dokumentasi - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/lampiran/1-20170213-105055-9986.pdf ·...
Post on 15-Nov-2020
11 Views
Preview:
TRANSCRIPT
RISALAH RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Tahun Sidang : I
Masa Persidangan : 2007 - 2008
Jenis Rapat : Rapat Kerja Pansus DPR RI
Sifat Rapat : Terbuka
Hari dan Tanggal Rapat : Rabu, 3 Oktober 2007
Waktu Rapat :
Dengan : Pemerintah
Tempat Rapat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI Gedung Paripurna
Ketua Rapat : Shidki Wahab
Sekretaris Rapat : Dra. Damayanti
Hadir : ……. Anggota dari …… Anggota
Acara Rapat : Pembahasan materi RUU tentang ITE
Jalannya rapat sebagai berikut :
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Kita bisa mulai dan kuorum sudah tercapai,
Bismillahirohmanirrohim,
Bapak-bapak dan Ibu Anggota Panja RUU ITE yang saya hormati,
Dan dari Pihak Pemerintah yang saya hormati juga kita melanjutkan pembahasan ini
dengan sampai yang terakhir DIM Nomor 90 Pasal 10 yang catatannya memberi waktu kepada
Pemerintah untuk merumuskan kembali terkait pembentukan lembaga sertifikasi keandalan. Oleh
karena itu saya minta kepada Pemerintah untuk menyampaikan rumusan yang diisyaratkan
kepada Pemerintah minggu yang lalu. Saya persilahkan.
ARSIP D
AN DOKUMENTASI
CAHYANA (DEPKOMINFO) :
Assalamu’alaikum, wr,wb.
Bapak-bapak Pimpinan,
Para Anggota Dewan yang kami hormati,
Rekan-rekan sekalian,
Memenuhi arahan minggu yang lalu kami telah mempersiapkan mengenai perubahan dari
Pasal 10 yang waktu itu terkait dengan penetapan DIM Nomor 27 tentang Lembaga Sertifikasi
Keandalan. Sebelum masuk kedalam pasal-pasal atau ayat-ayat yang kami usulkan, kami ingin
memberikan penjelasan mengenai siapa saja pihak-pihak yang terlibat didalam Lembaga sertifikasi
Keandalan ini. Jadi kami mulai dengan dua bagian yang dibawah itu adalah, yang pertama
penyelenggaran layanan on line yang berinteraksi, bertransaksi elektronik dengan konsumen. Agar
supaya setiap penyelenggara layanan secara on line tersebut betul-betul memiliki kredibilitas.
Maka sesuai dengan DIM 27, sesuai isi dari Pasal 10 maka setiap tayangan on line ini dapat di
sertifikasi oleh sebuah Lembaga Sertifikasi Keandalan. Disini contoh dalam negeri air trust yang
sudah dibuat oleh PT. Telkom ataupun very saint dari Amerika yang memang juga digunakan oleh
layanan on line kita, isitilah digunakan juga oleh BNI 46, itu contohnya disitu yang digunakan oleh
para penyedia layanan on line di Indonesia.
Kemudian Pemerintah sesuai dengan DIM 27 tersebut melakukan pengawasan dan
sekaligus juga memberikan perijinan mengakui atau sekaligus memberikan ijin terhadap Lembaga
Sertifikasi, baik nasional maupun internasional. Tentu nanti akan ditetapkan kembali bagaimana
peran Pemerintah dalam hal ini. Terkait dengan interaksi antar pihak-pihak yang terkait dengan
Sertifikasi Keandalan maka Pasal 10 kami usulkan sebagai berikut. Mungkin Prof. Ramli silahkan
kalau ingin menjelaskan perumusan baru dari Pasal 10 sebagaimana hasil kesimpulan minggu
yang lalu, dipersilahkan.
PROF. RAMLI (DEPKOMINFO) :
Terima kasih Bapak Pimpinan,
Yang pertama, kami ingin menjelaskan juga yang namanya Sertifikasi Keandalan yang di
awasi dan disahkan itu adalah hanya yang Sertifikasi Keandalan nasional. Karena yang
internasional yang sudah ada seperti very saint dan seterusnya adalah memang sudah eksis. Jadi
nanti ada lembaga Sertifikasi Keandalan yang memang berada di Indonesia dan merupakan
perusahaan Indonesia. Sesuai dengan amanat Panja kemarin maka kita membuat menjadi 3 ayat,
yang pertama adalah setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat di
sertifikasi oleh lembaga Sertifikasi Keandalan. Kata “dapat” menunjukan tidak inperatif karena
mereka sifatnya adalah suka rela, mereka boleh disertifikasi atau tidak. Tergantung apakah
mereka ingin dipercaya oleh masyarakat atau tidak.
ARSIP D
AN DOKUMENTASI
Kemudian lembaga Sertifikasi Keandalan nasional kita mulai memberi batas bersifat
independent, dibentuk oleh Pemerintah dan atau professional, berwenang mengaudit dan
mengeluarkan Sertifikasi Keandalan bagi pelaku usaha dalam transaksi elektronik. Nanti kita akan
memberikan penjelasan dalam penjelasan bahwa yang dimaksud dengan Sertifikasi Keandalan
disini adalah rasma. Kemudian lembaga Sertifikasi Keandalan nasional diawasi oleh Pemerintah
dan diakui keberadaannya setelah disahkan oleh Menteri. Kenapa kami mengatakan menteri,
karena kalau kita hanya menyebut Pemerintah maka nanti kita akan saling tunjuk Pemerintah itu
yang mana. Kemudian Undang-Undang ini juga nanti akan memberikan pembatasan, siapa yang
disebut dengan menteri disini.
Kenapa ada kata-kata tambahan dibentuk oleh Pemerintah atau professional, ini masukan
kawan-kawan di BI. Karena ada kemungkinan BI sendiri akan menjadi Sertifikasi Keandalan untuk
Bank. Jadi ketika para professional ini tidak berbuat maka, BI yang harus turun tangan langsung
misalnya untuk membuat lembaga sertifikasi ini. Jadi jangan sampai kita saling menunggu
professional dan professional tidak melakukan itu. Oleh karena itu harus ada tindakan dari
Pemerintah yang bisa langsung melakukan tindakan-tindakan pengamanan ini.
Terima kasih.
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
Cukup, terima kasih. Jadi ada tambahan yang disatunya tidak menggunakan nasional
yah? Yang dibutir 1 Pasal 10 rumusan Pemerintah. Lembaga Sertifikasi Keandalan saja, kalau
yang berikutnya ditambah nasional. Itu bapak-bapak yang menjadi baru dari Pemerintah, apakah
bisa diterima berikut penjelasannya ?
Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh
Lembaga Sertifikasi Keandalan nasional bersifat independent, dibentuk Pemerintah dan atau
professional berwenang mengaudit dan mengeluarkan Sertifikasi Keandalan bagi pelaku usaha
dalam transaksi elektronik. Kemudian Sertifikasi Keandalan nasional sebagaimana dimaksud,
Lembaga Sertifikasi Keandalan Nasional diawasi oleh Pemerintah dan diakui keberadaannya
setelah disahkan oleh Menteri, itu yang terakhir.
Dari PDI P…..
HASIB WAHAB (PDI-P) :
Jadi ini mau tanya kepada Pemerintah, berarti Pasal 10 yang konsep DIM 90 itu sudah
drop, artinya diganti total baru ini. Saya pikir setelah kita baca bersama dan kita alasan-alasannya
untuk merubah dan sebagainya tadi itu sudah cukup nasional. Jadi mungkin sementara bisa
menerima ini. Sebab disitu unsur masyarakat dirubah soal dengan professional, salah satunya itu,
iya pak ? Tuntas sudah memberikan mandate di minggu yang lalu kepada Pemerintah untuk
menyusun, saya pikir ini sudah maksimal dan bagus sekali ini oleh usaha Pemerintah. Jadi kami
ARSIP D
AN DOKUMENTASI
dari Fraksi PDI Perjuangan sampai sementara ini bisa menerima. Kecuali nanti ada hal-hal yang
berkembang dan terima kasih.
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
Terima kasih,
Silahkan PKB.
ALI MUBAROK (PKB) :
Terima kasih Pimpinan,
Saya lihat dari draf yang kita terima disini, saya tidak lihat disana. Saya lihat yang ada
disini, yang tadi ada perubahan. Saya lihat disini mengenai lembaga Sertifikasi Keandalan bersifat
independent itu sudah bagus. Kemudian dibentuk oleh professional berwenang mengaudit dan
mengeluarkan Sertifikasi Keandalan bagi pelaku usaha dalam transaksi elektronik. Tetapi disana
tadi dibentuk oleh Pemerintah, ada kata-kata tambahan Pemerintah. Ini yang saya mau tanya,
dibentuk oleh Pemerintah. Ini bagaimana poin disana. Karena padahal disini kita sifatnya
independent, seperti trust yang sudah diadakan. Apa bagaimana pun juga kalau dengan ada
independent disini akan lebih terasa ada satu hal yang kebebasannya dapat dikuasai oleh satu
badan tersendiri oleh Pemerintah. Sehingga akan menjadi satu hal yang kurang begitu, karena ini
ada badan untuk sebagai trust itu tadi. Jadi saya kok dengar ada kata-kata Pemerintah ini coba
diminta untuk dilihat kembali kena tidak masalah itu tadi.
Juga disini mengenai Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1
diawasi oleh Pemerintah dan diakui keberadaannya setelah disahkan oleh menteri. Nah ini saya
mau tanya mengenai setelah disahkan oleh menteri. Apakah yang berwenang mengesahkan ini
harus menteri saja ataukah ada badan tersendiri seperti trust itu tadi, bisa dianggap mengikuti
atau bagaimana begitu.
Jadi saya minta pandangan Pemerintah, bagaimana Pak ?
Terima kasih Pimpinan.
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
Terima kasih,
Sebelum ada yang lain, Pak Ade.
ADE DAUD NASUTION (PBR) :
Terima kasih Pimpinan,
Tidak soalnya kalau saya lihat disini ini kan lembaga Sertifikasi Keandalan ini kan betul
professional begitu kan. Tetapi keberadaannya disahkan oleh menteri, apa menterinya
professional. Nah coba ini pensahhannya coba ditata lagi. Sebab kalau kita sudah mulai, istilahnya
ARSIP D
AN DOKUMENTASI
professional atau yang ada pakai trust apa segala macam itu, bagaimana mengenai
pengesahannya oleh menteri.
Terima kasih.
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
Atas dua pertanyaan tadi, silahkan Pemerintah.
Prof. RAMLI (DEPKOMINFO) :
Ini baik pak,
Yang pertama bahwa kenapa memasukan Pemerintah karena ada pemikiran awalnya
memang hanya professional tetapi kemudian ada kekhawatiran bahwa misalnya untuk Perbankkan
professional itu tidak ada yang mau membuat Sertifikasi Keandalan ini. Sehingga Pemerintah atau
Bank Indonesia mungkin akan langsung turun tangan untuk itu.
Kemudian apa kreteria dan arti independent disini. Sebetulnya independent disini nanti
akan kita berikan dalam penjelasan, independent terhadap pelaku usaha sebetulnya. Jadi bukan
independent seperti lembaga-lembaga independent yang ada. Karena ini sebetulnya sangat teknis,
sangat professional. Jadi dengan demikian lembaga ini sangat independent terhadap para pelaku
usaha. Jadi pelaku usaha yang tidak memenuhi syarat tidak akan memberikan sertifikat itu. Jadi
memang dalam penjelasan kita harus statet pak, bahwa yang dimaksud dengan independent
adalah independent terhadap pelaku usaha dan itu menjadi praktek umum di transaksi elektronik.
Terima kasih.
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
Sekaligus yang terakhir tentang,
CAHYANA (DEPKOMINFO) :
Tambahan penjelasan, jadi Pak Ade mengenai ayat 3 ini sebetulnya ada kaitan dengan
DIM 27 yang sudah disepakati sebelumnya. Disitu disebutkan bahwa, mungkin bisa ditampilkan.
Jadi disitu ada peran Pemerintah untuk mensahkan dan mengawasi Lembaga Sertifikasi
Keandalan. Jadi Pak Ade menanyakan mengenai Pak Menteri, jadi definisi menteri didalam
Undang-Undang ini adalah menteri yang bidang tugasnya adalah dalam bidang teknologi informasi
dan komunikasi. Jadi tidak secara spesifik disebutkan Pemerintah, tetapi langsung disebutkan
menteri disitu. Makanya kalimat ayat 3 adalah diawasi oleh Pemerintah dan diakui keberadaannya
setelah disahkan oleh menteri.
Demikian Pak Ade
ADE DAUD NASUTION (PBR) :
Tidak tadi, kalau tidak salah, boleh Pimpinan ?
ARSIP D
AN DOKUMENTASI
Tadi ada istilahnya Bank Indonesia ikut campur segala yah. Sebab kalau saya lihat ini,
Undang-Undang ini betul-betul bahwa ini kata-kata dari DIM 27 tadi di akui, disahkan, diawasi. Jadi
mungkin profesionalisme ini hilang kalau diakui, disahkan, diawasi Pemerintah, berarti yang
professional itu yak ikut saja kata Pemerintah, kira-kira begitu. Dipikirkan jelas sebelum Undang-
Undang ini diketok masalahnya. Itu saja tolong kawan-kawan coba pikirkan kata-kata diakui,
diawasi, disahkan itu seolah-olah professional nya hilang kalau kata-kata begitu.
Terima kasih Pimpinan.
ALI MUBAROK (PKB) :
Boleh saya minta tolong, karena tadi disebut BI. Bisakah pandangan dari BI, ada tidak
perwakilannya disini ? Pandangan dari BI seperti apa yang riil-nya begitu.
Terima kasih Pimpinan.
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
Silahkan.
BANK INDONESIA :
Terima kasih Pak Ali,
Jadi sebenarnya memang usulan Pemerintah itu sebenarnya awalnya tidak sangat BI, jadi
ini hanya untuk antisipasi bahwa karena setahu saya memang transmark itu mayoritas oleh
lembaga independent asosiasi atau apa. Tetapi seperti saya pernah baca di Singapura ada
lembaga Pemerintah yang menjadi transmark untuk area-area tertentu yang memang harus
Pemerintah yang menjadi lembaga transmarknya. Nah hemat kami unsur Pemerintah kalau
dimasukan disitu akan lebih baik, mungkin belum tentu ada setahun dua tahun sekarang
kebutuhannya. Tetapi siapa tahu di tahun-tahun berikutnya ada kebutuhan, maka itu sudah ada
payungnya. Tentu ini harus tetap berlandaskan kepada idenpedensi dan juga kepentingan
bersama. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Ramly bahwa misalnya BI mungkin harus sebagai
lembaga yang transmark untuk Perbankkan adalah memang sekarang ini kenyataannya kan untuk
Bank itu pengawasnya regulator memang BI. Orang atau masyarakat akan percaya kalau BI
katakan lembaga ini misalnya dijamin oleh LPS, kalau bapak datang ke Bank ada disitu sticker
bahwa memang Bank ini dijamin LPS tentu bapak akan lebih berani menaruh uang di bandingkan
dengan Bank yang tidak dijamin LPS.
Nah inikan tentu lembaga-lembaga Pemerintah juga yang memberikan semacam garansi
transmark. Hanya memang transmark ini adalah dalam bentuk hardcopy, sementara kita disini
lebih bicara softcopy. Saya juga mungkin minta agar kata-kata Pemerintah ini tidak selalu
dinafikkan diasosiakan sebagai satu bentuk pemaksaan. Sebagai contoh saja ini mungkin Pak Puji
bisa lebih bisa menjelaskan. Sekarang bapak kalau transaksi di ATM kan tentu ada lebih
ARSIP D
AN DOKUMENTASI
companions, bapak bisa transfer ke bank lain, bisa menarik dari bank lain, walalupun Bank bapak
katakanan BCA, bapak bisa menarik di Bank Muamalat menarik uang.
Jadi terus terang proses-proses bisa menarik di bank yang lain ini tidak timbul dari
masyarakat tetapi BI yang memakai para swaching itu untuk ini demi masyarakat, “ayo anda
gabung, anda inproreable” supaya masyarakat itu tidak susah, tidak harus menarik di banknya
sendiri. Bahwa nanti disitu ada fee yang anda bagi-bagi silahkan. Nah ini satu contoh bentuk,
tanda kutip yah, pemaksaan oleh Pemerintah dalam hal ini BI kepada pelaku usaha yang ujung-
ujungnya kan kemasyarakatan juga untuk masyarakat. Nah kami melihat ini kemungkinan ini siapa
tahu ada di masa depan, paling tidak kalau sudah diberikan payung ini tentu akan bermasyarakat
untuk masyarakat. Ini semua untuk masyarakat, paling tidak itu. Mungkin kalau sekarang belum
terpikir oleh kita, apakah transmark itu misalnya dalam konteks BI dalam bentuk apakah bank yang
sudah mencantumkan logo apa, itu adalah bank yang sudah comply dengan ketentuan QWC atau
apa misalnya yah, kita belum tahu sekarang. Tetapi paling tidak, mungkin bukan BI, mungkin ada
beberapa Pemerintah yang lain justru butuh lembaga transmark untuk ke masyarakat, masyarakat
yang tidak mungkin ini di penuhi oleh masyarakat professional diarea-area tertentu. Paling tidak ini
bisa menjadi payung.
Demikian penjelasannya, terima kasih.
ADE DAUD NASUTION (PBR) :
Interupsi,
Tadi keterangan bapak kita ini bahwa BI memaksa supaya swiching itu gabung saya pikir
salah, itu bagian dari service bukannya urusan BI. Makin bisa harus berintimedied antar bank
maka bank making bagus. Jadi saya pikir bukan itu maksudnya bahwa peranan BI, justru BI ini
terlalu absolute sekarang saya lihat. Malahan kalau bisa Undang-Undang-nya di repair kalau saya
sebagai Anggota Dewan melihatnya. Jadi kita melihatnya yang ini, maksudnya itu bahwa
Pemerintah itu kalau memang menterinya itu taken bahwa ini kalau terjadi sesuatu, itu yang
dijamin segera orang itu diganti kerugiannya, itu yang penting bukannya cap Pemerintah terus jadi
apa-apa, apa artinya cap Pemerintah. Makanya saya selalu bilang insurance, kalau orang tidak
urusan dengan Polisi, orang tidak mau urusan dengan Pemerintah, orang mau diganti duitnya, itu
saja simplenya, diganti kerugiannya. Jadi itulah yang kita bilang supaya professional ini, kaum
professional ini transmark apakah namanya apapun yang penting begitu ada kejadian diganti
kerugian itu tersebut.
Terima kasih Pimpinan.
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
Silahkan.
ARSIP D
AN DOKUMENTASI
AMIN BUNYAMIN (PPP) :
Assalamu’alaikum, wr,wb,
Inikan ada kesepakatan minggu yang lalu itu untuk merubah Pasal 10 diganti dengan
rumusan baru kan. Lolos lulusan baru tetapi tidak ada solusinya. Bahwa ada rumusan baru tetapi
tidak menyentuh substansi yang diperdebatkan tempo hari. Sekarang bagus ini nomor satu, “setiap
pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh lembaga
Sertifikasi Keandalan”. Saya kira yang nomornya tidak, saya kira sudah perlu karena pada ayat 2-
nya yang aslinya ini dari Pasal 10 ini. Ketentuan mengenai pembentukan lembaga Sertifikasi
Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Jadi
masalah pengawasan pengesahan Pemerintah melalui Undang-Undang, sudah selesai. Jadi
nomor satu jangan ditambah lagi, artinya yang usulan baru ini masukkan disini pengganti yang
nomor 10 yang asli itu. kemudian selanjutnya kan ada nomor itu sudah jelas. Saya kira kalau saya
sudah cukup itu.
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
Jadi cukup dua saja usulannya ?
AMIN BUNYAMIN (PPP) :
Memang satu yang kita masukkan tetapi yang keduanya kan asli dari DIM-nya yang asli
DIM 92 “Ketentuan mengenai pembentukan lembaga Sertifikasi Keandalan dimaksud di ayat 1
diatur dengan korektor mengenai yang menjadi perdebatan itu tentu siapa yang membuat, siapa
yang mengawasi, siapa yang mengesahkan itu, inikan oleh Undang-Undang diaturnya, kan sudah
Ok tidak ada masalah.
Terima kasih.
ADE DAUD NASUTION (PBR) :
Ini saya mau Tanya masalah nomor 2 dan 3, disebut lembaga Sertifikasi Keandalan
sifatnya independent tetapi diakui, disahkan, diawasi. Apakah independent itu harus diawasi, kata-
kata independent ini soalnya. Nah itu kalau tidak dihilangkan kata-kata independent, jangan
memakai bersifat independent tetapi dibawahnya diakui, menurut DIM 27 kan diawasi, disahkan
oleh Pemerintah berarti bukan independent.
Itu saja kata-kata independent, terima kasih.
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
Ada tanggapan soal independensi yang masih di awasi atau dibentuk oleh Pemerintah.
HILMAN ROSYAD S. (PKS) :
ARSIP D
AN DOKUMENTASI
Memang apa yang kemudian kita diskusikan pada kesempatan lalu adalah pada posisi
independent ketika kalau tidak salah dari PAN Pak Dedi merujuk kepada DIM 27. Nah kalau
misalnya DIM 27 ini adalah disetujui, disepakati, saya rasa yang ayat 2 ini mungkin ada sedikit
perbedaan. Ada sesuatu yang sama tentu saja dengan DIM 27 dan juga ada perbedaanya.
Jadi saya melihat harus dihilangkan salah satunya, kalau tidak dihilangkan DIM 27 maka di
hilangkan yang ayat 2 itu. Sementara yang 3 ini memang menjadi multitafsir soal disahkan oleh
Menteri dan lain sebagainya. Saya rasa kalau lah mungkin ada bentuk bagaimana pengawasan,
bagaimana pengakuan, pengesahan dan lain sebagainya itu bisa melalui Peraturan Pemerintah.
Sehingga kalau misalnya kembali kepada usul awal sebagaimana diusulkan oleh PPP tadi itu lebih
baik. Jadi sebetulnya kita belum beranjak dari apa yang menjadi diskusi kita dikesempatan yang
lalu yaitu kaitannya adalah dikaitkan bahwa lembaga Sertifikasi Keandalan ini merujuk kembali
kepada DIM 27, itu mungkin dari saya.
Terima kasih.
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
Terima kasih,
Silahkan Pemerintah.
CAHYANA (DEPKOMINFO) :
Mohon ijin, silahkan rekan Edmon atau Pak Puji dahulu silahkan dari BI.
BANK INDONESIA :
Terima kasih Pak Cahyana,
Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang saya hormati,
Terkait dengan isu misalkan Pemerintah tadi contohnya Bank Indonesia, kami perlu dalami
karena mungkin ini tidak terkait langsung dengan kami dan apalagi ini terkait dengan transaksi
elektronik memang tidak hanya di industri Perbankkan tetapi juga diluar Industri Perbankkan.
Sehingga perlu kami dalami lagi, terkait juga dengan kewenangan kami dibidang ini.
Demikian terima kasih.
EDMOND M (DEPKOMINFO) :
Terima kasih Pimpinan,
Kalau boleh mohon, apakah kita selama ini tidak salah persepsi tentang apa makna
independent. Kalau independent itukan orang bilang memang tidak tergantung apapun. Tetapi
dengan tidak tergantung apapun dia tetap memerlukan pengawasan bukti independensinya itu.
Contohnya adalah pengacara memang tidak dibentuk oleh Pemerintah tetapi pengacara di
sertifikasi jatuhnya. Demikian pula dengan pasar modal kita lihat, semua prospectus menawarkan
saham ke orang sehingga orang lain ingin mendapatkan kepastian informasi. Jadi sebenarnya
ARSIP D
AN DOKUMENTASI
adalah professional penunjang itu dihadirkan untuk mensertifind informasi itu. Sehingga di pasar
modal kita lihat nanti ada pengacara ini telah melakukan bla- bla. Hal yang serupa sama sekarang
terjadi didalam web site. Kalau kita sendiri datang ke web site, kan tidak kelihatan itu siapa yang
menjamin informasi itu, adalah lembaga transmark itu yang melakukan audit terhadap informasi itu.
Nah sejauhmana mereka kehadirannya independent yah sama seperti kita mengatakan ada
professional penunjang konsultan hukum pasar modal. Tetapi apakah semua konsultan hukum
bisa masuk ke konsultan pasar modal, kan tidak bisa, tetap harus yang di sahkan oleh Pemerintah.
Begitu juga notaris, apakah semua notaris bisa membuat perjanjian sekitar perdangangan efek kan
tidak, bisa disertifikasi juga oleh Pemerintah, disahkan oleh Pemerintah.
Jadi saya melihat bahwa tidak berkurang maknanya suatu independent hanya karena
diawasi, atau disahkan oleh Pemerintah, karena toh sistem seperti itu telah berjalan, dan kecuali
sistem itu tidak jalan sama sekali. Jadi ini sebenarnya bukan hal yang baru begitu, mohon
pengertiannya Pimpinan dan terima kasih.
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
Dengan contoh-contoh tadi mudah-mudahan bisa dimengerti bahwa memang defend
sudah ada atau kalimatnya perlu disempurnakan. Sehingga jangan ada kesan bahwa, berarti
Pemerintah bisa tidak mensahkan, kira-kira begitu terjemahan sementaranya, bagaimana ?
Fakta tidak semua professional penunjang mengerti tentang sistem elektronik. Sehingga
perlu yang namanya selain masyarakat laku usahanya ketemu juga dengan standard yang dianut
oleh Pemerintah. Jadi bukan karena itu kemudian Pemerintah menghilangkan independent, tidak
tetapi standard compatibilitas kalau saya melihat, standar kemampuan. Kalau kita katakan
Pemerintah mengatakan misalnya ini harus begini-begini misalnya S 1 harus seperti ini maka dia
harus sertifind seperti itu. Jadi hal yang tidak, masih lazim dalam pemikiran sangat logis begitu.
Jadi tidak berkurang maknanya.
ADE DAUD NASUTION (PBR) :
Saya pikir begini, bapak kita ini ahli bahasa, lagi-lagi bahasa memang kalau soalnya
namanya menafsirkan sampai besok pagi juga tidak akan kelar. Kita lihat ini Lembaga Sertifikasi ini
sebenarnya hampir sama dengan Kadin, yang dibentuk oleh para professional, itu mitranya
Pemerintah. Kalau sekarang bayangkan kata-kata “ professional berwenang mengaudit
mengeluarkan Sertifikasi Keandalan tetapi harus ijin menteri” maka hilang yang namanya
professional, semua harus ijin menteri. Kalau tidak maka hilangkan kata-kata ini, memang ini
beban tidak mau yang mengambil ini, porsi ini Pemerintah mau ambil. Jadi jangan berlindung
dibalik professional, iya kan. Nah sekarang kalau misalnya lembaga Sertifikasi independent
dibentuk oleh professional berwenang, kata-kata “berwenang” maka berkuasa kata-kata itu,
mengaudit, mengeluarkan Sertifikasi Keandalan tetapi harus ijin menteri, nah itu bagaimana ?
Sudah berwenang, mengaudit tetapi turun lagi ijin menteri lagi. Kalau tidak antara dua, seperti
ARSIP D
AN DOKUMENTASI
saudara saya katakanan ini mungkin DIM 27 itu agak bertentangan, kalau tidak hilangkan salah
satu.
EDMOND M (DEPKOMINFO) :
Secara prinsip saya sebetulnya tidak keberatan dengan apa yang di ungkapkan oleh
Pemerintah maksud dan tujuannya kita paham. Hanya tadi ada problem tentang DIM 27, nah ini
kemudian menjadi ada dua hal yang sama tetapi berbeda di DIM 27 itu dengan ungkapan ini. Saya
lebih cenderung sepakat dengan apa yang diusulkan PPP, yang ayat 2 dan ayat 3 itu tidak perlu di
ungkap dikembalikan ke yang asli. Kan nanti soal misalnya disahkan oleh menteri, apakah
memang setiap dikasus yang lain misalnya Sertifikasi atau lembaga sertifikasi itu harus menteri,
mungkin bisa jadi oleh DIrjen sama misalnya atau misalnya, oleh Asosiasi seperti Dokter sertifikasi
oleh IDI misalnya dan lain sebagainya. Inikan ada beberapa kemungkinan dan itu bisa dipikirkan
lebih jelas menurut saya di Peraturan Pemerintah. Jadi saya lebih cenderung, karena ada problem
dengan DIM 27, ini kalau Pak Dedi datang maka akan ramai lagi DIM 27. Ini DIM 27 karena sudah
di ketok, kecuali memang harus di revisi lagi, dilarat lagi yang di DIM 27. Karena yang DIM 27
sudah sangat jelas sekali di DIM. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independent
yang dibentuk oleh professional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah yang dengan
kewenangan mengaudit dan mengeluarkan Sertifikasi Keandalan dalam transaksi elektronik, itu
sudah sangat jelas. Jadi kalau kemudian nanti di tambah, di Pasal yang 2 ini atau di ayat 2 ini saya
rasa terjadi pengulangan dan berbeda begitu, ada perbedaan, ada pengulangan tetapi dalam
waktu yang bersamaan ada perbedaan. Apalagi yang ke 3 itu sudah menjadi teknis, itu boleh
menjadi isi dari Peraturan Pemerintah tersebut. Jadi saya dukung apa yang disebutkan Pak Kya
tadi bahwa cukup 2 ayat saja yaitu ayat yang pertama yang diusulkan sepakat bagus, yang
keduanya dikembalikan ke DIM yang asli yang ada disini.
Terima kasih.
ADE DAUD NASUTION (PBR) :
Jadi Pimpinan saya mau menambahkan mungkin ini adalah kelihatannya Pemerintah tidak
mau kehilangan power. Sebenarnya ini masalah professional, rutin pengawasan bolehlah. Tetapi
kalau teks mau ditaken-taken menteri repot juga.
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
Silahkan PDI P.
HASIB WAHAB (PDI-P) :
Jadi begini, setelah memang kami baca dengan teliti untuk rumusan baru dari Pemerintah
itu ayat 2 itu memang akan terjadi tumpang tindih dengan ayat atau DIM 27. Hanya kemarin inikan
persoalannya, kan suatu lembaga sertifikasi itu sudah Ok yaitu yang tertera didalam DIM 27 tetapi
ARSIP D
AN DOKUMENTASI
yang membentuk itu siapa ? Nah itukan persoalan disitu, Pemerintah atau berdiri sendiri dan
sebagainya atau masyarakat. Itukan substansi pembicaraan kita di mana 74 kan itu, jadi saya pikir
kita kembalikan saja bahwa seperti semula kalau memang yang dimaksudkan itu. Tetapi ini yang
konsep baru ini memang akan menjadi rancu, artinya kontradiksi sudah di ulang lagi. Benar-benar
teman dari BKS dan dari BPR. Jadi saya pikir yang dua itu di drop saja, yang Pasal 2 karena
sudah ada dengan sekarang yang membentuk itu siapa, yang mengawasi dan sebagainya
lembaga ini yaitu Pemerintah atau masyarakat. Kalau lembaganya jelas independent, kita sepakat
itu. Tetapi kan perlu ada pengawasan independent sendiri yaitu oleh menteri atau Pemerintah.
Jadi saya pikir kembali semula itu juga saya tidak keberatan, artinya setuju itu.
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
Terima kasih,
Jadi ada usulan begitu yang ayat 2 tidak perlu tetapi 1, 3 yang menjadi 2. Tetapi yang
menjadi 2 kalau itu diterima dari hasilnya juga kembali ke awalnya dari PKB usulkan tadi atau PPP
tadi usulkan.
Silahkan.
CAHYANA (DEPKOMINFO) :
Bapak-bapak dan Ibu sekalian,
Jadi setelah mendengarkan baik dari PKS maupun dari PBR juga dari kawan-kawan PDIP.
Jadi untuk Pasal 10 ini atau untuk DIM 90 ini memang terkait dengan DIM 91 langsung
digabungkan, jadi ayat 1-nya adalah sesuai dengan usulan semula yaitu “ Setiap pelaku usaha
yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi
Keandalan”. Kemudian ayat 2 dan 3 rumusan usulan baru Pemerintah ini digantikan langsung oleh
DIM 91 yaitu “Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana
dimaksud ayat 1 diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Jadi ini menampung usulan tadi dari bapak-
bapak sekalian.
Demikian.
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
Bisa begitu yah ? Jadi 2 saja jadi, terima kasih. Jadi DIM 90 Pasal 10 menjadi 2 ayat.
Sekarang DIM 92, selamat datang Pak Ketua. DIM 92 ayat 2 “Ketentuan mengenai pembentukan
lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan, sudah yah ?
Sorry. Jadi sekarang DIM 93 Pasal 11, jadi tetap. Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan
hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut.
Kemudian DIM 94 hasil Panja, dari PDI P mengusulkan tambahan. Silahkan disampaikan
tambahan untuk DIM 94. Memang di RUU-nya kosong dihasil pembahasannya ada.
ARSIP D
AN DOKUMENTASI
ELVA HARTATI (PDI-P)
Rumusan tambahan dari Fraksi PDI Perjuangan yaitu di buat dan digunakan selain
pembuatan surat-surat dan atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
Pasal 5 ayat 4.
Terima kasih.
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
Rumusan tambahan dari PDI P, kitar putar dulu. Ini dari PPP, selanjutnya.
AMIN BUNYAMIN (PPP) :
Dari PPP itu rumusan tambahannya berbunyi “Tanda tangan elektronik digunakan untuk
pembuatan surat, dokumen, dan atau perjanjian selain pembuatan surat dokumen dan perjanjian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 4.
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
Terima kasih,
Jadi, bagaimana dengan usulan Fraksi yang lain. Ada usulan tambahan 1 (a) menjadi
(b)……
(Lanjutan……….)
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
Teman-teman yang lain tidak ada lagi yah ? Bagaimana Pemerintah dengan usulan
tambahan ayat dari PDI P dengan PPP ?
EDMOND M. (DEPKOMINFO) :
Terima kasih Pak,
Menurut hemat kami justru usulannya menjadi tidak tepat pemaknaannya. Karena yang di
konteks ini sebagaimana bapak dan ibu ketahui dari dokumen unsitra itu sebenarnya signature
creasion data. Jadi memang sudah begitu kalimatnya, data pembuatan tanda tangan terkait hanya
kepada penanda tangan saja. Jadi misalnya saya mempunyai PIN, maka PIN itu adalah data yang
terkait dengan keberadaan saya. Kalau di cantumkan seperti ini usulan perubahannya maka akan
mengakibatkan makna yang lain.
Demikian dan terima kasih.
ARSIP D
AN DOKUMENTASI
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
Terima kasih,
Demikian jawaban dari Pemerintah, jadi cukup dengan apa yang sebelum ditambahkan.
Bagaimana bisa PDI P dengan jawaban dari Pemerintah tadi cukup dengan rumusan sebelum
ditambah tidak perlu ditambahlah.
HASIB WAHAB (PDI-P) :
Saya pikir setelah mendengarkan penjelasan itu kemudian ada perubahan-perubahan,
tentunya tambahan ini sudah dengan sendirinya tidak akan tepat, tidak usah ditambah.
Terima kasih.
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
Bagaimana PPP ?
AMIN BUNYAMIN (PPP) :
Iyah sama begitu, jadi kami compuse juga ini ditanya pendapat sebetulnya perlu ada
pendapat, data sudah jelas inikan. Ini mungkin dalam penyalinan hasil rapat ini yang membuat
bingung.
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
Jadi tidak apa, agar menjadi jelas dua kali. Jadi tidak perlu tamabhan Pemerintah, bisa
diterima ?
SUPARLAN (KETUA) :
Di drop saja kan usul ini yah ? Jadi 95, 96 di drop kan ? 97, 98 di drop ?
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
Sampai 118 iyah ?
Jadi kita 118 karena yang lain di drop, Pasal 13. Yang disini ada usulan perubahan usulan
13 ini “Setiap orang berhak menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik yang dibuat
dalam bentuk tanda tangan digital, usulan dari Fraksi PG.
Saya persilahkan, kalau di buku tebal halaman 78. Disini Golkar usulan perubahan
redaksional, perubahan redaksional.
VICTOR BUNGTILU (PG) :
Fraksi Partai Golkar mengusulkan perubahan redaksional terhadap “sertifikasi” menjadi
“sertifikat”. Sehingga setelah perubahan menjadi “Setiap orang berhak menggunakan jasa
penyelenggara sertifikat elektronik untuk tanda tangan elektronik yang dibuat dalam bentuk tanda
tangan digital”.
ARSIP D
AN DOKUMENTASI
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
Terima kasih,
Sertifikasi menjadi sertifikat, kemudian PDI P.
HASIB WAHAB (PDI-P) :
Baik, jadi kalau disini juga merubah atau redaksional ada perubahan usulan yaitu setelah
perubahan “Setiap orang berhak menggunakan jasa otoritas sertifikasi dan dites memilih jasa
dalam negeri atau luar negeri untuk tanda tangan efferent yang dibuatnya”. Jadi ada sedikit
tambahan yang sifatnya lebih penting, otoritas sertifikasi.
Terima kasih.
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
Terima kasih,
Dari PAN ? Silahkan.
SUPARLAN (KETUA) :
Redaksional semua.
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
Dari Pemerintah silahkan usulan kecik-kecil redaksional.
CAHYANA (DEPKOMINFO) :
Baik, jadi yang pertama dari Fraksi Golkar disitu ada perbedaan istilah sertifikasi dengan
sertifikat. Jadi kami nanti minta tolong bantuan dari ahli bahasa. Kemudian mengenai otoritas
sertifikasi silahkan saudara Edmond dijelaskan mengenai makna dari usulan ini.
EDMOND M. (DEPKOMINFO) :
Sebagaimana diketahui sertification otority tersebut dalam konteks Undang-Undang kita
sebut dengan penyelenggara sertifikat elektronik. Jadi penyelenggara sertifikasi elektronik, si
penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana waktu yang lalu kami menyampaikan ada
gambar. Ibaratnya seperti memberi dari Camat terhadap KTP, seperti itu. Jadi sertifikasi bentuknya
seperti itu, kurang lebih, informasi elektronik sebenarnya. Hanya kita menyebutnya sebagai
sertifikasi.
Demikian, jadi mungkin istilah yang tepatnya tidak otoritaris sertifikasi, karena otoritasi
yang dimaksud itu sebenarnya adalah penyelenggara sertifikasi elektronik. Hal yang berikutnya
mungkin saya hanya mengingatkan bahwa tanda tangan elektronik itu lebih luas dari tangan digital.
Sementara wording di dalam Pasal 13 hanya mengarah kepada tanda tangan digital. Saya
ARSIP D
AN DOKUMENTASI
mengusulkan bahwa agar ini lebih melingkupi elektronik ketimbang elektronik digital atau tanda
tangan digital. Maka cukup sampai dengan kata-kata untuk tanda tangan elektronik. Jadi yang
dibuat dalam bentuk tanda tangan digital itu bisa hilang, tidak masalah. Karena tanda tangan
elektronik itu lebih luas dari pada tanda tangan digital.
Kemudian yang kedua penyelenggara sertifikasi elektronik didalam hal ini ada otoritas
sertifikasi harus memastikan keterkaitan sesuatu tanda tangan, digitalnya hilang, dengan pemilik
tanda tangan yang bersangkutan. Jadi kata-kata “tanda tangan digital”, itu digitalnya yang
dihilangkan. Khawatir bahwa persepsi masyarakat nanti bahwa ITE ini hanya tanda tangan digital
padahal dia adalah tanda tangan elektronik, lebih luas dari pada tanda tangan digital.
Demikian Pimpinan, terima kasih.
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
Jadi yang butir 1-nya dihilangkan, yang dibuat dalam bentuk tanda tangan digital di
usulkan dihilangkan sampai elektronik.
HASIB WAHAB (PDI-P) :
Jadi kalau masalah, mungkin bahasa saja yah. Jadi penterjemahan dari pada otoritas
sertifikasi yaitu penyelenggara sertifikasi maksudnya. Kalau itu maksudnya maka sama saja kita
bisa terima. Hanya disini ada soal redaksi yang juga tidak bisa, apa perlu ada untuk memilih jasa
dalam negeri atau luar negeri, jadi disini bebas memilih. Penuh tidak kata-kata, ini saya minta
Pemerintah untuk bisa menanggapi. Kami usul supaya ada kata-kata bebas memilih jasa dalam
negeri dan luar negeri.
Terima kasih.
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
Yang belum diterangkan tadi bukan soal otoritas saja tetapi kebebasan memilih jasa dalam
negeri atau luar negeri tadi, komentar yang belum diberikan kepada PDI P.
CAHYANA (DEPKOMINFO) :
Yang menjadi Pemerintah itu secara umum disebutkan penyelenggara sertifikasi
elektronik. Jadi penyelenggara sertifikasi elektronik disini tidak secara spesifik menyebutkan
apakah dia dari dalam negeri atau luar negeri, tetapi umum. Kalau umum berarti ini pilihan pak,
kalau ini pilihan pak, maka bisa dalam negeri atau luar negeri begitu. Jadi tergantung dari setiap
penggunaan tanda tangan elektronik. Jadi disini tidak secara spesifik dan tidak harus di uraikan,
dalam negeri maupun luar negeri. Tetapi begitu disebutkan penyelenggara sertifikasi elektronik, itu
berarti mencakup kedua-keduanya, bisa dalam negeri dan bisa luar negeri. Maksudnya begitu
bapak.
ARSIP D
AN DOKUMENTASI
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
Penjelasan bisa dipahami,
Jadi yang nomor satu kita setuju bahwa “setiap orang berhak menggunakan jasa
penyelenggara sertifikasi elektronik untuk tanda tangan elektronik”, bisa ?
Terima kasih
(Ketok Palu 1 X)
Yang nomor 2 tadi sudah disampaikan usulan RUU itu ada perubahan dari Pemerintah,
apa itu yang dihilangkan penyelenggara sertifikasi elektronik harus memastikan keterkaitan
sesuatu, apa tadi dan yang mana dicoret ini ?
EDMOND M. (DEPKOMINFO) :
Esensinya adalah tanda tangan digital itu digantikan dengan kosa kata “tanda tangan
elektronik”, itu saja pak. Kalau sudah disebut tanda tangan elektronik maka tidak perlu lagi disebut
tanda tangan digitalnya. Itu untuk lebih mempertegas saja bahwa tanda tangan elektronik lebih
luas dari pada tanda tangan digital.
KETUA RAPAT (SUPARLAN) :
Dibaca ulang rumusan baru dari Pemerintah.
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
Rumusan yang finalnya Pemerintah ?
EDMOND M. (DEPKOMINFO) :
“Penyelenggara sertifikasi elektronik harus memperhatikan keterkaitan suatu tanda tangan
elektronik dengan pemilik tanda tangan elektronik yang bersangkutan”. Yang dua itu yang dibaca,
masih didalam Pasal 13 ayat 1 maksudnya bapak. “Setiap orang berhak menggunakan jasa
penyelenggara sertifikasi elektronik untuk tanda tangan elektronik”. Itu usulannya.
HILMAN ROSYAD S. (PKS) :
Sedikit mungkin,
Untuk tanda elektronik, bisa bicara pak ? Untuk tanda tangan elektronik apakah
dibutuhkan kata lain untuk mempertegas antara untuk dan tanda tangan elektronik apa tidak ?
Saya paham maksudnya, hanya apakah misalnya untuk membuat, untuk memastikan, untuk
mensahkan, untuk apa kira-kira.
Terima kasih.
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
Silahkan.
ARSIP D
AN DOKUMENTASI
VICTOR BUNGTILU (PG) :
Pimpinan,
Itu tadi Pimpinan DIM yang mana bunyinya ? Jusru makanya itu kita kedua kan. Nah DIM
bunyinya mana yang di ketok ? Ini sudah berubah ini digitalnya hilang. Inikan tadi tidak ada
perubahan pada DIM lama dari Pemerintah, sekarang kan berubah.
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
Jadi yang saya ketok tadi sampai elektronik habis “setiap orang berhak menggunakan jasa
penyelenggara sertifikasi elektronik untuk tanda tangan elektronik”. Pak Ketua tadi menanyakan
apakah itu sudah ada penjelasannya saja. Kita tadi sudah bicara di butir 2-nya juga ada
penyingkatan yang diusulkan berubah dari awalnya menjadi penyelenggara sertifikasi elektronik
DIM 119 butir 2 itu harus memastikan keterkaitan suatu tanda tangan elektronik, lalu itu dirubah
tanda tangan digital usulan Pemerintah seperti itu. Jadi saya ulangan DIM 119 butir 2
“penyelenggara sertifikasi elektronik harus memastikan keterkaitan untuk tanda tangan elektronik”
SUPARLAN (KETUA) :
Saya kira di ulang saja dahulu, inikan DIM 119 “Penyelenggaran sertifikasi elektronik harus
memastikan keterkaitan suatu tanda tangan digital dengan pemilik tanda tangan digital yang
bersangkutan”, itu konsep dari Pemerintah. Kemudian ada khususnya dari Golkar meminta
perubahan. Nah saya kira kita berikan kesempatan Golkar untuk menyampaikan perubahannya
lalu bagaimana tanggapan Pemerintah, ada tidak perbaikan rumusan pemerintah. Jadi supaya
tidak kacau urutan-urutannya.
HILMAN ROSYAD (PKS) :
Berarti yang 118 batal di ketok begitu, karena tadi juga Pak Cahyana minta penjelasan dari
Ahli Bahasa belum disampaikan tadi.
KETUA RAPAT (SUPARLAN) :
Tadi saya bertanya karena ada,.
HILMAN ROSYAD (PKS) :
Dan kemudian sebetulnya saya dari tadi juga mau bicara ini, saya kira belum diketok.
Karena juga untuk tambahan dari Pemerintah, kalau dikaitkan dengan pasal atau ayat berikutnya
itu juga memang menjadi agak rancu akan kebutuhan tanda tangan secara digital begitu. Itu
tentang digital juga agak rancu dengan yang kedua.
ARSIP D
AN DOKUMENTASI
CAHYANA (DEPKOMINFO) :
Minta konsooolidasi 5 menit, untuk menyatukan dengan Ahli Bahasa.
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
Satu dan dua supaya utuh, silahkan.
CAHYANA (DEPKOMINFO) :
Baik Bapak Pimpinan kami sudah selesai.
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
Iyah terima kasih,
Kami persilahkan, Bapak-bapak kita lanjutkan dan skors dicabut,
Pemerintah silahkan.
CAHYANA (DEPKOMINFO) :
Baik yang pertama terkait dengan penjelasan tentang perbedaan sertifikat dengan
sertifikasi. Kami sudah melihat ketentuan Pasal 1 butir 9, jadi yang sudah terdefinisikan adalah
penyelenggara sertifkasi, jadi bukan sertifikat dan ahli bahasa menyebutkan juga bahwa sertifikasi
adalah prosesnya. Kemudian poin berikutnya yang terkait dengan Pasal 13 ini kami juga sudah
klarifikasi. Jadi sesuai dengan penjelasan Pemerintah sebelumnya bahwa ini terkait dengan tanda
tangan elektronik.
VICTOR BUNGTILU (PG) :
Pimpinan,
Mungkin dibawa ke Timmus, tetapi perlu kita hati-hati dengan bahasa seperti ini. Dalam
pemahaman saya sertifikasi itu adalah proses tetapi kalau lembaga harus berbentuk kerangkanya.
Jadi lembaga sertifikat, kalau dia melakukan proses itu namanya lembaga sertifikasi. Selama dia
menyentuh lembaga, tidak melakukan sesuatu kegiatan maka disebut lembaga sertifikat. Dalam
proses sistem itu disebut sertifikasi, jadi mulai dari cara pembuatan segala macam menghasilkan
sesuatu sertifikasi namanya. Tetapi kalau memang ahli bahasa menyakinkan itu untuk dikemudian
hari kita tidak.
AHLI BAHASA :
Penyelenggaran sertifikasi itu artinya yang menyelenggarakan proses pembuatan atau
proses penyertifikatan.
VICTOR BUNGTILU (PG) :
Saya bicara lembaganya, lembaganya namanya apa ?
ARSIP D
AN DOKUMENTASI
AHLI BAHASA :
Penyelenggara itu, penyelenggaraan sertifikasi.
VICTOR BUNGTILU (PG) :
Lembaga, proses itukan sertifikasi, kalau lembaganya ?
AHLI BAHASA :
Disitu ditambah kata penyelenggara
VICTOR BUNGTILU (PG) :
Proses itu sertifikasi, lembaganya apa ? Prosesnya itu sertifikasi. Kalau kita sertifikasi
berarti kita lembaga proses, bukan ? Maksudnya begini, itu antara suatu lembaga berdiri sendiri
dengan proses kalau lembaga itu kan bentuk roh, dan rohnya ada pada sistem pemrosesan inikan,
ini rohnya. Saya pikir mungkin perlu di definisikan baik oleh ahli bahasa supaya diangkat supaya
kita jelas. Kalau ini definisi yang kita sepakati secara politik, yang saya maksudkan coba dicari ahli
bahasa minimal diberikan ke kita sehingga itu tidak menjadi masalah di kemudian hari. Karena
dalam pemahaman saya begitu kita sertifikasi, kalau BPN adalah lembaga, begitu mengeluarkan
sertifikasi terhadap sertifikat yang ada. Nah lembaganya bukan sertifikasi tanah itu.
AHLI BAHASA :
Memang harus dibantu apakah badan sertifikasi atau lembaga sertifikasi kalau memang itu
harus memadai suatu badan.
VICTOR BUNGTILU (PG) :
Dari Partai Golkar prinsipnya kalau ahli bahasa menjaminkan itu maka tidak masalah.
Terima kasih.
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
Dan ini di penjelasan memang seperti yang disampaikan Pemerintah butir 9 sertifikasi.
Apapun juga dalam perjalanan kita masih ada waktu, nanti bisa di berikan alasan yang belum kuat
kita bicarakan.
Dilanjutkan Pemerintah dengan Pasal 1.
CAHYANA (DEPKOMINFO) :
Kemudian Pasal 13 ayat 1 dan 2, jadi kami konfirmasikan bahwa ini terkait dengan tanda
tangan elektronik. Jadi seperti penjelasan sebelumnya DIM 118 sebelumnya. Jadi kalimat
lengkapnya adalah “setiap orang berhak menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik
ARSIP D
AN DOKUMENTASI
untuk tanda tangan elektronik”, jadi lebih simple. Ayat kedua juga seperti itu “penyelenggara
sertifikasi elektronik harus memastikan keterkaitan suatu tanda tangan elektronik dengan pemilik
tanda tangan elektronik yang bersangkutan”.
Ayat ke 3 itu menyangkut DIM berikutnya belum kami sampaikan.
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
Sudah jelas yah, bapak-bapak sekalian sampai butir 1 dan 2. Kalau 1 “Dihilangkan sampai
elektronik, “setiap orang berhak menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik untuk
tanda tangan elektronik”. Kemudian DIM 119 butir 2 “penyelenggara sertifikasi elektronik harus
memastikan keterkaitan suatu tanda tangan elektronik dengan pemilik tanda tangan elektronik
yang bersangkutan”. Sudah bisa yang 1 dan 2 ? Masih ? Silahkan.
DEDI D. MALIK (PAN) :
Bahasa saja barangkali,
Yang pertama mengenai “setiap orang berhak menggunakan jasa penyelenggara
sertifikasi elektronik untuk tanda tangan elektronik”, itu ada “untuk keperluan” supaya lebih, sudah
tadi di ketok tadi, baru usulan Pemerintah ? Untuk keperluan tanda tangan elektronik, misalnya
supaya bahasa lebih ini. Supaya untuk pemahaman terhadap konsep ini lebih mudah.
Yang berikutnya” penyelenggara sertifikasi elektronik harus menjamin keterkaitan satu
tanda tangan digital dengan pemilik tanda tangan digital yang bersangkutan”.
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
Yang kedua tadi khusus digital sudah diganti elektronik. Jadi sebelum,
DEDI D. MALIK (PAN) :
Itu tetap sama, sampai belakangnya. Kata itu saja “menjamin” menggantikan,
“memastikan”.
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
Redaksi ini bisa diterima ? Ahli bahasa dengan perubahan.
AHLI BAHASA :
Dari segi bahasa tidak ada masalah, akan tetapi makna saya tidak tahu, maksudnya.
Tetapi kalau dari segi bahasa tidak ada masalah, mau ditambah keperluan atau menjamin tetapi
dari segi isi itu saya tidak tahu karena saya bukan ahlinya.
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
Pendapat Pemerintah bagaimana ?
ARSIP D
AN DOKUMENTASI
EDMOND (DEPKOMINFO) :
Ada makna yang cukup jadi tidak logis kalau menggunakan kata “menjamin”. Karena kata
“menjamin” ini kalau sekarang ada sesuatu informasi penekanan teknik algoritma, dia mencari
saja. Kalimat itukan lebih tepat memastikan ketimbang menjamin sebuah sistem yang dapat
mencari itu. Jadi kalau pasangan kunci ini sekarang sedang pasang jalan, kan dia harus
memastikan saja bahwa informasi ini namanya ini. Jadi itu untuk memastikan sebuah sistem yang
bekerja, kalau saya lebih prepair, mungkin katanya adalah lebih pas memastikan. Karena
bekerjanya sebuah sistem. Kalau menjamin, ada yang memastikan bahwa sistem itu harus
sempurna berjalannya. Padahal bisa jadi, pada saat misalnya Pak Dedi meng-create suatu kunci di
komputernya. Ternyata pada saat detik itu telekomunikasi sedang terganggu, maka kalimatnya jadi
tidak bisa kata-kata menjamin, tetapi memastikan begitu. Karena ujung-ujungnya saya inikan
ibaratnya seperti notaris di tengah elektronik, jadi orang yang notaris kenal itu adalah yang
memang dia menjelaskan ada KTP-nya saya kenal, KTP-nya saya pegang, tanda tangan
elektronik saya pegang begitu, saya mengetahui. Jadi saya hanya memastikan bahwa ini
keterkaitan dengan ini, tetapi tidak bisa menjamin secara elektronik.
Demikian.
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
Penjelasan itu memang ada bedanya menjadi substansial bedanya itu, begitu Pak Dedi.
DEDI D. MALIK (PAN) :
Iyah, mungkin itu tafsir saja. Kalau saya melihat dari sudut fungsi kelembagaannya
menjamin. Sebetulnya kalau ada kongkuluensi begitu, keterkaitan antar tanda tangan digital
dengan pemilik itu maka itu sudah kepastian. Kan sebetulnya konsepnya itu adalah keterkaitan
antara tanda tangan digital dengan pemiliknya, jadi disitu. Kalau ada keterkaitan tentu ini ada
angka kepastian itu sudah mencakup didalamnya. Tetapi ini sekali lagi ini soal tadi tafsir terhadap
kata menjamin dan kata kepastian. Jadi kata “kepastian” dari pemahaman saya terkait dengan
keterkaitan bisa ada dundansi begitu yah. Kalau dilihat dari kelembagaannya, badannya itu
mungkin lebih prepair ke menjamin dari sudut pandang saya.
Terima kasih.
VICTOR BUNGTILU (PG) :
Pimpinan,
Mungkin Pemerintah memberikan penjelasan itu, kita tidak menangkap secara baik. Tetapi
lewat Undang-Undang ini kan tugas penyelenggara itu adalah selain dari pada memastikan dia
melakukan audit sebenarnya. Audit yang dilakukan itu untuk kepentingan kepastian itu, seperti itu
tidak ? Nah kalau seperti itu berarti kata memastikan itu penting, itulah ahli bahasa yang tadi saya
ARSIP D
AN DOKUMENTASI
sebut. Tetapi kalau memang dia sebagai lembaga yang mempunyai kredibilitas apabila setiap
tanda tangan itu pasti baik, pasti itu adalah mempunyai data yang pasti. Maka kata menjamin dari
Pak Dedi itu perlu. Sehingga kredibilitas lembaga ini harus dijamin.
Nah tetapi kalau umpama memang dalam rangka menentukan suatu tanda tangan itu
harus dikatakan ini benar. Maka audit yang dilakukan terhadap tanda tangan atau kunci yang
dibuat baru itu harus menyatakan bahwa benar terjadi telah diketahui oleh lembaga penyelenggara
menurut saya perlu ada kalimat atau pun prose kata “memastikan”.
DEDI D. MALIK (PAN) :
Jadi yang ini tambahan saja, keterangan. Dari beberapa komentar atau penjelasan tentang
lembaga sertifikasi itu selalu terkait dengan trasmark, credibility, falidity. Jadi sebetulnya lembaga
ini lebih kepada lembaga jaminan, kan rasanya itu menjamin sebetulnya, kata kuncinya itu. Nah
kepastiannya adalah salah satu begitu. Jadi dari beberapa penjelasan sebetulnya lebih luas kata
menjamin. Kalau tadi merujuk kepada konsep-konsep yang selama ini dijelaskan terkait dengan
konsep penyelenggara sertifikasi itu.
HASIB WAHAB (PDI-P) :
Pimpinan,
Saya pikir ini memang beda tipis, artinya kita melihat dari visi mana, artinya dari prespektif
apa. Kalau dari sisi lembaga penyelenggara ini adalah suatu lembaga yang menjamin terhadap, itu
bisa. Tetapi kalau inikan sifatnya, kalau menurut keterangan dari Pemerintah itu sifatnya untuk
memastikan bahwa ini ada keterkaitannya dengan kepastian tanda tangannya itu. Jadi semacam
mencari kepastian, bukan menjamin bahwa ini akan tanda tangannya asli atau bahkan tidak asli,
tidak menjamin itu. Tetapi kepastian terhadap, hampir sama. Jadi konteks pembicaraannya itu
hampir sama.
Saya usul supaya dibawa ke Timmus saja nanti dan terima kasih.
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
Ini memang ada tafsir jadi panjang dan kemudian kalau juga dua-duanya dimasukan
menjadi rancu juga sertifikasi elektronik harus memastikan dan menjamin keterkaitan misalnya
mau dicari jalan, kemudian menjadi kacau juga. Jadi kalau satu putaran lagi kita minta pendapat
untuk sebelum kita serahkan ini ke Perumus, saya kira kalau Perumus jangan menjadi tempat
perdebatan lagi saya kira. Pengalaman di RUU yang satu lagi sudah akan di rumuskan tetapi
akhirnya kita berdebat. Jadi saya kira kita selesaikan dulu disini kalau bisa sebaik-baiknya supaya
tim perumus lebih mudah.
ARSIP D
AN DOKUMENTASI
(Lanjutan………………………..)
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
…………..Sertifikasi elektronik harus memastikan dan menjamin keterkaitan misalnya mau
dicari jalan kongkrit, menjadi kacau juga kan ? Jadi kalau satu putaran lagi kita meminta satu
pendapat, sebelum kita serahkan ini ke perumus. Saya kira kalau perumus jangan menjadi tempat
perdebatan lagi saya kira, pengalaman di RUU yang satu lagi sudah akan dirumuskan tetapi
akhirnya kita berdebat. Jadi saya kira kita selesaikan dulu disini kalau bisa sebaik-baiknya supaya
tim perumus lebih mudah.
Saya mencoba, tadikan beliau katakanan beda-beda tipis, tetapi sebetulnya memang
kedua kalimat itu antara memastikan dan menjamin itu dua makna yang memang saling
komprehensif saling melengkapi memang. Jadi kalau saya untuk memperkuat Pemerintah dengan
kata memastikan dengan PAN yang menjamin. Maka saya pikir dipadukan saja, menjamin dan
memastikan sehingga dua-duanya lebih masuk dan malah lebih kuat, saya berpendapat begitu.
Karena tadi PAN bertahan bahwa menjamin, karena harus ada kata “Menjamin”, sedangkan
Pemerintah ada kata “memastikan”. Didalam memastikan itu ada jaminan, pasti datang tidak ?
Terjamin dia pasti datang. Anda pasti datang jam 1 ? Pasti, maka terjamin dia datang. Artinya
kalimat itu saling komprehensif saling melengkapi. Jadi saya sarankan dua-duanya diambil saja.
ANDI M. GHALIB (WAKIL KETUA) :
Apakah yang dimaksud dengan penyelenggara sertifikat elektronik harus memastikan
keterkaitan satu tanda tangan di kita itu artinya kita tengah membicarakan kepastian keaslian.
Keaslian antara tanda tangan elektronik, keterkaitan satu tangan dikita dengan pemilik tanda
tangannya, keasliannya kan pak ?
Jadi kalau terkait dengan otensititasi itu menjamin keaslian, yah saya cenderung tadi ke
menjamin keasliannya. Ini misalnya saya merujuk kepada rumusan dari PDI P, valid atau dapat
mengidentifikasi pengirim menjamin keaslian otentisiti dan kerahasiaan.
DEDI D. MALIK (PAN) :
Pimpinan, saya pikir saran dari pada Pak Andi tadi baik. Kita masukan saja dua-dua juga
memperkuat, saling memperkuat, harus memastikan serta menjamin. Karena rumusannya sama,
yang satu juga melakukan klarifikasi apakah betul ini cocok setelah itu kan ada jaminan kan ? Saya
pikir baik.
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
Dari tadi saya sebelum silahkan Pemerintah, Pak Dedi sendiri yang menolaknya seolah-
olah. Kalau penggabungan tadikan anda agak keberatan.
ARSIP D
AN DOKUMENTASI
VICTOR BUNGTILU (PG) :
Kalau disampaikan oleh Pemerintah tadi Saudara Edmond, itukan seperti konsep
menjamin dengan konsep memastikan itu sesuatu yang muncul ekslusif, dua konsep yang
berbeda, kan begitu pandangannya, apa iya ? Sebenarnya apa tidak lebih tepat misalnya harus
membuktikan, bukan memastikan. Karena tadi ketika kuncinya ini ada satu error atau segala
macam kan tidak bisa memastikan. Tetapi sebenarnya lembaga ini membuktikan keterkaitan satu
tanda tangan dikita dengan tanda tangan yang bersangkutan make since, ini apa konsep kunci
yang tadi ada memastikan ini ada konsep kuncinya yang memang tidak ditafsirkan dengan kata-
kata yang lain, menurut saya tidak. Tetapi kalau tadi penjelasan dari Pemerintah itu seakan-akan
atau dibuat memastikan ini sebuah konsep yang berbeda dengan kata-kata yang lain. Maksud
saya inikan sesuatu yang interpretable, kita mencari tadi ketepatan kelayakan. Misalnya apa yang
lebih tepat memastikan, menjamin atau membuktikan, baru lagi. Tetapi itu baru tepat, lebih obyeklif
ketimbang tadi memastikan. Karena ketika hendak memastikan ada sesuatu yang macet,
perangkatnya kan tidak bisa memastikan, kira-kira begitu. Tetapi kalau membuktikan kan bisa pasti
dan tidak pasti bergantung pada ini. Tetapi ujung-ujungnya ada hasil dari kepastian.
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
Ahli bahasa mungkin bisa menjelaskan kata menjamin maknanya itu apa, bagaimana
kalau kita mendengar dulu.
DEDI D. MALIK (PAN) :
Pak, jadi sudah menjamin sudah diganti dengan membuktikan. Jadi penyelenggaraan
sertifikasi elektronik ini harus membuktikan.
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
Nah itu makanya, tadi mau ditanyakan kepada ahli bahasa tetapi substansi sudah rada
berbeda, jadi saya sampaikan itu. Kalau mau ditanyakan soal membuktikan sekarang, silahkan.
CAHYANA (DEPKOMINFO) :
Silahkan Pak Edmon.
EDMOND (DEPKOMINFO) :
Terima kasih Pak Dedi atas penerangan wacananya,
Tetapi kadang kala memang untuk tahap yang sifatnya suatu proses kita tidak boleh
mempersepsikannya dalam pendekatan hukum, apa kata-kata jaminan ujung-ujungnya kalau buat
orang hukum subrogasi. Sementara kita bekerja dalam sebuah sistem yang katakanlah ada suatu
informasi akan mencari informasi lain untuk dapat ditemukan dan itu menjadi kepastian. Nah kalau
membuktikan berarti saya anything, apapun yang dilakukan dengan syarat komputer maka kita
ARSIP D
AN DOKUMENTASI
harus membuktikan terus kepada pihak ketiga. Karena sifat membuktikan menjadi amanat untuk
bekerjanya suatu alat kita harus jelaskan terus dan itu artinya over prestasi. Padahal semua tanda
tangan elektronik ini walaupun simulasinya tergambar dengan sertifikat dalam prakteknya hanya
menggunakan komputer, sama halnya seperti kita menggunakan kartu ada tersimpan suatu data
kita tekan maka masuk. Tetapi ternyata sidik jari kita dengan tanda tangan waktu kita absent
mungkin saat itu tidak, ada kesalahan teknis. Apakah si pihak pembuat kartu menjadi menjamin,
agak sulit kalimat. Jadi untuk bekerjanya sebuah alat saya hanya lebih prepair istilah yang tepat
adalah memastikan karena bekerja sebuah alat bukan fungsi hukum yang keluar dari konteks itu.
Jadi keterkaitan antara suatu tanda dengan si penyelenggara untuk menjelaskan tanda
tangan ini, data ini, dia loh itu saja.
Terima kasih.
VICTOR BUNGTILU (PG) :
Pimpinan,
Ini lama-lama diterangkan lama-lama kita menjadi bingung ini. Memang saya juga
memahami, kan Dedi tadi juga memberikan pemahaman tadi. Artinya bahwa saya tidak melihat
ada masalah disana sebenarnya. Kalau memang Pemerintah mau take over itu masalah kan
memberikan suatu, kan kita sepakat bahwa Undang-Undang memberikan kepercayaan, kita sudah
memberikan keyakinan kepada konsumen ataupun pemakai untuk menyakinkan bahwa ini barang
tidak ada masalah ataupun kalau Negara luar bahwa Indonesia mempunyai suatu lembaga yang
dapat mengontrol segala sesuatu transaksi yang jelek itu secara baik. Jadi saya pikir sebenarnya,
mau menjamin, memastikan atau membuktikan, lebih baik lagi menurut saya membuktikan.
Jangan pernah you katakan bahwa tidak ada konsekuensi hukum, semua segala sesuatu yang
tertulis disini mempunyai konsekuensi hukum, karena ini Undang-Undang. Mana pula Undang-
Undang ini tidak ada konsekuensi hukum, dari mana you mempunyai pemahaman itu ?
Jadi segala sesuatu yang mempunyai dampak kalimat dalam Undang-Undang ini
mempunyai sangsi dan konsekuensi hukum. Karena itu tidak boleh you katakana bahwa kami tidak
boleh men take over suatu yang mempunyai bersifat arti atau berarti hukum, tidak boleh. Anda
mulai lari dari tanggung jawab dari pada kita semua selesai di akhir. Jadi karena itu menurut saya
harus dicari formula. Tetapi yang pasti tidak boleh lari dari tanggung jawab, ini beban ada pada
Pemerintah. Kita sudah berjuang untuk Pemerintah kita di omeli-omeli oleh Polisi gara-gara
kelemahan ini barang.
Nah karena itu menurut saya apa yang disampaikan yang terhormat Bapak Dedi tadi saya
pikir perlu kita pertimbangkan. Kalau tidak bisa digabung karena kepentingan politiknya,
bahasanya coba ditanya kepada ahli bahasa, ini ahli bahasa saya lihat kiri kanan tidak jelas, coba
bawa buku kamusnya yang baik supaya jelas. Maksud saya ini pasti, bahasanya akan mempunyai
dampak begini, ini terasa mempunyai dampak ini, itu yang penting. Yang kita bahas Undang-
Undang, MK besok-besok putusin lama bahas sedangkan MK hanya 3 hari putus, beda lagi.
ARSIP D
AN DOKUMENTASI
Nah karena itu menurut saya, jangan kita lari dari pada suatu kondisi. Yang penting
dijelaskan bahwa kalau memang itu kepastian itu kita akan berikan kepada pihak lain, pihak ketiga
harus mendapatkan suatu kepastian nilai dari pada lembaga ini. Menurut saya tidak ada masalah
antara keyakinan, pembuktian, jaminan, segala masalah itu tidak ada masalah. Selama dia
memberikan suatu bukti bahwa ini ada keterkaitan. Ada begitu ada yang katakan keterkaitan
antara ini, kita lihat dan kita akan buktikan, menurut saya tidak ada masalah itu saja.
DEDI D. MALIK (PAN) :
Tambahan Pimpinan,
Saya merujuk kepada ini saja, tadi kalau ahli bahasa kan sudah tidak ada masalah hanya
tadi soal makna kan begitu dan ini yang diwacanakan itu adalah soal makna. Yang saya masih
menjadi tanda tanya tafsir atau penjelasan dari Pak Edmond itu adalah, karena ini tidak ada
keterkaitannya dengan masalah hukum. Nah saya belum bisa menerima ini karena yang
diterangkan disini justru adalah penyelenggara sertifikasi elektronik, badannya, institusinya yang
punya kekuatan hukum. Kalau yang diterangkan disitu, kita menerangkan tentang alat mungkin
tadi clear memastikan, inikan sekali lagi tafsir.
Tetapi yang sedang kita terangkan itu adalah penyelenggaraan sertifikasi elektronik apa itu
yah badan hukum. Nah karena dia badan hukum maka harus bisa menjamin, karena yang kita
terangkan itu adalah badan hukum bukan satu alat atau kunci begitu tetapi badan hukum.
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
Jadi sudah balik lagi ke menjamin ?
DEDI D. MALIK (PAN) :
Bukan, saya hanya ingin mengatakan, tadikan kita berwacana. Jadi kalau pimpinan
memang kepentingannya adalah segera menyelesaikan, kita kan lagi wacana. Kenapa tidak setuju
dengan menjamin, penjelasannya tadi. Tidak ada hubungannya dengan persoalan hukum. Saya
berpendapat yang kita terangkan ini adalah penyelenggaraan sertifikasi elektronik, apa itu ?
Sebuah Badan yang mempunyai implikasi hukum. Jadi kalau kita menerangkan dengan menjamin,
tidak ada masalah. Karena kita tengah menjelaskan badan hukum. Kecuali yang telah kita jelaskan
itu adalah benda, alat begitu pak.
SHIDKI WAHAB (KETUA RAPAT) :
Baik, jadi apakah setuju ini kita bawa besok. Karena sekarang sudah pukul 4 lewat. Saya
skors saja, skoringnya seperti tadi, ada memastikan, menjamin dan membuktikan. Setuju kita
tunda sampai besok, pemerintah setuju juga kan ?
(Ketok Palu 1 X)
ARSIP D
AN DOKUMENTASI
top related