financial inclusion
Post on 24-Nov-2015
101 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
-
SINERGI
PROGRAM KEUANGAN INKLUSIF Layanan Keuangan Digital (LKD), Financial Identity Number (FIN) &
Sistem Informasi Harga Komoditi (SIHK)
Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM
Februari 2014
-
2
Latar Belakang
Know Your Country
Apa Kata Ekonom
Benchmarking
Kenapa BI Perlu
Keuangan Inklusif Indonesia
Program
Koordinasi
-
A LATAR BELAKANG 3
-
1
4
by CGAP
by Wales Co-operative Center
by SBY Global Policy Forum Sep -2010
Simpanan
Kredit
Asuransi
Transfer
Definisi di Strategi Nasional Financial Inclusion - Indonesia
.....financial inclusion is about providing access to an adequate range of safe, convenient and
affordable financial services to disadvantaged and other vulnerable groups, including low
income, rural and undocumented persons, who have been underserved or excluded from the
formal financial sector. Financial inclusion can also be defined as ensuring access to financial
services at an affordable cost in a fair and transparent manner. By FATF - 2103
Definisi LATAR BELAKANG
-
PERSPECTIVE EXTERNAL : UNBANKED TINGGI LATAR BELAKANG 2
Financial Inclusion Index
Sumber : Worldbank, Global Financial Inclusion Index , 2011
Total Dewasa Berbank Tidak Berbank
Orang Dewasa Dunia Berbank (milyar)
Sumber : Worldbank, Honohan, Human Development Index, 2008
-
Relative Financial Inclusion Deficit and Surplus Countries
deficit
surplus
Source : Hariharan and Marktanner, ICA Institute and Kennesaw State University , 2012
UNBANKED LEBIH TINGGI DI EMERGING MARKET 3
Sumber : Worldbank, Global Financial Inclusion Index , 2011
Orang Dewasa Punya Rekening di Sektor Keuangan : Rural VS Urban
Orang Dewasa Punya Rekening di Sektor Keuangan : Gender
LATAR BELAKANG
-
B KNOW YOUR COUNTRY 7
-
Unbanked Tinggi 1
orang dewasa di Indonesia memiliki rekening di Lembaga Keu. Formal 20%
Savers Financial Inclusion Borrowers Financial Inclusion
> 68% masyarakat menabung
> 48% hny menabung dilembaga keuangan > 17% pembiayaan dari bank > 40% tidak bisa meminjam
> 36% meminjam dari informal sumber: Survei Neraca Rumah Tangga WB - 2011
sumber: World Bank, Global Financial Inclusion Index - 2011
Survey financial literacy LDFEUI, 2012
35,1%
KNOW YOUR COUNTRY
- SURVEY RT MISKIN INDONESIA (
-
Tingkat Layanan Perbankan 3
10
Keterangan :
Penduduk miskin : penduduk yang memiliki ratarata pengeluaran/pendapatan per kapita per bulan di bawah garis
kemiskinan disebut penduduk miskin.
Garis kemiskinan Rp 259,520 per kapita perbulan (Sept 2012)
KNOW YOUR COUNTRY
sumber: Bank Indonesia, BPS, 2012
17.7
31.5
6.4
14.3
3.7
4.5
Branch Density
Sumber : WEF, Redefining the Emerging Market Opportunity, 2012
Persentase
penduduk miskin,
Sep 2013
-
4
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
2002 2004 2006 2008 2010 2012
GINI Ratio VS GDP/Capital
Gini Ratio (LHS) GDP/capita (RHS)*
-5.0
-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
0.30
1.30
2.30
3.30
4.30
5.30
6.30
7.30
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Penurunan Jml Org Miskin VS GDP Grwoth
Delta Penurunan org miskin (jutaan)-RHS
GDP Growth-LHS
Pertumbuhan tidak merata, inequality meningkat KNOW YOUR COUNTRY
Inequality Low and Middle income trap
Sumber: Biro Pusat Statistik
Sumber : World Bank, Doing Business 2014, Indonesia, 2013.
The most problematic factors for doing business
-
5 UKM Besar, belum digarap maksimal KNOW YOUR COUNTRY
Total kredit UMKM dalam kredit perbankan hanya 19,85%.
Pertumbuhan kredit UMKM sekitar 15%(yoy), kredit perbankan 21% (yoy).
Usaha menengah mendominasi kredit UMKM 51,40% dan share kredit mikro hanya 18,65%.
Jumlah unit usaha UMKM mencapai 56,53 juta mendominasi unit usaha dengan porsi 99,99% dari jumlah total pelaku usaha.
UMKM mempekerjakan sekitar 97,16% dari total tenaga kerja 110,81 juta.
sumber: Statistik MSMEs 2012, Kementerian Koperasi dan UMKM
sumber: Data Bank Indonesia, Juni 2013, diolah
UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia
Penyaluran kredit perbankan kepada UMKM masih rendah
UMKM memberi porsi sekitar 56% dari total GDP 2012.
sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM, 2012
Rata-rata suku bunga kredit UMKM sangat tinggi > 22%.
-
Sisi masyarakat & Penyedia Jasa PENYEBAB 6
future: pelayanan informal lebih disukai 13
Hambatan-hambatan masyarakat dalam mengakses jasa keuangan (Honohan, 2004) :
1. Hambatan harga (price barriers);
2. Hambatan informasi (information barrier); dan
3. Hambatan desain produk dan jasa (product and service design barriers).
4. Hambatan channel
Masyarakat
Pendapatan yang rendah Jarak yang jauh ke lokasi kantor bank
terdekat
Mahalnya biaya unt transaksi & volume yg kecil
Informasi yang masih terbatas Tingkat pengetahuan keuangan yang rendah Produk yang kurang sesuai Psikologi, image dan budaya Antrian yang panjang
Penyedia Jasa Keuangan
Pendirian kantor cabang bank mahal Persyaratan yang ditetapkan oleh regulator Persyaratan yang ditetapkan oleh bank Proses yang kompleks Formalitas tinggi Prefer nasabah non-grass root
-
LOAN/GDP & DEPOSIT/GDP RENDAH DAMPAK KE EKONOMI 7
Dampak Exclusion:
1. Ekonomi biaya mahal,
2. Sasaran eksploitasi oleh non formal
3. Memperbesar inequality
4. Rigiditas gap kemiskinan (low income trap)
5. Social problem
6. Memperlamban proses kesejahteraan keluarga 7. Memperlamban pertumbuhan perekonomian lokal
Indikator Jumlah
Penduduk (juta)*
KC Bank per 100,000
Penduduk Dewasa
KC Bank per 1,000 km2
ATM per 100,000
Penduduk Dewasa
ATM per 1,000 km2
Penabung di Bank per
1,000 Penduduk
Dewasa
Peminjam di Bank per
1,000 Penduduk
Dewasa
Loan/ GDP (%)
Deposit/GDP (%)
Bangladesh 154.7 8.08 64.72 5.03 40.32 513.31 87.10 55.50 68.93
Brazil 198.7 47.26 8.24 118.60 20.68 662.37 380.53 42.42 45.97
China 1.351 7.72 9.17 37.51 44.55 13.23 271.71 90.21 140.27
India 1.237 11.38 33.17 11.21 32.67 - - 54.24 68.64
Indonesia 246.9 9.59 9.24 36.47 35.15 341.57 32.85 39.13
Kenya 43.18 5.49 2.31 9.94 4.18 - - 44.56 59.81
Malaysia 29.24 19.91 13.00 52.94 34.56 - 389.34 117.09 146.93
Mexico 120.8 14.52 6.41 47.33 20.89 291.40 228.62 17.29 20.76
Pakistan 179.2 8.97 13.40 5.42 8.10 268.30 25.69 18.97 33.23
Philippines 96.71 8.13 17.26 19.31 41.00 445.28 - 20.94 38.15
Sri Lanka 20.33 17.49 43.71 15.41 38.51 - - 44.83 46.38
Thailand 66.79 11.77 12.55 84.16 89.70 1,132.21 276.15 74.08 77.63
Vietnam 88.78 3.18 6.91 21.16 46.02 - - 111.88 119.67
Keterangan:
Posisi 2012 Sumber: Financial Access Survey (FAS), IMF *) Countries Data, World Bank
-
C APA KATA EKONOM 15
-
Sektor Keuangan & Ekonomi = postive corellation 1 TEORI Sektor keuangan merupakan strong contributor kepada pertumbuhan
(Baghehot, 1873; Schumpeter, 1912; Hicks, 1969 and Miller, 1998)
Goldsmith (1969) melalui cross-country study menyimpukan size dari sistem keuangan positif contributes kepada pertumbuhan ekonomi.
King and Levine (1993) improve on the work of Goldsmith, menegaskan bahwa terdapat strong positive relationship antara 3 indikator
pertumbuhan (real per capital growth, growth in capital accumulation and
total productivity growth) dan financial development measures (liquid
liabilities over GDP, bank credit over bank credit plus central bank
domestic assets and credit to private sector divided by GDP).
Levine (2005) menegaskan bahwa perkembangan sektor keuangan contributes kepada pertumbuhan karena menyediakan informasi akan
proyek-proyek potensial, monitoring pelaksanaan investasi, memperluas
risk management dan diversifikasi, meningkatkan tabungan dan fasilitator
pertukaran goods and services.
-
Keuangan Infklusif & Stabilitas Sistem Keuangan 2 TEORI 1. Financial crisis highlights perlunya customer protection,
financial access dan financial stability mutually reinforcing*) 2. Penurunan risiko likuiditas. 3. Penurunan risiko kredit. 4. Peningkatan kapabilitas pengelolaan keuangan via edukasi. 5. Peningkatan persaingan. 6. Peningkatan kesempatan untuk berinteraksi dengan sector
keuangan dan sistem ekonomi yang lebih luas. 7. Financial exclusion adalah risiko dalam usaha mencegah
money-laundering and terrorist financing (FATF). 8. Informal financial services dapat menjadi sumber
instabilitas.
1. Timothy Lyman, Windsor Global Leadership Seminar on Regulating Transformational Branchless Banking, Alliance for Financial Inclusion, Windsor,
March 9, 2009
2. Khan HR. Financial Inclusion and financial stability : are they 2 sides of the same coin?, Indian Banker Association, Chennai, 2011
3. Hawkins, Peneope (2006): Financial access and financial stability, in Bank for International Settlements, Central banks and the challenge of development, pp 6579, www.bis.org /events/cbcd06.pdf.
4. Hannig, A. and Jasen, S. Financial Inclusion and Financial Stability: Current Policy Issues ADBInstutite ADBI working paper series , No. 259,
December 2010.
5. Cull, Robert, Asli Demirguc-Kunt and Timothy Lyman. Financial Inclusion and Stability: What Does Research Show?, 2012, CGAP
6. Cohen, Monique, Danielle Hopkins, and Julie Lee. 2008. Financial Education: A Bridge between Branchless Banking and Low-Income Clients. Working Paper No:4. Washington, D.C.: Microfinance Opportunities.
7. Tadu, R. and Muyambiri, B. (2013). Financial Inclusion and Financial Stability: the important role of financial regulation in explaining the relationship.
Journal of Research in International Business and Mangement Vol. 3(4)pp 139-149, April 2013.
8. Dittus, Peter and Michael Klein. 2011. On harnessing the potential of financial inclusion. BIS Working Paper No:347. Switzerland: Bank for international Settlement.
-
Keuangan Inklusif & poverty alleviation 3 TEORI
Sumber : www.poverty-action.org/financialinclusion
Beck, Thorsten, Asli Demirg-Kunt, and Ross Levine, 2007, Finance, Inequality and the Poor, Journal of Economic Growth
Claessens, Stijn, and Erik Feijen, 2007, Financial Sector Development and the Millennium Development Goals, World Bank Working Paper No. 89 , World Bank.
Claessens, Stijn, and Enrico Perotti, 2007, Finance and Inequality: Channels and Evidence, Journal of Comparative Economics , Vol. 35, No. 4.
Honohan, Patrick, 2004, Financial Development, Growth and Poverty: How Close Are the Links? Policy Research Working Paper No. 3203, World Bank.
Honohan, Patrick 2005, Banking Sector Crises and Inequality, Policy Research Working Paper No. 3659, World Bank.
Chibbaa, Michael, 2009, Financial Inclusion, Poverty Reduction and
theMillennium Development Goals, European Journal of Development Research
Vol. 21, 2
4 faktor utama dalam peningkatan financial
access, :
1. Keterlibatan swasta
2. Financial literacy,
3. Pembiayaan mikro
4. Public sector support
Faktor utama dalam pengurangan kemiskinan
(Jahan & McDonald, IMF 2011):
1. Stabilitas sistem keuangan dan macroeconomi
2. Easy doing business
3. Legal environment yang kondusif
4. Financial market infrastructur yang mendukung
5. Financial access
6. Kompetisi
-
D BENCHMARKING 19
-
20
Comprehensive VS Partial 1 1. PENYUSUNAN STRATEGI FINANCIAL INCLUSION (edukasi, perlindungan konsumen,
delivery channel, produk, kebijakan,dll)
2. PELUNCURAN PROGRAM tertentu: DFS/MFS/Branchless Banking, basic saving, edukasi,
P2P, dll
Region Negara yang Memliki Strategi FI*)
Asia Cambodia, Indonesia, Laos, Nepal, Pakistan,
Philippines, Vietnam
Afrika Benin, Burkina Faso, Cameroon, Congo, Cte
d'Ivoire, Ethiopia, Gambia, Liberia, Madagascar,
Mali, Malawi, Mauritania, Mozambique, Niger,
Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, Senegal, South
Africa, Tanzania, Togo, Uganda, Zimbabwe
Eropa &
Central Asia
Kyrgyz Republic, Russia, Uzbekistan
Timur
Tengah
Egypt, Jordan, Syria, Yemen
*) Source: Ros Grady, Asia-Pacific Economic Co-operation, Accelerating Financial Inclusion in Asia and the Pacific: An Operational Dialogue on Innovative Financial Inclusion Policies, Hawaii, 15 September, 2011
Jumlah Negara yg Implementasikan Branchless
Banking/ Mobile Financial Services**)
**) Source: CGAP and Coffey International, data as of Q1 2012.
Produk sederhana Prosedur sederhana Menggunakan HP & agen
SOLUSI : International trend
FasilitasIntermediasi &
Distribusi
Kebijakan / PeraturanPendukung
PemetaanInformasiKeuangan
FasilitasKeuangan
Publik
PerlindunganKonsumen
EdukasiKeuangan
Lebih dari 140 implementasi branchless banking (http://www.cgap.org/topics/agent-networks)
SNKI
-
INOVASI: Mengapa Perlu ? KEUANGAN INKLUSIF INDONESIA 2
21
Large unbanked people
High inequality (gini ratio 2012=0,41)
Low financial literacy
Unsuitable products and services
Complex business process
No proper channel
Inovation
Easy
Low Price
Secure & Reliable
Affordable
Challenge
Channel Products Regulation Business Process Device Education Consumer
Protection Price
Outreach
Proportional
Solution
Convenience
1. Leadership. 2. Diversity. 3. Innovation. 4. Protection. 5. Empowerment 6. Cooperation. 7. Knowledge. 8. Proportionality. 9. Framework.
Principles for Innovative Financial Inclusion (G20)
Agent, mobilephone, etc Basic saving, micro
insurance, etc Simple CDD Tablet PC, EDC, RPID,
Mobile phone, etc Education trough
mobilephone, agent, etc Complaint mechanism in
agent Sinergy MNO & banks
Example
The fortune at bottom of the pyramid (CK Prahalad, 2004) : terdapat business yg menguntungkan dilevel masyarakat yang kurang beruntung sepanjang korporasi dapat menemukan proses bisnis yang sesuai.
Portfolio of the poor (Collins, Morduch, Rutherford, Ruthven, 2010) : masyarakat kurang beruntung juga mampu menabung dan active money managers.
A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty, Poor Economics (Abhiit, Banarjee & Duflos, 2011),
-
22
Kebijakan untuk mendukung Financial Inclusion di beberapa negara:
UK Financial Inclusion Task Force : menyediakan no-frills acccount oleh perbankan, kredit dan advise keuangan.
US Community Reinvestment Act (CRA) : melarang diskriminasi terhadap small account holders (min saldo=$0.10).
India Khan Commission (2004) : memperluas jaringan perbankan melalui penggunaan business correspondents (agen). UIDAI
Afrika Selatan Mzansi Initiative (2004): program yang melibatkan bank (5 bank) menyedikan tabungan bagi unbanked dan unserved.
Pendekatan branchless banking : Brazil (2004), Mexico (2008), Pakistan (2008), Bangladesh (2009), Rusia (2009), Philipina (2003), Kamboja (2010), sebagian besar negara-negara Afrika.
INTERNATIONAL PRACTICES 3 EXAMPLE :
Nigeria : Strategi Nasional Keuangan Inklusif
Tanzania : Strategi Nasional Keuangan Inklusif, remittance trough mobile phone
-
E KENAPA BI PERLU 23
SBY Global Policy Forum Sep -2010
-
Policy Objective Ultimate goal (level of impact)
Micro-prudential
Monetary Policy Price Stability
Stable economic growth
(economic system)
Macro-prudential Financial Stability
Soundness of financial
institutions
Conduct of business
Protection of
consumers
(individual
institution)
Adjust : Jeroen Kremers & Dirks Schoenmaker, Twin Peaks: Experiences in the Netherlands, Desember 2010
BI
OJK
Orderly markets and
fair treatment of
consumers Increasing
Wealth
Payment system : cash less society
Keterkaitan dengan Moneter, SSK & SP 1 KEUANGAN INKLUSIF & BI
-
Surveillance- SIFI- Non SIFI
MacroprudentialPolicy
Market access & Development
Strengthened FS Resilience
Balanced Financial Intermediation
Enhanced Financial Efficiency
Koordinasi&
Kerjasama
Diversifikasi
Monitoring institusi keuangan
sistemik
Monitoring
prosiklikalitas
Terdapat hubungan antara keuangan inklusif dengan stabilitas sistem keuangan. (Hawkins, Peneope (2006), Hannig, A. and Jasen, S, (2010), Khan (2011), Cull, Robert, Asli Demirguc-Kunt and Timothy Lyman. (2012),Tadu, R. and Muyambiri, B. (2013) dll)
- Sumber dana retail
(menurunkan risiko
likuiditas
- Efisiensi pelayanan
- Market UMKM baru
(diversifikasi risiko kredit)
- Edukasi (meningkatkan
kapabilitas).
- Peningkatan persaingan
Keuangan Inklusif & Makroprudensial 2 KEUANGAN INKLUSIF & BI
-
F KEUANGAN INKLUSIF INDONESIA 26
SBY Global Policy Forum Sep -2010
-
STRATEGI NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF 4
27
Mencapai kesejahteraan ekonomi melalui pengurangan kemiskinan, pemerataan pendapatan & stabilitas sistem keuangan di Indonesia dengan menciptakan sistem
keuangan yg dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat
Mediasi Perbankan
Transparansi Produk
TabunganKu Branchless
banking Pembiayaan
Start-Up
Multilicensing Kebijakan branchless
banking Kebijakan
kredit UMKM
Edukasi : Pelajar
Masyarakat lain
Financial Identity Number (FIN)
Informasi harga komoditi melalui HP
PKH Jamkesmas BLT Bansos BLSM
Stabilitas Moneterdan Nilai Tukar
Stabilitas SistemKeuangan
Sistem PembayaranAman & Efisien
TU
JUA
N
PR
OG
RA
M
PIL
AR
T
AR
GE
T
DA
MP
AK
Intermediasi seimbang, ketahanan sistem keuangan, market efisien
FasilitasIntermediasi &
Distribusi
Kebijakan / PeraturanPendukung
PemetaanInformasiKeuangan
FasilitasKeuangan
Publik
PerlindunganKonsumen
EdukasiKeuangan
27
-
Journey Financial Inclusion : a dream 5
28
Feasible Eligible
Bank Agent Mobile phone
Credit scheme
Basic Saving
& E-money
Financial track record
Feasible and Bankable Banking
Transaction
account Database
Debitur Potensial
Depositors (banked)
Branchless Banking
= proces
= evolution
Unbanked people
Sophisticated Debtors
Unbanked Menabung Produk Keuangan Lainnya
loan
development, product,
infrastructure, etc
time
Kemampuan pengelolaan keuangan/ kesejahteraan
Financial Deepening for SME
UMKM Keuangan Inklusif
Unbanked People Individu, unit usaha
Nasabah Bank Individu, Unit usaha Mikro, Kecil, Menengah
Nasabah UMKM Program bantuan pemerintah (BLT, PKH, dll)
Banked People
Kredit Program Transfer
KEUANGAN INKLUSIF INDONESIA
-
Digital Financial Service*)
Nomor Hand Phone
No HP Link No Rekening TabunganKu/
basic saving account
Financial Identity Number
Profil data nasabah
Credit Rating (i.e non keuangan)
Website & Sistem Informasi Keuangan Inklusif
Kredit Mikro
i.e penyaluran PKH
Bank Led/ Telco Led
Pembuatan database
Informasi Harga (SMS)
Edukasi Keuangan
Moveable Collateral
E-KTP
sangat miskin, hampir miskin, miskin
G to P
Asuransi Mikro
AKSES KAPABILITAS MINIMUM ASSYMETRIC 6 PROGRAM UTAMA
*) Dulu branchless banking
-
eG PROGRAM 30
banking beyond bank branches, not banking without bank branches
-
Perluasan poin akses keuangan DIGITAL FINANCIAL SERVICE 1
Basic Saving Account
E-Money
Register No. HP
Nasabah dg KYC Sederhana
Data
Pendukung
1
2
4
dan/atau
31
Akun agen
Rekening nasabah
Debit/kredit
platform
Data
1
3
Akun Tujuan
Rekening nasabah debit
kredit
platform
Mobile Account Transaction
Over the Counter Transaction
2
buka akun, setor, tarik, permbayaran, pembelian
Transfer, pembayaran, pembelian
3
I
II
Deposit sbg agen
USSD & Notifikasi
2 otentifikasi 5 5
2 authentification Real time
Notifikasi
Debit/kredit
-
2 FINANCIAL IDENTITY NUMBER
32
CONTOH: FIN (8802110202012924)
88 02 11 02 02 01 2924
Tahun
Kelahiran
Bulan
kelahiran
Tanggal
kelahiran
Kode
Propinsi
Kode
Kabupaten
Codes for
sub-district
Unique
Number
2 Digit 2 Digit 2 Digit 2 Digit 2 Digit 2 Digit 4 Digit
9999 4 digit
from NIK
Berasal dari NIK
0 7 7 8 2 1 1 3 2 1 Nomor yang bersifat unik , terhubung dengan NIK
dan merupakan nomor handphone tunggal (tidak
melekat pada satu perusahaan telekomunikasi
tertentu) yang dapat digunakan sebagai identitas
keuangan
-
3
33
mFisheries (Trinidad &
Tobago)
Beberapa KPWDN, swasta (ipasar) & berbagai negara menyediakan informasi
harga di sektor pertanian dan perikanan.
Devices: smartphones User: nelayan Informasi: Cuaca Tools Navigasi Tips first aid Info perbaikan kapal darurat Harga ikan di berbagai pasar
Media: SMS ke local short code
mFisheries
INFORMASI HARGA BAGI PRODUSEN KECIL
-
Meningkatkan kapabilitas EDUKASI KEUANGAN 4
Program & Target
Tujuan Jangka Waktu
Progress Tindak Lanjut
a. Pelajar (SD, SMP, SMA/setingkat, Univ.)
Meningkatkan pengetahuan keuangan.
Materi edukasi keuangan masuk kurikulum nasional.
Multi years : Sampai dengan 2018
Integrasi kurikulum 156 sekolah.
Pilot project di 7 Ibukota Prov. (Mks, Bjm, Palu, Sby, Smr, Bdg, Mdn).
MoU dengan Kanwil Kemenag Jabar.
Penyempurnaan bahan ajar & pelaksanaan ToT.
Integrasi kurikulum nasional 2013 (SMA).
Integrasi kurikulum nasional 2013 (SD & SMP).
Monitoring & evaluasi program.
Penyediaan bahan ajar.
Monitoring : Per semester
b. TKI Meningkatkan pengetahuan keuangan.
Materi edukasi keuangan masuk materi pelatihan kesiapan TKI
Multi years: Sampai dengan 2018
Penyempurnaan bahan edukasi.
Penjajakan integrasi edukasi keuangan dalam kurikulum dasar pelatihan TKI.
Integrasi kurikulum dasar pelatihan TKI.
Rencana pelaksanaan edukasi (4 daerah & 3 negara).
Monitoring: Per semester
c. Kelompok Masyarakat Tertentu
Meningkatkan pengetahuan keuangan.
Multi years: Sampai dengan 2018
Penyusunan materi dan rencana pelaksanaan edukasi
Pelaksanaan edukasi
Monitoring: Per semester
-
Produk Simpanan Yang Sesuai BASIC SAVING ACCOUNT 5
Program & Target
Tujuan Jangka Waktu
Progress Tindak Lanjut
TabunganKu
Masyarakat Umum dan Pelajar
Memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat, melalui penyediaan tabungan murah.
Multi years: Sampai dengan 2018
Pencapaian TabunganKu (Apr 2013): 3,75 juta rekening dg saldo Rp4,18 Triliun.
Survei TabunganKu (TA World Bank).
Penyusunan konsep penyempurnaan TabunganKu.
Penyusunan usulan kebijakan edukasi bagi perbankan.
Penyempurnaan TabunganKu.
Monitoring program oleh KPwBI-DN.
Finalisasi PBI edukasi yang mencakup kewajiban penyediaan basic saving acount.
Monitoring: Per semester
Kampanye Gerakan Indonesia Menabung
Masyarakat Umum dan Pelajar
Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menabung.
Multi years: Sampai dengan 2018
Surat ke seluruh Bank untuk mendukung Hari Rajin Menabung (Hari RaBu).
Pemantauan komitmen perbankan.
Pelaksanaan Olimpiade Perbankan atau kegiatan kampanye bersama perbankan.
Pelaksanaan kampanye 3P dan GIM diKP dan KPw.
Monitoring: Per semester
-
Non Cash-based Approach PROGRAM G2P 6
Pemb. Rek otomatis
1
2
9
Pendamping
Agen Responden
Edukasi I Edukasi II
Bank Penyalur Verifikasi data (CDD)
RTSM
Data
validasi
8
3
4
Data
validasi
Bank Kemensos
Instruksi
pembayaran
transfer
ATM
Pengambilan
6
5
7
No HP
Sarana 1. TabunganKu 2. E-money
10 Laporan
KC Bank
Atau
Atau
Via ATM/KC Bank:
- Dapat ditarik sewaktu2
dan dimana saja
1. HP 2. Kartu Debit 3. Buku Tabungan
SMS notifikasi : -Rekening dibuka -Dana sudah dikredit - Pengambilan sesuka hati
Laporan
Responden1. Aslut 2. Aspaca
Pendamping
Telco
-
H KOORDINASI 37
-
1
DKSP
KPWDN
DPB
DHKDPAU
DPNP
DPBS
KEMENSOS
LPS
KEMENKOMINFO
OJK
BAPPENAS KEMENDAGRI
TNP2KBI
-Aspek mikroprudensial
-Pengembangan kedepan
Penyaluran G2P
-KYC
-APU/PPT
-Limit transaksi
-Aspek penjaminan
-Bukti kepemilikan
rekening
-Penyaluran G2P
-Penyaluran program
pemerintah lain
-Penjaminan
-Bukti kepemilikan rekening
Pengaturan mikroprudensial Keikutsertaan BPR
-Hukum
-Ketentuan
Kriteria bank syariah -Kriteria bank
-Aspek mikroprudensial
Ketentuan sistem
pembayaran
-Registrasi agen
-Monitoring
-Review tk. Kejenuhan agen
-Analisa dampak thd perek. daerah
PPATK
Bappena
s/TNP2K
-Jaringan , pricing, ketentuan ITE
-Pengembangan kedepan
BI & STAKEHOLDER
-
FORUM INTERNATIONAL 2 No.
Organisasi Internasional
Tahun Partisipasi
Peran BI
1.
2010 Co-chair Standard Setting Bodies Sub-Group of the Global Partnership on Financial Inclusion (GPFI)
Laporan monitoring & masukan perkembangan Financial Inclusion di Indonesia (berkala)
2. 2010
Knowledge and experience sharing SMEs working group Host APEC 2013- Workshop on Financial Inclusion
3.
2011 Leadership in Financial Inclusion Inisiative SMEs working group
4. 2011 BI ikut dalam program Indonesia Financial Sector Strengthening Trust Fund (IFSS TF) - WorldBank
5. 2011 BI sebagai anggota INFE (International Network on Financial Education)
6. 2010 BI sebagai anggota Steering Committee (2013-2015) Ikut serta dalam komitmen Maya Declaration Co-chair SMEs working group Mobile Financial Services working group.
-
TERIMA KASIH 40
-
41
1
Di Indonesia, sekitar 255 juta pelanggan seluler. (http://www.bisnis-kti.com/index.php/2012/05/telekomunikasi-pelanggan-seluler-sentuh-255-juta-orang/).
240 juta pengguna
telepon genggam
2 juta agen & retailer
telco
12,5 juta mobile money
diterbitkan
penetrasi handphone tinggi
240 juta pengguna
telepon genggam
2 juta agen & retailer
telco
12,5 juta mobile money
diterbitkan
.penggunaan telepon genggam sebagai media transaksi keuangan berdampak positif pada perekonomian termasuk UMKM, lapangan kerja, kesejahteraan RT dan keuangan
inklusif ., Sridhar (2004), Waverman, Meschi and Fuss (2004), Lewin and Sweet (2005),Chowdhury (2006), Jensen (2007), Tcheng (2007), Donner (2008), Venturini (2009),
Les, Levendies and Gutierres (2009), Hacker (2010), Aker and Mbiti (2010), Andrianaivo
and Kpodar (2012).
Sumber : Bank Indonesia Survey, 2012
Sumber : Telcos Marketing Comparison Data, 2012
DIGITAL FINANCIAL SERVICE
-
Informal Sektor Setempat 1
Agen Individu Memiliki Usaha Badan Hukum
Jam kerja operasional tidak terbatas Jam kerja operasional terbatas
Informal dan fleksibel Lebih formal dan kurang fleksibel
Level engagement tinggi Level engagement tidak setinggi
Tidak ada turn over karyawan Turn over karyawan
Benefit dimiliki langsung Benefit lebih dimiliki pemilik
Level commitment lebih tinggi Level commitment sesuai kontrak
Risiko lebih tinggi dari badan hukum Risiko lebih rendah dari agen individu
Kemampuan terbatas Kemampuan lebih besar
%Penduduk >15 Tahun Bekerja di Sektor Formal & Informal
(BPS-Agustus 2013)
Perbedaan Agen Individu & Badan Hukum
DIGITAL FINANCIAL SERVICE
-
1 Global Distribution of Growth Potentials from Financial Inclusion
Low growth potential
Medium growth potential
High growth potential
Source : Hariharan and Marktanner, ICA Institute and Kennesaw State University , 2012
I JAWA 19,104 423 5,888 136,604,953 88,383,555 57,184,160 11,436,832
II SUMATERA 6,656 93 2,060 54,563,410 31,068,816 20,101,524 4,020,305
III KALIMATAN 2,140 14 726 13,787,831 8,281,674 5,358,243 1,071,649
IV SULAWESI 1,742 23 924 17,027,267 10,207,694 6,604,378 1,320,876
V LAINNYA 2,190 57 1,149 19,239,451 11,380,969 7,363,487 1,472,697
31,832 610 10,746 241,222,912 149,322,708 96,611,792 19,322,358LEVEL NASIONAL
Unbanked
adult
(LDFEUI, 2012)
Target
Nasabah: 20%
Unbanked adult
No Propinsi
Jumlah
Kantor BU
(BI, 2013)
Jumlah
Kantor BPR
(BI, 2013)*
Koperasi
(Kemenkop,
2013)**
Jumlah
Penduduk
(BPS, 2010)
Penduduk
dewasa
(BPS, 2010)
DIGITAL FINANCIAL SERVICE Market bagi provider besar
-
Perkembangan S/D Oktober 2013 PILOT PROJECT 1
44
Jumlah UPLK semakin meningkat Animo masyarakat tinggi, ditunjukkan dengan peningkatan jumlah rekening (tabungan dan e-money) dan
transaksi yang cukup tinggi. Rata-rata menabung
-
45
1 jumlah agen diberbagai negara
Source : PT Ruma
DIGITAL FINANCIAL SERVICE
-
Penyediaan data market unbanked FINANCIAL IDENTITY NUMBER 2
Program Kementerian
Program - BI
Agen LKD
BI - Data Center
Hasil pengumpulan
data dan penilaian
Capturing
data
2
2
Kirim
Data pokok dan keuangan
1
Kartu FIN
3
4
1. PKH 2. BLSM 3. PNPM
1. Edukasi TKI 2. Pendampingan UMKM 3. LKD 4. Survey RT
Credit rating
Pemberian layanan jasa dan produk keuangan internal rating
6
5
1
1
Analisa
profil risiko
Pemetaan profil nasabah potensial
Masyarakat
unbanked
Pengisian formulir
secara on line
psycometric
asssessment Verifikasi
e-KTP
3
Notifikasi
3
Optional
-
Meningkatkan bargaining position INFORMASI HARGA BAGI PRODUSEN KECIL 3
Data Harga Pedagang
Data Harga Produsen
Data storage
Input
Proses Output
Data Processing
Manual Input
Input via mobile device
Verifikasi Data
Data o/ Surveyor
Data Kementan
Data Kemendag
Alternatif data
I
Alternatif data
II
-
4 PROGRAM G2P Sumber : Rapat Persiapan Uji Coba Branchless Banking,
September 2013, Bappenas
25%
Sangat
Miskin
Miskin
Hampir
Miskin/Rentan
7.00 %
11,37%
25.00%
40,00%
11.37%
Rumah TanggaPPLS 2011
PendudukTahun 2012
(15.5 Juta)
(28.07 Juta)(5.7 juta)
(24.7 Juta)
40.00%(98.1 Juta)
100,00% 100,00%(62 Juta)
(4.3 juta)7.00 %(17.2 Juta)
25% (61.3 Jt)
Garis Kemiskinan Juli 2013
Basis Data Terpadu berisikan daftar nama dan alamat 40% penduduk Indonesia dengan status sosial ekonomi terendah.
Cakupan Program2 Perlindungan Sosial: Jamkesmas 30% (86,4 juta jiwa); Raskin dan BSM 25% (15.5 Juta RT).
Berdasarkan data PPLS tahun 2011: - 481 ribu (50,94% RT peserta PKH memiliki HP. - 13 juta (52,4% RT) miskin memiliki HP.
top related