hak masyarakat terhadap layanan perpustakaan · pusnas, untuk meningkatkan literasi masyarakat dan...
Post on 31-Dec-2019
16 Views
Preview:
TRANSCRIPT
HAK MASYARAKAT
TERHADAP LAYANAN
PERPUSTAKAAN
Disiapkan oleh Biro Hukum dan Perencanaan
Perpustakaan Nasional RI
2019
BAGAIMANA HAK MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PERPUSTAKAAN SECARA INKLUSIF?
PEMBUKAAN
MANDAT UUD 45
PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT
LAYANAN PERPUSTAKAAN
SEBAGAI HAK INKLUSIF
MASYARAKAT
Pasal (5) UU 43/2007, tentang Perpustakaan mengatur hak, kewajiban masyarakat terhadap perpustakaan, bahwa; (i) masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan; (ii) masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus (iii) masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, pasal 12 ayat (2) menjelaskan bahwa perpustakaan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar.
DASAR JURIDIS DAN FILOSOFIS
Pasal 3 UU 43/2007 –
PERPUSTAKAAN
Perpustakaan berfungsi sebagai wahana
pendidikan, penelitian, pelestarian,
informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.
PERPUSTAKAAN
PENDIDIKAN
PENELITIAN
PELESTARIAN
INFORMASI
REKREASI
Meningkatkan
Kecerdasan dan
Keberdayaan
bangsa
FUNGSI
TUJUAN
FUNGSI PERPUSTAKAAN
BAGAIMANA KONDISI PERPUSTAKAAN SAAT INI?
PUSAT LITERASI DAN
GERAKAN LITERASI
KONDISI SAAT INI Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan
Perpustakaan Nasional seiring dengan selesainya pembangunan 24 lantai gedung layanan Perpusnas di Jl. Merdeka Selatan 11, Jakarta yang dilengkapi dengan 18 jenis layanan onsite dan 64 jenis layanan online.
Peningkatan indeks kegemaran membaca
berdasarkan survei Perpustakaan Nasional, dari 36,48 (2017) naik menjadi 52,92 (2018).
Peningkatan kuantitas dan kualitas pustakawan dan tenaga perpustakaan. Jumlah 3.945 orang; tersertifikasi 954 pustakawan; meningkat kompetensi 3.927 orang, uji kompetensi 336 pustakawan dan inpassing 814 pustakawan. Tenaga
perpustakaan terlatih meningkat dari 711 (2016) bertambah 1.142 orang (2017) dan 1.721 orang (2018).
Pelestarian khazanah budaya
bangsa melalui penghimpunan 11.745 Manuskrip, 1.849 naskah telah didigitalkan, dan 3.466 naskah telah dikaji.
Nilai tingkat kepuasan pemustaka 4.3 (sangat puas)
Peningkatan koleksi deposit 62.685 eks (2016) menjadi 127.606 eks (2017). Atau dari 3.401 penerbit (2016) menjadi 4.520 penerbit (2017). Meningkat jadi 142.949 eks. dari 9.753 penerbit (2018).
KONDISI SAAT INI Terus berkembangnya koleksi cetak menjadi 3.9 Juta Eks. (2018) dan Koleksi digital Tersedia sebanyak 2.300.000.000 artikel dari 106.473 judul e-jurnal, e-book sebanyak 283.964 judul. Di samping ada 25.771 judul/282.586 copy buku digital dapat diakses melalui i-Pusnas, untuk meningkatkan literasi masyarakat dan civitas academica di perguruan tinggi.
Peningkatan jumlah perpustakaan dalam jejaring
perpustakaan digital nasional. Saat ini telah terintegrasi rekod sejumlah 9.770.875 entri. 1.238 Institusi. 1.532 Perpustakaan dan 5.850 institusional repositori.
Peningkatan penerbit yang mendaftarkan buku
pada ISBN. Pada 2016 sebanyak 57.085 judul dan pada tahun 2017 sebanyak 69.985 judul. Dan 2018 sebanyak 89.086 judul
Jumlah Pegawai meningkat, sampai tahun 2018 Jumlah pegawai negeri sipil di Perpusnas sebanyak 665 orang . Pada tahun 2019 mendapat tambahan CPNS sejumlah 331 orang. Total ASN Perpusnas adalah 996 orang. Pegawai tersebar di Perpusnas gedung Salemba Raya 28A, Jakarta, Merdeka Selatan 11, Jakarta. UPT Perp. Proklamator BK di Blitar dan UPT Proklamator BH di Bukittinggi.
INDONESIA
NEGARA DENGAN
JUMLAH
PERPUSTAKAAN
TERBANYAK KE 2
DUNIA
Target ke depan membentuk kelembagaan perpustakaan di 7.094 Kecamatan (8%), 8.490 kelurahan, dan 74.957 desa (35%).
SEBARAN PERPUSTAKAAN DI WILAYAH INDONESIA 2018
23,55%
47,89%
8,57%
6,77%
11,62%
1,77%
0,42%
PELAYANAN PUBLIK
TERBAIK NASIONAL KE -5
GERAKAN AKSES
TERBUKA
PENGETAHUAN
TERATAS DUNIA
INDEKS SISTEM
PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK
BAIK DI ATAS RATA-
RATA NASIONAL
OPINI KINERJA
BAIK 3 TAHUN
BERTURUT-TURUT
DARI BPK
PUBLIKASI ILMIAH INDONESIA
TERUS MENINGKAT
PERINGKAT MEMBACA
INDONESIA MAKIN
DIPERHITUNGKAN
DUNIA
KONDIS I PERPUSTAKAAN D I INDONES IA - 2018
Jumlah Perpustakaan sampai dengan November 2018:
164.610 perpustakaan
TINGKAT KETERSEDIAAN
PERPUSTAKAAN
17 Perpustakaan umum
per 100.000 penduduk
Perpustakaan Umum :
177 Perpustakaan
sekolah/madrasah
per 100.000 Penduduk usia sekolah
Perpustakaan Sekolah/ Madrasah
10 Perpustakaan Perguruan
Tinggi per 100.000 Penduduk usia pendidikan
tinggi
Perpustakaan Perguruan Tinggi
Rasio Ketersediaan Perpustakaan
Mencukupi – PERINGKAT 2 DUNIA
6.213 koleksi
per 100.000 penduduk
Ketersediaan Koleksi
Kesimpulan : Tidak Mencukupi
Prosentase Buku Yang Dipinjam :
32,05% buku dipinjam/ tahun
0,02% (59.483 orang) dari jumlah
penduduk mengunjungi perpustakaan per hari Kesimpulan :
Jauh dari kondisi yang Ideal
Anggota Perpustakaan Umum :
2,83% dari jumlah penduduk (7,334,214
orang) TENAGA PERPUSTAKAAN 12.301 orang
1 tenaga perpustakaan melayani 21.035
penduduk Kesimpulan : Jauh dari kondisi yang Ideal Tenaga Perpusttakaan dengan
SK Fungsional :
29.57%
Perpustakaan yang dipersepsikan memenuhi
standar nasional : 19,48% perpustakaan
(sebanyak 30.838 perpustakaan)
Data Perpusnas :
0,58% (910 perpustakaan) telah
terakreditasi sebagai perpustakaan ber-SNP
Jumlah kegiatan sosialisasi dan promosi per
tahun
9.898 kali (6,01% dari jumlah perpustakaan)
Jumlah masyarakat yang terlibat :
2,527,454 orang (0,98% dari jumlah penduduk)
Anggaran pengembangan perpustakaan dari APBD Dinas setempat :
18,42% atau sebanyak : Rp. 597,014,858,216
Jumlah anggaran per 1 orang penduduk :
Rp. 2.938,-
•Telah terbit Peraturan Daerah tentang
Perpustakaan di 31 Provinsi dan 162
Kabupaten/Kota.
•Status kelembagaan 34
perpustakaan provinsi, dan 476
Perpustakaan umum dari 514
Kabupaten/Kota meningkat menjadi
Dinas.
Anggaran Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran
Membaca Perpusnas : Rp. 177.812.567.000
Tenaga Perpusttakaan sesuai
kualifikasi :
11,98% 47%
16.077.296 koleksi
REPLIKASI GERAKAN SOSIAL LITERASI
BAGAIMANA STRATEGI TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL?
21
RKP 2019: SASARAN PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN
PERAN
Peningkatan kualitas SDM
Memperbaiki kesejahteraan masyarakat
AKSI
Perpustakaan sebagai pusat literasi informasi
Perpustakaan sebagai pusat kegiatan informasi
SASARAN Meningkatnya
kualitas layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk kesejahteraan
INDIKATOR
Indeks Kegemaran Membaca - 50
Jumlah pemustaka memanfaatakan layanan perpustakaan – 2.2 juta orang
Jumlah perpustakaan umum memberikan layanan berbasis inklusi sosial – 300 lokasi
Peraturan Presiden RI No: 72 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 – Pemerataan Pembangunan
untuk Pertumbuhan Berkualitas
22
RKP 2019: ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN
SASARAN
Meningkatnya kualitas layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk kesejahteraan
ARAH KEGIATAN
Pengembangan transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial
1. Pemerataan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial; 2. Peningkatan akses literasi informasi terapan dan inklusif; 3. Pendampingan masyarakat untuk literasi informasi 4. Peningkatan TIK di perpustakaan; 5. Perkuatan kerjasama dan jejaring perpustakan dengan
lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
Meningkatkan budaya gemar mebaca
1. Peningkatan peran keluarga, komunitas dan kader literasi; 2. Peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi
perpustakaan; 3. Peningkatan kampanye budaya kegemaran membaca di
masyarakat. Meningkatkan pengelolaan, pelestarian fisik dan kandungan informasi BP & naskah kuno
1. Konservasi fisik bahan perpustakaan dan naskah kuno 2. Pelestarian kandungan informasi bahan perpustakaan dan
naskah kuno.
Prioritas Nasional 1: Pembangunan Manusia Melalui
Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
Program Prioritas 3 : Pemerataan
Layanan Pendidikan Berkualitas
Kegiatan Prioritas 3: Penguatan
Literasi Untuk Kesejahteraan
PROGRAM & KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL 2019
Proyek Prioritas
Nasional 1: Literasi
Informasi Terapan
dan Inklusif
Proyek Prioritas
Nasional 2:
Pendampingan
Masyarakat untuk
Literasi Informasi
Proyek Prioritas
Nasional 3:
Pemerataan Layanan
Perpustakaan
Berbasis Inklusi
Sosial
PENGUATAN LITERASI
UNTUK
KESEJAHTERAAN
Literasi merupakan kemampuan seseorang membaca, berbicara dan menulis; memahami dengan baik; mengeksplorasi pengetahuan lebih jauh; dan
mentrasnformasikan menjadi pengetahuan dan
produk/jasa untuk meningkatkan kualitas hidup
Literasi harus dipahami sebagai proses belajar sepanjang hayat (life-long learning) dalam rangka menjadi Subjek,
yaitu karakter manusia yang bijak, kritis, kreatif, dan peduli serta dapat bersimpati, berempati, dan
berkompati (compathy) pada diri, sesama manusia, serta lingkungan hidupnya.
Literasi sebagai sesuatu yang diterapkan (applied), sebuah praksis dan merupakan hal yang disituasikan
(situated).
SYARAT
MUTLAK
LITERASI IALAH
MEMBACA
PERPUSTAKAAN sebagai Sistem pendidikan
sepanjang hayat berbasis membaca dan praktik
sosial
KERANGKA KERJA PENGUATAN LITERASI UNTUK KESEJAHTERAAN
Kemudahan dan kecepatan akses informasi dan pengetahuan
Diversifikasi dan pemanfaatan layanan perpustakaan
Kuantitas dan kualitas koleksi bahan perpustakaan
Kemerataan layanan perpustakaan di masyarakat
Kuantitas dan kualitas tenaga perpustakaan
Literasi Kesejahteraan Inovasi
STRATEGI TRANSFORMASI LAYANAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL
Mendesain perpustakaan dan koleksinya untuk
dimanfaatkan masyarakat seoptimal mungkin
Ruang berbagi pengalaman
Ruang belajar yang kontekstual
Ruang berlatih keterampilan kerja
dari AWAL layanan sampai AKHIR layanan SETIAP HARI
Perpustakaan harus menjadi tempat bagi masyarakat berbagai
lapisan dengan berbagai KEGIATAN
Peningkatan kunjungan pemustaka ke Perpustakaan
Peningkatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan.
Peningkatan ekspos media terhadap kegiatan perpustakaan
Peningkatan jumlah kemitraan perpustakaan dg berbagai lembaga
IMPACT terhadap KESEJAHTERAAN masyarakat
RENCANA AKSI INDIKATOR
Pusat Ilmu
Pengetahuan
(Inovasi)
Pusat Kegiatan
Masyarakat
(Pemberdayaan)
Pusat
Kebudayaan
(Pelestarian dan Pemajuan)
PERAN
PERPUSTAKAAN
• Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai pusat ilmu pengetahuan menjadikan perpustakaan wahana pembelajaran sepanjang hayat melahirkan berbagai inovasi dan kreatifitas masyarakat
• Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai pusat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkomitmen pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat
• Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai pusat kebudayaan melalui pelestarian dan pemajuan khazanah budaya bangsa secara berkelanjutan untuk pemberdayaan masyarakat
TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN
BAGAIMANA DUKUNGAN REGULASI TERKAIT DENGAN BIDANG PERPUSTAKAAN?
Swasta; Mitra - CSR
Masyarakat Desa: Komunitas, pemuda, perempuan, professional, petani, buruh, siswa
Perpustakaan Desa
EK
OSIS
TEM
LIT
ER
ASI
PEMBANGUNAN
Permendesa PDT &T
No. 16/18 – Prioritas Penggunaan dana Desa 2019 Bangunan
perpustakaan desa pengadaan sarana
prasarana
Perpustakaan Desa untuk menunjang proses belajar mengajar anak desa
Perpustakaan desa untuk kegiatan pelatihan kerja bagi warga Desa
PENYELENGGARAA
N
PERMENDAGRI No.
33/19– Pedoman Penyusunan APBD 2020. Pengembangan
perpustakaan Pembudayaan
kegemaran membaca Pelestarian dan
pengembangan warisan dokumenter bangsa
Mencerdaskan kehidupan bangsa;
Memajukan kebudyaan nasional;
Pelestarian kekayaan budaya bangsa
PERDA/PERBUP
PUSTAKAWAN/PEGIAT
LITERASI / RELAWAN
PERPUSNAS
/DINAS PERP
PROV/KAB/KOT
A
• Kegiatan • Advokasi • Supervisi
Regulasi daerah untuk memperkuat operasional
Tim Sinergi RKPD
Transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial;
SNP; Bantuan sarana
dan koleksi Bimtek tenaga
perpustakaan
UU No 6/2014 - Desa Pembinaan perpustakaan desa
Pengembangan
Perrpustakaan UU No. 43/2007 - Perpustakaan
• Pengembangan koleksi perpustakaan • Penyimpanan koleksi khusus • Inventarisasi koleksi • Penerbitan katalog induk • Distribusi koleksi • Layanan perpustakaan (pengembangan, tata cara,
jejaring telematika) • Kerjasama antar perpustakaan • Mengembangkan koleksi yang memfasilitasi terwujudnya
masyarakat pembelajar sepanjang hayat • Mengembangkan koleksi untuk melestarikan hasil
budaya bangsa • Mengidentifikasi dan mengupayakan pengembalian
naskah kuno yang berada di luar negeri. • Kerja sama Perpustakaan Nasional, perpustakaan umum
provinsi, dan/atau perpustakaan umum kabupaten/kota dengan organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan
• Pemanfaatan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
• Memberikan penghargaan kepada setiap orang yang menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno
• Standar nasional Perpustakaan: • standar koleksi perpustakaan; • standar sarana dan prasarana; • standar pelayanan perpustakaan; • standar tenaga perpustakaan; • standar penyelenggaraan; • standar pengelolaan • melakukan promosi perpustakaan dan gemar membaca • pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan
(pendidikan formal dan/atau nonformal) • Fasilitasi pembudayaan kegemaran membaca • penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum
yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu. • mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan
rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca
• gerakan sosial gemar membaca • membina dan mengembangkan kompetensi, profesionalitas
pustakawan, dan tenaga teknis perpustakaan
Pengembangan Koleksi
Perpustakaan
UU No. 4/1990 - telah diubah menjadi UU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
Penyimpanan secara khusus karya cetak dan karya rekam Mewujudkan koleksi nasional Mewujudkan pelestarian koleksi nasional Menghimpun dan menyimpan karya cetak dan karya rekam mengenai Indonesia dari luar negeri Pengelolaankarya cetak dan karya rekam
Pengembangan koleksi perpustakaan Penyimpanan koleksi khusus Inventarisasi koleksi Penerbitan katalog induk Distribusi koleksi
UU No. 28/2014 - Hak Cipta
• Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkas, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang
• Pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain
• Pembuatan salinan dimaksudkan untuk komunikasi atau pertukaran informasi antarperpustakaan, antarlembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip
UU No. 3/2017 – Sistem Perbukuan • menetapkan kebijakan pengembangan budaya literasi • meningkatkan minat membaca dan menulis melalui pengadaan Naskah Buku
yang bermutu • memfasilitasi pengembangan sistem informasi perbukuan; • mempromosikan kebudayaan nasional Indonesia ke khasanah budaya dunia
melalui Buku; • Pendistribusian Buku
Pemerintah Daerah - Urusan
Perpustakaan
UU No. 23/2014 – Pemerintah Daerah
• Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi sesuai kewenangan
• Penerbitan katalog induk dan bibliografi sesuai kewenangan
• Pelestarian naskah kuno • Pengembangan koleksi budaya etnis
nusantara yang berasal dari luar negeri dan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan sesuai kewenangan
• Pengembangan perpustakaan sesuai standar dan akreditasi perpustakaan
• Pengelolaan Perpustakaan sesuai kewenangan
• Pembudayaan gemar membaca sesuai kewenangan
UU No 6/2014 - Desa
Pembinaan perpustakaan desa
Standar nasional sarana dan prasarana Pendidikan di mana di dalamnya termasuk perpustakaan
UU No. 20/2003 - Sisdiknas
Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA
• PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN
NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG
STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN
PROVINSI
• PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN
NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN
KABUPATEN/KOTA
• PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN
NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN
KECAMATAN
• PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN
NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG
STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN
DESA/KELURAHAN
Peraturan Perpustakaan Nasional
Perka Perpusnas No. 10 tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan SD/MI Perka Perpusnas No. 11 tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan SMP/MTs Perka Perpusnas No. 12 tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan SMA/MA
Naskah Kuno Nusantara
UU No. 5/2017 - Pemajuan Kebudayaan
• Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan (pencatatan dan pendokumentasian; penetapan; dan pemutakhiran data
• Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan (memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus; mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya; dan memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia
• Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan (menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan; menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari; menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan; menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya)
• Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan (revitalisasi; repatriasi; dan/atau restorasi)
• Publikasi (penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media)
• Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan (penyebarluasan; pengkajian; dan pengayaan keberagaman )
• Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan • Pembinaan Pemajuan Kebudayaan
Perpusnas
• UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan • PP No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.
43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan • Perka Perpusnas No. 14 Tahun 2014 Tentang
Pendaftaran dan Pemberian Penghargaan Naskah Kuno
Kementerian Agama
SK Menteri Agama No. 39 Tahun 2015 tentang Renstra (Naskah Keagamaan)
Budaya Baca
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Gerakan Literasi Sekolah)
UU Nomor 43 Tahun 2007 Perka Perpustakaan Nasional Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca
Perpustakaan Nasional
Peraturan Presiden RI No: 72 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 – Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL – PENGUATAN LITERASI UNTUK KESEJAHTERAAN
Peraturan Presiden
Tenaga Perpustakaan
Perka Perpusnas Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya
Perpusnas
Permendikbud No. 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah
Kemendikbud
Kemen PAN RB
PermenPAN RB No. 9 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Putskawan dan Angka Kreditnya
• Pustakawan • Tenaga Teknis Perpustakaan
TERIMA KASIH
top related