implementasi manajemen risiko bagi spi...
Post on 28-Aug-2018
243 Views
Preview:
TRANSCRIPT
IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO BAGI SPI PTN
Disampaikan oleh:
Ernadhi Sudarmanto
Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK
TANGGAL 26 APRIL 2018
Dalam menghadapi risiko atas Peraturan yang berubah-ubah dan Peraturan antar Kementerian yang tidak sinkron
AGENDA
PERAN AUDIT INTERNAL 01
02
03
04
05
06
07
08 PENILAIAN RISIKO BERDASARKAN PP NOMOR 60 TAHUN 2008
ANALISIS RISIKO PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN BMN
DEFINISI RISIKO PTN
BISNIS PTN
09
RENCANA TINDAKAN PENGENDALIAN
SARAN PENGUATAN PERAN SPI DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DI PTN
IMPLEMENTASI SPIP DI LINGKUNGAN PTN
BEBERAPA PERMASALAHAN DI PTN BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN
PERAN AUDITOR INTERNAL
ATURAN, KEBIJAKAN, PROSEDUR DAN PROSES DALAM ORGANISASI TELAH DIKELOLA SECARA BAIK
MENGIDENTIFIKASI DAN MENGELOLA RISIKO DALAM ORGANISASI
SECARA AKTIF MEMASTIKAN BAHWA TUJUAN ORGANISASI TERCAPAI SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU
G R C
KEBUTUHAN PENGAWASAN INTERNAL
RISIKO
Tying Risk To Strategy
“The internal audit activity must evaluate risk exposures relating to the organization’s governance, operations, and information systems regarding the achievement of the organization’s strategic objectives”
Sumber: International Proffesional Practise Framework (IPPF)- Standard 2120. A1
Sumber:
The IIA’s definition of Internal Audit
Enterprise Risk Management – Executive Summary, September 2004, Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
IMPLEMENTASI SPIP DI LINGKUNGAN PTN PROSES YANG INTEGRAL PADA TINDAKAN DAN KEGIATAN YANG
DILAKUKAN SECARA TERUS MENERUS OLEH PIMPINAN DAN
SELURUH PEGAWAI (PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN)
UNTUK MEMBERIKAN KEYAKINAN MEMADAI ATAS TERCAPAINYA
TUJUAN ORGANISASI (PTN) MELALUI
PENGAMANAN ASET NEGARA,
KEGIATAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN
KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1 LINGKUNGAN PENGENDALIAN
KODE ETIK DAN INTEGRITAS
KEBIJAKAN DAN PROSEDUR SUMBER DAYA MANUSIA
KOMITMEN PTN THD KOMPETENSI
STRUKTUR ORGANISASI PTN
KEPEMIMPINAN PTN YANG KONDUSIF (MANAGEMENT PHILOSOPHY AND OPERATING STYLE)
DELEGASI WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
MANAGEMENT OVERSIGHT/ INTERNAL AUDIT/ SPI
2 PENILAIAN RISIKO
KONTEKS TUJUAN PTN (ORGANIZATION WIDE OBJECTIVES)
KONTEKS TUJUAN KEGIATAN (PROCESS LEVEL OBJECTIVES)
IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO
MENGELOLA/MITIGASI RISIKO
3 KEGIATAN PENGENDALIAN
SISTEM MANAJEMEN KINERJA PTN (REVIU KINERJA DAN INDIKATOR)
PENGENDALIAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
PENERAPAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR: PEMISAHAN FUNGSI PEMBATASAN AKSES PENGENDALIAN FISIK ASET OTORISASI DOKUMENTASI AKUNTABILITAS
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
4 INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KUALITAS INFORMASI
EFEKTIVITAS KOMUNIKASI
5 PEMANTAUAN
PEMANTAUAN BERKELANJUTAN
EVALUASI TERPISAH (OLEH SPI)
SUMBER: PP N0MOR 60/2008 TENTANG SPIP
SUMBER: PP N0MOR 60/2008 TENTANG SPIP (UNSUR DAN Sub Unsur SPIP) PERMRNRISTEKDIKTI NO 56 TAHUN 2016 TENTANG SPIP PMK NOMOR 200 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA BLU PRAKTIK SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA PTN
PENILAIAN RISIKO MENURUT PP N0MOR 60/2008 TENTANG SPIP
KEMUNGKINAN KEJADIAN YANG MENGANCAM PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN INSTANSI PEMERINTAH
RISIKO Pasal 13
PENILAIAN RISIKO
Ayat (1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko
Ayat (2) Penilaian risiko ... terdiri atas: a. identifikasi risiko; b. analisis risiko.
Pasal 16
IDENTIFIKASI RISIKO
Pasal 16
ANALISIS RISIKO
mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal
menentukan dampak risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan
PROSES PENILAIAN RISIKO
Communication: Throughout the Organization
1. Penetapan Tujuan,
2. Pemahaman sruktur dan Proses Bisnis Organisasi
MENGIDENTIFIKASI
RISIKO
1. Mengukur frekuensi kejadian dan dampak potensial dari pernyataan risiko
2. Membuat Peta Risiko dan Daftar Risiko
1. Menetapkan langkah-langkah untuk memitigasi risiko
2. Menguji efektifitas pengendalian yang ada
3. Menetapkan Rencana Tindak Pengendalian yang diperlukan
KONTEKS
ORGANISASI
1. Apa kemungkinan kejadian yang akan mengancam organisasi
2. Sumber Risiko 3. Penyebab
MENILAI RISIKO MENGEVALUASI
RISIKO
1. Mengevaluasi toleransi/risk appetite atas risiko
2. Menetapkan prioritas risiko yang akan dimitigasi
MITIGASI RISIKO
MENGKOMUNIKASIKAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
Sumber: Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di lingkungan Instansi Pemerintah , BPKP Fiji National University Risk Management
BISNIS PENDIDIKAN TINGGI
PENDIDIKAN
PENELITIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KEUANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
SARANA PRASARANA
KEMAHASISWAAN
AKTIVITAS UTAMA AKTIVITAS PENUNJANG
SUMBER: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 64 PP Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi Pasal 25
RISIKO
TUJUAN PTN
UNIVERSITAS
POLITEKNIK
INSTITUT
KOPERTIS
PROSES BISNIS PTN
KEJADIAN YANG MENGANCAM TUJUAN
SUMBER RISIKO INTERNAL
SUMBER RISIKO EKSTERNAL
RISIKO ORGANISASI DAN TATA KELOLA
RISIKO KEPATUHAN
RISIKO KEUANGAN
RISIKO SUMBER DAYA MANUSIA
RISIKO PENGAMANAN ASET
RISIKO TEKNOLOGI DAN INFORMASI
RISIKO HARAPAN STAKEHOLDER
RISIKO REPUTASI
RISIKO KOMPETENSI
RISIKO OPERASIONAL
Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Organisasi, Keuangan, Kemahasiswaan, Ketenagaan, , Sarana dan Prasarana
BEBERAPA PERMASALAHAN DI PTN BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN
1. Ketidaksesuaian dengan kriteria penggunaan dana BOPTN 2. Kelemahan dan permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari BOPTN 3. Kelemahan administrasi pengelolaan BOPTN dan BPPTN BH 4. Tidak seluruh PTN menyampaikan laporan realisasi BOPTN/BPPTN BH 5. Penyaluran BOPTN terlambat
PENDANAAN PENDIDIKAN
BIAYA OPERASIONAL PERGURUAN
TINGGI NEGERI (BOPTN) DAN
BANTUAN PENDANAAN PTN BADAN
HUKUM (BPPTN BH)
PENYALURAN BEASISWA BIDIKMISI
TAHUN 2016
1. Terdapat mahasiswa penerima beasiswa yang tidak sesuai kriteria 2. Pelaksanaan verifikasi calon penerima beasiswa Bidikmisi tidak cermat 3. Penerimaan beasiswa Bidikmisi terlambat 4. Penggunaan Biaya Pengelolaan lewat tahun 5. Biaya Penyelenggaraan Bidikmisi belum diterima 6. Biaya Hidup Mahasiswa belum diterima 7. Mahasiswa tidak aktif masih menerima beasiswa Bidikmisi 8. Pemungutan UKT oleh PTN/PTS mendahului penerimaan biaya penyelenggaraan
Beasiswa Bidikmisi 9. Pertanggungjawaban biaya pengelolaan tidak didukung dengan bukti/dokumen yang
memadai
SUMBER: Hasil pengawasan BPKP dan Pengawasan Bersama BPKP-Itjen Kemristekdikti 2016-2017 (diolah)
INVENTARISASI ASET BERMASALAH Terdapat asset PTN yang belum selesai pembangunannya (mangkrak)
BEBERAPA PERMASALAHAN DI PTN BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN
Terdapat dosen dan tenaga kependidikan yang dokumen usulannya belum sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan: 1. Kesesuaian kualifikasi akademik dosen berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2005 pasal 46 ayat 1 dan ayat 2; 2. Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga
Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru; 3. Persyaratan pengajuan usulan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Tiga Puluh Lima Perguruan Tinggi Negeri Baru
VERIFIKASI USULAN PPPK DOSEN
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PTN
BARU
SUMBER: Hasil pengawasan BPKP dan Pengawasan Bersama BPKP-Itjen Kemristekdikti 2016-2017 (diolah)
INVENTARISASI KAS DAN PIUTANG 1. Satuan Kerja PTN di Lingkungan Kemristekdikti belum menerapkan kebijakan akuntansi kas dan piutang secara memadai
2. Pedoman akuntansi satker di lingkungan Kemristekdikti belum didukung dengan SOP Kas, Piutang dan pendapatan
3. Pengelolaan Rekening Kas belum sepenuhnya memadai antara lain rekening belum memperoleh ijin Menteri Keuangan, rekening pasif, rekening belum dilaporkan dan penggunaan rekening di luar tujuan pembukaan rekening
4. Satker tidak mengklasifikasikan jenis piutang dan belum disajikan secara memadai
5. Satker belum mengakui adanya piutang
ANALISIS RISIKO PENGELOLAAN KEUANGAN PTN
RIS
IK
O P
EN
GE
LO
LA
AN
KE
UA
NG
AN
P
TN
PENGELOLAAN KAS PTN
REKENING BELUM IJIN
MENTERI KEUANGAN
PENGELOLAAN PENDAPATAN
TIDAK MELALUI REKENING
PTN
PENGENDAPAN SALDO KAS
BENDAHARA
SISA DANA APBN TIDAK
DISETOR KE KAS NEGARA
PENGELOLAAN PENDAPATAN
PTN
PENDAPATAN TIDAK SEGERA
DISETOR KE REKENING PTN PENGGUNAAN LANGSUNG
PENGELOLAAN BELANJA PTN
PERENCANAAN PENGADAAN
TIDAK SESUAI KEBUTUHAN
PEMBOROSAN, HASIL
PENGADAAN TIDAK EFEKTIF
PENYIMPANGAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA
MARK UP NILAI PENGADAAN,
PENGADAAN FIKTIF
PENGGUNAAN BIAYA
OPERASIONAL PTN TIDAK
SESUAI KRITERIA
TIDAK EFEKTIF, TIDAK
EFISIEN, TIDAK MENDUKUNG
PROSES PEMBELAJARAN
RISIKO DAMPAK PROSES BISNIS
SUMBER: Hasil pengawasan BPKP, Inspektorat Jenderal Kemristekdikti 2016-2017 (diolah)
ANALISIS RISIKO PENGELOLAAN ASET/BMN PTN R
ISIK
O P
ENG
ELO
LAA
N
ASE
T/ B
MN
PTN
PENGUASAAN ASET PTN
BMN BELUM DIDUKUNG
DENGAN DOKUMEN
KEPEMILIKAN YANG SAH
PENGUASAAN BMN OLEH
PIHAK KETIGA, SENGKETA,
BMN HILANG
PEMANFAATAN ASET PTN
PEMANFAATAN BMN TIDAK
SESUAI KETENTUAN
PENGGUNAAN BMN UNTUK
KEPENTINGAN PRIBADI,
HILANGNYA POTENSI PENDAPATAN
ATAS PEMANFAATAN BMN
TERDAPAT ASET/BMN YANG
TIDAK DIGUNAKAN (IDLE)
TIDAK MEMBERIKAN
KONTRIBUSI PENINGKATAN
PENDAPATAN PTN
KERJASAMA PEMANFAATAN
BMN TIDAK MENGHASILKAN
PENDAPATAN YANG OPTIMAL
POTENSI PENDAPATAN YANG
BERASAL DARI PEMANFAATAN
BMN KURANG
PENGELOLAAN SARANA
PRASARANA PTN
ASET TERHENTI
PEMBANGUNANNYA /
MANGKRAK
TIDAK DAPAT DIGUNAKAN
UNTUK MENINGKATKAN DAYA
TAMPUNG, MUTU PROSES
PENDIDIKAN
ASET/BMN YANG TIDAK
DIGUNAKAN UNTUK
OPERASIONAL PTN TIDAK
DIHAPUS BUKUKAN
PEMBOROSAN BIAYA
PEMELIHARAAN,
PEMANFAATAN BMN TIDAK
EFEKTIF
RISIKO DAMPAK PROSES BISNIS
SUMBER: Hasil pengawasan BPKP, Inspektorat Jenderal Kemristekdikti 2016-2017 (diolah)
RENCANA TINDAKAN PENGENDALIAN PROSES PENILAIAN RISIKO
MENGEVALUASI RISIKO MITIGASI RISIKO RENCANA TINDAK
STRATEGI MITIGASI RISIKO
HINDARI, MITIGASI,
TRANSFER, TERIMA
PRIORITAS MITIGASI RISIKO
HIGH RISK, VS TUJUAN
PENGENDALIAN YANG ADA
EFEKTIF/TIDAK EFEKTIF
LEMAHNYA INTEGRITAS PENGELOLAAN DAN FRAUD
PERUNDANGAN DAN KETENTUAN YANG BERLAKU TIDAK TERKOMUNIKASI DENGAN BAIK
KURANGNYA KEAHLIAN (EXPERTISE) DALAM MENTERJEMAHKAN KETENTUAN DAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU
PERUBAHAN KETENTUAN DAN PERUNDANGAN TIDAK DIRESPON OLEH PTN
KETERBATASAN JUMLAH SDM
MELAKUKAN SOSIALISASI ATAS KETENTUAN/PERATURAN YANG BERLAKU
MENINGKATKAN INTEGRITAS PENGELOLA MISALNYA DENGAN MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS, PEMANTAUAN BERKELANJUTAN ATAS PROSES KEGIATAN
MENGOPTIMALKAN SDM YANG ADA DAN MENINGKATKAN KOMPETENSINYA
MENGUPDATE KETENTUAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN TERBARU
MELAKUKAN PELATIHAN ATAS KETENTUAN/PERATURAN YANG BERLAKU, MELIBATKAN BIRO/BAG HUKUM DALAM MENGKAJI KETENTUAN DAN PERATURAN PERUDANGAN YANG BERLAKU
HASIL ANALISIS
RISIKO:
MASIH
TERDAPAT
RISIKO YANG
SIGNIFIKAN
(TINGGI
Sumber: Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di lingkungan Instansi Pemerintah , BPKP Fiji National University Risk Management
SARAN PENGUATAN PERAN SPI DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DI PTN
MENDORONG DAN MEMFASILITASI MANAJEMEN PTN DALAM MELAKUKAN PROSES PENGELOLAAN RISIKO
MEMANTAU SECARA BERKELANJUTAN ATAS PELAKSANAAN RENCANA RENCANA TINDAK PENGENDALIAN OLEH MANAJEMEN PTN
MELAKUKAN EVALUASI ATAS RENCANA TINDAK PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN PERBAIKANNYA
MELAKUKAN KOORDINASI DAN KONSULTASI TERKAIT PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI PTN KE INSPEKTORAT JENDERAL KEMRISTEKDIKTI SELAKU PEMBINA PENYELENGGARA SPIP TERUTAMA APABILA DIJUMPAI AREA YANG BERISIKO YANG TINGGI
MENDORONG PENINGKATAN INTEGRITAS DI PTN DAN MELAKUKAN TINDAKAN PENCEGAHAN JIKA DIJUMPAI PRAKTEK PELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERPOTENSI FRAUD/ KECURANGAN
01
02
03
04
05
PEMENUHAN PASAL 5 PERMENRISTEKDIKTI NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG SPIP DI LINGKUNGAN KEMRISTEKDIKTI,: PIMPINAN SATKER BERTANGGUNGJAWAB ATAS EFEKTIFITAS PENYELENGGARAN SPIP DI LINGKUNGAN SATKERNYA
PEMENUHAN PASAL 6 AYAT 1 PERMENRISTEKDIKTI NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG SPIP DI LINGKUNGAN KEMRISTEKDIKTI,: PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SPIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DILAKUKAN OLEH INSPEKTUR JENDERAL
top related