gejala anti-kritik rezim jokowi - gelora45.com filemenghina jokowi itu bisa disebut sebagai simtom...
Post on 07-Apr-2019
212 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
Gejala Anti-Kritik Rezim Jokowi
Bimo Wiwoho , CNN Indonesia
Senin, 07/08/2017 10:46 WIB
Kepolisian menangkap sejumlah warga karena diduga melakukan penghinaan kepada Presiden Jokowi.
Pengamat menilai ini adalah bagian dari sikap anti-kritik. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepolisian menangkap Sri Rahayu (32) di kediamannya di
Desa Cipendawa, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Sabtu (5/8).
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri Brigadir Jenderal Fadil Imran
mengatakan Sri diamankan karena diduga menyebarkan berbagai konten yang menghina
Presiden Joko Widodo, lambang negara, sejumlah partai politik, serta organisasi
kemasyarakatan.
Dia melakukan itu melalui akun Facebooknya yang diberi nama Sri Rahayu Ningsih (Ny
Sasmita).
"Tersangka mendistribusikan puluhan foto-foto dan tulisan dengan konten penghinaan
terhadap Presiden Joko Widodo, beberapa partai, organisasi kemasyarakatan dan
kelompok dan konten hoax lainnya," tutur Fadil, Minggu (6/8).
Lihat juga: Sri Rahayu Penghina Jokowi Pertanyakan Keadilan di Indonesia
Dengan demikian, Sri masuk ke dalam barisan orang-orang yang juga pernah ditangkap
karena diduga melakukan penghinaan kepada Presiden. Pada Juni lalu, dua orang juga
ditangkap kepolisian terkait dengan dugaan penghinaan terhadap Presiden.
Terkait dengan hal tersebut, pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah, Adi Prayitno mengatakan, penangkapan terhadap orang-orang yang
menghina Jokowi itu bisa disebut sebagai simtom atau gejala pemerintahan Jokowi
menuju pemerintahan yang anti-kritik.
2
Adi mengatakan bahwa belakangan ini banyak beredar fitnah dan kebencian, khususnya
di media sosial. Banyak dari mereka berani melakukan itu karena berlindung di balik kata
'demokrasi'.
Foto: REUTERS/Dado Ruvic
Langkah Keliru
Walaupun demikian, menurut Adi, justru keliru ketika pemerintah menanggapi kritik dan
pendapat masyarakat dengan langkah yang cenderung represif tanpa ada klarifikasi dari
pihak yang bersangkutan.
Dia menegaskan masih banyak kalangan yang tidak memahami UU ITE beserta ancaman
hukuman yang bakal menjeratnya.
Adi mengatakan, kepolisian mesti mengklarifikasi dan mendalami lebih jauh personal Sri
Rahayu sebelum membawanya ke tahap hukum yang lebih lanjut, misalnya ditetapkan
menjadi tersangka.
"Jangan apa-apa dilawan dengan status tersangka. Jangan sampai ada kesan represif,"
tutur Adi.
Adi membandingkan rezim saat ini dengan mengatakan bahwa pemerintahan sebelumnya,
yakni rezim kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia menilai pemerintahan
saat itu dinilai lebih bisa ‘menerima’ kritik.
3
Rezim SBY dinilai lebih bisa menerima kritik
dibandingkan dengan Jokowi.
(ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi)
Penanganan Berbeda
Menurutnya, SBY pun tidak jarang menerima kritikan dan ujaran kebencian dan fitnah
tak berdasar saat menjabat sebagai presiden. Semuanya terlontar di media sosial mau
pun ditampilkan melalui unjuk rasa.
Akan tetapi, penanganan pemerintah saat itu berbeda dengan saat ini, yang cenderung
lebih masif menangkap oknum-oknum terkait.
"Bahkan suatu ketika ada demonstran yang bawa kerbau gede ke Bunderan HI (Hotel
Indonesia) sebagai simbol kritik ke SBY yang dinilai lamban menghadapi persoalan. Dan
mereka tak ditangkap," kata Adi.
Contoh lain, lanjut Adi, yakni saat SBY diserang oleh gerakan cabut mandat pada 2007.
Kala itu, pemerintah seolah membiarkan mereka menyuarakan pendapatnya, sehingga
orang-orang yang bersangkutan tidak bernasib buruk seperti di masa pemerintahan
Jokowi.
Namun, itu beda halnya dengan sekarang. "Beda halnya dengan saat ini. Demo gerakan
cabut mandat bisa dijerat dengan Undang-Undang makar dan vonis hukumnya
mengerikan," ujar Adi. (asa)
top related