dinas pengelolaan keuangan daerah provinsi … filedinas pengelolaan keuangan ... pembinaan dan...
Post on 19-Jul-2019
225 Views
Preview:
TRANSCRIPT
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016
SEKRETARIAT DPKD PROVINSI SUMATERA BARAT JANUARI 2016
1 Error! No text of specified style in document. | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Kata PengantarSyukur Alhamdulilah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat Allah
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengelolaan Keuangan
Daerah Provinsi Sumatera Barat (LAKIP DPKD) ini disusun sebagai salah satu
perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan Tupoksi yang diembannya
kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Inpres
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan
Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Laporan ini disusun mengacu pada Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 65
Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Laporan dimaksud
memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan
tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, yang disesuaikan dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016 – 2021.
Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran
serta aktif Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka mewujudkan
pemerintahan yang baik dan bersih. Program-program dimaksud yaitu (1) Program
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; (2) Program
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota; dan (3) Program
Peningkatan Pendapatan Daerah.
Diharapkan apa yang telah dicapai oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2016 dapat memberikan
kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
hendaknya.
Padang, Januari 2017KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAHPROVINSI SUMATERA BARAT
iii 2016| DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Ringkasan Eksekutif
aporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
Sumatera Barat (LAKIP DPKD) Tahun 2016 ini merupakan wujud
akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis DPKD
Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2016 yang telah ditetapkan melalui
Penetapan Kinerja Tahun 2016. Penyusunan LAKIP DPKD Tahun 2016 ini pada
hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan
mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan
selama tahun 2016. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan
suatu keharusan manajemen pemerintahan daerah dan implementasi berbagai
kebijakan daerah yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan
publik dan perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana
termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU
No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Seiring dengan upaya merealisasikan penyelenggaran Pemerintahan Yang Baik dan
Bersih, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah telah melaksanakan berbagai kegiatan
dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang
secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan
Daerah Tahun 2016 – 2021. Visi tersebut adalah “Terwujudnya Tata Pengelolaan
Keuangan Daerah Yang Baik, Bersih dan Profesional”. Sesuai dengan visi
tersebut, maka misi DPKD adalah “Melaksanakan Peningkatan dan Pengelolaan
Pendapatan Daerah secara Berkualitas, Melaksanakan Pengelolaan Keuangan
L
iv 2016| DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
secara Konsisten dan Melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota”
Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan
daerah maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai untuk 5
(lima) tahun mendatang. Adapun Tujuan yang hendak dicapai oleh DPKD adalah
pertama: Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah; kedua Terwujudnya
Peningkatan Kualitas Pelayanan; ketiga: Terwujudnya Pengelolaan Keuangan
Daerah yang Transparan dan Akuntabel; dan keempat: Terwujudnya Peningkatan
Kualitas APBD Kab/Kota.
Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran yang ditetapkan adalah Pertama :
Menigkatnya Pendapatan Asli Daerah yang ditandai dengan perbaikan indikator
kinerja yaitu : Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah sebesar 2,32%,
Persentase Peningkatan Pendapatan asli Daerah sebesar 6.6%, Persentase
Konstribusi PAD Terhadap Total Pendapatan sebesar 41.42%.
Kedua : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Dana Transfer yang
ditandai dengan pelasanaan indikator kinerja yang sesuai target yaitu ; Persentase
Ketepatan Waktu Penyaluran Dana Transfer sebesar 100%, Persentase
Peningkatan Jumlah Alokasi Dana Transfer sebesar 2 % dari alokasi tahun
sebelumnya. Ketiga : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendapatan Pajak Daerah
yang ditandai dengan peningkatan Indikator Kinerja yaitu Nilai Indek Kepuasan
Masyarakat dengan predikat Baik, dan Jumlah Komplain Masyarakat yang berkurang
menjadi 10 komplain. Keempat : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan
Daerah yang ditandai dengan meningkatnya beberapa Indikator Kinerja yaitu Opini
BPK RI atas laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah dengan
predikat WTP, Rasio Silpa dari Belanja Daerah sebesar 6 - 8%, Persentase Tepat
Waktu penyampaian Ranperda APBD, APBD-P ke DPRD sebesar 100%, dan
Persentase Tepat Waktu penyampaian Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ke
DPRD sebesar 100%, dan Kelima : Meningkatnya Kualitas APBD kabupaten/Kota
yang ditandai dengan meningkatnya beberapa Indikator Kinerja yaitu : Rata-rata
Proporsi PAD Terhadap Total Pendapatan sebesar 7.20%, Rata-rata Proporsi
Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan sebesar 39.70%, Rata-rata Proporsi Alokasi
v 2016| DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Belanja Fungsi Kesehatan sebesar 9.85% dan Rata-rata Proporsi Belanja Pegawai
sebesar 54.35%
Program dan kegiatan DPKD Tahun 2016 ini merupakan upaya untuk mewujudkan
tercapainya tujuan dan sasaran, visi dan misi seperti yang tertuang dalam Renstra
DPKD Tahun 2016 – 2021 dan Renstra DPKD, serta dalam rangka menjawab isu-isu
aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu tersebut antara lain:
reformasi birokrasi, sistem pengendalian intern pemerintahan, standar pelayanan
minimal, sistem operasional prosedur, teknologi informasi, manajemen kinerja,
pemberantasan korupsi, pelayanan publik, manajemen sumber daya manusia
berbasis kompetensi, serta Diklat aparatur pengelola keuangan berbasis
kompetensi.
Berdasarkan uraian pada batang tubuh Laporan LAKIP DPKD 2016, dapat
disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 99.84%, meningkat dari capaian
sasaran kinerja rata tahun sebelumnya sebesar 98,99%. Capaian kinerja optimal
terdapat pada program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Kab/Kota capaiannya sebesar 100,00%. Sedangkan capaian terendah terdapat
pada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
yaitu sebesar 99.28% . Program ini tidak tercapai maksimal sebab pelaksanaan
kegiatan Penyusunan Standar Analisa Biaya (ASB) tidak bisa terlaksana secara
penuh. Capaian Kinerja sasaran dapat dilihat dari capaian program yang telah
dilaksanakan pada tabel berikut :
Tabel. 1Kinerja Program Tahun 2016
Program Capaian Kinerja (%)
1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
99.28
2. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota
100.00
3. Program Peningkatan Pendapatan Daerah
96.80
vi 2016| DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja tinggi ditunjukkan
oleh 1 Program yaitu Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Kab/Kota capaiannya sebesar 100%. Sedangkan Program yang memiliki kinerja
Rendah adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah dengan capaian sebesar 99,28%.
2. Adapun pencapaian kinerja input/penyerapan anggaran DPKD Tahun 2016
terhadap Belanja Langsung adalah sebesar 90.92 % dari total pagu anggaran
sebesar Rp. 36.933.671.300,-. Capaian kinerja input tertinggi terdapat pada
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/kota yaitu
sebesar 92.34 %. Sedangkan penyerapan anggaran terendah terdapat pada
program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yakni
sebesar 81.36 %.
3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana poin diatas telah memberikan
konstribusi terhadapat pencapaian Indikator Kinerja Sasaran dengan perinician
sebagai berikut :
a. Terealisasinya Persentase Peningkatan Pajak Daerah sebesar 11.50%
dari target yang ditetapkan sebesar 2.32 % dengan ini maka persentase
capaian kinerjanya mencapai 495.69%.
b. Terealisasinya Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar
10.86% dari target semula sebesar 6.6%, maka dapat disimpulkan capaian
kinerjanya sebesar 164.55%.
c. Terealisasinya Persentase Konstribusi PAD terhadap Total Pendapatan
sebesar 41.22% dari target semula sebesar 42.54%. Dengan ini maka
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 103.20%
d. Terealisasinya Persentase ketepatan Waktu Penyaluran Alokasi Dana
Transfer sebesar 100% dari target sebesar 100% dengan Capaian Kinerja
sebesar 100%
e. Persentase Peningkatan Alokasi Dana Tranfer terealisasi 12% dari target
10% dengan capaian 120%
vii 2016| DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
f. Angka Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2015 ini direalisasikan
dengan nilai BAIK, ini sesaui dengan target yang telah ditetapkan yaitu
juga bernilai BAIK. Oleh karena itu capaian targetnya adalah sebsar 100%.
g. Realisasi Jumlah Komplain Masyarakat adalah sebesar 10 kali komplain
dari target yang ditetapkan sebanyak 5 kali komplain, hal ini tentu suatu
kinerja yang baik, karena semakin berkurang komplain masyarakat maka
akan semakin baik kinerja pelayanan yang telah dilakukan. Capaian
kinerja pada Indikator Kinerja ini adalah sebesar 150.00%
h. Realisasi Opini BPK diharapkan realisasinya tahun ini adalah WTP. Sesuai
dengan target yang telah ditentukan juga WTP dengan capaian kinerja
sebesar 100%.
i. Realisasi Persentase Rasio SILPA dari Belanja Daerah adalah sebesar
5.84% dari target sebesar 6 – 8 % dengan capaian kinerja sebesar 102%
j. Realisasi Persentase Tepat Waktu Penyampaian Ranperda APBD, APBD-
P ke DPRD pada tahun ini hanya sebesar 100% dari target yang
ditetapkan sebesar 100%.
k. Realisasi Persentase Tepat Waktu Penyampaian pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD ke DPRD pada tahun ini hanya sebesar 100% dari
target yang ditetapkan sebesar 100%.
l. Realisasi Rata-rata Proporsi PAD terhadap Total Pendapatan adalah
sebesar 7.30% dari target semula sebesar 7.20% dengan capaian kinerja
101.39%.
m. Realisasi rata-rata Proporsi Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan sebesar
39.70% dari target yang ditentukan sebesar 39.70% dengan capaian
kinerja sebesar 100.00%.
n. Realisasi Rata-rata Proporsi Alokasi Belanja Fungsi Kesehatan adalah
sebesar 9.85% dari target yang ditentukan sebesar 9.85% dengan capaian
kinerja sebesar 100,00%.
viii 2016| DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
o. Realisasi Rata-rata Proporsi Balanja Pegawai adalah 54.00% dari target
yang ditetapkan semua sebesar 54.35% dengan capaian kinerja 100.64%.
4. Kinerja sasaran dimaksud diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
pencapaian tujuan yang tertuang dalam Revisi Renstra DPKD 2016, yaitu:
a. Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah.
b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendapatan.
c. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Yang Transparan dan Akuntabel.
d. Terwujudnya Peningkatan Kualitas APBD Kabupaten/Kota
5. Pencapaian kinerja sasaran juga diharapkan dapat memberikan kontrisbusi
terhadap Target Kinerja Pemerintah Provinsi yang dibebankan kepada DPKD
Provinsi Sumatera Barat yaitu Meningkatnya Status Opini BPK Terhadap
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi yang pada tahun 2016 ini di targetkan
memperoleh oponi Wajar Tanpa Pengecualian.
Berdasarkan uraian di atas, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:
1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja program dan kegiatan pada Program
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang salah
satunya dilakukan dengan perencanaan yang baik, menghindari terjadinya
kesalahan penganggaran yang mengakibatkan tidak terealisirnya anggaran yang
sudah disediakan, penatalaksanaan yang harus sesuai dengan jadwal terutama
pada kegiatan yang pelaksanaanya berkaitan dangan pihak lain.
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi DPKD dapat dilakukan antara lain melalui:
a. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif
sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam
pelaksanaannya.
b. Peningkatan kompetensi SDM khususnya terkait dengan proses
pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan daerah
terutama yang berkaitan dengan pengelolaan data, informasi dan
implementasi sistem informasi.
ix 2016| DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
c. Perlunya upaya-upaya perencanaan diklat yang mantap untuk
meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah, sehingga
keberadaan aparat memang betul-betul sesaui dengan kebutuhan
organisasi.
x 2016| DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Daftar Isi
HalPENGANTAR .......................................................................................................................... i
RINGKASAN EKSEKUTIF ......................................................................................................... ii
DAFTAR ISI ............................................................................................................................. viii
DAFTAR TABEL ...................................................................................................................... ix
DAFTAR GAMBAR .................................................................................................................. x
DAFTAR SINGKATAN ............................................................................................................. xi
BAB IPENDAHULUAN ..................................................................................................................... 1
A. Latar Belakang ................................................................................................... 1
B. Tugas Pokok, Fungsi, Tugas dan Struktur Organisasi DPKD .............................. 2
C. Kinerja Pelayanan DPKD .................................................................................... 4
D. Isu Strategis ............................... ....................................................................... 5
BAB IIPERENCANAAN KINERJA ........................ .............................................................................. 15
A. Visi dan Misi ...................................................................................................... 15
B. Tujuan dan Sasaran ........................................................................................... 15
C. Strategi dan Kebijakan ....................................................................................... 17
D. Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja .......................................................... 19
E. Penetapan Kinerja ............................................................................................. 33
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA ...................................................................................................... 39
A. Capaian Kinerja Organisasi................................ ................................................ 39
B. Analisisi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2014.. 40
xi 2016| DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
........................................BAB IVPENUTUP ............................................................................................................................... 89
A. Kesimpulan ........................................................................................................ 89
B. Rekomendasi ..................................................................................................... 92
xii 2016| DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Daftar Tabel Halaman
Tabel 1.1 Perbandingan Peningkatan PAD tahun 2012-2015................................................ 6
Tabel 1.2 Perkembangan realisasi Pajak Daerah tahun 2012-2015 ...................................... 8
Tabel 1.3 Kontribusi PAD terhadap pendapatan tahun 2012-2015 ...................................... 9
Tabel 1.4 Rasio silpa terhadap belanja daerah tahun 2012-2015 ......................................... 12
Tabel 1.5 Waktu penyampaian ranperda APBD, Perubahan APBD .................................................. 13
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama DPKD Tahun 2016 .......................................................... 16
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Pemerintah Provinsi Sesusai Tupoksi DPKD 2016 .................... 17
Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan .............................................................. 18
Tabel 2.4 Penetapan Kinerja ................................................................................................. 34
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja DPKD 2016 ............................................................................ 41
Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah ............................... 42
Tabel 3.3 Perkembangan Realisasi Pajak Daerah tahun 2012 – 2016 ................................... 43
Tabel 3.4 Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan tahun 2012 – 2015 ........................... 53
Tabel 3.5 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Dana tranfer . ................................................................................................................................. 54
Tabel 3.6 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendapatan Pajak Daerah....................................................................................................................................
56
Tabel 3.7 Jumlah Komplain Masyarakat 2014 - 2016 ............................................................ 59
Tabel 3.8 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 2016
60
Tabel 3.9 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Kualitas APBD kab/Kota 2016 ..................... 65
Tabel 3.10 Realisasi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi sesuai Tupoksi DPKD...... 67
xiii 2016| DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Tabel 3.11 Realisasi Belanja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Prov. Sumbar ................. 68Lampiran
xiv 2016| DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Daftar Gambar
HalGambar 1.1 Grafik Peningkatan PAD tahun 2012 – 2015 .................................................... 7
Gambar 1.2 Grafik Perkembangan Realisasi Pajak Daerah tahun 2012 – 2015 ................... 8
Gambar 1.3 Grafik Kontribusi PAD terhadap Pendapatan tahun 2012 – 2015 ................... 9
Gambar 1.4 Grafik Rasio Silpa terhadap Belanja Daerah tahun 2012 – 2015 ...................... 12
Gambar 3.1 Grafik Perkembangan Realisasi Pajak Daerah tahun 2012 – 2015 ................... 43
Gambar 3.2 Grafik Kontribusi PAD terhadap total pendapatan tahun 2012 – 2015 .......... 53
xv 2016| DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Daftar SingkatanNo.
Singkatan Penjelasan
1 DPKD Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah2 APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah3 SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah4 BOS Bantuan Oprasional Sekolah5 TAPD Tim Anggaran Pemerintah Daerah6 Banggar Badan Anggaran
1 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar BelakangBerbagai isu yang berkembang di bidang Pengelolaan Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah tidak terlepas dari aspek Peningkatan
Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah, Peningkatan Efisiensi dan
Efektifitas dalam Pelaksanaan Penganggaran, Peningkatan Pelaksanaan
Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota dan Peningkatan Kinerja Aparatur
Pengelola Keuangan Daerah. Inti dari upaya untuk menyelesaikan
permasalahan terkait dengan aspek tersebut adalah mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik. Berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik, upaya lain juga dilakukan melalui reformasi
birokrasi yang sudah dimulai sejak tahun 2010, dan upaya ini menjadi bagian
dari agenda yang akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya,
bahkan pemerintah daerah dalam RPJMD mentargetkan seluruh proses
reformasi birokrasi pada seluruh elemen akan selesai pada tahun 2015.
Laporan akuntabilitas kinerja ini menguraikan sejauhmana pencapaian
tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran sebagaimana dituangkan dalam
Rencana Strategis DPKD 2016 – 2021 melalui program dan kegiatan-
kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016. Berbagai Program dan
kegiatan yang telah direncanakan selama tahun 2016 secara keseluruhan
telah dapat dilaksanakan, namun ada beberapa kegiatan yang pencapaian
target kinerjanya belum optimal. Terdapat beberapa faktor yang
menyebabkan pencapaikan kinerja pada program ini belum optimal,
diantaranya adalah terdapat jadwal pelaksnaan yang bertepatan dengan
jadwal pelaksanaan kegiatan lain, adanya perubahan aturan dan kegiatan
2 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
sampai adanya arahan-arahan penghematan pelaksanaan kegiatan dengan
tidak merubah output maupun outcome dari kegiatan tersebut.
B. Tugas Pokok, Fungsi, Tugas dan Struktur Organisasi DPKD
1. Tugas PokokSesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 38 Tahun
2012 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada BAB II
Pasal 2 Ayat 1 menyebutkan bahwa Dinas Pengelolaan Keuangan
Daerah mempunyai Tugas Pokok melaksanakan urusan Pemerintahan
Daerah bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. FungsiUntuk menyelenggarakan Tugas Pokok sebagiamana maksud diatas
maka Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi : a)
Perumusan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Keuangan Daerah; b)
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
pengelolaan keuangan; c) Pembinaan dan fasilitasi bidang Pengelolaan
Keuangan Daerah lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota; d) Pelaksanaan
kesekretariatan dinas; e) Pelaksanaan tugas di Bidang Pajak Daerah,
Retribusi, Bagi Hasil dan Pendapatan Lain-lain, Anggaran, Bina
Anggaran Daerah Bawahan, Kuasa BUD dan Sistem Informasi; f)
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Keuangan
Daerah; dan g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. TugasBerdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, maka tugas DPKD
secara garis besar dikelompokan menjadi dua bagian yaitu : 1) Tugas
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah adalah : a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan
pengelolaan keuangan daerah; b. Menyusun rancangan APBD dan
3 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Perubahan APBD; c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. Melaksanakan Fungsi
Bendahara Umum Daerah; e. Menyusun laporan keuangan daerah
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan f)
Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh
kepala daerah. Selanjutnya pada bagian ke 2 tugas DPKD yaitu : 2)
Tugas Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum
Daerah adalah : a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan
APBD; b. Mengesahkan DPA-SKPD / DPA-PPKD, DPPA-SKPD / DPPA-
PPKD; c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; d. Memberikan
petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas
Daerah; e. Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah; f. Menetapkan
SPD; g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman
atas nama pemerintah daerah; h. Melaksanakan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan daerah; dan i. Menyajikan informasi keuangan
daerah.
4. Struktur OrganisasiDalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tugas tersebut di atas,
maka Organisasi DPKD terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Sekretariat, 7
Bidang yaitu : Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi Bagi Hasil dan
Pendapatan Lain-lain, Bidang Anggaran, Bidang Kuasa BUD, Bidang
Akuntansi, Bidang Anggaran Daerah Bawahan, Bidang Sistem Informasi.
Sedangkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang
pemungutan pajak, DPKD mempunyai 18 (delapan belas) Unit Pelaksana
Teknis Daerah yang tersebar pada 18 Kabupaten/Kota (kecuali
Mentawai) di Sumatera Barat. Untuk menjalankan organisasi yang cukup
besar ini, maka ketersediaan aparatur berdasarkan tingkat pendidikan
yaitu : a. Pasca Sarjana, 37 orang; b. Sarjana, 108 orang; c. Sarjana
Muda, 20 orang; d. SLTA, 110 orang; e. SLTP, 1 orang; dan f. SD, 2
orang, PTT dengan pendidikan SLTA sebanyak 4 orang.
4 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Susunan organisasi DPKD Provinsi Sumatera Barat secara lengkap
disajikan dalam Lampiran LAKIP ini.
C. Kinerja Pelayanan DPKD
Berhasil atau tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang
direncanakan pada tahun 2016 tidak terlepas dari analisis kinerja Pelayanan
yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPKD. Defenisi kinerja DPKD
terdiri dari :
a. Kinerja Peningkatan Pendapatan
Pada Kinerja Peningkatan Pendapatan ini terdapat dua sasaran yang
hendak dicapai yaitu pertama Meningkatnya Pendapatan Asli Derah yang
nantinya akan ditandai dengan meningkatnya beberapa indikator kinerja
seperti a. Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah, b.
Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, c.Persentase
Konstribusi PAD Terhadap Total Pendapatan. Kedua Meningkatnya
Kualitas Pengelolaan Pendapatan Dana Transfer yang juga nantinya akan
terdapat peningkatan dua buah Indikator Kinerja yaitu a. Persentase
Ketepatan Waktu Penyaluran Dana Transfer dan b. Persentase
Peningkatan Jumlah Alokasi Dana Transfer.
b. Kinerja Peningkatan Pelayanan Pendapatan
Kinerja Peningkatan Pelayanan Pendapatan ini terdapat sasaran yaitu
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendapatan Pajak Daerah yang
nantinya akan ditandai dengan meningkatnya beberapa indikator kinerja
seperti a. Indek Kepuasan Masyarakat dan b. Jumlah Komplain
Masyarakat.
c. Kinerja Pengelolaan Keuangan Yang Transparan dan Akuntabel
5 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Untuk Kinerja Pengelolaan Keuangan Yang Transparan dan Akuntabel
dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
terdapat beberapa indikator Kinerja untuk mengukur keberhasilan
pencapaian kinerja ini yaitu, a. Opini BPK, b. Rasio SILPA dari Belanja
Daerah, c. Persentase Tepat waktu Penyampaian Ranperda APBD,
APBD-P Pelaksanaan APBD ke DPRD, serta d. Persentase tepat waktu
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ke DPRD
d. Kinerja Peningkatan Kualitas APBD Kabupaten/Kota
Kinerja Peningkatan Kualitas APBD Kabupaten/Kota dengan sasaran
Meningkatnya Kualitas APBD Kabupaten/Kota yang ditandai dengan
tercapainya beberapa target dari Indikator Kinerja sasaran yaitu a. Rata-
rata Proporsi PAD Terhadap Total Pendapatan, b. Rata-rata Proporsi
Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan. c. Rata-rata Proporsi Alokasi Belanja
Fungsi Kesehatan dan d. Rata-rata Proporsi Balanja Pegawai.
e. Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi DPKD
Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sesuai Tugas Pokok dan
Fungsi DPKD adalah pengukuran sejauhmana kualitas atas hasil
pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. Kinerja
Pemerintah Provinsi ini ditanggungjawabkan kepada DPKD sebagai
institusi pengelola keuangan, Inspektorat sebagai institusi pengawasan
dan seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi sebagai pelaksana
dan pemakai anggaran. Sasaran dari target Kinerja Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat sesuai Tugas Pokok dan Fungsi DPKD ini adalah
Meningkatnya Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan dengan
Indikator Kinerja adalah Opini BPK. Pada tahun 2016 ini ditargetkan
Indikator Kinerja yang telah ditetapkan adalah WTP (Wajar Tanpa
Pengecualian).
6 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
D. Isu Strategis
Pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2016
juga tidak akan terlepas dari analisis terhadap Isu Stratejik yang terkait
dengan tugas pokok dan fungsi DPKD. Analisis Isu Stratejik berdasarkan
tugas pokok dan fungsi DPKD adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan PendapatanAnalisis Isu Stratejik yang berkaitan dengan Peningkatan Pendapatan
dapat diuraikan sebagai berikut :
a) Peningkatan Pendapatan Asli DaerahPeningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah sebuah Sasaran Kinerja
DPKD, didalamnya terdapat Pajak Daerah yang dikelola langsung
oleh DPKD dan Retribusi Daerah yang sebagian di kelola DPKD akan
tetapi semuanya dikoordinasikan oleh dinas ini, termasuk Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Fungsi koordinasi ini juga
merupakan salah satu indikator dalam penentuan baik atau tidaknya
kinerja DPKD.
Jika dilihat dari capaian empat tahun terakhir bahwa pada tahun 2012
terealisasi PAD Sumater Barat sebesar Rp.1.225.466.022.420,- Pada
tahun 2013 terealisasi sebesar Rp.1.366.178.102.012,- atau
meningkat sebesar 11,48% Pada Tahun 2014 terealisasi sebesar
Rp.1.729.222.284.039,71 atau meningkat sebesar 26,58% sedangkan
di tahun 2015 terealisasi sebesar Rp.1.876.733.122.796,38 atau
meningkat sebesar 8,53%. Dari data yang digambarkan dapat
diketahui bahwa dalam empat tahun terakhir terdapat peningkatan
pendapatan asli daerah rata rata 11,67%. Untuk lebih lengkapnya
perbandingan peningkatan PAD dari tahun 2012-2015 dapat dilihat
melalui tabel dibawah ini:
7 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Tabel 1.1Perbandingan Peningkatan PAD tahun 2012-2015
Tahun Realisasi %2012 1.225.466.022.420,00 0,082013 1.366.178.102.012,00 11,482014 1.729.222.284.039,71 26,582015 1.876.733.122.796,38 8,53
Rata – rata 11,67
Gambar 1.1Grafik Peningkatan PAD tahun 2012-2015
0,00
500.000.000.000,001.000.000.000.000,001.500.000.000.000,00
2.000.000.000.000,00
Realisasi
2012
2013
2014
2015
2012201320142015
Untuk mendukung kinerja peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini
ada beberapa indikator yang berkaitan dengan tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Darah yang bisa
menggambarkan berhasil atau tidaknya pencapaian sasaran yang di
tentukan. Indikator-Indikator tersebut adalah:
1) Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah
Perkembangan pendapatan dari faktor Pajak Daerah selama
empat tahun terakhir dapat dilihat bahwa pada tahun 2012
jumlah Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp.994.570.032.108,-
atau meningkat 1,11% dari tahun sebelumnya. Pada tahun
8 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2013 Pajak Daerah meningkat dengan meyakinkan yaitu
sebesar Rp.1.085.164.285.343,- atau meningkat sebesar
9,10% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya tahun 2014 terjadi
peningkatan yang cukup signigikan yaitu sebesar Rp.
1.354.541.147.330,- atau meningkat sebesar 24,82%,
sedangkan di tahun 2015 terealisasi sebesar
Rp.1.445.611.641.469,- atau meningkat sebesar 6,72%. Dari
data diatas dapat diketahui bahwa selama empat tahun terkahir
terdapat peningkatan rata rata Pajak Daerah sebesar 10.44%.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat perkembangan peningkatan
Pendapatan dari sektor Pajak Daerah sebagai berikut
Tabel 1.2Perkembangan Realisasi Pajak Daerah tahun 2011-2015
Tahun Realisasi Perbandingan Peningkatan
2012 994.570.032.108 1,11%2013 1.085.164.285.343 9,10%2014 1.354.541.147.330 24,82%2015 1.445.611.641.469 6,72%
Rata – rata 10,44%
Gambar 1.2 Grafik Perkembangan Realisasi Pajak Daerah tahun 2011-2015
Rp0Rp200.000.000.000Rp400.000.000.000Rp600.000.000.000Rp800.000.000.000
Rp1.000.000.000.000Rp1.200.000.000.000Rp1.400.000.000.000Rp1.600.000.000.000
2012 2013 2014 2015
Realisasi Pajak
2) Persentase Kontribusi PAD Terhadap Total Pendapatan.
Sebagaimana diketahui bahwa Kontribusi PAD Terhadap Total
Pendapatan merupakan indikator yang strategis untuk
mengetahui seberapa besar tingkat kemandirian suatu daerah
9 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
dalam melaksanakan pembangunannya. Hal ini sejalan dengan
semangat otonomi daerah. Semakin besar Kontribusi PAD
Terhadap Total Pendapatan maka akan semakin baik kinerja
pembangunan daerah tersebut. Dilihat dari perkembangan
selama tiga tahun terakhir, maka dapat diketahui bahwa untuk
tahun 2012 terdapat jumlah PAD sebesar
Rp.1.225.466.022.420,- sementara itu Jumlah Pendapatan
secara keseluruhan adalah sebesar Rp.2.922.582.139.905,-
hal ini dapat diketahui bahwa Kontribusi PAD terhadap Total
Pendapatan adalah sebesar 41.93 %. Pada tahun 2013
terdapat jumlah PAD sebesar Rp.1.366.178.102.012,- pada
tahun tersebut PAD berkontribusi sebesar 43.40 % terhadap
Total Pendapatan yang berjumlah Rp.3.147.840.359.247,-.
Tahun 2014 PAD sebesar Rp.1.729.222.284.039,71
sedangkan pendapatan sebesar Rp.3.635.837.760.819,71
dapat di lihat kontribusi PAD terhadap total pendapatan
sebesar 47,56%, sedangkan tahun 2015 PAD sebesar
Rp.1.876.733.122.796,38 sedangkan pendapatan sebesar
Rp.4.052.249.308.119,38 dapat di lihat kontribusi PAD
terhadap Pendapatan sebesar 46,31%. dari tahun tahun
sebelumnya dapat terlihat bahwa kontribusi PAD terhadap
Pendapatan semakin membaik walaupun pada tahun 2015
kontribusi PAD sedikit lebih rendah dari tahun 2014 tetapi
kemandirian Sumbar juga semakin meningkat terlihat walaupun
secara persentase menurun tetapi secara rupiah mengalami
kenaikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di
bawah ini
Tabel 1.3Kontribusi PAD terhadap Pendapatan tahun 2012-2015
Tahun PAD Pendapatan %2012 1.225.466.022.42
02.922.582.139.90
541.93
2013 1.366.178.102.01 3.147.840.359.24 43.40
10 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2 72014 1.729.222.284.03
93.635.837.760.81
947,56%
2015 1.876.733.122.796
4.052.249.308.119
46,31%
Gambar 1.3Gambar Kontribusi PAD terhadap Pendapatan tahun 2012-2015
0
2.000.000.000.000
4.000.000.000.000
6.000.000.000.000
Pendapatan 2.922.582. 3.147.840. 3.635.837. 4.052.249.
PAD 1.225.466. 1.366.178. 1.729.222. 1.876.733.
2012 2013 2014 2015
b) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pendapatan Dana Transfer.Isu strategis lain yang bisa mengukur sejauh mana kinerja yang telah
di lakukan oleh DPKD dalam melakukan peningkatan pendapatan
adalah melalui pengukuran Peningkatan Kualitas Pengelolaan
Pendapatan Dana Transfer. Keberhasilannya ditandai dengan dua
buah indikator yaitu pertama : Persentase Ketepatan Waktu
Penyaluran Dana Transfer, pada tahun 2013 ketepatan waktu
penyaluran dana transfer terealisasi secara tepat waktu semuanya
atau 100%. Pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2014 juga
terealisasi secara keseluruhan dengan capaian sebesar 100% begitu
juga di tahun 2015 juga terealisasi sebesar 100%. Kedua :
Persentase Peningkatan Jumlah Alokasi dana Transfer. Indikator ini
menjadi ukuran apakah pengelolaan dana transfer sudah sesuai
dengan ketentuan yang digariskan. Jika penyalurannya baik secara
administrasi maupun secara teknis sudah benar, maka pemerintah
pusat akan memberikan reward kepada pemerintah daerah reward
berupa peningkatan alokasi dana. Pada tahun 2013 pemberian dana
transfer ke pemerintah daerah berjumlah sebesar
11 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Rp.1.772.734.482.475,- dan pada tahun 2014 jumlah dana transfer
yang disalurkan adalah sebesar Rp.1.333.059.018.233.-. Sedangkan
pada tahun 2015 jumlah dana tranfer yang di salurkan sebesar
Rp.1.390.876.415.377,- atau meningkat sebesar 4,33%
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan PendapatanAnalisis Isu Stratejik yang berkaitan dengan Peningkatan Kualitas
Pelayanan Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut :
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendapatan Pajak Daerah. Pada Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendapatan Pajak Daerah ada
dua Indikator yang dijadikan Isu strategis yaitu pertama ; Indeks
Kepuasan Masyarakat, merupakan indikator yang digunakan untuk
mengukur sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat dalam
menikmati pelayanan yang diberikan oleh SKPD. Pelayanan yang
dimaksudkan disini adalah pelayanan masyarakat dalam hal
menjalankan kewajiban mereka membayarkan Pajak Kendaraan dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mereka. Pada tahun 2014 yang
lalu telah dilakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
terhadap beberapa kantor Pelayanan UPTD/SAMSAT dengan hasil
bernilai Baik. Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat ini dilakukan
pada tahun 2014 itupun bekerja sama dengan biro organisasi dalam
melakukan survey dan mengolah datanya. Kedua ; Indikator lain yang
digunakan untuk mengukur Kualitas Pelayanan Pendapatan adalah
Jumlah Komplain Masyarakat. Diharapkan tentunya Jumlah Komplain
Masyarakat akan berkurang dari tahun ke tahun. Hal ini sebagai
isyarat meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendapatan Pajak Daerah.
Indikator Jumlah Komplain masyarakat ini pada tahun 2014 ada
sebayak 180 komplain dari yang di targetkan sebanyak 190
komplain. Di tahun 2015 jumlah komplain masyarakat di targetkan
sebanyak 150 komplain dan ternyata terealisasi 75 komplain. Hal ini
dapat di artikan bahwa pelayanan yang kita berikan di mata
masyarakat sudah lebih baik.
12 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
3. Pengelolaan Keuangan Yang Transparan dan AkuntabelIsu Stratejik yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Yang
Transparan dan Akuntabel dapat diuraikan sebagai berikut :
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah di ukur dengan
beberapa indikator, adapaun Indikator yang berkaitan dengan Isu
Strategis ini adalah a ; Opini BPK adalah opini yang diberikan oleh
BPK RI atas laporan keuangan yang disampaikan oelh Pemerintah
Daerah. Disamping indikator ini merupakan indikator Pemerintah
Daerah, juga dijadikan Indikator untuk mengukur keberhasilan
pengelolaan keuangan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pada Tahun 2012 realisasi Indikator ini adalah Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dan untuk tahun 2013 Pemerintah daerah
kembali meraih WTP sedangkan di tahun 2014 Pemerintah daerah
juga kembali meraih WTP sedangkan di tahun 2015 kembali meraih
WTP. b ; Rasio SILPA dari Belanja Daerah, indikator ini merupakan
salah satu alat untuk mengukur besaran penyerapan anggaran yang
dilaksanakan pada tahun berkenaan, asumsinya semakin kecil SILPA
pada tahun tersebut akan semakin baik kinerja pemerintah daerah.
Pada tahun 2012 yang lalu dari jumlah Belanja sebesar
Rp.3.180.395.927.093,- terdapat SILPA sebesar
Rp.276.750.267.365,- atau sebesar 8,70 %. Sedangkan pada tahun
2013 terjadi penurunan sebesar 1,45 % yaitu dari jumlah Belanja yang
sebesar Rp.3.313.159.750.000,- disisakan SILPA sebesar
Rp.240.276.961.486,- atau 7.25 %. Tahun 2014 Belanja sebesar
Rp.3.653.550.079.316,34,- SILPA sebesar Rp.218.357.217.425,97
atau 5,97% dan di tahun 2015 Belanja sebesar
Rp.4.232.659.950.677,70 dengan silpa sebesar
Rp.229.465.234.675,24 atau 5,42 % Untuk lebih jelasnya dapat di
lihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1.4
13 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Rasio Silpa terhadap Belanja Daerah tahun 2012-2015
Tahun Belanja Silpa %2012 3.180.395.927.09
3276.750.267.365 8.70
2013 3.313.159.750.000
240.276.961.486 7.25
2014 3.653.550.079.316
218.357.217.425 5.97
2015 4.232.659.950.677
229.465.234.675 5.42
Gambar 1.4Gambar Rasio Silpa terhadap Belanja Daerah tahun 2012-2015
0
1.000.000.000.000
2.000.000.000.000
3.000.000.000.000
4.000.000.000.000
5.000.000.000.000
2012 2013 2014 2015
SilpaBelanja
c ; Persentase Tepat Waktu Penyampaian Ranperda APBD, APBD-
Perubahan APBD ke DPRD, Indikator ini dapat mengukur seberapa
tepat waktunya pengelolaan APBD pada Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat, semakin tepat waktu dan sesuai dengan skedul yang
sudah diatur oleh aturan yang berlaku maka akan semakin baik
kinerja DPKD dalam mengelola keuangan daerah. Pada tahun 2012
dapat dilihat bahwa Perda Tentang APBD tahun 2012 ditetapkan
tanggal 27 Desember 2011, dan Perda tentang APBD Tahun 2013
ditetapkan tanggal 31 Desember 2012 sedangkan Perda tentang
APBD Tahun 2014 ditetapkan tanggal 3 Maret 2014,dan Perda
tentang APBD tahun 2015 di tetapkan tanggal 31 Desember 2014.
Selanjutnya Penetapan Perda tentang Perubahan APBD tahun 2012
14 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
tanggal 24 Oktober 2012 dan Tahun 2013 ditetapkan tanggal 31
Oktober 2013,sedangkan Penetapan Perda tentang Perubahan APBD
tahun 2014 ditetapkan tanggal 19 September 2014 dan Perda
Perubahan APBD tahun 2015 di tetapkan tanggal
Tabel 1.5Waktu Penyampaian Ranperda APBD, dan Perubahan APBD
Tahun Penetapan APBD Penetapan Perubahan APBD
2012 27 Desember 2011 24 Oktober 20122013 31 Desember 2012 31 Oktober 20132014 3 Maret 2014 19 September 20142015 31 Desember 2014 5 November 2015
4. Peningkatan Kualitas APBD Kabupaten/Kota Analisis Isu Stratejik yang berkaitan dengan Peningkatan Kualitas APBD
Kabupaten/Kota dapat diuraikan sebagai berikut :
Peningkatan Kualitas APBD Kabupaten/KotaBerdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
bahwa Pemerintah Provinsi selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah
berkewajiban melakukan pembinaan kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota diwilayahnya. Pembinaan tersebut diwujudkan dalam
bentuk supervisi, asistensi, fasilitasi, evaluasi, yang pada lahirnya
akan bermuara kepada beberapa Indikator Kinerja yang
menggambarkan komposisi ideal sebuah APBD di Kabupaten/kota
sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlalu. Adapun
beberapa indikator kinerja tersebut beserta capaian selama dua tahun
terakhir adalah sebagai berikut : Pertama ; Rata-rata Proporsi PAD
Terhadap Total Pendapatan. Kedua ; Rata-rata Proporsi Belanja
Fungsi Pendidikan. Ketiga ; Rata-rata Proporsi Alokasi Belanja
Fungsi Kesehatan, dan Kelima ; Rata-rata Proporsi Belanja Pegawai.
5. Peningkatan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sesuai Tupoksi DPKD Pada tahun anggaran 2013 sampai tahun 2015 Pemerintah Provinsi
meraih opini atas Laporan Keuangannya dengan prediket Wajar Tanpa
15 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Pengecualian dan ini sesuai dengan target yaitu WTP (Wajar Tanda
Pengecualian) dan jika dihubungkan dengan target kinerja yang telah
ditetapkan pada tahun anggaran masing-masing maka persentase
capaian target sudah 100% karena pada tiga tahun terakhir (2013 sampai
2015) Pemerintah Provinsi mentargetkan raihan Opini terhadap hasil
Laporan Keuangan adalah WTP. Sampai dengan laporan ini dibuat
penilaian atas Laporan Keuangan tahun 2016 belum dilaksanakan oleh
BPK
16 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BAB IIPERENCANAAN KINERJAA. Visi dan Misi
1. VisiBerdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi maka Visi DPKD Provinsi Sumatera
Barat adalah “TERWUJUDNYA TATA PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH YANG BAIK BERSIH DAN PROFESIONAL”. Yang ditandai
dengan meningkatnya Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan.
2. Misi1. Melaksanakan Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Secara Berkualitas.2. Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Konsisten.3. Melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Keuangan kabupaten/Kota.
B. Tujuan dan Sasaran
1. TujuanTujuan yang hendak dicapai oleh DPKD berdasarkan Visi dan Misi tersebut
di atas adalah :
a. Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah.b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendapatan.c. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan
Akuntabel.d. Terwujudnya Peningkatan Kualitas APBD Kabuapten/Kota
2. SasaranDari Visi, Misi dan Tujuan Dinas Pengelolaan Keuangan Darah yang telah
ditetapkan, maka sasaran yang akan diwujudkan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatanya Pendapatan Asli Daerah.2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Dana Transfer.3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendapatan Pajak Daerah.4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.5. Meningkatnya Kualitas APBD Kabupaten/Kota
17 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Tabel 2.1INDIKATOR KINERJA KINERJA UTAMA DPKD TAHUN 2016
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja
Capaian
Target Kinerja
2015
Target Kinerja Sasara
n2016
1 2 3 4 5
1 - Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah
10.54 2.32
- Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
10.84 6.6
1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
- Persentase Konstribusi PAD Terhadap Total Pendapatan
44.40 41.22
- Persentase Ketepatan Waktu Penyaluran Dana Transfer 100 100
Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Dana Transfer
- Persentase Peningkatan Jumlah Alokasi Dana Transfer
2 2
Indek Kepuasan MasyarakatBaik Baik
2 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendapatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendapatan Pajak Daerah
Persentase pengurangan Jumlah Komplain Masyarakat - 10
3 - Opini BPK WTP WTP
- Persentase Rasio SILPA dari Belanja Daerah
6.00-8.00
6.00-8.00
- Persentase Tepat Waktu Penyampaian Ranperda APBD, APBD-P ke DPRD
100 100
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Yang Transparan dan Akuntabel
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- Persentase Tepat Waktu Penyampaian Pertanggung jawaban APBD ke DPRD
100 100
- Rata-rata Proporsi PAD Terhadap total Pendapatan 6.80 7.20
- Rata-rata Proporsi Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan
39.65 39.70
4 Terwujudnya Peningkatan Kualitas APBD Kabupaten/Kota
Meningkatnya Kualitas APBD Kabupaten /Kota
- Rata- rata Proporsi Alokasi Belanaja Fungsi Kesehatan
9.68 9.85
18 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja
Capaian
Target Kinerja
2015
Target Kinerja Sasara
n2016
1 2 3 4 5
- Rata-rata Proporsi Belanja Pegawai
56.30 54.35
Sementara itu untuk Indikator Kinerja Pemerintah Provinsi yang sesuai
dengan Tugas Pokok dan Fungsi DPKD adalah sbb:
Tabel. 2.2INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH PROVINSI SESUAI TUPOKSI DPKD 2016
TARGETNoI. 1 SASARAN INDIKATOR
KINERJA 2016
1 Meningkatnya Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
Opini BPK WTP
C. Strategi dan Kebijakan
Dalam rangka memenuhi Sasaran yang telah ditetapkan maka dilaksanakan
melalui strategi sebagai berikut :
1. Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, Strategi yang dilakukan
adalah Perbaikan Manajemen terhadap semua Potensi Pendapatan
Daerah dari pajak, Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Asli daerah serta
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan
lain-lain Pendapatan Yang Sah.
2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan pendapatan Dana Transfer,
Strategi yang dilakukan adalah Menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban Dana Transfer secara tepat waktu.
3. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendapatan pajak Daerah,
Strategi yang dilakukan adalah Perbaikan SOP Pelayanan Pendapatan
Pajak Daerah.
19 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
4. Sasaran meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Strategi
yang dilakukan adalah Perencanaan Penganggaran, Penatausahaan dan
Pelaporan Keuangan Daerah sesaui peraturan dan perundangan yang
berlaku.
5. Sasaran meningkatnya Kualitas APBD kabupaten/Kota, Strategi yang
dilakukan adalah Evaluasi APBD kab/Kota sesuai perundang-undangan
yang berlaku.
Sedangkan Kebijakan yang dilakukan adalah :
1. Peningkatan Koordinasi dan Kualitas SDM Pengelola Pendapatan Daerah.
2. Peningkatan Administrasi Pengelolaan dana Transfer.
3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana, Sistem dan Kualitas SDM
4. Ketepatan waktu proses Pengelolaan Keuangan, Pemenuhan sarana dan
Prasarana dan Sistem, peningkatan Kualitas SDM Pengelola Keuangan
Daerah.
5. Peningkatan Pembinaaan dan Kualitas SDM Pengelola Keuangan
Kabupaten/Kota.
Hubungan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dapat digambarkan
sebagaimana tabel 2.3 di bawah ini :
Tabel 2.3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
Visi : Terwujudnya Tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang Baik, Bersih dan Profesional
Misi I : Melaksanakan Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah Secara Berkualitas
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
20 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
- Perbaikan Manajemen terhadap semua Potensi Pendapatan Daerah dari Pajak, Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah dari Pajak, Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Peningkatan Koordinasi dan Kualitas SDM Pengelola Pendapatan Daerah
Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Dana Transfer
Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Dana Transfer secara Tepat Waktu
Peningkatan Administrasi Pengelolaan Dana Transfer
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendapatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendapatan Pajak Daerah
Perbaikan SOP Pelayanan Pendapatan Pajak Daerah
Pemenuhan Sarana Prasarana, Sistem dan Kualitas SDM
21 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Misi II : Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Konsisten
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Yang Transparan dan Akuntabel
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Perencanaan Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Ketepatan waktu proses Pengelolaan Keuangan, Pemenuhan Sarana Prasarana dan Sistim, Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Keuangan
Misi III : Melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Terwujudnya Peningkatan Kualitas APBD Kabupaten/Kota
Meningkatnya Kualitas APBD Kabupaten /Kota
Evaluasi APBD Kab/Kota sesuai Peundang-undangan yang Berlaku
Peningkatan Pembinaan dan Kualitas SDM Pengelola Keuangan Kab/Kota
D. Program, Kegiatan dan Indikator KinerjaBerdasarkan visi, misi tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan, maka
disusunlah program-program DPKD untuk tahun 2016, yang sepenuhnya
mengacu kepada aturan yang berlaku.
a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan DaerahSasaran hasil program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah adalah Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan
daerah dengan target kinerja sebesar tepat waktu dan WTP
Indikator tercapainya sasaran hasil meliputi :
1. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah
2. Tersusunnya peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2017
beserta kelengkapannya ( penantar nota keuangan, nota keuangan dan
nota jawaban )
22 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
3. Terpenuhinya peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD tahun
anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD
4. Tersedianya peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun
anggaran 2016 beserta lampiran dan kelengkapannya
5. Tersusunnya peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD
tahun anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan
APBD
6. Terlaksananya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
7. Tersedianya informasi laporan keuangan tahun 2015 dalam rangka
pertanggungjawaban kepala daerah
8. Tersedianya dokumen pelaksanaan anggaran SKPD tahun 2016
sebagai pedoman pelaksanaan anggaran SKPD
9. Tersedianya dokumen pelaksanaan perubahan anggaran sautan kerja
perangkat daerah tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan anggaran
bagi SKPD
10.Terlaksananya penatausahaan APBD
11.Terpenuhinya pelaksanaan pemberian bantuan
12.Terwujudya pelaporan keuangan SKPD sesuai aturan yang berlaku
13.Meningkatnya kemampuan dan pemahaman apratur pengelolaan
keuangan di SKPD/UPTD
14.Terealisasinya rencana APBD dan tersedianya informasi realisasi
penerimaan dan pengeluaran kas daerah
15.Terwujudnya kelancaran pelaksanaan BLUD
16.Terselengaranya penyempurnaan dan perubahan anggara dalam DPA-
SKPD yang dilakukan dengan pergeseran anggaran sesuai dengan
peraturan perUUan
17.Terpenuhinya pelaksanaan bantuan
23 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
18.Terlaksananya penyelesaian proses tuntutan penyelesaian kerugian
daerah/ negara provinsi sumatera barat
19.Tersusunnya pembahasan RKA-SKPD tahun 2017 sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dengan realisasi 44 SKPD 9 Biro dan
PPKD
20.Meningkatnya kualitas penyajian informasi pengelolaan keuangan dan
daerah
21.Tersedianya pedoman perubahan anggaran yang ditetapkan dalam
DPPA-SKPD tahun 2016
22.Terlaksananya penatausahaan BOS 2014
23.Tersedianya pedoman menganalisi kewajaran beban kerja dan biaya
setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam
1 tahun anggaran
24.Terwujudnya realisasi pendapatan negara yang bersumber dari PPh
dan PPN
25.Terwujudnya pengelolaan dan penatausahaan Gaji PNSD
26.Terpenuhinya pemberian pemahaman terhadap penyusunan
perencanaan dan penanggaran
27.Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman apartur tentang
operasional aplikasi pengelolaan keuangan daerah
28.Meningkatnya pemahaman dan kebijakan tentang perencanaan
anggaran dalam penyusunan APBD tahun 2016
29.Terlaksananya penyusunan laporan keuangan SKPD berbasis akrual
secara bertahap mulai tahun 2015
30.Terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD APBD
31.Meningkatnya wawasan aparatur.
Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka KEGIATAN yang dilakukan
meliputi :
24 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
1. Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
(SIPKD) Daerah dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :
1 tahun tim teknis SIPKD 1 tahun, 1 tahun pendampingan SIPKD, 1
tahun pemeliharaan jaringan
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
2. Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dengan Indikator
Kinerja sebagai berikut:
tersusunnya dokumen keuangan daerah seperti, Pengantar nota
keuangan, nota keuangan , nota jawaban dan Peraturan Daerah
tentang APBD, dll.
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
3. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD
dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:
tersedianya peraturan gubernur tentang penjabaran APBD
sebanyak 245 buku TA 2016
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
4. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan
Indikator Kinerja sebagai berikut:
tersusunnya pengantar nota keuangan sebanyak 110 buku, nota
keuangan 110 buku, nota jawaban 110 buku dan perda tentang
perubahan APBD tahun 2016 155 buku, 250 buku Pergub
penjabaran perubahan APBD ( I,II dan III)
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
5. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan
APBD dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:
tersedianya peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan
APBD TA 2016 sebanyak 245 buku.
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
25 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
6. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:
buku pertanggungjawaban APBD 100 buku, laporan semesteran 1
dokumen, perda pertanggungjawaban 1 dokumen dan pergub
penjabaran pertanggungjawaban APBD 1 dokumen.
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
7. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Pemda dengan Indikator
Kinerja sebagai berikut:
tersusunnya buku laporan pemda prov. sumbar 1 dokumen.
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
8. Verifikasi DPA-SKPD dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:
verifikasi DPA SKPD sebanyak 44 SKPD dan 9 Biro dan PPKD
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
9. Verifikasi DPPA-SKPD dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:
verifikasi DPPA SKPD sebanyak 44 SKPD dan 9 Biro dan PPKD
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
10. Pengelolaan dan Penatausahaan APBD Tahun 2015 dengan
Indikator Kinerja sebagai berikut:
terbitnya Surat Penyediaan Dana seluruh SKPD lingkup Pemprov
sumbar 4 triwulan, Terbitnya SP2D 12 bulan dll.
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
11. Penatausahaan Terhadap Bantuan Keuangan Atas Beban APBD
2015 dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:
evaluasi dan monitoring pemberian bantuan keuangan
sebanyak 12 laporan, terlaksananya pengelolaan dan
penatausahaan bantuan keuangan selama 12 bulan dll.
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
26 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
12. Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja SKPD dengan Indikator
Kinerja sebagai berikut:
rekonsiliasi pendapatan dan belanja SKPD sebanya 192 dokumen
dll
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
13. Asistensi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada
SKPD dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:
asistensi terhadap 45 SKPD
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
14. Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah dengan Indikator
Kinerja sebagai berikut:
Tersedianya laporan penerimaan kas daerah, pengeluaran kas
daerah, laporan posisi kas daerah TA 2016 sebanyak 12 laporan.
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
15. Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:
pembinaan rumah sakit yang telah menjadi BLUD sebanyak 4
rumah sakit.
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
16. Pembahasan Pergeseran DPA-SKPD dengan Indikator Kinerja
sebagai berikut:
pergeseran DPA-SKPD tahun 2014 di 44 SKPD, 9 Biro dan PPKD.
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
17. Verifikasi Pertanggungjawaban Bantuan Terhadap Bantuan
Keuangan Atas Beban APBD tahun berjalan dengan Indikator
Kinerja sebagai berikut:
Terlaksananya verifikasi bantuan sebanyak 12 laporan
27 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
18. Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah/Negara dengan
Indikator Kinerja sebagai berikut:
sidang-sidang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah/Negara
sebanyak 6 kali.
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
19. Pembahasan RKA SKPD dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:
pembahasan RKA pada 44 SKPD, 9 Biro dan PPKD
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
20. Penyebarluasan Data dan Informasi Keuangan Daerah dengan
Indikator Kinerja sebagai berikut:
Berupa 1 tahun sewa hosting web, 1 tahun sewa Astinet
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
21. Pembahasan DPPA-SKPD dan RKA-SKPD Kegiatan Baru dengan
Indikator Kinerja sebagai berikut:
Berupa terlaksananya pembahasan DPPA-SKPD dan RKA-SKPD
2016 pada 44 SKPD, 9 Biro dan PPKD
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
22. Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Bos dengan Indikator
Kinerja sebagai berikut:
Berupa penyaluran dana Bos selama 4 Triwulan
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
23. Penyusunan Standar Analisa Biaya (SAB) dengan Indikator Kinerja
sebagai berikut:
Berupa Terlaksananya penyusunan Standar Analisa Biaya
sebanyak 1 dokumen
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
28 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
24. Peningkatan PENdapatan Negara yang bersumber dari PPH dan
PPN dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:
Rekonsiliasi data transaksi belanja daerah dengan SKPD selama 12
bulan dan tersedianya laporan data transaksi harian belanja daerah
dan rekap transaksi harian sebanyak 12 laporan
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
25. Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji PNSD dengan Indikator
Kinerja sebagai berikut:
Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan gaji 12 bulan
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
26. Pembinaan Teknis Penyusunan perencanaan penganggaran
SKPD di Lingkungan Provinsi dengan Indikator Kinerja sebagai
berikut:
Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur terhadap
peraturn per UU pengelolaan keuangan daerah melalui asistensi
dan bimbingan teknis perencanaan dan penganggaran yang
tertuang dalam rencana Kerja Anggaran SKPD, 1 laporan
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
27. Bimbingan Teknis dan Pelatihan Peningkatan SDM Berbasis
Teknologi Informasi dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:
4 kali bimtek e-samsat, 2 kali pelatihan modul akuntansi dll
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
28. Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD kepada SKPD
dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Indikator
Kinerja sebagai berikut:
sosialisasi tentang pedoman penyusunan APBD sebanyak 130
peserta
29 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
29. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
dan Pemda dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:
Terlaksananya bimtek peraturan Gubernur ttg kebijakan
akuntasi pemerintah prov. sumbar sebanyak 44 SKPD dan 9
Biro
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
30. Pembinaan Bendahara SKPD Provinsi Sumatera Barat dengan
Indikator Kinerja sebagai berikut:
Pembinaan terhadap Bendahara Penerimaan, Bendahara
Pengeluaran dan Pengelola Gaji SKPD/PPKD dilingkungan
Provinsi Sumatera Barat, 43 org bendahara pengeluaran, 43
pengelolaan Gaji, 16 bendahara penerimaan.
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
31. Koordinasi DBH Cukai Hasil Tembakau dengan Indikator Kinerja
sebagai berikut:
sosialisasi peraturan perundang-undangan CHT sebanyak 70
orang (1 angkatan).
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
b. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/KotaSasaran hasil program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
kab/Kota adalah Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan APBD
Kab/Kota sesuai dengan Ketentuan dengan target kinerja 19 Kab/Kota
Indikator tercapainya sasaran hasil meliputi :
1. Ditetapkannya perda tentang APBD dan perbup/wako tantang
penjabaran APBD kab/kota, ditetapkannya perda tentang apbd
perubahan dan perbup/wako tentang penjabaran perubahan APBD
30 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
kab/kota, Ditetapkannya Perda tentang Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dan Perbup/wako tentang penjabaran
pertanggunjawaban pelaksanaan APBD kab/kota berdasarkan hasil
evaluasi Gubernur dengan realisasi 19 kab/kota.
2. Terpenuhinya permintaan data dari kementerian Dalam Negri
3. Meningkatnya Pemahaman Anggota Tim TAPD terhadap Pengelolaan
Keuangan Darah
4. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Kab/Kota
Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka KEGIATAN yang dilakukan
meliputi :
1. Evaluasi rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD
dan Pertanggung jawaban pelaksnaan APBD serta
Rancangan Peraturan Perbub/Wako tentang Penjabaran
APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota
dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:
19 SK Gubernur.
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
2. Rekapitulasi dan Updating data APBD Kab/Kota dengan Indikator
Kinerja sebagai berikut:
Tersedianya rekapitulasi data keuangan daerah kab/kota sebanyak
10 expl.
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
3. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:
Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang
pengelolaan keuangan daerah sebanyak 140 org.
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
31 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
4. Monitoring tindak lanjut hasil evaluasi APBD,APBD Perubahan dan
Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota dengan Indikator Kinerja
sebagai berikut:
Terlaksananya monitoring tindak lanjut hasil evaluasi APBD,
perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di
19 kab/kota
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
c. Program Peningkatan Pendapatan DaerahSasaran hasil Program Peningkatan Pendapatan Daerah adalah
meningkatnya Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah. Dengan
Target Kinerja Capaian Program sebesar 2.32%
Indikator tercapainya sasaran hasil meliputi :
1. Meningkatnya pelayanan kepada wajib pajak dan efiseiensi
penggunaan data dan informasi pajak kendaraan bermotor
2. Meningkatnya pendapatan daerah dengan terlanyaninya wajib pajak di
daerah terpencil
3. Meningkatnya pendapatan daerah melalui razia kendaraan bermotor
4. Meningkatnya pendapatan daerah melalui kegiatan super PKB
5. Meningkatnya informasi dalam peningkatan pendapatan daerah
6. laporan hasil koordinasi dengan realisasi laporan hasil koordinasi.
7. Meningkatnya penerimaan pajak alat berat terhutang
8. Penyusunan data DBH Pajak dan Non Pajak
9. meningkatnya pendapatan daerah melalui SAMSAT
10.Optimalnya koordinasi dana perimbangan
11.Meningkatnya pendapatan daerah melalui standarisasi pelayanan
12.Adanya pedoman bagi setiap UPTD tentang penhitungan dasar
pengenaan PKB dan BBNKB
32 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
13.Lancarnya pelaksanaan kegiatan pelayanan pada kantor samsat
14.Meningkatnya pendapatan daerah melalui Samsat quick response
15.Meningkatnya pendapatan daerah melalui pemungutan PAP
16.Meningkatnya wawasan aparatur
17.Meningkatnya pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-
undangan tentang pajak
Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka KEGIATAN yang dilakukan
meliputi :
1. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Samsat Link dengan
Indikator Kinerja sebagai berikut :
1 tahun pulsa SMS Gateway dan SLA, 1 aplikasi Samsat corner dll.
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
2. Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah Melalui Samsat Keliling
dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :
Pelayanan pajak pada daerah terpencil dan perkotaan melalui
samsat keliling di 18 wilayah kerja UPTD.
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
3. Peningkatan Pendapatan Daerah melalui razia Kendaraan
Bermotor dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :
Terlaksananya razia kendaraan bermotor di 18 UPTD
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
4. Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Super PKB dengan
Indikator Kinerja sebagai berikut :
Terkirimnya super PKB/STPD kepada wajib pajak selama 12 bulan.
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
5. Rekonsiliasi Dalam Rangka Pemungutan Pajak Daerah dengan
Indikator Kinerja sebagai berikut :
33 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Terlaksananya rekonsiliasi pemungutan pajak daerah ke jakarta dan
medan.
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
6. Peningkatan dan Penyusunan Rencana Penerimaan Retribusi
Daerah dan Penerimaan Lain-Lain dengan Indikator Kinerja sebagai
berikut :
laporan koordinasi, evaluasi Rencana Penerimaan Retribusi 2016
dan Perubahan 2015 sebanyak 6 laporan dan 5 buku
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
7. Pendataan Objek Pajak dan Penagihan Pajak Alat Berat dengan
Indikator Kinerja sebagai berikut :
Terlaksananya penagihan alat berat sebanyak 109 unit alat berat
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
8. Rekonsiliasi DBH Pajak dan Non Pajak dengan Indikator Kinerja
sebagai berikut :
rekonsiliasi DBH Pajak & non Pajak sebanyak 10 kali
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
9. Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah Melalui Kantor Samsat
dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :
Objek pajak tertagih 1.010.000 unit PKB dan 150.000 unit BBNKB
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
10.Peningkatan Pendapatan Dana Perimbangan dengan Indikator
Kinerja sebagai berikut :
Laporan realisasi Penerimaan dana Perimbangan. 6 dalam daerah
2 luar daerah
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
11.Standarisasi Pelayanan Samsat dengan Indikator Kinerja sebagai
berikut :
34 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
terukurnya pelayanan pada 5 UPTD Samsat dalam bentuk 5
sertifikat ISO 9001:2015
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
12.Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Penghitungan Dasar
Pengenaan PKB dan BBNKB dengan Indikator Kinerja sebagai berikut
:
Tersedianya buku NJKB sebanyak 125 buku NJKBI, NJKB II, NJKB
III
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
13.Pembinaan dan Pengawasan Operasional Samsat dengan Indikator
Kinerja sebagai berikut :
Rekomendasi tim pembina samsat
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
14.Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Samsat Quick Response
dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :
objek pajak yang tertagih sebanyak 12.000 unit PKB.
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
15.Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pemungutan Pajak Air
Permukaan (PAP) dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :
Pendapatan daerah melalui pajak air permukaan sebanyak 147
wajib pajak
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
16.Penyusunan Ranperda Retribusi Daerah dan PLL dengan Indikator
Kinerja sebagai berikut :
terlaksananya penyusunan ranperda retribusi sebanyak 1 kali.
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
35 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
17.Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dengan
Indikator Kinerja sebagai berikut :
monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah sebanyak 4 kali
pertemuan.
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar
E. Penetapan Kinerja
Dengan mempertimbangkan segenap sumber daya yang ada dan sesuai dengan
Renstra DPKD 2016-2021, maka pada Tahun 2016 DPKD telah menetapkan
tekad dan janji kinerja yang akan dicapai/diwujudkan selama setahun sebagai
berikut :
36 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Tabel 2.4. PENETAPAN KINERJASATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DPKD PROVINSI SUMATER BARATTAHUN ANGGARAN : 2016
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN(Rp)
PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH
1 Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Razia Kendaraan Bermotor
743.589.900
2 Peningkatan Pelayanan Pajak Derah melalui Samsat Keliling
3.715.477.700
1. Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah
2.32
3 Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Super PKB
415.805.750
4 Rekonsiliasi dalam rangka Pemungutan Pajak Daerah
256.158.800
5 Peningkatan dan Penyusunan Rencana Penerimaan Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain
148.374.070
2. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
6.6
6 Pendataan Objek Pajak dan Penagihan Pajak Alat Berat
81.753.250
7 Rekonsiliasi DBH Pajak dan Non Pajak 192.269.280
8 Peningkatan Pendapatan Dana Perimbangan 59.836.950
3. Persentase Konstribusi PAD Terhadap Total Pendapatan
41.22
9 Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Samsat Quick Response
157.500.000
10 Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP)
112.065.000
1 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
11 Penyusunan Ranperda Retribusi Daerah dan PLL
172.825.500
37 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN(Rp)
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
12 Pengelolaan dan Penatausahaan APBD 174.914.500
13 Penatausahaan Terhadap Bantuan Keuangan Atas Beban APBD
77.100.800
14 Asistensi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada SKPD
48.985.400
15 Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah 72.442.700
1. Persentase Ketepatan Waktu Penyaluran Dana Transfer
100
16 Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
91.710.000
17 Verifikasi Pertanggungjawaban bantuan terhadap bantuan keuangan atas beban APBD tahun berjalan
50.585.200
18 Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Bos 113.498.300
19 Peningkatan Pendapatan Negara yang bersumber dari PPH dan PPN
38.457.900
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Dana Transfer
2. Persentase Peningkatan Jumlah Alokasi Dana Transfer
2
20 Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji PNSD 101.635.250
38 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN(Rp)
PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH
1. Indek Kepuasan Masyarakat
Baik
21 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Samsat-Link
2.192.523.950
22 Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah Melalui Kantor SAMSAT
1.542.182.1000
23 Standarisasi Pelayanan Samsat 650.000.000
24 Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB
149.856.250
25 Pembinaan dan Pengawasan Operasional Samsat
355.339.000
2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendapatan Pajak Daerah
2. Persentase Pengurangan Jumlah Komplain Masyarakat
10
26 Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah
88.822.250
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1. Opini BPK WTP
27 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD
851.940.000
28 Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD
479.173.5002. Persentase Rasio SILPA dari Belanja Daerah
6.00-8.00
20 Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran APBD
193.266.350
30 Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
377.183.750
3 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Persentase Tapat Waktu Penyampaian Ranperda APBD-APBDP ke DPRD
100
31 Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran perubahan APBD
220.264.650
39 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN(Rp)
32 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
143.378.000
33 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Pemda
22.200.000
34 Verifikasi DPA-SKPD 149.801.050
35 Verifikasi DPPA-SKPD 138.742.150
36 Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja SKPD 228.646.100
37 Pembahasan Pergeseran DPA-SKPD 89.569.150
38 Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah/Negara
73.650.900
39 Pembahasan RKA SKPD 92.839.950
40 Penyebarluasan Data dan Informasi Keuangan Daerah
168.954.700
41 Pembahasan DPPA-SKPD dan RKA SKPD Kegiatan Baru
83.530.700
42 Penyusunan Standar Analisa Biaya (SAB) 140.376.000
43 Pembinaan Teknis Penyusunan Perencanaan Penganggaran SKPD di Lingkungan Provinsi
150.929.400
44 Bimbingan dan Pelatihan Teknis Peningkatan SDM Berbasis Teknologi Informasi
176.630.300
4. Persentase Tapat Waktu Penyampaian Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ke DPRD
100
45 Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD kepada SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
58.394.500
40 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
46 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Pemda
28.175.000
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN(Rp)
47 Pembinaan Bendahara SKPD Provinsi Sumatera Barat
150.000.000
48 Koordinasi DBH Cukai Hasil Tembakau 69.515.300
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
1. Rata-rata Proporsi PAD Terhadap Total Pendapatan
7.20
49 Evaluasi Rancangan Perda Tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD serta Rancangan Perbup/Wako tentang Penjabaran APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota
280.500.000
2. Rata-rata Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan
39.70 50 Rekapitulasi dan updating data APBD kab/Kota
150.000.000
3. Rata-rata Alokasi Belanja Fungsi Kesehatan
9.85 51 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kab/kota
63.340.000
4 Meningkatnya kualitas APBD Kabupaten/Kota
4. Rata-rata Proporsi Balanja Pegawai
54.35 52 Monitoring tindak lanjut hasil evaluasi APBD, APBD Perubahan dan Pertanggungjawaban APBD Kab/kota
226.000.000
Jumlah Anggaran : Rp. 16.610.711.250,-Jumlah Program : 3 Program
41 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pengukuran kinerja yang dilakukan berupa pengukuran pencapaian target
kinerja kelompok indikator kinerja sasaran startegis yang dutetapkan dalam
dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun
2016. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode
pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan
realisasi kinerja pada kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil
pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan mencapai sasaran strategis dalam rangka
mewujudkan visi dan misi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh
pencapaian kelompok atau indikator kinerja sasaran strategis yang
berkenaan. Untuk analisis atau penjelasan keberhasilan dan kegagalan
pencapaian sasaran strategis dengan mempedomani target kinerja pada
masing masing indikator yang telah ditentukan.
Tingkat pencapaian sasaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
Sumatera barat tahun 2016 yang teridri dari 1) Meningkatnya Pendapatan Asli
Daerah, 2) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Dana Transfer, 3)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendapatan Pajak Daerah, 4)
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, 4) Meningkatnya
Kualitas APBD Kabupaten/Kota. Setiap sasaran strategis diukur pencapaian
kinerjanya/tingkat keberhasilannya dengan salah satu atau lebih indikator
kinerja utama yang mendukung sasaran strategis tersebut, sedangkan setiap
indikator kinerja utama pencapaiannya ditentukan oleh satu bagian atau lebih
yang melaksanakan program dan kegiatan yang relevan.
42 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
B. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2016Untuk mengukur sejauh apa pelaksanaan program dengan perencanaan yang
disesuaikan dengan sasaran yang telah di gambar diatas maka perlu
dibandingkan antara perencanaan yang telah ditetapkan dengan realisasi
pencapaian sasaran sebagiamana yang telah dituangkan dalam Indikator
Kinerja Utama DPKD untuk tahun 2016 ini. Hal ini juga akan menggambarkan
konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja program dan
kegiatan oleh DPKD selama kurun waktu 2016.
Adapun Pengukuran Kinerja DPKD tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.1
berikut ini :
43 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Tabel 3.1PENGUKURAN KINERJA
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2016
CAPAIAN KINERJANo TUJUAN SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET REALI
SASI %
- Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah
2.32 11.50 495.69
- Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
6.6 10.86 164.55
1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
- Persentase Konstribusi PAD Terhadap Total Pendapatan
41.22 42.54 103.20
- Persentase Ketepatan Waktu Penyaluran Dana Transfer
100 100 100.00
1 Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Dana Transfer - Persentase Peningkatan
Alokasi Dana Transfer2 3 150
- Indek Kepuasan Masyarakat Baik Baik 100.002 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendapatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendapatan Pajak Daerah
- Persentase Pengurungan Jumlah Komplain Masyarakat
10 93 930
- Opini BPK WTP WTP 100.00
- Persentase Rasio SILPA dari Belanja Daerah
6.00-8.00 5.84 102.00
- Persentase Tepat Waktu Penyampaian Ranperda APBD, APBD-P Pelaksanaan APBD ke DPRD
100 100 100
3 Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Yang Transparan dan akuntabel
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- Persentase Tepat Waktu Penyampaian pertanggung jawaban APBD ke DPRD
100 100 100
- Rata-rata Proporsi PAD terhadap total Pendapatab
7.20 7.30 101.39
- Rata-rata Proporsi Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan
39.70 39.70 100.00
- Rata-rata Proporsi Alokasi Belanja Fungsi Kesehatan
9.85 9.85 100.00
4 Terwujudnya Peningkatan Kualitas APBD Kabupaten/Kota
Meningkatnya Kualitas APBD Kabupaten/Kota
- Rata-rata Proporsi Belanja Pegawai
54.35 54.00 100.64
44 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Analisis dan Kajian Capaian Kinerja Sasaran Strategis yang dicerminkan oleh
realisasi target Indikator Kinerja Utama DPKD Provinsi Sumatera Barat pada
tahun 2016 ini dapat dijabarkan sebagai berikut :
a. Meningkatnya Pendapatan Asli DaerahPada Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah di tahun
2016 ini ada 3 (tiga) Indikator Kinerja yang ditetapkan dengan target yang
telah ditentukan yaitu a) Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah
dengan target sebesar 2.32 %, b) Persentase Peningkatan Pendapatan Asli
Daerah dengan target sebesar 6,6 % dan Persentase Konstribusi PAD
Terhadap Total pendapatan dgn target sebesar 41.22%. Adapun Realisasi
Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah 2016 dapat dilihat
sebagaiamana tabel 3.2 dibawah ini :
Tabel 3.2PENGUKURAN KINERJA
MENINGKATNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH 2016
CAPAIAN KINERJANo SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET REALI
SASI %
- Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah
2.32 11.50 495.69
- Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
6.6 10.86 164.55
1 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
- Persentase Konstribusi PAD Terhadap Total Pendapatan
41.22 42.54 103.20
1. Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah.Dari tabel di atas dapat di analisis bahwa Pendapatan Pajak Daerah, yang
terealisir sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp.1.522.119.229.710,59
atau 107,26% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.1.419.156.778.000,-.
Apabila dibandingkan dengan target penerimaan tahun 2015 sebesar
Rp.1.365.115.224.000,- penerimaan dari Pajak Daerah ini mengalami
peningkatan sebesar Rp.157.004.005.710,- atau 11,50 %. Hal ini jauh
melebihi dari target yang ditetapkan sesuai dengan target RPJMD yang
45 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
telah di buat yaitu sebesar Rp.1.427.515.000.000,- yaitu sebesar
Rp.94.604.229.710,- atau 6.63%.
Jika dilihat perkembangan pendapatan dari Pajak Daerah dari tiga tahun
terakhir dapat diketahui bahwa sejak tahun 2012, Pendapatan dari Pajak
Daerah meningkat secara konstan dan meyakinkan. Hal ini dapat diperoleh
bahwa pada tahun 2012 terealisasi sebesar Rp.994.570.032.108,- atau
meningkat 1.11,95% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 sebesar
Rp.1.085.164.285.343,- atau meningkat 9,10% dari tahun sebelumnya. Pada
tahun 2014 sebesar Rp.1.354.541.147.330 atau meningkat 24,82%, pada
tahun 2015 ini terealisir sebesar Rp.1.445.611.641.469,29 atau meningkat
sebesar 6,72% peningkatannya dari tahun 2014 sedangkan pada tahun
2016 ini terealisir sebesar Rp.1.522.119.229.710,59 atau meningkat sebesar
5,29%. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.3Perkembangan Realisasi Pajak Daerah tahun 2012-2016
Tahun Realisasi Perbandingan Peningkatan
2012 994.570.032.108 1,11%2013 1.085.164.285.343 9,10%2014 1.354.541.147.330 24,82%2015 1.445.611.641.469 6,72%2016 1.522.119.229.710 5,29%
Rata – rata 9,41%
Tabel 3.3Grafik Perkembangan Realisasi Pajak Daerah tahun 2012-2016
0200.000.000.000400.000.000.000600.000.000.000800.000.000.000
1.000.000.000.0001.200.000.000.0001.400.000.000.0001.600.000.000.000
2012 2013 2014 2015 2016
realisasi
46 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Pendapatan Pajak Daerah tersebut terdiri dari pendapatan yang berasal dari
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sampai dengan tanggal Desember 2016
sebesar Rp.538.273.898.262,- atau 107,57 % dari target sebesar
Rp.500.400.000.000,-. Apabila dibandingkan dengan target penerimaan
tahun 2015 sebesar Rp.458.000.000.000,- penerimaan Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) ini mengalami kenaikan sebesar Rp.80.273.898.262,- atau
17,53 %. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terealisir sampai sampai
dengan Desember 2016 sebesar Rp.369.760.479.200,00 atau 111,26 % dari
target sebesar Rp.332.339.000.000,-. Apabila dibandingkan dengan target
penerimaan tahun 2015 sebesar Rp.332.339.000.000,- penerimaan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ini mengalami kenaikan sebesar
Rp.37.421.479.200,- atau 11,26 %
Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tahun 2016
sampai dengan Desember 2016 direalisir sebesar Rp.324.181.471.580,59,-
atau 103,43 % dari target sebesar Rp.313.417.778.000,-. Apabila
dibandingkan dengan target penerimaan tahun 2015 sebesar
Rp.338.417.778.000,- penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
(PBBKB) ini mengalami penurunan sebesar Rp.-14.236.306.420,-
atau -4,20 %. Rendahnya penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor ini dipengaruhi oleh turunnya harga BBM di tahun berjalan,
sehingga diperlukannya penyesuaian terhadap target pendapatan.
Penerimaan pendapatan dari Pajak Air Permukaan (PAP) sampai dengan
Desember 2016 sebesar Rp.8.343.909.958,00 atau 104,30 dari target
sebesar Rp.8.000.000.000, Apabila dibandingkan dengan target penerimaan
tahun 2015 sebesar Rp.6.358.446.000,- penerimaan Pajak Air Permukaan
(PAP) ini mengalami kenaikan sebesar Rp.1.958.463.958,- atau 31,23 %.
Sedangkan penerimaan pendapatan dari Pajak Rokok yang baru dimulai
tahun 2014 sebesar Rp.148.340.827.693,- atau 92,71 % dari target sebesar
Rp.160.000.000.000,-. Sedangkan pencapaian pajak rokok di tahun 2015
sebesar Rp.241.489.782.422,- dengan target sebesar Rp. 230.000.000.000,-
47 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
atau terealisasi ssebesar 105%. Selain itu penerimaan pendapatan dari
Pajak Rokok sampai dengan Desember 2016 sebesar
Rp.281.559.470.710,00 atau 106,25 % dari target sebesar
Rp.265.000.000.000,-. Apabila dibandingkan dengan target penerimaan
tahun 2015 sebesar Rp.230.000.000.000,- penerimaan Pajak Rokok ini
mengalami kenaikan sebesar Rp.51.559.470.710,- atau 22,42 %.
Untuk merealisasikan penerimaan dari Pajak Daerah pada tahun 2016 ini
telah dilakukan upaya-upaya dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan pendapatan, khususnya
penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Kebijakan Peningkatan Pendapatan 2015
dimaksud adalah : A) Peningkatan Pelayanan melalui : 1) Optimalisasi
Operasional kegiatan Samsat Keliling dengan menyediakan pelayanan Bus
yang lengkap dengan peralatannya dimana sampai tahun ini sudah tersedia
sebanyak 10 unit bus, yang memberikan pelayanan mudah dan cepat
kepada masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan ulang kendaraan
bermotor yang dimilikinya serta perpanjangan Surat Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor (STNK) melalui Bus SAMSAT KELILING pada lokasi-
lokasi yang telah ditentukan. Pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan
Bermotor dengan Samsat Keliling ini dilaksanakan pada 18 UPTD. Dengan
adanya Pelayanan SAMSAT Keliling ini, diharapkan masyarakat dapat
memperoleh manfaat sebagai berikut : a) Memberikan kemudahan kepada
masyarakat (Wajib Pajak) dalam pengurusan pengesahan Surat Tanda
Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas
(SWDKLL). b) Mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat atau Wajib
Pajak sehingga menghemat waktu dan mengurangi biaya. 2)
Mengoptimalkan Pelayanan dengan SQR (Samsat Quick Response).
Pelayanan SQR adalah layanan pengesahan Surat Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor (STNK) setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan
Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
48 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
(SWDKLLJ) berdasarkan permintaan atau panggilan masyarakat (Wajib
Pajak) melalui media komunikasi telepon yang dilayani dengan sistem
jemput dan antar menggunakan sarana kendaraan bermotor roda dua
(sepeda motor) yang berada pada wilayah jangkauan pelayanan. 3)
Mengoperasikan Layanan Samsat Drive Thru di Kota Padang dan
Bukittinggi. 4) Geleri samsat merupakan salah satu produk yang di
luncurkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera
Barat yang bertujuan untuk semakin mendekatkan pelayanan ke pada
masyarakat dalam hal melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
yang mereka miliki. Saat ini Galeri Samsat baru sebanyak 2 unit yaitu di
Kota Padang yang terletak di Plaza Andalas Padang lantai 3 nomor 23C,
serta 1 unit di Kota Bukittinggi yang terletak di plaza Bukittinggi lantai 2 Blok
B31, B32. 5) Operasional Fitur Samsat Anywhere di resmikan pada tanggal
8 Desember 2016, dimana sebelum ini pembayaran Pajak Kendaraan
bermotor hanya dapat dilakukan pada kantor samsat atau pos pembayaran
lainnya dimana kendaraan tersebut terdaftar. Kebutuhan untuk melakukan
pembayaran tanpa dibatasi oleh regional dimana kendaraan tersebut
terdaftar semakin hari semakin dibutuhkan. Sehingga dengan adanya
fasilitas ini batasan regional tidak ada lagi. 6) Operasional Fitur pembayaran
PKB melalui ATM Bank Nagari di resmikan pada 8 Desember 2016, untuk
tahap pertama ini fitur ini baru untuk kendarran berdomisili di kota Padang
ke depan akan di kembangkan untuk seluruh kendaraan se Sumbar. B)
Melakukan pengawasan yang terdiri dari 1) Mengintensifkan pelaksanaan
razia bersama dengan instansi kepolisian terhadap kendaraan yang sudah
dipindahtangankan untuk membaliknamakan kepemilikan kendaraan yang
diadakan diseluruh UPTD. 2) Monitoring tata tertib administrasi pemungutan
dan penatausahaan diseluruh UPTD. C) Mengintensifkan pengiriman Surat
Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor di masing-masing UPTD/Samsat
yang merupakan pemberitahuan kepada wajib pajak satu bulan sebelum
tanggal jatuh tempo kendaraannya. D) Mengintensifkan pengiriman Surat
Peringatan Pajak Daerah di masing-masing UPTD/Samsat, yaitu
49 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
memberikan peringatan kepada wajib pajak agar membayar pajak yang
telah jatuh tempo. E) Sosialisasi melalui Mass Media, Brosur, dan Spanduk
serta Papan Reklame. Dan F) Memaksimalkan penerapan aplikasi e-
SAMSAT untuk kemudahan dalam monitoring penerimaan dari layanan
masyarakat (Wajib Pajak). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
2. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Untuk Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dari target yang
telah ditetapkan sebesar 6.6 % dapat direalisasi sebesar 10.86 % dengan
tingkatan capaian sebesar 164.55% dari target yang telah ditetapkan dalam
IKU. Pada tahun 2012 Jumlah Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar
Rp.1.232.139.683.000,- sedangkan terealisasir sebesar
Rp.1.225.466.022.420,- selanjutnya pada tahun 2013 jumlah Pendapatan
Asli Daerah sebesar Rp.1.333.885.626.520 dan terealsasi sebesar
Rp.1.366.178.102.012,- di bandingkan dengan tahun 2012 meningkat
sebesar Rp.134.038.419.012,- atau 10,88%. Untuk tahun 2014 jumlah
Pendapatan Asli Daerah Rp.1.588.005.259.000,- realisasi sebesar
Rp.1.708.472.260.301,- meningkat sebesar Rp.374.586.633.781,- atau
sebesar 28.08% sedangkan tahun 2015 jumlah Pendapatan Asli Daerah
sebesar Rp.1.776.559.345.000 dan terealisir sebesar Rp.1.876.733.122.796
meningkat sebesar Rp.288.727.863.796,- atau sebesar 18.18% dan
Pendapatan Asli Daerah untuk tahun 2016 ini sebesar
Rp.1.894.690.226.000,00 dengan Realisasi sampai dengan Desember 2016
sebesar Rp.1.969.588.643.134,55,- atau meningkat sebesar
Rp.193.029.298.134,- atau 10.86 % kalau di bandingkan dengan target yang
telah di tetapkan maka capaikan sudah melebihi dari target, tapi mengingat
masih adanya BLUD yang masuk 100% setoran pendapatannya
kemungkinan realisasi ini akan dapat bertambah lagi
50 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Pendapatan Asli Daerah terdiri atas a) Pajak Daerah, b) Retribusi Daerah, c)
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan dan d) Lain-Lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Usaha untuk Peningkatan Pendapatan
Asli Daerah ini adalah melalui ekstensifikasi sumber pendapatan yang
berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Undang –Undang No.
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah
menetapkan jenis dan kewenangan pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah Provinsi
termasuk penggalian sumber sumber pendapatan yang berasal dari pihak
ketiga. Sampai saat ini Pendapatan Asli Daerah masih didominasi oleh
Pajak Daerah. Konstribusi masing-masingnya adalah Pajak Daerah
berkonstribusi sebesar 77.28% terhadap PAD, Retribusi Daerah
konstribusinya sebesar 0.98%, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan sebesar 4.56% dan Lain-lain PAD Yang Sah berkonstribusi
kepada PAD sebesar 17.17%.
Uraian tentang Pajak Daerah sudah diterangkan sebagaimana point satu
pada Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah.
Selanjutnya, untuk Retribusi Daerah, secara prinsip Pendapatan Asli Daerah
yang berasal dari Retribusi Daerah, terealisasi sesaui dengan rencana,
mengingat tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp.20.180.588.000,- dan
terealisasi sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp.19.362.263.096,00
atau 95,94%. Namun demikian dari 12 (dua belas) Jenis Retribusi Daerah
yang dipungut Pemerintah provinsi, hanya 7 (tujuh) jenis Retribusi Daerah
terealisir sesuai dengan rencana penerimaan yaitu Retribusi Pelayanan
Persampahan/kebersihan,Retribusi pemakaian kekayaan daerah, Retribusi
Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Retribusi
Penjualan Produksi Usaha Daerah,Retribusi Izin Trayek,Retribusi Izin
Perikanan dan Retribusi Perpanjangan IMTA, sedangkan 5 (lima) jenis
retribusi belum terealisir sesuai rencana penerimaan diharapkan sampai
akhir tahun anggaran ke 5 ( lima ) jenis retribusi yang belum terealisir
tersebut dapat tercapai.
51 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Target dan realisasi dua belas Retribusi Daerah yang dipungut oleh
Pemerintah Provinsi sampai dengan Desember 2016 dapat terangkan
sebagai berikut : 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Tahun 2016 ini
ditargetkan sebesar Rp.11.127.168.000,0 dan terealisir sebesar
Rp.10.027.957.795,- atau sebesar 90,12%. 2) Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan dari target yang ditetapkan Rp.1.200.000.000,-
terealisir sebesar Rp.1.344.700.000,- atau 112.06%. 3) Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor dari target yang ditetapkan sebesar Rp.899.190.000.-
terealisir hanya sebesar Rp.682.731.000.- atau 75.93%. 4) Retribusi Tera /
Tera Ulang pada tahun 2016 ini ditargetkan sebesar Rp.860.000.000.- dan
teralisir sebesar Rp.615.741.680.- atau 71.60%. Untuk Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah dari target yang ditetapkan sebesar Rp.3.883.275.000.-
terealisir sebesar Rp.3.918.337.251.- atau sebesar 100.90%. Sedangkan
untuk Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa targetnya sebesar
Rp.102.000.000.- dapat direalisasikan sebesar Rp.67.325.000.- atau
66.00%. Retribusi Rumah Potong Hewan dari target sebesar
Rp.105.000.000,- dapat terealisir sebesar Rp.152.673.000 atau 145.40%,
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga dari target Rp.70.000.000,- dapat
terealisir sebesar Rp.133.088.000,- atau 190.13%. Selanjutnya untuk
retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dari target yang sebesar
Rp.1.179.200.000.- dapat direalisasikan sebesar Rp.1.541.126.450.- atau
130.69%, Retribusi Izin Trayek, dari target yang tetapkan sebesar
Rp.137.755.000.- terealisir sebesar Rp.144.982.200.- atau 105.25%.
Retribusi izin perikanan dengan target sebesar Rp.137.755.000,- dapat
terealisasi sebesar Rp.32.793.720,- terakhir Retribusi Perpanjangan IMTA
dengan target Rp.605.000.000 dan terealisir sebesar Rp.700.812.000 atau
115.84%
Dari realisasi retribusi daerah yang baru dapat direalisasikan sebesar
95,94% sebagaimana yang telah diterangkan tadi, itu semua adalah hasil
dari upaya-upaya yang dilakukan oelh Dinas Pengelolaan keuangan daerah
sebagai koordinator SKPD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
52 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Upaya-upaya yang dilakukan dalam peningkatan Retribusi Daerah adalah :
1) Mengevaluasi jenis pelayanan dan melakukan perubahan pola tarif dan
tarif pungutan Retribusi Daerah yang masih berlaku. 2) Memperluas Basis
dan Jenis Pelayanan. 3) Mengadakan kerjasama dengan BPJS, PT. Askes,
Jamsostek dan Pihak Ketiga lainnya.
Selanjutnya Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan, secara
total penerimaan ini belum sesaui dengan rencana penerimaan. Dari target
yang telah ditetapkan sebesar Rp.90.037.007.000.- terealisasi sampai
dengan Desember 2016 sebesar Rp.89.986.731.933.- atau 99.94%.
Capaian realisasi yang tidak memenuhi target disebabkan karena dari 8
(delapan) perusahaan yang ada, hanya 3 (tiga) perusahaan yang
merealisasikan penerimaanya sesaui dengan rencana yaitu PT.Jamkrida
dan Bank Nagari serta PT.Balairung. Selanjutnya ada 3 (tiga) perusahan
yang memberikan konstribusi tetapi tidak sesaui dengan yang direncanakan
yaitu PT.Asuransi Askirda, PT.Pembagnunan Sumbar dan PT.Grafika,
sedangkan yang tidak memberikan konstribusi sama sekali adalah sebanyak
2 (dua) perusahaan yaitu PT.ATS, dan PT.Dinamika. Hal ini disebabkan
karena; PT. ATS, PT. Dinamika dalam tahapan untuk dilikuidasi.
Rincian target dan realisasi tahun 2016 8 (delapan) perusahan tersebut
sebagai berikut : 1) PT. ATS, dari target yang ditetapkan sebesar
Rp.43.000.000.- sama sekali tidak memberikan konstribusi karena dalam
proses likuidasi. 2) PT.Grafika dari target Rp.230.609.000 dapat
merealisasikan sebesar Rp.105.512.378,- atau 45.75% 3) PT Dinamika Jaya
Sumbar dengan target Rp.200.000.000,- juga tidak memberikan kontribusi
karena dalam proses likuidasi. 4)PT. Jamkrida dengan target
Rp.452.798.000,- dapat memberikan kontribusi sebesar Rp.500.706.893,-
atau 110,58 %. 5) Bank Nagari, dari target yang ditetapkan sebesar
Rp.71.528.000.000.- terealisasi sebesar Rp.71.528.382.538.- atau 100.00%.
6) PT. Balairung, targetnya sebesar Rp.1.000.000.000.- dan terealisasi
sebesar Rp.1.548.118.603.- atau 154.81% selanjutnya PT. Pembangunan
Sumbar dengan target Rp.82.600.000.- baru merealisasikan sebesar
53 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Rp.6.208.000,- atau 7.52% Terkahir PT. Askrida dengan target yang
dibebankan sebesar Rp.16.500.000.000.- terealisasi sebesar
Rp.16.297.803.521.- atau 98.77%.
Untuk Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, objek penerimaan ini
terdapat pada beberapa SKPD. Secara Total penerimaan ini sampai dengan
Desember 2016 belum terealisasi sessuai dengan rencana penerimaan.
Pada tahun 2016 ini ditargetkan sebesar Rp.365.315.853.000.- dan
terealisisr sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp.338.120.418.394,96.-
atau 92.56%.
Rincian Target dan Realisasi 2016 terhadap Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang sah adalah sebagai berikut : 1) hasil penjualan Aset yang tidak
di pisah dari dengan target Rp.10.000.000 terealisir sebesar
Rp.356.975.150.- atau 3.569,75%. 2) Penerimaan Jasa Giro dari target
sebesar Rp.20.651.168.000.- terealisir sebesar Rp.11.302.069.657.- atau
54.73%. 3) Pendapatan Bunga dari target yang sebesar
Rp.26.000.000.000.- terealisir sebesar Rp.34.525.833.843.- atau 132.79%.
4) Denda Pajak , dari target yang ditetapkan sebsar Rp.18.195.356.000.-
terealisasi sebesar Rp.10.681.970.270.- atau 58.71%. 5) Pendapatan
penyelenggaraan sekolah dan diklat target Rp.2.565.000.000,- dapat
terealisasi sebesar Rp.2.149.900.000 atau 83.82%,6) Pendapatan dari
angusan/cicilan penjualan dengan target Rp.8.000.000,-pada tahun ini
terealisir sebesar Rp.24.657.470.- atau 308.22. 7) Untuk Pendapatan BLUD
ditergetkan sebesar Rp.297.886.329.000,- terealisir sebesar
Rp.267.817.009.220,00 atau 89,91%, belum mencapai target sebab seluruh
BLUD belum melakukan penyetoran sesuai target yang telah ditetapkan. 8)
Sedangkan lain-lain PAD yang sah lainnnya sebelumnya tidak mempunyai
target dapat terealisasi sebesar Rp.11.262.002.783,87,-
Peningkatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah ini semuanya
diperoleh dari kegiatan intensifikasi yang dilakukan melalui berbagai upaya
yaitu : 1) Peningkatan pelayanan melalui kegiatan : a) Meningkatkan sarana
54 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
dan prasaran melalui pembiayaan dari APBD dan APBN (dana
dekonsentrasi dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau); b) Meningkatkan
sumber daya manusia melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan
workshop; c) mengevaluasi dan menyempurnakan sistem dan prosedur
pemungutan (mekanisme, poersyaratan dan dokumen yang digunakan); dan
d) Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam pengelolaan penerimaan
pendapatan daerah. 2) Peningkatan pengawasan dan pengendalian.
3)Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan. 4) Peningkatan
koordinasi, konsultasi dan diskusi. 5) Penguatan Modal Daerah dan
mengevaluasi kinerja BUMD. 6) Peningkatan pengelolaan manajemen kas
untuk mempertahankan sado kas daerah rata rata perbulan dan
mengoptimalkan saldo kas daerah yang bersifat idle cost. 7) Mengevaluasi
aset daerah yang bersifat idle dan mengoptimalkannya.
3. Persentase Konstribusi PAD Terhadap Total Pendapatan.PAD terhadap total Pendapatan Daerah sebesar 2.57 %. Pada tahun 2014,
dari target yang telah ditetapkan konstribusi PAD adalah sebesar 43.40%
dan terealisir sebesar 47 Konstribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah ini,
dari tahun ke tahun selalu meningkat, hal ini dapat dilihat bahwa dari tahun
2012 terdapat jumlah PAD sebesar Rp.1.225.466.022.420.- dari Total
Pendapatan Daerah sebesar Rp.2.922.582.139.905.- Pada tahun 2012 ini
PAD berkonstribus terhadap Total Pendapatan Daerah sebesar 37.32%.
Pada Tahun 2013 terjadi peningkatan konstribusi PAD yaitu dari realisasi
pendapatan daerah sebesar Rp.3.147.840.359.247.- terdapat realisasi PAD
sebesar Rp.1.366.178.102.012.- atau 39.89% atau terjadi peningkatan
konstribusi.38%. Di tahun 2015 PAD berkontribusi terhadap total
Pendapatan sebesar 46.31% yang mana targetnya 44,40%
Untuk Persentase Konstribusi PAD terhadap Total Pendapatan, Pada tahun
2016, dari target yang telah ditetapkan konstribusi PAD adalah sebesar
41.22% dan terealisir sampai dengan Desember 2016 sebesar 42.54%
dengan capaian kinerja sebesar 103.20%. pada tahun 2016 terdapat Jumlah
55 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
realisasi PAD sampai dengan Desember 2016 sebesar
Rp.1.969.588.643.134,55.- dengan realisasi Pendapatan Daerah sampai
dengan Desember 2016 sebesar Rp.4.630.051.654.515,55.- Pada Tahun
2016 Konstribusi PAD Terhadap Total Pendapatan belum mencapai target,
di karenakan masih ada pos pos pendapatan yang belum terealisir.
Pada Tahun 2016 ini juga terjadi peningkatan Konstribusi PAD Terhadap
Total Pendapatan jika dibandingkan dengan tahun sebelum. Untuk tahun
2016 ini persentase kontribusi PAD terhadap total Pendapatan juga
mengalami peningkatan dari target 41,22% dapat terealisasi sebesar
42,54%, di mana jumlah realisasi Pendapatan sebesar
Rp.4.630.051.654.515,55,- sedangkan jumlah PAD sebesar
Rp.1.969.588.643.134,55,- Dari data-data sejak tahun 2012 sampai dengan
kondisi tahun 2016 ini dapat diketahui bahwa kontribusi PAD terhadap
pendapatan semakin tahun semakin naik ini berarti pemda sudah semakin
bisa mengurangi ketergantungan keuangan dari Pemerintah Pusat. Upaya
upaya yang dilakukan dalam meningkatkan konstribusi PAD terhadap total
pendapatan ini adalah dengan terus melakukan upaya upaya intesifikasi
penerimaan daerah sebagaimana telah di jelaskan pada 2 (dua) indikator
sebelumnya yaitu Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dan
Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 3.4Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan 2012-2016
Tahun Pendapatan PAD Kontribusi PAD terhadap Pendapatan
2012 2.922.582.139.905 1.225.466.022.420 41,93
2013 3.147.840.359.247 1.366.178.102.012 43,40
2014 3.605.599.379.541 1.708.472.260.301 47.38
2015 4.081.417.756.069 1.925.582.444.687 52,82
2016 4.630.051.654.515 1.969.588.643.134 42,54
56 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
gragik 3.2Grafik Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan 2012-2016
Rp0Rp1.000.000.000.000Rp2.000.000.000.000Rp3.000.000.000.000Rp4.000.000.000.000Rp5.000.000.000.000Rp6.000.000.000.000Rp7.000.000.000.000
2012 2013 2014 2015 2016
PendapatanPAD
b. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Dana TransferPada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Dana
Transfer di tahun 2016 ini ada 2 (dua) Indikator Kinerja yang ditetapkan
dengan target yang telah ditentukan yaitu a) Persentase Ketepatan Waktu
Penyaluran Dana Transfer dengan target sebesar 100 %, b) Persentase
Peningkatan Persentase Peningkatan Alokasi Dana Transfer dengan target
sebesar 2%. Adapun Realisasi Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Dana Transfer 2016 dapat dilihat sebagaiamana tabel 3.5
dibawah ini :
Tabel 3.5PENGUKURAN KINERJA
MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN PENDAPATAN DANA TRANSFER 2015
CAPAIAN KINERJANo SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGE
TREALI SASI %
57 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
1. Persentase Ketepatan Waktu Penyaluran Dana Transfer.Dana Perimbangan atau dana transfer merupakan dana yang bersumber
dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang
dialokasikan ke daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Merupakan
konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu
tujuan transfer adalah mengurangi keuangan horizontal antar daerah,
mengurangi kesenjangan vertikal Pusat-daerah, mengatasi persoalan efek
pelayanan publik antar daerah, dan untuk menciptakan stabilitas
perekonomian di daerah.
Untuk Persentase Ketepatan Waktu Penyaluran Dana Transfer, dari target
yang telah ditetapkan sebesara 100 % dapat direalisasi sebesar 100 %
dengan tingkatan capaian sebesar 100.00 % dari target yang telah
ditetapkan dalam IKU. Penyaluran Dana Transfer dari tahun ke tahun selalu
tepat waktu dan dengan capaian 100 persen. Di tahun 2016 ini dana Tranfer
dapat terealisasi 100 %. Walaupun pada bulan Agustus keluar Peraturan
Menteri Keuangan RI nomor: 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan
Penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum untuk Tahun Anggaran 2016
sebesar Rp. 228.487.831.004,-. Hal ini pada awalnya sedikit banyaknya
mempengaruhi terhadap APBD Prov. Sumbar, tetapi pada tanggal 31
Agustus 2016 Dana DAU yang masih ditunda pencairannya telah di cairkan
dan langsung di tranfer ke rekening Pemda.
- Persentase Ketepatan Waktu Penyaluran Dana Transfer
100 100 100.002 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Dana Transfer
- Persentase Peningkatan Alokasi Dana Transfer
2 3 150
58 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Dana transfer tersebut telah disalurkan 100% dalam bentuk kegiatan pada
SKPD Dinas Pendidikan, Dinas Prasjal dan Tarkim, Dinas PSDA, Dinas
Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas
Kehutanan, Dinas Perhubungan dan Kominfo serta Sekolah-Sekolah Dasar
dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sesuai alokasi yang telah ditetapkan
secara tepat waktu.
2. Persentase Peningkatan Alokasi Dana Transfer.Dana Transfer yang diterima Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 sampai
dengan Desember 2016 berjumlah Rp.1.519.027.390.110.- ( di luar Bos dan
Tambahan Penghasilan Guru/DAK Non Fisik ) atau naik 3.18% dibanding
jumlah dana transfer tahun 2015 sebesar Rp.1.472.162.228.000.-
Persentase kenaikan sebesar 3.18% melebihi target peningkatan sebesar
2% artinya capaian kinerja Persentase Peningkatan Alokasi Dana Transfer
berada pada angka 150%. Perbandingan di lakukan (dengan mengeluarkan
Bos dan Tambahan Penghasilan Guru/ DAK Non Fisik) sebab pada tahun
tahun sebelumnya dana Bos dan Tambahan Penghasilan Guru terletak di
lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Apabila di di gabung dengan dana
Bos dan Tambahan Penghasilan Guru ( DAK Non Fisik) maka Realisasi
peningkatan jumlah alokasi dana tranfer sebesar 75.03%. Realisasi
penerimaan dana Tranfer berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana
Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, berdasarkan PMK Nomor
241/PMK.07/2014 tentang pelaksanaan dan Pertanggung jawaban tranfer ke
daerah.
Keberhasilan peningkatan alokasi dana transfer tersebut di dukung dan tidak
terlepas dari faktor : a) Terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik
dengan SKPD terkait dengan percepatan realisasi pemanfaatan dana
transfer; b) Akuratnya data yang disampaikan ke kementrian terkait sesuai
kriteria dan jadwal yang ditentukan; dan c) Selalu melakukan rekonsiliasi
dengan SKPD terkait dengan akurasi data.
59 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
c. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendapatan Pajak DaerahSasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendapatan pajak daerah
merupakan sasaran yang baru sehubungan dengan terjadinya perbaikan
indikator kinerja yang berbasis outcame pada LAKIP Pemerintah Provinsi
yang mengharuskan adanya tindak lanjut perbaikan indikator Kinerja pada
seluruh SKPD, untuk menjamin keselarasan antara Indikator Kinerja
Pemerintah Provinsi dengan indikator Kinerja SKPD. Oleh karena itu, data
yang tersedia untuk Indikator Kinerja ini adalah dimulai tahun 2014, karena
untuk data tahun tahun sebelumnya belum dilakukan pengukuran terhadapa
Indikator yang mendudukung sasaran ini. Pada Sasaran ini, untuk tahun
2016 ada 2 (dua) Indikator Kinerja yang ditetapkan dengan target yang
telah ditentukan yaitu a) Indek Kepuasan Masyarakat dengan target baik,
dan b) Jumlah Komplain Masyarakat dengan target 10 kali komplain.
Adapun Realisasi Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Pendapatan Pajak Daerah 2016 dapat dilihat sebagaiamana tabel 3.4
dibawah ini :
Tabel 3.6PENGUKURAN KINERJA
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH
CAPAIAN KINERJANo SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET REALI
SASI %
- Indek Kepuasan Masyarakat Baik Baik 100.003 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendapatan Pajak Daerah
- Jumlah Komplain Masyarakat 10 76 760
1. Indek Kepuasan Masyarakat.Indek Kepuasan Masyarakat adalah sebuah alat ukur untuk mengetahui
tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh
60 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Dinas Pengelolaan Keuangan daerah. Pelayanan yang dimasud dalam hal
ini adalah pelayanan kepada masyarakat yang merupakan wajib pajak
dalam membayar kan Pajak Kendaraan bermotor dan bea balik Nama
Kendaraan Bermotor. Pelayanan ini berada pada seluruh UPTD Pendapatan
Provinsi di Se Sumatera Barat.
Metode yang dipakai dalam menentukan seberapa puas masyarakat
menerima pelayanan yang telah diberikan oleh UPTD DPKD. Memberikan
partisipasi dengan memilih Kartu Puas, Kurang Puas dan Tidak Puas lalu
memasukkannya ke dalam kotak Kepuasan Pelayanan adalah salah satu
bentuk konkrit yang dilaksanakan oleh seluruh UPTD. Dalam periode sekali
dalam tiga bulan akumulasi kartu kepuasan itu dihitung untuk selanjutnya
dilakukan evaluasi. Tetapi dalam perjalanan metoda ini sudah kurang
diminati oleh wajib pajak.
Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat pada tahun 2016 ini di laksanakan
dalam 3 jenis pengukuran. Yaitu dengan cara Pengukuran Survey langsung
ke masyarakat yang dilaksanakan secara mandiri atau Swakelola oleh Staff
Subbag Program dengan cara memberikan quisioner kepada wajib pajak
langsung. UPTD/SAMSAT yang di lakukan survey ini yaitu UPTD/SAMSAT
50 Kota, UPTD/SAMSAT Payakumbuh, UPTD/SAMSAT Padang Panjang,
UPTD/SAMSAT Bukittinggi, UPTD/SAMSAT Kota Pariaman,
UPTD/SAMSAT Pariaman dan UPTD/SAMSAT Pasaman Barat. Setelah di
lakukan penilaian dapat di simpulkan bahwa Wajib pajak merasa puas atas
layanan yang di berikan oleh UPTD/SAMSAT yang di survey tersebut.
Pengukuran kedua berupa ISO (International Organization for
Standardization) 9001: 2015. di laksanakan menggunakan pihak ketiga yaitu
PT Inspirasi Optima Selaras dan PT. Qualita Management Sertifikasi,
dimana sebelum dilaksanakan penilaian oleh PT Qualita Management
Sertifikasi, pihak PT Inspirasi Optima Selaras melakukan pendampingan dan
pelatihan dahulu kepada UPTD/Samsat yang akan di lakukan Standarisasi
pelayanannya. Setelah di lakukan Penilaian oleh PT Qualita Mangement
61 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Sertifikasi maka seluruh UPTD/SAMSAT yang di sertakan untuk penilaian
tersebut berhasil mendapatkan ISO 9001:2015. UPTD/SAMSAT yang
mendapatkan ISO 9001:2015 yaitu UPTD/SAMSAT Lb. Basung,
UPTD/SAMSAT Kota Pariaman, UPTD/SAMSAT Dharmasraya dan
UPTD/SAMSAT Solok.
Dengan berhasilnya tahun ini 5 UPTD/SAMSAT mendapatkan ISO
9001:2015 berarti sudah ada 11 UPTD/SAMSAT di Sumatera Barat yang
mendapatkan ISO 9001:2015. Dimana pada tahun 2015 kemaren sudah
dilakukan sertifikasi terhadap 5 UPTD/SAMSAT yaitu UPTD/SAMSAT Kota
Bukittinggi, UPTD/SAMSAT kota Payakumbuh, UPTD/SAMSAT Kota
Sawahlunto, UPTD/SAMSAT Padang Panjang dan UPTD/SAMSAT Kota
Solok, dan ditahun 2014 juga sudah melakukan standarisasi ISO 9001:2015
untuk UPTD/SAMSAT Padang.
Pengukuran ketiga juga dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga
yaitu Biro Organisasi, dimana Biro Organisasi yang
melakukan/melaksanakan survey dan mengolah datanya. Dari hasil survey
pengukuran yang di lakukan oleh Biro organisasi ini di dapat hasil
UPTD/SAMSAT Solok Selatan mencapai kualifikasi A, UPTD/SAMSAT
Sijunjung mencapai kualifikasi B dan UPTD/SAMSAT Pesisir Selatan
mencapai kualifikasi B.
Sebagaimana diketahui bahwa Pelayanan Publik oleh paratur pemerintah
saat ini masih ada menuai protes oleh masyarakat. Hal ini menunjukan
pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi belum dapat memenuhi
standar kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan
masih adanya berbagi keluhan masyarakat yang disampaikan secara
langsung atau melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra
yang kurang baik terhadapa aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama
pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah perlu terus
berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Salah satu upaya
meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam
62 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang program
Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu di laksanakan penyusunan
Indek Kepuasan Masyarakat.
2. Persentase Pengurangan Jumlah Komplain Masyarakat.Jumlah komplain masyarakat merupakan salah satu indikator yang bisa
mengukur kualitas pelayanan yang dilakukan oleh UPTD Pelayanan
Pendapatan Provinsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, kepada wajib
pajak. Semakin kecil atau sedikit masyarakat wajib pajak yang melakukan
komplain maka diasumsikan akan semakin baik pelayanan yang dilakukan
Pada tahun 2016 ini target yang ditetapkan pada indikator adalah
Persentase Pengurangan Jumlah Komplain Masyarakat dengan target
sebanyak 10 % pada seluruh unit pelayanan baik unit pelayanan di kantor
UPTD/SAMSAT, maupun unit pelayanan di bendaharwan Umum Daerah.
Sedangkan realisasinya adalah sebanyak 26 komplain masyarakat. Jika di
bandingkan dengan tahun 2015 lalu jumlah komplain di tetapkan 150
komplain sedangkan di tahun 2016 ini di tetapkan pengurangan sebanyak
10%. Berarti jumlah komplain yang di target kan sebesar 150 komplain - 15
komplain (pengurangan 10%) menjadi 135 komplain masyarakat.
Sedangkan jumlah komplain yang terealisasi di tahun 2016 ini sebanyak 5
komplain di media cetak serta 21 Komplain di web DPKD, sehingga total
komplain masyarakat sebanyak 26 komplain. Berarti penurunan komplain
terjadi sebesar 760 %. Pengurangan jumlah komplain yang sangat signifikan
ini sangat di pengaruhi adanya program pemerintah berkaitan dengan
pemberantasan pungli. Upaya pemberantasan pungli ini di singkat dengan
nama Saber Pungli ( Sapu Bersih Pungutan Liar) yang di louncing di
Auditorium gubernur sumbar. Untuk sumbar tim Saber Pungli di pimpin oleh
Irwasda Polda, ketua I irwil Prov, Ketua II Aswas kejati dengan penanggung
jawab gubernur Sumatera Barat. Tim ini di bentuk berdasarkan Perpres no.
87 tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli.
63 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Pada tahun 2014 yang lalu jumlah komplain masyarakat dari target yang di
tetapkan sebesar 190 komplain, yang terealisasi hanya sebanyak 180
komplain dengan capaian kinerja sebesar 105,55%. Sedangkan pada tahun
2015 lalu di tetapkan sebnyak 150 komplain masyarakat setelah di lakukan
perhitungan ternyata di dapat komplain masyarakat sebanyak 75 komplain.
Dari data di atas terlihat komplain masyarakat semakin berkurang. Hal ini
menandakan bahwa kinerja pelayanan DPKD sudah semakin baik, karena
semakin sedikit jumlah Komplain Masyarakat akan semakin baik kinerja
pelayanan. Sama halnya dengan Indek Kepuasan Masyarakat
Tahun 2014 merupakan awal penetapan indikator jumlah komplain
masyarakat. Oleh karena itu data yang dapat disajikan pada lakip 2016 ini
hanya data 2014 sampai 2016. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:
Tabel 3.7Jumlah Komplain Masyarakat 2014 s/d 2016
Tahun Target Realisasi Capaian Kinerja
2014 190 Komplain 180 komplain 105.55
2015 150 komplain 75 komplain 200.00
201610 %
pengurangan komplain
76 % 760
d. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan DaerahPada Sasaran meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dapat
dilihat bahwa Indikator Kinerjanya terdiri dari ; a) Opini BPK dengan target
WTP, b) Persentase Rasio SILPA dari Belanja Daerah dengan target 6,00-
8,00 persen, c) Persentase Tepat Waktu penyampaian ranperda APBD,
APBD-P ke DPRD dengan target 100 persen, dan d) Persentase
penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ke DPRD dengan
target 100%. Adapun Realisasi Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2016 dapat dilihat sebagaiamana
tabel 3.5 dibawah ini :
64 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Tabel 3.8PENGUKURAN KINERJA
MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 2016
CAPAIAN KINERJANo SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET REALI
SASI %
- Opini BPK WTP WTP 100.00
- Persentase Rasio SILPA dari Belanja Daerah
6-8 5,84 102.00
- Persentase Tepat Waktu Penyampaian Ranperda APBD, APBD-P ke DPRD
100 100 100
4 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- Persentase Tepat Waktu Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ke DPRD
100 100 100
1. Opini BPK.Opini BPK disamping indikator kinerja Pemerintah Daerah juga merupakan
indikator Kinerja DPKD, karena ini merupakan salah satu indikator dari
Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pada tahun 2015 ini target yang ditetapkan adalah WTP dengan realisasi
WTP yang artinya capaian kinerja yang dihasilkan adalah sebanyak 100 %.
Pada tahun 2012, 2013 dan 2014 realisasi Indikator Kinerja ini juga WTP
dengan capaian 100% dan diharapkan pada tahun 2016 nanti juga WTP.
Upaya untuk mencapai Opini WTP di tahun 2016, seluruh SKPD berperan
penting untuk tercapainya Opini WTP ini, meskipun ada 3 SKPD yang
menjadi penanggungjawabnya yaitu DPKD, Biro Pengelolaan Aset Daerah
dan Inspektorat. Upaya bersama untuk mencapai pelaksanaan keuangan
yang terbaik , dimana adanya pengakuan dari pihak ekstern yaitu Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bahwa informasi keuangan yang disajikan
dalam laporan keuangan sudah wajar tanpa pengecualian, telah dilakukan
yaitu : 1) Untuk validnya data/ angka dalam Laporan Keuangan Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat yaitu Angka Realisasi Pendapatan , Angka
Realisasi Belanja, Angka Realisasi Pembiayaan, maka dilakukan sbb: a)
65 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Rekonsiliasi antara DPKD- Bidang Akuntansi dengan DPKD- Bidang BUD
(selaku Bendahara Umum Daerah); b) Rekonsiliasi antara DPKD –Bidang
Akuntansi dengan DPKD – UPTD (selaku pemungut Pendapatan Pajak
Daerah), c) Rekonsiliasi antara DPKD- Bidang Akuntansi dengan 49 SKPD
(yang memiliki DPA dan melaksanakan anggaran). 2) Untuk validnya
data/angka dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
yaitu angka Aset Tetap, Aset Lainnya, Investasi Jk Panjang dan Hutang,
maka dilakukan sbb: a) Rekonsiliasi antara DPKD- Bidang Akuntansi
dengan SKPD dan Biro Pengelolaan Aset Daerah (untuk Aset Tetap, b)
Rekonsiliasi antara DPKD-Bidang Akuntansi dengan SKPD dan Biro
Perekonomian serta Bank Nagari (untuk Dana Bergulir). 2) Untuk membantu
SKPD dalam melaksanakan penyusunan Anggaran, penatausahaan
keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan , maka DPKD melaksanakan
Sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Bendahara, PPK dan Sekretaris
seluruh SKPD. 3) Untuk memudahkan SKPD dalam menyusun RKA, DPA ,
membuat SPP, SPM dan SP2D menyusun SPJ serta menyusun Laporan
Keuangan SKPD berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, maka
selalu dilaksanakan Update Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Pemerintah
Daerah (SIPKD) dan dilaksanakan bimbingan teknis kepada seluruh
operator SIPKD, yaitu operator Anggaran, operator Penatausahaan dan
operator Pertanggungjawaban. 4) Untuk mengawasi penatausahaan dan
pelaksanaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD yaitu oleh PA,
KPA, PPTK, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran,
Bendahara Barang, Pengurus Barang maka dilakukan pengawasan oleh
Inspektorat sesuai dengan Program Kegiatan Pemeriksaan Tahunan (PKPT)
yang telah ditetapkan kepada seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat. 5) Untuk meyakinkan, bahwa Laporan Keuangan
yang telah disusun oleh SKPD dan Pemerintah Daerah telah sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintah, maka telah dilakukan Reviu oleh Inspektorat
Provinsi Sumatera Barat baik Semesteran, Laporan Keuangan SKPD
maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 6) Untuk menyelesaikan
66 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
permasalahan Aset dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka
dilakukan dengan menyusun Rencana Aksi Penyelesaian Masalah Aset
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan dibawah koordinasi
Biro Pengelolaan Aset Daerah.
2. Persentase rasio SILPA dari Belanja Daerah.Dari tabel 3.5 dapat dilihat pencapaian sasaran berdasarkan capaian
indikator kinerja target rasio SILPA dari Belanja Daerah direalisir dengan
tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Sesuai dengan kategori penilaian
yang telah ditetapkan sebelumnya, tingkat capaian kinerja indikator ini
termasuk kategori penilaian 85%-100% dengan predikat keberhasilan
sangat baik.
(Silpa : Belanja)x100%= (Rp. 280.795.849.394,36: 4.806.903.528.388,86)x100%
= 5,84%
Rasio Silpa Realisasi APBD Tahun 2015 ini dapat dicapai dibawah range 6-
8% yaitu 5,84%. Dapat di artikan bahwa kinerja SKPD dalam merealisasikan
anggaran sudah sangat baik, terbukti dimana silpa dapat terealisasi di
bawah target yang ditetapkan, jika di bandingkan dengan perolehan tahun
2014 dimana realisasi silpa berada dalam range target yaitu 7,72%
sedangkan di tahun 2015 lalu realisasi silfa sebesar 5,02%. di tahun 2016 ini
dapat melebihi dari target yang ditetapkan walaupun lebih besar dari tahun
anggaran 2015. Ini di sebabkan karena mencairan DAU terlaksana di akhir
tahun anggaran yaitu tanggal 31 desember 2016 sehingga dana ini tidak
dapat terserap secara maksimal. Walaupun begitu rasio silpa tetap di
terealisasi di bawah target yang ditetapkan hal ini karena dilakukannya
berbagai upaya yaitu : a) Tim Penyusunan Anggaran Daerah (TAPD) telah
melakukan verifikasi dan meminta seluruh SKPD untuk mengalokasikan
Anggaran Kasnya sesuai dengan pelaksanaan kegiatannya. b) Komitmen
Pimpinan SKPD kepada Gubernur untuk merealisir anggaran masing-
masing dalam angka 95%. c) Rapat Monitoring Realisasi APBD setiap
bulannya yang dilaksanakan oleh Biro Pembangunan dan Bappeda.
67 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
3. Persentase Tepat Waktu Penyampaian Ranperda APBD, APBD-P ke DPRD.
Tidak seperti tahun sebelumnya, capaian Indikator Kinerja Persentase Tepat
Waktu Penyampaian Ranperda APBD, APBD-P dan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD ke DPRD tepat waktu dari target yang ditetapkan
sebesar 100%.
Dari sisi penganggaran, dapat dijelaskan bahwa Penyampaian Ranperda
tentang APBD tahun 2015 pada tanggal 14 Oktober 2014 yang seharusnya
paling lambat minggu pertama Desember atau 3 (tiga) hari setelah dilakukan
persetujuan bersama DPRD dengan Kepala daerah 1 (satu) bulan sebelum
tahun anggaran yang bersangkutan. Selanjutnya, Penetapan Perda tentang
APBD tahun Anggaran 2015 pada tanggal 31 Desember 2014.
Pada tahun 2016 ini Capaian Indikator Kinerja Persentase Tepat Waktu
Penyampaian Ranperda APBD, APBD-P ke DPRD tepat waktu atau 100%
dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Dimana Perda APBD di
realisasikan pada tanggal 23 Desember 2015 dengan perda No. 10 tahun
2015 tgl 23 Desember 2015. Sedangkan Perda perubahan no. 9 Tahun
2016 tanggal 7 November 2016
4. Persentase Tepat Waktu Penyampaian Pertanggung Jawaban APBD ke DPRD.
Dilihat dari sisi pertanggungjawaban, semua prosedur yang dilalui sudah
tepat waktu sesauai dengan jadwal yang ada dalam peraturan perundang-
undangan. Hal ini dapata dilihat bahwa waktu penyampaian
Pertanggungjawaban APBD ke DPRD direalisir dengan tingkat capaian
kinerja sebesar 100% yaitu disampaikan lebih cepat dari waktu yg
seharusnya . Sesuai dengan kategori penilaian yang telah ditetapkan
sebelumnya, tingkat capaian kinerja indikator ini termasuk kategori penilaian
85%-100% dengan predikat keberhasilan sangat baik.
Realisasi penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2015
ini ke DPRD dapat dicapai secara lebih cepat dari waktu yg seharusnya
68 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
yaitu pada tanggal 23 Mei 2016 berdasarkan Surat Gubernur kepada DPRD
No .942/1254/DPKD-Akt-2014 tgl 23 Mei. Sebagaimana yang diamanatkan
Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 184 ayat (1) yang berbunyi
“ Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan
Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling
lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir”.
Sebelumnya Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
telah disampaikan ke BPK RI pada tanggal 28 Maret 2016 berdasarkan
Surat Gubernur No 942/986/DPKD-Akt/2016 dan telah diperiksa oleh BPK
RI. Penyampaian ini juga lebih cepat dari waktu yanag seharusnya yaitu
paling lambat tgl 31 Maret 2016.
Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera
Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Tahun 2015, Laporan
Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dibahas bersama DPRD,
dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah No 4 Tahun 2014 tanggal 2 Juli
2014 dan disampaikan ke Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan
pada tanggal 21 Juni 2016. Hal ini lebih cepat dari waktu yang ditetapkan
oleh Menteri Dalam Negeri yaitu akhir Agustus 2014.
e. Meningkatnya Kualitas APBD Kabupaten/KotaSasaran Meningkatnya Kualitas APBD Kabupaten/Kota mempunyai empat
Indikator Kinerja yaitu a) Rata-rata Proporsi PAD Terhadap Total
Pendapatan dengan target yang ditetapkan sebesar 7.20%. b) Rata-rata
Proporsi Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan dengan target sebesar 39.70%.
c) Rata-rata Proporsi Alokasi Belanja Fungsi Kesehatan dengan target
9.85% dan d) Rata-rata Proporsi Belanja Pegawai dengan target yang
69 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
ditetapkan sebesar 54.35 %. Adapun Realisasi Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas APBD Kabuapten/Kota tahun 2016 dapat dilihat
sebagaiamana tabel 3.9 dibawah ini:
Tabel 3.9PENGUKURAN KINERJA
MENINGKATNYA KUALITAS APBD KABUPATEN/KOTA 2016
CAPAIAN KINERJANo SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET REALI
SASI %
- Rata-rata Proporsi PAD terhadap total Pendapatan
7.20 7.30 101.39
- Rata-rata Proporsi Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan
39.70 39.70 100.00
- Rata-rata Proporsi Alokasi Belanja Fungsi Kesehatan
9.85 9.85 100.00
5 Meningkatnya Kualitas APBD Kabupaten/Kota
- Rata-rata Proporsi Belanja Pegawai
54.35 54.00 100.64
1. Rata-rata Proporsi PAD Terhadap Total Pendapatan.Pada tahun 2016 ditargetkan rata-rata porposi PAD terhadap pendapatan
dalam APBD Kabupaten/Kota tahun 2016 sebesar 7,20 % terealisasi
sebesar 7,30 % atau realisasi melebihi target yang telah ditetapkan yaitu
sebesar 1.39 %. Bila dibandingkan realisasi tahun 2016 dengan realisasi
tahun 2015 yang nilainya sebesar 6,80 %, maka terlihat bahwa tingkat
capaikan kinerja dari indikator rata-rata proporsi PAD terhadap total
pendapatan dalam APBD Kabupaten/Kota Tahun 2014 mengalami
peningkatan 0,5 %.
2. Rata-rata Proporsi Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan.Pada tahun 2016 direncanakan target rata-rata proporsi alokasi belanja
fungsi pendidikan di dalam APBD Kabupaten/Kota Tahun 2016 sebesar
39,70 % sedangkan realisasi sebesar 39,70% dengan capaian 100%. Bila
tingkat capaian kinerja tahun 2015 sebesar 39,65 % tersebut dibandingkan
dengan tingkat capaian kinerja rata-rata proporsi alokasi belanja fungsi
70 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
pendidikan dalam APBD Kabupaten/Kota tahun 2016 yang nilainya sebesar
39,70 %, maka terlihat bahwa terjadi peningkatan capaian kinerja sebesar
0,5 %.
3. Rata-rata Proporsi Alokasi Belanja Fungsi Kesehatan.Untuk indikator rata-rata alokasi belanja fungsi kesehatan, pada tahun 2016
ditargetkan sebesar 9,85 % sedangkan realisasi sebesar 9,85% dengan
capaian 100%. Bila dibandingkan dengan tingkat capaian kinerja tahun 2015
yang nilainya sebesar 9,68 %, maka tingkat capaian kinerja rata-rata
proporsi alokasi belanja fungsi kesehatan dalam APBD Kabupaten/Kota
Tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,17 %.
4. Rata-rata Proporsi Belanja Pegawai.Untuk indikator rata-rata proporsi belanja pegawai terhadap total belanja
daerah dalam APBD Kabupaten/Kota, pada tahun 2016 ditargetkan sebesar
54,35% sedangkan realisasi sebesar 54,00% dengan capaian 100.64%.
Berdasarkan data capaian kinerja untuk masing-masing indikator yang
dikemukakan diatas, maka dapat dikatakan bahwa fungsi pembinaan yang
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi khususnya DPKD Provinsi Sumatera
Barat terhadap pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota sudah semakin
membaik, terlihat dari realisasi dapat mencapai 100%. Khusus untuk proporsi
belanja pegawai realisasi lebih rendah dari target, ini merupakan suatu
keberhasilan berarti belanja pembangunan lebih besar dari belanja pegawai.
Berdasarkan data capaian kinerja untuk masing-masing indikator yang
dikemukakan diatas, maka dapat dikatakan bahwa fungsi pembinaan yang
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi khususnya DPKD Provinsi Sumatera
Barat terhadap pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota sudah berjalan
dengan efektif dan optimal.
f. Peningkatan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai Tupoksi DPKD
71 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Untuk Realisasi Kinerja Pemerintah Provinsi sesuai Tugas Pokok dan
Fungsi yang di emban oleh DPKD yaitu untuk Sasaran Meningkatnya Status
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan dapat disampaikan bahwa pada
Tahun anggaran 2016 ini, sesuai dengan target yang telah di tetapkan pada
Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2016, maka untuk
sasaran Meningkatnya Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan RPJMD ditetapkan
target WTP.
Akan tetapi, saat penyampaian laporan ini proses pemeriksaan yang
dilakukan oleh BPK masih berlangsung dan diperkirakan selesai sekitar
bulan Mei 2016 yang akan datang. Oleh karena itu Capaian Kinerja yang
berkaitan dengan opini Laporan Keuangan mempedomani hasil opini tahun
yang lalu.
Tabel. 3.10REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH PROVINSI SESUAI TUPOKSI DPKD2015
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISA
SI
% CAPAIAN TARGET
1 Meningkatnya Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
Opini BPK WTP WTP 100
Untuk realisasi Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DPKD
Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat, dapat diketahui
sebagai berikut :
Tabel. 3.11
72 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
REALISASI BELANJADINAS PENGEOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT 2016
REALISASINO URAIAN BELANJA TARGET
(Rp)% FISIK KEUANGAN
(Rp) %
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 60.171.487.002 100.00 58.848.341.693 97.80
a. Gaji dan Tunjangan 17.642.133.126 100.00 17.120.032.186 97.04b. Tambahan
Penghasilan PNS 5.738.828.276 100.00 5.256.010.382 91.59
c. Insentif Pemungutan Pajak Daerah
36.790.525.600 100.00 36.472.299.125 99.14
2. BELANJA LANGSUNG 36.933.671.300 99.84 33.581.247.280 90.92
JUMLAH BELANJA 97.105.158.302 99.94 92.429.588.973 95.19
Untuk realisasi dari Belanja Langsung yang terdiri atas pelaksanaan program
dan kegiatan utama DPKD dalam mencapai sasarannya dapat dilihat
sebagaimana berikut ini :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan alokasi
Anggaran sebesar Rp.9.060.950.145,- dan realisasi sampai Desember
2016 sebesar Rp.8.617.264.679,-dengan realisasi fisik sebesar 100%
dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Penyediaan jasa surat menyurat dengan alokasi Anggaran
sebesar Rp.26.800.000,- terealisasi sampai desember 2016
sebesar Rp.19.410.770,-dengan realisasi fisik 100%, berupa surat
menyurat ke instansi/lembaga terkait selama 12 bulan, dengan
hasil (outcome) berupa terpenuhinya pelaksanaan dan pengiriman
jasa surat menyurat sebesar 100%
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.1.227.250.757,- terealisir
sampai desember 2016 sebesar Rp.1.049.055.361,- dengan
realisasi fisik sebesar 100%, berupa pembayaran tagihan rekening
73 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
listrik, telekomunikasi, dan air selama 12 bulan dengan hasil
(outcome) berupa Meningkatnya kinerja paratur melalui jasa
komunikasi listrik dan air yang terpenuhi sebesar 100%
c. Penyediaan jasa Jaminan Barang Milik Daerah dengan alokasi
Anggaran sebesar Rp.198.000.000,- terealisir sampai desember
2016 sebesar Rp.145.418.719,- dengan realisasi fisik sebesar
100%, berupa premi asuransi Barang Milik Daerah selama 1 tahun
dengan hasil (outcome) berupa terlaksananya jaminan aset modil
dinas dari resiko kerugian sebesar 100%
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan alokasi Anggaran
sebesar Rp.1.338.703.800,- realisasi sampai desember 2016
sebesar Rp.1.295.865.959 dengan realisasi fisik 100%, pelayanan
kebersihan kantor selama 12 bulan pada 1 kantor pusat dan 18
uptd. dengan hasil (outcome) berupa meningkatnya motivasi kerja
aparatur dengan kondisi kantor yang indah dan berseih sebesar
100%
e. Penyediaan alat tulis kantor dengan alokasi Anggaran sebesar
Rp.974.359.890,- realisasi sampai desember 2016 sebesar
Rp.956.201.500,- dengan realisasi fisik 100%, berupa ATK dalam
rangka pelayanan administrasi kantor selama 12 bulan. dengan
hasil (outcome) berupa terpenuhinya peningkatan pelayanan
administrasi melalui ketersediaan ATK yang cukup dan memadai
sebesar 100%
f. Penyediaan barang cetakan dan penggadaan dengan alokasi
Anggaran sebesar Rp.1.725.208.000,- realisasi sampai desember
2016 sebesar Rp.1.705.296.227,- dengan realisasi fisik 100%,
berupa barang cetakan dan penggandaan administrasi kantor
selama 12 bulan. dengan hasil (outcome) berupa Meningkatnya
kelancaran pelayanan administrasi melalui ketersediaan barang
74 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
cetakan dan penggandaan yang cukup dan memadai sebesar
100%
g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.62.580.200,-
terealisir sampai desember 2016 sebesar Rp.61.384.600,- dengan
realisasi fisik 100%, berupa komponen instalasi listrik selama 12
bulan. Dengan hasil (outcome) berupa lancarnya penerangan
kantor selama setahun dengan realisasi 100%
h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi
Anggaran sebesar Rp.1.084.177.875,- terealisasi sampai
desember 2016 sebesar Rp.1.052.517.500,- dengan realisasi fisik
100%, berupa diantaranya 18 meter besi pengaman, 5 set cangkir,
6 unit genset dll. Dengan hasil (outcome) berupa Meningkatnya
Motivasi kerja aparatur dengan ketersediaan peralatan dan
perlengkapan kantor sebesar 100%
i. Penyediaan bahan bacaan dan peralatan perundang-undangan
dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.61.266.000,- terealisasi
sampai desember 2016 sebesar Rp.54.750.000,- dengan realisasi
fisik 100%, berupa 600 exp surat kabar.12 warta perundang-
undangan, 36 majalah dll. Dengan hasil (outcome) berupa
Meningkatnya sumber daya aparatur melalui ketersediaan bahan
bacaan yang memadai sebesar 100%
j. Penyediaan makanan dan minuman dengan alokasi Anggaran
sebesar Rp.117.920.000,- terealisasi sampai desember 2016
sebesar Rp.96.185.000,- realisasi fisik 100%, berupa penyediaan
makan dan minum rapat-rapat selama 12 bulan. Dengan hasil
(Outcome) Meningkatnya kinerja paratur dengan adanya
pertemuan dan rapat rapat sebesar 100%
k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah &
Dalam Daerah dengan alokasi Anggaran sebesar
75 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Rp.974.935.498,- terealisasi sampai desember 2016 sebesar
Rp.937.656.848,- dengan realisasi fisik sebesar 100%, berupa 1
tahun. Dengan hasil (Outcome) Meningkatnya kinerja aparatur
melalui koordinasi & konsultasi lintas sektor keluar dan dalam
daerah dengan realisasi 100%
l. Penyediaan Jasa Sopir Kantor dengan alokasi Anggaran sebesar
Rp.499.741.775 terealisasi sampai desember 2016 sebesar
Rp.497.193.875,- dengan realisasi fisik sebesar 100% berupa jasa
sopir UPTD sebanyak 19 orang Dengan hasil (Outcome)
terwujudnya pelayanan administrasi kantor yang prima dengan
relisasi 100%
m. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dengan alokasi
Anggaran sebesar Rp.719.006.350 terealisasi sampai desember
2016 sebesar Rp.715.678.320,- dengan realisasi fisik sebesar
100% berupa jasa pengamanan kantor sebanyak 28 orang Dengan
hasil (Outcome) terwujudnya pengamanan kantor yang memadai
dengan realisasi 100%
n. Penyediaan jasa informasi dokumentasi dan publikasi dengan
alokasi Anggaran sebesar Rp.31.500.000,- terealisir sampai
desember 2016 sebesar Rp.12.500.000,- dengan realisasi fisik
100%, berupa 12 kali publikasi, dan 1 kali dekorasi. Dengan hasil
(Outcome) Meningkatnya motivasi kerja aparatur melalui
ketersediaan jasa dokumentasi dan informasi dengan realisasi
100%
o. Penyediaan jasa pembinaan mental & fisik Aparatur dengan
alokasi Anggaran sebesar Rp.19.500.000,- terealisir sampai
desember 2016 sebesar Rp.18.150.000,- dengan realisasi fisik
sebesar 100 % berupa 50 kali senam, 30 kali pengajian. Dengan
hasil (Outcome) meningkatnya kualitas sumber daya aparatur
76 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
melalui pembinaan fisik dan mental aparatur dengan realisasi
sebesar 100%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.9.650.722.805,- terealisasi sampai
desember 2016 sebesar Rp.8.677.485.554,- dan realisasi fisik sebesar
100% dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Pembangunan Gedung Kantor dengan alokasi Anggaran sebesar
Rp.5.565.227.900,- terealisasi sampai desember 2016 sebesar
Rp.5.140.011.026,- dan realisasi fisik sebesar 100% berupa 6 unit
kantor UPTD. Dengan hasil (Outcome) Meningkatnya pelayanan
publik dengan adnya gedung kantor yang representatif dengan
realisasi sebesar 100%
b. Pengadaan Meubiler dengan alokasi Anggaran sebesar
Rp.567.600.000,- terealisasi sampai desember 2016 sebesar
Rp.541.578.638,- dan realisasi fisik sebesar 100% berupa
pembelian 70 unit rak file, 60 set kursi tunggu,dll. Dengan hasil
(Outcome) Meningkatnya pelayanan publik dengan ketersediaan
meubelair yang memadai dengan realisasi sebesar 100%
c. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi dengan
alokasi Anggaran sebesar Rp.635.931.250,- terealisasi sampai
desember 2016 sebesar Rp.590.627.400,- dan realisasi fisik
sebesar 100% berupa 22 unit komputer pc, 3 unit note book, 40
unit printer,dll. Dengan hasil berupa (Outcome) Meningkatnya
pelayanan dengan ketersediaan komputer dan jaringan komputer
yang memadai dengan realisasi sebesar 100%
d. Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi, dan Alat Informasi
dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.77.000.000,- terealisasi
sampai desember 2016 sebesar Rp.76.100.000 dan realisasi fisik
sebesar 100% berupa 9 unit tv. Dengan hasil (Outcome)
77 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
meningkatnya pelayanan publik dengan ketersediaan alat studio
dan komunikasi yang memadai dengan realisasi 100%
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio,Komunikasi, dan
Informasi dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.30.900.000,-
terealisasi sampai desember 2016 sebesar Rp.22.320.000 dan
realisasi fisik sebesar 100% berupa 16 unit telfon, 1 set sound
system dll Dengan hasil (Outcome)Meningkatnya kinerja aparatur
dengan berfungsinya peralatan studio komunikasi dan informasi
dengan baik dengan realisasai 100%
f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan alokasi
Anggaran sebesar Rp.528.365.265,- terealisasi sampai desember
2016 Rp.512.329.326 dan realisasi fisik sebesar 100% berupa
pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun. Dengan hasil
(Outcome) Meningkatnya pelayanan publik dan motivasi kerja
aparatur dengan terpeliharanya gedung kantor dengan realisasi
100%
g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.678.346.500,- terealisasi
sampai desember sebesar Rp.490.910.795,- dan realisasi fisik
sebesar 100% berupa pemeliharaan untuk 32 unit roda 4 dan 20
unit roda 2 dan 7 bus. Dengan hasil (Outcome) Meningkatnya
kelancaran tugas operasional kantor pusat dan UPTD dengan
kendaraan yang layak pakai dengan realisasi 100%
h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan
Kantor dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.203.650.000,-
terealisasi sampai desember 2016 sebesar Rp.170.289.225,- dan
realisasi fisik sebesar 100% berupa pemeliharaan untuk AC 111
Unit, Pompa Air 14 unit, dll Dengan hasil (Outcome) Meningkatnya
kinerja aparatur dengan berfungsinya peralatan dan perlengkapan
dengan baik, dengan realisasi 100%
78 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan
Komputerisasi dengan alokasi Anggaran sebesar
Rp.141.000.000,- terealisasi sampai desember 2016 sebesar
Rp.129.424.000,- dan realisasi fisik sebesar 100% berupa 138 unit
komputer pc, 26 unit laptop dll. Dengan hasil (Outcome)
Meningkatnya kinerja aparatur dengan berfungsinya peralatan dan
perlengkapan kantor dengan baik dengan realisasi 100%
j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan dengan
alokasi Anggaran sebesar Rp.246.429.440,- terealisasi sampai
desember 2016 sebesar Rp.195.568.100, dan realisasi fisik
sebesar 100% berupa pemeliharaan selama 1 tahun Dengan hasil
(Outcome) Terpeliharanya instalasi listrik telepon dan air yang
baik/lancar dengan realisasi 100%
k. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD
dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.272.272.450,- terealisasi
sampai desember 2016 sebesar Rp.255.987.893 dan realisasi fisik
sebesar 100% berupa kegiatan penataan aset SKPD. Dengan hasil
(Outcome) Terlaksananya penataan aset pemerintah daerah
dengan realisasi 100%
l. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dengan alokasi
Anggaran sebesar Rp.704.000.000,- terealisasi sampai desember
2016 sebesar Rp.552.339.151 dan realisasi fisik sebesar 100%
berupa kegiatan rehab 3 unit UPTD/samsat dan 1 kantor UPTD
Dengan hasil (Outcome) Meningkatnya pelayanan publik dengan
adnya gedung kantor yang representatif dengan realisasi sebesar
100%
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.174.420.000,- terealisasi sampai desember 2016 sebesar
Rp.154.960.000,- dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan
sebagai berikut:
79 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya dengan
alokasi Anggaran sebesar Rp.174.420.000,- terealisasi sampai
desember 2016 sebesar Rp.154.960.000,- dan realisasi fisik
sebesar 100% berupa pengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannya sebanyak 323 stel. Dengan hasil (Outcome)
Meningkatnya motivasi kerja dan disiplin aparatur ketersediaan
pakaian seragam dinas dengan realisasi 100%
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.53.182.000,- terealisasi sampai
Desember 2016 sebesar Rp.29.713.565 dan realisasi fisik sebesar
100% kegiatan sebagai berikut :
a. Sosiallisasi peraturan perundang-undangan dengan alokasi
Anggaran sebesar Rp.20.314.000,- terealisasi sampai Desember
2016 sebesar Rp.13.138.000,- dan realisasi fisik sebesar 100%
berupa Aparatur yang mengikuti sosialisasi terhadap perundang
undangan sebanyak 6 orang Dengan hasil (Outcome)
meningkatnya kualitas sumber daya aparatur tentang peraturan
dan perundang-undangan dengan realisasi 100%
b. Bintek implementasi peraturan perundang-undangan dengan
alokasi Anggaran sebesar Rp.32.868.000,- terealisasi sampai
Desember 2016 sebesar Rp.16.575.565 dan realisasi fisik sebesar
100% berupa Aparatur yang mengikuti bintek peraturan
perundang-undangan sebanyak 4 orang. Dengan hasil (Outcome)
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur tentang pelaksanaan
teknis peraturan dan perundang undangan dengan realisasi 100%
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.1.383.685.100,- terealisasi sampai Desember 2016 sebesar
Rp.1.338.391.970,- dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan
sebagai berikut :
80 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
a. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.146.761.200,-
terealisasi sampai Desember 2016 sebesar Rp.137.731.361,- dan
realisasi fisik sebesar 100% berupa pembuatan buku LAKIP, PK,
Renja LPPD, LKPJ, laporan tahunan. Dengan hasil (Outcome)
meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan untuk
dijadikan pedoman dalam perencanaan dengan realisasi 100%
b. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD dengan
alokasi Anggaran sebesar Rp.107.395.200,- terealisasi sampai
Desember 2016 sebesar Rp.100.801.650,- dan realisasi fisik
sebesar 100% berupa laporan penyusunan perencanaan sebanyak
30 buku DPA DPKD & 180 DPA UPTD,30 buku DPPA & 180 DPPA
UPTD, 30 renja,dll. Dengan hasil (Outcome) meningkatnya kualitas
penyusunan perencanaan program dan kegiatan dengan realisasi
100%
c. Penatausahaan Keuangan SKPD dengan alokasi Anggaran
sebesar Rp.1.129.528.700,- terealisasi sampai Desember 2016
sebesar Rp.1.099.858.959 dan realisasi fisik sebesar 100% berupa
laporan bendahara pengeluaran, laporan keuangan,dll Dengan
hasil (Outcome) Meningkatnya kualitas laporan keuangan SKPD
dengan realisasi 100%
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah dengan alokasi anggaran Rp.4.586.491.500,- terealisasi
sampai Desember 2016 sebesar Rp.3.951.417.343,- dan realisasi fisik
sebesar 99.28% dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
Daerah (SIPKD) dengan alokasi Anggaran sebesar
Rp.851.940.000,- Terealisasi sampai Desember 2016 sebesar
Rp.589.392.480,- dan realisasi fisik sebesar 100% berupa 1 tahun
tim teknis SIPKD, 1 tahun pemeliharaan jaringan dll. Dengan hasil
81 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
(Outcome) Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengeloaan
keuangan daerah dengan realisasi sebesar 100%
b. Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dengan alokasi
Anggaran sebesar Rp.479.173.500,- terealisasi sampai Desember
2016 sebesar Rp.409.290.170,- dan realisasi fisik sebesar 100%
berupa tersusunnya dokumen keuangan daerah seperti, Pengantar
nota keuangan, nota keuangan , nota jawaban dan Peraturan
Daerah tentang APBD, dll. Dengan hasil (Outcome) Tersusunnya
peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2016 beserta
kelengkapannya ( penantar nota keuangan, nota keuangan dan
nota jawaban ) dengan realisasi sebesar 100%
c. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD
dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.193.266.350,- terealisasi
sampai degan Desember sebesar Rp.160.733.840,- dan realisasi
fisik sebesar 100% berupa tersedianya peraturan gubernur tentang
penjabaran APBD sebanyak 245 buku TA TA 2016. Dengan hasil
(Outcome) terpenuhinya peraturan Gubernur tentang penjabaran
APBD tahun anggaran 2015 sebagai landasan operasional
pelaksanaan apbd dengan realisasi 100%
d. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.337.183.750,- Terealisasi
sampai Desember 2016 sebesar Rp.335.628.445,- dan realisasi
fisik sebesar 100% berupa tersusunnya pengantar nota keuangan
sebanyak 110 buku, nota keuangan 110 buku, nota jawaban 110
buku dan perda tentang perubahan APBD tahun 2015 110 buku.
Dengan hasil (Outcome) Tersedianya peraturan daerah tentang
perubahan APBD tahun anggaran 2015 beserta lampiran dan
kelengkapannya dengan realisasi sebesar 100%
e. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
Perubahan APBD dengan alokasi Anggaran sebesar
82 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Rp.220.264.650,- terealisasi sampai Desember 2016 sebesar
Rp.173.438.800 dan realisasi fisik sebesar 100% berupa
tersedianya peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan
APBD TA 2016 sebanyak 245 buku. Dengan hasil (Outcome)
tersusunya peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan
APBD tahu aanggaran 2016 sebagai landaasan operasional
pelaksanaan apbd dengan realisasi 100%
f. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.143.378.000,-
terealisasi sampai Desember 2016 sebesar Rp.138.807.330,- dan
realisasi fisik sebesar 100% berupa buku pertanggungjawaban
APBD, laporan semester I, dll. Dengan hasil (Outcome)
terlaksananya pertanggungjawaban pelaksanaan apbd dengan
realisasi 100%
g. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Pemda dengan
alokasi Anggaran sebesar Rp.22.200.000,- terealisasi sampai
Desember 2016 sebesar Rp.22.049.500,- dan realisasi fisik
sebesar 100% berupa tersusunnya buku laporan pemda prov.
sumbar. Dengan hasil (Outcome) tersedianya informasi laporan
keuangan tahun 2014 dalam rangka pertanggungjawaban kepala
daerah dengan realisasi 100%
h. Verifikasi DPA-SKPD dengan alokasi Anggaran sebesar
Rp.149.801.050,- Terealisasi sampai Desember 2016 sebesar
Rp.149.551.050,- dan realisasi fisik sebesar 100% berupa verifikasi
DPA SKPD sebanyak 44 SKPD dan 9 Biro dan PPKD Dengan hasil
(Outcome) tersedianya dokumen pelaksanaan anggaran tahun
2015 sebagai pedoman pelaksanaan anggaran SKPD dengan
realisasi 100%
i. Verifikasi DPPA-SKPD dengan alokasi Anggaran sebesar
Rp.138.742.150,- Terealisasi sampai Desember 2016 sebesar
83 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Rp.52.497.150,- dan realisasi fisik sebesar 100% yaitu verifikasi
DPPA SKPD sebanyak 44 SKPD dan 9 Biro dan PPKD Dengan
hasil (Outcome) tersedianya dokumen pelaksanaan perubahan
anggaran sautan kerja perangkat daerah tahun 2015 sebagai
pedoman pelaksanaan anggaran bagi SKPD dengan realisasi
100%
j. Pengelolaan dan Penatausahaan APBD dengan alokasi
Anggaran sebesar Rp.174.914.500,- terealisasi sampai Desember
2016 sebanyak Rp.163.984.612,- dan realisasi fisik sebesar 100%
berupa terbitnya Surat Penyediaan Dana seluruh SKPD lingkup
Pemprov sumbar 4 triwulan, Terbitnya SP2D 4 Triwulan dll.
Dengan hasil (Outcome) terlaksananya penatausahaan apbd 2015
dengan realisasi 100%
k. Penatausahaan Terhadap Bantuan Keuangan Atas Beban
APBD dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.77.100.800,-
terealisasi sampai Desember 2016 sebesar Rp.711.327.588,- dan
realisasi fisik sebesar 100% berupa evaluasi dan monitoring
pemberian bantuan keuangan sebanyak 12 laporan Dengan hasil
(Outcome) terpenuhinya pelaksanaan pemberian bantuan 2015
dengan realisasi 100%
l. Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja SKPD dengan alokasi
Anggaran sebesar Rp.228.646.100,-Terealisasi sampai Desember
2016 sebesar Rp.226.415.506 dan realisasi fisik sebesar 100%
berupa rekonsiliasi pendapatan dan belanja SKPD sebanya 192
berita acara dll Dengan hasil (Outcome) Terwujudya pelaporan
keuangan SKPD sesuai aturan yang berlaku dengan realisasi
100%
m. Asistensi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kepada SKPD dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.48.985.400,-
Terealisasi sampai Desember 2016 sebesar Rp.43.310.599 dan
84 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
realisasi fisik sebesar 100% berupa asistensi terhadap 45 SKPD
lingkup pemprov Dengan hasil (Outcome) Meningkatnya
kemampuan dan pemahaman apratur pengelolaan keuangn di
SKPD./UPTD dengan realisasi 100%
n. Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah dengan alokasi
Anggaran sebesar Rp.72.442.700,- Terealisasi sampai Desember
2016 sebesar Rp.69.477.162,- dan realisasi fisik sebesar 100%
berupa laporan Penerimaan dan pengeluaran kas Daerah
sebanyak 12 exp. Dengan hasil (Outcome) terealisasinya rencana
APBD 2016 dan tersedianya informasi realisasi penerimaan dan
pengeluaran kas daerah dengan realisasisi 100%
o. Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) dengan alokasi Anggaran sebesar
Rp.91.710.000,- terealisasi sampai Desember 2016 sebesar
Rp.85.434.988,-dan realisasi fisik sebesar 100% berupa
pembinaan rumah sakit yang telah menjadi BLUD sebanyak 4
rumah sakit. Dengan hasil (Outcome) Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan BLUD dengan realisasi 100%
p. Pembahasan Pergeseran DPA-SKPD dengan alokasi Anggaran
sebesar Rp.89.569.150,- Terealisasi sampai Desember 2016
sebesar Rp.86.599.150,- dan realisasi fisik sebesar 100% berupa
pergeseran DPA-SKPD tahun 2016 di 44 SKPD, 9 Biro dan PPKD.
Dengan hasil (Outcome) Terselengaranya penyempurnaan dan
perubahan anggara dalam DPA-SKPD yang dilakukan dengan
pergeseran anggaran sesuai dengan peraturan perUUan dengan
realisasi 100%
q. Verifikasi Pertanggungjawaban Bantuan Terhadap Bantuan
Keuangan Atas Beban APBD dengan alokasi Anggaran sebesar
Rp.50.585.200,- Terealisasi sampai Desember 2016 sebesar
Rp.45.940.263,- dan realisasi fisik sebesar 100% berupa verifikasi
85 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
pertanggung jawaban bantuan terhadap bantuan keuangan tahun
2016 sebanyak 12 laporan. Dengan hasil (Outcome) Terpenuhinya
pelaksanaan bantuan 2016 dengan realisasi 100%
r. Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah/Negara dengan
alokasi Anggaran sebesar Rp.73.650.900,- terealisasi sampai
Desember 2016 sebesar Rp.72.275.900,- dan realisasi fisik
sebesar 100% berupa sidang-sidang Tim Penyelesaian Kerugian
Daerah/Negara sebanyak 6 kali. Dengan hasil (Outcome)
Terlaksananya penyelesaian proses tuntutan penyelesaian
kerugian daerah/negara dengan realisai 100%
s. Pembahasan RKA SKPD dengan alokasi Anggaran sebesar
Rp.92.839.950,- terealisasi sampai Desember 2016 sebesar
Rp.74.364.950,- dengan realisasi fisik sebesar 100%, berupa
pembahasan RKA pada 44 SKPD, 9 Biro dan PPKD Dengan hasil
(Outcome) Tersusunya pembahasan RKA-SKPD tahun 2016
sesuai dengan eraturan perundang-undangan dengan realisasi 44
SKPD 9 Biro dan PPKD dengan realisasi 100%
t. Penyebarluasan Data dan Informasi Keuangan Daerah dengan
alokasi Anggaran sebesar Rp.168.954.700,- terealisasi sampai
Desember 2016 Rp.153.925.110,- dengan capaian realisasi fisik
sebesar 100% Berupa 1 tahun sewa hosting DPKD, 9 bulan sewa
Astinet, dll Dengan hasil (Outcome) Meningkatnya kualitas
penyajian infromasi pengelolaan keuangan dan daerah dengan
realisasi 100%
u. Pembahasan DPPA-SKPD dan RKA-SKPD Kegiatan Baru
dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.83.530.700,- terealisasi
sampai Desember 2016 Rp.75.280.200,- dengan capaian realisasi
fisik sebesar 100%. Berupa terlaksananya pembahasan DPPA-
SKPD dan RKA-SKPD 2016 pada 44 SKPD, 9 Biro dan PPKD
Dengan hasil (Outcome) Tersedianya pedoman perubahan
86 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
anggaran yang ditetapkan dalam DPPA-SKPD tahun 2015 dengan
realisasi 100%
v. Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Bos dengan alokasi
Anggaran sebesar Rp.113.498.300,- terealisasi sampai Desember
2016 Rp.106.104.249,- dengan capaian realisasi fisik sebesar
100% Berupa terbitnya SPD dan SP2D selama 4 Triwulan Dengan
hasil (Outcome) Terlaksananya penatausahaan BOS 2016 dengan
realisasi 100%
w. Penyusunan Standar Analisa Biaya (SAB) dengan alokasi
Anggaran sebesar Rp.140.376.000,- terealisasi sampai Desember
2016 Rp.16.918.600,-dengan capaian realisasi fisik sebesar 75%.
Berupa Terlaksananya penyusunan Standar Analisa Biaya
sebanyak 1 dokumen Dengan hasil (Outcome) Tersedianya
pedoman menganalisi kewajaran beban kerja dan biaya setiap
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 1
tahun anggaran dengan realisasi 65%
x. Peningkatan PENdapatan Negara yang bersumber dari PPH
dan PPN dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.38.457.900,-
Terealisasi sampai Desember 2016 sebesar Rp.34.510.450,- dan
realisasi fisik sebesar 100% berupa rancangan laporan keuangan
SKPD dan Neraca Daerah sebanyak 12 laporan Dengan hasil
(Outcome) Terwujudnya realisasi pendapatan negara yang
bersumber dari PPh dan PPN dengan realisasi 100%
y. Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji PNSD dengan alokasi
Anggaran sebesar Rp.101.635.250,- terealisasi sampai Desember
2016 Rp.99.251.337,- dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%
Berupa Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan gaji 12
bulan Dengan hasil (Outcome) Terwujudnya pengelolaan dan
penatausahaan gaji PNS
87 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
z. Pembinaan Teknis Penyusunan perencanaan penganggaran
SKPD di Lingkungan Provinsi dengan alokasi Anggaran sebesar
Rp.150.929.400,- terealisasi sampai Desember 2016 sebesar
Rp.112.957.400,- dan realisasi fisik sebesar 100% berupa
bimbingan teknis perencanaan dan penganggaran bagi aparatur
perencanaan dan penganggaran di lingkup SKPD sebanyak 44
SKPD, 9 Biro dan UPTD Dengan hasil (Outcome) Terpenuhinya
pemberian pemahaman terdahap penyusunan perencanaan dan
pengannggaran sebeser 98%
aa. Bimbingan Teknis dan Pelatihan Peningkatan SDM Berbasis
Teknologi Informasi dengan alokasi Anggaran sebesar
Rp.176.630.300,- terealisasi sampai Desember 2016 sebesar
Rp.114.852.300 dan realisasi fisik sebesar 100% berupa 4 kali
bintek e-samsat, 2 kali pelatihan modul akuntansi dll. Dengan hasil
(Outcome) Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparatur
tentang operasional aplikasi pengelolaan keuangan daerah dengan
realisasi 100%
bb. Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD kepada SKPD
dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi
Anggaran sebesar Rp.58.394.500,- terealisasi sampai Desember
2016 sebesar Rp.50.459.700,- dengan capaian realisasi fisik
sebesar 100% berupa sosialisasi tentang pedoman penyusunan
APBD sebanyak 130 peserta. Dengan hasil (Outcome)
Meningkatnya pemahaman dan kebijakan tentang perencanaan
anggaran dalam penyusunan APBD tahun 2016 dengan realisasi
100%
cc. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan
Pemda dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.28.175.000,-
terealisasi sampai Desember 2016 sebesar Rp.25.792.000,-
dengan realisasi fisik sebesar 100%, berupa Peningkatan wawasan
88 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
sebanyak 44 SKPD dan 9 Biro. Dengan hasil (Outcome)
Terlaksananya penyusunan laporan keuangan SKPD berbasis
akrual secara bertahap mulai tahun 2015 dengan realisasi 100%
dd. Pembinaan Bendahara SKPD Provinsi Sumatera Barat dengan
alokasi Anggaran sebesar Rp.150.000.000,- terealisasi sampai
Desember 2016 sebesar Rp.124.986.564,- dengan realisasi fisik
sebesar 100%, berupa Pembinaan terhadap Bendahara
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengelola Gaji
SKPD/PPKD dilingkungan Provinsi Sumatera Barat. Dengan hasil
(Outcome) Terlaksananya Penatausahaan keuangan SKPD APBD
tahun 2015 dengan realisasi 100%
ee. Koordinasi DBH Cukai Hasil Tembakau dengan alokasi
Anggaran sebesar Rp.69.515.300,- terealisasi sampai Desember
2016 sebesar Rp.65.859.950,- dengan realisasi fisik sebesar
100%. Berupa sosialisasi peraturan perundang-undangan CHT
sebanyak 70 orang (1 angkatan). Dengan hasil (Outcome)
Meningkatnya permahaman aparatur tentang peraturan
perundang-undangan di bidang cukai tembakau dengan realisasi
100%
7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.719.840.00,-
terealisasi sampai Desember 2016 sebesar Rp.664.713.023,- dan
realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Evaluasi rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD
dan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD serta
Rancangan Peraturan Perbub/Wako tentang Penjabaran APBD
dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota dengan
alokasi Anggaran sebesar Rp.280.500.000,- terealisasi sampai
Desember 2016 sebesar Rp.258.872.860,- dan realisasi fisik
sebesar 100% berupa 19 SK Gubernur. Dengan hasil (Outcome)
89 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Ditetapkannya perda tentang APBD dan perbup/wako tantang
penjabaran APBD kab/kota tahun 2016 berdasarkan hasil evaluasi
gubernur dengan realisasi 19 Kab/Kota
b. Rekapitulasi dan Updating Data APBD Kab/Kota dengan alokasi
Anggaran sebesar Rp.150.000.000,- Terealisasi sampai
Desember 2016 sebesar Rp.131.509.859,- dan realisasi fisik
sebesar 100% berupa laporan rakor sebanyak 10 eks. Dengan
hasil berupa (Outcome) Terpenuhinya permintaan dara dari
kementrian Dalam Negeri dengan realisasi 100%
c. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kab/Kota dengan
alokasi Anggaran sebesar Rp.63.340.000,- terealisasi sampai
Desember 2016 sebesar Rp.56.849.900,- dengan realisasi fisik
sebesar 100% berupa peningkatan pemahaman terhadap 186
orang.Dengan hasil (Outcome) Meningkatnya Pemahaman
Anggota Tim TAPD terhadap Pengelolaan Keuangan Darah
dengan realisasi 100%
d. Monitoring tindak lanjut hasil evaluasi APBD,APBD Perubahan
dan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota dengan alokasi
Anggaran sebesar Rp.226.000.000,- terealisasi sampai Desember
2016 sebesar Rp.217.480.404,- dengan realisasi fisik sebesar
100% berupa laporan hasil monitoring dan Pembinaan kepada
Kab/Kota sebanyak 5 eks Dengan hasil (Outcome) Meningkatnya
kualitas Pengelolaan Keuangan Kab/Kota dengan Realisasi 100%
8. Program Peningkatan Pendapatan Daerah dengan alokasi anggaran
Rp.11.034.379.750,- terealisasi sampai desember 2016 sebesar
Rp.10.147.301.146,- dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan
sebagai berikut:
a. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Samsat Link
dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.2.192.523.950,- Terealisasi
90 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
sampai desember 2016 sebesar Rp.1.981.822.597,- dan realisasi
fisik sebesar 100% berupa 1 tahun pulsa SMS Gateway dan SLA,
1 kali ratek Samsat dll. Dengan hasil (Outcome) Meningkatnya
pelayanan kepada wajib pajak dan efiseiensi penggunaan data dan
informasi pajak kendaraan bermotor dengan realisasi 100%
b. Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah Melalui Samsat Keliling
dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.3.715.477.700,- terealisasi
sampai desember 2016 sebesar Rp.3.549.504.877,- dan realisasi
fisik sebesar 100% berupa Pelayanan pajak pada daerah terpencil
dan perkotaan melalui samsat keliling di 18 wilayah kerja UPTD.
Dengan hasil (Outcome) Meningkatnya pendapatan daerah dengan
terlayaninya wajib pajak di daerah terpencil dengan realisasi 100%
c. Peningkatan Pendapatan Daerah melalui razia Kendaraan
Bermotor dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.743.589.900,-
terealisasi sampai desember 2016 sebesar Rp.659.693.954,- dan
realisasi fisik sebesar 100% berupa Terlaksananya razia
kendaraan bermotor di 18 UPTD Dengan hasil (Outcome)
Meningkatnya pendapatan daerah melalui razia kendaraan
bermotor dengan realisasi 100%
d. Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Super PKB dengan
alokasi Anggaran sebesar Rp.415.805.750,- Terealisasi sampai
desember 2016 sebesar Rp.385.584.776,- dan realisasi fisik
sebesar 100% berupa Terkirimnya super PKB/STPD kepada wajib
pajak selama 12 bulan. Dengan hasil (Outcome) Meningkatnya
pendapatan daerah melalui kegiatan super PKB dengan realisasi
100%
e. Rekonsiliasi Dalam Rangka Pemungutan Pajak Daerah
dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.256.158.800,- terealisasi
sampai desember 2016 sebesar Rp.254.667.399,- dan realisasi
fisik sebesar 100% berupa Terlaksananya rekonsiliasi pemungutan
91 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
pajak daerah ke jakarta dan medan. Dengan hasil berupa
(Outcome) Meningkatnya informsi dalam peningkatan pendpatan
daerah dengan realisasi 100%
f. Peningkatan dan Penyusunan Rencana Penerimaan Retribusi
Daerah dan Penerimaan Lain-Lain dengan alokasi Anggaran
sebesar Rp.148.374.070,- terealisasi sampai desember 2016
sebesar Rp.143.867.675,- dan realisasi fisik sebesar 100% berupa
laporan koordinasi, evaluasi Rencana Penerimaan Retribusi 2016
dan Perubahan 2016 sebanyak 6 laporan dan 5 buku Dengan hasil
(Outcome) laporan hasil koordinasi dengan realisasi laporan hasil
koordinasi. Dengan realisasi sebesar 100%
g. Pendataan Objek Pajak dan Penagihan Pajak Alat Berat dengan
alokasi Anggaran sebesar Rp.81.753.250,- terealisasi sampai
desember 2016 sebesar Rp.44.534.250,- dan realisasi fisik
sebesar 100% berupa Terlaksananya penagihan alat berat
sebanyak 109 unit alat berat Dengan hasil berupa (Outcome)
Meningkatnya penerimaan pajak alat berat terhutang dengan
realissi 100%
h. Rekonsiliasi DBH Pajak dan Non Pajak dengan alokasi
Anggaran sebesar Rp.192.269.280,- Terealisasi sampai desember
2016 sebesar Rp.188.134.992,- dan realisasi fisik sebesar 100%
berupa rekonsiliasi DBH Pajak & non Pajak sebanyak 10 kali
Dengan hasil (Outcome) Penyusunan data DBH Pajak dan Non
Pajak dengan realisasi 100%
i. Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah Melalui Kantor Samsat
dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.1.542.182.100,- Terealisasi
sampai desember 2016 sebesar Rp.1.396.878.053,- dan realisasi
fisik sebesar 100% yaitu Objek pajak tertagih 1.010.245 unit PKB
dan 150.000 unit BBNKB Dengan hasil berupa (Outcome)
meningkatnya pendapatan daerah melalui SAMSAT.
92 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
j. Peningkatan Pendapatan Dana PErimbangan dengan alokasi
Anggaran sebesar Rp.59.836.950,- terealisasi sampai desember
2016 sebanyak Rp.58.418.402,- dan realisasi fisik sebesar 100%
berupa Laporan realisasi Penerimaan dana Perimbangan. 6 dalam
daerah 2 luar daerah Dengan hasil (Outcome) Optimalnya
koordinasi dana perimbangan dengan realissi 100%
k. Standarisasi Pelayanan Samsat dengan alokasi Anggaran
sebesar Rp.650.000.000,- terealisasi sampai desember 2016
sebesar Rp.611.956.291,- dan realisasi fisik sebesar 100% berupa
terukurnya pelayanan pada 5 UPTD Samsat dalam bentuk 5
sertifikat ISO 9001:2008 Meningaktanya pendapatan daerah
melalui standarisasi pelayanan dengan realisasi 100%
l. Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Penghitungan Dasar
Pengenaan PKB dan BBNKB dengan alokasi Anggaran sebesar
Rp.149.856.250,-Terealisasi sampai desember 2016 sebesar
Rp.127.900.765 dan realisasi fisik sebesar 100%berupa
Tersedianya buku NJKB sebanyak 125 buku NJKB Dengan hasil
(Outcome) Adanya pedoman bagi setiap UPTD tentang
penhitugnan dasar pengenaan PKB dan BBNKB dengan realisasi
100%
m. Pembinaan dan Pengawasan Operasional Samsat dengan
alokasi Anggaran sebesar Rp.355.339.000,- Terealisasi sampai
desember 2016 sebesar Rp.278.346.628 dan realisasi fisik sebesar
100%Terlaksananya Rekomendasi tim pembina samsat 2
Rekomendasi Dengan hasil (Outcome) Lancarnya pelaksanaan
kegiatan pelayanan pada kantor samsat dengan realisasi 100%
n. Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Samsat Quick
Response dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.157.500.000,-
Terealisasi sampai desember 2016 sebesar Rp.136.650.000,- dan
realisasi fisik sebesar 100% berupa objek pajak yang tertagih
93 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
sebanyak 12.000 unit PKB. Dengan hasil (Outcome) Meningkatnya
pendapatan daerah melalui samsat quick response dengan
realisasi 100%
o. Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pemungutan Pajak
Air Permukaan (PAP) dengan alokasi Anggaran sebesar
Rp.112.065.000,- terealisasi sampai desember 2016 sebesar
Rp.92.077.256,-dan realisasi fisik sebesar 100% berupa
Pendapatan daerah melalui pajak air permukaan sebanyak 147
wajib pajak Dengan hasil (Outcome) Meningkatnya pendapatan
daerah melalui pemungutan PAP dengan realisasi 100%
p. Penyusunan Ranperda Retribusi Daerah dan PLL dengan
alokasi Anggaran sebesar Rp. 172.825.500,- Terealisasi sampai
desember 2016 sebesar Rp.172.286.492,- dan realisasi fisik
sebesar 100% berupa terlaksananya penyusunan ranperda
retribusi sebanyak 1 kali. Dengan hasil (Outcome) Meningkatnya
wawasan aparatur dengan realisasi 100%
q. Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dengan
alokasi Anggaran sebesar Rp.88.822.250,- terealisasi sampai
desember 2016 sebesar Rp64.976.739,- dengan realisasi fisik 75%
berupa monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah
sebanyak 4 kali pertemuan. Dengan hasil (Outcome) Meningkatnya
pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-undangan
tentang pajak daerah dengan realisasi 100%
94 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BAB IVPENUTUP
A. Kesimpulan
LAKIP DPKD Tahun 2016 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan
sasaran Tahun 2016 berdasarkan Rencana Stratejik (Renstra) dan Rencana Kinerja
(Renja) yang telah disusun sebelumnya. LAKIP DPKD disusun berdasarkan Laporan
Capaian Kinerja yang dilaksanakan oleh bidang-bidang kerja dan UPTD Pelayanan
Pendapatan (eselon III) yang ada di lingkungan DPKD Provinsi Sumatera Barat.
Dengan demikian LAKIP DPKD merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi
(integrated and consolidated report) terhadap pencapaian kinerja Bidang-Bidang
maupun UPTD di Sumatera Barat secara keseluruhan.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap LAKIP dari unit-unit kerja
dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya,
maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja baik Bidang
maupun UPTD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dan Renstra Lima Tahunan DPKD 2016 – 2021. Program-
program tersebut meliputi (1) Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah; (2) Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota; dan (3) Program Peningkatan
Pendapatan Daerah
2. Berdasarkan uraian sebelumnya, tingkat pencapaian kinerja kegiatan pada
berbagai program adalah sebagai berikut:
95 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
a. Kinerja yang optimal ditunjukkan pada Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota yakni masing yakni sebesar 100,00
%.
b. Kinerja yang paling rendah ditunjukkan pada Program Peningkatan
Pendapatan Daerah, yaitu sebesar 96.28%. Hal ini dikarenakan ada satu
kegiatan di dalam program tersebut yaitu Penyusunan Standar Analisa Biaya
yang realisasinya 75%.
3. Adapun pencapaian kinerja input/penyerapan anggaran DPKD Tahun 2015
terhadap Belanja Langsung adalah sebesar 90.92 % dari total pagu anggaran
sebesar Rp. 36.933.671.300,-. Capaian kinerja input tertinggi terdapat pada
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota yaitu
sebesar 92.34 %. Sedangkan penyerapan anggaran terendah terdapat pada
program peningkatan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah yakni sebesar 81.36 %.
4. Pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana poin diatas telah memberikan
konstribusi terhadapat pencapaian Indikator Kinerja Sasaran dengan perinician
sebagai berikut :
a. Terealisasinya Persentase Peningkatan Pajak Daerah sebesar 11.50%
dari target yang ditetapkan sebesar 2.32 % dengan ini maka persentase
capaian kinerjanya mencapai 495.69%.
b. Terealisasinya Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar
10.86% dari target semula sebesar 6.6%, maka dapat disimpulan capaian
kinerjanya sebesar 164.55%.
c. Terealisasinya Persentase Konstribusi PAD terhadap Total Pendapatan
sebesar 41.22% dari target semula sebesar 42.54%. Dengan ini maka
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 103.20%
d. Terealisasinya Persentase ketepatan Waktu Penyaluran Alokasi Dana
Transfer sebesar 100% dari target sebesar 100% dengan Capaian Kinerja
sebesar 100%
96 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
e. Persentase Peningkatan Alokasi Dana Tranfer terealisasi 12% dari target
10% dengan capaian 120%
f. Angka Indek Kepuasan Masyarakat pada tahun 2015 ini direalisasikan
dengan nilai BAIK, ini sesaui dengan target yang telah ditetapkan yaitu
juga bernilai BAIK. Oleh karena itu capaian targetnya adalah sebesar
100%.
g. Realisasi Jumlah Komplain Masyarakat adalah sebsar 10 kali komplain
dari target yang ditetapkan sebanyak 5 kali komplain, hal ini tentu suatu
kinerja yang baik, karena semakin berkurang komplian masyarakat maka
akan semakin baik kinerja pelayanan yang telah dilakukan. Capaian
kinerja pada Indikator Kinerja ini adalah sebesar 150.00%
h. Realisasi Opini BPK diharapkan realisasinya tahun ini adalah WTP.
Sesuai dengan target yang telah ditentukan juga WTP dengan capaian
kinerja sebesar 100%.
i. Realisasi Persentase Rasio SILPA dari Belanja Daerah adalah sebesar
5.84% dari target sebesar 6 – 8 % dengan capaian kinerja sebesar 102%
j. Realisasi Persentase Tepat Waktu Penyampaian Ranperda APBD, APBD-
P ke DPRD pada tahun ini hanya sebesar 100% dari target yang
ditetapkan sebesar 100%.
k. Realisasi Persentase Tepat Waktu Penyampaian pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD ke DPRD pada tahun ini hanya sebesar 100% dari
target yang ditetapkan sebesar 100%.
l. Realisasi Rata-rata Proporsi PAD terhadap Total Pendapatan adalah
sebesar 7.30% dari target semula sebesar 7.20% dengan capaian kinerja
101.39%.
m. Realisasi rata-rata Proporsi Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan sebesar
39.70% dari target yang ditentukan sebesar 39.70% dengan capaian
kinerja sebesar 100.00%.
97 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
n. Realisasi Rata-rata Proporsi Alokasi Belanja Fungsi Kesehatan adalah
sebesar 9.85% dari target yang ditentukan sebesar 9.85% dengan
capaian kinerja sebesar 100,00%.
o. Realisasi Rata-rata Proporsi Balanja Pegawai adalah 54.00% dari target
yang ditetapkan semua sebesar 54.35% dengan capaian kinerja 100.64%.
5. Kinerja sasaran dimaksud diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
pencapaian tujuan yang tertuang dalam Renstra DPKD 2016, yaitu:
a. Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah.
b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendapatan.
c. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Yang Transparan dan Akuntabel.
d. Terwujudnya Peningkatan Kualitas APBD Kabupaten/Kota
6. Pencapaian kinerja sasaran juga diharapkan dapat memberikan kontrisbusi
terhadap Target Kinerja Pemerintah Provinsi yang dibebankan kepada DPKD
Provinsi Sumatera Barat yaitu Meningkatnya Status Opini BPK Terhadap
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi yang pada tahun 2016 ini di targetkan
memperoleh oponi Wajar Tanpa Pengecualian.
B. Rekomendasi
1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja program dan kegiatan pada Program
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang salah
satunya dilakukan dengan perencanaan yang baik, menghindari terjadinya
kesalahan penganggaran yang mengakibatkan tidak terealisirnya anggaran yang
sudah disediakan, penatalaksanaan yang harus sesuai dengan jadwal terutama
pada kegiatan yang pelaksanaanya berkaitan dangan pihak lain.
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi DPKD dapat dilakukan antara lain melalui:
98 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
a. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif
sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam
pelaksanaannya.
b. Peningkatan kompetensi SDM khususnya terkait dengan proses pengelolaan
pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan daerah terutama yang
berkaitan dengan pengelolaan data, informasi dan implementasi sistem
informasi.
c. Perlunya upaya-upaya perencanaan diklat yang mantap untuk meningkatkan
kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah, sehingga keberadaan
aparat memang betul-betul sesaui dengan kebutuhan organisasi.
3. Melalui LAKIP DPKD Tahun 2016 ini dapat menjadi bahan perbaikan kinerja
kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra
DPKD Tahun 2016 – 2021, dan Renstra DPKD 2016.
top related