diseminasi mekanisme pengelolaan hibah form... · diseminasi mekanisme pengelolaan ......
Post on 02-Mar-2019
250 Views
Preview:
TRANSCRIPT
DISEMINASI MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH
BATAM26 Mei 2016
Dit.EAS
EAS
DITJEN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
OUTLINE
1. Latar Belakang;2. Tujuan Hibah;3. Prinsip Prinsip Penerimaan Hibah. 4. Dasar Hukum;
BAGIAN I
1. Definisi dan Kriteria Hibah;2. Bentuk Hibah;3. Jenis Hibah;4. Sumber Hibah;5. Hibah Terencana Versus Hibah
Langsung;6. Berbagai Variasi Mekanisme
Pelaksanaan Hibah;
1. Mekanisme Pertanggungjawaban Hibah
BAGIAN II
1. Akuntansi Hibah;2. Pelaporan Hibah;3. Konfirmasi Hibah;4. Potensi Temuan BPK RI.
BAGIAN III
BAGIAN IV
1. Peraturan Hibah Pilkada;2. Mekanisme Pertanggungjawaban Hibah
Pilkada;3. NPHD;.
BAGIAN V
LATAR BELAKANG
Implementasi Paris Declaration on Aid Effectiveness 2005,Accra Agenda for Action (AAA) 2008, dan Jakarta Commitment Aidfor Development Effectiveness Indonesia’s Road Map 2014transparansi dan akuntabilitas setiap rupiah yang mengalir kePemerintah;
Wujud Tata Kelola Keuangan yang baik (Good Governance);
Hibah merupakan bagian dari penerimaan negara dalam posturAPBN;
Kecenderungan penerimaan hibah di setiap tahun mengalamikenaikan dibanding tahun sebelumnya bahkan melampaui estimasiyang tercantum dalam APBN .
TUJUAN HIBAH Mendukung program pembangunan nasional, termasuk Hibah yang
diteruskan kepada Pemerintah Daerah, antara lain:
meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia; menunjang peningkatan fungsi pemerintahan; menunjang penyediaan pelayanan dasar umum; meningkatkan transfer pengetahuan dan teknologi; mendukung sumber daya alam, lingkungan hidup, dan budaya; dan mendukung kegiatan antisipasi dampak climate change
Mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuankemanusiaan, termasuk penanggulangan pada saat bencana dansetelah kejadian bencana (pascabencana) untuk pemulihan (recovery).
PRINSIP PENERIMAAN HIBAH
Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.10 tahun 2011 tentang Tatacara PengadaanPinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, menetapkan prinsip pengadaanpinjaman luar negeri dan penerimaan hibah yaitu :
Transparansi, yaitu proses penerimaan hibah dilakukan secara terbukakepada pihak yang berkepentingan;
Akuntabilitas, yaitu penerimaan hibah dilakukan sesuai dengan proseduryang dapat dipertanggungjawabkan;
Efisien dan efektif, yaitu penerimaan hibah dilakukan sesuai dengantujuannya dan biaya yang timbul dapat ditekan seminimal mungkin;
Kehati-hatian, yaitu proses pengambilan keputusan dilakukan denganmengutamakan kehati-hatian, dengan menghindari keputusan yang bersifatspekulatif ;
Tidak disertai ikatan politik, yaitu Penerimaan hibah tidak mempengaruhikebijakan politik Negara;
Tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamananNegara.
DASAR HUKUM (1)
UU No.1/ 2004 tentangPerbendaharaan Negara
PMK No. 271/2014 Tentang SistemAkuntansi dan
Pelaporan KeuanganHibah
UU No.17/2003 tentang KeuanganNegara
PMK No. 191/2011 Tentang MekanismePengelolaan Hibah
PP.10/2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan
Penerimaan Hibah
PMK No. 180/2012 Tentang Perubahan AtasPMK 224/2011 Tata Cara Pemantauan & Evaluasi
atas PH KepadaPemerintah
UU No.33 /2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah
PP 71 Tahun 2010 TentangStandar Akuntansi Pemerintah
PP. 27/2014 Tentang PengelolaanBarang Milik Negara/ Daerah
PMK No. 96/2007 Tentang Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, penghapusan, danPemindahtanganan Barang Milik
NegaraPMK No. 84/2015 Tentang Tata Cara
Penarikan Pinjaman Dan/ Atau Hibah Luar Negeri
PMK No. 123/2013 Tentang Pengelolaan BMN yg Berasal
dari Aset Lainnya
PMK No. 213/2013 Tentang Sistem Akuntansidan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat
DASAR HUKUM (2)
Pemerintah Pusat dapatmemberikan/menerima hibah kepadaLembaga Asing/Pemda.
Menunjuk DJPU sebagaiPejabat Yang Diberi KuasaPMK. 100/PMK.01/2008
Memberikan PHLN KepadaPemda./BUMN/BUMD/ Lembaga
Asing
UU No.33/2004 Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah
Hibah kepada Daerah yang bersumber dari
luar negeri dilakukan melaluiPemerintah
UU 17/2003 tentang Keuangan Negara
Psl 22, 23, dan 24
Menteri Keuangansebagai Bendahara
Umum Negara
UU No.1/2004 Perbendaharaan Negara
Persetujuan DPR padaAPBN
Persetujuan hibahlangsung ditetapkan dalam UU
Pertanggungjawaban APBN
Pasal 5 dan 9
Belanja
Pasal 38 Pasal 33
Pendapatan
UU NO. 17 TAHUN 2003Pasal 22
Ayat (2) : Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepadaPemerintah Daerah atau sebaliknya.
Ayat (3) : Pemberian pinjaman dan/atau hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 23
Ayat (1) : Pemerintah Pusat dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau menerimahibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing dengan persetujuan DPR
Pasal 24
Ayat (2) : Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaanpinjaman/hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahuluditetapkan dalam APBN/APBD.
UU NO. 1 TAHUN 2001Pasal 33
Ayat (1) : Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada PemerintahDaerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN.
Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada lembaga asing sesuaidengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN.
Pasal 38
(1) : Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama MenteriKeuangan untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal daridalam negeri ataupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkandalam Undang-undang APBN
(2) : Utang/hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diteruspinjamkan kepadaPemerintah Daerah/BUMN/BUMD.
(3) : Biaya berkenaan dengan proses pengadaan utang atau hibah sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Belanja Negara.
(4) : Tata cara pengadaan utang dan/atau penerimaan hibah baik yang berasal dari dalamnegeri maupun dari luar negeri serta penerusan utang atau hibah luar negeri kepadaPemerintah Daerah/BUMN/BUMD, diatur dengan peraturan pemerintah.
UU NO. 33 TAHUN 2004Pasal 43
Lain-lain Pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan Dana Darurat.
Pasal 44
(1) : Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 merupakanbantuan yang tidak mengikat.
(2) : Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukanmelalui Pemerintah.
(3) : Hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara PemerintahDaerah dan pemberi hibah.
(4) : Hibah digunakan sesuai dengan naskah perjanjian sebagaimanadimaksud pada ayat (3).
BAGIAN II
SUMBER HIBAH
BENTUK HIBAH
VARIASI MEKANISME
TERENCANA VS
LANGSUNG
LARANGAN HIBAH
LANGSUNG
JENIS HIBAH
DEFINISI & KRITERIA
DEFINISI DAN KRITERIA
DEFINISISetiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yangdirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yangdiperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali,yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri
KRITERIA
Tidak perlu dibayar kembali (cuma-cuma); Output dari pelaksanaan kegiatan hibah --baik berupa
manfaat, kepemilikan atas barang, jasa yang diberikan, hasilpenelitan, hak cipta, dan manfaat lainnya-- hanya diterimaoleh dan semata-mata untuk kepentingan penerima hibah;
Untuk mendukung tugas dan fungsi kementerian/lembagapenerima hibah
BENTUK HIBAH1. Uang Tunai;
Hibah dalam bentuk uang yang diterima Pmerintah dan penggunaannyasepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah melalui mekanisme APBN
2. Uang untuk Membiayai Kegiatan;Hibah yang diterima Pemerintah yang peruntukannya ditentukan dalamPerjanjian Hibah dan dilaksanakan oleh Kementerian Negara / Lembaga /Pemerintah Daerah penerima hibah.
3. Barang/Jasa;Barang: Hibah yang diterima Pemerintah yang pengadaannyadilaksanakan oleh Pemberi Hibah untuk mendukung kegiatanKementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMNJasa: Hibah yang diterima Pemerintah berupa jasa tertentu yangkegiatannya dilaksanakan oleh Pemberi Hibah untuk mendukungkegiatan Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN
4. Surat Berharga:Dapat berupa saham kepemilikan pada perusahaan
JENIS HIBAH
Pasal 48 ayat (2) : Hibah yang direncanakan adalah hibah yang dilaksanakan melaluiMekanisme perencanaan;
Pasal 48 ayat (3) : Hibah langsung adalah hibah yang dilaksanakan tidak melaluimekanisme perencanaan.
Penjelasan Pasa 48 ayat (3), Hibah yang dimaksud pada ayat ini mencakup :
a) Hibah untuk penanggulangan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus;banjir; kekeringan; angin topan;
b) Hibah dalam rangka kerjasama tehnik antara K/L dengan Donor seperti workshop,pelatihan,seminar), Hibah Bersaing ( seperti riset dosen, riset peneliti);
c) Hibah yang atas permintaan donor diserahkan langsung ke Kementerian/Lembaga.
UU No.1 Tahun 2004 UU No.17 Tahun 2003
PP 10/2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri
dan Penerimaan Hibah
SUMBER HIBAH
DALAM NEGERI
Lembaga Keuangan Dalam Negeri Lembaga Non Keuangan Dalam Negeri Pemerintah Daerah Perusahaan Asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan
di wilayah NKRI Lembaga Lainnya Perorangan
LUARNEGERI
Negara Asing Lembaga di bawah PBB Lembaga Multilateral Lembaga Keuangan Asing Lembaga Non Keuangan Asing Lembaga Keuangan Nasional yang berdomisili dan melakukan
kegiatan usaha di luar wilayah NKRI Perorangan
HIBAH TERENCANA VS HIBAH LANGSUNG
Jenis Hibah Perencanaan Grant Agreement Penganggaran Pelaksanaan dan
Pencairan
HibahTerencana
• DaftarRencanaKegiatanHibah (DRKH)
• MenteriKeuangan CqDJPPR
• Uang Untuk MembiayaiKegiatan :Penuangan dalam DIPA;
• Barang dan Jasa :• Tanpa DIPA dan tidak perlu
direvisi
• Tender dan KPBJ• Pencairan melalui :
On Treasury • Pertanggungjawaban : NOD- SP3 BAST-SP3HLBJS
HibahLangsung
•Tanpa DRKH Menteri/ PimpinanLembaga/ Pejabat yang diberi Kuasa
• Uang Untuk MembiayaiKegiatan :Tanpa DIPA (dapat direvisisewaktu- waktu sepanjangtahun; bersifat on top menambah pagu,danBelanja dapat mendahuluiDIPA);
• Barang dan Jasa :• Tanpa DIPA dan tidak perlu
direvisi;
• Tender dan KPBJ• Pencairan melalui :Off Treasury
• Pertangungjawaban : Uang – SPHL BAST-SP3HLBJS
VARIASI MEKANISME PELAKSANAAN (I)
SP2HL, SPTMHL,SPTJMREKENING KORAN
SP2HL, SPTMHL,SPTJMREKENING KORAN
•BAST, SP3HLBJS•MPHLBJS, SPTMHL•BAST, SP3HLBJS
•MPHLBJS, SPTMHL
DokumenPertanggung-jawaban
LANGSUNG KLLANGSUNG KLCara Penarikan
HIBAH
TERENCANA/DRKHTERENCANA/DRKH
Menteri KeuanganMenteri Keuangan
LANGSUNG/NON DRKHLANGSUNG/NON DRKH
Menteri/Pimpinan LembagaMenteri/Pimpinan Lembaga
NON KPPN/BUNNON KPPN/BUN
UANGUANG BARANG/ JASABARANG/ JASA
Jenis Hibah
PenandatanganHibah
PenarikanHibah
Bentuk Hibah UANGUANG
KPPN/BUNKPPN/BUN
NPH,WA,NODNPH,WA,NOD
LC, DP, REKSUS, RKUNREIMBURSEMENT
LC, DP, REKSUS, RKUNREIMBURSEMENT
VARIASI MEKANISME PELAKSANAAN (II)
Type
Jenis Hibah PencairanAlternatifPelaksana
anBentuk KetTerencana
(DRKH)Langsung
(Non DRKH)Melalui KPPN(On Treasury)
Tidak MelaluiKPPN
(Off Tresury)1 x x DRKH -
On Treasury
Uang utkMembiayaiKegiatan
2 x x DRKH –Off Treasury
Uang utkMembiayaiKegiatan
3 x x Barang danJasa
4 x x
Non DRKH – Off Treasury
Uang utkMembiayaiKegiatan
5 x x Barang danJasa
Uang utkMembiayaiKegiatan
DiteruskankepadaPemda(SKPD)
6 x x
7 x x Barang danJasa
LARANGAN HIBAH LANGSUNG KEPADA SKPD
UU No.33 Tahun 2004 PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah
Pasal 5 : Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeridilakukan melalui Pemerintah.
Pasal 9 : Hibah dari Pemerintahkepada Pemerintah Daerah dansebaliknya dilakukan melaluimekanisme APBN dan APBD.
PP No.57 tahun 2005 jo PP2/2012 Tentang Hibah Daerah.
• Donor menyalurkan hibah langsung kepadaSKPD tanpa melalui mekanisme on granting atauNaskah Perjanjian Hibah;
• Donor tidak menyampaikan data pencairansebagai dokumen akuntansi untuk dicatat dalamAPBN/APBD;
• Alternatif pertanggungjawabannya : Menetapkan K/L untuk menandatangani
BAST dengan Donor; Mengesahkan kepada DJPPR dan KPPN
sebagai dasar pencatatan dalam LKPP; Menetapkan BAST antara KL dengan SKPD
sebagai dasar pencatatan dalam LKPD;
BAGIAN IIIMEKANISME
PERTANGGUNGJAWABAN
HIBAH BARANG & JASA
a. NASKAH PERJANJIAN HIBAHb. REGISTRASIc. BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)d. FUNGSI BASTe. PENGATURAN PENYUSUNAN BASTf. PENGESAHAN HIBAH
HIBAHUANG
MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH BARANG & JASA
• SP3HLBJS• SPTMHL
• BAST
• SP3HLBJS• SPTMHL
• BAST
• MPHLBJS• SP3HLBJS• SPTMHL• SPTJM
• MPHLBJS• SP3HLBJS• SPTMHL• SPTJM
• Naskah PerjanjianHibah
• Grant Summary/ Ringkasan Hibah
Tahapan Pengesahan Hibah Langsung Barang dan Jasa
PENDEKATAN TAHAPAN PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG BARANG/JASA
PENDEKATANI
1) Naskah Perjanjian Hibah (NPH);2) Register;3) BAST;4) SP3HLBJS5) MPHLBJS
PENDEKATANII
1) BAST2) Register;3) SP3HLBJS4) MPHLBJS
NASKAH PERJANJIAN HIBAH (I)
• Naskah Perjanjian ditandatangani Menteri/PimpinanLembaga atau Pejabat yang dikuasakan, dengan demikiandalam hal Perjanjian hibah ditandatangani Satker perlu suratdelegasi dari Menteri / Pimpinan Lembaga.(PP 10 Tahun 2011 pasal 63)
• Perjanjian Hibah paling sedikit memuatJumlahPeruntukanKetentuan dan Persyaratan
• Bentuk-bentuk Naskah perjanjian atau yang dipersamakanNaskah Perjanjian Hibah (NPH)Memorandum of UnderstandingRecord of Discussions (RoD)Letter of IntentGrant AgreementSubsidiary Arrangement
NASKAH PERJANJIAN HIBAH (II)
• Bila naskah perjanjian atau yang dipersamakan masih bersifatumum atau berfungsi sebagai perjanjian payung (Umbrella Agreement) maka yang akan diregistrasi agar dokumen yang lebih bersifat operasional seperti :
Annual Work Plan atau Prodoc;Grant Agreement sebagai pelaksanaan Exchange Note
REGISTRASI (I) Pengajuan Permohonan Registrasi Hibah Langsung dalam
bentuk barang/jasa/surat berharga dilampiri dengan Naskah Perjanjian Hibah Asli/copy legalisir; dan Ringkasan Hibah; dan atau
Dalam hal tidak terdapat dokumen NPH, maka harusmelampirkan dokumen sebagai berikut :
Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatanganiPimpinan K/L Satker penerima Hibah Asli/copy legalisir; dan
Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung(SPTMHL) yang ditandatangani PA/KPA;
Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani PA/KPA.
REGISTRASI (II)
K/LDJPPRc.q. Dit.
EAS
Berkas dokumen pengajuan register disampaikan Kepala Satker selaku
PA/KPA ke:
Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan SetelmenDirektorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian KeuanganGedung Frans Seda Lantai 7
Jl. DR. Wahidin No 1 Jakarta 10710Telp. 021-3864778, Fax 021-3843712
NPH SEBAGAI LAMPIRAN REGISTRASI
DONOR UMBRELLA AGREEMENT
IMPLEMENTATIONAGREEMENT
KETERANGAN
USAID ASSISTANCE AGREEMENT
IMPLEMENTATION ARRANGEMENT
PROSES REGISTRASI MENGGUNAKANDOKUMEN IMPLEMENTATION ARRANGEMENT
DFAT SUBSIDIARYARRANGEMENT
DIRECT FUNDING AGREEMENT
PROSES REGISTRASI MENGGUNAKANDOKUMEN DIRECT FUNDING AGREEMENT
GIZ TECHNICAL COOPERATION
IMPLEMENTATION AGREEMENT
PROSES REGISTRASI MENGGUNAKANDOKUMEN IMPLEMENTATION AGREEMENT
UNFPA CPAP PRODOC PROSES REGISTRASI MENGGUNAKANDOKUMEN PRODOC
UNICEF CPAP PRODOC PROSES REGISTRASI MENGGUNAKANDOKUMEN PRODOC
JEPANG EXCHANGE OF NOTE
GRANT AGREEMENT PROSES REGISTRASI MENGGUNAKANDOKUMEN PROJECT GRAN T AID
BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
DASARHUKUM
PMK 271/PMK.05/2014 : “Aset tetap, aset lainnyadan/atau persediaan dari hibah bentuk barang dicatatpada saat aset tetap, aset lainnya dan/atau persediaanditerima oleh satuan kerja sebesar nilai aset tetap, asetlainnya dan/atau persediaan yang diterima oleh satuankerja berdasarkan BAST”
DEFINISI
Dokumen serah terima barang/jasa sebagai buktipenyerahan dan peralihan hak/kepemilikan atasbarang/jasa/surat berharga dari pemberi kepada penerimahibah
FUNGSI BAST
• Dokumen sumber
pencatatan
• Dokumen penerimaan
hibah
• Dokumen Perencanaan
• Dokumen sumber
pencatatan.
• Bukti penyerahan hibah
PENERIMA HIBAH PEMBERI HIBAH
PENGATURAN PENYUSUNAN BAST Nilai yang digunakan dalam BAST adalah nilai historis dari barang/jasa
tersebut; BAST dapat disusun dalam periode waktu tertentu misal satu tahun atau
dapat setiap tahap penyelesaian pekerjaan; Nilai barang/jasa/surat berharga yang tertera pada BAST dalam bentuk
mata uang asing, dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurstengah BI pada tanggal BAST;
Apabila BAST tidak ada terdapat nilai maka menteri/pimpinanlembaga/Kepala Kantor/Satker selaku PA/KPA mencatat berdasarkanpenilaian menurut biaya, harga pasar, atau perkiraan/taksiran harga wajar;
BAST Barang agar disusun terpisah dengan BAST Jasa; dan porsi yangdipergunakan sendiri oleh Konsultan Donor;
BAST barang agar dirinci antara Aset Begerak/Tidak Bergerak denganPersediaan;
Hibah barang dan jasa yang sudah diterima pada tahun sebelumnya namunbelum dicatat, dituangkan dalam BAST tahun berjalan;
KOMPONEN UTAMA BAST
Pihak Pemberidan Penerima
(1)
Nilai nominal (valas dan IDR)
(2)
Tanggal serahterima (3)
Tujuan Penyerahan Barang (5)
Bentuk hibah (6)
Rincian harga per barang (4)
BAST
SKPD
PIHAK PEMBERI & PENERIMA DALAM BAST
Para Pihak terdiri dari Donor sebagai Pemberi dan KL sebagai Penerima;
Penerima dapat terdiri dari KL dan atau SKPD.
Donor KLGA
BAST
BAST
O n G r a n t i n g
TANGGAL PENANDATANGANAN BAST SEBAGAI DASAR PENETAPAN KURS
Donor Donor UU PertanggugnjawabanAPBN
UU PertanggugnjawabanAPBN
NPHNPH
LK KL dalamRupiah
LK KL dalamRupiah
LKPP DalamRupiah
LKPP DalamRupiah
KLKL
BAST :Dalam Nilai
Nominal SesuaiBasis Cost dan
Mata Uang Asing
TATAPendapatan HibahPendapatan Hibah
Pengesahan oleh KPPN/BUN
BAST :Dalam angka nominal DenganCost Basis Dalam Mata Uang
Rupiah
1$ = Rp PadaSaat
TandatanganBAST
Note : In the absence of data and information the development partner may estimate thehistorical nominal value of the aid as well as the respective exchange rate.
RINCIAN ASET DALAM BAST DAN LK
35
Donor
Barang dan Jasayang Dikirim
Simak BMN KL $700 LK
AplikasiPersediaan
$100
Data Base KL $700 BPK
ProsesVerifikasi
BAST Barang/Jasa yang dirinci dalam :Aset Tidak
Bergerak$.600
Aset Bergerak$.100 Persediaan
$100Jasa $.100Jasa Untuk
Konsultan Donor $200
Pengesahan Hibah langsung Melalui KPPN
LKPP
NPH $ 1.000
KL
36
OperasionalExpenes $150
Capital Expenses
$ 550
SA/DFA $ 1.000
InventoryHOC $100
Physical AssetHOC $.700
The Total Cost of Ownership
$ 700
The Total Cost of Owenrship
$100
Capital Expenses
$50OperasionalExpenes $50
The Total Cost of Owenrship
$200
Capital Expenses
$0Services
HOC $200
OperasionalExpenes
$ 200
PENYUSUNAN BAST BERDASARKAN ACTUAL COST BASIS
37
OperasionalExpenes $
100
Capital Expenses $ 500
SA/DFA $ 1.000
InventoryBAST $.100
Physical Assets BAST $.600
The Total Cost of Owenrship$ 600
The Total Cost of Owenrship$100
Capital Expenses $.50
OperasionalExpenes $
50
ManegementConsultan of Development Partner $100
HOC $.100
Services BAST $200
Capital Expenses $.0
OperasionalExpenses $ 200
The Total Cost of Owenrship$200
PENGATURAN PEMISAHAN BAST BARANG, JASA DAN KONSULTAN DONOR
Jenis BiayaPenerima Manfaat
BAST KeteranganK/L
(Counterpart)K/L
(Outside)
Event 100 100 200Tertuang
dalam Work Plan
Consultant 200 100 300
Operasional 500 500
Total 1.000 1.000
KEGIATAN HIBAH JASA DENGAN MULTI BENEFICIARY
CONTOH
Transaksi $100 e.q
Rp.12.000.000
BAST $100 e.q. Rp.14.500.000
Transaksi $100 e.qRp.13.000.000
Penyerahan hibah yang belum terlaporkan
2014 2015
2016BAST Transaksi
Atas Tahun BerjalanBAST Transaksiatas Tahun Lalu
BAST $100 e.q. Rp.12.000.000
BAST $100 e.q Rp.13.000.000
BAST $200 eq.Rp.25.000.000
Note : Donor mungkin belummenandatangani BAST untuk barang yang diserahkan tahun lalu karena laporan keuangan 2014 telah ditutup. Sehingga, EA akan mengalami kesulitan untuk memasukkan aset kedalam SIMAK BMN dan laporan keuangan.
Laporan Keuangan
PENGATURAN BAST YANG BELUM TERLAPORKAN (NILAI RUPIAH DIKETAHUI)
1. Identify the SA/DFALegal rights of the Development Partner
and the MoF/EA as Recipient established
2. Identify the Performance Obligations
Performance obligation take place at
Single Multiple
3. Government Revenue from Aid begins to record At a point in time Over a period of
time
TIGA LANGKAH UNTUK PERSIAPAN PENCATATAN BAST HIBAH
41
At one point in time
SA/DA Signing of
$.1000
Project/Activity Implementation
Project/Activity Completion of $1.000
SA/DA Signing of
$.1000
Delivery of 1’st package of $400
Delivery of 2nd package of $
300
2015
Delivery of 3rd package
of 300
2016 2017Over Period of Ttime
RENCANA PECATATAN HIBAH DALAM BAST
Project/Activity Implementation
MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN OLEH BUN ATAS HIBAH BARANG DAN JASA MELALUI BAST
Sesuai PMK 191/PMK.05/11 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah
KL Penerima Hibah, mengajukan dokumen SP3HLBJS dengan dikampiridengan dokumen :
- BAST yang ditandatangani antara Kepala Satker dengan Donor;- SPTMHL yang ditadnatangani oleh KPA.
Dokumen SP3HL BJS tersebut harus ditandatangani oleh KPA. Dokumen SP3HLBJS yang telah disahkan oleh DJPPR selaku UAKPA
BUN, lembar I disampaikan kepada KL untuk dasar pengajuan MPHLBJS; Atas dasar dokumen SP3HLBJS dimaksud, DJPPR selaku UAKPABUN
mencatat sebagai pendaptan hibah dalam reralisasiAPBN.
GIZGIZ APBNAPBN
RegisterRegisterGrant Agreement
Grant Agreement
SP3HL BJS
SP3HL BJS
KPPNKPPN
MPHLBJS
MPHLBJS
PersetujuanMPHL BJSPersetujuanMPHL BJS
LaporanKeuanganLaporan
Keuangan
LKPPLKPP
Executing Agency
Executing Agency
BAST
Technical Cooperation
Technical Cooperation Pendapatan HibahPendapatan Hibah
MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN OLEH BUN ATAS HIBAH BARANG DAN JASA (PMK 191/PMK.05/2011)
JIKA AKAN DICATAT MENJADI ASET K/L
B A S TB A S T
Berita Acara SerahTerima Operasional
(BASTO), SambilMenunggu Izin DJKN
Berita Acara SerahTerima Operasional
(BASTO), SambilMenunggu Izin DJKN
izin pemindahtangananBMN untuk dihibahkan
Penetapan status penggunaan BMN
JIKA AKAN DISERAHKAN KEPADA PEMDA
GIZ
Berita Acara SerahTerima (BAST),
Setelah Izin DJKN
Berita Acara SerahTerima (BAST),
Setelah Izin DJKN
MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH LANGSUNG BARANG KEPADA DAERAH
• Naskah PerjanjianHibah
• Grant Summary/ Ringkasan Hibah
• Izin PembukaanRekening
• Nomor Register
• Izin PembukaanRekening
• Nomor Register
• SP2HL• SPTMHL• SPTJM• Copy Rekening Hibah
• SP2HL• SPTMHL• SPTJM• Copy Rekening Hibah
• Pernyataan PenggunaanRekening
• Surat Kuasa• Surat Ket. sumber dana,
mekanisme penyaluran• Kesanggupan mencantumkan
dana hibah dalam DIPA• Nomor Register
• Pernyataan PenggunaanRekening
• Surat Kuasa• Surat Ket. sumber dana,
mekanisme penyaluran• Kesanggupan mencantumkan
dana hibah dalam DIPA• Nomor Register
Tahapan Pengesahan Hibah Lansung Uang
MEKANISME PENGESAHAN HIBAH UANG
Menggunakan Rek. BendaharaPenerimaan/ Pengeluaran
Sudah Habis
Surat Pernyataan Penggunaan Rekening
Bendahara untuk Hibah
Masih ada Sisa
MengajukanPermohonan
Membuka Rekening
MemindahkanSisa Dana
PENGELOLAAN REKENING HIBAH SESUAI PMK :252/2015
Dilampiri paling sedikit : Surat Ijin Pembukaan Rekening Surat Pernyataan Penggunaan Rekening Surat Kuasa kepada Kuasa BUN terkait informasi rekening Surat register hibah
K/L KPPN – DJPB
Ijin Pembukaan Rekening(PMK 252/PMK.05/2014tentang Rekening milik
KL/Satker)
Persetujuan Pembukaan Rekening
PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING HIBAH
1 (satu) NPH - 1 (satu) nomor register - 1 (satu) nomor rekening Pengelolaan rekening hibah dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran
Satker yang dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu(PMK 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan & tanggungjawabBendahara pada Satker pengelola APBN)
K/L dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari hibahlangsung tanpa menunggu terbitnya persetujuan pembukaanrekening
Rekening hibah yang sudah tidak digunakan harus ditutup dansaldonya disetor ke rekening KUN (SSBP) / kecuali ditentukan laindalam perjanjian hibah (dikembalikan ke donor)
Jasa giro/bunga yang diperoleh dari rekening hibah disetor ke kasnegara sebagai PNBP kecuali ditentukan lain dalam perjanjian hibah
PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING HIBAH
KPA/pemimpin BLU mengajukan permohonan persetujuan pembukaan RekeningLainnya berupa Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung pada BankUmum/Kantor Pos kepada Kuasa BUN di Daerah., dengan menyertakan : Surat pernyataan mengenai penggunaan rekening Surat kuasa KPA/pemimpin BLU kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di
Daerah untuk memperoleh informasi dan kewenangan terkait Rekening yang dibukapada Bank Umum/Kantor Pos
Surat keterangan mengenai sumber dana, mekanisme penyaluran dana danperlakuan mengenai penyetoran bunga/jasa giro
Surat pernyataan kesanggupan untuk memasukkan dana hibah dalam DIPA Salinan surat penerbitan nomor register hibah
KPA/pemimpin BLU harus menyampaikan laporan pembukaan Rekening kepadaKuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah paling lambat 20 (dua puluh) harikalender sejak terbitnya surat persetujuan pembukaan Rekening
KPA/pemimpin BLU harus melaporkan saldo seluruh Rekening yang dikelolanyasetiap bulan kepada Kepala KPPN paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
PENGELOLAAN REKENING HIBAH SESUAI PMK :252/2015 (2)
Yang di Revisi adalah Pagu Belanja di K/L Revisi tersebut bersifat on-top Menggunakan kode Fungsi, Sub Fungsi, Kegiatan & Output yang sesuai Menggunakan akun belanja dalam 6 digit (52xxxx, 53xxxx & 57xxxx) Berpotensi menambah honorarium penanggungjawab pengelola kegiatan SatkerSyarat Revisi DIPA:1. Ringkasan naskah perjanjian2. Nomor Register dari DJPPR 3. Persetujuan pembukaan rekening hibah dari Dit. PKN/KPPN4. Surat pernyataan KPA bahwa perhitungan dan penggunaan dana sesuai standar
biaya dan peruntukanRevisi DIPA:1. Diajukan ke DJA/Kanwil DJPBN2. Jumlah yang direvisi adalah Jumlah yang direncanakan akan dilaksanakan dalam
1 (satu) tahun, setinggi-tingginya sebesar Perjanjian Hibah3. Dalam hal terdapat sisa pagu TA berjalan yang akan digunakan pada TA
berikutnya, dapat menambah pagu belanja DIPA tahun anggaran berikutnya (setinggi-tingginya sebesar sisa uang yang bersumber dari hibah pada akhir tahun berjalan)
PMK 15/PMK.02/2016 tentang Tata cara revisi anggaran TA 2016 & PMK 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan TA 2016
PENGAJUAN PERMOHONAN REVISI DIPA BELANJA
Lingkup pengesahan : Pendapatan hibah & Belanja yang bersumber dari hibah
Dokumen Pengesahan SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung) K/L SPHL (Surat Pengesahan Hibah Langsung) KPPN
Rekening hibah yang sudah tidak digunakan harus ditutup dan saldonya disetor ke rekening KUN (SSBP) / kecuali ditentukan lain dalam perjanjian hibah (disetor kembali ke donor) K/L : SP4HL (Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung) KPPN : SP3HL (Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung)
Jasa giro/bunga yang diperoleh dari rekening hibah disetor ke kas negara sebagai PNBP kecualiditentukan lain dalam perjanjian hibah
K/L KPPN – DJPB
SP2HL / SP4HL
SPHL / SP3HL
SPTMHLSPTJMRek Koran
SPTJMRek KoranBukti transfer
Sistem Aplikasi Satker (SAS)
LK K/L
PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG UANG
PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA HIBAH UANG
Mengajukan SP2HL ke KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah (HLN) /KPPN Setempat (HDN) melampirkan SPTJM , SPTMHL beserta ADK.
SP2HL dicetak melalui aplikasi SPM di K/L Agar diperhatikan ketika pengisian kolom saldo, pendapatan, dan
belanja. uang yang diterima dalam bentuk valas agar langsung dikonversikan
ke dalam mata uang rupiah untuk menghindari selisih kurs ketikapertanggungjawaban hibah
Selanjutnya KPPN akan menerbitkan 3 rangkap SPHL 1 untuk K/L sebagai dokumen realisasi belanja 1 untuk DJPPR sebagai dokumen pencatatan pendapatan hibah 1 untuk pertinggal KPPN
Bendahara PengeluaranKL
Grant Agreement
BPP Pemda
LPJ-BP
KPPN KPH
SP2HL
Membuka RekeningHibah langsung keKPPN KPH
Membuka RekeningPenampunganPenerusan HibahLangsung Ke DJPBN
Membuka RekeningPenampunganPenerusan HibahLangsung Ke DJPBN
12
3
4
5Aliran uangAliranpertanggungjawaban
PPKKPA KLLKPP6
MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH LANGSUNG UANG KEPADA DAERAH
1. NILAI GRANT AGREEMENT (COMMITMENT) IDR 1.000.0002. NILAI HIBAH YANG HARUS DI REGISTRASI IDR 1.000.0003. DANA DITERIMA DI REKENING (PENDAPATAN)
REALISASI PENGELUARAN (BELANJA)SISA DANA (SALDO)
IDR 900.000IDR 700.000IDR 200.000
4. NILAI REVISI DIPA IDR 700.0005. NILAI PENGESAHAN HIBAH :
PENGESAHAN PENDAPATAN PENGESAHAN BELANJA
SALDO (SISA DANA)
IDR 900.000IDR 700.000IDR 200.000
Perlakuan atasJASA GIRO
1. Sebagai Penambah Nilai hibah; atau2. Disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP(Disesuaikan dengan pengaturan dalam Naskah PerjanjianHibah)
Perlakuan atasSISA DANA HIBAH
1. Dikembalikan kepada pihak donor; atau2. Di setor ke kas negara(Disesuaikan dengan pengaturan dalam Naskah PerjanjianHibah)
CONTOH KASUS HIBAH UANG
1. AKUNTANSI HIBAH(Akuntansi Pendapatan Hibah dan Belanja yang sumber
dananya berasal dari hibah (Belanja Barang /Belanja Modal), Beban Jasa dan Aset/ Persediaan dari hibah)
1. AKUNTANSI HIBAH(Akuntansi Pendapatan Hibah dan Belanja yang sumber
dananya berasal dari hibah (Belanja Barang /Belanja Modal), Beban Jasa dan Aset/ Persediaan dari hibah)
57
TRANSAKSI PENGAKUAN
Kas di K/L dari hibah
Belanja (akrual) yang bersumber dari hibah
dalam bentuk uang yang pencairannya tidak melalui
kuasa BUN
Belanja (realisasi) yang bersumber dari hibah
dalam bentuk uang yang pencairannya tidak melalui
kuasa BUN
Aset tetap aset lainnyadan/atau persediaan dari
hibah dalam bentukbarang
Beban jasa dari hibahdalam bentuk jasa
Saat kas diterima direkening hibah
Saat Resume tagihan (SP2HL)
Saat Pengesahanoleh KPPN (SPHL)
Saat aset tetap aset lainnya dan/ atau
persediaan diterima
Saat resume tagihan(MPHLBJS)
PENGUKURAN & DOK SUMBER
Nilai nominal padarekening Koran
Nilai nominal padaResume Tagihan
(SP2HL)
Nilai nominal pada Dok. Pengesahan oleh KPPN
(SPHL)
Nilai nominal padaBAST
Nilai nominal padaResume Tagihan
(MPHLBJS) berdasarnilai nominal BAST
PENYAJIAN
Dalam Neraca& CaLK
Dalam Neraca& CaLK
Dalam LRA & CaLK
Dalam Neraca& CaLK
Dalam LO & CaLK
PENGAKUAN, PENGUKURAN DAN PENYAJIAN
58
Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam matauang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asingtersebut menurut kurs transaksi.
Terhadap pendapatan hibah dalam bentuk uang yang diterima dalam valas, satker disarankan untukmengkonversi seluruh valas dalam mata uang rupiah.
Pendapatan yang disahkan sebesar realisasi jumlah rupiah berdasarkan hasil konversi.
Dengan demikian maka tidak akan terjadi selisih kurs
AKUNTANSI HIBAH DALAM BENTUK VALAS
Satker Mengesahkan Tanpa Realisasi Belanja
• Mencatat Pendapatan Hibah• Dokumen SPHL dari KPPN• Dilaporkan dalam LRA BA 999.02DJPPR
• Rekam SPHL• Dilaporkan dalam Neraca
sebesar saldo kas• Tidak dilaporkan dalam LRASatker
PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH TANPA BELANJA PADA TAHUN ANGGARAN BERJALAN
PENDAPATAN HIBAH (43XXX) UU 1/2004 Psl 38 (1) dan 38 (3)
BELANJA HIBAH (56XXXX)
A. DALAM NEGERI UU 17/2003 Psl 24 (1) - PERORANGAN - LEMBAGA/BADAN USAHA,
B. LUAR NEGERI UU 17/2003 Psl 23 (1)- PERORANGAN- BILATERAL, MULTILATERAL
1. PEMERINTAH LN UU 17/2003 Psl 23 (1) dan
UU 1/2004 Psl 33 (2)2. ORGANISASI INTERNASIONAL
UU 17/2003 Psl 23 (1) danUU 1/2004 Psl 33 (2)
3. PEMDA UU 17/2003 Psl 22 (2) dan
UU 1/2004 Psl 33 (1)
BENDAHARA UMUM NEGARA( MENTERI KEUANGAN )
BELANJA YANG DIDANAI DARI HIBAH, BERUPA :
BELANJA PEGAWAI (51)BELANJA BARANG (52)BELANJA MODAL (53)BELANJA BANSOS (57)
SUMBER DANA (DIPA)
1. RUPIAH MURNI 2. PINJAMAN LN3. HIBAH 4. PNBP
KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA
PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH OLEH MENTERI KEUANGAN SEBAGAI BUN
PELAPORAN HIBAH
Donor KLNPH
BAST/ SPHL
BUN
SebagaiBelanja KL Dlm LK, Beban Jasa & Aset/ Persediaan
SebagaiPendapatanDalam LKPP
SIKLUS PELAPORAN HIBAH (LANGSUNG) DALAM LAPORAN KEUANGAN
LRA LAK LAPORAN PERUBAHAN SAL
LOLAPORAN
PERUBAHAN EKUITAS
NERACA
LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN
LAPORAN FINANSIAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNSUR LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL
Menteri Keuangan (BUN) Kementerian /Lembaga
Pendapatan Hibah Belanja Hibah Belanja yang sumber dananya berasal darihibah (Belanja Barang /Belanja Modal),
Beban Jasa dan Aset/Persediaan dr hibah
Laporan Keuangan BUN BA 999.02(LRA Pendapatan Hibah, LO, LPE,
Neraca, CaLK)
Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga(LRA Belanja yg Bersumber dr Hibah, LO,
LPE, Neraca, CaLK)
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
AUDIT BPK
DPR
UU Pertanggungjawaban APBN
PELAPORAN HIBAH DALAMLAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
66
Pasal 19
(1) K/L melakukan konfirmasi kepada DJPPR atas data realisasi hibah yang diterima secara langsung daripemberi hibah secara triwulan.
(2) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dari tingkat K/L sampai dengan satuankerja.
(3) Dalam hal terjadi ketidakcocokan data, kedua belah pihak melakukan penelusuran
(4) Hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi
(5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DJPPR dapat melalukan koreksipendapatan hibah.
Pasal 20
(1) K/L melakukan konfirmasi dengan pemberi hibah atas realisasi hibah yang diterima secara langsungdari pemberi hibah
(2) Dalam hal terjadi ketidakcocokan data, kedua belah pihak melakukan penelusuran
(3) Hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara
(4) Salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada DJPPR c.q. DirektoratEvaluasi, Akuntansi dan Setelmen
(5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DJPPR dapat melalukan koreksipendapatan hibah.
KONFIRMASI PENERIMAAN DATA HIBAH (PMK 271/2014)
Donor Pihak ke‐3 K/L1000 700
DJPPR
Konfimasi1000
Konfirmasi700
Setiap perbedaan data antara DJPPR, donor, K/L dijelaskan dalam BeritaAcara Konfirmasi
ISU TERKAIT KONFIRMASI
Hal hal yang menjadi potensi temuan BPK R.I. :
Perjanjian Hibah yang telah ditandatangani K/L namun tidakdiregistrasi;
Dana hibah ditampung pada rekening yang belum mendapat izinMenkeu (BUN);
Dana hibah yang telah diterima dan dibelanjakan namuntidak/terlambat disahkan;
Saldo dana hibah pada rekening berbeda dengan saldo dana hibahsecara fisik;
Hibah barang/jasa yang telah serah terima (BAST) namuntidak/terlambat disahkan
POTENSI TEMUAN BPK RI
No Kondisi Perlakuan
a. Hibah ditandatangani sebelum dan pada tahun 20X0, berakhir (closing date) tahun 20X0, BAST tahun 20X0, namun belum diregister.
Dicatat di SMAK BMN KL tanpapengajuan register dan tanpapengesahan.
b. Hibah ditandatangani sebelum dan pada tahun 20X0, berakhir (closing date) tahun 20X0, BAST tahun 20X1, namun belum diregister.
Diajukan register berdasarkan BAST dan diajukan pengesahan.
c. Hibah ditandatangani sebelum dan pada tahun 20X0, berakhir (closing date) tahun 20X0, BAST tahun 20X1, dan sudah diregister.
Diajukan pengesahan.
d. Hibah ditandatangani sebelum dan pada tahun 20X0, berakhir (closing date) setelah tahun 20X0 (multiyears), BAST tahun 20X1, namun belum diregister.
Diajukan register dengan dasar NPH dan diajukan pengesahan.
Sesuai S-4714/PB/2014 tanggal 24 Juli 2014 perihal Petunjuk Lebih LanjutPenerbitan Register Hibah dan Pengesahan Pendapatan Hibah Langsungdinyatakan sebagai berikut : Perlakuan Hibah dalam Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang Belum Diregister
dan/atau Belum Disahkan s.d. Berakhirnya Tahun Anggaran 20X0
PERLAKUAN HIBAH YANG BELUM DISAHKAN (I)
Perlakuan Hibah dalam Bentuk Uang yang Belum Diregister dan/atauBelum Disahkan s.d. Berakhirnya Tahun Anggaran 20X0
No. Kondisi Perlakuan
a. Hibah ditandatangani sebelum dan padatahun 20X0, berakhir (closing date) tahun20X0, belum diregister, dan tidak terdapat saldo kas.
Tidak diperlukan registrasi dan pengesahanJika menghasilkan aset, maka dicatat dalamSIMAK BMN KL.
b. Hibah ditandatangani sebelum dan padatahun 20X0, berakhir (closing date) tahun20X0, belum diregister, dan terdapat saldo kas.
Dalam hal sisa dana akan dibelanjakan,dapat mengajukan nomor register denganmelampirkan NPH, SPTJM dan bukti rekeningkoran atas sisa dana.
c. Hibah ditandatangani sebelum dan padatahun 20X0, berakhir (closing date) tahun20X0, sudah diregister, dan terdapat saldo kas.
Dalam hal sisa dana akan dibelanjakan, makadiajukan revisi DIPA dan pengesahan.
d. Hibah ditandatangani sebelum dan padatahun 20X0, berakhir (closing date) setelahtahun 20X0 (multiyears), namun belum diregister.
Diajukan registrasi dan pengesahan.
PERLAKUAN HIBAH YANG BELUM DISAHKAN (II)
PMK 252/PMK.05/2014 tentang Rekening milik KL/Satker 1 (satu) Register - 1 (satu) Naskah Perjanjian Hibah (NPH) – 1 (satu)
Rekenening PMK 162/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada
Satker Pengelolaan APBN Pertanggungjawaban BP & BPP tetap mempedomani
PMK 190/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka PelaksanaanAPBN
PMK 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan TA 2016 PMK 15/PMK.02/2016 tentang Tata cara revisi anggaran TA 2016
Ps 8 - Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PHLN /PHDNyang bersifat menambah pagu anggaran dapat berupa lanjutan kegiatantahun lalu sepanjang pinjaman/hibah belum Closing Date
PERATURAN TERKAIT PENGELOLAAN APBN
PERATURAN TERKAIT PILKADA (I)
Undang-Undang No 8/2015 tentang Perubahan atas UU 1/2015 tentangPenetapan PERPU 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota menjadi UU Pasal 166 ayat (1) diatur bahwa Pendanaan kegiatan Pemilihan
dibebankan pada APBD dan dapat didukung melalui APBN sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PERATURAN TERKAIT PILKADA (II)
Permendagri 44 tahun 2015 jo 51/2015 tentang Pengelolaan danakegiatan pemilihan Gub/Bupati/Walikota dan Wakilnya Ps 2: Pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur/Bupati/walikota
dibebankan pada APBD Provinsi/Kabupaten/Kota Ps 7: Standar satuan harga kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan
berpedoman pada pengelolaan APBN Ps 19: Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta
pelaporan dan pertanggungjawaban dana hibah kegiatan pemilihan yangditerima oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi/PanwasKabupaten/Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan yangmengatur pengelolaan APBN
Ps 20: Standar satuan harga kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihantahun 2015 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
Keputusan Bawaslu nomor 611-KEP Tahun 2015 tentang Pedomanpengelolaan dana hibah penyelenggaraan pengawasan pemilihanGubernur/Bupati/Walikota dan Wakil.
PENGELOLAAN HIBAH PILKADA T.A 2017 (I)
Pertanggungjawaban dana hibah APBN dilaksanakan dalam TA berjalan danberpedoman pada pengelolaan APBN
Register diajukan segera setelah penandatanganan NPHD (Registermendahului pembukaan Rekening kembali ke pengelolaan umum dana hibahsebagaimana PMK 191/2011) 1 (satu) Register - 1 (satu) NPHD – 1 (satu) Rekenening
Klausul NPHD untuk dana hibah pilkada: NPHD yang ditandatangani Gubernur & Ketua Bawaslu/Panwas merupakan
komitmen pemberian & penggunaan dana hibahDapat didukung dengan pakta integritas
Nomor rekening seharusnya tidak menjadi prasyarat dalampenandatanganan NPHD
NPHD sebaiknya mencantumkan klausul masa penggunaan/ pelaksanaandana hibah s.d lewat tahun anggaran (multiyears 2016-2017)
Pada akhir tahun anggaran, sisa dana hibah diharapkan tidak perludikembalikan ke kas Pemda s.d tahapan berakhir
Dapat disusun NPHD turunan untuk setiap tahapan pencairan dana hibah(tidak perlu di register)
PENGELOLAAN HIBAH PILKADA T.A 2017 (II)
Untuk NPHD yang berlaku hanya 1 (satu) TA berjalan dan sisa dana akandilanjutkan di TA berikutnya, diperlukan NPHD Addendum/ Suratketerangan perpanjangan pelaksanaan/ penggunaan dana hibah s.d TAberikutnya dan disetujui oleh pemberi dan penerima hibah NPH Addendum/Surat Keterangan Addendum harus merujuk/
mencantumkan nomor dan tanggal NPHD awal yang telah di registrasi Dilampiri dokumen Ringkasan Hibah Dokumen persyaratan registrasi dan addendum merupakan dokumen
asli/ fotocopy yang telah di legalisir (cap dinas dan tandatangan basah) Dana Pilkada yang telah ditransfer dari Pemda dapat langsung
digunakan/dibelanjakan untuk kebutuhan penyelenggaraan Pilkada tanpamenunggu terbitnya persetujuan pembukaan rekening hibah
Revisi DIPA dan Pengesahan dapat dilakukan kemudian namun tetapdalam tahun anggaran berjalan
BelanjaHibah
RekeningBawaslu/Panwaslu
Swakelola
Tidak Dicatatpada APBN
Dimasukkan padaCALK dlmLKPP
BelanjaLangsung
(Belanja Baranguntuk Pilkada)
APBD APBN
Pendapatan Hibah
PEMDAPEMDA BawasluBawasluNaskah PerjanjianHibah
Naskah PerjanjianHibah
RekomendasiBPK
HarmonisasiPeraturan
Laporan Pertanggungjawabankepada Pemda
Transfer dana ke KPUD
tanpa register
PERTANGGUNGJAWABAN DANA PILKADA S.D. TAHUN 2014
APBDAPBDAPBNAPBN
Register(DJPPR)Register(DJPPR)
KPU/ Bawaslu
(SATKER)
KPU/ Bawaslu
(SATKER)
IjinPembukaan
Rekening(KPPN)
IjinPembukaan
Rekening(KPPN)
LaporanKeuanganLaporan
KeuanganLKPPLKPP
LaporanKepadaDaerah
TransferDana
BelanjaOperasional
BelanjaOperasional
Belanja HibahBelanja HibahPendapatan HibahPendapatan Hibah
Revisi DIPA(Kanwil
DJPB/ DJA)
Revisi DIPA(Kanwil
DJPB/ DJA)
SP2HL(KPPN)SP2HL(KPPN)
NPHDNPHD (1)
(2)(3) (4)
(5)(6)
(7)
APBDAPBDAPBNAPBN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA PILKADA 2015 OLEH BAWASLU
Pasal 11 Ayat (5) Permendagri No. :44/2015 Tentang Pengelolaan Dana KegiatanPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota diatur :
Pemberi dan Penerima Hibah
(1)
Tujuan Pemberian Hibah(2)
Besaran dan Rincian
Penggunaan Dana Kegiatan Pemilihan (3)
NPHnD
Pemberi danpenerima Hibah
(1) Tujuanpemberian
Hibah(2)
TAMBAHAN???
Hak dankewajiban
(4)
NPHDTata cara
penyaluran(5)
NPHD (I)
Hal lain yang perlu diatur dalam NPHD selain 5 ketentuan yaitu :
5 Ketentuan Dalam
Permendagri 44/2015
Peraturan TerkaitHibah/ PILKADA
Ketentuan Khusus/
Perkecualian
Tatacara Pertangung-jawaban danPelaporan
NPHD
Lain Lain
Sanksi
NPHD (II)
top related