dekonsent rasi
Post on 26-Jul-2015
70 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PENGERTIANPENGERTIAN
DEKONSENTRASI ADALAH PELIMPAHAN WEWENANG PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMERINTAH PUSAT KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL
PEMERINTAH DAN/ATAU KEPADA INSTANSI VERTIKAL DIWILAYAH TERTENTU DENGAN KEWAJIBAN
MELAPORKAN DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN
PELAKSANAANNYA KEPADA PEMERINTAH PUSAT
PENGERTIANPENGERTIAN
TUGAS PEMBANTUAN ADALAH PENUGASAN DARI PEMERINTAH
KEPADA DAERAH DAN/ATAU DESA DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPADA
KABUPATEN/KOTA DAN/ATAU DESA SERTA DARI PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TERTENTU DENGAN KEWAJIBAN
MELAPORKAN DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN
PELAKSANAANNYA KEPADA PEMERINTAH PUSAT
Dasar HukumDasar Hukum• UU No. 17/2003 tentang Keuangan UU No. 17/2003 tentang Keuangan NegaraNegara
• UU No. 1 /2004 tentang UU No. 1 /2004 tentang PerbendaharaanPerbendaharaan
• UU No. 15/2004 tentang UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan NegaraTanggung Jawab Keuangan Negara
• UU No. 25/2004 tentang Sistem UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan NasionalNasional
• UU No. 32/2004 tentang Otonomi UU No. 32/2004 tentang Otonomi DaerahDaerah
• UU No. 33/2004 tentang UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Perimbangan Keuangan Pusat dan DaerahDaerah
KRITERIA/LINGKUP KRITERIA/LINGKUP DEKONSENTRASI DEKONSENTRASI • Menyangkut pelaksanaan Kegiatan sektoral, Menyangkut pelaksanaan Kegiatan sektoral,
sehingga penanggung jawab program adalah sehingga penanggung jawab program adalah menteri/kepala kelembagaanmenteri/kepala kelembagaan
• Kewenangan yang dapat dilimpahkan adalah Kewenangan yang dapat dilimpahkan adalah kewenangan pusatkewenangan pusat
• Lokasi Kegiatan di daerahLokasi Kegiatan di daerah• Kewenangan dilimpahkan kepada instansi Kewenangan dilimpahkan kepada instansi
Vertikal atau Gubernur selaku wakil Pemerintah Vertikal atau Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerahPusat di daerah
• Pelimpahan kewenangan berlaku untuk waktu Pelimpahan kewenangan berlaku untuk waktu relatif lamarelatif lama
• Pelimpahan kewenangan secara utuh meliputi Pelimpahan kewenangan secara utuh meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian Kegiatan tertentupengendalian Kegiatan tertentu
• Pembiayaan dibebankan kepada anggaran Pembiayaan dibebankan kepada anggaran Kementerian Negara/lembaga yang Kementerian Negara/lembaga yang melimpahkan atas beban APBNmelimpahkan atas beban APBN
DEKOSENTRASI
Menteri/Pimpinan Lembaga menetapkan SKPD Dekonsentrasi berdasarkan usulan GubernurSKPD merupakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang DekosentrasiSKPD sebagai UAKPA/B Dekosentrasi menyampaikan Lap.Keuangan dan Lap. BMN ke UAPPA-W/UAPPB - W Dekonsentrasi dan ADK ke UAPPA-E/UAPPB-E Gubernur sebagai UAPPA-W Dekosentrasi menyampaikan Lap.Keuangan dan Lap. BMN kepada Kementerian Negara/Lembaga
TUGAS PEMBANTUAN
Menteri/Pimpinan Lembaga menetapkan SKPD Tugas Pembantuan (TP) berdasarkan usulan Pemda Tk. I atau Pemda Tk. IISKPD merupakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang TP SKPD sebagai UAKPA/B TP menyampaikan Lap.Keuangan dan Lap. BMN ke UAPPA-W/UAPPB - W TP dan ADK ke UAPPA-E/UAPPB-E Gubernur sebagai UAPPA-W TP menyampaikan Lap.Keuangan dan Lap. BMN kepada Kementerian Negara/Lembaga
Pertanggungjawaban Gubernur
Dana Dekonsentrasi/TP
(APBN)
Dana Desentralisasi
(APBD)
Laporan Keuangan
Dana Dekonsentrasi/TP
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
(Unaudited)
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
(Audited) Pasal 17 (1) UU No. 15
Audit BPK
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
(Unaudited)
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(Audited) Pasal 17 (2) UU No. 15
Audit BPK
Laporan Keuangan
DPRDPRD
Pengelolaan dan PertanggungjawabanPengelolaan dan PertanggungjawabanDana DekonsentrasiDana Dekonsentrasi
Pengelolaan dan PertanggungjawabanPengelolaan dan PertanggungjawabanDana DekonsentrasiDana Dekonsentrasi
PemerintahPusat
PemerintahDaerah
PembiayaanDesentralisasi
PembiayaanDekonsentrasi/TP
APBDKomponen Penerimaan
Daerah
PersetujuanDPRD
RKA-K/LDPR Pelaksana
Satuan Kerja Perangkat
Daerah
PengawasIntern
Bawasda
ItJen. Kementerian
/Lembaga
PertanggungJawaban
(unaudited financial report)
Lap.Keu
Audit by
BPK
Lap.Keu
Reported to DPRD
Reported to DPR
BAGAN ALUR PERTANGGUNGJAWABAN ORGANISASI DANA DEKONSENTRASI
UAPA/B
UAPPA/B-E1
UAPPA/B-W Dekonsentrasi
Sub UAW Dekonsentrasi
Sub UAW Dekonsentrasi
Sub UAW Dekonsentrasi
UAKPA/B Dekonsentrasi
UAKPA/B Dekonsentrasi
UAKPA/B Dekonsentrasi
UAKPA/B Dekonsentrasi
UAKPA/B Dekonsentrasi
UAKPA/B Dekonsentrasi
Dinas A Dinas B
SKS1 Dinas A SKS2 Dinas A SKS1 Dinas B SKS2 Dinas B SKS1 Dinas C SKS2 Dinas C
Tingkat Gubernur
ADK dan Laporan
ADK per UAKPA dan Laporan Gabungan SKPD
ADK dan Laporan
Laporan
UAKPA menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan ke Dinas untuk tujuan penggabungan. Dinas menyampaikan Laporan Keuangan Gabungan dan meneruskan ADK masing-masing UAKPA ke UAPPA/B-W Gubernur.
UAKPA secara bersamaan menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan ke tingkat Eselon I masing-masing.
Dinas C
BAGAN ALUR PERTANGGUNGJAWABAN ORGANISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN
UAPA/B
UAPPA/B-E1
UAPPA/B-W Tugas Pembantuan
Sub UAW Tugas Pembantuan
Sub UAW Tugas Pembantuan
Sub UAW Tugas Pembantuan
UAKPA/B Tugas Pembantuan
UAKPA/B Tugas Pembantuan
UAKPA/B Tugas Pembantuan
UAKPA/B Tugas Pembantuan
UAKPA/B Tugas Pembantuan
UAKPA/B Tugas Pembantuan
Dinas A Dinas B Dinas C
SKS1 Dinas A SKS2 Dinas A SKS1 Dinas B SKS2 Dinas B SKS1 Dinas C SKS2 Dinas C
Tingkat Kepala Daerah
ADK dan Laporan
ADK per UAKPA dan Laporan Gabungan SKPD
ADK dan Laporan
Laporan
UAKPA menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan ke Dinas untuk tujuan penggabungan.
Dinas menyampaikan Laporan Keuangan Gabungan SKPD dan meneruskan ADK masing-masing UAKPA ke UAPPA/B-W Kepala Daerah.
UAKPA secara bersamaan menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan ke tingkat Eselon I masing-masing.
KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG TIDAK MEMILIKI KANTOR DI
DAERAH
UAPA
UAPPA-E1 GUBERNUR
SATKER (DINAS PROPINSI)
ASAS UMUM PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI
1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari PP kepada Gubernur sebagai wakil Pemerinah
2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup penerimaan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di dearah.
3. Dana Dekonsentrasi merupakan bagian anggaran K/L yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran K/L (RKA-K/L).
4. Pendana Dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang kepada Gubernur.
5. Gubernur memberitahukan RKA-K/L yang berkaitan dengan dana Dekonsentrasi kepada DPRD pada saat pembahasan APBD.
6. Pendanaan Dekonsentrasi untuk kegiatan yang bersifat Non Fisik
ASAS UMUM PELAKSANAAN DANA TP
1. TP adalah Penugasan dari PP kepada daerah/atau desa dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepada yang menugaskan.
2. Dana TP adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup penerimaan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di dearah.
3. Dana TP merupakan bagian anggaran K/L yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran K/L (RKA-K/L).
4. Pendana TP dilaksanakan setelah adanya penugasan pemerintah melalui K/L kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
5. Gubernur/Bupati/Walikota memberitahukan RKA-K/L yang berkaitan dengan dana TP kepada DPRD pada saat pembahasan APBD.
6. Pendanaan TPuntuk kegiatan yang bersifat Fisik.7. Penatausahaan dan pertanggungjawaban dana TP dan
Dekonsentarsi dilaksanakan secara terpisah.
Dekonsentrasi Pemimpin Kegiatan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban keuangan bulanan kepada Gubernur
Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan Kegiatan dekonsentrasi di wilayahnya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait setiap bulan
Gubernur membentuk UAW dekonsentrasi/tugas pembantuan.
UAW dekonsentrasi/tugas pembantuan menyampaikan ADK ke UAE-I/UAKPI dan KAR setempat setiap bulan.
UAW dekonsentrasi/tugas pembantuan dan KAR setempat melakukan rekonsiliasi data transaksi akuntansi setiap bulan.
Tugas Pembantuan• Pemimpin Kegiatan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban keuangan bulanan kepada gubernur/bupati/walikota
• Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan Kegiatan tugas pembantuan di wilayahnya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga setiap bulan
• Pemimpin Kegiatan wajib menyampaikan ADK data transaksi kepada UAW dekonsentrasi/tugas pembantuan setiap bulan.
• UAW dekonsentrasi/tugas pembantuan menyampaikan ADK ke UAE-I /UAKPI dan KAR setempat setiap bulan.
• UAW dekonsentrasi/tugas pembantuan dan KAR setempat wajib melakukan rekonsiliasi data transaksi akuntansi setiap bulan.
ARAH PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
DEKONSENTRASI TUGAS PEMBANTUAN
PRESIDEN
(melalui Menkeu)Menteri K/L
Gubernur
Wkl Pemerintah/kepwil
SKPD Prov
LPJ
LPJ
Gubernur
Kepala Daerah
SKPD Prov
Bupati
SKPD Prov
Walikota
SKPD Prov
Menteri K/L
LPJ
LPJ
LPJ
TERIMA KASIHTERIMA KASIH
top related