masalah Siskeudes yang belum berjalan dengan
baik.
Berdasarkan deskripsi diatas, peneliti akan menggambarkan skema
kerangka konsep dalam kaitannya dengan program Sistem Keuangan
Desa (Siskeudes) sebagai berikut:
Gambar 5 Kerangka PikirSumber: Diolah oleh peneliti tahun 2017
Sistem KeuanganDesa :
1. Tidaktransparan
2. Korupsi3. SDM yang
lemah
Model implementasiCharles O.Jonesdalam (Jones1996:296) yaitu :
1. Organisasi2. Interpretasi3. Aplikasi
(penerapan)
Aplikasi SistemKeuangan Desa
(Siskeudes)
Kendala Siskeudes :
1. SDM yang kurangmenguasaiSiskeudes
2. Jaringan Internet
33
BAB IIIMETODE PENELITIAN
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Sugiyono
(2016:9) adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme,
digunakan untuk meniliti pada kondisi obyek yang alamiah. Artinya data yang
dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari
naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan
dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif
ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara
mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif
dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan
teori yang berlaku dengan menggunakan tipe deskriptif.
Tipe deskriptif menurut Sugiyono (2016:11) adalah tipe yang dilakukan
untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variabel atau lebih
(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel
satu dengan variabel yang lain.
Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif
yaitu bertujuan untuk menggambarkan dan memberikan pemahaman bagaimana
34
implementasi program Siskeudes di Desa Bumiratu dalam melaporkan keuangan
desa melalui proses wawancara mendalam kepada aparatur pemerintah kecamatan
dan Desa Bumiratu dan hambatan-hambatan yang terkait, serta data-data lainnya
yang peneliti dapatkan.
B. Fokus Penelitan
Penelitian ini difokuskan kepada proses implementasi dengan
menggunakan model implementasi dengan pendekatan top-down yang
dikemukakan oleh Charles O.Jones, alasan peneliti menggunakan model ini ialah
karena program Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan program yang
diimplementasikan oleh pemerintah dan dilaksanakan untuk aparatur desa supaya
menerapkan prinsip akuntabilitas dalam melaporkan keuangan desa. Top-down
dipakai untuk mengklasifikasikan para peneliti yang menggunakan logika berfikir
dari ‘atas’ kemudian melakukan pemetaan ‘ke bawah’ untuk melihat keberhasilan
atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. Tiga variabel utama dari model
tersebut adalah:
1. Organisasi
Dalam penelitian ini aspek yang digunakan dalam organisasi yang hendak
dianalisis terkait dengan Sistem Keuangan Desa Bumiratu organisasi yang
memilki struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang
berkualitas untuk pelaksanaan aplikasi Siskeudes tersebut.
2. Interpretasi
Dalam penelitian ini aspek yang digunakan dalam interpretasi yang
hendak dianalisis terkait dengan Sistem Keuangan Desa Bumiratu,
kemampuan aparatur desa dalam menangani pelaksanaan Siskeudes
35
tersebut dengan peraturan yang berlaku dan harus bertanggungjawab.
3. Aplikasi
Dalam penelitian ini aspek yang digunakan dalam aplikasi sistem
keuangan desa (Siskeudes) yang hendak dianalisis yaitu penerapan berupa
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai ketentuan
peraturan atau kebijakan pemerintah.
C. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ditentukan berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian.
Penelitian ini dilakukan di desa yaitu Desa Bumiratu Kecamatan Pagelaran
Kabupaten Pringsewu. Penulis memilih instansi tersebut karena Desa Bumiratu
desa tercepat dalam menyelesaikan input APBDes di dalam Sistem Keuangan
Desa (Siskeudes) dan Desa Bumiratu merupakan desa terbaik dalam
menyampaikan laporan keuangan desanya sehingga Desa Bumiratu menjadi salah
satu desa perwakilan Kabupaten Pringsewu dalam pelatihan Siskeudes di Provinsi
Lampung pada saat pertamakali aplikasi Siskeudes di implementasikan.
D. Informan Penelitian
Adapun informan dalam penelitian diperoleh dari kunjungan lapangan ke
lokasi penelitian oleh peneliti, yakni di desa Bumiratu dipilih secara purposive
sampling, yaitu merupakan metode penetapan informan yang dibutuhkan
atau dengan memilih narasumber yang benar-benar mengetahui tentang
implementasi Siskeudes sehingga mereka akan memberikan informasi secara
tepat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dengan penjelasan tersebut,
maka pihak- pihak yang telah dijadikan informan oleh peneliti diantaranya yaitu
36
dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 2 Daftar Informan Penelitian
No Nama Jabatan Tanggal Wawancara
1 Basroni, S.E Camat Pagelaran 30 Oktober 20172 Witroyono, S.E Kasih PMD 30 Oktober 20173 Sunarni Tim Siskeudes Kecamatan
Pagelaran30 Oktober 2017
4 Ismali Kepala Desa Bumiratu 31 Oktober 20175 David Yusuf Sekretaris Desa Bumiratu 31 Oktober 2017
Sumber: Diolah oleh peneliti tahun 2017
E. Sumber Data
Menurut Lofland dan Lofl dalam Moleong (2011:157) sumber data
utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah
data tambahan seperti dokumen. Sumber data merupakan suatu benda, hal
atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk
mengumpulkan data yang diinginkan sesuai dengan masalah dan fokus
penelitian. Jenis data yang dikumpulkan melalui penelitian ini meliputi:
1. Data Primer.
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau
lokasi penelitian, baik melalui pengamatan secara langsung maupun
mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada beberapa narasumber. Dengan
demikian, dalam memperoleh data primer dilakukan melalui observasi
dan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang
akan di bahas dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah
dipersiapkan sebelumnya dan akan dikembangkan pada saat wawancara
berlangsung.
37
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.
Data-data yang dikumpulkan merupakan data yang mempunyai kesesuaian
dan kaitan dengan kebutuhan penelitian yang dilakukan. Data sekunder yang
berkenaan dengan penelitian ini seperti peraturan perundang-undangan,
pedoman pelaksanaan, literatur, artikel, koran dan yang berkenaan dengan
implementasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Bumiratu.
Tabel 3 Dokumen terkait Implementasi Program Siskeudes
No Dokumen Keterangan
1. UU Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, diberikan kewenanganuntuk mengatur dan menguruskepentingan masyarakat, artinya desatersebut memilki otonomi untuk membuatkebijakan yang mengatur dan berwenanguntuk membuat aturan pelaksanaan.
2. PP Nomor 60 Tahun 2014juncto PP Nomor 22 Tahun2015 tentang Dana Desa yangBersumber dari APBN.
Dana Desa adalah dana yang bersumberdari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara yang diperuntukkan bagi Desayang ditransfer melalui AnggaranPendapatan dan Belanja Daerahkabupaten/kota dan digunakan untukmembiayai penyelenggaraanpemerintahan, pelaksanaanpembangunan, pembinaankemasyarakatan, dan pemberdayaanmasyarakat.
3. Permendagri Nomor 113Tahun 2014 tentangPengelolaan Keuangan Desa
Keuangan desa dikelola berdasarkanasas-asas transparan, akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertibdan disiplin anggaran.Pengelolaan keuangan desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dikelola dalammasa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulaitanggal 1 Januari sampai dengan tanggal31 Desember
4. PP Nomor 43 Tahun 2014juncto PP Nomor 47 Tahun2015 tentang PeraturanPelaksanaan UU Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa.
Mengatur tentang :1. Pendirian dan organisasi pengelola.2. Sumber modal dan kekayaan desa.3. AD/ART.4. Pengembangan kegiatan usaha.
38
5. Siskeudes Desa BumiratuKecamatan PagelaranKabupaten Pringsewu
Aplikasi Keuangan yang dikembangkan oleh BPKPberkerjasama dengan KementerianDalam Negeri (Mendagri) danKemendesa PDTT
Sumber: diolah peneliti 2017
F. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan salah satu pekerjaan yang
sangat menentukan dalam suatu penelitian. Teknik yang pengumpulan data yang
dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Wawancara
Metode wawancara yang digunakan pada penelitian ini ialah dengan cara
melakukan tanya jawab dengan tatap muka kepada informan yang telah
ditetapkan. Untuk melakukan wawancara, peneliti langsung datang dan
tatap muka dengan informan yang telah terpilih dan dirasa mampu
memberikan informasi mengenai program Sistem Keuangan Desa
(Siskeudes). Pada proses ini, peneliti mewawancarai informan-informan
yang berasal dari kantor Kecamatan Pagelaran dan Aparatur Desa
Bumiratu.
2. Observasi
Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik penelitian yang
sangat penting. Pengamatan itu digunakan karena berbagai alasan dan
terdapat beberapa tipologi pengamatan. Teknik observasi ini digunakan
untuk mengamati secara langsung dan tidak langsung terkait dengan
implementasi atau penerapan program Sistem Keuangan Desa
(Siskeudes) di Desa Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten
39
Pringsewu.
3. Dokumentasi
Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang
penerapan Sistem Keuangan Desa Siskeudes. Instrumen yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu dengan meng-copy data-data yang dimiliki oleh
Kantor Kecamatan Pagelaran dan Kelurahan Desa Bumiratu Kabupaten
Pringsewu yang berhubungan dengan penelitian penulis. Dokumen
didapat langsung dari Kantor Kecamatan Pagelaran dan Kelurahan Desa
Bumiratu Kabupaten Pringsewu. Dokumen yang digunakan untuk
mendukung penelitian mengenai implementasi sistem keuangan desa
(Siskeudes) antara lain UU Desa Nomor 6terkait desa, PP 43 (2014) JUC
pp 47 (2015) terkait Dana Desa dari APBN, Permendagri 113 (2014) dan
114 (2014) dan PMK 247 (2015) terkait tentang pengelolaan keuangan
desa.
G. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis datayang
diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, gambar, foto
dan sebagainya dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori,
menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola,
memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat
kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono
2010:244). Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif, yaitu:
40
1. Reduksi data (data reduction)
Reduksi data dapat diartikan sebagai tahap pemilihan, pemusatan perhatian
dan penyederhanaan, merangkum dan memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang
direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah
peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya
bila diperlukan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama
pelaksanaan penelitian berlangsung.
Hal-hal pokok yang peneliti rangkum di sini salah satunya yaitu
wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa instansi yaitu Kasih
PMD, Camat Pagelaran, Kepala Desa Bumiratu, Bendahara Desa
Bumiratu, Tim Siskeudes di Kecamatan Pagelaran, Sekretari Desa
Bumiratu dengan menggunakan pertanyaan yang sama dan disesuaikan
dengan kriteria setiap informan untuk mencari jawaban yang sesuai
dengan apa yang diteliti dan memisahkan jawaban yang tidak sesuai
dengan fokus penelitian.
2. Penyajian data (data display)
Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran
secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang
diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang
tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan.
41
Dalam penelitian ini maka peneliti menyajikan data dalam bentuk teks
deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis, data
tersebut berupa hasil wawancara yang dilakukan di Kantort Kecamatan
Pagelaran dan Desa Bumiratu diikuti dengan menyajikan bagan, tabel,
dokumen-dokumen dan foto atau gambar sejenisnya untuk memperjelas
data tersebut sehingga nantinya akan dapat mempermudah peneliti untuk
menarik suatu kesimpulan.
3. Kesimpulan (conclusion drawing/verification)
Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisa data.
Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang
telah diperoleh dari observasi, wawancara,dan dokumentasi. Dengan
adanya kesimpulan maka penulis dapat mengetahui sejauh mana
implementasi Siskeudes yang telah dilakukan oleh Desa Bumiratu dalam
menyampaikan laporan keuangan desanya sehingga peneliti dapat
mengetahui inti dari setia p kegiatan yang dilakukan selama melakukan
penelitian ini.
H. Teknik Keabsahan Data
Teknik keabsahan data adalah cara menyelaraskan antara data yang dilaporkan
penelitian dengan data yang terjadi pada obyek penelitian. Teknik keabsahan data
dilakukan untuk mendapatkan data yang valid. Berdasarkan teknik-teknik
keabsahan, maka peneliti menggunakan teknik keabasahan data Derajat
kepercayaan, dengan menempuh teknik:
42
a. Kecukupan Refrensi
Kecukupan refrensi yang dimaksud di sini adalah adanya alat pendukung
untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam penelitian
yang dilakukan oleh peneliti, kecukupan refrensi yang peneliti gunakan yaitu
barupa alat perekam wawancara. Rekaman wawancara tersebut peneliti
gunakan untuk mendukung dan memudahkan peneliti dalam mencatat data
dan membandingkan data yang peneliti kumpulkan dan dapatkan dari para
informan di lapangan. Sehingga bahan-bahan yang tercatat dan terekam dapat
digunakan sebagi patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan
penafsiran data.
b. Triangulasi
Teknik triangulasi merupakan proses membandingkan dan mengecek tingkat
kepercayaan informan melalui proses wawancara dan studi dokumentasi. Hasil
wawancara dan studi dokumentasi dikumpulkan berdasarkan derajat kesamaan
informasi, sehingga data yang diperoleh memiliki keselarasan dan
kepercayaan yang sesuai.
Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber
adalah teknik menguji data dan informasi dengan mencari data yang sama dengan
informan satu dan lainnya. Data dari informan akan dikomplikasikan dengan hasil
dokumentasi yang memiliki kesamaan informasi. Teknik triangulasi sumber
bertujuan untuk memperoleh data yang sama dan memiliki tingkat validitas yang
tinggi.
99
BAB VKESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa Implementasi Sistem Keuangan Desa (Sikuedes) dalam
menyampaikan laporan keuangan, jika dilihat dari inidikator yang telah
dikemukakan oleh Charles O.Jones yaitu selama proses pelaksanaan
Implementasi program Sistem Keuangan Desa di Desa Bumiratu:
a. Tahap Pengorganisasian
Pelaksana atau brainware yang menjalankan Sistem Keuangan Desa
(Siskeudes) juga menunjukkan kemampuan yang baik. Adapun, dari segi
sarana dan prasarana pelaksanaan Implementasi Sistem Keuangan Desa di
Desa Bumiratu juga sudah memadai. Hal ini dapat ditunjukkan dengan
penggunaan hardware, software dan jaringan telekomunikasi yang dapat
menunjang pelaksanaan Impelementasi program Sistem Keuangan Desa di
Desa Bumiratu tanpa mengalami kendala yang berarti.
b. Tahap Interpretasi
Selain itu, prosedur kerja yang dilaksanakan selama proses
pengimplementasian Sistem Keuangan Desa di Desa Bumiratu sudah
dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
100
c. Tahap Aplikasi
Secara keseluruhan Implementasi program Sistem Keuangan Desa
(Siskeudes) di Desa Bumiratu sudah dijalankan dengan baik. Hal ini
ditunjukkan dengan tercapainya tujuan pengaplikasian Sistem Keuangan
Desa yang ditargetkan oleh pemerintah yaitu untuk membantu aparatur
desa dalam membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel
secara efektif dan efisien.
B. Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan, diusulkan beberapa saran dalam penerapan
program Sistem Keuangan Desa, yaitu:
1. Desa Bumiratu lebih baik meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak
yang terlibat dalam pelaksanaan Siskeudes, agar nantinya pelaksanaan
Siskeudes tersebut dapat berjalan dengan maksimal.
2. Aparatur Desa Bumiratu harus lebih memahami potensi dan sumber daya
yang ada di Desa Bumiratu agar tidak salah dalam menentukan BUMDes
yang akan dilaksanakan di Desa Bumiratu.
3. Memberikan pelatihan yang cukup dan pengawasan yang rutin agar
pelaksanaan Sistem Keuangan Desa bisa berjalan dengan maksimal tidak
hanya di Desa Bumiratu akan tetapi juga di desa lain di Kabupaten
Pringsewu
102
DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Erwan, Agus Purwanto.2015. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta:GavaMedia.
Hamdi, Muchlis. 2014. Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi.Bogor: Ghalia Indonesia.
Hasibun, Malayu. 2016. Manajemen: dasar, pengertian, dan masalah. Jakarta:Bumi Aksara.
Jones, Charles O.1996.Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)Terjemahan Ricky Ismanto. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.
Kusdi. 2016. Teori Organisasi dan Administrasi. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
Moleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya.
Maleong, Lexy J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. PT RemajaRosdakarya.
Moleong, Lexy J. 2011. Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: `Remaja Rosdakarya.
Nugroho, Riant. 2014. Public Policy.Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.Jakarta: Erlangga.
Sahya, Anggara.2012.Ilmu Administrasi Negara (Kajian Konsep, Teori, danFakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance).Bandung:CV PustakaSetia.
Subarsono. 2016. Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:Alfabeta.
103
Suharno. 2013. Dasar-Dasar Kebijakan Publik: kajian proses dan analisakebijakan. UNY Press.
Syafiie, Inu K. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
Wahab, Solichin Abdul. 2012.Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke PenyusunanModel-model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Wahyono, Teguh. 2004 . Sistem Informasi Konsep Dasar, Analisi Desain danImplementasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Waluyo. 2007.Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya DalamPelaksanaan Otonomi Daerah). Bandung:Mandar Maju.
Sumber lainnya :
http://www.antikorupsi.org/id/content/korupsi-mengepung-desa
http://www.bpkp.go.id
Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBNPermendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
PMK Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa
top related