dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu...
Post on 08-May-2019
227 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
GAMBARAN UMUM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Sejarah Singkat
Pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah kepada setiap warga
Negara dan penduduk sehingga metode dan prosedur senantiasa harus
diaktualisasikan disesuaikan dengan harapan dan keinginan publik dan perubahan
lingkungan. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur
pemerintah dalam berbagai sektor terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak
sipil dan kebutuhan dasar penduduk masih dirasakan belum seperti yang
diharapkan oleh masyarakat.
Masyarakat umum dan kalangan dunia usaha sering mengeluhkan proses
pelayanan perijinan oleh pemerintah yang berbelit-belit, tidak transparan, dan
perlu biaya ekstra. Mereka sering bolak-balik dari satu kantor ke kantor lain hanya
untuk mengurus suatu layanan perijinan. Tentu saja hal ini membuat masyarakat
menjadi merasa dipermainkan oleh aparat pemerintah, sehingga kinerja pelayanan
publik secara keseluruhan menjadi buruk. Bagi kalangan dunia usaha masalah
yang sering dikeluhkan adalah ketidakjelasan prosedur, biaya dan waktu
pemrosesan ijin yang tidak pasti selesainya, sehingga biaya yang dikeluarkan pada
akhirnya tinggi. Bagi masyarakat, kondisi ini menyebabkan kepercayaan kepada
pemerintah menurun.
2
Merespon permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan
Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi dan
Perangkat Daerah Provinsi Bali. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi
Bali dibentuk sebagai salah satu upaya Pemerintah Provinsi Bali untuk
meningkatkan Pelayanan Publik.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
(DPMPTSP) adalah salah satu OPD di Provinsi Bali yang mempunyai tugas
pokok membantu Gubernur dalam bidang Penanaman Modal dan Perizinan.
Dalam sejarah kelahirannya di Provinsi Bali pada tahun 1973 pernah dibentuk
Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) dengan Surat Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 35/Skep/46/EK-1/I/1973 tanggal 25 Oktober
1973.
Adapun tugas-tugas BKPMD Provinsi Daerah Tingkat I Bali tersebut:
1. Menyelenggarakan segala usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan
penanaman modal.
2. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut BKPMD menyelenggarakan
kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
a. Menampung keinginan dan memberikan penjelasan kepada calon penanam
modal tentang kemungkinan penanaman modal di Daerah Bali.
b. Menerima permohonan PMDN meneliti persyaratan-persyaratan teknis
sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan selanjutnya
meneruskan permohonan tersebut kepada BKPM Pusat, sepanjang
wewenang untuk memutuskannya berada pada Pemerintah Pusat.
3
c. Memberikan pertimbangan kepada BKPM Pusat mengenai permohonan
penanaman modal asing.
d. Mengkoordinasikan penyelesaian izin lokasi, izin penggunaan tanah, izin
bangunan, izin Undang-Undang Gangguan dan izin - izin lainnya di
Daerah Bali, dalam rangka penanaman modal.
e. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal di
Daerah Bali.
f. Menyusun laporan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang
pelaksanaan dan perkembangan penanaman modal di daerah Bali. serta
bertanggung jawab atas penyampaiannya kepada BKPM Pusat dan
Menteri Dalam Negeri.
Dalam perkembangan selanjutnya BKPMD Propinsi Daerah Tingkat I Bali
yang dibentuk tahun 1973 ini dalam tahun 1974 dirubah menjadi Team Pembantu
Gubernur Urusan Penanaman Modal melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Bali No.35/Skep/32/EK-I/1974 tanggal 30-4-1974. Dengan
demikian secara resmi keberadaan BKPMD Propinsi Bali sejak tanggal 30 April
1974 telah diubah menjadi sebuah Team Pembantu Gubernur yang menangani
urusan penanaman modal.
Dalam perkembangan selanjutnya dalam tahun 1980 keluarlah Keputusan
Presiden RI No.20 tahun 1980 tanggal 29 Maret 1980 tentang Pembentukan
BKPMD, dan ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.167
tahun 1980 tanggal 2 Agustus 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKPMD,
serta Instruksi Menteri Dalam Negeri No.3 tahun 1981 tanggal 10 Pebruari 1981
4
tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.167 tahun 1980
tentang Organisasi dan Tata Kerja BKPMD.
Atas dasar Keputusan Presiden No.20 tahun 1980 dan Keputusan Menteri
Dalam Negeri No.167 tahun 1980 tersebut di atas maka keluarlah Keputusan
Menteri Dalam Negeri No.177 tahun 1981 tanggal 30 Juli 1981 tentang
Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Propinsi Daerah Tingkat I
Riau, Bali, Sulawesi Tenggara dan Maluku. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa
dengan berlakunya Keputusan ini maka satuan-satuan organisasi yang mempunyai
tugas-tugas dibidang urusan penanaman modal dan ketentuan-ketentuan lain yang
bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Lebih lanjut atas dasar Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 177 tahun
1981 ini akhirnya ditindak lanjuti dengan keluarnya Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Bali No.68/HOT/IC/1981 tanggal 9 Desember 1981 tentang
Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.177 tahun 1981 tentang
Pembentukan BKPMD Propinsi Daerah Tingkat I Riau, Bali, Sulawesi Tenggara
dan Maluku.
Dalam Diktum kelima Keputusan Gubernur ini disebutkan bahwa sejak
berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Bali tanggal 30 April 1974 No.35/Skep/32/I/1974 tentang Perubahan BKPMD
menjadi Team Pembantu Gubernur urusan Penanaman Modal dinyatakan tidak
berlaku lagi.
Dalam perkembangan selanjutnya terjadi pergeseran paradigma
pemerintahan daerah mengenai penyelenggaraan otonomi daerah yaitu dengan
5
keluarnya Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh
karena itu terjadi perubahan kelembagaan. Selanjutnya keluarlah Perda Provinsi
Bali No.2 tahun 2001 tanggal 21 Maret 2001 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Nomenklatur juga dirubah menjadi
Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Bali.
Selanjutnya dalam perkembangannya UU 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah direvisi lagi menjadi Undang-Undang No.32 tahun 2004.
Dengan dirubahnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut
konsekuensinya terjadi lagi perubahan kelembagaan. Selanjutnya keluarlah
Perda No.2 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
Nomenklatur BKPMD dirubah menjadi BPM (Badan Penanaman Modal) Provinsi
Bali. Uraian tugas sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 58 tahun 2008. Perda 2
tahun 2008, pada akhir tahun 2011 oleh Biro Organisasi telah dievaluasi dan
sudah ada Perda Perubahannya yaitu Perda 4 tahun 2011, namun belum berjalan
karena personilnya belum dilantik.
Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Provinsi Bali adalah
salah satu OPD di Provinsi Bali yang kelembagaannya dibentuk berdasarkan
Perda No.4 Tahun 2011. Lembaga ini beroperasi sejak awal 2012 yang
merupakan penggabungan dari dua lembaga yaitu Badan Penanaman Modal
(BPM) dengan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Provinsi Bali yang
berlokasi di Jalan Raya Puputan-Niti Mandala Renon Denpasar. Adapun alamat
kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali yaitu di Jalan Raya
Puputan-Niti Mandala Renon Denpasar.
6
Perizinan yang ditangani, meliputi: Izin Pemasukan/Pengeluaran
Ternak/Hewan, Izin Pemasukan/Pengeluaran Sapi Potong, Izin Pemasukan/
Pengeluaran Ternak Potong selain Sapi Potong, Izin Pemasukan Pengeluaran
DOC (Day Old Chicken), Izin Pemasukan/Pengeluaran Hewan Kesayangan/
Satwa, Izin Pemasukan/Pengeluaran Produk Hewan Pangan, Izin Pemasukan/
Pengeluaran Produk Hewan Non Pangan, Izin Distributor Obat Hewan,
Rekomendasi ekspor hewan/ternak, produk hewanpangan dan non pangan,
Rekomendasi ekspor hewan/ternak, produk hewanpangan dan non pangan, Izin
Pertunjukan Kesenian untuk Pariwisata, Izin Usaha Sarana Wisata Tirta, Izin
mengenai Usaha Biro Perjalanan Wisata (BPW), Izin Usaha Cabang Biro
Perjalanan Wisata (BPW), Izin Usaha Agen Perjalanan Wisata, Izin Usaha Biro
Perjalanan Wisata Lanjut Usia (BPW Lansia), Izin Usaha MICE (Meeting,
Incentive, Convention, Exhibition), Izin Usaha Jasa Pariwisata dan Izin Usaha dan
rekomendasi klasifikasi hotel berbintang.
Walaupun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Provinsi Bali baru berdiri namun sudah mendapat penghargaan
yaitu:
1. Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Undang-undang 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik dari Ombudsman RI. Tanggal 18 Juli 2014 dengan
nilai 960.
2. Certificate Of Registration ISO 9001:2008.
3. Investment Award Nominasi PTSP Bidang Penanaman Modal Terbaik Tahun
2010 dari BKPM RI.
7
4. Piagam Citra Pelayanan Prima Peringkat I dalam Lomba Citra Pelayanan
Prima Tingkat Provinsi Bali Tahun 2012 dari Gubernur Bali.
5. Piagam Citra Pelayanan Prima atas Partisipasinya dalam Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Tahun 2010 dari Gubernur Bali.
Adapun nama-nama yang pernah menjabat sebagai pimpinan dari awal
pembentukan BKPMD sampai DPMPTSP saat ini sebagai berikut :
1. Drs.H Mulyono (Tahun 1982 s/d 1 April 1984).
2. Drs. Dewa Made Beratha (1 April 1984 s/d 7 Nopember 1989).
3. Drs. I Gede Wardana (7 Nopember 1989 s/d 31 Desember 1997).
4. Ir. A A Gde Harmoni (Tahun 1998 s/d Tahun 2001).
5. Drs. IB Yudara Pidada (Tahun 2002 s/d Desember 2003).
6. Dra. I Gusti Ayu Djanawati ( Januari 2004 s/d Tahun 2005 ).
7. Drs. I Made Kandiyuana P.HD (Tahun 2006 s/d Pebruari 2008).
8. Dewa Komang Adi, SH, MT (Pebruari 2008 s/d Juli 2008).
9. Drs. I Gusti Made Sudjana, M.Si (Juli 2008 s/d Pebruari 2009).
10.Ir.I Nyoman Suwirya Patra, MM (Pebruari 2009 s/d Mei 2011).
11.Ida Bagus Made Parwata, SE, M.Si (Juni 2011 s/d sekarang).
4.2 Visi, Misi, Kebijakan dan Program
1. Visi: Terwujudnya peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan dan
pelayanan perizinan yang berkualitas menuju Bali yang maju, aman,
damai dan sejahtera berlandaskan Tri Hita Karana.
8
2. Misi:
a. Mendorong minat dan peluang penanaman modal secara merata antar
wilayah dan antar sektor.
b. Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing.
c. Mewujudkan pelayanan publik cepat, efektif, efesien, transparan dan
akuntabel.
3. Kebijakan dan Program
Kebijakan Umum Provinsi Bali dalam meningkatkan penanaman
modal adalah:
a. Mewujudkan penanaman modal yang berlandaskan Tri Hita Karana.
b. Mengembangkan aksesibilitas penanaman modal yang memadai pada
wilayah-wilayah yang mengalami kelambatan pertumbuhan ekonomi.
c. Menciptakan keterkaitan penanaman modal antar sektor dan antar
wilayah.
d. Meningkatkan sistem informasi manajemen penanaman modal.
e. Mendorong pelaksanaan penanaman modal secara lebih merata antar
sektor dan anatr wilayah.
f. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan
penanaman modal.
g. Memberikan kepastian hukum dan kemudahan penanaman modal
untuk terwujudnya iklim penanaman modal yang lebih kondusif.
h. Memberikan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan
akuntabel.
9
Kebijakan Khusus Pemerintah Provinsi Bali di bidang Penanaman
Modal:
a. Kebijakan Gubernur Bali dengan surat nomor 570/1124/BKPMD
tanggal 6 Nopember 2001 untuk Penghentian Sementara Pemberian
Surat Persetujuan (SP) pada bidang usaha properti dan jasa akomodasi,
biro perjalanan wisata dan SPA untuk daerah kabupaten Badung dan
kota Denpasar.
b. Dilanjutkan dengan Kebijakan Gubernur Bali dengan surat nomor
570/1665/BPM tanggal 27 Desember 2010 untuk Penghentian
Sementara penerbitan Persetujuan Prinsip (Pendaftaran Penanaman
Modal) untuk bidang usaha jasa akomodasi (hotel berbintang dan hotel
melati) di kabupaten Badung, Denpasar dan Gianyar.
Berdasarkan arah kebijakan tersebut dan memperhatikan pagu
anggaran yang ada maka disusun program dan kegiatan sebagai berikut:
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
1) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.
2) Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor.
3) Kegiatan penyediaan alat tulis kantor.
4) Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
5) Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor.
6) Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan.
10
7) Kegiatan penyediaan makanan dan minuman.
8) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
9) Kegiatan upacara keagamaan.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
1) Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
2) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas.
3) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
1) Kegiatan Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM.
d. Program Publikasi Melalui Media Cetak / Elektronik.
1) Kegiatan Peningkatan pemahaman masyarakat dalam pengurusan
perizinan.
e. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi.
1) Kegiatan Sosialisasi dan publikasi pelayanan perizinan dan non
perizinan.
f. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
1) Kegiatan Promosi penanaman modal.
2) Kegiatan Pelaksanaan promosi luar negeri
g. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
1) Kegiatan Penyusunan sistem informasi penanaman modal di
daerah.
2) Kegiatan Forum kerjasama di bidang penanaman modal.
h. Program Pengkajian dan Perencanaan Penanaman Modal.
11
1) Kegiatan Pengkajian dan perencanaan penanaman modal.
i. Program Mengendalikan Pelaksanaan Penanaman Modal.
1) Kegiatan Pembinaan dan pelaporan.
2) Monitoring dan Evaluasi.
j. Program Mengkoordinasikan dan Mendorong Peran Swasta dalam
Pembangunan.
1) Kegiatan Pemantauan, sinkronisasi dan implementasi pelayanan
perizinan dan non perizinan.
4.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas
4.3.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Bali
Struktur organisasi merupakan kerangka dasar yang bersifat menyeluruh
dari kegiatan dan fungsi dalam suatu organisasi, termasuk menetapkan hubungan
mengenai kedudukan, wewenang dan tanggung jawab diantara anggota dalam
melaksanakan fungsinya masing-masing. Dengan struktur organisasi yang baik,
akan terlihat susunan dan pembagian tugas pada masing-masing unit yang ada
dalam organisasi. Dengan telah ditetapkannya kedudukan dan peranannya melalui
struktur yang baku, maka akan semakin jelas jenjang hirarki diantara pejabat atau
pegawai yang terlibat di dalamnya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dari
struktur itu pula dapat diketahui dengan jelas mengenai wewenang dan tanggung
jawab yang diemban dan rentang kendali yang harus dilakukan serta arah
komando sehingga pelaksanaan tugas-tugas yang merupakan misi organisasi
tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan prinsip dan tujuan organisasi.
12
Dilihat dari segi hubungan wewenang dan tanggung jawab pada Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dikatakan bahwa
struktur organisasinya memakai bentuk organisasi garis yaitu dimana perintah
datang dari atasan kepada bawahan yang berjalan satu arah, demikian juga
bawahannya bertanggung jawab kepada atasan yang membawahinya, kemudian
kepada pimpinan. Adapun Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Gambar 4.1
Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali
4.3.2 Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Penanaman
Modal dan Perizinan. Uraian tugas pokok fungsi ini sesuai Pergub Nomor 82
Tahun 2011.
Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Bali terdiri dari:
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
a. Kasubag Umum dan Kepegawaian
b. Kasubag Keuangan dan Penyusunan Program
3. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan
13
a. Kasubid Pengkajian
b. Kasubid Pengembangan
4. Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama
a. Kasubid Promosi
b. Kasubid Kerjasama
5. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan
a. Kasubid Monitoring dan Evaluasi
b. Kasubid Pembinaan dan Pelaporan
6. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Satu Pintu A
7. Kepala Seksi A
8. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Satu Pintu B
9. Kepala Seksi B
10. Kepala Bidang Pengaduan
11. Kepala Seksi Pengaduan
Adapun uraian tugas masing-masing adalah sebagai berikut:
1. Kepala Dinas mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Dinas;
b. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja;
c. merumuskan kebijakan umum serta menyelenggarakan administrasi
berdasarkan kewenangan;
d. mendistribusikan tugas kepada bawahan;
e. menilai prestasi kerja bawahan;
f. menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota;
14
g. melakukan pengendalian terhadap pelayanan umum dan perizinan;
h. membina bawahan dalam pencapaian program Badan;
i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
j. melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis;
k. melaksanakan sistem pengendalian intern;
l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah.
2. Sekretaris mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan;
b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing sub Bagian;
c. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bagian;
d. menilai prestasi kerja bawahan;
e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan
bawahan;
f. melakukan koordinasi dengan para Kepala Bidang dan Kepala UPT;
g. menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan berdasarkan rencana kerja
yang telah disusun;
h. melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum dan
kepegawaian, penyusunan program dan keuangan;
i. menghimpun dan menyusun rencana anggaran dan program pembangunan
bidang penanaman modal dan perizinan;
15
j. mengumpulkan dan menyusun laporan keuangan Sekretariat, Bidang dan
UPT;
k. melaksanakan sistem pengendalian intern;
l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.
3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. membuat buku penjagaan pegawai;
e. menyiapkan bahan dan membuat konsep usulan kepangkatan,
pemindahan, mutasi, pemberhentian, pensiun, kenaikan gaji berkala, kartu
pegawai, karis/karsu, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pegawai
negeri (Taspen), cuti dan penghargaan;
f. menghimpun dan memelihara Daftar Susunan Pegawai (DSP);
g. menyiapkan blanko-blanko kepegawaian serta menata dan menyimpan
berkas kepegawaian;
h. membuat rekapitulasi absensi kepegawaian;
i. menyiapkan bahan penyusunan surat pernyataan menduduki jabatan,
pernyataan melaksanakan tugas, dan pengusulan penyesuaian
pangkat/golongan;
j. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis organisasi dan
ketatalaksanaan, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
16
k. melaksanakan sistem pengendalian intern;
l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. melaksanakan penatausahaan keuangan;
e. melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
f. melaksanakan monitoring pelaksanaan anggaran;
g. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan;
h. menghimpun bahan kebijakan sebagai masukan dalam penyusunan
Rencana dan Program Kerja;
i. menghimpun bahan penyusunan anggaran/pembiayaan pembangunan di
bidang penanaman modal dan perizinan;
j. kompilasi bahan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP);
k. melaksanakan sistem pengendalian intern;
l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
5. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
17
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. mengelola, memelihara dan mendistribusikan barang serta menyiapkan
usulan penghapusannya;
e. memelihara, menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan
kantor;
f. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan Badan;
g. mengelola urusan surat menyurat;
h. menghimpun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan
dengan penanamana modal dan perizinan;
i. menyusun dan meneliti bahan penyusunan produk hukum yang berkaitan
dengan penanaman modal dan perizinan;
j. melaksanakan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan;
k. melaksanakan sistem pengendalian intern;
l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
6. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Sub Bidang;
c. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bidang;
d. menilai prestasi kerja bawahan;
e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan
bawahan;
18
f. menyusun petunjuk pelaksanaan, pengkajian dan pengendalian penanaman
modal dan perizinan;
g. mengkoordinir, pengkajian, penyusunan perencanaan investasi dan
pengembangan penanaman modal;
h. menyelenggarakan telaahan, kajian dan analisis organisasi dan
ketatalaksanaan badan;
i. mengkoordinasikan penyusunan data, informasi investasi pengembangan
penanaman modal;
j. menyelenggarakan pengembangan penanaman modal berbasis IPTEK;
k. melaksanakan sistem pengendalian intern;
l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.
7. Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Sub Bidang;
c. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bidang;
d. menilai prestasi kerja bawahan;
e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan
bawahan;
f. merumuskan rencana, mengkoordinasikan serta melaksanakan kegiatan
promosi penanaman modal;
g. mengkoordinasikan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan mengkaji
kerjasama kebijakan di bidang penanaman modal;
19
h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.
8. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Sub Bidang;
c. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bidang;
d. menilai prestasi kerja bawahan;
e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan
bawahan;
f. mengkoordinasikan kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman
modal;
g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;dan
i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.
9. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
b. mengkoordinasikan rencana dan program kerja;
c. mendistribusikan tugas kepada bawahan;
d. menilai prestasi kerja bawahan;
e. mengkaji kerjasama kebijakan di bidang pelayanan perizinan;
f. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan
bawahan;
20
g. mengkaji kerjasama kebijakan di bidang pelayanan perizinan;
h. mengkoordinir proses persetujuan dan kemudahan pelaksanaan
penanaman modal;
i. merencanakan dan melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan;
j. mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat
daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan;
k. memproses dan mempersiapkan penerbitan perizinan dan non perizinan;
l. memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang perizinan dan non
perizinan;
m. melaksanakan sistem pengendalian intern;
n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.
10. Tim Teknis mempunyai tugas:
a. berkoordinasi dan membantu dalam memberikan masukan dan kajian
tentang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Bidang;
b. memberikan informasi berkaitan dengan syarat-syarat perizinan dan non
perizinan;
c. meneliti kelengkapan, memproses dan mengeluarkan perizinan dan non
perizinan; dan
d. memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi
mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada
Kepala Badan melalui Kepala Bidang Perizinan dan kepada Kepala Badan
yang bersangkutan.
21
11. Kelompok Jabatan Fungsional Badan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NAMA : IDA BAGUS MADE PARWATA,SE,M.Si
NIP. 19581231 198510 1 003
SEKRETARIS
NI WAYAN SRI JANAWATI,S.H.,M.H
NIP. 19641106 198512 2 001
KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM
PENANAMAN MODAL
Ir. NI WAYAN LESTARI,M.M
KEPALA BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL
KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL
KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Dra.NYOMAN SUWARDHYAHNITI
NIP.19650808 198703 2 019
KEPALA SUB.BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM,KEUANGAN,EVALUASI DAN
PELAPORAN
NI KETUT SRI ARTINI,SE,M.Si
NIP.19680408 199303 2 012
UPT
NIP.19680401 199303 2 014
I KETUT SUDIBYA,SH,M.A.P
NIP.19651212 199403 1 008
NI KETUT SUKMAWATI,SE,M.Si
NIP.19610901 198503 2 008
NI NYOMAN INDRAYANI,SE,M.Si
NIP.19631216 198801 2 001
Dra. NI NYOMAN WIRATNI,MM
NIP.19680920 199403 2 010
KEPALA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN
LAYANAN
NI NENGAH MIRAH HANDAYANI,SE
NIP.19640703 199003 2 014
SEKSIPERENCANAAN
PENANAMAN MODAL
SEKSIPENGEMBANGAN PROMOSI
PENANAMAN MODAL
SEKSIPELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN A/I
SEKSI PEMANTAUANPELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL
SEKSIPELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN B/I
NIP.19660427 199103 1 004
Dra.ENNY TRIWIDIJATMI,M.Si
NIP.19660205 199603 2 004
I NYM GD GUNADIKA,SST.PAR,M.Si
NIP.19711113 200003 1 004
I KETUT MERTAWAN, SH
NIP.19641231 198603 1 261
Drs,KETUT SULIKA
NIP.19621231 198303 1 240
SEKSIPENGADUAN DAN
INFORMASI LAYANAN
I NYM WIDYANA PUTRA,SP,M.Si
NIP. 19710601 199703 1 005
SEKSIDEREGULASI PENANAMAN
MODAL DAERAH
Ir. I MADE WARTA,MMA
SEKSIPELAKSANAAN
PROMOSI PENANAMANMODAL
SEKSIPELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN A/II
SEKSIPEMBINAAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL
SEKSIPELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN B/II
NIP.19651231 199603 1 022
AA NGR WIJAYANINGRAT,SE,M.Si
NIP.19660116 199003 1 008
I MADE SUARDITA,SE,MT
NIP.19590510 198603 1 020
I WAYAN CEKUG,SE
NIP.19610412 198103 1 008
I DEWA AYU SRI SUSILAWATI,SH
NIP.19661230 198903 2 012
SEKSIKEBIJAKAN DAN
PENYULUHAN LAYANAN
TJOKORDA ISTRI AGUNG SUKAWATI, S.Sos
NIP.19600229 198503 2 004
SEKSIPEMBERDAYAAN USAHA
DAERAH
NI LUH SUARTINI,SE,M.Si
SEKSISARANA DAN PRASARANA
PROMOSI PENANAMAN
SEKSIPELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN A/III
SEKSIPENGAWASANPELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL
SEKSIPELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN B/III
NIP.19721105 199203 2 009
KOMANG AYU WIJANI,SH,MH
NIP.19610129 199202 2 001
AA SAGUNG MAS WIDARMITRI,SE.M.Si
NIP.19650222 199202 2 001
Dra.KT NGR TRISNI SAKAWATI,M.PAR
NIP.19641219 199003 2 008
NI PUTU PRIHATINI,SH
NIP.19631206 199002 2 002
SEKSIPELAPORAN DAN
PENINGKATAN LAYANAN
NI MADE DWI PRITANINGSIH,STP
NIP.19661126 198903 2 019
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Drs.AA NGR AGUNG SATRYA DIANA,M.H
Hp. 08123988348
PEMERINTAH PROVINSI BALI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
LLAPORAN
KKINERJA
IINSTANSI
PPEMERINTAH
TAHUN 2016
Puja Pangastuti Angayubagia Kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi
Wasa - Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara NugrahaNya, maka Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali Tahun
2016 dapat disusun tepat waktu.
Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban institusi
pemerintah/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mempertanggung jawabkan
keberhasilan maupun kegagalan ketika melaksanakan tujuan dan sasaran misi organisasi
yang telah ditetapkan. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),
keberhasilan instansi pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat yang
dirasakan masyarakat atas penggunaan anggaran pemerintah, tercermin pada pencapaian
sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan
dokumen perencanaan tahun anggaran tersebut.
Laporan Kinerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali tahun 2016,
disusun dengan menyajikan gambaran tentang capaian kinerja dalam melaksanakan
kewajiban sesuai program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Laporan Akuntabilitas
Kinerja ini mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penilai kinerja secara
kuantitatif, merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan
Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali dan sebagai wujud transparansi serta
pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi, dan di sisi lain, merupakan alat
kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja.
Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi acuan dalam
mendukung proses evaluasi kinerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi
Bali. Hal tersebut terutama untuk pelaksanaan ke depan agar terdapat peningkatan
efektifitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di
lingkungan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali, sehingga dapat
mendukung kinerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali secara
keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.
Denpasar, 29 Januari 2016 KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN PROVINSI BALI, IDA BAGUS MADE PARWATA, SE, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19581231 198510 1 003
KATA PENGANTAR
A. Latar Belakang
TTerselenggaranya Kepemerintahan yang baik, bersih dan
berwibawa (Good Governance and Clean Government ) merupakan
prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat
dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga
diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban
yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih
dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanaman
Modal Dan Perizinan Provinsi Bali (BPMP Provinsi Bali) tahun 2016
dilaksanakan berdasarkan :
1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.
Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance).
Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan
Penanaman Modal Dan Perizinan Provinsi Bali tahun 2016 diharapkan
dapat :
BAB I
PENDAHULUAN
A. RENCANA STRATEGIS
1. Visi dan Misi
DDalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanaman Modal
dan Perizinan Provinsi Bali dijiwai oleh semangat dan komitmen
reformasi birokrasi pada bidang pelayanan publik dalam mewujudkan
pembaharuan dan perbaikan. Visi dan misi merupakan panduan yang
memberikan pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam
menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran yang ditetapkan.
Visi dan misi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali
mengacu visi Povinsi Bali Tahun 2013 - 2018 serta potensi, kondisi
objektif daerah, peluang investasi serta permasalahan yang berkembang.
Berdasarkan hal tersebut Visi Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Provinsi Bali adalah ”Terwujudnya Peningkatan Penanaman Modal
Yang Berkelanjutan Dan Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas
Menuju Bali Yang Maju, Aman, Damai Dan Sejahtera Berlandaskan
Tri Hita Karana”.
Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam
usaha mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus
batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan
visi tersebut akan ditempuh melalui 3 (tiga) misi Badan Penanaman
Modal dan Perizinan Provinsi Bali sebagai berikut :
1) Mendorong minat dan peluang penanaman modal secara merata
antar wilayah dan antar sektor;
2) Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing;
3) Mewujudkan pelayanan publik cepat, efektif, efesien, transparan dan
akuntabel.
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Dalam upaya memberi pertanggungjawaban terhadap tingkat
pencapaian Kinerja, berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, yang
kemudian dijabarkan kedalam kebijakan, program dan kegiatan, Badan
Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali berkewajiban untuk menyusun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Provinsi Bali tahun 2016. Pertanggung jawaban dimaksud pada prinsipnya
terdiri dari beberapa indikator kinerja dan mekanisme kegiatan pengukuran atau
penilaian atas pelaporan kinerja secara menyeluruh untuk mengetahui tingkat
keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
Visi dan Misi organisasi.
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tidak saja
berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang tercermin dari perolehan
masing-masing indikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi
yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat
menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas
dan mendalam.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Provinsi Bali Tahun 2016 dilakukan dengan beberapa cara yaitu :
1. Membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah
ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Provinsi Bali Tahun 2016 dengan realisasinya.
Adapun capaian kinerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Provinsi Bali Tahun 2016 untuk setiap indikator kinerja yang telah
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Provinsi Bali disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) Tahun Anggaran 2016, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sebagai
pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud
pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam
rangka perwujudan good governance.
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan
gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran
dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan
kebijakan yang ditetapkan
Dari uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanaman
Modal dan Perizinan Provinsi Bali Tahun 2016 dapat disimpulkan sebagai
berikut :
1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian
indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain
sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana.
2. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali sebagai salah satu
unit kerja Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki tugas pokok dan fungsi
yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Strategis tahun 2013-2018.
3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sesuai dengan
amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 maka Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Provinsi Bali telah membuat laporan tentang kinerja yang telah
dicapai selama setahun.
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Provinsi Bali disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) Tahun Anggaran 2016, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sebagai
pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud
pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam
rangka perwujudan good governance.
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan
gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran
dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan
kebijakan yang ditetapkan
Dari uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanaman
Modal dan Perizinan Provinsi Bali Tahun 2016 dapat disimpulkan sebagai
berikut :
1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian
indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain
sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana.
2. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali sebagai salah satu
unit kerja Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki tugas pokok dan fungsi
yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Strategis tahun 2013-2018.
3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sesuai dengan
amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 maka Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Provinsi Bali telah membuat laporan tentang kinerja yang telah
dicapai selama setahun.
BAB IV
PENUTUP
Organisasi/SUB SKPD : 2.12.01.01 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
2.12. PENANAMAN MODAL 3.990.218.660,00
2.12.2.12.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 491.066.400,00
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan sarana
prasarana
95% 491.066.400,00
Input : Jumlah Dana Denpasar 147.600.000,00
Output : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 tahun
Outcome : Persentase penyelesaian administrasi perkantoran dan progran
peningkatan sarana prasarana yang tepat waktu dan tepat guna
95%
Input : Jumlah Dana Denpasar 119.130.400,00
Output : Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 12 bln
Outcome : Persentase penyelesaian administrasi perkantoran dan program
peningkatan sarana dan prasarana yang tepat waktu dan tepat guna
95%
Input : Jumlah Dana Denpasar 25.000.000,00
Output : Jumlah barang cetakan dan penggandaan 12 jenis
Outcome : Persentase penyelesaian program administrasi perkantoran dan
program sarana dan prasarana yang tepat waktu dan tepat guna
95%
Input : Jumlah Dana Denpasar 6.130.000,00
Output : Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan 13 jenis
Outcome : Persentase penyelesaian administrasi perkantoran dan program
peningkatan sarana dan prasarana yang tepat waktu dan tepat guna
95%
Input : Jumlah Dana Denpasar 17.500.000,00
Output : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4 jenis
Outcome : Persentase penyelesaian administrasi perkantoran dan program
peningkatan sarana dan prasarana yang tepat waktu dan tepat guna
95%
Input : Jumlah Dana Denpasar 19.500.000,00
Output : Jumlah makanan dan minuman untuk keperluan rapat dan tamu 1400 kotak
RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018
2.12.2.12.01.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman
2.12.2.12.01.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.12.2.12.01.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
2.12.2.12.01.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
2.12.2.12.01.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.12.2.12.01.01.01.10. Penyediaan alat tulis kantor
KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program Kegiatan
Rencana Tahun 2017Catatan
Penting
Outcome : Persentasi penyelesaian program administrasi perkantoran dan
program sarana dan prasarana yang tepat waktu dan tepat guna
95%
Input : Jumlah Dana Denpasar 106.206.000,00
Output : Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam
daerah
18 kali
Outcome : Persentase penyelesaian program administrasi perkantoran dan
program peningkatan sarana dan prasarana yang tepat waktu dan tepat guna
95%
Input : Jumlah Dana Denpasar 50.000.000,00
Output : Jumlah upacara agama 1 tahun
Outcome : Persentase penyelesaian program administrasi perkantoran dan
program sarana dan prasarana yang tepat waktu dan tepaat guna
95%
2.12.2.12.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.246.441.894,00
Persentase penyelesaian program peningkatan sarana dan prasarana yang
tepat waktu dan tepat guna
95% 1.246.441.894,00
Input : Jumlah Dana Denpasar 288.575.000,00
Output : Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor 12 jenis
Outcome : Persentase penyelesaian program administrasi perkantoran dan
progran sarana dan prasaran yang tepat waktu dan tepat guna
95%
Input : Jumlah Dana Denpasar 465.149.230,00
Output : Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin / berkala 1 unit
Outcome : Persentase penyelesaian program administrasi perkantoran dan
program sarana dan prasarana yang tepat waktu dan tepat guna
95%
Input : Jumlah Dana Denpasar 458.767.664,00
Output : Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin 15 unit
Outcome : Persentase penyelesaian program administrasi perkantoran dan
program sarana dan prasarana yang tepat waktu dan tepat guna
95%
Input : Jumlah Dana Denpasar 33.950.000,00
Output : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara
rutin/berkala
6 jenis
Outcome : Persentase penyelesaian program administrasi perkantoran dan
program sarana dan prasarana yang tepat waktu dan tepat guna
95%
2.12.2.12.01.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 58.794.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat,
efektif, efisien, transparan dan akuntabel
6 orang 58.794.000,00
Input : Jumlah Dana Denpasar 58.794.000,00
Output : Jumlah dokumen ISO 9001 : 2008 ke ISO 9001 : 2015 2 dokumen
Outcome : Persentase perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat
waktu
95%
2.12.2.12.01.01.08. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan
Informasi
0,00
2.12.2.12.01.01.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
2.12.2.12.01.01.05.221. Pengembangan/Upgrade ISO 9001:2008 Ke ISO
9001:2015
2.12.2.12.01.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.12.2.12.01.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.12.2.12.01.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
2.12.2.12.01.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman
2.12.2.12.01.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam
daerah
2.12.2.12.01.01.01.19. Upacara Keagamaan
Peningkatan kualitas dan penyebarluasan informasi 95% 0,00
Input : Jumlah Dana Denpasar 0,00
Output : Jumlah brosur perizinan dan non perizinan sebagai media informasi
bagi masyarakat
23600 brosur
Outcome : Persentase perizinan dan non perizinan diselesaikan tepat waktu 95%
2.12.2.12.01.01.10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
48.900.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan sarana
prasarana
1 dokumen 48.900.000,00
Input : Jumlah Dana Denpasar 48.900.000,00
Output : Jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 1 dokumen
Outcome : Jumlah dokumen 1 dokumen
2.12.2.12.01.01.15. Program Pengembangan Promosi Penanaman Modal 220.000.000,00
Meningkatnya inovasi dan strategi promosi yang informatif berorientasi
pada efektivitas, efisiensi dan kualitas serta menciptakan pelayanan prima
guna peningkatan investasi
23,20 % 220.000.000,00
Input : Jumlah Dana Denpasar 140.000.000,00
Output : Jumlah pelaksanaan promosi investasi di dalam negeri dan jumlah
sarana promosi yang didistribusikan kepada calon investor
2 promosi dan 100
buku
Outcome : Persentase peningkatan invstor yang menanamkan modalnya di
provinsi Bali
23,29 %
Input : Jumlah Dana Denpasar 40.000.000,00
Output : Jumlah brosur, leaflet, video dan banner 1000 brosur
Outcome : Persentase peningkatan investor yang menanamkan modalnya di
Provinsi Bali
23,29 %
Input : Jumlah Dana Denpasar 40.000.000,00
Output : Jumlah investor yang mengajukan permohonan penanaman modal
di Provinsi Bali
7.250 orang
Outcome : Persentase peningkatan investor yang menanamkan modalnya di
Provinsi Bali
23, 29 %
2.12.2.12.01.01.16. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi
Investasi
170.000.000,00
Meningkatnya nilai investasi di Provinsi Bali baik PMA maupun PMDN 24,10 % 170.000.000,00
Input : Jumlah Dana Denpasar 70.000.000,00
Output : Jumlah data tentang perkembangan penanaman modal dan jumlah
database penanaman modal
1 dokumen
Outcome : Persentase peningkatan nilai investasi 24,10 %
Input : Jumlah Dana Denpasar 100.000.000,00
Output : Jumlah kerjasama antara usaha mikro, kecil, menengah dan
koperasi (UMKMK) dan badan usaha milik Desa (BUMD) dengan perusahaan
sedang dan besar (PMA dan PMDN)
20 dokumen
Outcome : Persentase peningkatan nilai investasi 24,10 %
2.12.2.12.01.01.15.20. Pengembangan Strategi Promosi Penanaman Modal
2.12.2.12.01.01.16.05. Penyusunan sistem informasi penanaman modal di
daerah
2.12.2.12.01.01.16.15. Pemberdayaan Usaha Daerah di Bidang Penanaman
Modal
2.12.2.12.01.01.10.01. Penyusunan Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja
2.12.2.12.01.01.15.13. Promosi Penanaman Modal di Dalam Negeri
2.12.2.12.01.01.15.19. Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi dan Publikasi
2.12.2.12.01.01.08.50. Sosialisasi dan Publikasi Pelayanan Perijinan dan Non
Perizinan
2.12.2.12.01.01.18. Program Pengkajian dan Perencanaan Penanaman
Modal
222.752.972,00
Meningkatnya nilai investasi di Provinsi Bali baik PMA maupun PMDN 20,48 % 222.752.972,00
Input : Jumlah Dana Denpasar 175.000.000,00
Output : Prosentase hasil pemetaan potensi investasi yang ditindaklanjuti
oleh Kab/Kota
20,48 %
Outcome : Persentase hasil pemetaan potensi investasi yang ditindaklanjuti
oleh Kab/Kota
1 dokumen
Input : Jumlah Dana Denpasar 47.752.972,00
Output : Jumlah peraturan perundang-undangan yang menghambat dan /
atau mempermudah perkembangan investasi dan pelayanan perizinan di
Provinsi Bali
6 peraturan
perundang-
undanganOutcome : Persentase peningkatan nilai investasi 24,38 %
2.12.2.12.01.01.20. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 45.000.000,00
Meningkatnya jumlah investor yang memahami peraturan perundang-
undangan yang berlaku
12% 45.000.000,00
Input : Jumlah Dana Denpasar 45.000.000,00
Output : Jumlah perusahaan yang mendapat bimbingan penanaman modal 50 perusahaan
Outcome : Persentase penurunan kasus pelanggaran oleh investor 12%
2.12.2.12.01.01.21. Program Peningkatan Peran Swasta dalam
Pembangunan
1.487.263.394,00
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat,
efektif, efisien, transparan dan akuntabel
86% 1.487.263.394,00
Input : Jumlah Dana Denpasar 1.201.934.394,00
Output : Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang diselesaikan
tepat waktu
95%
Outcome : Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang
diselesaikan tepat waktu
95%
Input : Jumlah Dana Denpasar 285.329.000,00
Output : Persentase dokumen perizinan dan non perizinan diselesaikan tepat
waktu
95%
Outcome : Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang
diselesaikan tepat waktu
95%
3.990.218.660,00
DENPASAR, 29-12-2016
2.12.2.12.01.01.18.04. Analisa Implementasi Peraturan Perundang-udangan
Yang Menghambat dan / atau mempermudah
Perkembangan Investasi dan Pelayanan Perizinan di
Provinsi Bali
2.12.2.12.01.01.20.05. Pembinaan, Konsultasi/Koordinasi dan Pelaporan
2.12.2.12.01.01.21.04. Pemantauan, Sinkronisasi dan Implementasi Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan B
TOTAL
2.12.2.12.01.01.21.02. Pemantauan, Sinkronisasi dan Implementasi Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan A
2.12.2.12.01.01.18.03. Pemetaan Peluang Dan Potensi Investasi Di Regional Bali
Timur Dan Perencanaan Penanaman Modal
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8 9
4.479.000.000,00
644.000.000,00
95% 644.000.000,00
200.000.000,00
1 tahun
150.000.000,00
12 bln
40.000.000,00
12 jenis
9.000.000,00
13 jenis
20.000.000,00
4 jenis
25.000.000,00
1500 kotak
RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
125.000.000,00
24 kali
75.000.000,00
1 tahun
1.250.000.000,00
95% 1.250.000.000,00
300.000.000,00
12 jenis
400.000.000,00
1 unit
500.000.000,00
15 unit
50.000.000,00
6 jenis
70.000.000,00
6 orang 70.000.000,00
70.000.000,00
2 dokumen
70.000.000,00
95% 70.000.000,00
70.000.000,00
2400 brosur
60.000.000,00
1 dokumen 60.000.000,00
60.000.000,00
1 dokumen
350.000.000,00
26,58 % 350.000.000,00
200.000.000,00
2 promosi dan 150 buku
75.000.000,00
2000 brosur
75.000.000,00
8.275 orang
0,00
30,06 % 0,00
0,00
1 dokumen
0,00
25 dokumen
75.000.000,00
25,55 % 75.000.000,00
0,00
25,55 %
75.000.000,00
12
60.000.000,00
9% 60.000.000,00
60.000.000,00
50 perusahan
1.900.000.000,00
86% 1.900.000.000,00
1.500.000.000,00
95%
400.000.000,00
95%
4.479.000.000,00
DENPASAR, 29-12-2016
VISI : TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENANAMAN MODAL YANG BERKELANJUTAN DAN PELAYANAN PERIZINAN YANG BERKUALITAS MENUJU BALI YANG MAJU, AMAN, DAMAI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN TRI HITA KARANA
MISI :
1. Mendorong minat dan peluang penanaman modal secara merata antar wilayah dan antar sektor.
2. Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing.
3. Mewujudkan pelayanan publik cepat, efektif, efesien, transparan dan akuntabel.
Indikator Tujuan Target 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 16
- Persentase peningkatan nilai
investasi.
100% - Meningkatnya nilai investasi di
Provinsi Bali baik PMA maupun
PMDN.
- Persentase peningkatan nilai
investasi.
10,96% 15,58% 19,30% 24,10% 30,06% - Peningkatan iklim Investasi
dan realisasi investasi.
- Penyusunan sistem informasi
penanaman modal di daerah.
- Jumlah dokumen database
penanaman modal yang disusun
- Persentase pemberdayaan usaha
daerah di bidang penanaman
modal
20% 25% - Pemberdayaan usaha daerah di
bidang penanaman modal
- Jumlah MOU antara UMKM,
BUMDes dengan Penanam Modal
- Jumlah dokumen kajian 2 2 - Analisa implementasi peraturan
perundang-undangan yang
menghambat dan/atau mempermudah
perkembangan investasi dan
pelayanan perizinan di Provinsi Bali
- Jumlah kajian yang disusun
85% - Persentase hasil pemetaan potensi
dan peluang investasi yang
ditindaklanjuti oleh Kab/Kota.
9,32% 13,24% 16,40% 20,48% 25,55% - Pengkajian dan perencanaan
penanaman modal.
- Pemetaan peluang dan potensi
investasi di regional Bali Barat dan
perencanaan penanaman modal.
- Jumlah dokumen kajian pemetaan
peluang dan potensi investasi di
Provinsi Bali
- Pemetaan peluang dan potensi
investasi di regional Bali Utara.
5 dokumen - Peta potensi investasi di Provinsi
Bali.
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
5 dokumen - Data perkembangan penanaman
modal di Provinsi Bali.
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Terwujudnya daya tarik dan
daya saing investasi di
Provinsi Bali.
1. Mendorong peningkatan
nilai investasi di Provinsi
Bali.
RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI
PERIODE 2017-2018
Sasaran/capaian Program
Uraian
Tujuan Target Program
UraianKebijakan
Kegiatan
Indikator Kinerja KeluaranKet
UraianIndikator
155 6 13 14
Indikator Tujuan Target 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 16
Sasaran/capaian Program
Uraian
Tujuan Target Program
UraianKebijakan
Kegiatan
Indikator Kinerja KeluaranKet
UraianIndikator
155 6 13 14
- Persentase peningkatan
investor yang menanamkan
modalnya di Provinsi Bali.
100% - Meningkatnya inovasi dan
strategi promosi yang informatif
berorientasi pada efektifitas,
efesiensi dan kualitas serta
menciptakan pelayanan prima
guna peningkatan investasi.
- Persentase peningkatan investor
yang mengajukan permohonan
penanaman modal di Provinsi Bali.
13,43% 16,70% 20% 23,20% 26,58% - Pengembangan promosi
penanaman modal.
- Promosi penanaman modal di dalam
negeri
- Jumlah peminat penanam modal
5 dokumen - Laporan hasil promosi investasi 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
31.130 or - Jumlah investor yang mengajukan
permohonan penanaman modal di
Provinsi Bali.
4.180 or 5.200 or 6.225 or 7.250 or 8.275 or - Penyediaan sarana dan prasarana
promosi dan publikasi.
- Jumlah sarana dan prasarana
promosi yang siap diedarkan
- Pengembangan strategi promosi
penanaman modal
- Persentase sebaran penanaman
modal antar sektor
- 9% - - Persentase penurunan kasus
pelanggaran oleh investor.
19% 18% 15% 12% 9% Pengendalian pelaksanaan
penanaman modal
- Pemantauan penanaman modal - Jumlah penanam modal yang
menyampaikan LKPM tepat waktu
91% - Persentase LKPM yang
disampaikan tepat waktu & benar.
81% 82% 85% 88% 91% - Pemberdayaan penanaman modal - Jumlah penanam modal yang
meningkat pemahamannya tentang
peraturan perundang-undangan
- Pengawasan penanaman modal - Jumlah penanam modal yang taat
terhadap peraturan perundang-
undangan
5 dokumen - Laporan hasil pemantauan. 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen
- Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM).
86 - Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM).
82 85 85 86 86 - Peningkatan kualitas
pelayanan dan peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
- Pengembangan /upgrade ISO 9001:
2008 ke ISO 9001: 2015
- Jumlah Dokumen ISO 9001:2008 ke
ISO 9001 : 2015
- Persentase pengaduan yang
ditindaklanjuti
100% 100% - Peningkatan pelayanan perizinan dan
non pereizinan melalui impelmentasi
pelayanan secara elektronik
- Jumlah aplikasi perizinan dan non
perizinan yang berfungsi baik
- Publikasi pelayanan perizinan dan non
perizinan
- Jumlah brosur perizinan dan non
perizinan yang dicetak yang siap
diedarkan di masyarakat.
2. Meningkatnya jumlah investor
yang memahami peraturan
perundang-undangan yang
berlaku.
Terwujudnya kepatuhan para
investor terhadap peraturan
perundang-undangan yang
berlaku.
Memacu pertumbuhan
investor untuk
berinvestasi.
Persentase penurunan kasus
pelanggaran oleh investor.
3. - Meningkatnya kualitas
pelayanan perizinan dan non
perizinan yang cepat, efektif,
efesien, transparan dan
akuntabel.
Terwujudnya pelayanan
perizinan dan non perizinan
yang cepat, efektif, efesien,
transparan dan akuntabel.
Mendorong persentase
jumlah perizinan dan
non perizinan yang
diselesaikan tepat waktu
-
Indikator Tujuan Target 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 16
Sasaran/capaian Program
Uraian
Tujuan Target Program
UraianKebijakan
Kegiatan
Indikator Kinerja KeluaranKet
UraianIndikator
155 6 13 14
95% - Persentase dokumen perizinan
dan non perizinan yang
diselesaikan tepat waktu di sektor
A
95% 95% - Peingkatan peran swasta
dalam pembangunan sektor
A
- Pemantauan, Sinkronisasi dan
Implementasi pelayanan perizinan dan
non perizinan Sektor A (terdiri
dari:sektor PU, lingkungan hidup,
kehutanan, peternakan, kesehatan,
perhubungan, perkebunan serta
kelautan dan perikanan)
- Jumlah dokumen perizinan dan non
perizinan yang diselesaikan tepat
waktu di sektor A
95% - Persentase dokumen perizinan
dan non perizinan yang
diselesaikan tepat waktu di sektor
B
95% 95% - Peingkatan peran swasta
dalam pembangunan sektor
B
- Pemantauan, Sinkronisasi dan
Implementasi pelayanan perizinan dan
non perizinan Sektor B (terdiri dari :
sektor kesbangpol, sosial, koperasi,
pariwisata, budaya, tenaga kerja dan
ESDM, penanaman modal,
perdagangan dan perindustrian)
- Jumlah dokumen perizinan dan non
perizinan yang diselesaikan tepat
waktu di sektor B
95% - Persentase penyelesaian program
administrasi perkantoran dan
program peningkatan sarana
prasarana yang tepat waktu dan
tepat guna.
95% 95% 95% 95% 95% - Pelayanan administrasi
perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik.
- Jasa komunikasi sumber daya air
dan listrik
94% - Persentase penyelesaian
administrasi kepegawaian yang
tepat waktu.
90% 90% 92% 93% 94% - Penyediaan alat tulis kantor. - Jumlah alat tulis yang tersedia
93% - Persentase penyelesaian
administrasi keuangan yang tepat
waktu.
90% 90% 91% 92% 93% - Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan.
- Jumlah barang cetak dan
penggandaan
,85 - Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP).
80 80 81 82 85 - Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor.
- Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan
100% - Persentase temuan hasil
pemeriksaan internal/eksternal
yang ditindaklanjuti.
95% 95% 95% 95% 95% - Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan.
- Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman. - Jumlah makan dan minuman untuk
keperluan rapat dan tamu
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah.
- Jumlah perjalanan dinas ke luar
daerah
- Upacara keagamaan. - Sarana dan prasarana upacara
agama di DPMPTSP Provinsi Bali
3. - Meningkatnya kualitas
pelayanan perizinan dan non
perizinan yang cepat, efektif,
efesien, transparan dan
akuntabel.
Terwujudnya pelayanan
perizinan dan non perizinan
yang cepat, efektif, efesien,
transparan dan akuntabel.
Mendorong persentase
jumlah perizinan dan
non perizinan yang
diselesaikan tepat waktu
Indikator Tujuan Target 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 16
Sasaran/capaian Program
Uraian
Tujuan Target Program
UraianKebijakan
Kegiatan
Indikator Kinerja KeluaranKet
UraianIndikator
155 6 13 14
- Penyelesaian laporan keuangan - Jumlah laporan keuangan yang
diselesaikan
- Penyelesaian temuan hasil
pemeriksaan internal/eksternal yang
ditindaklanjuti
- Jumlah temuan hasil pemeriksaan
internal/eksternal yang ditindaklanjuti
- Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur.
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas.
- Jumlah kendaraan dinas yang
dipelihara secara rutin
- Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor.
- Jumlah perlengkapan gedung kantor
yang dipelihara secara rutin/berkala
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor.
- Jumlah gedung kantor yang
dipelihara secara rutin dan berkala
- Pengadaan perlengkapan gedung
kantor.
- Jumlah pengadaan perlengkapan
gedung kantor
95% - Persentase penyelesaian
penyusunan perencanaan dan
laporan capaian kinerja Aparatur
95% 95% - Peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian
kinerja
- Penyusunan perencanaan dan laporan
capaian kinerja
- Jumlah laporan penyusunan
perencanaan yang diselesaikan dan
disampaikan tepat waktu
- Jumlah laporan capaian kinerja
aparatur yang diselesaikan dan
disampaiakn tepat waktu
top related