imbalan kerja .doc
Post on 02-Jan-2016
163 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Imbalan Kerja
Latar Belakang
Seperti yang kita tahu, bahwa semua perusahaan di Indonesia wajib mematuhi
undang-undang ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (UUK). UUK mengatur
secara umum mengenai tatacara pemberian imbalan-imbalan di perusahaan, mulai
dari imbalan istirahat panjang sampai dengan imbalan Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK).
Imbalan Kerja
Imbalan Kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan perusahaan atas jasa
yang diberikan oleh pekerja.
Berdasarkan UU No 13 tahun 2003 tentang, “Ketenagakerjaan” yang mengatur
hubungan tripartit antara pekerja, pemberi kerja, pemerintah tentang hak dan
kewajiban pekerja dan pemberi kerja. Bila maksud dari UU No 13 / 2003 diatas
dikaitkan dengan tujuan PSAK 24 ( revisi 2004) maka suatu perusahaan harus
mengakui:
Liabilitas jika pekerja telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh
imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan; dan
Beban jika entitas menikmati manfaat ekonomis yang dihasilkan dari jasa
yang diberikan oleh pekerja yang berhak memperoleh imbalan kerja.
Siapa saja subyek dari UU No.13 Tahun 2003?
Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 pasal 1, pemberi kerja adalah
perorangan, persekutuan baik firma maupun CV, badan hukum yang
berdiri sendiri seperti, yayasan, koperasi, PT, organisasi nirlaba, baik LSM
maupun organisasi yang dibentuk pemerintah, BUMN dan BUMD.
Sedangkan Pekerja adalah seluruh pekerja ( karyawan penuh waktu, paruh
waktu, permanen, atau sistem kontrak ) termasuk direktur dan anggota
manajemen lainnya.
Apa saja hak-hak pekerja?
Pemberi kerja harus memberikan hak dan kewajiban pekerja tanpa
membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit dan aliran
politik.
Imbalan kerja meliputi imbalan yang diberikan kepada pekerja atau
tanggungannya dan harus diselesaikan dengan pembayaran (atau dengan
penyediaan barang atau jasa), baik secara langsung kepada pekerja,
suami/istri mereka, anak-anak atau tanggungan lainnya atau kepada pihak
lain, seperti perusahaan asuransi.
Besar imbalan kerja sesuai UUK No. 13/2003 terdiri dari
1. Uang Pesangon (UP), ditambah
2. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), ditambah
3. Uang Penggantian Hak (UPH) sebesar 15% dari UP dan UPMK
untuk penggantian biaya kesehatan dan perumahan, sisa cuti dan
repatriasi
Jumlah Imbalan adalah:
1. Pasal 162 ( Berhenti bekerja secara sukarela) = Uang pisah, bervariasi
antara perusahaan dari nihil sampai ( 1 x UP+1 x UPMK) x 0,15
2. Pasal 166 ( Meninggal) = (2 x UP + 1 x UPMK) x 1,15
3. Pasal 167 (Mencapai usia pension) = ( 2 x UP + 1 x UPMK) x 1,15
4. Pasal 172 ( Cacat atau sakit berkepanjangan) = ( 2 x UP + 2 x UPMK)
x 1,15
Bilamana Hubungan Kerja Berakhir ? ( pasal 61)
Pekerja Meninggal Dunia
Terjadi Pemutusan Hubungan Kerja
Jangka Waktu Perjanjian Kerja Telah berakhir
Terdapat Putusan Pengadilan dan/atau putusan penyelesaian hubungan
industry yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Adanya keaadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam
perjanjian kerja, Peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang
dapat mengakibatkan hubungan kerja berakhir.
Hubungan Kerja Tidak Berakhir bila ? ( pasal 61 ayat2)
Pemberi kerja meninggal
Hak atas perusahaan beralih disebabkan penjualan, pewarisan atau hibah.
Dengan berlakunya UU no.13 tahun 2003, maka imbalan pasca kerja yang terdiri
dari pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak menjadi
bersifat pasti atau defined benefit.
Dasar Perlakuan Akuntansi Imbalan Pasca Kerja Di Indonesia yaitu PSAK
57 ( revisi 2009) dan PSAK 24 (Revisi 2004 ) yang mencakup:
Imbalan Jangka Pendek
Imbalan Pasca Kerja ,termasuk Program iuran pasti dan Program Imbalan
pasti
Imbalan kerja jangka panjang lainnya
Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK)
Imbalan berbasis ekuitas
Karena setiap kategori di atas memiliki karakteristik yang berbeda, Pernyataan ini
menetapkan aturan yang terpisah untuk setiap kategori.
Imbalan Jangka Pendek adalah imbalan kerja (selain dari pesangon PKK dan
imbalan berbasis ekuitas ) yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah akhir
periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa.
IMBALAN KERJA JANGKA PENDEK
Imbalan kerja jangka pendek mencakup hal-hal seperti:
a. upah, gaji, dan iuran jaminan sosial;
b. cuti-berimbalan jangka pendek (seperti cuti tahunan dan cuti sakit) di
mana ketidakhadiran diperkirakan terjadi dalam waktu 12 bulan setelah
akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya;
c. utang bagi laba dan utang bonus dalam waktu 12 bulan setelah akhir
periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya; dan
d. imbalan non-moneter (seperti imbalan kesehatan,rumah, mobil dan barang
atau jasa yang diberikan secara cuma-cuma atau melalui subsidi) untuk
pekerja.
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN
1. Imbalan Kerja Jangka Pendek
Ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada perusahaan dalam suatu
periode akuntansi, perusahaan harus mengakui jumlah tak-terdiskonto
(undiscounted amount) atas imbalan kerja jangka pendek yang
diperkirakan untuk dibayar sebagai imbalan atau jasa tersebut
2. Cuti Berimbalan Jangka Pendek
Perusahaan harus mengakui prakiraan biaya imbalan kerja jangka pendek
dalam bentuk cuti berimbalan seperti yang diatur pada paragraph 11
sebagai berikut;
a. cuti berimbalan yang boleh diakumulasi, adalah pada saat pekerja
memberikan jasa yang menambah hak cuti berimbalan di masa
depan; dan
b. cuti berimbalan yang tidak boleh diakumulasi, adalah pada saat
cuti tersebut terjadi.
Pengungkapan
Walaupun Pernyataan ini tidak mensyaratkan pengungkapan khusus atas imbalan
kerja jangka pendek, Pernyataan lainnya mungkin mewajibkan pengungkapan
tersebut. Sebagai contoh, PSAK 7 (revisi 2010): Pengungkapan Pihak- pihak
yang Mempunyai Hubungan Istimewa mensyaratkan pengungkapan
mengenai imbalan kerja untuk anggota manajemen kunci. PSAK 1 (revisi
2009): Penyajian Laporan Keuangan mensyaratkan pengungkapan beban
imbalan kerja.
Imbalan Pasca Kerja
Imbalan Pasca Kerja adalah imbalan kerja yang terhutang setelah pekerja
menyelesaikan masa kerjanya.
Imbalan pascakerja meliputi:
a. Tunjangan pensiun;dan
b. Imbalan pasca kerja lain,seperti asuransi jiwa pasca kerja dan tunjangan
kesehatan pascakerja.pernyataan kerja ini diterapkan oleh perusahaan
untuk semua jenis program, baik dengan atau tanpa pendirian sebuah
entitas terpisah untuk menerima iuran dan membayar imbalan tersebut.
Program imbalan pasca kerja adalah pengaturan format atau suatu kebiasaan
dimana perusahaan memberikan imbalan pasca kerja bagi satu atau lebih pekerja.
Program Iuran Pasti adalah program imbalan pasca kerja yang mewajibkan
perusahaan membayar sejumlah iuran tertentu kepada entitas (dana) terpisah
sehingga perusahaan tidak memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif
untuk membayar iuran lebih lanjut jika entitas tersebut tidak memiliki aset yang
cukup untuk membayar seluruh imbalan pasca kerja sebagai imbalan atas jasa
yang diberikan pekerja pada periode berjalan dan periode lalu.
IMBALAN PASCAKERJA PROGRAM IURAN PASTI
Akuntansi untuk program Iuran pasti adalah cukup jelas karena kewajiban
perusahaan untuk setiap periode ditentukan oleh jumlah yang harus dibayarkan
pada periode tersebut. Sehingga tidak diperlukan asuransi aktuarial untuk
mengukur kewajiban atau beban dan tidak ada kemungkinan keuntungan atau
kerugian aktuarial.
PENGAKUAN DAN PEGUKURAN
Apabila pekerja telah memberikan jasa kepada perusahaan selama suatu periode,
maka perusahaan harus mengakui iuran terutang untuk program iuran pasti.
Dalam program iuran pasti, jika iuran tidak jatuh tempo seluruhnya dalam jangka
waktu 12 bulan setelah akhir periode saat pekerja memberikan jasanya, maka
iuran tersebut didiskonto dengan menggunakan tingkat diskonto.
PENGUNGKAPAN
Perusahaan telah mengungkapkan jumlah yang diakui sebagai beban untuk
program iuran pasti.
Program imbalan pasti adalah program imbalan pasca kerja yang bukan
merupakan program iuran pasti.
IMBALAN PASCAKERJA : PROGRAM IMBALAN PASTI
Akuntansi untuk program imbalan pasti sangat kompleks karena diperlukan
asumsi aktuarial untuk mengukur kewajiban dan beban sehingga menimbulkan
kemungkinan keuntungan dan kerugian aktuarial. Selain itu, kewajiban diukur
dengan menggunakan dasar diskonto karena kemungkinan tersebut baru
terselesaikan beberapa tahun setelah pekerja memberikan jasanya
AKUNTANSI UNTUK KEWAJIBAN KONSTRUKTIF
Perusahaan harus menghitung tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan
ketentuan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang
timbul dari praktik kebiasaan perusahaan. Kebiasaan akan menimbulkan
kewajiban konstruktif jika perusahaan tidak memiliki pilihan realistis lain kecuali
membayar imbalan kerja.
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
Jumlah yang diakui sebagai kewajiban imbalan pasti merupakan jumlah bersih
dari :
a. Nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal neraca
b. Ditambah keuntungan aktuarial
c. Dikurangi biaya jasa lalu yang belum diakui
d. Dikurangi nilai wajar aset program pada tanggal neraca (jika ada) yang
akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban secara langsung.
Nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah kewajiban kotor, sebelum dikurangi aset
program.
LAPORAN LABA RUGI
Perusahaan harus mengakui jumlah bersih berikut sebagai beban atau penghasilan,
kecuali PSAK lain mewajibkan atau membolehkan imbalan tersebut termasuk
dalam biaya perolehan asset.
a. biaya jasa kini;
b. biaya bunga;
c. hasil yang diharapkan dari aset program (lihat paragraph 118-120) dan dari
hak penggantian;
d. keuntungan dan kerugian aktuarial, seperti disyaratkan sesuai dengan
kebijakan akuntansi entitas;
e. biaya jasa lalu;
f. dampak kurtailmen atau penyelesaian program; dan
g. dampak batasan, kecuali diakui diluar laporan laba rugi.
Imbalan Kerja Yang Memerlukan Perhitungan Aktuaria
Jenis imbalan kerja yang memerlukan perhitungan aktuaria adalah :
Imbalan Pasca Kerja seperti program pesangon, pensiun, jaminan
kesehatan pasca kerja.
Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya seperti program winduan,
tunjangan cuti besar, kecelakaan dinas, tunjangan kematian.
PENGAKUAN & PENGUKURAN NILAI KINI KEWAJIBAN IMBALAN
PASTI & BIAYA JASA KINI
Biaya program imbalan pasti bisa dipengaruhi oleh banyak variabel, seperti gaji
terakhir, tingkat perputaran pekerja, dan tingkat mortalitas, tren biaya
kesehatan,dan untuk program uang didanai, hasil investasi dari aset program.
Biaya program imbalan pasti, berubah-ubah bergantung pada variabel diatas dan
berlangsung untuk waktu jangka panjang. Dalam rangka mengukur nilai kini dari
kewajiban imbalan pascakerja dan biaya jasa kini yang terkait, perusahaan perlu
untuk :
a. Menerapkan metode penilaian actuarial
b. Mengaitkan imbalan pada periode jasa
c. Membuat asumsi-asumsi actuarial: Tingkat Diskonto, Gaji, Imbalan, dan
Biaya Kesehatan.
Metode Penilaian Aktuarial
Entitas menggunakan metode Projected Unit Credit untuk menentukan
nilai kini kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini yang terkait dan biaya jasa lalu
(jika dapat diterapkan).
Metode Projected Unit Credit (sering kali disebut sebagai metode imbalan
yang diakru yang diperhitungkan secara pro rata sesuai jasa atau sebagai metode
imbalan dibagi tahun jasa) menganggap setiap periode jasa akan menghasilkan
satu unit tambahan imbalan.
Asumsi Aktuarial
Asumsi aktuarial tidak boleh bias dan cocok satu dengan yang lain
(mutually compatible).
Asumsi aktuarial adalah estimasi terbaik entitas mengenai variabel yang akan
menentukan total biaya dari penyediaan imbalan pascakerja. Asumsi aktuarial
terdiri atas:
a. asumsi demografis mengenai karakteristik masa depan dari pekerja dan
mantan pekerja (dan tanggungan mereka) yang berhak atas imbalan.
Asumsi demografi berhubungan dengan masalah seperti:
mortalitas, selama dan sesudah masa bekerja;
tingkat perputaran pekerja, cacat, dan pensiun dini;
proporsi dari peserta program dengan tanggungannya yang akan
berhak atas imbalan; dan
tingkat klaim program kesehatan.
b. asumsi keuangan, berhubungan dengan hal-hal seperti berikut:
tingkat diskonto
tingkat gaji dan imbalan masa depan
jaminan kesehatan, biaya kesehatan masa depan, termasuk (jika
material) biaya administrasi klaim dan pembayaran imbalan
tingkat hasil yang diharapkan atas aset program.
Asumsi Aktuarial: Tingkat Diskonto
Tingkat diskonto yang digunakan untuk mendiskontokan kewajiban
imbalan pascakerja (baik yang didanai maupun tidak) ditentukan dengan mengacu
pada bunga obligasi berkualitas tinggi di pasar aktif pada akhir periode pelaporan.
Bila tidak ada pasar aktif (deep market) bagi obligasi tersebut, maka digunakan
tingkat bunga obligasi pemerintah pada pasar yang aktif. Mata uang dan periode
yang dipersyaratkan dalam obligasi tersebut di atas harus sesuai dengan mata uang
dan estimasi periode kewajiban imbalan pascakerja.
Asumsi Aktuarial: Gaji, Imbalan, dan Biaya Kesehatan
Kewajiban imbalan pascakerja diukur dengan mempertimbangkan hal-hal
berikut:
a) estimasi kenaikan gaji di masa depan;
b) imbalan yang ditentukan dalam program (atau yang timbul dari kewajiban
konstruktif yang jumlahnyamelebihi ketentuan dalam program tersebut)
pada akhir periode pelaporan; dan
c) prakiraan perubahan tingkat imbalan yang ditentukan pemerintah untuk
masa depan yang mempengaruhi imbalan terutang berdasarkan program
imbalan pasti, jika dan hanya jika:
i. perubahan itu diberlakukan sebelum akhir periode pelaporan; atau
ii. pengalaman masa lalu atau bukti lain yang andal mengindikasikan
bahwa tingkat imbalan yang ditentukan pemerintah akan berubah
dan dapat diprediksi. Sebagai contoh sejalan dengan perubahan
tingkat harga umum atau tingkat gaji di masa depan.
Contoh pengakuan imbalan pasti
Perusahaan menjanjikan pembayaran pesangon kepada karyawannya pada saat
berhenti bekerja di usia pensiun normal sebesar Rp 100.000.000,-
Karyawan B mempunyai masa kerja sampai pensiun = 20 tahun, maka
berdasarkan metode projected unit credit (asumsi-asumsi diabaikan).
Unit menurut periode jasa Rp 100.000.000,-/20 = Rp 5.000.000,-, sehingga pengakuan
pada Laba Rugi dan Neraca sebagai berikut :
Tahun Beban Tahun Berjalan Kewajiban Akhir Tahun
1 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000
2 Rp 5.000.000 Rp 10.000.000
3 Rp 5.000.000 Rp 15.000.000
Dst ...
20 Rp 5.000.000 Rp 100.000.000
Laporan Laba/Rugi
(Dalam Jutaan Rupiah)
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4
Pendapatan 100 150 200 250
Beban (75) (125) (145) (175)
Beban Imbalan
Kerja
(5) (5) (5) (5)
Laba/(Rugi)
Sebelum Pajak
20 20 50 70
Pajak 0 0 0 0
Laba/(Rugi
Setelah Pajak
20 20 50 70
Neraca
(Dalam Jutaan Rupiah)
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4
Aset
Kas & Bank 1.000 1.025 1.050 1.105 1.180
Total 1.000 1.025 1.050 1.105 1.180
Pasiva
Kewajiban
Imbalan
Kerja
5 10 15 20
Modal 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Akum.
Laba/(Rugi)
ditahan
0 20 40 90 160
Total 1.000 1.025 1.050 1.105 1.180
Pengakuan dan Pengukuran: Aset Program
Nilai Wajar Aset Program
Nilai wajar aset program merupakan salah satu unsur yang dikurangkan
dari nilai kini kewajiban imbalan pasti dalam rangka menentukan jumlah yang
diakui dalam laporan posisi keuangan sebagai kewajiban imbalan pasti. Apabila
harga pasar tidak tersedia, nilai wajar aset program harus diestimasi.
Penggantian
Jika, dan hanya jika, terdapat kepastian bahwa pihak lain akan mengganti
sebagian atau seluruh pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban
imbalan pasti, maka entitas mengakui bagiannya dalam penggantian tersebut
sebagai aset yang terpisah. Entitas menilai asetnya sebesar nilai wajarnya.
Hasil Aset Program
Hasil aset program yang diharapkan adalah satu salah satu komponen
beban yang diakui di laporan laba rugi. Perbedaan antara hasil aset program yang
diharapkan dan realisasinya merupakan keuntungan atau kerugian actuarial.
Penyajian
Saling Hapus
Entitas melakukan saling hapus antara asset yang berkaitan dengan suatu
program dan liabilitas yang berhubungan dengan program lain jika, dan hanya
jika, entitas:
a) mempunyai hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk menggunakan
surplus pada suatu program untuk menyelesaikan kewajiban program lain;
dan
b) bermaksud untuk:
i. menyelesaikan kewajiban dengan dasar neto (net basis); atau
ii. merealisasi surplus pada satu program dan menyelesaikan
kewajiban program yang lain secara multan.
Perbedaan Aset Lancar dan Tidak Lancar/Kewajiban Jangka Pendek dan
Jangka Panjang
Sejumlah entitas membedakan aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas
jangka pendek dan jangka panjang. Pernyataan ini tidak menentukan apakah
entitas harus membedakan aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka
pendek dan jangka panjang yang berasal dari imbalan pascakerja.
Komponen Keuangan dari Biaya Imbalan Pascakerja
Pernyataan ini tidak menentukan apakah entitas harus menyajikan biaya
jasa kini, biaya bunga dan hasil aset program yang diharapkan sebagai komponen
dari satu item atas penghasilan atau beban dalam laporan laba rugi komprehensif.
Pengungkapan
Suatu entitas harus mengungkapkan informasi yang memungkinkan
pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat program imbalan pasti dan
dampak keuangan atas perubahan program selama periode tersebut. Entitas harus
mengungkapkan informasi berikut mengenai program imbalan pasti:
a) kebijakan akuntansi entitas dalam mengakui keuntungan dan kerugian
aktuarial.
b) gambaran umum mengenai jenis program.
c) rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini kewajiban imbalan pasti
yang disajikan secara terpisah, pengaruh periode berjalan dapat
diatribusikan kedalam:
i. biaya jasa kini;
ii. biaya bunga;
iii. iuran oleh peserta program;
iv. keuntungan dan kerugian actuarial;
v. kurs mata uang asing berubah pada program yang diukur dengan
mata uang yang berbeda dengan mata uang penyajian;
vi. imbalan yang dibayarkan;
vii. biaya jasa lalu;
viii. kombinasi bisnis;
ix. kurtailmen; dan
x. penyelesaian.
d) analisis kewajiban imbalan pasti terhadap jumlah yang dihasilkan dari
program yang seluruhnya tidak didanai dan jumlah yang dihasilkan dari
program yang seluruhnya atau sebagian didanai.
e) rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai wajar asset program serta saldo
awal dan akhir hak penggantian yang diakui sebagai asset.
f) rekonsiliasi nilai kini kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program
atas aset dan liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan.
g) total beban yang diakui di laporan laba rugi.
h) jumlah total yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain.
i) untuk entitas yang mengakui keuntungan dan kerugian dalam laporan
pendapatan komprehensif lain, jumlah kumulatif dari keuntungan dan
kerugian aktuarial yang diakui pada pendapatan komprehensif lain.
j) untuk setiap kategori utama dari aset program, yang mencakup, namun
tidak terbatas pada, instrument ekuitas, instrumen utang, property, dan
seluruh aset lain, persentase atau jumlah setiap kategori utama merupakan
nilai wajar total aset program.
k) jumlah yang mencakup nilai wajar aset program untuk:
i. setiap kategori instrumen keuangan milik entitas;dan
ii. setiap properti atau aset lain yang digunakan oleh entitas.
l) penjelasan atas basis yang digunakan untuk menentukan tingkat
pengembalian aset yang diharapkan secara keseluruhan, termasuk dampak
kategori utama dari asset program.
m) pengembalian aktual dari aset program, sebaik pengembalian aktual setiap
hak penggantian yang diakui sebagai asset.
n) prinsip asumsi aktuarial yang digunakan sampai pada akhir periode
pelaporan.
o) dampak kenaikan satu angka persentase dan dampak penurunan satu angka
persentase dalam tingkat tren biaya kesehatan.
p) jumlah periode tahunan saat ini dan periode empat tahun sebelumnya.
q) estimasi terbaik pekerja, selama dapat ditentukan secara andal, iuran uang
diharapkan akan dibayar dalam program selama periode tahunan dimulai
setelah periode pelaporan.
IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG LAINNYA
Imbalan kerja jangka panjang lainnya mencakup,antara lain:
a) cuti-berimbalan jangka panjang;
b) imbalan hari raya atau imbalan jasa jangka panjang lainnya (jubilee or
other long-service benefits)
c) imbalan cacat permanen;
d) utang bagi laba dan bonus yang dibayar 12 bulan atau lebih setelah akhir
periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya; dan
e) kompensasi ditangguhkan yang dibayar 12 bulan atau lebih sesudah akhir
dari periode pelaporan saat jasa diberikan.
Pengakuan dan Pengukuran
Jumlah yang diakui sebagai liabilitas untuk imbalan kerja jangka panjang
lainnya adalah total nilai neto dari jumlah berikut ini:
a) nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan.
b) dikurangi dengan nilai wajar dari aset program pada akhir periode
pelaporan (jika ada) selain kewajiban yang harus dilunasi secara
langsung.
Pengungkapan
Walaupun Pernyataan ini tidak mewajibkanpengungkapan rinci imbalan
kerja jangka panjang lainnya. Pernyataan lainnya dapat saja mewajibkan
pengungkapan, sebagai contoh ketika beban yang dihasilkan dari imbalan tersebut
sangat besar jumlahnya, maka pengungkapan diperlukan sesuai dengan PSAK 1
(revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan.
PESANGON PEMUTUSAN KONTRAK KERJA (PKK)
Pernyataan ini membahas pesangon PKK secara terpisah dari imbalan
kerja lainnya karena kejadian yang menimbulkan kewajiban ini adalah pemutusan
hubungan kerja dan bukan jasa yang diberikan pekerja.
Pengakuan
Entitas harus mengakui pesangon PKK sebagai liabilitas dan beban jika, dan
hanya jika, entitas berkomitmen untuk:
a) memberhentikan seorang atau sekelompok pekerja sebelum tanggal
pensiun normal; atau
b) menyediakan pesangon PKK bagi pekerja yang me nerima penawaran
mengundurkan diri secara sukarela.
Pengukuran
Jika pesangon PKK jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah periode
pelaporan, maka besarnya pesangon PKK harus didiskontokan dengan
menggunakan tingkat diskonto.
Pengungkapan
Jika terdapat ketidakpastian mengenai jumlah pekerja yang bersedia
menerima tawaran pesangon PKK, maka terdapat suatu liabilitas kontinjensi.
Seperti diatur dalam PSAK 57 (revisi 2009): Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan
Aset Kontinjensi, entitas mengungkapkan informasi mengenai liabilitas
kontinjensi tersebut, kecuali jika kemungkinan kecil terjadi arus keluar pada saat
penyelesaian.
top related