hasil evaluasi jakstranas 2010-2014
Post on 08-Apr-2016
55 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
EvaluasiJakstranas Iptek 2010-2014
&Jakstranas Iptek 2015-2019
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGIRakornas Ristek 2013
Gedung Sasono Langen Budoyo Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, 27-28 Agustus 2013
1. HASIL EVALUASI JAKSTRANAS IPTEK 2010-2014
2. PENYUSUNAN JAKSTRANAS IPTEK 2015-2019
2
SISTEMATIKA
HASIL EVALUASI JAKSTRANAS IPTEK 2010-2014
3
Data1. DATA SEKUNDER2. DATA PRIMER
a. Kuesionair: terkirim ke 272 instansi (LPNK, LPK, Balitbangda/Bappeda Provinsi, Balitbangda/Bappeda Kabupaten/Kota, LPPM), terkumpul kembali sebanyak 50 kuesionair
b. Wawancara: • Deputi KRT • LPNK - Ristek • Kementerian: Balitbangtan, Balitbang KKP, Balitbang Kemkes, BP KIMI
Perindustrian, Deputi Sumber Daya KUKM, Ditjen Dikti • Perguruan Tinggi: LPPM-UGM, LPPM-IPB, LPPM ITB, DRPM-UI, LPPM UPN
Yogyakarta, LP USU, LPPM Unhas, LP/LPM-UNG, LPPM Unsri, LP Unlam, LPPM Unram
• Pemda: Yogyakarta (Bappeda dan BAP), Sumatera Utara (Balitbangda), Sulawesi Selatan (Balitbangda), Gorontalo (Balihristi), Sumatera Selatan (Balitbanginov), Kalimantan Selatan (Balitbangda), Nusa Tenggara Barat (DRD)
c. FGD dengan industri: Batam dan Jawa Timur4
5
Evaluasi: POTRET 4 DIMENSI JAKSTRANAS IPTEK 2010-2014
• Dukungan konstitusi UUD 1945 Amandemen-4: Pasal 28c dan Pasal 31, Ayat 5, dan Pasal 33
• UU 18/2002: memperkuat daya dukung iptek untuk mempercepat pencapaian tujuan negara; meningkatkan daya saing; meningkatkan kemandirian.
• UU No. 32/2004 ttg Pemda: daya saing daerah (Pasal 2.3, Pasal 27.1.g)
• Perpres 28/2008 tentang kebijakan Industri Nasional: iptek merupakan enabler yang mutlak harus ada agar dapat bersaing di pasar internasional
• Kebijakan sektor: menekankan penelitian dan pengembangan
• Dalam UU 25/2004 Jakstranas Iptek tidak memiliki peran yang tegas,
• UU 17/2003: penyelenggaraan urusan pemerintah dalam Iptek sama dengan urusan pemerintah yang lain.
• Ada perbedaan lingkungan pada saat perumusan dan saat implementasia (MP3EI, Kepmen 16/2013
• UU No. 17/2007 ttg RPJP; bagian IV.1.2 Butir C Penguasaan, Pengembangan, dan Iptek: penguatan sistem inovasi untuk mendorong pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan.
• Kelembagaan: pusat unggulan, konsorsium, dan sentra HKI meningkat• Meningkatnya investasi Iptek Nasional dari 0,05% menjadi 0,055% PDB
• Produktivitas Iptek: publikasi dan patent terdaftar meningkat• Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional untuk industri dan masyarakat meningkat
• Dampak sosial dan ekonomi belum terukur
• Belum selaras dengan kebijakan sektor sehingga tingkat implementasi pada pembangunan sektor rendah
• Tidak ada pembagian peran antar aktor iptek dalam pelaksanaan Jakstranas Iptek
• Setiap lembaga memiliki visi atau rencana strategis yang tidak mudah untuk disesuaikan dengan Jakstranas
• Keterbatasan anggaran sehingga seringkali prioritas terabaikan
• Sosialisasi kurang• Tidak mempunyai panduan operasional sehingga sulit di
implementasikan
• Ada perbedaan prioritas antar sektor
• Terlalu teoritis dan tidak implementatif• Kedudukan legal tidak cukup kuat untuk
“memaksa” setiap unsur kelembagaan Iptek
• Substansinya belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan
• Belum didasarkan pada hasil kajian yang kuat tidak ada baseline data iptek yang kuat..
• Secara legal kedudukan Jakstranas Iptek lemah
• Kelemahan dalam identifikasi masalah.• Masih banyak dalam tataran teoritik. belum sampai pada
analisis secara praktis/ detail tentang kondisi riil dan isu-isu strategis yang ada.
• Belum bisa menciptakan sebuah skenario pengembangan riset nasional yang berkesinambungan.
• Tidak menggambarkan grand-strategy yang menaungi kegiatan riset nasional. • Tidak ada tolok ukur kesuksesan (sasaran) yang jelas. Proses perumusan telah melibatkan LPNK, Balitbang Kementerian, DRN, dan unsur non-government seperti industri, masyarakat tapi dipandang belum melibatkan stakeholders Iptek secara luas.
• Tercapainya revitalisasi 2 sarana dan prasarana• Tercapainya jumlah artikel iptek elektronik yang dapat
diakses dari perpustakaan on-line menjadi 1,5 juta artikel
• Meningkatnya jumlah Pranata litbang terakreditasi menjadi 34
• Meningkatnya jumlah peneliti per 1 juta penduduk menjadi 438 peneliti
• Mengembangkan STP sebagai tools dalam pembangunan ekonomi daerah berbasis inovasi
Perumus
anImplementasi
Lingk
unga
nKinerja
SARAN UNTUK PENYUSUNAN JAKSTRANAS IPTEK 2015-2019 (1)
6
- Kebijakan riset mendatang harus bersifat problem-solving, sehingga bisa menjadi solusi untuk membangun bangsa berbasis iptek
- Proses perumusan Jakstranas hendaknya melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang lebih luas agar memiliki ownership yang tinggi
- Indonesia butuh grand-policy yang secara efektif dan efisien menaungi kegiatan riset nasional
- Ada kesatuan arah- Basis legal yang cukup dalam bentuk Peraturan Presiden- Basis ilmiah yang kokoh, hasil studi yang mendukung dan
evaluasi komprehensif pelaksanaan Jakstranas sebelumnya.- Disosialisasikan dengan baik kepada para pelaku Iptek di level
makro, meso, maupun mikro.
SARAN UNTUK PENYUSUNAN JAKSTRANAS IPTEK 2015-2019 (2)
7
- Buku 1 Jakstranas menjadi ruh dari RPJMN 2015-2019, sehingga implementatif berbentuk program-kegiatan yang diacu oleh Renstra 2015-2019 K/L Iptek.
- ARN (Jakstranas Buku 2) mengacu pada/diturunkan dari RPJMN 2015-2019 Bab Iptek, sehingga benar-benar dapat diacu. Indikasi siapa melakukan apa perlu ditegaskan.
- Mengupayakan, agar penyusunan program/anggaran Iptek “satu pintu”. Usulan dari lembaga Iptek “direkomendasikan Kemenristek”, sebelum disetujui Bappenas.
- Penajaman 7 bidang fokus, menjadi area riset yang lebih khusus untuk target 5 tahunan didukung 16 isu strategis.
- Indikator Kuantitatif yang jelas.
PENYUSUNAN JAKSTRANAS IPTEK 2015-2019
8
9
1. Identifikasi isu strategis: mengenali, memilah, dan memilih masalah Kriteria:1. telah mencapai titik kritis tertentu yang jika diabaikan akan menjadi ancaman yang
serius;2. telah mencapai tingkat partikularitas tertentu sehingga akan berdampak dramatis;3. menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak (umat manusia)
dan mendapat dukungan dari media massa;4. menjangkau dampak yang amat luas;5. mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat;6. menyangkut suatu persoalan yang sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan
kehadirannya;2. Pengembangan alternatif kebijakan: menyusun alternatif kebijakan yang
dapat dipilih untuk menyelesaikan masalah kebijakan3. Pemilihan alternatif kebijakan terbaik: menilai alternatif kebijakan untuk
menentukan alternatif kebijakan yang terbaik4. Penetapan kebijakan: menetapkan kebijakan yang dipilih sehingga
mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan mengikat
PROSES PERUMUSAN JAKSTRANAS IPTEK 2015-2019
IDENTIFIKASI ISU STRATEGISJAKSTRANAS IPTEK 2015-2019
10
11
Pemetaan isuJAKSTRANAS IPTEK 2015-2019
Kelembagaan
Sumber Daya
Jaringan
Produktivitas Pendayagunaan
1. Belum berkembangnya budaya inovasi2. Kinerja lembaga masih rendah3. Legislasi Iptek lemah4. Peran dan fungsi Balitbangda tidak optimal5. Belum optimalnya lembaga intermediasi 6. Belum ada sertikasi bagi pengembang software aplikas7. Ada hambatan birokrasi dalam penelitian dan inovasi8. Sistem kelembagaan riset nasional belum efektif dan efisien9. Birokrasi yang rumit dalam penyelenggaraan riset dan penerapan
hasil-hasilnya, apalagi dalam era otonomi daerah10.Kelembagaan litbang belum efektif 1. Keterbatasan sumber daya Iptek
2. Pemborosan sumber daya yang terbatas
3. Jumlah dan kompetensi SDM sangat kurang dan tidak merata
4. Iklim tidak mendukung SDM untuk produktif
5. Penuaan sarana dan prasarana Iptek
6. Sarana pengujian produk teknologi sangat kurang
7. Sarana dan prasarana litbag belum memadai
8. Belum ada basis data Iptek yang terintegrasi
9. Rendahnya kesadaran masyarakat termasuk peneliti/perekayasa untuk mendaftarkan HKI atas invensinya
10.Mekanisme penganggaran tidak mendukung kegiatan litbang secara optimal
11.Terbatasnya pendanaan kegiatan litbang di industri
12.Budgeting power sangat lemah 13.Anggaran Iptek rendah
1. Interaksi Iptek dan industri masih lemah2. Kerja sama belum optimal3. Revitalisasi Puspiptek sebagai STP belum maksimal4. Posisi Indonesia dalam kerjasama internasional lemah5. Jaringan pelaku Iptek masih lemah sehingga kegiatan
penelitian sering tumpang tindih 6. Adanya mismatch antara pemerintah, dunia usaha,
institusi riset dan perguruan tinggi untuk secara bersama-sama membangun ekonomi.
5. Kualitas riset relatif rendah6. Fokus pada kearifan lokal, tidak perlu meniru
negara lain7. Overlapping kegiatan riset antar pelaku riset,
boros sumber daya 8. Pengembangan ilmu dasar dan penciptaan
teknologi untuk mendorong industri
11. Strategi pemanfaatan hasil litbangyasa ke masyarakat masih lemah 12. Kapasitas absorpsi dan kapabilitas inovasi masyaraat masih rendah 13. Strategi sinergi dan dukungan antar aktor inovasi untuk proses difusi
dan diseminasi litbang masih lemah 14. Aspek sosial kurang diperhatikan sehingga hasil-hasil penelitian
sering mengalami kendala dalam penerapannya 15. Ada keengganan pengusaha untuk menggunakan hasil penelitian
dalam negeri dan lebih suka teknologi impor 16. Pemanfaatan hasil litbang di industri rendah 17. Sosialisasi hasil litbang masih kurang 18. Transfer teknologi hasil litbang dalam negeri ke industri lemah 19. Transfer teknologi dari perusahaan asing ke perusahaan dalam
negeri tidak terjadi 20. Belum ada mekanisme transfer teknologi yang berkelanjutan
1. Kegiatan riset pengembangan teknologi belum tekait langsung dengan kebutuhan industri
2. Belum terkaitnya kegiatan riset dengan kebutuhan nyata
3. Teknologi masih bergantung pada produk luar negeri
4. Pengembangan local wisdom / inovasi akar rumput, teknologi tepat guna yang benar-benar dibutuhkan oleh dunia usaha
1. Ekspor Indonesia masih didominasi barang mentah (teknologi rendah)
2. Industri berbasis teknologi tidak tumbuh3. Tidak terjadi vertical value added4. Belum optimalnya mekanisme intermediasi Iptek 5. Kelemahan rantai nilai dalam pengembangan produk 6. Tranfer teknologi belum berjalan 7. Audit teknologi sangat lemah 8. Pemanfaatan Iptek belum optimal9. Tarikan pasar terhadap hasil litbang lemah 10.Masih kurangnya keberpihakan pemerintah dan BUMN
terhadap pemanfaatan hasil invensi teknologi dalam negeri
1. Proses pembangunan ekonomi yang pragmatis
2. Daya dukung inovasi yang belum kuat
3. Lemahnya koordinasi Kementerian/lembaga
4. Lemahnya sinergi kebijakan
5. Regulasi yang menghambat
6. Kemampuan memenuhi tantangan global rendah 7. Perdagangan gelap, penyelundupan, sabotase pada event penting, dan pengangkutan material berbahaya (sumber radioaktif)
8. Ekspor masih berupa raw material
9. Kesiapan menghadapi pasar bebas China - ASEAN
10. Belum ada skenario pengembangan berkelanjutan
11. Belum harmonisnya kebijakan Iptek dengan sistem keuangan negara
12. Kesiapan Indonesia dalam menghadapi Komunitas ASEAN 2015 (standardisasi, sertifikasi, kesiapan SDM Iptek, jaringan kerjasama, 'perebutan' pasar, perundang-undangan, dll).
13. Negara Indonesia termasuk dalam 3 (tiga) besar pembajak software di dunia.
14. Kesadaran berinovasi masih sangat rendah
15. Krisis pangan, krisis energi
16. Banyak pembangunan di daerah tidak berdasarkan riset, bahkan berbasiskan data saja tidak ada. Pembangunan di Indonesia tidak berdasarkan evidence based.
17. Pendidikan dan pelatihan teknologi yang spesifik sesuai kebutuhan industri
12
Pemetaan isu strategisJAKSTRANAS IPTEK 2015-2019
Kelembagaan
Sumber Daya
Jaringan
Produktivitas Pendayagunaan
1.Kelembagaan litbang belum efektif 2.Kinerja lembaga masih rendah
1.Jumlah dan kompetensi SDM sangat kurang dan tidak merata
2.Sarana dan prasarana litbag belum memadai
3.Budgeting power sangat lemah
1.Interaksi Iptek dan industri masih lemah2.Posisi Indonesia dalam kerjasama internasional lemah3.Jaringan pelaku Iptek masih lemah sehingga kegiatan penelitian sering
tumpang tindih
1.Belum terkaitnya kegiatan riset dengan kebutuhan nyata2.Kualitas riset relatif rendah3.Overlapping kegiatan riset antar pelaku riset, boros sumber daya
1.Tranfer teknologi belum berjalan 2.Audit teknologi sangat lemah 3.Pemanfaatan Iptek belum optimal
Kesiapan menghadapi pasar bebas China - ASEAN
PENGEMBANGAN ALTERNATIF KEBIJAKANJAKSTRANAS IPTEK 2015-2019
13
14
ELEMEN-ELEMEN JAKSTRANAS IPTEK 2015-2019
Jakstranas Iptek Prioritas Utama
Kerangka Kebijakan
Arah Kebijakan Kemana / menuju sasaran strategis
Apa
Bagaimana /strategi
Strategi operasional
untuk menuju sasaran strategis
pada masing-masing prioritas
utama
Strategi implementasi dan
instrumen
Indikator keberhasilan
ARAH KEBIJAKANJAKSTRANAS IPTEK 2015-2019
15
Arah Pembangunan Iptek
Daya Saing & Kemandirian
Ultimate Goal: Kesejahteraan
IPTEK
SDA
Pendidikan
Budaya Masyarakat
Tech
nopr
enou
rshi
pManagem
ent & Leadership
Beneficiary Pengembangan Teknologi
Lakitan, B, (2013), Connecting all the dots: Identifying the “actor level” challenges in establishing effective innovation system in Indonesia, Technology in Society 35 (2013) 41–54
Badan Usaha Milik Negara
UKMK
Perusahaan Multinasional
Perusahaan Subsidiary di Indonesia
Teknologi Dari Luar Negeri
Teknologi Dari Dalam
Negeri
Beneficiary Kegiatan Riset
Kegiatan Riset
Dunia Usaha
Pemerintah BUMN Strategis yang masalah krusialnya adalah Teknologi
Usaha baru hasil litbang
Masyarakat kecil atau UKMK
Dunia Usaha sendiri
Kegiatan litbang dilakukan baik oleh swasta maupun pemerintah. Hasil penelitian dari perusahaan swasta akan diguanakan untuk industrinya sendiri. Hasil dari Lembaga litbang pemerintah terutama digunakan oleh masyarakat kecil dan UKMK dan untuk memperkuat industri strategis yang memang memerlukan litbang. Untuk hasil litbang yang tidak digunakan oleh BUMN atau masyarakat secara langsung didorong untuk menjadi usaha baru melalui inkubator.
Kualitas Lembaga riset harus ditingkatkan. Jumlah Pusat Unggulan harus ditingkatkan. Hubungan kelembagaan iptek harus diatur agar hasil penelitian dari lembaga penelitian milik pemerintah dapat diterapkan di badan usaha, terutama dengan industri strategis. Pererat hubungan Ristek, Pendidikan, Industri, BUMN dan lembaga penelitian.
Sumber daya iptek perlu diperkuat, terutama sumber pendanaan dari swasta, agar rencana anggaran penelitian dan pengembangan 1% dari GDP yang telah tercantum di MP3EI dapat diwujudkan. Demikian pula jumlah Sumber Daya Manusia Iptek harus diupayakan agar tidak mengalami stagnasi bahkan kemunduruan. Kebijakan zero growth di bidang SDM iptek harus segera diakhiri. Basis data iptek yang tersebar dibeberapa tempat merupakan sumber daya Iptek yang harus dikembangkan dan masing-masing harus saling dapat diakses. Penguatan Sarpras Iptek: Lab, Pusat Peraga
Jejaring iptek perlu dikembangkan agar terjadi kerja sama antar lembaga penelitian nasional dari pusat hingga ke daerah dan perlu mengembangkan jejaring internasional. Demikian pula jejaring atar peneliti harus digalang agar terjadi cross feritilization; saling mengisi. SINas & SIDa Perlu diperkuat.
Relevansi penelitian harus ditingkatkan dengan semakin mengembangkan konsorsium inovasi. Dengan konsorsium, produktivitas dan relevansi kegiatan penelitian selalu terkait dengan pengguna teknologi.
Pendayagunaan Iptek perlu digalakkan dengan membuat kebijakan-kebijakan teknologi yang sinergis dengan kebijakan lainnya untuk mengukung konsorsium litbang.
19
Alternatif sasaran strategis 2015-2019
PRIORITAS UTAMA RISET DAN TEKNOLOGIJAKSTRANAS IPTEK 2015-2019
20
Salah satu tema riset penting dalam bidang fokus ketahanan pangan adalah bekurangnya lahan pertanian yang subur secara progresif disertai perubahan iklim global yang mengancam pasokan pangan nasional. Adanya fakta bahwa kebutuhan pangan akan selalu meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang pesat menyebabkan kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas, sehingga jika tidak dicarikan solusinya dapat mengarah pada terjadinya krisis pangan. Oleh sebab itu kita membutuhkan terobosan teknologi untuk dapat menggunakan lahan-lahan sub optimal yang saat ini masih belum dimanfaatkan dengan baik agar ketahanan pangan dapat dijaga.
Adapun tema riset bidang energi sangat vital bagi perekonomian kita karena tidak ada kegiatan manusia yang tidak memerlukan energi. Sementara itu cadangan energi fosil kita semakin manipis oleh sebab itu mau tidak mau melakukan terobosan teknologi dalam hal Energi Baru/Terbarukan.
Disisi lain, dengan meningkatnya kegiatan manusia maka meningkat pula kebutuhan transportas nasional. Untuk itu diperlukan teknologi transportasi yang tepat guna, cepat, aman, nyaman, terjangkau, hemat energi, dan ramah lingkungan yang dapat menghubungkan kegiatan perekonomian nasional secara efektif dan efisien.
21
Identifikasi Prioritas Utama 2015-2019
Selain itu, bidang fokus teknologi TIK mempunyai peran yang juga vital bagi perekonomian kita dimana perlu dipikirkan tema riset untuk memberikan solusi bagi kesenjangan digital yang disebabkan oleh terbatasnya kemampuan adopsi dan adaptasi teknologi.
Upaya untuk mendayagunakan keaneka-ragaman hayati nasional menjadi produk yang bernilai ekonomis tinggi dapat dilakukan melalui riset dalam bidang fokus kesehatan obat untuk pengembangan vaksin.
Aplikasi nano teknologi untuk bidang fokus lainnya. Indonesia kaya akan bahan tambang yang mengandung logam tanah jarang, rare earth, yang sangat dibutuhkan dalam produksi berbagai produk teknologi tinggi. Bidang riset material maju perlu mengembangkan metode-metode baru untuk mengekstrak logam tanah jarang yang sekarang ini terbuang begitu saja sebagai limbah dari pengolahan bahan tambang lainnya.
22
Identifikasi Prioritas Utama 2015-2019
Yang tidak kalah penting adalah bidang fokus pembangunan IPTEK pertahanan dan keamanan untuk ketersediaan alutsista yang mempunyai deterrence effect tinggi. Untuk itulah maka Hakteknas tahun 2013 ini mengusung tema inovasi pertahanan dan keamanan nasional.
cross cutting issues yang perlu dipecahkan melalui riset-riset yang diagendakan secara nasional dalam ARN 2015-2019. Isu-isu dan kata kunci tersebut antara lain adalah perubahan iklim, teknologi hijau (green technology), peningkatan kandungan komponen dalam negeri, persaingan global dan pembangunan berkelanjutan yang melibatkan semua pihak (sustainable and inclusive development) didukung oleh kajian sosial ekonomi dan budaya agar lebih komprehensif serta dukungan 16 isu strategis.
23
Identifikasi Prioritas Utama 2015-2019
24
Identifikasi Prioritas Utama 2015-2019
Sumber Bidang fokus
UU 17 2007 RPJPN 1. Ketahanan Pangan2. Energi3. Teknologi dan Manajemen Transportasi4. Teknologi Informasi dan Komunikasi.5. Teknologi Hankam6. Teknologi Kesehatan dan Obat7. Material Maju
Kepmen Ristek 16 /M/Kp/II/2013
1. Pangan dan Pertanian 2. Ilmu Pengetahuan Alam 3. Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemasyarakatan 4. Teknologi untuk Mengentaskan Kemiskinan (Pro-Poor Technology) 5. Kesehatan, Biologi Molekuler, Bioteknologi, dan Kedokteran 6. Material Industri dan Material Maju 7. Energi, Energi Baru dan Terbarukan 8. Ketenaganukliran dan Pengawasannya 9. Penerbangan dan Antariksa 10.Teknologi Pertahanan dan Keamanan 11.Teknologi Maritim 12. Industri Rancang Bangun dan Rekayasa 13. Ilmu Kebumian dan Perubahan Iklim 14.Teknologi Hijau (Green Technology) 15.Teknologi dan Manajemen Transportasi 16.Teknologi Informatika dan Komunikasi
Hasil wawancara Tambahkan Ilmu sosial dan humaniora
25
Analisis terhadap Prioritas Utama 2015-2019
Pertanian
Teknologi untuk Mengentaskan Kemiskinan (Pro-Poor Technology)
Biologi Molekuler, Bioteknologi, dan Kedokteran
Material Industri
Energi Baru dan Terbarukan
Ketenaganukliran dan Pengawasannya
Penerbangan dan Antariksa
Teknologi Maritim
Industri Rancang Bangun dan Rekayasa
Ilmu Kebumian dan Perubahan Iklim
Teknologi Hijau (Green Technology)Penguatan Ilmu Dasar untuk mendorong
penciptaan teknologi
Daya saing ekonom
i
Ketahanan Pangan
Energi
TIK
Teknologi dan
Manajemen Transportasi
Teknologi Pertahanan
dan Keamanan
Teknologi Kesehatan dan obat
Material Maju
Penguatan Ilm
u Pengetahuan S
osial dan kem
asyarakatan untuk mendukung
penerapan teknologi
KERANGKA KEBIJAKANJAKSTRANAS IPTEK 2015-2019
26
27
• Topik Penelitian Top down harus dikerjakan dalam bentuk konsorsium untuk mencapai hasil dalam jangka pendek hingga jangka menengah quick yielding. Topik penelitian Bottom up dilaksanakan untuk menggali ide2 baru terutama dari perguruan tinggi yang berguna dalam jangka panjang.
• Topik penelitian di Kementerian difokuskan pada penelitian kebijakan dan penelitian yang bermuara pada paten dan usaha baru berbasis inovasi peneliti yang didukung program inkubator teknologi.
• Kementerian ristek memfasilitasi dan menjadi katalis terbentuknya konsorsium riset dan konsorsium pengembangan produk strategis.
• Invensi yang sudah terseleksi oleh suatu tim yang melibatkan dunia usaha dan terpilih yang berpotensi inovasi perlu di fasilitasi untuk dapat menjadi usaha baru berbasis teknologi termuan sendiri.
• Pendanaan penelitian yang dianggarkan melalui pendidikan tinggi diutamakan untuk penguatan kapasitas iptek dengan hasil utama publikasi di jurnal ilmiah.
• Penelitian dasar diutamakan dilakukan di Lembaga Penelitian di Perguruan Tinggi.
Kerangka Kebijakan Penguatan SINas
Sumber: Mesdin Simarmata, Direktur Iptek & Industri Kreatif Bappenas, 2013
Penguatan Sinas
29
Kebijakan yang urgen untuk diselesaikan:
• Aturan tentang royalti untuk peneliti yang didanai dengan APBN;
• Aturan tentang pendirian perusahaan pemula di lembaga litbang pemerintah;
• Penghargaan bagi para penghasil paten dan usaha baru sebagai hasil penelitian (angka kredit yang tinggi bagi paten, lisensi);
• Peneliti meliputi PNS dan Non PNS
Penguatan SINas
INDIKATORJAKSTRANAS IPTEK 2015-2019
30
Indikator Input
1. Peningkatan jumlah dan kualitas SDM Iptek; 2. Peningkatan investasi litbang; 3. Modernisasi peralatan lab yang ditentukan
berdasarkan kinerja dan tuntutan pasar; 4. Peningkatan jumlah proyek konsorsium riset ;5. Jumlah pusat-pusat keunggulan iptek.
Indikator Output
1. Jangka pendek dan menengah, diukur melalui keunggulan ilmiah dan jumlah paten & hasil penelitian yg siap diindustrikan (kesiapan Teknologi level 7 – 9).
2. Jangka panjang, benefit dan impact yang diharapkan dapat diukur melalui:
a. Nilai ekonomi: lisensi, spin-off yang, start-up companies yang terbentuk;
b. Daya saing Indonesia: meningkatnya capaian index daya saing.
top related