bupatilumajang provins! jawa timur keputusan bupati ... · tim penerapan standar pelayanan minimal...
Post on 21-Jan-2021
6 Views
Preview:
TRANSCRIPT
BUPATILUMAJANG PROVINS! JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG NOMOR : 188.45/38/427 .12/2020
TENTANG
TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN LUMAJANG
Menimbang
Mengingat
BUPATI LUMAJANG,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Lumajang, maka dipandang perlu menetapkan Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Lumajang, dengan Keputusan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;
2 . Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standa r Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
I 9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
ten tan~ Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebaga~mana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Men ten Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ·
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor IS Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2019 ten tang Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2019 ten tang Penjabaran Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Lumajang,
KEDUA
dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : a. Penanggungjawab : Bupati Lumajang; b . Ketua Sekretaris Daerah; c . Wakil Ketua Kepala Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah; d. Sekretaris Kepala Bagian Administrasi
Pemerin tahan Setda. d. Anggota 1. Inspektur;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
3. Ke pal a Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Kepala Dinas Pendidikan; 5 . Kepala Dinas Kesehatan; 6. Kepala Dinas Sosial; 7 . Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang; 8. Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman; 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
: Togas Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, untuk: a. menyusun rencana aksi penerapan standar pelayanan
minimal; b . melakukan koordinasi penerapan standar pelayanan minimal
dengan organisasi perangkat daerah pengampu standar pelayanan minimal;
c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan standar pelayanan minimal secara periodik;
d . mengoordinasikan integrasi standar pelayanan minimal ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan standar pelayanan minimal terintegrasi ke dalam rencana kerja perangkat daerah dan
2
r
rencana kerja perangkat daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
e . mengoordinasikan integrasi standar pelayanan minimal ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan pen era pan standar pelayanan minimal terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pendanaan dalam pemenuhan penganggaran penerapan standar pelayanan minimal;
sumber untuk
g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan standar pelayanan minimal;
h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi standar
1.
J.
pelayanan minimal; melakukan sosialisasi penerapan standar pelayanan minimal kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat; menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan standar pelayanan minimal dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.
KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum Kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Pemerintahan Setda.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth : Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.
Ditetapkan di Lumajang al Bl Januari2020
MAJANG
~~~·~ '·, ~.;f;! A ~t f~ ·/,-;7
-:-.:;----~.;..;-;
3
top related