perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac fileprinsip penghormatan hak atas tanah dalam pengadaan tanah...
Post on 11-Jun-2019
221 Views
Preview:
TRANSCRIPT
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
i
PRINSIP PENGHORMATAN HAK ATAS TANAH DALAM PENGADAAN
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO-NGAWI
DI KABUPATEN KARANGANYAR
Penulisan Hukum
(skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh
AHMAD AKBAR RISANTYO
NIM. E1106004
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi)
PRINSIP PENGHORMATAN HAK ATAS TANAH DALAM PENGADAAN
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO-NGAWI
DI KABUPATEN KARANGANYAR
Oleh
AHMAD AKBAR RISANTYO
NIM. E1106004
Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Surakarta, April 2011
Dosen pembimbing
Lego Karjoko S.H. M.H NIP.196305191988031001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)
PRINSIP PENGHORMATAN HAK ATAS TANAH DALAM PENGADAAN
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO-NGAWI
DI KABUPATEN KARANGANYAR
Disusun oleh :
AHMAD AKBAR RISANTYO
NIM : E. 1106004
Telah diterima dan di sahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 21 April 2011
TIM PENGUJI (1) Purwono Sungkowo Raharjo S.H : …………………………
Ketua
(2) Pius Triwahyudi S.H, M.Si : ………………………… Sekretaris
(3) Lego Karjoko S.H, M.H. : .......................................
Anggota
MENGETAHUI
Dekan,
Mohammad Jamin, S.H, M.Hum.
NIP.196109301986011001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
PERNYATAAN
Nama : Ahmad Akbar Risantyo
NIM : E1106004
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:
”PRINSIP PENGHORMATAN HAK ATAS TANAH DALAM
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO-
NGAWI DI KABUPATEN KARANGANYAR” adalah betul-betul karya
sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi
tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari
terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi
akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya
peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta, April 2011
Yang membuat pernyataan
Ahmad Akbar Risantyo E1106004
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
HALAMAN MOTTO
Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar.
(QS. Al-Baqarah :153)
Pasti ada hikmah di balik setiap kejadian. Nikmatilah setiap kejadian sebagai sarana evaluasi diri. Yang terpenting, kejadian apapun yang menimpa harus mengubah kita
menjadi lebih baik. (KH. Abdullah Gymnastiar)
Tak ada orang yang sukses jika tidak siap menghadapi dan menanggulangi kesulitan-kesulitan dan mempersiapkan diri memikul tanggung jawab.
(William J.H.Boetcker)
Jangan pernah mengatakan nanti saya akan kerjakan tapi katakanlah
sekarang juga saya kerjakan (Penulis)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
PERSEMBAHAN
Karya tulis ini aku persembahkan kepada:
Allah SWT, yang senantiasa memberikan kenikmatan pada umat-Nya;
Bapak Ibu tercinta yang selalu memberi do’a dan kasih sayang;
Vithaku tersayang dan Teman-temanku yang selalu setia;
Almamaterku, fakultas hukum UNS
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillaahi Rabbil ‘aalamiin, puji syukur kepada Allah SWT penulis
panjatkan atas segala rahmat, karunia, ridho dan hidayah-Nya yang telah
diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan
judul “PRINSIP PENGHORMATAN HAK ATAS TANAH DALAM
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO-
NGAWI DI KABUPATEN KARANGANYAR”.
Penulisan hukum ini membahas mengenai prosedur pengadaan tanah untuk
pembngunan jalan tol Solo-Ngawi di Kabupaten Karanganyar sudah atau belum
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan proses pengadaan tanah untuk
pembangunan jalan tol Solo-Ngawi di Kabupaten Karanganyar tersebut sudah
atau belum memperhatikan prinsip pengadaan hak atas tanah.
Pada saat ini belum banyak penelitian yang mengangkat mengenai prinsip
penghormatan hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan
tol Solo-Ngawi di Kabupaten Karanganyar.
Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada
semua pihak yang telah memberikan bantuan, saran, dan dorongan bagi penulis
dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Ucapan terima kasih ini penulis
sampaikan terutama pada:
1. Bapak Mohammad Jamin, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberi izin dan kesempatan
kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Bapak Edy Herdyanto, S.H, M.H, selaku Pembimbing Akademik penulis
selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UNS.
3. Bapak Lego Karjoko S.H., M.H., selaku pembimbing penulisan skripsi yang
telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan
arahan sehingga tersusunnya skripsi ini.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
4. Bapak Maryono,S.Sos, MM. Kasubbag Pertanahan dan Ketertiban setda Kab.
Karanganyar terimakasih atas data- data, dan penjelasan yang telah diberikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
yang telah memberikan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu hukum
khususnya kepada penulis sehingga dapat dijadikan dasar dalam penulisan
skripsi ini dan semoga dapat penulis amalkan.
6. Seluruh Staff Tata Usaha dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta, terima kasih atas bantuannya.
7. Bapak dan Ibu Tercinta, serta keluargaku yang telah memberikan segalanya
kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dan semoga
penulis dapat membalas budi jasa yang telah Engkau berikan.
8. Vitaku, makasih banget atas segala dukungan, bantuan, waktu, cinta, dan
kasih sayang yang selama ini engkau berikan.
9. Buat teman-teman kampus (Awan, Wulung, Nusa) dan teman-teman lain
Fakultas Hukum UNS angkatan 2006 yang tidak bisa penulis sebutkan satu
persatu.
10. Teman-temanku Kos (Arif, Yoga, Wawan, Heri) yang selalu sabar menemani,
mendengarkan keluh kesah juga selalu memberi dukungan dan motivasi.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu
tersusunnya
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini,
maka saran serta kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan untuk
memperkaya karya tulis ini. skripsi ini.
Surakarta, April 2011
Penulis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
DAFTAR ISI
JUDUL .................................................................................................................... i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .......................................................................... ii
PENGESAHAN PENGUJI ................................................................................... iii
PERNYATAAN .................................................................................................... iv
HALAMAN MOTTO ............................................................................................ v
PERSEMBAHAN ................................................................................................. vi
KATA PENGANTAR ......................................................................................... vii
DAFTAR ISI ......................................................................................................... ix
DAFTAR GAMBAR dan TABEL........................................................................ xi
ABSTRAK ........................................................................................................... xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ................................................................... 1
B. Perumusan Masalah .......................................................................... 5
C. Tujuan Penelitian .............................................................................. 5
D. Manfaat Penelitian ............................................................................ 6
E. Metode Penelitian ............................................................................. 6
F. Sistematika Skripsi ......................................................................... 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori
1. Tinjauan Tentang Prinsip Penghormatan Hak Atas Tanah ........ 12
2. Tinjauan Tentang Asas-Asas Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum ................................................................... 14
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
a. Asas-Asas Mengenai Penguasaan Tanah .............................. 14
b. Asas-Asas Dalam Pengadaan Tanah ..................................... 16
3. Tinjauan Tentang Kepentingan Umum Dalam
Pengadaan Tanah ....................................................................... 18
4. Tinjauan Tentang Musyawarah dan Ganti Rugi ........................ 20
a. Musyawarah Dalam Pengadaan Tanah ................................. 20
b. Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah ............................. 21
5. Tinjauan Tentang Prosedur Pengadaan Tanah ........................... 24
B. Kerangka Pemikiran ....................................................................... 32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
a. Prosedur Peengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol
Solo-Ngawi di Kabupaten Karanganyar ......................................... 35
b. Prinsip Penghormatan Hak Atas Tanah Dalam Proses Pengadaan
Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Solo-Ngawi Kabupaten
Karanganyar .................................................................................... 62
BAB V PENUTUP
A. Simpulan ......................................................................................... 66
B. Saran ............................................................................................... 66
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xi
DAFTAR GAMBAR dan TABEL
Ragaan 1 Kerangka Pemikiran 32 Tabel 1 Lokasi terkena pembangunan jalan tol Kabupaten Karanganyar 38 Tabel 2 Susunan panitia pengadaan tanah pembangunan jalan tol 38 Tabel 3 Data Pengadaan Tanah Tahun 2008 42 Tabel 4 Data Pengadaan Tanah Tahun 2009 42 Tabel 5 Data Pengadaan Tanah Tahun 2010 43 Tabel 6 Data Progres Tanah Sampai Dengan Tahun 2010 43 Tabel 7 Data Rencana Pengadaan Tanah Tahun 2011 44 Tabel 8 Susunan Satgas Identifikasi dan Verifikasi Pengadaan Tanah 45 Tabel 9 Susunan Satgas Inventarisasi Pembantu Panitia Pengadaan Tanah 46 Tabel 10 Susunan Satgas Sekretariat Pembantu Panitia Pengadaan Tanah 47
Tabel 11 Besaran Ganti Rugi Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar No. 023/KRA/XI/2008
54
Tabel 12 Besaran Ganti Rugi Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar
55
Tabel 13 Data Ganti Rugi Yang Sudah Dibayar Sampai Tahun 2010 56
Tabel 14
Daftar pembayaran ganti rugi dan pelepasan hak atas penguasaan penggunaan dan pemilikan tanah atau bangunan atau tanaman atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah di Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar yang akan terkena proyek pembangunan ruas jalan tol Solo-Ngawi Nomor: 005C/BA/WRJ/PT/SM-I/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010
57
Tabel 15
Daftar pembayaran ganti rugi dan pelepasan hak atas penguasaan penggunaan dan pemilikan tanah atau bangunan atau tanaman atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah di Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar yang akan terkena proyek pembangunan ruas jalan tol Solo-Ngawi Nomor: 005C/BA/KMR/PT/SM/XII/2008 tanggal 04 Desember 2008
61
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xii
ABSTRAK
AHMAD AKBAR RISANTYO, E1106004. 2011. “PRINSIP PENGHORMATAN HAK ATAS TANAH DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO-NGAWI DI KABUPATEN KARANGANYAR”. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah prosedur peengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Solo-Ngawi di Kabupaten Karanganyar sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan untuk mengetahui apakah proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Solo-Ngawi sudah memperhatikan prinsip pengadaan hak atas tanah.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif dan jika dilihat dari jenisnya termasuk dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan penulisan hukum ini dengan pendekatan Undang-Undang. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sedang data primer bersifat sebagai penunjang. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan dan studi dokumen-dokumen. Analisis data dengan menggunakan analisis deduksi.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh simpulan sebagai berikut. Pertama, Proses Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Solo-Ngawi di Kabupaten Karanganyar sudah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Meskipun ada beberapa hal yang tidak jelas diatur dalam Undang-Undang namun pelaksanaan di Kabupaten Karanganyar dilakukan menurut cara pemeintah. Kedua, Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Solo-Ngawi di Kabupaten Karanganyar juga telah memperhatikan Prinsip Penghormatan Hak Atas Tanah. Hal tersebut dapat dilihat dari seringnya Pemerintah mengadakan musyawarah dalam pembebasan lahan. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Karanganyar sangat menghormati pemilik tanah., serta adanya transparansi dari Pemerintah dalam melakukan proses pengadaan tanah.
Kata Kunci: prinsip penghormatan hak atas tanah, pengadaan tanah, pembangunan jalan tol
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ABSTRACT
AHMAD AKBAR RISANTYO, E1106004. 2011. “THE PRINCIPLE OF RESPECTING THE RIGHT TO LAND IN LAND PROCUREMENT FOR SOLO-NGAWI TOLL ROAD CONSTRUCTION IN KARANGANYAR REGENCY”. Law Faculty of Surakarta Sebelas Maret University.
This research aims to find out whether or not the procedure of land procurement for the Solo-Ngawi Toll Road Construction in Karanganyar Regency has been consistent with the legislation, and to find out whether or not the land procurement process for the Solo-Ngawi Toll Road Construction in Karanganyar Regency has taken into account the principle of respecting the right to land.
This study belongs to a descriptive research and viewed from the type belongs to a normative law research. The approach used in this research was statute approach. The type of data used was secondary data, while the primary data is only to support. Technique of collecting data used was library study in the form of books, legislation and documentary study. The technique of analyzing data used was deductive analysis.
Considering the research conducted, the following conclusions can be drawn. Firstly, the land procurement process for Solo-Ngawi Toll Road Construction in Karanganyar Regency has been consistent with the legislation. Despite several unclear things in the law, the implementation in Karanganyar Regency is carried out according to the government method. Secondly, the land procurement for Solo-Ngawi Toll Road Construction in Karanganyar Regency has also taken into account the principle of respecting the right to land. It can be seen from the high frequency of meeting conducted by the Government in liberating the land. Considering that fact, it can be seen that the Karanganyar Regency’s Government highly respects the land owner as well as there is transparency among the government in doing the land procurement process.
Keywords: principle of respecting the right to land, land procurement, toll road construction.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, yang meliputi
permukaan bumi yang ada di daratan dan permukaan bumi yang berada di
bawah air, termasuk air laut (Boedi Harsono, 2005: 6).
Pengelolaan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya merupakan suatu karunia Tuhan Yang Maha
Esa kepada rakyat Indonesia, dan ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya
kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
Landasan yuridis konstitusional dari pernyataan di atas terdapat dalam
Pasal 33 ayat (3) Undang–Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:
bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah dikuasai
oleh Negara dan dipergunakan untuk mencapai sebesar besarnya
kemakmuran seluruh rakyat Indonesia (Bachtiar Effendi, 1993:1).
Dikuasai maksudnya di sini adalah negara berwenang selaku organisasi
kekuasaan seluruh rakyat Indonesia untuk mengatur dan menyelenggarakan
peruntukkan, penggunaan dan pemeliharaan, menentukan dan mengatur hak-
hak yang dapat dipunyai atas bagian-bagian dari bumi, air dan ruang angkasa,
mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan
hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa, penguasaan negara hanyalah
pada tingkat tertinggi saja sedangkan untuk tingkat terendah dapat diberikan
dan dipunyai oleh seseorang atau badan-badan hukum tertentu, penguasaan
terhadap bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya dipergunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat Indonesia (Bachtiar Effendie, 1993: 38-39).
Sebagai wujud nyata dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
maka lahirlah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-undang
Pokok Agraria (UUPA). Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria
disebutkan bahwa: Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam di
dalamnya pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi
kekuasaan seluruh rakyat. Kekuasaan mengatur ini meliputi baik tanah-tanah
yang telah di haki seseorang atau badan hukum maupun termasuk yang
belum. Dengan demikian tanah-tanah yang telah dihaki seseorang atau badan
hukum adalah juga termasuk dalam wewenang pengaturan kekuasaan Negara.
Misalnya adanya Lembaga Pencabutan atau Pembebasan Hak-Hak Atas
Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan (Bachtiar Effendie, 1993:2).
Issue yang sering mencuat dalam Pelaksanaan Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum, adalah mengenai persoalan ganti kerugian dan
penerapan upaya konsinyasi yang dianggap melanggar hak asasi manusia.
Ganti kerugian juga sebagai suatu upaya untuk mewujudkan penghormatan
kepada hak-hak dan kepentingan perseorangan yang telah dikorbankan untuk
kepentingan umum.
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,
menyatakan bahwa bentuk ganti kerugian yang dilakukan oleh pemerintah
dengan memperhatikan jika untuk pengadaan tanah tersebut telah disetujui
oleh 75 persen warga masyarakat, atau telah dibayarkan ganti kerugiannya
sekitar 75 persen kepada warga masyarakat, untuk melepaskan hak atas tanah
yang terkena lokasi pembangunan dimaksud, maka untuk sisanya yang masih
belum mau melepaskan hak atas tanahnya dapat dilakukan upaya konsinyasi
berupa sejumlah uang yang dititipkan di Pengadilan Negeri setempat apabila
tidak tercapainya kesepakatan mengenai bentuk maupun jumlah ganti
kerugiannya dengan pemilik atau pemegang Hak Atas Tanah. Namun jika
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
warga masyarakat yang setuju untuk melepaskan hak atas tanah kurang dari
50 persen, maka pengadaan tanah dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu :
pertama, lokasi pembangunan tersebut dipindahkan ke tempat lain, atau jika
tidak dapat dipindahkan ke tempat lain; maka kedua, dilakukan pencabutan
hak atas tanah.
Secara garis besar pelaksanaan pengadaan tanah bagi pelaksanaan
pembangunan untuk kepentingan umum pada umumnya meliputi beberapa
tahapan, yaitu: tahap pertama berupa pelaksanaan penyuluhan akan
dilaksanakannya pengadaan tanah untuk pembangunan, tahap inventarisasi,
tahap pengumuman hasil inventarisasi, tahap penaksiran dan pengusulan
besaran ganti kerugian berdasarkan penetapan Tim Penilai Harga Tanah,
tahap pelaksanaan musyawarah. Dalam tahap ini apabila tidak tercapai kata
sepakat, maka ditempuh upaya konsinyasi dan pencabutan hak atas tanah.
Sedangkan dalam hal tercapainya kesepakatan, maka tahap selanjutnya adalah
pelaksanaan pembayaran ganti kerugian yang kemudian ditindak lanjuti
dengan pembuatan Berita Acara Pelepasan Hak atau Penyerahan Hak Atas
Tanah tersebut. Pengadaan tanah melalui Pencabutan Hak diajukan oleh
Bupati, Walikota, Gubernur, dan Menteri Dalam Negeri sesuai
kewenangannya, kepada Presiden melalui Kepala Badan Pertanahan
Nasional.
Berdasarkan penelitian penulis di Kabupaten Karanganyar, bahwa
terdapat proyek Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar yang dalam hal
ini dilaksanakan Departemen Pekerjaan Umum Diretorat Jenderal Bina
Marga yaitu dalam pembangunan jalan Tol Solo-Ngawi. Proyek Pembangnan
Jalan Tol Solo-Ngawi tersebut dimaksudkan akan menunjang sektor ekonomi
sehubungan dengan akan dibukanya Jalan Tol tersebut yang diharapkan akan
digunakan sebagai jalur lintas antar propinsi, yang diharapkan akan
mempermudah laju perdagangan. Selain itu juga dapat meningkatkan
aksebilitas dan mobilitas, dan mengurangi biaya transportasi, meningkatkan
integritas sosial dan interaksi regional, mendorong pengembangan wilayah,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
memberikan rangsangan terhadap pertumbuhan sektor industri dan
pariwisata, meningkatkan lapangan pekerjaan.
Sehingga Pengadaan Jalan Tol Solo-Ngawi didasarkan pada ketentuan
Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006
tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum yang menyatakan bahwa pengadaan dan rencana pemenuhan
kebutuhan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan pada Rencana
Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan lebih dahulu.
Pihak Pemerintah Kabupaten Karangayar juga sudah memberikan ganti
kerugian yang layak karena nilai tanah dan rumah mereka sudah melampaui
standart Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Hal tersebut dilakukan karena
pemerintah Kabupaten Karanganyar masih menempatkan penghormatan yang
tinggi terhadap hak-hak yang sah atas tanah, sebagaimana diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya dan
menyusunnya kedalam penulisan hukum dengan judul “PRINSIP
PENGHORMATAN HAK ATAS TANAH DALAM PENGADAAN
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO-NGAWI DI
KABUPATEN KARANGANYAR”.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
B. Perumusan Masalah
Perumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk
memperjelas agar penelitian dapat dibahas lebih terarah dan sesuai dengan
sasaran yang diharapakan. Rumusan masalah merupakan dasar dalam
penelitian agar hasil yang diharapkan sesuai dengan pokok permasalahan yang
sedang dibahas.
Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka penulis
merumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Apakah prosedur peengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Solo-
Ngawi di Kabupaten Karanganyar sudah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan?
2. Apakah proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Solo-Ngawi
sudah memperhatikan prinsip penghormatan hak atas tanah?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian merupakan suatu target yang ingin dicapai dalam
suatu penelitian sebagai suatu solusi atas masalah yang dihadapi (tujuan
obyektif), maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subyektif).
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan dari
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Tujuan Obyektif
a. Untuk mengetahui apakah prosedur peengadaan tanah untuk
pembangunan jalan tol Solo-Ngawi di Kabupaten Karanganyar sudah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Untuk mengetahui apakah proses pengadaan tanah untuk
pembangunan tol Solo-Ngawi sudah memperhatikan prinsip
penghormatan hak atas tanah.
2. Tujuan Subyektif
a. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan utama penyusunan
penulisan hukum (skripsi) agar dapat memenuhi persyaratan akademis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
b. Untuk menambah wawasan pengetahuan, serta pemahaman penulis
terhadap penerapan teori-teori yang telah penulis terima selama
menempuh kuliah untuk mengatasi masalah hukum yang terjadi di
masyarakat.
c. Memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu
pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Agraria.
D. Manfaat Penelitian
Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan
karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat
diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari
penelitian ini antara lain :
1. Manfaat teoritis
a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data
sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk
mencapi gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
b. Salah satu usaha untuk memperbanyak wawasan dan pengalaman serta
menambah pengetahuan tentang Hukum Agraria.
c. Hasil dari penulisan ini dapat juga dijadikan sebagai bahan ilmiah
dalam penulisan atau penelitian lebih lanjut dimasa mendatang.
2. Manfaat Praktis
a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak pihak yang terkait
mengenai prinsip penghormatan hak atas tanah dalam pengadaan
tanah untuk pembangunan jalan tol.
E. Metode Penelitian
Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang
didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan
untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
menganalisa, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam
terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu
pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala
bersangkutan (Bambang Sunggono, 2006: 38).
Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya suatu
penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang
hendak dicapai sebelumnya. Metodologi pada hakekatnya memberikan
pedoman tentang cara-cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisa dan
memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya (Soerjono Soekanto,
2006: 6)
Adapun metode penelitian yang dipakai penulis dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan
hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna
menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2009:35).
Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian
hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka atau bahan data sekunder, yang terdiri dari bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier
(Soerjono Soekanto, 2006: 52).
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah
menggunakan pendekatan penelitian dengan metode penelitian statute
approach (pendekatan Undang-Undang). Pendekatan Undang-Undang
(statute approach) merupakan penelaahan terhadap semua Undang-
Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang
ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan argumen untuk
memecahkan isu yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2009: 93).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
3. Sifat Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat preskriptif.
Sebagai penelitian yang bersifat preskriptif, maka penelitian ini
mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum,
konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki,
2006: 22).
4. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder
yaitu data dari bahan pustaka yang antara lain meliputi: buku-buku,
literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-
dokumen, hasil penelitian yang terwujud laporan dan sumber tertulis
lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Karena penelitian ini lebih
bersifat penelitian hukum normatif, maka lebih mnitikberatkan penelitian
pada data sekunder sedangkan data primer lebih bersifat sebagai
penunjang.
5. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah
sumber data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersier.
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat
autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer
terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah
dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim
(Peter Mahmud Marzuki, 2006: 141). Bahan hukum yang digunakan
dalam penelitian ini adalah:
1) Undang-Undang Pokok Agraria
2) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 36 Tahun 2005.
3) Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007
b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan
penjelasan hukum primer, seperti:
1) Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan atau terkait dalam
penelitian ini
2) Hasil-hasil yang relevan dengan penelitian ini
3) Buku-buku penunjang lainnya
c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,
diantaranya bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian
ini.
6. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan cara yang
digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan, mereduksi, dan memilih
data yang digunakan dalam penelitian. Teknik yang akan digunakan dalam
penelitian ini adalah studi pustaka atau studi dokumen yaitu pengumpulan
data sekunder.
7. Teknik Analisa Data
Analisis data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau
memecahkan suatu masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh
dengan menggunakan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian
studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen
yang dapat membantu menafsirkan norma terkait. Sumber penelitian
tersebut diolah kedalam pokok permasalahan yang dajukan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
Penelitian ini menggunakan teknik analisis silogisme deduksi.
Metode deduksi adalah metode yang berpangkal dari pengajuan premis
mayor (aturan hukum) yang kemudian diajukan premis minor (fakta
hukum), kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan
atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 47). Dalam penelitian ini
yang menjadi premis mayor adalah Undang-Undang Pokok Agraria
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum seagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan
Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 yang menjadi premis minor yaitu
prinsip penghormatan hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk
pembangunan jalan tol.
F. Sistematika Skripsi
Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika
penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan karya
ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun
sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :
Pada BAB I PENDAHULUAN penulis memberikan gambaran
mengenai permulaan sebuah penelitian tentang latar belakang masalah yang
berisi tentang dasar keinginan penulis dalam melakukan penulisan hukum ini.
Dalam BAB I ini juga dijelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan
diadakannya penulisan hukum ini, dan manfaat penulisan hukum ini.
Pendahuluan penulisan hukum ini juga menjelaskan mengenai metode dan
sistimatika yang digunakan dalam penulisan hukum (skripsi) ini.
Pada BAB II TINJAUAN PUSTAKA diuraikan tentang kerangka
pemikiran dan kerangka teori. Kerangka teori yang diuraikan antara lain
tinjauan tentang prinsip penghormatan hak atas tanah, tinjauan tentang asas-
asas pengadaan tanah untuk kepentingan umum, tinjauan tentang kepentingan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
umum dalam pengadaan tanah, tinjauan tentang musyawarah dan ganti
kerugian, dan tinjauan tentang prosedur pengadaan tanah.
Pada BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN diuraikan
tentang pembahasan dari perumusan masalah mengenai prosedur pengadaan
tanah untuk pembangunan jalan tol Solo-Ngawi di Kabupaten Karanganyar
dan prinsip penghormatan hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk
pembangunan jalan tol Solo-Ngawi.
Pada BAB IV PENUTUP berisi tentang kesimpulan yang merupakan
jawaban dari rumusan masalah yang diteliti, dan saran yang berisi masukan
dari penulis.
DAFTAR PUSTAKA berisi mengenai buku acuan yang digunakan
dalam penyusunan penulisan hukum ini.
LAMPIRAN berisi dokumen-dokumen yang menjadi dasar dalam
pengadaan tanah di Kabupaten Karanganyar.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori
1. Tinjauan Tentang Prinsip Penghormatan Hak Atas Tanah
Hak atas tanah yang dimiliki seseorang sesuai dengan hukum tanah
nasional dilindungi dari gangguan pihak lain tanpa alas hak yang sah, dalam
segala bentuk (fisik maupun nonfisik). Demikian juga hak atas tanah seseorang
tidak boleh dirampas dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum,
termasuk oleh penguasa. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia, tampak usaha untuk memberikan
keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum yaitu
dalam Pasal 36 ayat (1) setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri
maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya,
keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum,
ayat (2) tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang
dan secara melawan hukum, dan ayat (3) hak milik mempunyai fungsi sosial.
Sedangkan berkenaan dengan pengambialalihan hak atas tanah untuk
kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia Pasal 37 ayat (1) bahwa pencabutan hak milik atas
suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti
kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan ayat (2) apabila suatu benda berdasarkan
ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak
diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal
itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan kecuali ditentukan lain (Maria S.W. Sumardjono, 2008:
269).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
Pedoman dalam pengaturan pengadaan tanah hendaknya
mengakomodasikan tiga hal, yakni:
a. Penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dalam bentuk
penghapusan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, dan pemerataan
pembangunan.
b. Keberlanjutan kapasitas produktif masyarakat.
c. Pemberdayaan masayrakat melalui pengembangan dan pelaksanaan good
governance (partisipasi, transparasi, akuntabilitas dan rule of law) (Maria
S.W. Sumardjono, 2008: 271).
Kebijakan pemerintah mengenai pengadaan tanah bagi pelaksanaan
pembangunan untuk kepentingan umum, semuanya mengarah pada prinsip
penghormatan terhadap hak atas tanah. Secara mutlak ini harus diperhatikan
dan dilaksanakan oleh pemerintah, agar tidak menimbulkan rasa sakit kepada
pemilik atau pemegang hak atas tanah yang menyerahkan atau melepaskan hak
atas tanahnya dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
Walaupun dilaksanakan oleh pemerintah yang mewakili negara dalam
penerapan konsep hak menguasai negara atas tanah yang menjadikan negara
sebagai pengatur peruntukan, pemeliharaan, pemberian hak atas tanah dan
sebagainya, yang merupakan amanat dari Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang
Dasar 1945, dimaksudkan bahwa hak menguasai negara tersebut harus dapat
memberikan kemakmuran kepada seluruh rakyat Indonesia.
Selama ini peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap
pengadaan tanah belum mengakomodasikan paradigma pembangunan tersebut.
Hal ini tampak dari ketidakesuaian antara bentuk pengaturan dan materi
muatannya (Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993, Peraturan Presiden
Nomor 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006), karena
materi muatan terkait dengan hak dasar manusia terhadap tanah yang dijamin
oleh UUD 1945, maka bentuk peraturannya adalah undang-undang (Maria
S.W. Sumardjono, 2008: 271).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
Dalam proses pengadaan tanah yang terjadi selama ini, kesejahteraan
sosial ekonomi masyarakat yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan
pembangunan pasca pengadaan tanah tidak memperoleh perhatian. Proses
pengadaan tanah dianggap telah selesai dengan diserahkannya ganti kerugian,
dilepaskannya hak atas tanah dan diberikannya hak atas tanah kepada pihak
yang memerlukan tanah tersebut. Bahwa jika kemudian ternyata kesejahteraan
sosial-ekonomi masyarakat yang terkena dampak itu menurun bila
dibandingkan dengan keadaan pra-pengadaan tanah, masyarakat seolah-olah
dibiarkan untuk mencari solusinya sendiri.
2. Tinjauan Tentang Asas-Asas Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan
Umum
Sebagai cermin penghormatan terhadap Hak Atas Tanah, pelepasan atau
pembebasan Hak Atas Tanah didasarkan pada asas-asas hukum yang berlaku.
a. Asas-Asas Mengenai Pengadaan Tanah
Menurut Boedi Hersono asas-asas yang berlaku mengenai penguasaan
tanah dan perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum tanah nasional
kita kepada pemegang hak atas tanah, adalah (Boedi Harsono, 2005: 342) :
1) Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk
keperluan apapun, harus dilandasi hak atas tanah yang disediakan oleh
hukum tanah nasional;
2) Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ada landasan haknya
(illegal), tidak dibenarkan, bahkan diancam dengan sanksi pidana
(Undang-Undang Nomor 51 Prp 1960);
3) Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang berlandaskan hak yang
disediakan oleh hukum tanah nasional, dilindungi oleh hukum terhadap
gangguan dari pihak manapun, baik oleh sesama anggota masyarakat
maupun oleh pihak penguasa sekalipun, jika gangguan tersebut tidak ada
dasar hukumnya;
4) Bahwa oleh hukum disediakan berbagai sarana hukum untuk
menanggulangi gangguan yang ada :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
a) Gangguan oleh sesama anggota masyarakat : gugatan Perdata
melalui Pengadilan Negeri atau meminta perlindungan kepada
Bupati atau Walikotamadya menurut Undang-Undang Nomor 51 Prp
1960 di atas;
b) Gangguan dari penguasa : gugatan melalui Pengadilan Umum atau
Pengadilan Tata Usaha Negara.
5) Bahwa dalam keadaan biasa, diperlukan oleh siapapun dan untuk
keperluan apapun (juga untuk proyek-proyek kepentingan umum)
perolehan tanah yang dihaki seseorang, harus melalui musyawarah untuk
kesepakatan, baik mengenai penyerahan tanahnya kepada pihak yang
memerlukan maupun mengenai imbalannya yang merupakan hak
pemegang hak atas tanah yang bersangkutan untuk menerimanya;
6) Bahwa sehubungan dengan apa yang disebut di atas, dalam keadaan
biasa, untuk memperoleh tanah yang diperlukan tidak dibenarkan adanya
paksaan dalam bentuk apapun dan oleh pihak siapapun kepada pemegang
haknya, untuk menyerahkan tanah kepunyaannya dan atau menerima
imbalan yang tidak disetujuinya, termasuk juga penggunaan lembaga
penawaran pembayaran yang diikuti dengan konsinyasi pada pengadilan
negeri, seperti yang diatur dalam Pasal 1404 KUHPerdata;
7) Bahwa dalam keadaan memaksa, jika tanah yang bersangkutan
diperlukan untuk menyelenggarakan kepentingan umum, dan tidak
mungkin menggunakan tanah lain, sedang musyawarah yang diadakan
tidak berhasil memperoleh kesepakatan, dapat dilakukan pengambilan
secara paksa, dalam arti tidak memerlukan persetujuan pemegang
haknya, dengan menggunakan acara pencabutan hak, yang diatur
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961;
8) Bahwa dalam perolehan atau pengambilan tanah, baik atas dasar
kesepakatan bersama maupun melalui pencabutan hak, pemegang haknya
berhak memperoleh imbalan atau ganti kerugian, yang bukan hanya
meliputi tanahnya, bangunan dan tanaman milik pemegang hak,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
melainkan juga kerugian-kerugian lain yang dideritanya sebagai akibat
penyerahan tanah yang bersangkutan;
9) Bahwa dalam bentuk dan jumlah imbalan atau ganti-kerugian tersebut,
juga jika tanahnya diperlukan untuk kepentingan umum dan dilakukan
pencabutan hak, haruslah sedemikian rupa, hingga bekas pemegang
haknya tidak mengalami kemunduran, baik dalam bidang sosial maupun
tingkat ekonominya.
b. Asas-asas dalam pengadaan tanah
Menurut Maria S.W. Sumardjono asas-asas dalam pengadaan tanah,
yaitu (Maria S.W. Sumardjono, 2008: 282-284) :
1) Asas Kesepakatan.
Seluruh kegiatan pengadaan tanah, terutama dalam bentuk
pelepasan hak atas tanah beserta segala aspek hukumnya seperti
persoalan ganti kerugian, bentuk ganti kerugian, pemukiman kembali,
kondisi sosial ekonomi, dan lain-lain harus didasarkan pada asas
kesepakatan antara pihak yang memerlukan tanah dengan pemegang hak
atas tanah.
2) Asas Kemanfaatan.
Manfaat dari hasil kegiatan pembangunan itu harus dapat dirasakan
oleh masyarakat sebagai keseluruhan.
3) Asas Keadilan.
Kepada masyarakat yang terkena dampak diberikan ganti kerugian
yang dapat memulihkan kondisi sosial ekonominya, minimal setara
dengan keadaan semula, dengan memperhitungkan kerugian terhadap
faktor fisik maupun nonfisik
4) Asas Kepastian Hukum.
Pelaksanaan pengadaan tanah harus memenuhi asas kepastian
hukum, yang dilakukan dengan cara yang diatur dalam peraturan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
perundang-undangan di mana semua pihak dapat mengetahui dengan
pasti hak dan kewajibannya masing-masing.
5) Asas Keterbukaan.
Dalam proses pengadaan tanah, masyarakat yang terkena dampak
berhak memperoleh informasi tentang proyek dan dampaknya, kebijakan
ganti kerugian, jadwal pembangunan, rencana pemukiman kembali dan
lokasi pengganti (bila ada), dan hak masyarakat untuk menyampaikan
keberatan.
6) Asas Keikutsertaan atau Partisipasi.
Peran serta seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam
setiap pengadaan tanah (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi) diperlukan
agar menimbulkan rasa ikut memiliki dan dapat meminimalkan
penolakan masyarakat terhadap kegiatan yang bersangkutan.
7) Asas Kesetaraan.
Asas ini dimaksudkan untuk menempatkan posisi pihak yang
memerlukan tanah dan pihak yang tanahnya akan dilepaskan atau dicabut
harus diletakkan secara sejajar dalam seluruh proses pengambilalihan
tanah.
8) Asas Minimalisasi Dampak Kelangsungan Kesejahteraan Ekonomi.
Pengadaan tanah dilakukan dengan upaya untuk meminimalkan
dampak negatif atau dampak penting yang mungkin timbul dari kegiatan
pembangunan tersebut.
Asas-asas sebagaimana yang diuraikan di atas dimaksudkan untuk
melindungi hak setiap orang atas tanahnya, agar tidak dilanggar atau dirugikan
ketika berhadapan dengan keperluan negara akan tanah untuk kepentingan
umum. Pengadaan tanah harus dilandasi oleh asas-asas hukum yang berlaku,
karena asas-asas hukum tersebut dapat menghindarkan aparat penegak hukum
untuk bertindak menyimpang. Sehingga pelaksanaan pengadaan tanah bagi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum akan berjalan dengan
tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan penghormatan terhadap
hak-hak yang sah atas tanah.
3. Tinjauan Tentang Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah
Kepentingan umum menurut Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
didefiniskan kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat. Dalam Peraturan
Presiden ini yang dimaksud sebagai kepentingan umum selanjutnya diuraikan
dalam 7 kategori. Misalnya: jalan, waduk, fasilitas keamanan umum,
pelabuhan atau bandara, tempat pembuangan sampah, cagar alam atau cagar
budaya, dan lain-lain.
Menurut Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pengadaan
tanah bagi kegiatan untuk kepentingan umum oleh pemerintah dilakukan
dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Di luar itu pengadaan
tanah dilaksanakan dengan cara jual beli, tukar menukar atau cara lain yang
disepakati. Dengan demikian pihak swasta tidak dapat memanfaatkan
Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 (Maria S.W. Sumardjono, 2007:
74).
Setelah keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 disempurnakan
menjadi Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksana Pembangunan Untuk Kepentingan Umum maka tidak ada
kriteria pembatasan kepentingan umum, hal ini membuka kemungkinan
pengadaan tanah oleh swasta difasilitasi oleh pemerintah, sedangkan biayanya
dibebankan kepada swasta atau investor (Maria S.W. Sumardjono, 2007: 103).
Menurut Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria, menyatakan bahwa:
untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan
memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan
undang-undang, dimaksudkan di sini bahwa negara dapat saja mengambil hak
privat yang dimiliki seseorang atas tanah untuk kepentingan umum yang
disejajarkan dengan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama dari
rakyat dengan kepentingan umum (Gunanegara, 2008: 58).
Pengambilan tanah Hak Milik secara sewenang-wenang, yang dapat
mengakibatkan orang akan kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, kehidupan
yang layak atau kenikmatan dari hak milik atas tanah yang dimilikinya.
Dengan dikuasainya suatu benda berdasarkan hak milik, maka seorang
pemegang hak milik diberikan kewenangan untuk menguasainya secara
tenteram dan untuk mempertahankannya terhadap siapapun yang bermaksud
untuk mengganggu ketentramannya dalam menguasai, memanfatkan serta
mempergunakan benda tersebut. Menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-
Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa “Hak Milik adalah hak turun-
temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan
mengingat ketentuan Pasal 6”. Dari bunyi pasal tersebut jelas dapat kita lihat
bahwa hak milik merupakan hak paling kuat yang dipunyai orang atas tanah
sehingga menyebabkan pemilik atas tanah hak milik tersebut dapat berbuat
seluas-luasnya. Berbuat seluas-luasnya di sini tidak mutlak, tentunya dengan
batasan.
Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat
daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan
yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara (Kartini
Muljadi, dan Gunawan Widjaja, 2004: 17).
Menurut Soetandyo ada dua kemungkinan yang dapat ditempuh agar
pembangunan nasional yang banyak memerlukan tanah yang dapat dibebaskan
dapat bersifat kemanusiaan dan berdimensi kerakyatan, yaitu:
a. Menggunakan pendekatan sosiologik antropologik yang prosesnya harus
ditunggui dengan penuh kesabaran. Dalam wujud kebijaksanaan untuk
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
membuka peluang yang luas dan bebas kepada masyarakat awam agar
secara bubbling up para warga ini dapat memutuskan sendiri secara
bertanggung jawab kegunan lahan-lahan mereka untuk kepentingan orang
banyak.
b. Menggunakan pendekatan hukum, namun dengan memprioritaskan prosedur
dan proses yang privaatrechtelijk yang pada hakikatnya adalah juga suatu
proses yang demokratis daripada mendahulukan yang publiekrechtelijk,
yang dalam masa-masa transisi di kebanyakan negeri berkembang,
umumnya terkesan masih amat berwarna kekuasaan ekstralegal (Adrian
Sutedi, 2007: 85).
Pembahasan mengenai prinsip-prinsip kepentingan umum dalam
pengadaan tanah untuk pembangunan tersebut menjadi penting karena:
a. Dalam sarana pembangunan, terutama dibidang materiil baik di kota
maupun di desa banyak memerlukan tanah.
b. Sebagai titik tolak didalam pembebasan tanah, pengadaan tanah, dan
pencabutan hak atas tanah.
c. Setelah lahirnya otonomi daerah, dalam rank untuk menampung aspirasi
masyarakat di daerah, kepentingan umum dalam penafsirannya harus
disesuaikan dengan masyarakat setempat (Adrian Sutedi, 2007: 48-49).
4. Tinjauan Tentang Musyawarah dan Ganti Kergugian
a. Musyawarah Dalam Pengadaan Tanah
Pengadaan tanah menurut Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
dilakukan atas dasar musyawarah langsung. Yang dimaksud musyawarah
adalah: kegiatan yang mengandung proses saling mendengar, saling
memberi, dan saling menerima pendapat serta keinginan untuk mencapai
kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan masalah lain
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah atas dasar kesukarelaan
dan kesetaraan antara pihak yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman,
dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dengan pihak yang
memerlukan tanah. Nilai nyata atau harga pasaran yang wajar inilah yang
sebenarnya harus ditetapkan atas dasar perti mbangan dari tim penilai harga
tanah yang profesional dan independent.
Musyawarah hendaknya langsung melibatkan semua warga yang
tanahnya terkena proyek dimaksud, sehingga untuk pembicaraan mengenai
bentuk dan besarnya ganti rugi dilakukan secara transparan. Apabila
musyawarah dilakukan tanpa atau hanya melibatkan beberapa orang warga
saja, maka apa bentuk ganti kerugian, dan berapa besarnya ganti kerugian
yang akan mereka terima menjadi tidak diketahui dengan jelas, dan akan
terbuka peluang terjadinya manipulasi bentuk dan besar ganti kerugian.
Dalam pengadaan tanah untuk pembangunan ini, biasanya banyak
bermunculan para calo atau makelar tanah, sehingga dengan dilakukannya
musyawarah ini dapat menghindarkan warga masyarakat dari para calo atau
makelar tanah yang dapat merugikan mereka. Musyawarah yang dilakukan
tersebut dilakukan agar dalam pelaksanaan pengadaan tanah dapat
membahas mengenai besar dan bentuk ganti kerugian, dilakukan beberapa
kali musyawarah dengan warga masyarakat yang tujuan utamanya adalah
untuk membicarakan mengenai besaran dan bentuk ganti kerugian.
Apabila tidak dimungkinkan dilakukan musyawarah dengan para
pemilik tanah, maka para pemilik tanah dapat mewakilkannya kepada orang
yang telah ditunjuk sebagai kuasa hukumnya. Penunjukan kuasa hukum dari
para pemilik tanah harus dilakukan secara tertulis, disertai materai cukup
dan diketahui oleh Kepala Desa, atau surat kuasa tersebut dibuat di hadapan
pejabat yang berwenang.
b. Ganti Kerugian Dalam Pengadaan tanah
Ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (11)
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah : penggantian terhadap
kerugian baik bersifat fisik atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah
kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, atau benda-benda lain
yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup
yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena
pengadaan tanah.
Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan bahwa
bentuk ganti kerugian dapat berupa:
1) Uang
2) Tanah pengganti
3) Pemukiman kembali
4) Gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
5) Bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Ganti kerugian termaksud diberikan untuk hak atas tanah, bangunan,
tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah (Pasal 12
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 36 Tahun 2005).
Dasar dan cara perhitungan ganti kerugian untuk bangunan dan
tanaman adalah nilai jual yang ditaksir oleh instansi pemerintah daerah
yang bertanggung jawab dibidang tersebut. Sedangkan untuk tanah
harganya didasarkan atas nilai nyata atau sebenarnya dengan
memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
terakhir (Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005). Yang dimaksud
dengan nilai nyata adalah market value atau harga pasar yang wajar yaitu
harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli untuk sebidang tanah dalam
keadaan yang wajar, tanpa adanya unsur paksaan untuk menjual atau
membeli (Maria S.W. Sumardjono, 2007:76).
Penetapan nilai nyata sebagai dasar perhitungan harga tanah tentulah
dimaksudkan agar tingkat kesejahteraan bekas pemegang hak tidak
mengalami kemunduran.
Faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan ganti
kerugian, disamping NJOP Bumi dan Bangunan tahun terakhir, adalah:
1) Lokasi atau letak tanah
2) Status penguasaan tanah (pemegang hak yang sah atau penggarap)
3) Status hak atas tanah (Hak Milik, Hak Bangunan, Hak Pakai, dll)
4) Kelengkapan sarana dan prasarana
5) Keadaan pengguna tanahnya (terpelihara atau tidak)
6) Kerugian sebagai akibat dipecahnya hak atas tanah seseorang
7) Biaya pindah tempat atau pekerjaan
8) Kerugian terhadap turunnya penghasilan si pemegang hak (Maria S.W.
Sumardjono, 2007:81).
Penentuan akhir besarnya ganti kerugian haruslah dicapai secara
musyawarah antara pemegang hak dan instansi yang memerlukan tanah
tersebut.
Menurut Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, disamping kerugian
yang bersifat fisik, ganti rugi meliputi pula kerugian yang bersifat non fisik
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
sebagai akibat dari pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah,
bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah,
yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat
kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah. Dengan kata
lain ganti rugi akibat pengadaan tanah tidak boleh menjadikan pihak yang
melepaskan hak atas tanah menjadi lebih miskin atau kehidupan
ekonominya lebih merosot dari pada sebelum terkena pengadaan tanah.
Kerugian yang bersifat nonfisik meliputi hilangnya pekerjaan, bidang
usaha, sumber penghasilan, dan sumber pendapatan lain yang berdampak
terhadap penurunan tingkat kesejahteraan seseorang. Alternatif ganti
keruginnya antara lain meliputi penyediaan lapangan kerja pengganti,
bntuan pelatihan, dan fasilitas kredit. Ganti kerugian nonfisik bersifat
komplementer terhadap ganti kerugian yang bersifat fisik (Maria S.W.
Sumardjono, 2007:103).
Menurut Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terdapat lembaga baru
yaitu lembaga atau tim penilai yang profesional dan independen untuk
menentukan nilai atau harga tanah yang akan digunakan sebagai dasar guna
tercapainya kesepakatan atas besarnya ganti rugi. Lembaga ini tidak terdapat
dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993.
5. Tinjauan Tentang Prosedur Pengadaan Tanah
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia telah di atur
sebelumnya di dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 kemudian
diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang mengandung
maksud dari pengadaan tanah, bentuk pengadaan tanah, tata cara serta
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
pelaksanaannya. Sehingga legitimasi hukum tentang pengadaan tanah di
Indonesia sudah barang tentu ada dan dapat digunakan sebagai pedoman kita
dalam pengadaan untuk kepentingan umum.
Pada dasarnya hanya berkisar pada tiga permasalah pokok mengenai
pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu: batasan atau defenisi
kepentingan umum, mekanisme penaksiran harga tanah dan ganti kerugian,
serta tata cara pengadaan tanah yang harus ditempuh. Sehingga dapat kita
pahami bagaimana pengadaan tanah di Indonesia yang dilakukan oleh
Pemerintah (Eksekutif atau Menteri Agraria atau BPN) yang merupakan
lembaga yang sangat berperan penting terhadap pengadaan tanah untuk
kepentingan umum.
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diuraikan di dalam pasal 5
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah sebagai berikut :
a. Jalan umum, jalan tol, rel kereta api, (di atas tanah, di ruang atas tanah,
ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran
pembuangan air dan sanitasi.
b. Waduk, bendungan, bendungan irigasi, dan bangunan pengairan lainnya.
c. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal.
d. Fasilitas keamanan umum, seperti tanggal penanggulangan bahaya banjir,
lahar dan lainnya.
e. Tempat pembuangan sampah.
f. Cagar alam dan cagar budaya.
g. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.
Sehingga jelas bahwa apa saja tanah-tanah yang dimaksudkan dapat
dijadikan sebagai pengadaan tanah untuk kepentingan tanah, yang jelasnya
fungsi dari tanah tersebut di lakukan pengadaan adalah merupakan tujuan
untuk kepentingan umum, bermanfaat untuk umum, serta tidak merugikan bagi
umum.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
Oleh karena itu diterbitkannya Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun
2007 tentang Ketentuan Pelaksaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005
yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang
perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005.
Adapun tata cara pengadaan tanah dalam Peraturan Kepala BPN Nomor
3 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:
a. Tahap Perencanaan
Untuk memperoleh tanah, instansi pemerintah harus menyusun
proposal rencana pembangunan, paling lambat satu tahun sebelumnya yang
berisi uraian tentang: maksud dan tujuan, letak dan lokasi, luasan tanah,
suber dana dan analisis kelayakan lingkungan. Dalam menentukan letak
dan luasan tanah yang diperlukan pemerintah dapat meminta pertimbangan
Badan Pertanahan Nasional. Pembuatan proposal ini hanya digunakan
apabila pembangunan tersebut ditujukan untuk fasilitas keselamatan umum
dan penanganan bencana yang bersifat mendesak. Untuk pembangunan
yang menyangkut kepentingan umum yang lain tidak diperlukan adanya
proposal rencana pembangunan ini.
b. Tahap Penetapan Lokasi
Berdasarkan proposal rencana pembangunan, instansi pemerintah
yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi yang
akan dikaji oleh Bupati atau Walikota atau Gubernur berdasarkan
pertimbangan tata ruang, penatagunaan tanah, sosial-ekonomi, lingkungan,
penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah.
Permohonan penetapan lokasi yang lokasinya terletak di dua
Kabupaten atau Kota atau lebih dalam satu Provinsi ditujukan kepada
Gubernur, permohonan lokasi yang lokasinya terletak di dua Provinsi atau
lebih ditujukan kepada Kepala BPN (Maria S.W. Sumardjono, 2008: 289).
c. Pembentukan panitia pengadaan tanah (P2T)
P2T menurut daerah atau wilayah dibedakan menjadi 3, antara lain:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
1) P2T Kabupaten atau Kota yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau
Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
dengan anggota paling banyak sembilan orang.
P2T Kabupaten atau Kota bertugas:
a) Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat
b) Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan,
tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang
haknya akan dilepaskan atau diserahkan
c) Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang
haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang
mendukungnya
d) Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi
e) Menerima hasil penilaian harga tanah, bangunan, tanaman, dan benda-
benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim
Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai
bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan
tanah
f) mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi
pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk
atau besarnya ganti rugi
g) menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan
dilepaskan atau diserahkan
h) menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik
i) membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak
j) mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas
pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang
memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota, dan
k) menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian
pengadaan tanah kepada Bupati atau Walikota atau Gubernur untuk
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta apabila musyawarah tidak
tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.
2) P2T Provinsi, jika tanah terletak di dua Kabupaten atau Kota atau lebih
dalam satu Provinsi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
P2T Provinsi bertugas:
a) Memberikan pengarahan, petunjuk dan pembinaan bagi pelaksanaan
pengadaan tanah di Kabupaten atau Kota
b) Mengkoordinasikan dan memaduserasikan pelaksanaan pengadaan
tanah di Kabupaten atau Kota
c) Memberikan pertimbangan kepada Gubernur untuk pengambilan
keputusan penyelesaian bentuk atau besarnya ganti rugi yang diajukan
oleh Bupati atau Walikota, dan
d) Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan
tanah di Kabupaten atau Kota.
3) P2T Nasional, jika tanah terletak di dua provinsi atau lebih yang
dibentuk dengan Keputusan Mendagri.
P2T Nasional bertugas:
a) Memberikan pengarahan, petunjuk dan pembinaan bagi pelaksanaan
pengadaan tanah di Provinsi atau di Kabupaten atau Kota
b) Mengkoordinasikan dan memaduserasikan pelaksanaan pengadaan
tanah di Provinsi atau di Kabupaten atau Kota
c) Menentukan atau menetapkan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten
atau Kota untuk melaksanakan tugas pengadaan tanah di Kabupaten
atau Kota masing-masing
d) Memberikan pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri dan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk pengambilan
keputusan penyelesaian bentuk atau besarnya ganti rugi yang diajukan
oleh Bupati, Walikota atau Gubernur, dan
e) Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan
tanah di Provinsi atau di Kabupaten atau Kota.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
d. Penyuluhan
P2T bersama instansi yang memerlukan tanah melaksanakan
penyuluhan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan
kepada masyarakat dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik
tanah. Penyuluhan dilaksanakan di tempat yang ditentukan dalam surat
undangan yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten atau Kota,
dan dalam pelaksanaannya dipandu Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten atau
Kota
e. Identifikasi dan Inventarisasi
Jika rencana pembangunan diterima masyarakat, dilakukan
identifikasi dan inventarisasi berkenaan dengan pengukuran bidang tanah
dan atau bangunan dan lain-lain (terdiri dari 8 aspek). Hasil pelaksaan
identifikasi dan inventarisasi berkenaan dengan pengukuran bidang tanah
dan atau bangunan dan pemetaan bidang tanah dan atau bangunan dan
keliling batas bidang tanah dituangkan dalam bentuk Peta Bidang Tanah.
Hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi terkait enam aspek lainnya
dituangkan dalam bentuk daftar yang memuat berbagai keterangan
berkenaan dengan subyek dan obyek.
Peta Bidang Tanah dan Daftar tersebut selanjutnya oleh Panitia
Pengadaan Tanah Kabupaten atau Kota diumumkan di Kantor Desa atau
Kelurahan, Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota, melalui website selama
7 (tujuh) hari, atau melalui mass media paling sedikit 2 (dua) kali penerbitan
guna memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk
mengajukan keberatan. Apabila keberatan tersebut mengenai sengketa
kepemilikan, atau penguasaan maupun penggunaan tanah, bangunan,
tanaman, benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, Panitia Pengadaan
Tanah Kabupaten atau Kota mengupayakan penyelesaian melalui
musyawarah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
f. Penunjukan Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah
Penilaian harga tanah dilakukan oleh Lembaga Penilai Harga Tanah.
Jika di Kabupaten atau Kota belum ada Lembaga Penilai Harga Tanah,
penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah yang keanggotaannya
terdiri dari lima unsur yang dibentuk Bupati atau Wali Kota atau Gubernur,
antara lain.
1) Unsur instansi yang membidangi bangunan atau tanaman
2) Unsur instansi pemerintah pusat yang membidangi Pertanahan Nasional
3) Unsur instansi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
4) Ahli atau orang yang berpengalaman sebagai penilai harga tanah
5) Akademisi yang mampu menilai harga tanah, bangunan, tanaman, dan
benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
g. Penilaian
Penilaian harga tanah oleh Tim Penilai Harga Tanah didasarkan pada
NJOP atau nilai nyata dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan
dapat berpedoman pada 6 variabel yakni lokasi, letak tanah, status tanah,
peruntukan tanah, kesesuaian penggunaan tanah dengan RT atau RW,
sarana dan prasarana, dan faktor-faktor lain. Sedangkan penilaian harga
bangunan, tanaman, dan benda-benda lain dilakukan oleh instansi terkait.
Hasil penilaian diserahkan kepada P2T untuk digunakan sebagai dasar
musyawarah.
h. Musyawarah
Musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas
tanah bersama panitia dan instansi pemerintah atau pemerintah daerah. Atau
dengan cara lain kesepakatan dianggap telah tercapai bila 75% luas tanah
telah diperoleh atau 75% pemilik telah menyetujui bentuk dan besarnya
ganti rugi. P2T Kabupaten atau Kota membuat berita acara hasil
pelaksanaan musyawarah dan penetapan bentuk dan atau besarnya ganti rugi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
yang ditanda tangani seluruh anggota P2T, instansi pemerintah yang
memerlukan tanah dan para pemilik.
i. Putusan P2T tentang bentuk dan atau besarnya ganti rugi
Keputusan mengenai bentuk atau besarnya ganti rugi dan Daftar
Nominatif Pembayaran Ganti Rugiditerbikan oleh P2T berdasarkan
muyawarah mengenai proposal pembangunan telah mendapat persetujuan
masyarakat, serta didasarkan pada Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi atau
Berita Acara Penawaran Penyerahan Ganti Rugi.
Pemilik yang berkeberatan terhadap putusan P2T dapat mengajukan
keberatan disertai alasannya kepada Bupati, atau Walikota atau Gubernur
atau Mendagri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
j. Pembayaran ganti rugi
Yang berhak menerima ganti rugi adalah:
1) Pemegang hak atas tanah
2) Nazir untuk tanah wakaf
3) Ganti rugi tanah untuk HGB atau HP yang diberikan atas tanah HM atau
HPL diberikan kepada pemegang HM atau HPL.
4) Ganti rugi bangunan, tanaman, atau benda-benda yang ada diatas tanah
HGB atau HP yang diberikan diatas tanah HM atau HPL diberikan
kepada pemilik bangunan, tanaman, atau benda-benda tersebut.
k. Pelepasan hak
Pada saat ganti rugi dalam bentuk uang diterima, yang berhak
menerima membuat surat pernyataan pelepasan atau penyerahan hak, diikuti
dengan pembuatan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak
Atas Tanah atau Penyerahan Tanah oleh P2T. Kemudian penerima ganti
rugi menyerahkan dokumen asli yang diperlukan dan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten atau Kota mencatat hapusnya hak atas tanah yang
dilepaskan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
l. Pengurusan hak atas tanah
P2T melakukan pemberkasan dokumen yang dilampirkan pada Berita
Acara Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk diserahkan kepada pihak-pihak
yang berkepentingan. Kemudian instansi pemerintah yang memerlukan
tanah mengajukan permohonan hak atas tanah.
m. Pelaksanaan pembangunan fisik dapat dimulai setelah pelepasan hak atas
tanah dan atau bangunan dan atau tanaman atau telah dititipkannya ganti
rugi di Pengadilan Negeri setempat
n. Evaluasi dan Supervisi
B. Kerangka Pemikiran
Ragaan 1 Kerangka pemikiran
Pengadaan Tanah Untuk Tol Solo-Ngawi di Karanganyar 1. Prosedur 2. Musyawarah 3. Ganti rugi
1. Konsep a. HMN b. Fungsi sosial HAT
2. Peraturan perundang-undangan a. UUPA b. Perpres No.36 Tahun 2005 jo
Perpres No.65 Tahun 2006 c. Peraturan Kepala BPN No. 3
Tahun 2007
Peristiwa hukum 1. Prosedur 2. Musyawarah 3. Ganti rugi
Kesimpulan Ada atau tidak prinsip penghormatan hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk Tol Solo-Ngawi di Karanganyar
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
Menurut ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945
hasil amandemen keempat dinyatakan bahwa: ”bumi, air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Untaian kata ini mengandung
makna bahwa di dalamnya memberikan kekuasaan pada negara untuk
mengatur sumber daya alam yang terkandung di wilayah negara kesatuan
Republik Indonesia yang diabdikan bagi kesejahteraan segenap rakyat
Indonesia.
Konsep dasar hak menguasai tanah oleh negara yang termuat dalam
Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: Bumi dan air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Pada dasarnya hak menguasai oleh Negara juga harus
memperhatikan fungsi sosial hak atas tanah. Fungsi sosial hak atas tanah
yang dimiliki oleh setiap pemilik tanah perlu diperhatikan oleh
pemerintah.
Kepemilikan tanah sangat dihargai di Indonesia. Hal tersebut
terbukti dari banyaknya undang-undang yang mengatur tentang
kepemilikan tanah. Perlidungan yang diberkan pemerintah tersebut
merupakan wujud bahwa pemerintah sangat menghargai pemilikan tanah
di Indonesia.
Penghargaan terhadap kepemilikan tanah tersebut harus
dilaksanakan pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan
proyek pembangunan Jalan Tol Solo-Ngawi di Kabupaten Karanganyar.
Pengadaan tanah yang digunakan untuk pembangunan kepentingan
umum, yaitu pembanguan jalan tol harus sesuai dengan prinsip-prinsip
penghormatan hak atas tanah. Dalam konsep penguasaan tanah oleh negara
serta fungsi sosial hak atas tanah untuk pembangunan jalan tol di
Kabupaten Karanganyar yang akan dibahas oleh penulis adalah prosedur,
dan musyawarah serta proses penentuan ganti rugi, apakah proses tersebut
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau
belum.
Dalam pengadaan tanah untuk pembagunan jalan tol Solo-Ngawi
bagaimana penerapan prinsip penghormatan hak atas tanah, apakah sudah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Prosedur Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol
Solo-Ngawi di Kabupaten Karanganyar
Pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah untuk memperoleh
tanah untuk berbagai kegiatan pembangunan, khususnya bagi kepentingan
umum. Sedangkan hak atas tanah yang dimiliki seseorang sesuai dengan
hukum tanah nasional dilindungi dari gangguan pihak lain tanpa alas hak
yang sah, dalam segala bentuk (fisik maupun nonfisik). Demikian juga hak
atas tanah seseorang tidak boleh dirampas dengan sewenang-wenang dan
secara melawan hukum, termasuk oleh penguasa. Berkenaan dengan
pengambialalihan hak atas tanah untuk kepentingan umum, Pengadaan tanah
di Indonesia telah ada dan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun
2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Land Acquisition in Developing Countries is an important work. It provides a comprehensive survey of the land acquisition techniques used by developing countries and an analysis of their operations, by a person with comprehensive vision of both the developing and the developed worlds. (Allan J. Berlowitz, 1986, 850)
Seperti pada jurnal Allan J. Berlowitz proses pengadaan tanah
merupakan hal penting yang harus dilakukan pemerintah. Pemerintah
melakukan tahapan-tahapan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan
jalan tol Solo-Ngawi sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun
2007 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,
yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar antara lain
sebagai berikut :
1. Tahap Perencanaan
Instansi pemerintah yang dalam proses pembangunan jalan tol Solo-
Ngawi dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Direktorat
Jenderal Bina Marga menyusun proposal rencana pembangunan, yang
berisi uraian tentang tujuan pembangunan jalan tol Solo-Ngawi, lokasi
pembangunan jalan tol, luasan tanah yang digunakan untuk pembangunan
jalan tol, sumber dana yang digunakan dan analisa kelayakan lingkungan
(Amdal).
Dalam proposal pembangunan jalan tol Solo-Ngawi ini diuraikan
tujuan pembangunan jalan tol adalah untuk meningkatkan perekonomian,
menghubungkan antar kawasan dan mengatasi masalah kemacetan lalu
linas, meningkatkan aksebilitas dan mobilitas, mengurangi biaya
transportasi, meningkatkan integrias sosial dan ineraksi regional,
mendorong perkembangan wilayah, mendorong perkembangan dan
pertumbuhan sektor industri dan pariwisata, meningkatkan lapangan
pekerjaan serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.
Pada proposal ini juga dijelaskan mengenai sumber dana. Alokasi
dana pada APBN tahun 2010 untuk pengadaan tanah ini adalah sebesar
Rp.67.906.659.000,- (Enam Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam
Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) berdasarkan DIPA
Tahun Anggaran 2010 Nomor: 0553/033-04.1/-/2010 tanggal 31 Desember
2009, Revisi I DIPA Tahun 2010 Nomor: 0553/033-04.1/-/2010 Tanggal 7
Juni 2010 dan Revisi II DIPA Tahun 2010 Nomor: 0553/033-04.1/-/2010
Tanggal 24 Agustus 2010.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
2. Tahap Penetapan Lokasi
Departemen Pekerjaan Umum dan Direktorat Jenderal Bina Marga
mengajukan proposal ke Gubernur Jawa Tengah berdasarkan
pertimbangan Tata Ruang, penatagunaan ruang, sosial-ekonomi,
lingkungan, penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah. Dalam proses
pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Solo-Ngawi yang melipui
Kabupaten Boyolali, dan Kabupaen Karanganyar sepanjang kurang lebih
29KM dibagi menjadi dua seksi, antara lain sebagai berikut:
• Seksi I (Boyolali-Karanganyar) STA : 0+000 – 12+800 di tambah
dengan interchange dan overpass ± 2,25KM
• Seksi II (Karanganyar-Sragen) STA : 12+800 – 25+100 di tambah
dengan interchange dan overpass ± 2,1KM
Dengan rincian sebagai berikut:
o Untuk Kabupaten Boyolali mencakup 2 (dua) kecamatan, yang
terdiri dari 10 (sepuluh) desa atau kelurahan.
o Untuk Kabupaten Karanganyar mencakup 3 (tiga) kecamatan, yang
terdiri dari 9 (sembilan) desa atau kelurahan.
o Untuk Kodya Surakarta mencakup 1 (satu) wilayah kecamatan, yang
terdiri dari 1 (satu) desa atau kelurahan.
Lokasi yang terkena proyek pembangunan jalan tol di Kabupaten
Karanganyar meliputi 3 (tiga) Kecamatan, termasuk di dalamnya 9
(Sembilan) Desa, yaitu:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
Tabel 1 Lokasi Terkena Pembangunan Jalan Tol Kabupaten Karanganyar.
Kecamatan Desa Jumlah Bidang Luas tanah terkena pembangunan tol (m2)
Kebakkramat Waru 203 176.622Kebak 150 86.966Kemiri 247 142.369
Gondangrejo
Karangturi 128 198.441Wonorejo 312 193.367
Jeruk Sawit 153 225.513Jatikuwung 170 98.945
Colomadu Ngasem 82 57.952Klodran 11 6.214
Jumlah 1456 1.186.389Sumber: Kantor BPN Kabupaten Karanganyar
3. Tahap Tata Cara Pengadaan Tanah
a. Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) bagi pelaksanaan
pembangunan untuk jalan tol Solo-Ngawi di Kabupaten Karanganyar
didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 590/37
Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Jalan Tol Solo-Ngawi di Kabupaten
Karanganyar Tanggal 8 Januari 2010, dengan 7 (tujuh) orang anggota dan
12 (dua belas) anggota tidak tetap, yaitu:
Table 2 Susunan Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol.
No. NAMA JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1 Drs. Kastono DS, MM Sekretaris Daerah Ketua merangkap
Anggota
2 Drs. Margito, MM Asisten Pemerintahan Wakil Ketua merangkap Anggota
3 ……………………..Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar
Sekretaris merangkap Anggota
4 Ir. Didik Joko Kepala DPU Anggota
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
No. NAMA JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
KEDUDUKAN DALAM PANITIA
Bakdono, M.Si
5 Ir. Siti Maesyaroch, M.Si
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan
Anggota
6 Drs. Wahyu Widiyanto, MM
Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kab. Karanganyar
Anggota
7 Suprapto, SH.,MM Kepala Bagian Hukum Anggota
8 Nugroho, S.Sos, MM Camat Kebakkramat Anggota Tidak Tetap
9 Suharno, SH. Camat Gondangrejo Anggota Tidak Tetap
10 Eko Budi Hartoyo, SH., MM
Camat Colomadu Anggota Tidak Tetap
11 Suwarto Kepala Desa Waru Kec. Kebakkramat Anggota Tidak Tetap
12 Rukini Kepala Desa Kebak Kec. Kebakkramat Anggota Tidak Tetap
13 Amin Sandimin Kepala Desa Kemiri Kec. Kebakkramat Anggota Tidak Tetap
14 Giyanto Kepala Desa Karangturi Kec. Gondangrejo Anggota Tidak Tetap
15 Suratman Kepala Desa Jeruk Sawit Kec. Gondangrejo Anggota Tidak Tetap
16 Heri Putranto Kepala Desa Jatikuwung Kec. Gondangrejo Anggota Tidak Tetap
17 Suhud Anshori, S.Ag. Kepala Desa wonorejo Kec. Gondangrejo Anggota Tidak Tetap
18 Joko Purnomo, SH.,MM
Plt. Kepala Desa Klodran Kec. Colomadu Anggota Tidak Tetap
19 Joko Slamet Haryadi Kepala Desa Ngasem Kec. Colomadu Anggota Tidak Tetap
Sumber: Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 590/37 Tahun 2010
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
Dalam Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 590/37 Tahun
2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Jalan Tol Solo-Ngawi di Kabupaten Karanganyar
diuraikan pula tugas dari Panitia Pengadaan Tanah (P2T) adalah sebagai
berikut:
1) Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat,
2) Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan,
tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang
haknya akan dilepaskan atau diserahkan,
3) Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang
haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang
mendukungnya,
4) Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi,
5) Menerima hasil penilaian harga tanah dan bangunan dari Lembaga
atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab
menilai bangunan dan tanaman atau benda-benda lain yang berkaitan
dengan tanah,
6) Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi
pemerintah yang memerlukan tanah dalam hal ini adalah Direktorat
Jenderal Bina Marga dalam rangka menetapkan bentuk atau besarnya
ganti rugi,
7) Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan
dilepaskan atau diserahkan,
8) Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti rugi kepada para
pemilik,
9) Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak,
10) Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas
pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
memerlukan tanah dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bina
Marga dan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar,
11) Menyampaikan permasalahan diserai pertimbangan penyelesaian
pengadaan tanah kepada Bupati Karanganyar apabila musyawarah
tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan,
12) Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Solo-Ngawi.
b. Penyuluhan, dipimpin oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) bersamaan
dengan Departemen Pekerjaan Umum dan Direktorat Jenderal Bina Marga
melaksanakan penyuluhan untuk menjelaskan manfaat pembangunan jalan
tol Solo-Ngawi, maksud dan tujuan pembangunan jalan tol Solo-Ngawi
kepada masyarakat dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik
tanah untuk menyerahkan tanahnya.
c. Identifikasi dan Inventarisasi
Rencana pembangunan diterima oleh masyarakat, maka dilakukan
identifikasi dan inventarisasi tanah yang meliputi kegiatan penunjukan
batas, pengukuran bidang tanah atau bangunan, dan lainnya. Hasilnya
dituangkan di dalam peta bidang tanah dan daftar yang memuat berbagai
keterangan berkenaan dengan subjek dan objek oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Karanganyar. Setelah itu, diumumkan di Kantor Desa atau
Kelurahan selama 7 (tujuh) hari, Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota
melalui website selama 7 (tujuh) hari.
Berdasarkan data yang diperoleh penulis maka hasil dari proses
pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol yang dilakukan oleh P2T
mulai tahun 2008 sampai dengan 2010 adalah sebagai berikut:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
Tabel 3 Data Pengadaan Tanah Tahun 2008.
Kecamatan Desa Kebutuhan Tanah (m2)
Jumlah Bidang
Luas (m2)
Jumlah (Rp)
Kebak
Kramat
Waru 176.622 125 122.488 35.319.681.840
Kebak 86.966
Kemiri 142.369 39 30.581 5.754.282.106
Gondang
Rejo
Karangturi 198.441 71 99.642 9.043.117.627
Wonorejo 193.367
Jeruk Sawit 225.513
Jatikuwung 98.945
Colomadu Ngasem 57.952
Klodran 6.214
Jumlah 1.186.389 235 252.711 50.117.081.573Sumber: Kantor PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Ngawi
Tabel 4 Data Pengadaan Tanah Tahun 2009.
Kecamatan Desa Kebutuhan Tanah (m2)
Jumlah Bidang
Luas (m2)
Jumlah (Rp)
Kebak
Kramat
Waru 176.622 45 27.498 14.091.372.797
Kebak 86.966
Kemiri 142.369 28 24.017 4.260.525.900
Gondang
Rejo
Karangturi 198.441 4 5.852 1.430.630.260
Wonorejo 193.367 174 99.898 48.125.838.590
Jeruk Sawit 225.513 23 39.502 5.605.685.630
Jatikuwung 98.945 55 31.636 10.093.569.380
Colomadu Ngasem 57.952
Klodran 6.214
Jumlah 1.186.389 329 228.403 83.607.622.557
Sumber: Kantor PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Ngawi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
Tabel 5 Data Pengadaan Tanah Tahun 2010.
Kecamatan Desa Kebutuhan Tanah (m2)
Jumlah Bidang
Luas (m2)
Jumlah (Rp)
Kebak
Kramat
Waru 176.622 2 169 46.475.000
Kebak 86.966
Kemiri 142.369 8 5.973 923.170.700
Gondang
Rejo
Karangturi 198.441 2 1.849 130.802.000
Wonorejo 193.367 91 37.710 17.444.517.290
Jeruk Sawit 225.513 16 25.115 4.510.419.540
Jatikuwung 98.945 52 30.243 7.813.279.200
Colomadu Ngasem 57.952
Klodran 6.214
Jumlah 1.186.389 171 101.059 30.868.663.730
Sumber: Kantor PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Ngawi
Jadi sampai dengan tahun 2010 jumlah tanah yang telah berhasil
diperoleh oleh Direktorat Jenderal Bina Marga dalam musyawarah dengan
para pemilik, adalah sebagai berikut. Meskipun sampai dengan saat ini
masih ada yang dalam proses pembayaran.
Tabel 6 Data Progres Tanah Sampai Dengan Tahun 2010.
Kecamatan Desa Jumlah Tanah (m2)
Jumlah Bidang
Persentase Luas Jumlah (Rp)
Kebak Kramat
Waru 150.155 172 85.01% 49.457.529.638
Kebak - 0 0% -
Kemiri 60.571 75 42.55% 10.937.978.706
Gondang Rejo
Karangturi 107.343 77 54.09% 10.604.549.887
Wonorejo 137.608 265 71.16% 65.570.355.880
Jeruk Sawit 64.617 39 28.65% 10.116.105.170
Jatikuwung 61.879 107 62.54% 17.906.848.580
Colomadu Ngasem - 0 0% -
Klodran - 0 0% -Jumlah 582.173 735 48.54% 164.593.367.861
Sumber: Kantor PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Ngawi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
Menurut data yang diperoleh penulis sisa tanah yang belum
diselesaikan proses musyawarahnya maupun belum dilakukan
musyawarah seperti pada Desa Kebak Kecamatan Kebak Kramat, Desa
Ngasem dan Klodran Kecamatan Colomadu akan diselesaikan pada tahun
2011. Adapun rencana pengadaan tanah pada tahun 2011 adalah sebagai
berikut.
Tabel 7 Data Rencana Pengadaan Tanah Tahun 2011.
Kecamatan Desa Jumlah
Tanah (m2)Jumlah Bidang
Jumlah (Rp)
Kebak
Kramat
Waru 26.467 31 4.498.770.380
Kebak 86.966 150 10.012.735.892
Kemiri 81.798 172 12.510.783.643
Gondang
Rejo
Karangturi 91.098 51 12.724.318.000
Wonorejo 55.759 56 13.291.034.100
Jeruk Sawit 160.896 114 11.528.056.900
Jatikuwung 37.066 63 5.093.452.000
Colomadu Ngasem 57.952 82 8.692.800.000
Klodran 6.214 11 3.525.703.015
Jumlah 604.216 730 81.877.653.930
Sumber: Kantor PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Ngawi
Dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol, panitia
pengadaan tanah dirasakan perlu membentuk satuan tugas yang dibentuk
langsung oleh ketua panitia pengadaan tanah.
Satuan tugas yang pertama adalah satuan tugas identifikasi dan
verifikasi. Satuan tugas ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua
Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Solo-Ngawi di
Kabupaten Karanganyar Nomor 590/17 Tahun 2010.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
Adapun susunan satuan tugas identifikasi dan verifikasi pengadaan
tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk jalan tol Solo-Ngawi di
Kabupaten Karanganyar yaitu:
Tabel 8 Susunan Satgas Identifikasi dan Verifikasi Pengadaan Tanah.
No. NAMA JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1 Kelik Budiyono, A.Ptnh, MM
Staf Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar
Koordinator
2 Sudarmanto, S.SiT, MM
Staf Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar
Anggota
3 Bayu Indarto, S.SiT
Staf Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar
Anggota
4 Duddy Prihanto Eko Saputra
Staf Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar
Anggota
Sumber: Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Karanganyar Nomor 590/17 Tahun 2010
Satuan tugas ini bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten
Karanganyar melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Pengadaan
Tanah Kabupaten Karanganyar. Tugas dari satuan tugas identifikasi dan
verifikasi adalah sebagai berikut:
1) Melaksanakan identifikasi mengenai bidang tanah yang haknya akan
dilepaskan atau diserahkan dan dokumen pendukungnya.
2) Melaksanakan verifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan haknya
terkait dengan pengadaan tanah dalam rangka pelaksanaan
pembangunan untuk jalan tol Solo-Ngawi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
3) Merumuskan dan menyampaikan bahan hasil identifikasi dan verifikasi.
4) Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan proses identifikasi
dan verifikasi pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk
jalan tol Solo-Ngawi.
Susunan satuan tugas yang kedua adalah satuan tugas inventarisasi
pembantu panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan jalan
tol Solo-Ngawi di Kabupaten Karanganyar. Satuan tugas ini dibentuk
berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten
Karanganyar Nomor 590/13 Tahun 2010, yaitu:
Tabel 9 Susunan Satgas Inventarisasi Pembantu Panitia Pengadaan Tanah.
No. NAMA JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1 Sudina, BA Kasubsi PTP Kantor Pertanahan Koordinator
2 Ir. Hermanto Basuki, MM
Kasi Pengembangan Hutan Rakyat Dinas Pertanahan Anggota
3 Mulyanto Staf Subdin Ciptakarya CPU Anggota
4 Suhardi Staff Kantor Pertanahan Anggota
5 Ismanto Staf Bag. Pemerintahan Umum Anggota
Sumber: Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Karanganyar Nomor 590/13 Tahun 2010
Tugas dari satuan tugas inventarisasi pembantu panitia pengadaan
tanah adalah sebagai berikut:
1) Melaksanakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan,
tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang
haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
2) Memasang hasil pengumuman penelitian dan inventarisasi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
3) Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan inventarisasi
pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan jalan tol Solo-Ngawi.
Susunan satuan tugas yang ketiga adalah satuan tugas sekretriat
pembantu panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan jalan
tol Solo-Ngawi di Kabupaten Karanganyar. Satuan tugas ini dibentuk
berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten
Karanganyar Nomor 590/13 Tahun 2010, yaitu:
Tabel 10 Susunan Satgas Sekretariat Pembantu Panitia Pengadaan Tanah.
No. NAMA JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1 Maryono, S.Sos, M.M
Kasubbag Pertanahan dan Ketertiban Setda Kab. Karanganyar Koordinator
2 Aris W Budiharjo, SH Kasi HAT Kantor Pertanahan Anggota
3 Ir. Suharsono, M.Si
Kasi Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Anggota
4 Bambang SN, SIP Staf Bagian Pemerintahan Umum Anggota
Sumber: Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Karanganyar Nomor 590/13 Tahun 2010
Tugas dari satuan tugas sekretariat pembantu panitia pengadaan
tanah adalah sebagai berikut:
1) Membantu pekerjaan administrasi dan dokumentasi yang berkaitan
dengan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Solo-Ngawi.
2) Menyiapkan rapat-rapat panitia pengadaan tanah.
3) Membantu menyelenggarakan ketatausahaan atau administrasi panitia
pengadaan tanah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
48
4) Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan kesekretariatan
dalam rangka pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan jalan
tol Solo-Ngawi.
d. Penunjukan Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah
Penilaian harga tanah dilakukan oleh Lembaga Penilai Harga Tanah.
Jika di Kabupaten atau Kota belum ada Lembaga Penilai Harga Tanah,
penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah yang keanggotaannya
terdiri dari lima unsur yang dibentuk Bupati atau Wali Kota atau Gubernur
DKI. Dalam pembangunan jalan tol Solo-Ngawi, Penilaian harga tanah
dilakukan oleh Lembaga Penilai Harga Tanah yaitu oleh PT. Wadantra
Nilaitama.
e. Penilaian
Penilaian harga tanah yang dilakukan lembaga penilai harga tanah
dilakukan dengan melihat NJOPnya atau nilai nyata dengan
memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan berpedoman terhadap 6 (enam)
variabel yakni lokasi, letak tanah, RT atau RW, sarana dan prasarana, dan
faktor-faktor lainnya. Hal tersebut telah dilaksanakan oleh PT. Wadantra
Nilaitama yang kemudian dituangkan dalam Dokumen Apprasial tentang
Laporan Akhir Penilaian Harga Tanah Ruas Jalan Tol Solo-Ngawi
Kabupaten Karanganyar Nomor File 089.B/P-OTDA/WAN/XII-07 tanggal
17 Desember 2007.
Panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk
Kepentingan Umum Kabupaten Karanganyar telah mengadakan
musyawarah dengan warga terkena proyek pembangunan jalan tol Solo-
Ngawi di Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo pada tanggal Dua
puluh delapan bulan Agustus tahun Dua ribu delapan (28-08-2008)
mengenai pemberitahuan hasil tim penilaian harga tanah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
Klasifikasi tim penilaian terdiri dari beberapa kelompok:
1) Kelompok IA Nomor Bidang 35, 37, 39-46
2) Kelompok IIA Nomor Bidang 19, 27-29, 33-34, 36,38
3) Kelompok IIIA Nomor Bidang 6-7, 15-17, 20-22, 24-26, 207, 218-220,
224-227, 231-238, 241-249, 253-254,
259, 272
4) Kelompok IVA Nomor Bidang 8-14, 18, 23, 30-32, 48-77
5) Kelompok VA Nomor Bidang 78-94
6) Kelompok IB Nomor Bidang 95-118
7) Kelompok IIB Nomor Bidang 158-163, 165-168, 171-172, 179-181,
188
8) Kelompok IIIB Nomor Bidang 119-157, 164, 169-170, 173-178, 182-
187, 189-217, 221-223, 228-230, 239,
240, 250, 252, 255-258, 260-271
9) Kelompok IVB Nomor Bidang 273-279, 281-285, 288
Klasifikasi nilai ganti rugi permintaan penawaran hasil kelompok:
1) Kelompok IA : Rp. 5.000.000,-/m2
2) Kelompok IIA : Rp. 4.000.000,-/m2
3) Kelompok IIIA : Rp. 3.000.000,-/m2
4) Kelompok IVA : Rp. 2.500.000,-/m2
5) Kelompok VA : Rp. 2.500.000,-/m2
6) Kelompok VIA (kas desa)
7) Kelompok IB : Rp. 2.000.000,-/m2
8) Kelompok IIB : Rp. 3.000.000,-/m2
9) Kelompok IIIB : Rp. 3.000.000,-/m2
10) Kelompok IVB : Rp. 3.500.000,-/m2
Klasifikasi nilai ganti rugi penawaran pertama oleh lembaga penilai
harga tanah:
1) Kelompok IA : Rp. 750.000,-/m2
2) Kelompok IIA : Rp. 450.000,-/m2
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
50
3) Kelompok IIIA : Rp. 350.000,-/m2
4) Kelompok IVA : Rp. 250.000,-/m2
5) Kelompok VA : Rp. 150.000,-/m2
6) Kelompok VIA (kas desa)
7) Kelompok IB : Rp. 225.000,-/m2
8) Kelompok IIB : Rp. 200.000,-/m2
9) Kelompok IIIB : Rp. 175.000,-/m2
10) Kelompok IVB : Rp. 125.000,-/m2
Klasifikasi nilai ganti rugi penawaran pada tahun 2009 dalam
musyawarah harga tanah tanggal Dua puluh Sembilan bulan April tahun
Dua ribu Sembilan (29-04-2009) oleh lembaga penilai harga tanah:
1) Kelompok IA : Rp. 800.000,-/m2
2) Kelompok IIA : Rp. 500.000,-/m2
3) Kelompok IIIA : Rp. 400.000,-/m2
4) Kelompok IVA : Rp. 300.000,-/m2
5) Kelompok VA : Rp. 175.000,-/m2
6) Kelompok IB : Rp. 250.000,-/m2
7) Kelompok IIB : Rp. 225.000,-/m2
8) Kelompok IIIB : Rp. 200.000,-/m2
9) Kelompok IVB : Rp. 150.000,-/m2
Panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk
Kepentingan Umum Kabupaten Karanganyar telah mengadakan
musyawarah dengan warga terkena proyek pembangunan jalan tol Solo-
Ngawi di Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat pada tanggal Dua puluh
lima bulan Juli tahun Dua ribu delapan (25-07-2008) mengenai
pemberitahuan hasil tim penilaian harga tanah.
Klasifikasi tim penilaian terdiri dari beberapa kelompok:
1) Kelompok I Nomor Bidang 12-13
2) Kelompok II Nomor Bidang 19-11, 14-70, 96-101
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
51
3) Kelompok III Nomor Bidang 1-8, 71-95
Klasifikasi nilai ganti rugi penawaran pertama oleh lembaga penilai
harga tanah:
1) Kelompok IA : Rp. 60.000,-/m2
2) Kelompok IIA : Rp. 100.000,-/m2
3) Kelompok IIIA : Rp. 70.000,-/m2
f. Musyawarah
Pada prinsipnya pengadaan tanah dilakukan dengan cara
musyawarah antara pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas
tanah yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan.
Kesepakatan dalam musyawarah dianggap telah tercapai bila 75% luas
tanah telah diperoleh atau 75% pemilik telah menyetujui bentuk dan
besarnya ganti rugi. P2T Kabupaten atau Kota membuat berita acara hasil
pelaksanaan musyawarah dan penetapan bentuk dan atau besarnya ganti
rugi yang ditanda tangani seluruh anggota P2T, instansi pemerintah yang
memerlukan tanah dan para pemilik.
Land acquisition involves the compulsory taking of land, often against the will of the land owners. The law in Malaysia requires the state to pay compensation adequately, however, adequate compensation is not defined in the statute. Historically, the courts seem to have succumbed to the pretense that the adequacy requirement may be achieved by giving sufficient monetary rewards in exchange. The questions are what monetary quantum is appropriate to constitute the constitutional mandate of adequate compensation; what should be the measure of compensation; what makes compensation adequate, and what are the tests of adequacy? A questionnaire survey was conducted among practicing valuers to discern their views with regard to the above issues. This survey revealed the views that compensation attributes under the stipulated laws are not adequate to fulfill adequate compensation notion under the spirit of Article 13 of Federal Constitution 1957. There is a need to review the heads of compensation structures by incorporating other countries practices such as payment of solatium or premium as over and above total compensation.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
52
Most of the valuers believed that land acquisition need not necessarily present the best alternative for the government to secure land for development. (Anuar Alias dan Md Nasir Daud, 2006, 326)
Musyawarah yang dilakukan di Negara Malaysia juga melibatkan
para pemilik tanah dan juga sangat memperhatikan ganti rugi yang harus
diberikan pemerinta kepada pemilik tanah. Musyawarah yang dilakukan
pada dasarnya tidak harus menguntungkan pihalk pemerintah tetapi juga
harus memperhatikan pemilik tanah.
Musyawarah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga
dengan para pemilik yang difasilitasi oleh P2T bagi pelaksanaan
pembangunan jalan tol Solo-Ngawi di Kabupaten Karanganyar telah
berulang kali dilaksanakan. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya
kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat sebagai pemegang hak atas
tanah.
Sebagai contoh di Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten
Karanganyar yang sampai dengan telah dilaksanakan 2 (dua) kali
muyawarah yaitu tanggal 25 Juli 2008 dan pada tanggal 13 Agustus 2008
yang hanya bertambah 3 (tiga) orang pemilik tanah yang setuju dengan
harga yang ditawarkan oleh Tim Penilai Harga Tanah.
Musyawarah pertama telah dilaksanakan pada tanggal Dua puluh
lima bulan Juli tahun Dua ribu delapan (25-07-2008) telah terjadi tawar
menawar harga tanah antara pihak Direktorat Jenderal Bina Marga dengan
para pemilik tanah sebagai berikut:
Permintaan penawaran hasil kelompok:
1) Kelompok I : Rp. 1.000.000,-/m2
2) Kelompok II : Rp. 1.500.000,-/m2
3) Kelompok III : Rp. 1.500.000,-/m2
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
53
Penawaran pertama pemerintah:
1) Kelompok I : Rp. 60.000,-/m2
2) Kelompok II : Rp. 100.000,-/m2
3) Kelompok III : Rp. 70.000,-/m2
Permintaan penawaran hasil kelompok:
1) Kelompok I : Rp. 1.000.000,-/m2
2) Kelompok II : Rp. 1.400.000,-/m2
3) Kelompok III : Rp. 1.500.000,-/m2
Penawaran kedua pemerintah:
1) Kelompok I : Rp. 70.000,-/m2
2) Kelompok II : Rp. 150.000,-/m2
3) Kelompok III : Rp. 90.000,-/m2
Dalam musyawarah tersebut belum dicapai kesepakatan harga antara
Direktorat Jenderal Bina Marga dengan para pemilik tanah. Maka
selanjutnya diadakan musyawarah kedua pada tanggal Tiga belas bulan
Agustus tahun Dua ribu delapan (13-08-2008). Dalam musyawarah ini
dilakukan tawar menawar lagi.
Permintaan penawaran hasil kelompok:
1) Kelompok I : Rp. 1.000.000,-/m2
2) Kelompok II : Rp. 1.400.000,-/m2
3) Kelompok III : Rp. 1.500.000,-/m2
Penawaran kedua pemerintah:
1) Kelompok I : Rp. 79.800,-/m2
2) Kelompok II : Rp. 184.300,-/m2
3) Kelompok III : Rp. 150.000,-/m2
Pada musyawarah yang kedua ini ada tiga orang pemilik tanah yang
setuju dengan penawaran yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Bina
Marga.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
54
g. Keputusan P2T tentang Bentuk atau Besarnya Ganti Rugi
Bentuk atau besarnya ganti rugi yang ditetapkan oleh Panitia
Pengadaan Tanah untuk pembangunan jalan tol Solo-Ngawi Kabupaten
Karanganyar didapatkan melalui musyawarah harga tanah yang kemudian
dilanjutkan dengan musyawarah kesepakatan harga tanah, yang dihadiri
oleh P2T dan pemilik tanah yang telah setuju pada musyawarah harga
tanah.
Setelah terjadi musyawarah kesepakatan harga tanah antara
direktorat Jenderal Bina Marga dan pemilik tanah kemudian P2T membuat
keputusan tentang penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi parsial tanah,
bangunan, dan tanaman yang kemudian akan diguankan sebagai dasar
untuk pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah.
Pembangunan jalan tol Solo-Ngawi di desa Kemiri Kecamatan
Kebakkramat Kabupaten Karanganyar keputusan tentang bentuk dan
besarnya ganti rugi dituangkan dalam Surat Keputusan Panitia Pengadaan
Tanah Nomor: 023/KRA/XI/2008 tentang penetapan bentuk dan besarnya
ganti rugi parsial tanah, bangunan dan tanaman untuk kepentingan
pembangunan jalan tol Solo-Ngawi terletak di desa Kemiri Kecamatan
Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.
Tabel 11 Besaran Ganti Rugi Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar No. 023/KRA/XI/2008
No. Nama
pemegang HAT
Tanah Bangunan Tanaman
Status Luas yg terkena
(m2)
Harga satuan (Rp)
Jumlah (Rp)
Jumlah (Rp)
Jumlah (Rp)
1 Rewang Hak milik 372 184.300 69.559.600 2 Ny.Karsosadiyo Hak milik 291 184.300 53.631.300 3 Sorejo Hak milik 622 150.000 93.300.000
Jumlah 1.285 215.490.900 Sumber: Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Nomor: 023/KRA/XI/2008
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
55
Data diatas merupakan bentuk lampiran Surat Keputusan Panitia
Pengadaan Tanah tentang bentuk dan besaran ganti rugi parsial tanah
untuk pembangunan jalan tol Solo-Ngawi Desa Kemiri Kecamatan
Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.
Sebagai contoh lain berikut merupakan lampiran putusan P2T
tentang bentuk dan besaran ganti rugi di Desa Wonorejo Kecamatan
Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.
Tabel 12 Besaran Ganti Rugi Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar
No. Nama
pemegang HAT
Tanah Bangunan Tanaman Jumlah total penerimaan
(Rp) Status Luas yang
terkena (m2)
Harga satuan (Rp)
Jumlah (Rp)
Jumlah (Rp)
Jumlah (Rp)
1 Mantono Hak milik 3280 200.000 656.000.000 43.376.000 28.905.000 728.281.000
2 Mantono Hak milik 574 200.000 114.800.000 114.800.000 3 Suranti 83.768.000 83.768.000 4 Sunardi 144.405.000 144.405.000 5 Suranto 87.680.000 87.680.000 6 Hari Hartono 265.192.200 265.192.200 7 Sutopo Hak milik 162 200.000 32.400.000 485.000 32.885.000 8 Parinem Hak milik 179 150.000 26.850.000 100.000 26.950.000
Jumlah 4.195 830.050.000 624.421.200 29.490.000 1.483.961.200
Sumber: Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Nomor: 005C/BA/WRJ/PT/SM-I/XII/2010
h. Pembayaran Ganti Rugi
Proses pembayaran ganti rugi didasarkan pada surat keputusan
panitia pengadaan tanah tentang bentuk dan besaran ganti rugi. Surat
tersebut dibuat oleh panitia pengadaan tanah atas dasar musyawarah yang
sebelumnya telah dilakukan.
Pembayaran ganti rugi dalam pengadaan tanah bagi pelaksaan
pembangunan jalan tol Solo-Ngawi yang dilaksanakan P2T di Kabupaten
Karanganyar pada umumnya langsung diberikan kepada pemilik tanah
ataupun ahli waris sesuai dengan musyawarah. Pembayaran tersebut
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
56
umumnya disaksikan oleh Kepala Desa dan Camat agar memenuhi syarat
transparan dalam pembayaran ganti rugi.
Tabel 13 Data Ganti Rugi Yang Sudah Dibayar Sampai Tahun 2010.
Kecamatan Desa Jumlah
Tanah (m2)Jumlah Bidang
Persentase Luas
Jumlah (Rp)
Kebak
Kramat
Waru 150.155 172 85.01% 49.457.529.638
Kebak - 0 0% -
Kemiri 60.571 75 42.55% 10.937.978.706
Gondang
Rejo
Karangturi 107.343 77 54.09% 10.604.549.887
Wonorejo 137.608 265 71.16% 65.570.355.880
Jeruk Sawit 64.617 39 28.65% 10.116.105.170
Jatikuwung 61.879 107 62.54% 17.906.848.580
Colomadu Ngasem - 0 0% -
Klodran - 0 0% -
Jumlah 582.173 735 48.54% 164.593.367.861
Sumber: Kantor PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Ngawi
i. Pelepasan Hak
Pemilik hak atas tanah membuat surat pernyataan pelepasan atau
penyerahan hak, diikuti dengan pembuatan Berita Acara Pembayaran
Ganti Rugi dan Pelepasan Hak atas Tanah atau Penyerahan Tanah oleh
P2T, dengan catatan bahwa pemilik hak atas tanah telah menerima uang
ganti rugi atau berupa lainnya. Pembuatan surat pernyataan pelepasan hak
oleh pemilik tanah digunakan sebagai bukti bahwa pmilik telah benar-
benar menyerahkan hak atas tanahnya kepada Direktorat Jenderal Bina
Marga selaku pihak yang membutuhkan tanah dan pemilik tanah telah
mendapatkan ganti rugi yang telah disepakati.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
57
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
58
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
59
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
60
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
61
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
62
j. Pengurusan Hak Atas Tanah
Pengurusan hak atas tanah yang dimaksud adalah pemberkasan
dokumen yang telah dilampirkan di dalam Berita Acara Pelaksanaan
Pengadaan Tanah, untuk diserahkan kepada pihak yang berkepentingan
baik kepada Direktorat Jenderal Bina Marga selaku pemohon hak atas
tanah, Kantor Pertanahan, dan Bupati.
k. Pelaksanaan pembangunan fisik dilakukan setelah pelepasan hak atas
tanah, bangunan, dan tanaman atau telah dititipkannya ganti tugi di PN
setempat. Pelaksanaan pembangunan fisik dilakukan dengan
diterbitkannya keputusan Bupati.
Pada dasarnya prosedur yang telah dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Karanganyar telah sesuai dengan prosedur pengadaan tanah untuk
kepentingan umum dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,
yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan
Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 tentang pelaksanaanya.
B. Prinsip Penghormatan Hak Atas Tanah dalam Proses Pengadaan
Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Solo-Ngawi di Kabupaten
Karanganyar
Prinsip penghormatan hak atas tanah merupakan hal yang penting
dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Adanya prinsip
penghormatan hak atas tanah merupakan wujud perlindungan undang-undang
terhadap warga masyarakat dari kemungkinan terjadinya kesewenang-
wenangan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan di Indonesia.
Prinsip penghormatan hak atas tanah dalam pengadaan jalan tol Solo-
Ngawi diwujudkan pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan menjalankan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
63
proses pengadaan tanah yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 36
Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005
Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum.
Hal tersebut dapat dilihat mulai dari adanya penyuluhan oleh Panitia
Pengadaan Tanah pembangunan jalan tol Solo-Ngawi bersama dengan
Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai pihak yang membutuhkan tanah yang
telah dilakukan sebelum terjadi proses musyawarah. Penyuluhan tersebut
dilakukan untuk memberitahu masyarakat, dalam hal ini pemilik tanah
tentang manfaat serta maksud dan tujuan pembangunan jalan tol Solo-Ngawi.
Setelah dilaksanakannya proses penyuluhan, Panitia Pengadaan Tanah
(P2T) pembangunan jalan tol Solo-Ngawi selanjutnya melakukan proses
musyawarah. Musyawarah dilakukan sampai dengan adanya kesepakatan
antara pihak Direktorat Jenderal Bina Marga dengan para pemilik tanah.
Musyawarah yang sampai terjadi 2 (dua) kali seperti terjadi di Desa
Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar. Musyawarah
tersebut terjadi pada tanggal 25 Juli 2008 dan 13 Agustus 2008. Pada
musyawarah pertama yang diadakan Panitia Pengadaan Tanah untuk
pembangunan jalan tol Solo-Ngawi belum terjadi kesepakatan antara pihak
Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai pihak yang membutuhkan tanah
dengan warga Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar
sebagai para pemilik tanah, karena harga tanah yang ditawarkan oleh
pemerintah dianggap terlalu rendah. Selanjunya diadakan musyawarah yang
kedua yang kemudian disetujui oleh 3 (tiga) pemilik tanah.
Setelah adanya musyawarah, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) kembali
memusyawarahkan kesepakatan harga yang telah disepakati pihak Direktorat
Jenderal Bina Marga sebagai pihak yang membutuhkan tanah dan warga Desa
Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar sebagai para
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
64
pemilik tanah pada tanggal 13 Agustus 2008. Musyawarah tersebut diadakan
tanggal 28 November 2008 yang juga dihadiri oleh Pejabat Pembuat
Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Ngawi dan Panitia Pengadaan
Tanah (P2T) Jalan Tol Solo-Ngawi selaku wakil dari pemerintah. Pada
musyawarah tersebut juga dilaksanakan penandatanganan berita acara
musyawarah kesepakatan harga.
Dibentuknya Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah jalan tol
Solo-Ngawi dengan tujuan agar dalam pelaksanaan pembangunan jalan
tolSolo-Ngawi bisa dilaksanakan dengan lebih efektif, terkoordinasi serta bisa
menjadi jembatan penghubung daerah dan pusat sehingga bisa dilaksanakan
secara cepat, transparan dengan memperhatikan aspek hukum serta prinsip
penghormatan terhadap hak yang sah atas tanah.
Setelah terjadi musyawarah kesepakatan harga tanah, Panitia Pengadaan
Tanah (P2T) kemudian menerbitkan surat keputusan tentang bentuk dan
besarnya ganti rugi parsial tanah, bangunan dan tanaman yang kemudian
digunakan sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Dalam pembuatan surat
keputusan tersebut Panitia Pengadaan Tanah (P2T) juga melibatkan pemilik
tanah yang setuju untuk menandatangani lampiran surat keputusan tentang
bentuk dan besarnya ganti rugi.
Penerbitan surat keputusan tentang bentuk dan besarnya ganti rugi
parsial tanah, bangunan dan tanaman oleh panitia pengadaan tanah kemudian
juga digunakan sebagai dasar pelepasan hak atas tanah atau penyerahan tanah.
Turut dilibatkannya para pemilik tanah dalam proses-proses pengadaan
tanah untuk kepentingan umum seperti dalam proses musyawarah, proses
pembuatan berita acara kesepakatan harga oleh pemerintah juga merupakan
suatu bukti bahwa pemerintah sangat memperhatikan dan menghormati
seseorang sebagai pemilik dan pemegang hak yang sah atas tanah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
65
Seringnya dilakukan musyawarah juga menunjukkan adanya
transparansi dan penghormatan pemerintah terhadap prinsip penghormatan
hak atas tanah. Maka pemilik hak atas tanah benar-benar merasa dihargai,
meskipun jumlah nominal harga tanah yang ditawarkan oleh pemerintah
dengan yang diinginkan terpaut sangat jauh.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
66
BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan apa yang diuraikan dalam hasil penelitian dan
pembahasan, maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut:
1. Proses pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Solo-Ngawi di
Kabupaten Karanganyar telah memenuhi beberapa tahapan seperti yang
diatur dalam Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 tentang
pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan
Tanah Demi Kepentingan Umum. Meskipun dalam pelaksanaannya ada
beberapa hal yang kurang sesuai dengan aturan. Seperti pada saat
musyawarah, yang terjadi di Kabupaten Karanganyar proses musyawarah
dilakukan secara berkala. Meskipun tidak 75 % warga yang tanahnya
terkena proyek pemerintah setuju, tetapi proses pengadaan tanah terus
dijalankan.
2. Proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Solo-Ngawi telah
memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas
tanah. Hal tersebut dapat dilihat dari terjadinya musyawarah yang berulang
kali dilakukan pemerintah seperti yang dilakukan di Desa Kemiri
Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar. Serta adanya
transparansi dalam proses pembayaran ganti rugi maupun pada saat
musyawarah penentuan harga tanah.
B. Saran
1. Untuk mencegah lamanya waktu yang ditimbulkan dalam pengadaan
tanah, Pemerintah harus lebih memperhatikan prinsip-prinsip
penghormatan terhadap hak atas tanah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
67
2. Pemerintah harusnya lebih dahulu memberikan penyuluhan tentang
pentingnya pembangunan yang akan dilaksanakan, agar masyarakat
lebih mudah melepaskan tanahnya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
68
DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku
Achmad Rubaie. 2007. Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Malang: Bayumedia
Adrian Sutedi. 2007. Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Jakarta: Sinar Grafika.
Bachtiar Effendi. 1993. Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan Pelaksanannya. Bandung: Alumni
Bachtiar Effendie.1993. Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah. Alumni: Bandung.
Bambang Sunggono. 2006. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Boedi Harsono. 2005. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi Dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.
Gunanegara. 2008. Rakyat dan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Jakarta: P.T. Tatanusa,
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2005. Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik Dalam Sudut Pandang KUHPerdata. Jakarta: Kencana Prenada Media.
Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana.
Maria S.W. Sumardjono. 2007. Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi. Jakarta: Kompas
_____________________. 2008. Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Jakarta: Kompas.
Soerjono Soekanto.2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Jurnal Hukum:
Allan J. Berlowitz. 1986. Land Acquisition in Developing Countries. Fordham International Law Journal Vol. 10 Issue 4.
Anuar Alias and Md Nasir Daud. Payment Of Adequate Compensation For Land Acquisition In Malaysia. Pacific Rim Property Research Journal, Vol 12, No 3.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
69
Imam Koeswahyono. Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum. Jurnal Konstitusi
Perundang-Undangan:
Undang-Undang Pokok Agraria
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo Peratura Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Demi Kepentingan Umum
top related