cetakan periode oktober 2010. dokumen ini dapat digunakan...
Post on 07-Nov-2020
3 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Cetakan Periode Oktober 2010.Dokumen ini dapat digunakan, disalin, disebarluaskan baik sebagian
ataupun seluruhnya dengan syarat mencantumkan sumber asli.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014sebagai bagian dari Rencana Pembangunan JangkaPanjang (RPJP) di bidang pendidikan 2005-2025 telahmenetapkan peningkatan kualitas layanan sebagaifokus utama.
Sejalan dengan fokus tersebut dan memperhatikanpersoalan, tantangan, peluang dan target yang harusdicapai dalam kurun waktu 2010-2014, sertaharapan masyarakat terutama yang terkaitpemanfaatan anggaran fungsi pendidikan. Haltersebut mengharuskan Kemdiknas melakukanreformasi dalam melaksanakan Sistem PendidikanNasional.
Sebenarnya reformasi ini telah dimulai sejak KabinetIndonesia Bersatu yang pertama antara lain melaluipembiayaan pendidikan, perbukuan dan sistemperencanaan. Dan Kemdiknas termasuk salah satudari 12 (dua belas) Kementerian/Lembaga yangdipilih menjadi pilot project reformasi birokrasi, yangdapat dipandang sebagai kelanjutan dari reformasisistem perencanaan.
Reformasi birokrasi mencakup hal yang lebih luasdan harus diselesaikan dalam waktu yang singkat,karenanya waktu adalah sumberdaya kritikal dalampelaksanaan reformasi birokrasi, mengingatreformasi birokrasi adalah salah satu agenda dalamKontrak Kinerja Menteri Kabinet Indonesia BersatuJilid II.
Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional
Kementerian Pendidikan Nasional 2010
1
Kementerian Pendidikan Nasional bertekadmemanfaatkan momentum reformasi birokrasi inisekaligus untuk melakukan Reformasi PelaksanaanSistem Pendidikan Nasional secara menyeluruh.
Jakata, Oktober 2010
Menteri Pendidikan Nasional
Mohammad Nuh
Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional
Kementerian Pendidikan Nasional 2010
2
Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional
dirancang oleh Kemdiknas untuk dapat melaksa-
nakan Misi 5K Kemdiknas (Ketersediaan, Keterjang-
kauan, Kualitas dan Relevansi, Kesetaraan, dan Ke-
pastian) dengan cara seefisien dan seefektif mung-
kin.
Tujuannya adalah untuk menghasilkan suatu sistem
yang dapat mendukung tercapainya efisiensi nasio-
nal dalam bidang pendidikan.
Efisiensi nasional akan dapat tercapai apabila Kem-
diknas bekerja secara efisien (efisensi internal) dan
pemangku kepentingan pendidikan dapat mempe-
roleh layanan dari Kemdiknas dengan cara yang efi-
sien juga (efisiensi eksternal).
Tujuan tersebut akan lebih mudah tercapai apabila
semua kegiatan Kemdiknas dilaksanakan secara
transparan dan akuntabel, sehingga tidak menyi-
sakan sedikitpun celah untuk lengah dalam pembe-
rian layanan terbaik kepada semua pemangku
kepentingan sebagaimana tertuang dalam Visi
Kemdiknas 2014: Terselenggaranya Layanan Prima
Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indo-
nesia Cerdas Komprehensif.Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional
Kementerian Pendidikan Nasional 2010
4
Sudah
23%
Belum
74%
Tidak
tahu
3%
Hukum
Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional
Kementerian Pendidikan Nasional 2010
5
Sudah
31%
Belum
67%
Tidak
tahu
2%
Ekonomi
Sudah
24%
Belum
70%
Tidak
tahu
6%
Politik
Sudah
50%Belum
48%
Tidak
tahu
2%
Sosial
Sumber: Harian Kompas, 14 Mei 2010, hal. 35
Walaupun reformasi dalam bidang sosial, dimana pen-didikan termasuk salah satunya, dianggap berjalan le-bih baik dibanding bidang-bidang yang lain, tetapi ham-pir separuh dari publik masih belum puas
Telah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2007:
› Pembelian Hak Cipta Buku Teks
› Penyediaan Buku Sekolah Elektronik (BSE)
› Penyediaan Fasilitas Internet dan Multimedia disekolah
› Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah(BOS), Beasiswa, dan Bantuan OperasionalManajemen Mutu (BOMM)
› Dan lain-lain
Hasil survey menunjukkan bahwa publik masihberharap reformasi birokrasi di bidang sosial (ter-masuk pendidikan) adalah lebih baik dari yang te-lah dilaksanakan sampai saat ini.
Sejak tahun 2010, Kemdiknas telah melanjutkanpelaksanaan reformasi birokrasi dengan melaku-kan:
› Reformasi sistem Layanan dengan mengedepan-kan e-Layanan yang efisien, transparan, dan akun-tabel melalui satu Portal Layanan Prima Pendi-dikan Nasional
› Penguatan Organisasi yang meliputi penajamanvisi-misi-strategi, restrukturisasi organisasi, sertapenataan tugas dan fungsi
Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional
Kementerian Pendidikan Nasional 2010
6
Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasio-nal yang sedang dilaksanakan oleh Kemdiknasmencakup:
› Reformasi yang berorientasi pada perbaikan kon-disi internal, yang diistilahkan sebagai ReformasiBirokrasi, dan
› Reformasi yang berorientasi pada perbaikan la-yanan kepada pihak eksternal yang diistilahkansebagai Reformasi Layanan.
Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan menga-cu pada Permenpan No. 15/2008 yang menga-rahkan bahwa reformasi birokrasi harus menca-kup:
› Penguatan Organisasi,
› Pembenahan Tata-laksana, dan
› Penataan dan Penguatan Sumber Daya Manusia
Reformasi Layanan Pendidikan dilaksanakan de-ngan bertumpu pada pemanfaatan Teknologi In-formasi dan Komunikasi sehingga layanan dapatdiberikan dari mana saja, kapan saja, denganmenggunakan media apa saja.
Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional
Kementerian Pendidikan Nasional 2010
7
8
Reformasi Birokrasi Kemdiknas, sesuai arahan MenPAN-RB, meliputi Penguatan Organisasi, Pembenahan Keta-talaksanaan, dan Penataan dan Penguatan SDM. Dalampembenahan ketatalaksanaan, Kemdiknas melaksana-kannya dengan melakukan pengembangan sistem mela-lui pemanfaatan TIK, sehingga dihasilkan proses yangefisien, transparan, dan akuntabel. Dalam penataandan penguatan SDM, dilakukan melalui manajemen pe-rubahan budaya kerja melalui perubahan pola pikir, po-la sikap, dan pola tindak.
Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional
Kementerian Pendidikan Nasional 2010
Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional
Kementerian Pendidikan Nasional 2010
9
Layan
an
Ko
nven
sio
nal
Sistem berbasis TIK(Efisien, Transparan, Akuntabel)
Fokus
Birokrasi
Publik
Orientasi
Unit
kerja
Fungsi
Basis
Dokumen
Informasi
Sifat
Ekslusif
Flow & Share
Layan
an
Prim
a
Lembaga yang Kokoh
SDM yang Kompeten
Reformasi Layanan Kemdiknas dilakukan melalui reka-yasa ulang proses layanan menjadi berfokus pada pu-blik (yang dilayani), mengedepankan peran fungsi laya-nan (bukannya unit kerja), dengan berbasis pada infor-masi yang diperlukan untuk memberikan layanan (bu-kan dokumen fisiknya), serta menekankan pentingnyaberbagi informasi dan aktivitas sehingga tidak perluterjadi pengulangan proses dan pendataan. Semuanyaini dilakukan melalui penguatan dan penataan peranSDM dan penyediaan dukungan sistem berbasis TIK.
Perumusan Budaya Kerja
Manajemen perubahan
Peningkatan Kompetensi
Pengukuran Kinerja &
Remunerasi
Rekayasa Ulang Proses
Organisasi
Simplifikasi dan Integrasi
Posedur
Pengembang-an Sistem
Pengukuran Kinerja
Pe
man
faat
an T
IK(T
ekn
olo
gi In
form
asi d
an K
om
un
ikas
i)
Reformasi Layanan
Peserta Didik
Reformasi Layanan
Pendidik & Tenaga
Kependidikan
Reformasi Layanan Satuan
Pendidikan
Reformasi Layanan
Substansi Pendidikan
Ref
orm
asi P
ela
ksan
aan
Sis
dik
nas
Pe
ngu
atan
Org
anis
asi
Penajaman Visi, Misi, St
rategi
Restruktur-isasi
Organisasi
Redefinisi Tugas dan
Fungsi
Analisis Beban Kerja
dan Kualifikasi Jabatan
Efisiensi eksternal Efektivitas organisasi
Transparansi
Efisiensi internal, Transparansi, Akuntabilitas
Efisiensi Nasional
Renstra 2010-2014: Menyelenggarakan Layanan Prima Pendidikan Nasional dengan meningkatkan
Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan, Kepastian (5K)
Pe
mb
en
ahan
Tat
a-la
ksan
aP
en
ataa
n d
an
Pe
ngu
atan
SD
M
Agenda Rencana Aksi
1. Penguatan Organisasi
Restrukturisasi Organisasi
Penataan Tugas dan fungsi
Analisis Beban Kerja
Sistem Pengelolaan Kinerja Organisasi
2. Penataan dan Penguatan SDM
Penerapan Budaya Kerja
Analisis dan Evaluasi Jabatan
Pemetaan dan Penempatan Jabatan
Peningkatan Kompetensi
Sistem Remunerasi Berbasis Kinerja
Sistem Pengelolaan Kinerja Individu
3. Pembenahan Tatalaksana dan Pengembangan Sistem
Sistem Perencanaan dan Penganggaran berbasis Kinerja
Sistem Pengendalian Manajemen
Sistem Manajemen SDM
Sistem Manajemen Aset BMN (Barang Milik Negara)
Sistem Manajemen Dokumen
Sistem Informasi Produk Hukum
Sistem Manajemen Data Pendidikan
Sistem Manajemen Portal Layanan Pendidikan
Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional
Kementerian Pendidikan Nasional 2010
11
Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional
Kementerian Pendidikan Nasional 2010
Agenda Rencana Aksi
4. Reformasi Layanan Satuan Pendidikan
Perijinan
Akreditasi
Mekanisme Ketepatan Pemberian Bantuan/Hibah
Penentuan Standar Layanan
Pemetaan Kondisi Sekolah, Daya Tampung dan Cakupan Layanan
Pembukaan Sekolah Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat dan Dunia Kerja
Layanan Informasi dan Pendataan
5. Reformasi Layanan Peserta Didik
Pemberian Beasiswa
Mekanisme Penjaminan Ketepatan Penyaluran Beasiswa
Pemberian Ijin Belajar
Penyetaraan Ijazah
Mekanisme Penjaminan Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan
Pendataan Siswa dan Penduduk Usia Sekolah
Layanan Informasi dan Pendataan
12
Agenda Rencana Aksi
6. Reformasi Layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Penerimaan dan Perencanaan Kebutuhan
Mutasi (Kenaikan Pangkat, Jabatan, Pindah, ...)
Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi
Pensertifikasian
Pendistribusian
Penghargaan dan Perlindungan
Penanganan PTK Layanan Khusus (Terpencil, Terluar, ..)
Peningkatan Kesejahteraan (Inpassing, Tunjangan Nonsertifikasi, ...)
Fasilitasi Layanan Internasional
Layanan Informasi dan Pendataan
7. Reformasi Layanan Substansi Pendidikan
Kolaborasi Berbagi Pengetahuan dan Pengalaman
Penyediaan & Penggalangan Materi e-PembelajaranBersama
Layanan Informasi Kurikulum dan Pelaksanaannya
Layanan Buku Sekolah elektronik
Layanan Tutor Pembelajaran Online
Layanan Materi dan Nilai Ujian Nasional
Penyempurnaan Standard Isi Pendidikan: Karakter, Kewirausahaan, Penyelarasan, ...
Layanan Informasi Substansi Pendidikan: Garuda, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Glosarium,...
Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional
Kementerian Pendidikan Nasional 2010
13
Pe
rge
sera
n
Pa
rad
igm
a
Tuju
an
Str
ate
gis
Ma
sala
h
Op
era
sio
na
l
Pe
na
taa
n
Tug
as&
Fu
ng
si
Re
stru
ktu
ris
asi
O
rga
nis
asi
20
09
I-2
01
0II
-2
01
02
011
Pe
na
taa
n S
isD
ur
Pu
sat
Ru
mu
san
Bu
da
ya
Ke
rja
20
12
An
alis
is
Be
ba
n K
erja
Pe
me
taa
n &
Pe
ne
mp
ata
n
SD
M
Sis
tem
Re
mu
ne
rasi
Sis
tem
Ma
n.
Kin
erja
Ma
na
jem
.
Kin
erja
Org
.
Ma
na
jem
.
Kin
erja
In
d.
Re
plik
asi
un
tuk D
ae
rah
Pemberlakuan
Ma
na
jem
.
SD
M b
asi
s
Kin
erja
Ma
na
j.
Da
ta P
en
d.
Op
era
sio
na
l
Da
ta P
en
d.
Tela
h D
ira
nc
an
g
Se
da
ng
Dira
nc
an
g
Aka
n D
ira
nc
an
g
20
08
Pe
rme
np
an
No
. 1
5/2
00
8:
›P
en
ata
an
Org
an
isa
si,
›P
em
be
na
ha
n
Tata
-la
ksa
na
,
da
n
›P
en
gu
ata
n
da
n P
en
ata
an
Su
mb
er
Da
ya
Ma
nu
sia
14
Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional
Kementerian Pendidikan Nasional 2010
16
Kondisi Saat Ini
Kondisi Seharusnya
FaktorPenentu
Arahan Sasaran Tuntutan
Insan
Ind
on
esiaYan
g Cerd
as dan
Ko
mp
etitif
Daya Sain
g B
angsa
GC
I
UU
Sisdikn
as(W
ajib B
elajar, Mu
tu Seko
lah,...)
IPM/MDG/
EFA
AP
M SD
=10
0%
,A
PM
SMP
=10
0%
SSN/SP
M=1
00
%
AP
M SD
=95
,2%
AP
M SM
P=9
3,3
%
Ketersediaan
Keterjang-kauan
Kualitas&
Relevansi
SSN<1
0%
Kesenjangan
GCI : Global Competitiveness IndexIPM : Indeks Pembangunan ManusiaMDG : Millenium Development GoalsEFA : Education For AllAPM : Angka Partisipasi MurniSSN : Sekolah Berstandar NasionalSPM : Standar Pelayanan Minimum
Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional
Kementerian Pendidikan Nasional 2010
17
DitJen PNFI
Dit. Kesetaraan
Dit PAUD
Dit. DikMas
Dit. BinSus
DitJen MPDM
Dit. SMP
Dit TK-SD
Dit. SMA
Dit. SMK
DitJen PMPTK
Dit. TenDik
Dit Profesi
Dit. BinDiklat
Dit. PTK PNF
Dit. PLB
Penanganan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD : TPA, KB,dan TK / TKLB), Pendidikan Dasar (SD / SDLB, dan SMP /SMPLB), Pendidikan Menengah (SMA / SMALB, danSMK), Pendidikan Nonformal-Informal (PNFI) dalamstruktur organisasi Kemdiknas yang lama ditangani olehtiga direktorat jenderal dengan pembagian tugas danfungsi seperti tampak pada struktur diatas.
Ditinjau dari pencapaian target pendidikan ( se-perti pemenuhan APM dan SPM ), masih terda-patnya tumpang tindih tugas dan fungsi diantaratiga Direktorat Jenderal (MPDM, PMPTK, danPNFI), sehingga:› Saling lempar tanggung jawab bila ada masalah.
› Saling berebut anggaran dan kegiatan.
› Terjadi inefisiensi karena kegiatan yang sejenisdilakukan oleh beberapa unit kerja sehingga tidakdapat berbagi sumberdaya (resource sharing).
Tidak dapat menjalankan fungsi pendidikan se-cara utuh karena pembinaan terhadap kompo-nen-komponen pendidikan dilaksanakan terpisahpada tingkatan direktorat jenderal, yang lebihsulit koordinasinya dibandingkan bila padatingkatan yang lebih rendah (Contoh: PenangananPTK terpisah dari satuan pendidikan).
Tangung jawab terhadap pelaksanaan misiKemdiknas untuk tiap jenjang tersebar di be-berapa Direktorat Jenderal (Contoh: PemenuhanAPM dan SPM).
Pembagian struktur yang masih campur adukantara pendekatan jenjang/jalur dan pendekatanfungsi/komponen (Contoh: MPDM (jenjang) danPMPTK (fungsi/komponen)).
Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional
Kementerian Pendidikan Nasional 2010
18
Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional
Kementerian Pendidikan Nasional 2010
19
APM Setingkat SD
AP
M S
D
AP
M S
DLB
AP
M P
aket
A
Pendidik
Tenaga Kependidikan
PNFI
MPDM
PMPTK
Menjadi tanggung jawab 3 DirJen, di koordinir Menteri
Menteri
Sarana Prasarana
Peserta Didik
Lembaga
Proses Pembelajaran
Perlu melakukan penguatan organisasi untuk dapat mencapai tujuan dengan cara yang lebih efisien dan efektif
Jumlah PTK harus disesuaikan dengan jumlah peserta didik dan ketersediaan sarana-prasarana
Kompetensi PTK harus disesuaikan dengan proses pembelajaran
Jumlah dan kompetensi PTK diperlukan untuk penentuan/ peningkatan status lembaga
• Dalam sistem pendidikan, jumlah dan kompetensi PTK bukan variabel bebas
• Pengelolaan PTK harus terintegrasi dengan komponen sistem pendidikan yang lain: peserta didik, sarana-prasarana, proses pem-belajaran, kelembagaan
Sertifikasi PTK dan pemenuhan persyaratannya harus didasarkan pada proses pembelajaran
APM (Angka Partisipasi Murni) pendidikan dasar dan menengah masih jauh dari nilai ideal
Sarana prasarana sekolah tidak dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pendidikan kesetaraan
PTK pendidikan formal tidak dapat dipergunakan dalam proses pembelajaran pendidikan kesetaraan
Guru kesulitan memenuhi persyarat-an beban mengajar 24 jam/minggu dari pendidikan formal saja
• Perlunya penanganan pendidikan kesetaraan dan pendidikan formal dengan cara non-diskriminatif
• Untukefisiensi, pengelolaan pendidikan kesetaraan berbagi sumberdaya dengan pendidikan formal sesuai dengan jenjangnya
Perlu Penataan Struktur
Organisasi & Tugas -Fungsi
Unit Kerja
Pendekatan:1. Integratif 2. Nondiskriminatif3. Berbagi
sumberdaya
Efisiensi & Efektivitas
Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional
Kementerian Pendidikan Nasional 2010
21
I I I I I
I I I I
Sarana-Prasarana
Kompetensi
I I I ISertifikasi
I I I I IBuku
I I I IPeserta Didik
PAUD/TK/LB
SD/LB/PKT A
SMP/LB/PKT B
SMA/LB/PKT
C
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
PMPTKPNFI MPDM Setjen
I
I
PNI
I I I IKelembagaan I I II II
I I
I I
I
I
I
I
I
I
I
SMK
I
I I
I I
I
I
I
I
I
TPA/KB
I I I I IProses Pembelajaran
I I I II II II
PAUD-NI DikDas DikMen
II
Pemetaan jenis layanan yang harus dilaksanakan olehunit utama Kemdiknas supaya tiap jenjang/jenispendidikan dapat terselenggara dengan baik adalahseperti tergambar pada peta diatas. Peta pewarnaan inimenunjukkan permasalahan-permasalahan yang telahdijelaskan diatas
Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional
Kementerian Pendidikan Nasional 2010
22
Sum
bu
Jen
is L
ayan
an
(Tid
ak b
ole
h d
iub
ah)
Sumbu Jenis/Jenjang Pendidikan
(Tidak boleh diubah)
Unit Utama dinyatakan dengan warna
(Boleh diubah)
Peta struktur organisasi Kemdiknas dapat digambarkandalam tiga sumbu yang mewakili tiga variabel dalamorganisasi Kemdiknas, yaitu variabel layanan, variabeljenis/jenjang pendidikan, dan variabel unit utama. Dariketiga variabel tersebut, hanya variabel unit utamayang diwakili oleh pewarnaan yang merupakan variabelbebas Kemdiknas
Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional
Kementerian Pendidikan Nasional 2010
23
Pergeseran paradigma: dari berbasis komponen-/fungsi pendidikan menjadi berbasis keutuhan(integratif), yang mensyaratkan satu komponentidak dapat dipisahkan dari komponen lain.
Pemanfaatan sumberdaya secara bersama (re-source sharing), agar sumberdaya yang tersediadalam jumlah sangat terbatas (PTK, Sarana-Prasarana, dan Anggaran) bisa dimanfaatkansecara optimal untuk memenuhi prinsip efisiensi.
Pemberian layanan pendidikan mencerminkanprinsip kesetaraan, sebagai implementasi kebi-jakan inklusifitas dalam pendidikan sebagaimanatertuang dalam setiap tujuan strategis pemba-ngunan pendidikan nasional.
Struktur organisasi dan tata kelolanya harusdirancang dengan memperhatikan prinsip-prinsiprancangan yang baik, seperti keandalan danproduktivitas sistem.
Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional
Kementerian Pendidikan Nasional 2010
24
I I
I I
I I
I I
I I
I I
SMA/LB/PKT C
I
I
I
I
I
I
I II
I
I
I
I
I
I
I
SMK
I I
I I
I I
I I
I I
I I
SD/LB/PKT A SMP/LB/PKT B
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I II I II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
PNI
I II
I I
I I
I
I
I
TPA/
KB
TK/
LB
DikMenDikDasPAUD-NI
DikMenPAUD&NI DikDas
Buku
SarPras
Kompetensi
Sertifikasi
PesertaDidik
Kelemba-gaan
Proses Pembelajaran
Dengan melakukan perubahan pewarnaan akan dipe-roleh peta struktur organisasi Kemdiknas yang baru.Cukup tiga unit utama yang diperlukan menjalankansemua fungsi layanan, dengan satu unit utama bertang-gung jawab penuh dalam pembinaan penyelenggaraantiap jenjang/ jenis pendidikan. Dengan demikian akanterjadi efisiensi dan peningkatan peran dan tanggungjawab. Semua Unit Utama yang terkait denganpenanganan pendidikan anak usia dini, non-formalinformal , pendidikan dasar, dan pendidikan menengahmengalami perubahan.
Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional
Kementerian Pendidikan Nasional 2010
25
DitJen PAUD-NI
Dit. DikMas
Dit PAUD
Dit. Kur/Lat
Dit. PTK
DitJen DikDas
Dit. SMP
Dit SD
Dit. PKh/LKh
Dit. Pendidik
Dit. TenDik
DitJen DikMen
Dit. SMK
Dit. SMA
Dit. PKh/LKh
Dit. Pendidik
Dit. TenDik
Eks PMPTK
Implementasi peta pewarnaan menghasilkan strukturbaru organisasi Kemdiknas yang secara konsisten me-nerapkan pendekatan jenjang /jenis pendidikan. Seba-gai bagian dari usaha memuliakan PTK, penangananPTK dilakukan oleh 5 eselon II yang masing-masingmena-ngani PTK pada jenis/jenjang pendidikan tertentusehingga dapat bekerja lebih cepat dan lebih fokus,sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Gurudan Dosen
Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional
Kementerian Pendidikan Nasional 2010
26
Peningkatan kualitas dan kecepatan layanan me-lalui:◦ Kompetisi antar unit utama dalam pemberian la-
yanan sejenis (contoh: sertifikasi, pemenuhanAPM, dan lain-lain).
◦ Penanganan terpadu fungsi pendidikan dalam satuunit utama (contoh semua fungsi dan komponenPendidikan Dasar ditangani oleh satu unit utama).
Peningkatan efisiensi dan efektivitas pencapaiantujuan pendidikan melalui pengelompokan tu-juan sejenis dalam satu unit utama sehinggasumber daya terbatas yang dimiliki dapat dipakaibersama (resource sharing). Contoh: PendidikanDasar mencakup juga Paket A dan Paket B.
Pengurangan potensi friksi antar unit utama ka-rena tidak adanya tumpang tindih tugas danfungsi dalam pencapaian tujuan pendidikan.Contoh: tidak terjadi rebutan anggaran dan pe-serta didik antara program pendidikan SD danPaket A.
Pendidik dan tenaga kependidikan lebih dimu-liakan karena disatukan dengan satuan pendi-dikan dan peserta didik yang menjadi tanggungjawabnya.
Adanya tambahan tugas dan fungsi baru, yaitupendidikan layanan khusus yang selama ini be-lum dilaksanakan secara terprogram.
Penggunaan pendekatan yang konsisten dalamperancangan struktur organisasi (semua direk-torat jenderal berdasarkan jenis/jenjang).
Penekanan pada prinsip kesetaraan dalam artiyang sebenarnya sebagaimana tercermin padaMisi 5K Kemdiknas. Contoh: Paket A yang setaradengan SD pada struktur baru ditangani padadirektorat yang sama.
Peningkatan produktivitas dengan pembagiankerja yang lebih berimbang, serta peningkatankeandalan struktur organisasi dengan adanya unitlain yang melakukan kegiatan sejenis. Contoh:sertifikasi guru ditangani oleh tiga direktorat ber-beda sesuai dengan jenjang/ jenisnya, sehinggatidak terjadi penumpukan beban seperti saat ini.
Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional
Kementerian Pendidikan Nasional 2010
27
Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional
Kementerian Pendidikan Nasional 2010
28
APM Setingkat SD
AP
M S
D
AP
M S
DLB
AP
M P
aket
A
Sarana Prasarana
Peserta Didik
Lembaga
Proses Pembelajaran
Pendidik
Tenaga Kependidikan
DikDas
Menjadi Tanggung Jawab 1 DirJen
Sarana Prasarana serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat dipakai bersama oleh SD dan Paket A
Pendekatan yang sama jugaberlaku untuk Pemenuhan APM SMP, SMA,SMK dan PemenuhanSSN (Sekolah Berstandar Nasional) dan SPM (Standar PelayananMinimum)
Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional
Kementerian Pendidikan Nasional 2010
29
MPDM
TK-SD
PNFI
PAUD
TK
PAUD&
NI
PAUD
Tujuan yang sama ditangani dengan cara berbeda oleh unit kerja berbeda
Tujuan yang sama ditangani dengan cara yang sama oleh unit kerja yang sama
Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional
Kementerian Pendidikan Nasional 2010
30
DikDasPNFI
Kesetaraan
DikMen
Tujuan yang sama ditangani dengan cara yang berbeda oleh unit kerja berbeda
Tujuan yang sama ditangani dengan cara yang sama oleh unit kerja yang sama
Paket A
Paket B
Paket C
MPDM
SD
SMP
SMA
SMK
Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional
Kementerian Pendidikan Nasional 2010
31
PMPTK
MPDM
PNFI
PD
PM
PAUD
&NI
Pendidik
PTK
DitjenDitjen DirektoratTen. Dik
Profesi
PTK-PNF
BinDiklat
PTK semua jenjang menjadi tanggung jawab satu Ditjen, sehingga terjadi penumpukan beban kerja dan kurang fokus
PTK ditangani berdasarkan jenjang/jenis pendidikan yang ditanganinya, sehingga menjadi tanggung jawab tiga Ditjen untuk percepatan dan fokus pelaksanaannya
Ten.
Pendidik
Pendidik
Ten.
Pendidik
Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional
Kementerian Pendidikan Nasional 2010
32
DirekturProfesi
Pendidik
DirJenPMPTK
Guru TK, SD,
SMP, SMA, SMK
Batas Kecepatan+ Ketelitian: 3000 berkas/minggu 4000 berkas/minggu
DirekturPTK
DirJenPAUD & NI
Guru TK
5000 /mg
DirekturPendidik
DirJenDikDas
Guru SD, SMP
DirekturPendidik
DirJenDikMen
Guru SMA, SMK
Batas Kecepatan+ Ketelitian: 5000 berkas/minggu 10000 berkas/minggu
Batas Kecepatan+ Ketelitian: 5000 berkas/minggu 4000 berkas/minggu
Batas Kecepatan+ Ketelitian:
4000 berkas/minggu 4000 berkas/minggu
3000 /mg
4000 /mg
4000 /mg
Total 11000 /mg
Dengan pembagian beban sertifikasi guru kepada tigadirektur pada tiga ditjen terpisah dapat memercepatproses sertifikasi, dengan hasil yang lebih akurat me-ngingat tiap direktorat menangani guru pada jenjang-/jenis pendidikan tertentu, sehingga lebih fokus karenapermasalahannya lebih homogen
Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional
Kementerian Pendidikan Nasional 2010
33
R= 90%
R2= 80%
R1= 80%
R3= 80%
R= 99.2%
3 Ditjen
Keandalan (Reliability) Total:
1 - (0.2x0.2x0.2)= 0.992 (99.2%)
Dengan adanya penanganan peningkatan mutu PTKsecara paralel, selain meningkatkan produktifitas, jugaakan meningkatkan keandalan proses penanganan ter-sebut. Teori keandalan memberikan rumusan matema-tis bahwa ketidakandalan sistem paralel adalah samadengan perkalian ketidakandalan masing-masing kom-ponen, sehingga keandalannya dapat dihitung sepertidi atas.
Wakil Menteri
Sekretariat Jenderal
DitJen PAUD dan NI
Ditjen Pendidikan Dasar
Ditjen Pendidikan Menengah
Ditjen Pendidikan Tinggi
Inspektorat Jenderal
Badan Penelitian dan Pengembangan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra
SAM Hukum
SAM Sosial dan Ekonomi
SAM Kerjasama Internasional
SAM Organisasi dan Manajemen
SAM Budaya dan Psikologi Pendidikan
Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional
Kementerian Pendidikan Nasional 2010
34
Merah: Berubah, Hitam: Tetap, Biru: Penambahan
Kemdiknas melakukan reformasi secara kompre-hensif terkait dengan pelaksanaan sistem pendi-dikan nasional dalam usaha memenuhi MISI 5Kdengan cara yang efisien, transparan, dan akun-tabel, baik bagi Kemdiknas maupun para pe-mangku kepentingan pendidikan yang harus dila-yaninya.
Struktur organisasi baru Kemdiknas disusun ber-dasarkan analisis yang mendalam dan kompre-hensif dengan mengedepankan:
› Keutuhan penanganan keseluruhan proses pen-didikan oleh tiap unit utama (Integratif)
› Kesamaan tujuan pendidikan dalam satu unit(Inklusif/non diskriminatif)
› Perbandingan kinerja dalam penanganan tugasyang sama untuk memacu motivasi kerja (Moti-vatif)
› Pemanfaatan sumber daya terbatas untuk men-capai tujuan pendidikan (Efisien dan Efektif)
› Pembagian tugas dan fungsi ke dalam unit uta-ma dengan pendekatan yang konsisten (Konsis-tensi)
Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional
Kementerian Pendidikan Nasional 2010
35
bijak memberi teladan
gigih menciptakan peluang
sabar memberi dorongan
Tanggap DalamMelayani
BerlombaMeraih Prestasi
top related