gambaran umum kab. pringsewu
Post on 26-Dec-2015
278 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
GAMBARAN UMUM WILAYAHPercepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman ( PPSP )
Bab 2GAMBARAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
2.1 Geografis, Administratif dan Kondisi Fisik
Kabupaten Pringsewu dengan ibukota Pringsewu terletak 37 kilometer sebelah barat Bandar
Lampung, ibukota provinsi. Secara geografis Kabupaten Pringsewu terletak pada 104º45’25” - 105º8’42”
Bujur Timur (BT) dan 5º8’10”- 5º34’27” Lintang Selatan (LS), dengan luas wilayah dimiliki sekitar 625,1
km2 atau 62.510 Ha.
Berdasarkan letak administrasi, wilayah ini berbatasan dengan 3 (tiga) wilayah kabupaten. Adapun batas
administratif dari Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sendang Agung dan Kecamatan Kalirejo,
Kabupaten Lampung Tengah.
SebelahTimur berbatasan Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Gedongtataan, Kecamatan
Waylima dan Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bulok dan Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten
Tanggamus.
Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pugung dan Kecamatan Air Naningan, Kabupaten
Tanggamus.
Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Lampung yang merupakan hasil
pemekaran dari Kabupaten Tanggamus, Keberadaan administratif Kabupaten Pringsewu ini dikukuhkan
berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten
Pringsewu di Provinsi Lampung Tanggal 26 November 2008. Kabupaten pringsewu memiliki 19 sungai
yang mengaliri wilayah-wlayah pesawahan yang ada di kabupaten dengan luas yang beragam, daerah
aliran sungai yang paling luas yaitu way sekampung dengan luas sekitar 288 Ha sedangkan daeras aliran
sungai way langsep hanya sekitar 5 Ha, untuk lebih jelasnya mengenai DAS di wilayah Kabupaten
Pringsewu dapat dilihat pada tabel 2.1,
Tabel 2.1Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten/Kota
No Nama DAS Luas (Ha) Debit (M3/dtk)
POKJA AMPL Kabupaten Pringsewu Buku Putih SanitasiTahun 2012
GAMBARAN UMUM WILAYAHPercepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman ( PPSP )
Max. Min.
1 Way Sekampung 288 1050 225
2 Way Tebu / Bulok 167.2 750 25
3 Way Semah 22.4 56 0.50
4 Way Wayah 16 46 1.00
5 Way Langsep 5 30 1.00
6 Way Mangan 168 25 0.50
7 Way Padang Ratu 15 40 1.50
8 Way Mincang 48 38 1.00
9 Way Rukem 19.2 30 1.00
10 Way Gading 40 15 0.50
11 Way Nenep 32 10 0.50
12 Way Wonokriyo 36 10 0.50
13 Way Apus 25 8 0.50
14 Way Bulu Rejo 4.8 15 1.00
15 Way Bayas 12 7 0.50
16 Way Karang Sari 20 5 0.50
17 Way Lipang 42 20 1.00
18 Way Manak 40 20 0.50
19 Way Napal 25 15 1.00
Sumber : Dinas PU
Secara administrasi Kabupaten Pringsewu dibagi kedalam 8 kecamatan dan memiliki 101
desa/kelurahan dengan luas 62.510 Ha. Untuk lebih jelas mengenai pembagian administrasi dapat dilihat
pada tabel 2.2. Sedangkan untuk melihat lebih jelas mengenai batas-batas wilayah administrasi
Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada gambar 2.1.
Tabel 2.2Nama dan Luas Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Pringsewu
No. Kecamatan Jumlah Desa/Kelurahan
Luas Wilayah
(Ha) (%) Thdp Total
1. Pardasuka 12 9.474 15,162. Ambarawa 7 3.099 4,963. Pagelaran 24 17.275 27,644. Pringsewu 13 5.329 8,535. Gadingrejo 15 8.571 13,716. Sukoharjo 13 7.295 11,677. Banyumas 9 3.985 6,378. Adiluwih 8 7.482 11,97
Jumlah 101 62.510 100Sumber : Kabupaten Pringsewu Dalam Angka, Tahun 2010
POKJA AMPL Kabupaten Pringsewu Buku Putih SanitasiTahun 2012
GAMBARAN UMUM WILAYAHPercepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman ( PPSP )
POKJA AMPL Kabupaten Pringsewu Buku Putih SanitasiTahun 2012
GAMBARAN UMUM WILAYAHPercepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman ( PPSP )
2.2 Demografi
Kabupaten Pringsewu merupakan wilayah heterogen terdiri dari bermacam-macam
suku bangsa, dengan masyarakat Jawa yang cukup dominan, disamping masyarakat asli
Lampung, yang terdiri dari masyarakat yang beradat Pepadun (Pubian) serta masyarakat beradat
Saibatin (Peminggir).Mata pencaharian yang utama di Pringsewu adalah bertani dan berdagang.
Berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2010, kecamatan yang mempunyai angka kepadatan penduduk
tertinggi pada tahun 2010 adalah Kecamatan Pringsewu sebesar 1.427 jiwa/km2, sedangkan kepadatan
penduduk terendah adalah Kecamatan Pardasuka sebesar 340 jiwa/km2. Lebih jelasnya mengenai
kepadatan penduduk pada setiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Gambar 2.2.
Tabel 2.3Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Pringsewu Tahun 2010
POKJA AMPL Kabupaten Pringsewu Buku Putih SanitasiTahun 2012
GAMBARAN UMUM WILAYAHPercepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman ( PPSP )
POKJA AMPL Kabupaten Pringsewu Buku Putih SanitasiTahun 2012
GAMBARAN UMUM WILAYAHPercepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman ( PPSP )
POKJA AMPL Kabupaten Pringsewu Buku Putih SanitasiTahun 2012
GAMBARAN UMUM WILAYAHPercepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman ( PPSP )
Tabel 2.4Distribusi dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Pringsewu Tahun 2006–2010
Sumber : Kab. Tanggamus Dalam Angka, Tahun 2009 dan Kab. Pringsewu Dalam Angka, Tahun 2010
Untuk proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Pringsewu pada tahun 2031 maka diperkirakan jumlah
penduduk akan meningkat hingga mencapai 534.157 jiwa. Lebih jelasnya mengenai hasil proyeksi
penduduk hingga 20 tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 2.5.
Tabel 2.5Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Pringsewu
Tahun 2011 –2031
POKJA AMPL Kabupaten Pringsewu Buku Putih SanitasiTahun 2012
GAMBARAN UMUM WILAYAHPercepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman ( PPSP )
Dari tingkat kesejahteraan penduduk, data jumlah Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS) dan Keluarga
Sejahtera Kabupaten Pringsewu dapat di lihat pada Tabel 2.6.
Tabel 2.6Jumlah Keluarga Pra KS dan KS Kabupaten Pringsewu
Menurut Kecamatan Tahun 2008 – 2009
No. Kecamatan
Tahun 2009 (Keluarga)Pra Sejahtera
(Pra KS)Sejahtera (KS)
I II III III +Jml % Jml % Jml % Jml % Jml %
1. Pardasuka 3.790 12,43 2.540 10,26 1.210 5,96 432 2,81 92 7,052. Ambarawa 2.388 7,83 3.184 12,86 955 4,71 1.363 8,87 70 5,323. Pagelaran 6.050 19,84 3.542 14,30 3.247 15,99 1.825 11,87 93 7,134. Pringsewu 4.736 15,53 4.717 19,05 5.305 26,13 3.778 24,57 409 31,255. Gadingrejo 6.289 20,62 4.018 16,23 3.319 16,35 3.578 23,27 266 20,286. Sukoharjo 2.918 9,57 3.385 13,67 2.685 13,23 2.451 15,94 234 17,857. Banyumas 1.598 5,24 1.114 4,50 1.017 5,01 1.096 7,13 18 1,418. Adiluwih 2.731 8,95 2.263 9,14 2.561 12,62 854 5,55 127 9,71
KabupatenPringsewu 30.501 100 24.763 100 20.298 100 15.375 100 1.310 100Sumber : RTRW Kabupaten Pringsewu 2011-2031
Kecamatan Pringsewu adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak bila dibandingkan
dengan kecamatan lainnya walaupun memiliki pertumbuhan yang relatih kecil, untuk lebih jelasnya
mengenai jumlah, kepadatan dan proyeksi penduduk di tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2.7.
Tabel 2.7Jumlah dan kepadatan penduduk saat ini dan proyeksinya untuk 5 tahun
No Nama Kecamatan
Jumlah Penduduk Jumlah KK TingkatPertumbuhan
Tahun Tahun Tahun
2010 2011 2015 2010 2011 2015 2011 2012 2015
1. Pardasuka 32.273 33.102 36.638 6.455 6620 7328 2,5 % 5,2 % 13,5 %
2. Ambarawa 32.233 34.122 42.853 6447 6824 8571 5,8 % 12 % 32 %
3. Pagelaran 58.901 59.377 61.318 11780 11875 12264 0,8 % 1,6 % 4,1 %
4. Pringsewu 76.035 76.280 77.269 15207 1525 15454 0,32 % 0,65 % 1,6 %
5. Gadingrejo 68.826 69.550 72.521 13765 1391 14504 1,05 % 2,1 % 5,3 %
6. Sukoharjo 44.713 45.601 49.332 8943 9120 9866 1,9 % 4,01 % 10,3 %
7. Banyumas 18.998 19.446 21.344 3799 3889 4269 2,3 % 4,7 % 12,3 %
8. Adiluwih 32.846 33.041 33.834 6569 6608 6767 0,59 % 1,2 % 3 %
Sumber : Hasil Analisa, 2012
POKJA AMPL Kabupaten Pringsewu Buku Putih SanitasiTahun 2012
GAMBARAN UMUM WILAYAHPercepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman ( PPSP )
2.3 Keuangan dan Perekonomian Daerah
Kabupaten Pringsewu merupakan Kabupaten baru namun melihat dari pendapatan/penerimaan
daerah, Kabupaten Pingsewu sudah bisa dikatakan mampu untuk memenuhi kebutuhan dari belanja rutin
daerah, untuk lebih jelasnya mengenai realisasi penerimaan pemerintah Kabupaten Pringsewu dapat
dilihat dalam tabel 2.8.Sedangkan untuk lebih jelasnya mengenai Realisasi Belanja Pemerintah
Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada tabel 2.9.
Tabel. 2.8Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010
No Jenis Penerimaan Anggaran Realisasi
I PENDAPATAN 1 Pendapatan Asli Daerah 4.826.347.500,00 5.809.516.148,18
a. Pajak Daerah 2.230.500.000,00 2.013.305.638,18 b. Retribusi Daerah 2.390.347.500,00 2.756.496.581,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - -
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 205.500.000,00 1.039.713.929,00
2 Dana Perimbangan 288.556.815.316,00 284.593.776.139,00 a. Bagi Hasil pajak 20.451.768.324,00 16.693.526.217,00 b. Bagi Hasil Sumber Daya Alam 10.784.027.992,00 10.579.230.922,00 c. Dana Alokasi Umum (DAU) 220.812.419.000,00 220.812.419.000,00 d. Dana Alokasi Khusus (DAK) 36.508.600.000,00 36.508.600.000,00
3 Lain - lain Pendapatan yang Sah 95.764.259.800,00 90.084.778.054,00 a. Dana Darurat 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Pemerintah Daerah Lainnya 30.586.822.000,00 30.586.822.112,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 14.500.000.000,00 9.976.933.000,00
d. Bantuan Dana Dari Pusat 40.677.437.800,00 39.521.022.942,00
JUMLAH PENDAPATAN 389.147.422.616,00 380.488.070.341,18Sumber : Pringsewu Dalam Angka 2010
POKJA AMPL Kabupaten Pringsewu Buku Putih SanitasiTahun 2012
GAMBARAN UMUM WILAYAHPercepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman ( PPSP )
Tabel. 2.9Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010
No Jenis Penerimaan Anggaran Realisasi
II BELANJA
1 Belanja Operasi 343.880.750.052,00 330.299.993.671,00
a. Belanja Pegawai 291.321.255.424,00 281.230.421.759,00
b. Belanja Barang & Jasa 42.494.442.428,00 40.251.386.484,00
c. Belanja Bunga - 527.194.446,00
d. Belanja Subsidi - -
e. Belanja Hibah 3.850.000.000,00 3.693.623.182,00
f. Belanja Bantuan Sosial 6.215.052.200,00 4.338.931.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota & Pemerintah Desa
- 258.436.800,00
2 Belanja Modal 63.066.681.100,00 58.065.709.006,00
a. Belanja Tanah 381.000.000,00 177.146.000,00
b. Belanja Peralatan & Mesin 16.528.577.050,00 12.744.844.990,00
c. Belanja Gedung & Bangunan 14.081.485.000,00 13.815.846.917,00
d. Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan 26.457.721.000,00 25.762.571.200,00
e. Belanja Aset Tetap Lainnya 5.617.898.050,00 5.565.299.899,00
3 Belanja Tak terduga 300.000.000,00 22.750.000,00
a. Belanja Tak Terduga 300.000.000,00 22.750.000,00
JUMLAH BELANJA 407.247.431.152,00 388.388.452.677,00
SURPLUS / DEFISIT (18.572.969.286,00) (7.900.382.335,82
-
4 Pembiayaan Daerah -
a. Penerimaan Pembiayaan 18.572.969.286,00 14.168.245.272,00
a.1. Penggunaan SiLPA 1.072.969.286,00 1.168.245.272,00
a.2. Penerimaan Pinjaman Daerah & Obligasi 17.500.000.000,00 13.000.000.000,00
a.3. Penerimaan Kembai Pinjaman Daerah
b. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00
b.1. Penyertaan Modal (Investasi)
b.2. Pemerintah Daerah
b.3. Pembayaran Pokok Hutang
PEMBIAYAAN NETTO 18.572.969.286,00 14.168.245.272,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00 6.267.862.936,18
Sumber : Pringsewu Dalam Angka 2010
POKJA AMPL Kabupaten Pringsewu Buku Putih SanitasiTahun 2012
GAMBARAN UMUM WILAYAHPercepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman ( PPSP )
Tabel 2.10Ringkasan realisasi APBD 5 tahun terakhir
No Anggaran n-4 n-3 n-2 n-1 n
A Pendapatan
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)2 Dana Perimbangan (Transfer)3 Lain-lain Pendapatan yang Sah
Jumlah PendapatanB Belanja
1 Belanja Tidak Langsung2 Belanja Langsung
Jumlah Belanja Surplus/Defisit Anggaran
Ket: n = tahun penyusunan buku putihSumber:…..
Tabel 2.11Ringkasan anggaran sanitasi dan belanja modal sanitasi per penduduk 5 tahun terakhir
No Subsektor/SKPD n-4 n-3 n-2 n-1 n
A Air Limbah1 DPU Pengairan2 PU-CK3 KLH4 KimtaruB PersampahanC Drainase
DAspek PHBS (pelatihan, sosialisasi, komunikasi, pendampingan)
ETotal Belanja Modal Sanitasi (A s/d D)
F Total Belanja Modal Sanitasi dari APBD murni (bukan pendamping)
G Total Belanja APBDH Proporsi Belanja Modal Sanitasi
terhadap Belanja Total (9:10x100%)I Jumlah pendudukJ Belanja Modal Sanitasi per
penduduk (E:I)Ket: belanja modal (investasi baru dan pemeliharaan)Sumber:…..
Tabel 2.12Data mengenai ruang fiskal Kabupaten/Kota 5 tahun terakhir
Tahun Indeks Kemampuan Fiskal/ Ruang Fiskal Daerah (IRFD)
n-4n-3n-2n-1n
Sumber:…..
POKJA AMPL Kabupaten Pringsewu Buku Putih SanitasiTahun 2012
GAMBARAN UMUM WILAYAHPercepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman ( PPSP )
Tabel 2.13Data perekonomian umum daerah 5 tahun terakhir
No D e s k r i p s i n-4 n-3 n-2 n-1 n
1 PDRB harga konstan (struktur perekonomian) (Rp.)
2 Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota (Rp.)
3 Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota (Rp.)
4 Inflasi (%)
5 Pertumbuhan Ekonomi (%)
Sumber:…..
2.4 Tata Ruang Wilayah
Dalam upaya mencapai terwujudnya tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Pringsewu
sebagaimana yang telah ditentukan di atas, maka perlu ditentukan beberapa kebijakan dan langkah
strategi yang dapat ditempuh sebagai acuan dalam penataan ruang wilayah kedepannya.
Adapun beberapa kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Pringsewu untuk mencapai tujuan
penataan ruang adalah sebagai berikut :
a. pengembangan pusat-pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan berbasis keunggulan kompetitif
dalam rangka menghilangkan ketimpangan pertumbuhan wilayah dan menumbuhkan sinergitas
perkembangan perekonomian wilayah;
b. perkuatan dan pengembangan struktur dan pola ruang wilayah yang seimbang dan terarah;
c. peningkatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah pada sentra-sentra produksi,
pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan secara seimbang dan terpadu;
d. pemantapan sistem perekonomian perkotaan yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa;
e. pengoptimalan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan yang berbasis
pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana;
f. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
g. pengembangan potensi agropolitan dan minapolitan; dan
h. peningkatan fungsi kawasan untuk keamanan dan pertahanan Negara.
Berdasarkan kebijakan-kebijakan tersebut di atas, maka dirumuskan beberapa langkah strategi sebagai
panduan dalam operasionalisasi pendukung kebijakan penataan ruang wilayah, yaitu meliputi :
(1) Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan berbasis keunggulan
kompetitif dalam rangka menghilangkan ketimpangan pertumbuhan wilayah dan menumbuhkan
sinergitas perkembangan perekonomian wilayah meliputi:
a. memantapkan dan meningkatkan sistem Pusat Kegiatan Lokal menjadi Pusat Kegiatan Wilayah
Promosi (PKWp) dan memantapkan PPK dan PPL dengan penyediaan sarana dan prasarana
wilayah;
POKJA AMPL Kabupaten Pringsewu Buku Putih SanitasiTahun 2012
GAMBARAN UMUM WILAYAHPercepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman ( PPSP )
b. mengembangkan dan meningkatkan fungsi-fungsi pusat pelayanan perkotaan baik yang
merupakan pusat administrasi maupun pusat pelayanan ekonomi;
c. mengembangkan sistem pusat pusat pemukiman dengan diikuti penyediaan sarana prasarana
wilayah agar dapat memperkuat dan mempertahankan kelestarian budaya setempat; dan
d. meningkatkan dan mengembangkan kawasan strategis secara ekonomi sebagai pusat kegiatan
wilayah dan penggerak kegiatan perdagangan dan jasa pada skala regional/wilayah.
(2) Strategi perkuatan dan pengembangan struktur dan pola ruang wilayah yang seimbang dan terarah
meliputi :
a. mengembangkan pusat-pusat kegiatan perkotaan melalui penyediaan sarana dan prasarana
yang menunjang fungsi regional;
b. meningkatkan dan mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah melalui penyediaan
infrastruktur jaringan jalan dan fasilitas penghubung, jaringan air bersih, jaringan energi,
telekomunikasi, dan jaringan sumber daya air yang merata;
c. memelihara kelestarian kawasan lindung sesuai dengan fungsi masing-masing untuk memelihara
kelestarian lingkungan hidup; dan
d. meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pertanian, perikanan, industri dan perdagangan
sebagai penggerak pertumbuhan wilayah.
(3) Strategi peningkatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah pada sentra-sentra
produksi, pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan secara seimbang dan terpadu
meliputi :
a. meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur penunjang kegiatan produksi dan pusat
kegiatan wilayah;
b. meningkatkan dan mengembangkan sarana prasarana pertanian, perikanan dan industri
perdagangan;
c. meningkatkan dan mengembangkan penyediaan sarana prasarana perumahan dan
pemukiman yang seimbang;dan
d. meningkatkan dan mengembangkan sistem distribusi perdagangan dan jasa serta akses pasar
yang kondusif.
(4) Strategi pemantapan sistem perekonomian perkotaan yang bertumpu pada sektor perdagangan dan
jasa meliputi:
a. meningkatkan dan mengembangkan pusat pusat perdagangan dan jasa kawasan perkotaan;
b. meningkatkan kualitas pasar tradisional yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi
pusat perdagangan dan jasa;
c. meningkatkan dan mengembangkan kawasan strategis secara ekonomi sebagai pusat kegiatan
wilayah penggerak kegiatan perdagangan dan jasa pada skala regional/wilayah; dan
POKJA AMPL Kabupaten Pringsewu Buku Putih SanitasiTahun 2012
GAMBARAN UMUM WILAYAHPercepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman ( PPSP )
d. menciptakan iklim usaha dan peluang investasi yang kondusif.
(5) Strategi pengoptimalan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan yang
berbasis pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana meliputi:
a. meningkatkan pengelolaan sumber energi dan pemanfaatan sumber daya alam secara
berkesinambungan;
b. mempertahankan kawasan resapan air dan kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin
ketersediaan sumber daya air;
c. menjaga dan mengendalikan ekploitasi dan ekplorasi penambangan bahan galian dan
perambahan hutan pada hutan lindung;
d. menetapkan kawasan rawan bencana alam seabagai kawasan pengembangan terbatas dan
mempersiapkan mitigasi bencana; dan
e. meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan
berkesinambungan.
(7) Strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing meliputi:
a. meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan kesehatan;
b. mengembangkan kawasan pendidikan terpadu dan meningkatkan mutu serta pelayanan
pendidikan;
c. memberdayakan masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan; dan
d. mengendalikan pertumbuhan serta distribusi penduduk secara merata sesuai daya daya
tampung dan daya dukung lingkungan.
(8) Strategi pengembangan potensi agropolitan dan minapolitan meliputi:
a. mengembangkan industri pengolahan ikan;
b. mengoptimalkan teknologi budidaya dan diversifikasi pertanian;
c. mengembangkan industri hilir;
d. meningkatkan peran masyarakat dalam industri pengolahan; dan
e. mengembangkan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya air tawar, yang
mengintegrasikan sentra produksi, sentra pengolahan, dan sentra pemasaran.
(9) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk keamanan dan pertahanan negara meliputi;
a. mendukung penetapan kawasan pertanahan dan keamanan di Kabupaten Pringsewu;
b. mengembangkan kawasan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertanahan
dan keamanan negara untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
POKJA AMPL Kabupaten Pringsewu Buku Putih SanitasiTahun 2012
GAMBARAN UMUM WILAYAHPercepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman ( PPSP )
c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar
kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun; danturut serta
menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.
2.4.2 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Pringsewu
Rencana dari struktur ruang Kabupaten Pringsewu pada dasarnya meliputi :
Sistem perkotaan dalam wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam
wilayah pelayanannya.
Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang memuat : sistem jaringan transportasi, sistem
jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi dan sistem jaringan sumberdaya air.
Harus dapat menggambarkan susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial,
dan lingkungan buatan yang digambarkan secara hirarkis dan berhubungan satu dengan yang lain untuk
membentuk struktur ruang wilayah Kabupaten Pringsewu.
2.4.2.1 Sistem Pusat Kegiatan
Rencana sistem pusat-pusat kegiatan kabupaten meliputi rencana sistem perkotaan dan rencana sistem
perdesaan kabupaten.
2.4.2.1.1 Pengembangan Sistem Pusat-Pusat Kegiatan
Pengembangan sistem perkotaan atau kawasan perkotaan tentunya harus diarahkan sedemikian rupa
agar selaras dengan arahan pengembangan wilayah. Oleh karena itu disamping pengaturan distribusi
sistem kota-kota sesuai dengan hirarki jumlah penduduk dan potensi dan kegiatan ekonominya (strategi
mikro) juga diperlukan suatu pengelolaan individual kota atau daerah perkotaan yang ditujukan untuk
meningkatkan produktivitas kegiatan ekonominya dalam rangka mendukung fungsi kotanya di wilayah
yang lebih luas (strategi makro). Sistem pusat-pusat permukiman atau sistem kota-kota di Kabupaten
Pringsewu tidak terlepas dari struktur kota ibukota kabupaten maupun kota ibukota kecamatan, dan
kawasan pusat pertumbuhan perkotaan yang merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk
struktur tata ruang wilayah.
Dalam PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), terkandung
klasifikasi kota atau daerah perkotaan yang dibagi atas 4 (empat) kelompok berdasarkan fungsi dan
pelayanannya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu :
1. Kota atau daerah perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).Kawasan
perkotaan yang dimaksud adalah kawasan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan
industri dan jasa yang melayani skala provinsi, atau beberapa kabupaten. Kawasan perkotaan yang
berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN atau
kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau
beberapa kabupaten.
POKJA AMPL Kabupaten Pringsewu Buku Putih SanitasiTahun 2012
GAMBARAN UMUM WILAYAHPercepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman ( PPSP )
3. Kota atau kawasan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Kawasan perkotaan yang
dimaksud adalah kawasan yang berfungsi atau berpotensi sebagai kegiatan industri dan jasa yang
melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Atau kawasan perkotaan yang berfungsi atau
berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
Dalam Peraturan Menteri No. 16/PRT/M/2009 juga dijelaskan mengenai dasar perumusan rencana
struktur tata ruang, bahwa rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang
wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhirarki satu sama lain
dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi.
Pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial ekonomi masyarakat di wilayah
kabupaten, yang dapat terdiri atas:
A. PKW yang berada di wilayah kabupaten;
B. PKL yang berada di wilayah kabupaten; dan
C. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah
daerah kabupaten, yaitu:
1) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang memiliki skala pelayanan kegiatan skala kecamatan
atau beberapa desa; dan
2) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani
kegiatan skala antar desa.
Tujuan perumusan rencana struktur tata ruang di Kabupaten Pringsewu, adalah :
1. Mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan.
2. Mendorong masing-masing satuan wilayah pembangunan dapat memberikan kontribusi
pembangunan sesuai dengan potensi wilayah.
3. Menetapkan leading sector yang akan dikembangkan yang disesuaikan dengan potensi sumberdaya
alam dan sumberdaya manusianya.
4. Memberikan keleluasaan bagi satuan wilayah pembangunan untuk berkembangan dan memberikan
kontrbusi terhadap pelayanan wilayah-wilayah hinterlandnya.
5. Memudahkan bagi instansi teknis menyusunan rencana tindak pembangunan (indikasi program) baik
program tahunan maupun jangka panjang.
6. Dengan menetapkan spesifikasi kegiatan yang akan dikembangkan akan lebih memudahkan dalam
menyusunan skala prioritas pembangunan dimasing-masing Satuan Wilayah Pembangunan, serta
dalam rangka mengakomodasikan upaya percepatan pembangunan disegala bidang.
7. Secara simultan dapat diharapkan mengurangi ketidakseimbangan perkembangan antara kawasan
cepat berkembang pada pusat kota dengan kawasan belakangnya (hinterland).
2.4.2.1.1.1Sistem Pusat-Pusat Kegiatan
POKJA AMPL Kabupaten Pringsewu Buku Putih SanitasiTahun 2012
GAMBARAN UMUM WILAYAHPercepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman ( PPSP )
Dalam rangka menentukan jenjang tingkat pelayanan setiap pusat kegiatan, tentunya perlu
didukung pula oleh informasi mengenai besarnya kemampuan suatu wilayah untuk berkembang atau
menerima perkembangan yang bergantung dari potensi perkembangan yang dimiliki.
Semakin tinggi tingkat potensi perkembangan yang dimiliki, semakin tinggi pula kemampuan pusat
kegiatan tersebut dalam menerima perkembangan. Selain itu dengan potensi berkembang yang lebih baik
dibandingkan potensi berkembang wilayah lainnya juga akan menaikkan tingkat kemampuan pelayanan
pusat kegiatan tersebut.
Dalam rangka mengoptimalkan skenario pengembangan wilayah Kabupaten Pringsewu
kedepannya serta memberikan arahan dalam penyusunan struktur ruang wilayah kabupaten, maka
dilakukan penetapan pusat-pusat pelayanan yang juga didasarkan kepada kebijakan struktur ruang di
atasnya serta hasil analisis pengembangan wilayah kedepannya. Adapun pusat-pusat pelayanan di
wilayah Kabupaten Pringsewu berikut fungsi pelayanan yang diembannya selama 20 tahun kedepan
dapat dilihat pada uraian dibawah ini, yaitu sebagai berikut :
1. Berdasarkan Perda Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Lampung Tahun 2009-2029, Perkotaan Pringsewu ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan
Wilayah Promosi (PKWp),
2. Gadingrejo dan Sukoharjo akan dikembangkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp),
dimana berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Gadingrejo dan Sukoharjo saat ini sudah
berkembang menjadi PPK, yang merupakan kawasan perkotaan hirarki II, di bawah hirarki kawasan
perkotaan Pringsewu (Berdasarkan Kepmen PU No. 16/PRT/M/2009 dinyatakan bahwa yang dapat
ditetapkan menjadi PKLp hanyalah PPK)
3. Pagelaran danAmbarawaakan dikembangkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dimana
berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa ke-5 (lima) pusat tersebut merupakan kawasan
perkotaan hirarki III yang akan dikembangkan menjadi pusat pelayanan dan menjadi simpul
transportasi bagi beberapa kecamatan dan beberapa desa lainnya.
4. Adiluwih, Banyumas dan Pardasuka akan dikembangkan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan
(PPL).
2.4.2.1.1.2 Penetapan Fungsi dan Peran Perkotaan
Rencana pengembangan sistem perkotaan dimaksudkan untuk menggambarkan peran dan
fungsi setiap kota dalam pengembangan wilayahsecara keseluruhan dalam lingkup Kabupaten
Pringsewu. Pengembangannya dilakukan melalui pembentukan pusat-pusat kegiatan yang ditetapkan
secara hirarki sesuai potensi yang telah dimiliki setiap pusat kegiatan atau didasarkan pada arah
kebijakan pengembangan di masa mendatang. Artinya, penetapan sesuai potensi didasarkan pada
kondisi yang ada saat ini (eksisting), baik yang menyangkut sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan
sumberdaya buatan; sedangkan arah kebijakan pengembangan didasarkan pada tujuan yang akan
dicapai melalui pengembangan suatu pusat kegiatan yang rencana pengembangan kedepannya
ditentukan dalam kurun waktu perencanaan yaitu 20 (dua puluh) tahun mendatang.
POKJA AMPL Kabupaten Pringsewu Buku Putih SanitasiTahun 2012
GAMBARAN UMUM WILAYAHPercepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman ( PPSP )
Dalam kajian pola keterkaitan (lingkages) antar simpul/pusat ini akan dipertimbangkan beberapa
hal sebagai berikut :
Identifikasi simpul/pusat dan keefektifannya sebagai pusat pelayanan;
Orientasi dan jarak pelayanan pusat yang bersangkutan;
Administrasi pemerintahan, terutama pada tingkat kecamatan dan kabupaten.
Dari olah data lapangan oleh tim penyusun data dan informasi kewilayahan pendukung RTRW Kabupaten
Pringsewu, pusat pelayanan yang efektif di pedesaan adalah desa yang menjadi orientasi pelayanan
masyarakatnya, termasuk yang melayani atau menjadi orientasi dari desa-desa disekitarnya. Pelayanan
yang paling efektif dalam hal ini adalah pelayanan ekonomi, khususnya perdagangan yang mencakup
pemasaran produksi dan distribusi barang konsumsi.
Ibukota kecamatan (IKK)mempunyai pelayanan ekonomi, pelayanan sosial, pelayanan
administrasi, pemerintahan kecamatan dan jasa-jasa lainnya. Sedangkan ibukota kabupaten mempunyai
pelayanan yang lebih kompleks/lengkap. Sehingga berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka rencana
sistem perkotaan berikut peran dari masing-masing kawasan perkotaan di Kabupaten Pringsewu adalah
sebagai berikut :
Kawasan Pusat Perkotaan Pringsewu untuk tingkat Kabupaten Pringsewu sebagai Pusat Kegiatan
Wilayah Promosi (PKWp), dengan fungsi sebagai :
Ibukota Kabupaten;
Pusat pemerintahan Regional;
Pusat pelayanan kesehatan;
Pusat pelayanan pendidikan;
Pusat pengembangan pariwisata dan budaya;
Pusat perdagangan dan jasa;
Pusat koleksi dan distribusi; dan
Simpul transportasi regional.
Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) berada di PKLp Gadingrejo dan PKLp Sukoharjo, dengan
fungsi sebagai berikut:
a. PKLp Gadingrejo di kawasan perkotaan Gadingrejo yang berfungsi sebagai pusat jasa
pemerintahan Kabupaten, pusat perdagangan dan jasa, pusat pertanian, peternakan,
perikanan, pusat pengembangan pendidikan skala regional; dan
b. PKLp Sukoharjo di kawasan perkotaan Sukoharjo yang berfungsi sebagai pusat
pengembangan perdagangan dan jasa, pusat pengembangan pemukiman, pusat
pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, pengembangan peternakan dan industri
kecil.
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi PPK Pagelaran di Kawasan Perkotaan Pagelaran dan
PPK Ambarawa di Kawasan Perkotaan Ambarawa, dengan fungsi sebagai berikut:
a. PPK Kota Pagelaran di kawasan perkotaan pagelaran yang berfungsi sebagai pusat
pengembangan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, agropolitan dan minapolitan,
POKJA AMPL Kabupaten Pringsewu Buku Putih SanitasiTahun 2012
GAMBARAN UMUM WILAYAHPercepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman ( PPSP )
pengembangan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan dan pengembangan kegiatan
pertambangan; dan
b. PPK Ambarawa di kawasan perkotaan Ambarawa yang berfungsi sebagai pusat
pengembangan pertanian tanaman pangan, pengembangan perikanan air tawar,
pengembangan permukiman dan pusat pemasaran produk unggulan.
Untuk mengetahui lebih jelas rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten Pringsewu dapat
dilihat pada Tabel 2.14 dan Gambar 2.3 berikut di bawah ini.
Tabel 2.14Rencana Sistem Kota di Kabupaten Pringsewu
No. Kecamatan Fungsi Pusat Pelayanan Peran
1. Pringsewu PKWp
Ibukota Kabupaten Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Pusat Perdagangan dan Jasa Skala Regional Pusat Pelayanan Jasa Perkantoran Pusat Permukiman Perkotaan Pusat Pelayanan Kesehatan Pusat Pelayanan Pendidikan Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan Pengembangan Pariwisata dan Budaya Pengelolaan Kegiatan Pertambangan Simpul Transportasi Regional
2. Gadingrejo PKLp
Pusat Pemerintahan Kabupaten Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Pengembangan Perdagangan dan Jasa Pengembangan Permukiman Perkotaan Pusat Pengembangan Pendidikan Skala
Regional Pusat Pengembangan Pertanian Tanaman
Pangan Pusat Pengembangan Peternakan Pengembangan Tanaman Perkebunan Pengembangan Kegiatan Pertambangan
3. Sukoharjo PKLp
Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Pengembangan Perdagangan dan Jasa Pengembangan Permukiman Perkotaan Pengembangan Peternakan Pengembangan Industri Pengolahan Hasil
Pertanian dan Perkebunan Pengembangan Kegiatan Pertambangan Pengembangan Industri Kecil
4. Pagelaran PPK Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Pengembangan Perdagangan dan Jasa Pusat Pergudangan Skala Regional Pengembangan Permukiman Perkotaan Pengembangan Pendidikan Pengembangan Pertanian Pangan Pusat Pengembangan Perikanan Air Tawar Pengembangan Tanaman Perkebunan
POKJA AMPL Kabupaten Pringsewu Buku Putih SanitasiTahun 2012
GAMBARAN UMUM WILAYAHPercepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman ( PPSP )
No. Kecamatan Fungsi Pusat Pelayanan Peran
Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian dan Perkebunan
Pengembangan Kegiatan Pertambangan Pengembangan Kegiatan Wisata Alam (eco
tourism) Kawasan Lindung
5. Ambarawa PPK
Pelayanan Pemerintahan Kecamatan, Pengembangan Perdagangan dan Jasa Pengembangan Permukiman Perkotaan Pengembangan Pertanian Pangan Pengembangan Perikanan Air Tawar Pengembangan Kegiatan Pertambangan Pengembangan permukiman Pusat Pemasaran Produk Unggulan
Sumber : RTRW Kabupaten Pringsewu 2011-2031
POKJA AMPL Kabupaten Pringsewu Buku Putih SanitasiTahun 2012
GAMBARAN UMUM WILAYAHPercepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman ( PPSP )
POKJA AMPL Kabupaten Pringsewu Buku Putih SanitasiTahun 2012
GAMBARAN UMUM WILAYAHPercepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman ( PPSP )
2.4.2.1.1.3 Rencana Sistem Perdesaan
Sesuai dengan dominasi kawasan perdesaan adalah kegiatan pertanian, maka kelembagaan dalam
pengelolaan kawasan perdesaan ditangani oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kehutanan,
Dinas Perkebunan dan Hortikultura, Dinas Perikanan dan Peternakan, Badan Pertanahan Nasional dan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Rencana pengembangan kawasan perdesaan
berdasarkan pertimbangan bahwa umumnya desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Pringsewu masih
merupakan kawasan permukiman yang mengelompok pada kawasan-kawasan pertanian.Pengelompokan
terjadi dalam skala yang kecil dan umumnya terikat dengan jaringan jalan yang berfungsi untuk mencapai
area pertanian.
Secara umum, kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten Pringsewu dimulai dari keberadaan lokasi-lokasi
transmigrasi yang saat ini sudah semakin berkembang.Sehingga sistem permukiman pada dasarnya
sudah tercipta secara alamiah mengikuti pola permukiman yang ada pada awalnya.Bahkan pada
beberapa kelompok kawasan permukiman, saat ini sudah memiliki kemampuan pelayanan yang lebih luas
dibandingkan kondisi awalnya.
Rencana pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Pringsewu dititikberatkan pada upaya-upaya
mempertahankan pola permukiman yang telah ada dan menata kawasan permukiman penduduk agar
menjadi lebih teratur dan mengelompok.Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pengembangan kawasan
permukiman menjadi kawasan yang berkembang secara sporadis dan tidak teratur, mengarah pada
kawasan-kawasan yang telah ditetapkan menjadi kawasan fungsi lindung atau fungsi pertanian lainnya.
Dengan dilakukannya pengelompokan kawasan perdesaan maka akan lebih memudahkan dalam
mengembangkan sistem jaringan jalan, penempatan berbagai fasilitas sosial, ekonomi dan budaya bagi
kepentingan masyarakat, sehingga mengurangi kesenjangan pertumbuhan antara perkotaan dengan
perdesaan. Sejalan dengan perkembangannya, maka kawasan perdesaan pun diharapkan mampu
mempunyai pusat-pusat jasa kolektivitas untuk pelayanan lokal, dengan tetap menjaga kelestarian
lingkungan hidup.
Sebaran sistem pusat perdesaan akan diarahkan menyebar pada kawasan-kawasan di seluruh wilayah
kecamatan, pada desa-desa yang dinilai sudah memiliki kemampuan untuk melayani wilayah sekitarnya.
Rencana pengembangan kawasan perdesaan diprioritaskan berdasarkan pada kondisi desa yang telah
cepat berkembang dan dapat meningkatkan perkembangan desa sekitarnya.Sehingga nantinya
perkembangan desa-desa sekitar lainnya dapat menerima dampak perkembangan pusat
layanannya.Untuk mengetahui lebih jelas rencana sistem perdesaan di wilayah Kabupaten Pringsewu
dapat dilihat pada Tabel 2.15 berikut di bawah ini.
Tabel 2.15Rencana Sistem Perdesaan Di Kabupaten Pringsewu
No. Kecamatan Fungsi Pusat Peran
POKJA AMPL Kabupaten Pringsewu Buku Putih SanitasiTahun 2012
GAMBARAN UMUM WILAYAHPercepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman ( PPSP )
Pelayanan
1. Adiluwih PPL
Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Pengembangan Permukiman Pedesaan Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Pengembangan Tanaman Perkebunan Pengembangan Industri Kecil
2. Banyumas PPL
Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Pengembangan Permukiman Pedesaan Pengembangan Pertanian Hortikultura Pengembangan industri Rumah Tangga. Pengembangan Kegiatan Pertambangan
3. Pardasuka PPL
Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Pengembangan Permukiman Pedesaan Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan Pengembangan Tanaman Perkebunan Kehutanan Pengembangan Kawasan Pariwisata dan Budaya Kawasan Hutan Lindung
Sumber : RTRW Kabupaten Pringsewu 2011-2031
2.4.2.1.2 Besaran Kawasan Perkotaan
Kawasan perkotaan merupakan kawasan yang secara fungsional berciri perkotaan yang mencakup 2
(dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi.Namun, selain itu kawasan
perkotaan juga dapat berwujud kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari wilayah kabupaten itu
sendiri.Kawasan perkotaan juga menunjukkan kemampuan sebuah kawasan dalam melayani penduduk
yang ada didalamnya. Berdasarkan kriteria jumlah penduduk yang dilayaninya, ditetapkan terdapat
beberapa klasifikasi kawasan perkotaan, yaitu : kawasan perkotaan kecil, kawasan perkotaan sedang,
kawasan perkotaan besar dan kawasan metropolitan.
Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2031, jumlah kecamatan yang menjadi pusat
pelayanan dan memiliki jumlah penduduk antara 50.000 – 100.000 jiwa adalah 6 (enam) kecamatan, yaitu
Kecamatan Pardasuka, Ambarawa, Pagelaran, Pringsewu, Gadingrejo dan Sukoharjo. Hal tersebut
menunjukkan bahwa pusat-pusat pelayanan di wilayah Kecamatan Pringsewu pada 20 (duapuluh) tahun
ke depan akan berkembang menjadi kawasan perkotaan kecil. Namun jika melihat proyeksi penduduk
Kabupaten Pringsewu secara keseluruhan, ternyata pusat Kota Pringsewu 20 (duapuluh) tahun ke depan
dapat berkembang menjadi kawasan perkotaan besar, mengingat jumlah penduduk yang akan dilayani >
500.000 jiwa, yaitu tepatnya 534.157 jiwa.
2.4.2.1.3 Daya Tampung Penduduk
Kependudukan dan lingkungan merupakan ekosistem yang saling berinteraksi dan tergantung satu sama
lain. Keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya tampung lingkungan merupakan prasyarat
terwujudnya kondisi kehidupan manusia yang berkualitas.
POKJA AMPL Kabupaten Pringsewu Buku Putih SanitasiTahun 2012
GAMBARAN UMUM WILAYAHPercepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman ( PPSP )
Berdasarkan data perkembangan penggunaan lahan diketahui bahwa penggunaan lahan pertanian dan
hutan masih mendominasi struktur tata guna lahan di Kabupaten Pringsewu ini. Dengan kecenderungan
perkembangan penduduk yang terjadi, maka diperlukan langkah-langkah pengendalian untuk mengatur
agar fungsi keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan khususnya yang terkait dengan
keberlangsungan lahan pertanian dapat terjaga. Analisis daya tampung penduduk diperlukan untuk
mengetahui sejauhmana laju pertumbuhan penduduk dan kehadiran migran harus dikendalikan agar
pemanfaatan ruang dapat berlangsung optimal bagi keberlangsungan kesejahteraan manusia yang ada
didalamnya.
Jika menggunakan kriteria kepadatan penduduk dengan asumsi variabel lain seperti kondisi ekonomi,
pola penggunaan lahan, kemajuan teknologi dianggap konstan, maka daya dukung lahan terhadap
penduduk Kabupaten Pringsewu dapat dihitung dengan kriteria sebagai berikut :
1. Penduduk Perkotaan
- Kota kabupaten : 2.000 jiwa/km2(20 jiwa/ha)
- Kota kecamatan : 1.000 jiwa/km2 (10 jiwa/ha)
2. Penduduk Perdesaan
- Tanah sawah : 0,50 Ha/KK
- Tanah tegalan/perkebunan : 1.000 jiwa/km2 (10 jiwa/ha)
- 1 kepala keluarga (KK) terdiri atas 5 jiwa
(Sumber : Buletin Studi Ekonomi Volume 12 Nomor 3 Tahun 2007, Daya Dukung Kabupaten Badung
dilihat dari Aspek Perkembangan Penduduk, Made Heny Urmila Dewi, Fakultas Ekonomi, Universitas
Udayana, Denpasar).
Berdasarkan kriteria yang digunakan tersebut di atas, maka daya tampung penduduk perkotaan
Kabupaten Pringsewu adalah 137.360 jiwa. Sebaliknya, berdasarkan ketentuan penduduk pedesaan,
maka daya tampung penduduk pedesaan untuk tanah persawahan adalah 30.490 jiwa. Sementara daya
tampung tanah tegalan/perkebunan adalah 1.460.750 jiwa. Dengan menggunakan kedua ketentuan
tersebut maka daya tampung lahan terhadap penduduk di Kabupaten Pringsewu adalah 1.628.600 jiwa.
Untuk mengetahui lebih jelas daya tampung penduduk berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada Tabel
2.16.
Tabel 2.16Daya Tampung dan Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Pringsewu
Hingga Tahun 2031
No. Kecamatan
Daya Tampung
Penduduk
(Jiwa)
Jumlah Penduduk (Jiwa)
2016 2021 2026 2031
1. Pardasuka 126.540 37.579 42.661 47.217 54.980
POKJA AMPL Kabupaten Pringsewu Buku Putih SanitasiTahun 2012
GAMBARAN UMUM WILAYAHPercepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman ( PPSP )
2. Ambarawa 68.335 45.365 60.313 75.745 106.605
3. Pagelaran 418.560 61.813 64.349 66.452 69.737
4. Pringsewu 111.790 77.518 78.776 79.797 81.353
5. Gadingrejo 238.530 73.283 77.218 80.517 85.731
6. Sukoharjo 225.750 50.311 55.508 60.050 67.568
7. Banyumas 150.630 21.847 24.545 26.941 30.982
8. Adiluwih 288.555 34.035 35.059 35.901 37.201
Kabupaten Pringsewu 1.628.600 401.752 438.428 472.620 534.157
Sumber : RTRW Kab. Pringsewu, Tahun 2011
2.4.2.1.4 Kebutuhan Fasilitas Penunjang Perkotaan
Sarana dan prasarana penunjang perkotaan merupakan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam
mendukung terselenggaranya kehidupan yang baik dan berjalannya berbagai aktifitas antar masyarakat,
seperti diantaranya fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas pendidikan dan fasilitas perniagaan.
Keberadaan fasilitas penunjang perkotaan tersebut ditentukan berdasarkan tingkatan pelayanan (skala
pelayanan) yang dimiliki oleh masing-masing fasilitas. Skala pelayanan yang dimaksud terbagi kedalam
tingkatan kabupaten/kota, kecamatan dan lingkungan, dimana besarannya tergantung pada kebutuhan
dukungan terhadap jumlah penduduk pendukung fasilitas tersebut.
Untuk mengetahui kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat pelayanan fasilitas
yang ada di wilayah tersebut. Semakin lengkap dan memadai tingkat pelayanan fasilitas sosialnya maka
kualitas kegiatan sosial dalam masyarakat tersebut juga akan semakin baik.
Untuk lebih jelasnya, perkiraan kebutuhan fasilitas Kabupaten Pringsewu menurut kecamatan Tahun
2011─2031 dapat dilihat pada Tabel 2.17.
POKJA AMPL Kabupaten Pringsewu Buku Putih SanitasiTahun 2012
GAMBARAN UMUM WILAYAHPercepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman ( PPSP )
Tabel 2.17Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Berdasarkan Fungsi Kegiatan
Di Wilayah Kabupaten Pringsewu
POKJA AMPL Kabupaten Pringsewu Buku Putih SanitasiTahun 2012
GAMBARAN UMUM WILAYAH Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman ( PPSP )
2.5 Sosial dan Budaya
Tabel 2.18Fasilitas pendidikan yang tersedia di Kabupaten/Kota
Sumber:…..
Tabel 2.19Jumlah Penduduk Miskin per Kecamatan
POKJA AMPL Kabupaten Pringsewu Buku Putih SanitasiTahun 2012
GAMBARAN UMUM WILAYAH Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman ( PPSP )
No Nama Kecamatan Jumlah Rumah
1. Pardasuka 9.1722. Ambarawa 15.9933. Pagelaran 8.9574. Pringsewu 5.6425. Gadingrejo 12.9306. Sukoharjo 9.3877. Banyumas 7.1858. Adiluwih 3.945
Sumber :RPIJM Kabupaten Pringsewu, Tahun 2010
2.4 Kelembagaan Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu dalam menangani atau mengelola sanitasi dilakukan
oleh beberapa SKPD diantaranya BAPPEDA, DPU, BLPH, Dinas Pasar dan Dinas Kesehatan. Untuk lebih
jelasnya mengenai struktur organisasi dari beberapa SKPD yang menangani permasalahan sanitasi dapat
dilihat pada bagan 1.1 – 1.5 dibawah ini.
BAGAN 1.1 STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
POKJA AMPL Kabupaten Pringsewu Buku Putih SanitasiTahun 2012
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KEPALA DINAS
SEKERTARIS
SUB BAGIANPERENCANAAN
SUB BAGIANUMUM &
KEPEGAWAIAN
SUB BAGIANKEUANGAN
BIDANG SOSIAL BUDAYA
BIDANG EKONOMI
BIDANG FISIK DAN
PRASARANA
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BIDANG PENANAMAN
MODAL
SUB BIDANG Produksi
&Ekonomi
SUB BIDANGKeuangan &
SUB BIDANG Pemerintahan,
Hukum dan SDM
SUB BIDANGKesra,
Penerangan & Komunikasi
SUB BIDANG Prasarana Wilayah
SUB BIDANGPenataan Ruang& Tata Guna Tanah
SUB BIDANG Penelitian dan
Pengembangan
SUB BIDANGStatistik
SUB BIDANG Promosi dan
Investasi
SUB BIDANGPerizinan
GAMBARAN UMUM WILAYAH Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman ( PPSP )
BAGAN 1.2 STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
POKJA AMPL Kabupaten Pringsewu Buku Putih SanitasiTahun 2012
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KEPALA DINAS
SEKERTARIAT
SUB BAGIANPERENCANAAN
SUB BAGIANUMUM &
KEPEGAWAIAN
SUB BAGIANKEUANGAN
BIDANG PENGENDALIAN
DAMPAK LINGKUNGAN
BIDANG PENGELOLAAN
KUALITAS LINGKUNGAN
BIDANG PENGAWASAN DAN PENANGULANGAN
PENCEMARAN
SUB BIDANGPelaksanaan Pengelolaan
Kualitas Lingkungan
SUB BIDANGEvaluasi Kualitas
Lingkungan
SUB BIDANG
A M D A L
SUB BIDANG
Evaluasi
AMDAL
SUB BIDANG
Pengawasan
SUB BIDANG
Penanggulangan Pencemaran
GAMBARAN UMUM WILAYAH Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman ( PPSP )
BAGAN 1.3STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PASAR, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN
POKJA AMPL Kabupaten Pringsewu Buku Putih SanitasiTahun 2012
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KEPALA DINAS
SEKERTARIAT
SUB BAGIANPERENCANAAN
SUB BAGIANUMUM &
KEPEGAWAIAN
SUB BAGIANKEUANGAN
BIDANG PENGELOLAAN
PASAR
BIDANG
KEBERSIHAN
BIDANG
PERTAMANAN
SEKSISarana dan Prasarana Kebersihan
SEKSIKebersihan Lingkungan
Pasar
SEKSIPembinaan Pedagang
Keamanan dan Ketertiban
SEKSIPendapatan
Pasar
SEKSIPertamanan
DanKeindahan
SEKSIPenerangan
Jalan
U P T
SEKSIPengembangan
dan Pemeliharaan Fasilitas Pasar
SEKSIPemeliharaan Lingkungan Permukiman
GAMBARAN UMUM WILAYAH Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman ( PPSP )
BAGAN 1.4STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM
POKJA AMPL Kabupaten Pringsewu Buku Putih SanitasiTahun 2012
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KEPALA DINAS
SEKERTARIS
SUB BAGIANPERENCANAAN
SUB BAGIANUMUM &
KEPEGAWAIAN
SUB BAGIANKEUANGAN
Kasi Pembangunan dan peningkatan
jalan dan jembatan
Kasi pemeliharaan jalan dan jembatan
U P T
KABID BINAMARGA
Kasi peralatan dan perbekalan
KASI IRIGASI
Kasi pemeliharaan dan
bina manfaat
KABID PENGAIRAN
Kasi sungai dan pengendalian
banjir
Kasi pembangunan dan perbaikan
gedung pemerintahan
Kasi penyehatan lingkungan
KABID CIPTA KARYA
Kasi Air Bersih
Kasi pengendalian pemanfaatan tata
ruang
Kasi pengembangan tata ruang dan
tata kota
KABID TATA RUANG
Kasi perbaikan perumahan dan
permukiman
Kasi hidro geologi dan sumberdaya
mineral
Kasi energi dan ketenaga listrikan
KABID Pertambangan
dan Energi
GAMBARAN UMUM WILAYAH Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman ( PPSP )
BAGAN 1.5STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
POKJA AMPL Kabupaten Pringsewu Buku Putih SanitasiTahun 2012
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KEPALA DINAS
SEKERTARIS
SUB BAGIANPERENCANAAN
SUB BAGIANUMUM &
KEPEGAWAIAN
SUB BAGIANKEUANGAN
BIDANG YANKES BIDANG P2PLBIDANG
BINKESMAS
SIE FARMAKMIN
SIE KESGA
SIE PL
SIE P2
SIE CEGMAT
SIE SIK
SIE GIZI
SIE YANKESGA & RUJUKAN
SIE PROMKES
U P T
top related