bogor, 14 januari 2020 hasil penilikan i kinerja phpl...
Post on 24-Jun-2020
12 Views
Preview:
TRANSCRIPT
FM.PHPL-SIC-012 01.03.2018
Bogor, 14 Januari 2020
Nomor : 29/SIC/Dirut/I/2020 Perihal : Penyampaian Permohonan Pengumuman
Hasil Penilikan I Kinerja PHPL IUPHHK-HA PT Multikarya Lisun Prima, Provinsi Sumatera Barat Lampiran : 1 (satu) Set
Kepada Yth,
Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Gd. Manggala Wanabhakti Blok I Lt. V, Jakarta di
Tempat
Dengan Hormat,
Bersama ini kami sampaikan bahwa Pelaksanaan Penilikan I Kinerja IUPHHK-HA
PT Multikarya Lisun Prima sebagai pemegang IUPHHK-HA Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor SK.347/Menhut-II/2011 tanggal 30 Juni 2011, yang berlokasi di Kabupaten Sijunjung
Provinsi Sumatera Barat, dengan Luas ± 28.885 Ha, telah selesai dilaksanakan.
Mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran
3.1. Huruf H point 8, bahwa LPPHPL mempublikasikan setiap Keputusan dan Resume Hasil
Penilikan, di website LPPHPL (www.sic.sarbi.co.id) dan website Kementerian
(www.menlhk.go.id dan silk.menlhk.go.id) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah
penetapan keputusan. Dengan ini terlampir kami sampaikan hasil Penilikan I Kinerja IUPHHK-
HA PT Multikarya Lisun Prima yang terdiri dari Pengumuman Hasil Penilikan I, Keputusan
Direktur Sertifikasi, Resume Hasil Penilikan I dan Amendemen Sertifikat, untuk dapat dimuat
dalam Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima
kasih.
PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION
Ir. Iin Indasah Direktur Utama
Tembusan : Kepada Yth,
1. Direktur Usaha Hutan Produksi, di Jakarta 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, di Padang 3. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III, di Pekanbaru 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, di Jakarta 5. Direktur Utama PT Multikarya Lisun Prima, di Padang 6. Arsip
FM.PHPL-SIC-012 01.03.2018
PENGUMUMAN HASIL
PENILIKAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
Nomor : 29/SIC/Dirut/I/2020
LP&VI PT Sarbi International Certification, Telah melaksanakan
PENILIKAN I KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) terhadap :
a) Nama Auditee : IUPHHK-HA PT Multikarya Lisun Prima
b) Alamat Lokasi/Sites : Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
c) Alamat Kantor : Jalan Bangka No. 2 Wisma Warta, Kel. Ulak Karang
Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang
d) Nomor Izin : Keputusan Menteri Kehutanan No. 347/Menhut-II/2011
tanggal 30 Juni 2011
e) Luas : ± 28.885 Ha
f) Tanggal Pelaksanaan : Tanggal 16 s.d. 24 Desember 2019
g) Hasil Penilaian : Nilai Akhir Penilikan I Kinerja PHPL IUPHHK-HA
PT Multikarya Lisun Prima dengan total nilai kinerja
indikator yang dicapai adalah 73%, tidak terdapat verifier
dominan yang bernilai buruk dan Memenuhi norma
penilaian untuk setiap verifier yang diterapkan pada VLK,
sehingga dinyatakan Lulus dengan predikat “Sedang”,
dengan demikian Sertifikat yang diperoleh
Nomor : 45-SIC-04.01 dapat dilanjutkan dan di Amendemen
sesuai Format baru, sesuai Keputusan Direktur Sertifikasi
Nomor : 6/DIRSERTF/I/2020 tanggal 10 Januari 2020
Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis
dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke :
PT Sarbi International Certification
Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor
Telpon : 0251-8634086, 8635464
Fax : 0251-8634232
Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id
Bogor, 14 Januari 2020
PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION
Ir. Iin Indasah Direktur Utama
FU-SIC-064 01.03.2018 Halaman 1 dari 2
KEPUTUSAN DIREKTUR SERTIFIKASI
NOMOR : 6/DIRSERTF/I/2020
Tentang
HASIL PENILIKAN I KINERJA PHPL
PADA PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA
HUTAN ALAM (IUPHHK-HA)
PT MULTIKARYA LISUN PRIMA, PROVINSI SUMATERA BARAT
Keputusan Menteri Kehutanan No. 347/Menhut-II/2011 tanggal 30 Juni 2011
Seluas ± 28.885 Ha
Menimbang : 1. Hasil Penilikan I Kinerja PHPL IUPHHK-HA PT Multikarya Lisun Prima,
Provinsi Sumatera Barat memperoleh hasil total nilai kinerja seluruh
indikator sebesar 73%, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai
buruk, dan pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan
memenuhi
Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan
Hak.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.5469/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 Tanggal 28 Agustus
2018 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari (LPPHPL) a.n PT Sarbi International Certification Sebagai
Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK
6318/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2019 Tanggal 16 Juli 2019 tentang
Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Sarbi
International Certification Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi
Independen (LP&VI)
4. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo No.
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 Tentang
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
5. Pedoman Mutu PT SIC No. SIC-Mutu-01 dan Standar Operasional
Prosedur Proses Penilikan PHPL No. SIC-Mutu-13.PHPL
Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 025/SIC/SPK-
Persh/PHPL/XI/2019 Tanggal 11 November 2019
FU-SIC-064 01.03.2018 Halaman 2 dari 2
Memutuskan
Menetapkan : 1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-
HA) PT Multikarya Lisun Prima, Provinsi Sumatera Barat pada Penilikan I
dinyatakan Lulus dengan predikat “Sedang”, Sesuai Standar yang
tercantum dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29
April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu
(VLK), Lampiran 1.1, Lampiran 2.1 dan Lampiran 3.1
2. Atas dasar point 1 diatas, maka Sertifikat PHPL atas nama IUPHHK-HA
PT Multikarya Lisun Prima, dengan Nomor : 45-SIC-04.01 masa berlaku
selama 5 (lima) Tahun dari tanggal 23 April 2018 s.d. 22 April 2023, dapat
dilanjutkan dan di Amendemen sesuai Format baru.
3. Kegiatan Penilikan berkala tetap dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali
selama masa berlaku Sertifikat dan Penilikan II dilaksanakan selambat-
lambatnya pada bulan Maret Tahun 2020
4. IUPHHK-HA PT Multikarya Lisun Prima harus melaporkan kepada
PT Sarbi International Certification, apabila terjadi :
a. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan.
b. Perubahan/pergantian struktur manajemen IUPHHK-HA PT Multikarya
Lisun Prima
c. Perubahan lainnya yang mempengaruhi kinerja PHPL.
5. Dalam hal terdapat perubahan nama perusahaan dan/atau masukan/
rekomendasi dari PI dan/atau terjadi perubahan sebagaimana angka 4.a
dan 4.c, PT Sarbi International Certification akan melakukan penilaian
terhadap indikator yang terkait atau percepatan Penilikan
6. Nilai dan Resume Hasil Penilikan I Kinerja PHPL IUPHHK-HA
PT Multikarya Lisun Prima, Provinsi Sumatera Barat, pada masing-
masing indikator PHPL dan VLK, seperti terlampir dalam keputusan ini.
7. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di : Bogor
Tanggal 10 Januari 2020
Mengetahui
Ir. Iin Indasah Ir. Gusdaji Direktur Utama Direktur Sertifikasi
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 1 dari 31
RESUME HASIL PENILIKAN I KINERJA PHPL IUPHHK-HA PT MULTIKARYA LISUN PRIMA
PROVINSI SUMATERA BARAT
1) Identitas LP&VI :
(a) Nama Lembaga : PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION
(b) Nomor Akreditasi LPPHPL : LPPHPL-004-IDN
(c) Nomor Akreditasi LVLK : LVLK-007-IDN
(d) Alamat : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt 2 Ciomas-Bogor
(e) Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. (0251) 8635464, 8634086
Fax. (0251) 8634232
Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id
(f) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah
(g) Standar : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1
Maret 2016 dan Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus
2016. Lampiran 1.1, Lampiran 2.1, dan Lampiran 3.1
(h) Tim Audit :
NO NAMA PERSONIL PENUGASAN (JABATAN) Status
1. Ir. Enjang Gangga Permana Lead Auditor Merangkap Auditor
Produksi
Eksternal
2. Halisa Anggita Cahyani, S.Hut Auditor Prasyarat Internal
3. Ir. H. Zul Irham, M.Si Auditor Ekologi Internal
4. Ardi Kusatrianto, S.Sos Auditor Sosial Internal
5. Ir. Amril Abuzar Auditor VLK Eksternal
(i) Pengambil Keputusan : Ir. Gusdaji
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 2 dari 31
2) Identitas Auditee :
(a) Nama Pemegang Izin : IUPHHK-HA PT Multikarya Lisun Prima
(b) Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan No. 347/Menhut-
II/2011 tanggal 30 Juni 2011
(c) Luas dan Lokasi : ± 28.885 Ha, Kabupaten Sijunjung, Provinsi
Sumatera Barat
(d) Alamat Kantor : Jalan Bangka No. 2 Wisma Warta, Kel. Ulak
Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota
Padang
(e) Pengurus :
Dewan Komisaris :
(1) Komisaris : Sugianto Gunawan
Dewan Direksi :
(1) Direktur Utama : H. Anton Suprihatono
(2) Direktur : H. Bakhrial
3) Nomor S-PHPL : 45-SIC-04.01
4) Masa Berlaku S-PHPL : Tanggal 23 April 2018 s.d 22 April 2023.
5) Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Perencanaan Bogor, tanggal 12 s.d 15
Desember 2019
o Melakukan verifikasi terhadap
dokumen-dokumen Auditee,
mengumpulkan informasi dan
melakukan komunikasi dengan Auditee
o Membuat perencanaan untuk
pelaksanaan kegiatan Penilikan I
PHPL
o Menetapkan metodologi penilikan
o Penyusunan Laporan
Pendahuluan/Rencana Kerja Kegiatan
Penilikan I PHPL
Verifikasi Lapangan
Koordinasi dengan Instansi
terkait
o Kantor BPHP III, di
Pekanbaru, tanggal
16 Desember 2019
o Kantor Dinas
Kehutanan Provinsi
Sumatera Barat,
Padang, tanggal 17
Desember 2019
o Tim Auditor melapor dan
menyampaikan rencana kegiatan
Penilikan I Kinerja PHPL IUPHHK-HA
PT Multikarya Lisun Prima kepada
Pihak BPHP III dan Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Barat
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 3 dari 31
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan Kantor PT Multikarya
Lisun Prima, tanggal 18
Desember 2019
o Lead Auditor memperkenalkan Tim
Auditor, manyampaikan maksud dan
tujuan, ruang lingkup, jadwal kegiatan,
metodologi penilaian dalam Penilikan I
Kinerja PHPL dan VLK.
o Auditee memberikan pengantar tentang
kondisi terkini di PT Multikarya Lisun
Prima
o Auditee menunjuk pendamping untuk
masing-masing kriteria.
o Tim Auditor berkoordinasi dengan tim
pendamping auditee terkait
pelaksanaan penilikan I.
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Base Camp dan Areal
Kerja di PT Multikarya
Lisun Prima, tanggal 18
s.d. 22 Desember 2019.
o Menghimpun, memverifikasi data dan
dokumen Auditee serta melakukan
analisis terhadap indikator dan verifier
untuk Kriteria Prasyarat, Produksi,
Ekologi, Sosial dan VLK.
o Melakukan observasi lapangan untuk
uji kebenaran data Auditee di
lapangan melalui pengamatan,
pencatatan, uji petik dan analisis;
termasuk melakukan validasi informasi
yang diperoleh pada saat koordinasi
dengan Dinas Kehutanan dan BPHP.
o Melakukan wawancara dengan pihak
manajemen IUPHHK-HA
di PT Multikarya Lisun Prima dan
Masyarakat Desa sekitar areal
kerjanya.
Pertemuan Penutupan Base Camp PT
Multikarya Lisun Prima,
tanggal 22 Desember
2019
o Tim Auditor menyampaikan hasil
verifikasi dan temuan lapangan.
o Tim Auditor melakukan klarifikasi akhir
terhadap data dan temuan lapangan
kepada Auditee.
o Penandatanganan tally sheet hasil
verifikasi lapangan.
o Penandatanganan Berita Acara
kegiatan Penilikan I Kinerja PHPL.
Koordinasi dengan Instansi
Kehutanan
o Kantor Dinas
Kehutanan Provinsi
Sumatera Barat,
Padang, tanggal 23
o Tim Auditor menyampaikan/melapor
bahwa kegiatan audit Penilikan I
Kinerja PHPL di PT Multikarya Lisun
Prima telah selesai.
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 4 dari 31
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Desember 2019
o Kantor BPHP III, di
Pekanbaru tanggal 4
24 Desember 2019
o Penandatanganan visum perjalanan
Tim Auditor.
Penyusunan Laporan o Tanggal 25
Desember 2019 s.d
6 Januari 2020
o Masing-masing Auditor menyusun
laporan penilikan.
o Pemaparan hasil Penilikan I dan
pembahasan antar verifier dan
indikator antar auditor.
Rapat Penyampaian Hasil
Verifikasi
Bogor, tanggal 7 Januari
2020
o Rapat pembahasan hasil Penilikan I
Kinerja PHPL dengan Pengambil
Keputusan PT SIC.
Penyempurnaan Laporan Tanggal 8 s.d 9 Januari
2020
o Penyempurnaan laporan setelah rapat
pembahasan hasil Penilikan I Kinerja
PHPL dengan Pengambil Keputusan
PT SIC.
Pengambilan Keputusan Bogor, tanggal 10
Januari 2020
Keputusan akhir yang diambil oleh
Pengambil Keputusan sebagai berikut :
o Nilai Akhir Penilikan I Kinerja PHPL
PT Multikarya Lisun Prima dengan
total nilai kinerja indikator yang dicapai
adalah 73%, tidak terdapat verifier
dominan yang bernilai buruk dan VLK
Memenuhi setiap verifier yang
diterapkan sehingga dinyatakan Lulus
dengan predikat “Sedang” dan
Sertifikat Nomor : 45-SIC-04.01 yang
diperoleh dapat dilanjutkan dan di
Amendemen sesuai Format baru
6) Resume Hasil Penilikan kriteria PHPL :
Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Kriteria Prasyarat
1.1
Kepastian
Kawasan
Pemegang
IUPHHK-HA
73%
(Sedang)
1. PT Multikarya Lisun Prima telah memiliki dokumen legal
perusahaan berupa akta pendirian dan perubahan terakhir,
SIUP, TDP, NPWP, dan NIB serta dokumen yang berkaitan
dengan proses pelaksanaan tata batas yang akan dilakukan
serta Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:
347/MENHUT-II/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pemberian
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 5 dari 31
Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
PT Multikarya Lisun Prima atas areal Hutan Produksi seluas ±
28.885 hektar di Provinsi Sumatera Barat. Dokumen-dokumen
tersebut tersedia lengkap dan terdokumentasi dengan baik.
2. Upaya dalam merealisasikan tata batas yang telah dilakukan
oleh PT Multikarya Lisun Prima yaitu dibuktikan dengan adanya
permohonan pengesahan Pedoman Tata Batas kepada
Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kehutanan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perusahaan juga telah
melakukan Rapat Pembahasan Rencana Penataan Batas
Areal Kerja dengan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan serta terdapat bukti pengeluaran
keuangan untuk biaya proses pelaksanaan tata batas areal
kerja. Berdasarkan perkembangan terakhir bahwa saat ini
pelaksanaan tata batas masih terkendala terkait dengan
kepastian batas antara Provinsi Riau dan Sumatera Barat yang
mengakibatkan areal kerja masuk kedalam Kawasan
Konservasi (Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling).
3. Terdapat konflik batas didalam areal kerja PT Multikarya Lisun
Prima yaitu adanya areal klaim yang digunakan masyarakat
sebagai perladangan kelapa sawit dan karet serta adanya
indikasi illegal logging dalam areal kerjanya. PT Multikarya
Lisun Prima telah melakukan upaya pencegahan illegal logging
agar tidak bertambah luas antara lain dengan memasang portal
pengamanan dan adannya SATPAMHUT selain itu terkait
dengan konflik areal dengan masyarakat perusahaan telah
melaporkan kepada Instansi Kehutanan dan Kepolisian di
Provinsi Sumatera Barat untuk menyelesaikan masalah terkait
dengan konflik batas di areal kerja, tetapi tidak terdapat
penurunan tingkat konflik.
4. Berdasarkan fungsi kawasan hutan yang tercantum dalam
RKUPHHK-HA PT Multikarya Lisun Prima Periode 2013 s/d
2022. Dimana hasil overlay Peta Areal Kerja IUIPHHK-HA PT
Multikarya Lisun Prima Skala 1: 100.000 (Lampiran SK Menteri
Kehutanan Nomor 347/MENHUT-II/2011 tanggal 30 Juni 2011)
dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Serta Wilayah
Tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi
Sumatera Barat skala 1:250.000 (Lampiran SK Menteri
Kehutanan Nomor: SK.35/Menhut II/2013 tanggal 15 Januari
2013) tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan selama
periode Audit Penilikan I Tahun 2019 dimana fungsi kawasan
hutan terdiri dari Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan
Produksi Konservasi (HPK).
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 6 dari 31
Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
5. Penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan yang terdapat
didalam areal kerja IUPHHK-HA PT Multikarya Lisun Prima
yaitu pada tahun 2014 terdapat Izin Usaha Industri Primer Hasil
Hutan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat
Nomor: 522-907-2014 tanggal 24 Desember 2014 yang berlaku
5 tahun. Keberadaan industri primer ini sudah dilaporkan
melalui Surat Direktur Utama PT Multikarya Lisun Prima
Nomor: 166/MLP-PDG/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 kepada
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
Berdasarkan surat pernyataan Direktur Direktur Utama PT
Multikarya Lisun Prima (Ir. Anton SUprihatono, MSi.) bahwa
saat ini sudah tidak terdapat izin usaha CV Lisun Prima
didalam areal kerja, serta terkait dengan klaim areal oleh
masyarakat yang digunakan sebagai perkebunan perusahaan
telah melakukan pemetaan konflik areal namun belum
teridentifikasi berapa luasan arealnya serta pemilik klaim areal.
1.2
Komitmen
Pemegang
IUPHHK-HA
78%
(Sedang)
1. PT Multikarya Lisun Prima telah memiliki dokumen visi dan misi
perusahaan yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan
Direktur Utama PT Multikarya Lisun Prima Nomor:
012/Kpts/MLP/Dir/V-M/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 dan telah
sesuai dengan kerangka PHPL dimana telah mencakup prinsip-
prinsip kelestarian Produksi, Ekologi, dan Sosial.
2. Sosialisasi visi dan misi perusahaan PT Multikarya Lisun Prima
telah dilakukan oleh manajemen PT Multikarya Lisun Prima
mulai dari level pemegang izin (karyawan perusahaan) baik
secara langsung maupun tidak langsung dan kepada
masyarakat setempat, serta terdapat bukti pelaksanaanya
dalam bentuk berita acara. Tetapi pada tahun 2018 dan 2019
tidak dilakuakn sosialisasi visi misi terhadap karyawan serta
berita acara tidak dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan.
3. Realisasi implementasi pengelolaan hutan lestari yang telah
dilakukan oleh IUPHHK-HA PT Multikarya Lisun Prima
sebagian besar sudah dilaksanakan sesuai dengan visi dan
misi perusahaan. Dimana masih terdapat implementasi belum
seluruhnya terealisasi diantaranya terkait dengan realisasi
produksi, ekologi, dan sosial serta masih terdapat konflik batas
antara perusahaan dengan masyarakat.
1.3
Jumlah dan
Kecukupan
Tenaga
Profesional
Bidang Kehutanan
pada Seluruh
60%
(Sedang)
1. Keberadaan GANISPHPL yang dimiliki oleh PT Multikarya
Lisun Prima belum tersedia pada setiap bidang kegiatan
pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur
Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:
P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015 dimana
masih terdapat kekosongan pada GANISPHPL Pengukuran
dan Perpetaan (KURPET).
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 7 dari 31
Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Tingkatan Untuk
Mendukung
Pemanfaatan
Implementasi
Penelitian,
Pendidikan dan
Latihan.
2. PT Multikarya Lisun Prima telah melakukan peningkatan
kompetensi SDM baik peningkatan kompetensi SDM GANIS
dan SDM Non GANIS. Rata-rata realisasi peningkatan SDM
untuk tahun 2018 dan 2019 adalah sebesar 100% dari rencana.
Namun demikian Rencana Pendidikan dan Pelatihan Karyawan
yang disusun oleh PT Multikarya Lisun Prima Tahun 2018 –
2019, belum mencakup kebutuhan GANIS PHPL sesuai
dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015 Tanggal
24 November 2015.
3. PT Multikarya Lisun Prima telah memiliki dokumen
ketenagakerjaan yang lengkap sesuai peraturan dan
perundangan-undangan yang berlaku yaitu meliputi data
tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan kerja termasuk
kompetensi kerja, Produktivitas tenaga kerja, Hubungan
industrial, Kondisi lingkungan kerja, Pengupahan dan
kesejahteraan tenaga kerja, Jaminan sosial tenaga kerja.
Namun sampai dilakukannya Penilikan I Tahun 2019 belum
adanya dokumen Peraturan Perusahaan terbaru yang disahkan
oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera
Barat.
1.4
Kapasitas dan
Mekanisme untuk
Perencanaan
Pelaksanaan
Pemantauan
Periodik, Evaluasi
dan Penyajian
Umpan Balik
Mengenai
Kemajuan
Pencapaian
(Kegiatan)
IUPHHK-HA
67%
(Sedang)
1. PT Multikarya Lisun Prima telah memiliki Struktur organisasi
dan job description yang ditetapkan berdasarkan Surat
Keputusan Direksi PT Multikarya Lisun Prima No.
053/Kpts/MLP/Dir/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 dan
telah sesuai dengan kerangka PHPL yaitu meliputi pengelolaan
bidang produksi, ekologi, dan sosial. Namun masih terdapat
rangkap jabatan secara vertikal.
2. PT Multikarya Lisun Prima telah memiliki perangkat SIM dan
tenaga pelaksananya yang telah ditetapkan melalui Surat
Keputusan Direksi PT Multikarya Lisun Prima Nomor:
006/SK/MLP/Dir/IX/2017 tanggal 25 September 2017. Didalam
struktur tersebut tersedia tenaga pelaksana SIPUHH Online
untuk Sistem Pelaporan dan Monitoring Kineja IUPHHK-HA
berbasis WEB. Namun terkait dengan system pelaporan kinerja
berbasis online yaitu melalui e-monev tidak perusahaan belum
dapat menunjukan bukti pelaporan kinerja perusahaan.
3. PT Multikarya Lisun Prima telah melaksanakan mekanisme
pemantauan kegiatan operasional oleh Tim SPI yang
ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Multikarya
Lisun Prima Nomor: 446/Kpts/MLP/Dir/SPI/VI/2018 tanggal 04
Juni 2018. Kegiatan pengawasan dilakukan mulai dari bagian
perncanaan, produksi, pembinaan hutan, kelola lingkungan,
kelola sosial, administrasi & umum, serta peralatan &
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 8 dari 31
Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
workshop, kegiatan. Namun Namun berdasarkan hasil verifikasi
dokumen diketahui tidak terdapat laporan anggaran
perusahaan, laporan triwulan, dan laporan semesteran dan
masih terdapat rangkap jabatan antara Ketua Tim SPI yang
dirangkap oleh General Manager.
4. PT Multikarya Lisun Prima telah melakukan tindakan
pencegahan dan perbaikan manajemen berbasis hasil
monitoring dan evaluasi berdasarkan laporan pengawasan
internal untuk kegiatan operasional namun belum seluruhnya
terlaksana.
1.5
Persetujuan Atas
Dasar Informasi
Awal Tanpa
Paksaan
(PADIATAPA)
76%
(Sedang)
1. PT Multikarya Lisun Prima telah melakukan kesepakatan
bersama antara perusahaan dengan Ninik Mamak penguasa
ulayat Nagari Padang Tarok pada Lokasi IUPHHK PT
Multikarya Lisun Prima di Kanagarian Padang Tarok
Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung. Perusahaan
juga telah melakukan sosialisasi kegiatan RKTUPHHK-HA PT
Multikarya Lisun Prima pada tahun 2018 dan 2019 namun
terkait dengan bukti sosialisasi tidak terdapat daftar hadir,
berita acara, maupun dokumentasi kegiatan sosialisasi.
2. PT Multikarya Lisun Prima belum melakukan tata batas di
lapangan, terkait dengan persetujuan para pihak pernah
dilakukan sosialisasi dan telah mendapatkan kesepakatan dari
masyarakat di sebagian nagari yang berada di sekitar areal
kerja. Namun berdasarkan hasil verifikasi dokumen,
wawancara, dan pengecekan lapangan masih terdapat konflik
batas yang digunakan masyarakat sebagai lahan perkebunan
dan masih dalam proses penyelesaian.
3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CD/CSR PT
Multikarya Lisun Prima telah dilakukan kepada seluruh desa
di sekitar areal kerja berdasarkan hasil berita acara tahun
2018 – 2019 namun terkait dengan hasil sosialisasi dan
kesepakatan dengan masyarakat tidak dituangkan secara
tertulis sehingga belum diketahui secara pasti bentuk
kesepakatan antara masyarakat dengan perusahaan pada
periode kegiatan RKTUPHHK-HA periode Tahun 2018 –
Tahun 2019.
4. Dalam proses penetapan kawasan lindung di areal kerja
IUPHHK-HA PT Multikarya Lisun Prima telah mendapat
persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari
berbagai pihak Pemerintah, Pihak Perusahaan, dan
Masyarakat (100%).
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 9 dari 31
Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Kriteria Produksi
2.1
Penataan areal
kerja jangka
panjang dalam
pengelolaan hutan
lestari
78%
(Sedang)
1. PT Multikarya Lisun Prima telah memiliki dokumen RKUPHHK-
HA berbasis IHMB Periode 2013 – 2022 dan telah dinilai dan
disetujui oleh An. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Bina
Usaha Kehutanan Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam (Ir.
Awriya Ibrahim, MSc) dengan No SK. 37/BUHA-2/2013 tanggal
31 Juli 2013, yang berlaku sejak tanggal ditetapkan s/d 31
Desember 2022. Dokumen RKUPHHK dilengkapi dengan
Lampiran Peta skala 1 : 100.000. PT Multikarya Lisun Prima
tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.
2. Realisasi penempatan blok RKT 2018 maupun 2019 telah
sesuai dengan apa yang telah ditetapkan (direncanakan) dalam
dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2013 – 2022
dan perubahannya berdasarkan Surat Dirjen PHPL Direktorat
Usaha Hutan Produksi Nomor :
S.27/UHP/RKUPHA/HPL.1/1/2018 tanggal 11 Januari 2018.
3. Batas blok dan batas petak sebagian masih terlihat jelas di
lapangan. Penandaan batas blok ditandai dengan cat berwarna
merah yang dipolet 3 pada pohon disepanjang rintisan batas
blok ; sedangkan penandaan batas petak ditandai dengan cat
berwarna kuning yang dipolet pada pohon disepanjang rintisan
batas petak, namun tidak seragam yakni ada yang dipolet 1
secara vertical dan ada juga yang dipolet 3 dengan posisi polet
miring.
2.2
Tingkat
pemanenan lestari
untuk setiap jenis
hasil hutan kayu
utama dan nir
kayu pada setiap
tipe ekosistem
67%
(Sedang)
1. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana diuraikan diatas
dapat disimpulkan bahwa PT Multikarya Lisun Prima memiliki
data potensi tegakan dari hasil IHMB/survei potensi /risalah
/hasil ITSP 4 tahun 2015 - 2018 beserta kelengkapan peta
pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan dll).
2. Sampai dengan Desember 2019, PT Multikarya Lisun Prima
baru melaksanakan pembuatan PUP yang terletak pada petak
Y-20 (bekas tebangan tahun 2018) berupa penandaan batas-
batas plot PUP, namun belum dilakukan pengukuran riap
tegakan.
3. Perhitungan JTT yang direncanakan pada dokumen RKT telah
memanfaatkan data hasil ITSP, namun PT Multikarya Lisun
Prima belum melakukan kegiatan pengukuran riap sehingga
belum tersedia data hasil analisis riap, maka pada penetapan
JTT tersebut belum memperhitungkan kondisi kemampuan
pertumbuhan tegakan.
2.3
Pelaksanaan
penerapan
81%
(Baik)
1. Tersedia SOP untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur
yang ditetapkan (TPTI), namun isinya sebagian belum sesuai
dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 10 dari 31
Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
tahapan sistem
silvikultur untuk
menjamin
regenerasi hutan
2. Masih ada beberapa kegiatan yang belum sepenuhnya
mengacu pada SOP, antara lain SOP PAK dan SOP PWH.
3. Berdasarkan hasil inventarisasi tegakan tinggal pada plot
sampel di petak Y.20, rata-rata jumlah tegakan tinggal tingkat
pohon pada areal bekas tebangan RKT 2018 (Blok Carry Over
RKT 2017) adalah sebanyak 59 btg/Ha.
4. Berdasarkan hasil inventarisasi tegakan tinggal pada plot
sampel di petak Y.20 pada areal bekas tebangan RKT 2018
(Blok Carry Over RKT 2017), rata-rata jumlah tegakan tinggal
permudaan tingkat pancang adalah sebanyak 600 btg/Ha dan
pada tingkat tiang sebanyak 188 btg/Ha.
2.4
Ketersediaan dan
penerapan
teknologi ramah
lingkungan dalam
pemanfaatan hasil
hutan kayu.
71%
(Sedang)
1. Tersedia SOP pemafaatan hutan ramah lingkungan tetapi
isinya belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik kondisi
setempat, terdapat penyebutan danau dan pantai sebagai
daerah yang harus dibuat batas penyangga padahal PT
Multikarya Lisun Prima tidak memiliki pantai dan danau.
2. Penerapan RIL telah diterapkan pada tahap perencanaan,
namun pada tahap operasi pemanenan kayu dan paska
operasi sebagian isi SOP RIL belum diimplementasikan secara
baik.
3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal pada tingkat semai,
pancang, tiang, dan pohon rata-rata adalah sebesar 18,3%.
4. Nilai Faktor eksploitasi PT Multikarya Lisun Prima untuk
tebangan tahun 2018 adalah sebesar 0,3
2.5
Realisasi
penebangan
sesuai dengan
rencana kerja
penebangan/
pemanenan/
pemanfaatan pada
areal kerjanya
76%
(Sedang)
1. Tersedia dokumen RKT khususnya untuk RKT 2018 dan 2019
yang disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
namun terdapat perpindahan lokasi blok RKT 2018 dan RKT
2019 yang tidak sesuai dengan rencana blok RKT dalam
dokumen RKUPHHK-HA periode 2013 – 2022 yang telah
disetujui dan disahkan oleh kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.
2. Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh
pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang
boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara
beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
3. Terdapat penandaan batas pada blok dan petak tebangan
khususnya pada blok RKT 2018 dan kawasan lindung telah
sesuai dengan peta kerja yang dibuat. Namun secara factual di
lapangan masih terdapat kawasan lindung yang belum ditandai
batasnya di lapangan yakni sempadan sungai.
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 11 dari 31
Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
4. Realisasi tebangan RKT tahun 2018, volume tebangan total
dan perkelompok jenis hanya tercapai 21,32% (kurang dari
70% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai
dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang
direncanakan).
2.6
Kesehatan
finansial
perusahaan dan
tingkat investasi
dan reinvestasi
yang memadai
dan memenuhi
kebutuhan dalam
pengelolaan
hutan,
administrasi,
penelitian dan
pengembangan,
serta peningkatan
kemampuan
sumber daya
manusia.
48%
(Buruk)
1. PT Multikarya Lisun Prima tidak memiliki dokumen Laporan
Keuangan yang diaudit Akuntan Publik untuk realisasi kegiatan
periode tahun 2018. Terdapat Surat Keterangan dari Kantor
Akuntan Publik Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti No.
1264/K/BAMS-A/Z/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 yang
menerangkan bahwa Laporan Keuangan PT Multikarya Lisun
Prima Tahun 2018 dalam proses audit.
2. PT Multikarya Lisun Prima tidak memiliki dokumen Laporan
Keuangan yang diaudit Akuntan Publik untuk realisasi kegiatan
periode tahun 2018. Terdapat Surat Keterangan dari Kantor
Akuntan Publik Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti No.
1264/K/BAMS-A/Z/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 yang
menerangkan bahwa Laporan Keuangan PT Multikarya Lisun
Prima Tahun 2018 dalam proses audit.
3. Persentase realisasi biaya operasional berdasarkan alokasi
(rencana) biaya untuk periode tahun 2018, terkategori kurang
proporsional dengan perbedaan lebih dari 50% atau sebesar
89%. Realisasi pemenuhan pembiayaan terbesar adalah untuk
kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yakni sebesar
100%, sedangkan untuk kegiatan sosial hanya dipenuhi
sebesar 10,3%.
4. Dari rencana anggaran biaya operasional untuk periode 2018
adalah sebesar Rp 46.589.221.068, terealisasi sebesar Rp
7.987.472.382 atau 17,1% dari anggaran yang direncanakan.
Besaran persentase realisasi biaya tersebut mengindikasikan
bahwa pendanaan untuk mendukung kegiatan operasional
tahun 2018 terkategori tidak lancar. Hal tersebut didukung oleh
hasil wawancara dengan karyawan PT Multikarya Lisun Prima
yang menyatakan bahwa dalam beberapa bulan terakhir masih
terdapat hak karyawan berupa gaji yang belum dibayarkan oleh
perusahaan.
5. Realisasi pendanaan untuk kegiatan pembinaan hutan
(pengadaan bibit, penanaman / rehabilitasi, dan penanaman
tanah kosong, penanaman kanan kiri jalan, dan pemeliharaan
tanaman) dan kegiatan perlindungan hutan untuk periode tahun
2018 adalah sebesar Rp 309.086.600 atau 74,2% dari rencana
(Rp 416.353.500).
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 12 dari 31
Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
6. Realisasi penanaman pengayaan, penanaman tanah kosong,
dan penanaman kanan kiri jalan angkutan kayu selama periode
penilikan I (April 2018 s/d November 2019), rata-rata realisasi
selama periode tersebut adalah sebesar 70,8%
Kriteria Ekologi
3.1
Keberadaan,
kemantapan dan
kondisi kawasan
dilindungi pada
setiap tipe hutan
81%
(Baik)
1. Luasan kawasan dilindungi yang digunakan pada Penilikan I
tahun 2019 berdasarkan pada dokumen RKUPHHK 2013-2022
tahun 2013 adalah 7.962 Ha, terdiri atas Buffer Zone Hutan
Lindung 7.547 Ha, Sempadan Sungai 115 Ha dan KPPN 300
ha (sesuai AMDAL/UKLUPL/DPPL/DPLH, RKU RPKH) dan
sesuai dengan kondisi biofisiknya serta berdasarkan peta
penutupan lahan areal kawasan dilindungi berada pada hutan
kering bekas tebangan sebagian besar seluas 5.910 ha,
sedangkan pada areal hutan kering primer sebagian kecil
seluas 1.142 ha
2. Penandaan batas kawasan dilindungi PT Multikarya Lisun
Prima sampai dengan tahun 2019 masih sama dengan tahun
2018 yaitu telah mencapai 64,93% atau sepanjang 120,44 km
dari total panjang kawasan lindung 185,5 km. Ditemukan papan
nama kegiatan, tanda batas rintisan berupa poletan pada
batang pohon cat warna merah strip tiga (3) di batas kawasan
lindung.
3. Hasil overlay antara Peta Kawasan Lindung PT Multikarya
Lisun Prima dengan Peta Penutupan Lahan Kawasan Lindung
berdasarkan sumber Citra Landsat 8 OLI Band 653 Skala 1 :
100.000 Path/Row 127/60, Akuisisi tanggal 10 Agustus 2018
sesuai dengan Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan cq Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber
Daya Hutan S.535/IPSDH/PSDH/PLA.1/10/2018 tanggal 24
Oktober 2018 diketahui kondisi penutupan lahan di areal
kawasan lindung PT Multikarya Lisun Prima yang masih
berhutan sebesar 91,33%.
4. Sebagian besar (minimal 75%) stakeholder mengakui/
mengetahui keberadan kawasan dilindungi yang ditetapkan
oleh IUPHHK-HA PT Multikarya Lisun Prima yang ditebang
terkait RKT tahun 2018 dan 2019, yang terdiri ata unsur
pemerintah pusat (Kementerian LHK), Pemerintah Provinsi
(Dinas Kehutanan) dan perusahaan serta sebagian masyarakat
5. PT Multikarya Lisun Prima belum melakukan semua kegiatan
pengelolaan kawasan dilindungi yang sesuai dengan ketentuan
hasil tata ruang areal/Land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau
tata ruang yang ada didalam RKUPHHK-HA pada tahun 2018
dan 2019. Sebagian kecil terdapat laporan pengelolaan yang
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 13 dari 31
Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung
hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau
tata ruang yang ada didalam RKUPHHK-HA PT Multikarya
Lisun Prima
3.2
Perlindungan dan
pengamanan
hutan
75%
(Sedang)
1. PT Multikarya Lisun Prima telah memiliki dokumen SOP
Perlindungan dan pengamanan Hutan, telah mencakup seluruh
jenis gangguan yang ada seperti Perambahan hutan,
Pencurian kayu, Kebakaran hutan, Pengelolaan dan
Pemantauan Fauna/Satwa Liar dilindungi, dan pengelolaan
flora yang dilindungi.
2. PT Multikarya Lisun Prima telah memiliki jenis, jumlah dan
fungsi sarana prasarana sesuai dengan ketentuan (minimal
50%) untuk 1 regu inti damkarhutla dan satpamhut.
3. PT Multikarya Lisun Prima masih memiliki 1 regu SDM
perlindungan hutan Damkarhutla dengan jumlah 15 orang dan
tenaga SATPAMHUT berjumlah 4 orang, Sumberdaya Manusia
yang ada belum mempunyai kualifikasi personil yang memadai
4. PT Multikarya Lisun Prima telah mengimplementasikan
kegiatan perlindungan hutan melalui tindakan tertentu
(preemptif/Preventif/represif) tetapi belum seluruhnya
mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada, antara lain
pembalakan liar, dan perburuan satwa liar serta potensi bahaya
kebakaran hutan
3.3
Pengelolaan dan
pemantauan
dampak terhadap
tanah dan air
akibat pemanfaat
an hutan
72%
(Sedang)
1. PT Multikarya Lisun Prima telah memiliki Standar Operasional
Prosedur untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan
konservasi tanah dan air yang mencakup seluruh dampak
terhadap tanah dan air.
2. PT Multikarya Lisun Prima telah memiliki sarana pengelolaan
dan pemantauan sesuai dengan ketentuan (AMDAL, dll.) tetapi
fungsinya tidak sesuai, atau jumlah sarana pengelolaan dan
pemantauan tidak sesuai dengan ketentuan (AMDAL, dll.)
tetapi berfungsi dengan baik
3. PT Multikarya Lisun Prima telah memiliki 1 personil tenaga
teknis pembinaan hutan untuk melaksanakan pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Terkait
pembinaan hutan memiliki 4 personil untuk melaksanakan
kegiatan pengelolaan dan pemantauan konservasi tanah dan
air mulai dari pengelolaan lapangan sampai pelaporan
4. PT Multikarya Lisun Prima memiliki dokumen perencanaan
pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang tertuang
dalam dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode tahun
2013 s/d 2022 dan sudah memiliki SOP untuk pelaksanaan
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 14 dari 31
Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
kegiatan, pelaksanaannya dituangkan dalam Laporan Kegiatan
Pengamatan Erosi PT Multikarya Lisun Prima, Laporan
Kegiatan Pengukuran Debit Air Sungai Kasai PT Multikarya
Lisun Prima, laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang setiap
smester dan sudah dilaporkan kepada Balai Lingkungan Hidup
Kabupaten Sijunjung.
Bentuk kegiatan konservasi tanah yang sudah dilakukan
pelaksnaanya adalah pembuatan pembuatan guludan tepi
jalan, penanaman kiri kanan jalan, penanaman pengayaan dan
penanaman rehabilitasi. Realisasi kegiatan pembinaan hutan
tahun April 2018 s/d November 2019 yang mencapai 65,56%
5. PT Multikarya Lisun Prima memiliki perencanaan pemantauan
dampak terhadap tanah dan air yang tertuang dalam dokumen
RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode tahun 2013 s/d 2022
dan dokumen RPL (2010). Implementasi pemantauan dampak
terhadap tanah dan air yang dilaksanakan meliputi pengukuran
erosi dengan menggunakan metode stik pada bekas TPn,
pengukuran dan pengolahan data curah hujan pada stasiun
pengamatan di basecamp binhut serta pengukuran debit,
kedalaman dan arus sungai sedangkan kualitas air sungai,yang
harus dianalisa di Laboratorium Penguji Badan Layanan Umum
Daerah UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera
Barat.
6. Di Areal PT Multikarya Lisun Prima terdapat indikasi terjadinya
dampak penting terhadap tanah dan air, yaitu adanya
longsoran tanah di jalan angkutan, erosi alur di badan jalan,
namun ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan
antara lain dengan membuat teras bangku di kiri dan kanan
jalan, membuat tempat penyimpanan sementara limbah B3
seperti di basecamp TPK/Produksi di Petak TX-25, membuat
tanggul penahan, jebakan lumpur sodetan dan penanaman
pada kanan kiri jalan, penanaman pangayaan dan rehabilitasi
pada bekas jalan sarad, bekas Tpn/TPK serta pembuatan
saluran melintang di jalan
3.4
Identifikasi spesies
flora dan fauna
yang dilindungi
dan/atau langka
(endangered),
jarang (rare),
terancam punah
(threatened) dan
endemik.
83%
(Baik)
1. PT Multikarya Lisun Prima sudah memiliki prosedur (SOP)
untuk identifikasi flora dan SOP idendetifikasi fauna terdapat
didalam SOP Pengelolaan dan Pemantauan Fauna/Satwa Liar
dilindungiyang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang
(rare), terancam punah (threatened) dan endemik untukj enis
yang dilindungi diareal kerjanya.Isi prosedur tertulis berisikan
pengertian, referensi, tujuan, ruang lingkup, ketentuan,
persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Secara umum isi SOP
telah memenuhi standart pembuatan prosedur dan telah
menyebutkan referensi yang digunakan seperti peraturan atau
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 15 dari 31
Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
undang-undang yang berlaku PP No 7 Tahun1999, IUCN dan
CITES serta Permen LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang perubahan
kedua atas peraturan menteri LHK No.
P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan
dan satwa dilindungi sebagai acuan pelaksanaan terbaru.
2. PT Multikarya Lisun Prima telah melakukan implementasi
identifikasi untuk jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya
yang mencapai 80%
3.5
Pengelolaan flora
untuk :
1.Luasan tertentu
dari hutan
produksi yang
tidak terganggu
dan bagian yang
tidak rusak.
2.Perlindungan
terhadap species
flora dilindungi
dan/atau jarang,
langka dan
terancam punah
dan endemik
67%
(Sedang)
1. Tersedia prosedur Pengelolaan Flora dilindungi Nomor : Keling-
SOP-17/MLP/Flora-Dilindungi/2019. Revisi 1, namun belum
secara spesifik menyajikan tahapan kegiatan yang mencakup
seluruh jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT
Multikarya Lisun Prima
2. PT Multikarya Lisun Prima, sudah ada upaya pengembangan
diluar habitat (persemaian) dan melakukan penanaman seperti
durian dan cempedak di dalam areal perusahaan. Dalam
mengimplementasikan pengelolaan flora PT Multikarya Lisun
Prima melalui kegiatan antara lain melakukan identifikasi,
penandaan dan pemasangan papan himbauan/papan larangan,
terhadap pohon dilindungi, tetapi belum mencakup seluruh
jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah
dan endemik yang terdapat di areal kerjanya.
3. Terdapat gangguan terhadap sebagian kondisi species flora
dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan
endemik yaitu jenis Gaharu. PT Multikarya Lisun Prima telah
berupaya untuk melakukan kegiatan penandaan beberapa
spesies flora yang dilindungi seperti menggeris (Kompassia
malaccensis), Balam (Payena spp), tengkawang, gaharu dan
durian (Durio zibethinus), Petai (Parkia speciosa).
3.6
Pengelolaan fauna
untuk:
1. Luasan tertentu
dari hutan
produksi yang
tidak terganggu,
dan bagian yang
tidak rusak.
2.Perlindungan
67%
(Sedang)
1. Tersedia prosedur pengelolaan fauna, namun belum secara
rinci untuk seluruh jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal
kerja PT Multikarya Lisun Prima. Perusahaan ini sudah
mengakomodir Permen LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang perubahan
kedua atas peraturan menteri LHK No.
P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan
dan satwa dilindungi sebagai acuan pelaksanaan terbaru
2. PT Multikarya Lisun Prima telah mengimplementasikan
pengelolaan fauna berdasarkan rencana yang ada dan sudah
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 16 dari 31
Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
terhadap species
fauna dilidungi
dan/ atau jarang,
langka, terancam
punah dan
endemik
mencakup seluruh jenis dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang
izin, antara lain dengan pemasangan papan himbauan untuk
tidak berburu satwa dilindungi, patroli pengamanan, dan
sosialisasi/penyuluhan kepada karyawan dan masyarakat
sekitar untuk tidak berburu satwa dilindungi. Perhitungan
pelaksanaan rekomendasi kegiatan pengelolaan untuk jenis
fauna dilindungi adalah >75%
3. Di areal PT Multikarya Lisun Prima masih dijumpai jenis fauna
yang termasuk dalam kategori dilindungi, meskipun terdapat
gangguan perburuan oleh masyarakat. PT MLP telah
melakukan kegiatan patroli, pemantauan dan tindakan preventif
untuk melindungi keberadaan fauna dilindungi
Kriteria Sosial
4.1
Kejelasan
deliniasikawasan
operasional
perusahaan/
pemegang izin
dengan kawasan
masyarakat
hukum adat
dan/atau
masyarakat
setempat
81%
(Baik)
1. PT Multikarya Lisun Prima memiliki data/informasi terkait
dengan pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH oleh
masyarakat yang dijabarkan pada Laporan Utama Analisis
Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) PT Multikarya Lisun
Prima Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana
Pemantauan Lingkungan (RPL) Tahun 2010; serta Dokumen
Rencana pemanfaatan SDH oleh PT Multikarya Lisun Prima
termuat dalam Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB
Periode Tahun 2013 – 2022 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2018
– 2019. Namun, belum tersedia dokumen identifikasi/pemetaan
sosial ekonomi masyarakat nagari secara rinci di sekitar areal
kerja PT Multikarya Lisun Prima.
2. Pemegang IUPHHK-HA PT Multikarya Lisun Prima memiliki
Dokumen SOP Deliniasi Batas Sosial dengan Masyarakat,
nomor dokumen KESOS-SOP-03/MLP/DBS/2017, SOP Tata
Batas Partisipasi, nomor dokumen KESOS-SOP-
07/MLP/TBP/2017, dan SOP Penyelesaian Konflik Sosial,
nomor dokumen KESOS-SOP-05/MLP/PKS/2017 yang telah
mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor
P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan
Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan
Produksi sebagai referensi SOP Penyelesaian Konflik Sosial.
3. PT Multikarya Lisun Prima memiliki mekanisme yang mengatur
pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan
masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH
yang legal lengkap dan jelas yaitu SOP Pemberdayaan
Masyarakat Desa Hutan (PMDH), SOP Peningkatan Akses
Masyarakat Terhadap Hutan, SOP Deliniasi Batas Sosial
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 17 dari 31
Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
dengan Masyarakat, SOP Distribusi Manfaat, dan SOP
Pemberian Dana Kompensasi.
4. PT Multikarya Lisun Prima telah memiliki peta yang
menunjukkan batas luar yang jelas antara lahan perusahaan
dengan kawasan kehidupan masyarakat namun batas di dalam
areal belum tersedia batas yang jelas dan tegas dengan
kawasan kehidupan masyarakat, dan masih terdapat
perladangan masyarakat di dalam areal kerja PT Multikarya
Lisun Prima.
5. Persetujuan atas luas dan batas areal kerja PT Multikarya
Lisun Prima sudah diakui oleh para pihak (pemerintah dan
masyarakat). Terkait dengan Keberadaan Potensi Konflik klaim
batas antar desa dan perldangan dalam areal kerja telah ada
upaya-upaya PT Multikarya Lisun Prima untuk menyelesaikan
konflik, namun belum seluruhnya terselesaikan.
4.2
Implementasi
tanggungjawab
sosial perusahaan
sesuai dengan
peraturan
perundangan yang
berlaku.
80%
(Sedang)
1. Ketersediaan dokumen PT Multikarya Lisun Prima menyangkut
tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan
yang relevan/berlaku tersedia sebagian dengan belum adanya
dokumen Peraturan Perusahaan terbaru yang disahkan oleh
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.
2. PT Multikarya Lisun Prima memiliki mekanisme pemenuhan
kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat berupa
mekanisme Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH),
Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, Deliniasi
Batas Sosial dengan Masyarakat, Distribusi Manfaat,
Penyelesaian Konflik Sosial, Pemetaan Potensi Konflik Sosial,
mekanisme Tata Batas Partisipasi, Pemberian Dana
Kompensasi, dan mekanisme Penanganan Klaim Dan Keluhan.
Mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin
terhadap masyarakat telah jelas, lengkap dan legal.
3. PT Multikarya Lisun Prima telah melakukan kegiatan sosialisasi
Tahun 2018 – 2019 mengenai hak dan kewajiban pemegang
izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH kepada
sepuluh desa yang berada di sekitar areal beradasarkan Peta
Sebaran Desa.
4. Program Bantuan Sosial Kelola Lingkungan tidak terlaksana
dikarenakan masih minimnya realisasi kegiatan
produksi/penebangan tahun 2018 dan 2019 merujuk kepada
kesepakatan dalam kegiatan sosialisasi bahwa Kegiatan
PMDH/kelola sosial akan dilaksanakan setelah PT Multikarya
Lisun Prima beroperasi secara normal. Sehingga dengan
demikian realisasi kegiatan tanggungjawab sosial PT
Multikarya Lisun Prima terlaksana 2 Kegiatan dari 4 kegiatan
yang telah direncanakan atau tercapai prosentase 50 %.
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 18 dari 31
Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap
masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat setempat
dalam pengelolaan SDH telah didokumentasikan oleh PT
Multikarya Lisun Prima. Beberapa laporan/dokumen tersebut
mencakup proposal dari masyarakat, berita acara serah terima
bantuan, kuitansi dan sebagian dokumentasi foto. Dokumen
proposal pengajuan bantuan dari masyarakat belum disusun
atau didokumentasikan secara teratur. Berdasarkan data
rekapitulasi ketersediaan laporan/dokumen mengindikasikan
bahwa dokumentasi menyangkut tanggung jawab sosial PT
Multikarya Lisun Prima Tahun 2018 tersedia sebagian (87,5%)
4.3 Ketersediaan
mekanisme dan
implementasi
distribusi manfaat
yang adil antar
para pihak
67%
(Sedang)
1. PT Multikarya Lisun Prima telah memiliki data dan informasi
tentang pola kehidupan masyarakat yang terkait dengan hutan
serta tingkat ketergantunganya, namun belum secara rinci
memuat data masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat
setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas
pengelolaan SDH, termasuk identifikasi HHBK.
2. PT Multikarya Lisun Prima memiliki kelengkapan mekanisme
peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
yang berbasis hutan dengan tingkat prosentase sebesar 75%.
Beberapa kekurangan yang ada meliputi: belum adanya
tanggal penerbitan SOP, belum tersedianya Prosedur & Alur
(flowchart) Mekanisme pada setiap SOP, kekurangan SDM
bidang kelola sosial, dan belum dilaksanakannya sosialisasi
SOP kepada karyawan bagian kelola sosial.
3. PT Multikarya Lisun Prima belum memiliki basis data sosial
pengembangan ekonomi masyarakat sebagai dokumen utama
untuk melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi. sehingga
kegiatan perencanaan pemberdayaan ekonomi tidak memiliki
konsep yang berkesinambungan dan tidak terarah dengan baik.
4. Program Bantuan Sosial Kelola Lingkungan tidak terlaksana
dikarenakan masih minimya realisasi kegiatan
produksi/penebangan tahun 2018 dan 2019 merujuk kepada
kesepakatan dalam kegiatan sosialisasi bahwa Kegiatan
PMDH/kelola sosial akan dilaksanakan setelah PT Multikarya
Lisun Prima beroperasi secara normal. Sehingga dengan
demikian realisasi kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi
masyarakat oleh PT Multikarya Lisun Prima terlaksana 2
Kegiatan dari 4 kegiatan yang telah direncanakan atau tercapai
prosentase 50 %
5. Salah satu kewajiban PT Multikarya Lisun Prima kepada
negara yaitu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
belum ada realisasi pembayaran untuk periode tahun 2018 -
2019. Sehingga belum terdapat dokumentasi / pelaporan
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 19 dari 31
Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak
yang lengkap & jelas.
4.4
Keberadaan
mekanisme
resolusi konflik
yang handal
75%
(Sedang)
1. PT Multikarya Lisun Prima telah memiliki mekanisme
Penyelesaian Konflik Sosial, Pemetaan Potensi Konflik Sosial,
serta Penanganan Klaim dan Keluhan. Mekanisme pemetaan
potensi konflik telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
No.P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman
Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dalam Hutan Produksi.
2. Peta konflik PT Multikarya Lisun Prima belum dilengkapi
dengan deskripsi potensi konflik sebagaimana termuat dalam
Lampiran Perdirjen PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL
1/2/2016 Bab II poin 3, dimana deskripsi potensi konflik
merupakan laporan hasil pemetaan potensi konflik secara utuh
mulai dari Pendahuluan, Gambaran singkat IUPHHK,
pelaksanaan identifikasi, Hasil identifikasi potensi konflik,
Kesimpulan dan Rekomendasi.
3. Tersedia organisasi kelembagaan konflik, sumberdaya manusia
dan pendanaan yang cukup yang terintegrasi dengan mata
anggaran kelola sosial untuk menangani konflik. Lembaga ini
baru dibentuk tahun akhir 2017 sehingga belum terbukti
efektifitas dalam penanganan konflik.
4. PT Multikarya Lisun Prima dokumentasi proses penanganan
Konflik Sosial, namun belum dilaporkan setiap 6 bulan sekali ke
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang ditembuskan
kepada Dirjen PHPL Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan dan Balai Pemanfaatan Hutan Produksi (BPHP) Wil.
III Pekanbaru sebagaimana ketentuan pada Pasal 4 Peraturan
Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor
P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 Tentang Pedoman Pemetaan
Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang IUPHH dalam
Hutan Produksi.
4.5
Perlindungan,
Pengembangan
dan Peningkatan
Kesejahteraan
Tenaga Kerja
67%
(Sedang)
1. PT Multikarya Lisun Prima baru merealisasikan sebagian besar
hubungan industrial dengan karyawan, masih terdapat
kekurangan pada:
Peraturan Perusahaan PT Multikarya Lisun Prima masih
dalam proses perpanjangan Peraturan Perusahaan kepada
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Sumatera Barat berdasarkan surat Nomor: 1017/MLP-
PDG/X/2019 Tanggal 31 Oktober 2019 Perihal Permohonan
Pembaharuan Peraturan Perusahaan.
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 20 dari 31
Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Pengembangan kompetensi yang masih belum sesuai
dengan rencana.
Belum semua karyawan PT Multikarya Lisun Prima
diikutsertakan dalam Program BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan.
2. Rencana Pendidikan dan Pelatihan Karyawan yang disusun
oleh PT Multikarya Lisun Prima Tahun 2018 dan Tahun 2019,
belum mencakup pemenuhan kebutuhan Ganis PHPL sesuai
dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015
Tanggal 24 November 2015.
3. Terdapat dokumen standar jenjang karir yang ditetapkan oleh
PT Multikarya Lisun Prima sesuai kompetensi dan kualifikasi,
hanya saja belum semua perubahan jenjang karier yang
terencana diimplementasikan dan masih terdapat rangkap
jabatan pada posisi tertentu yang menggambarkan belum
berjalannya jenjang karir sesuai dengan kebutuhan dalam
organisasi perusahaan PT Multikarya Lisun Prima.
4. PT Multikarya Lisun Prima telah merealisasikan sebagian
komponen kesejahteraan karyawan, dimana masih terdapat
kekurangan tentang komponen pengupahan dan Jaminan
Sosial dan Kesejahteraan Karyawan berdasarkan Peraturan
Perusahaan.
7) Resume Hasil Penilikan VLK :
Prinsip/ Kriteria/
Indikator/ Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi
/Not Applicable
Justifikasi
P1. Kepastian Areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan
K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.
Indikator 1.1.1. Pemegangizin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang
dikelola IUPHHK.
Verifier a. :
Dokumen legal terkait
perizinan usaha (SK
IUPHHK)
Memenuhi PT Multikarya Lisun Prima telah memperoleh Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Kehutanan No: 347/MENHUT-II/2011
tanggal 30 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atas
areal Hutan Produksi seluas ± 28.885 hektar, yang berada
pada kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 21 dari 31
Prinsip/ Kriteria/
Indikator/ Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi
/Not Applicable
Justifikasi
Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang terletak di
Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, untuk
jangka waktu 45 tahun. SK tersebut ditandatangani oleh
Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Zulkifli Hasan).
Selanjutnya Hasil overlay kesesuaian kawasan antara
Peta areal IUPHHK-HA PT Multikarya Lisun Prima dengan
Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi
Sumatera Barat skala 1 : 250.000 (lampiran SK Menteri
Kehutanan No. SK. 35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari
2013), diketahui bahwa posisi lokasi areal IUPHHK-HA PT
MLP telah sesuai dengan peruntukannya yaitu pada
Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan
Produksi yang dapat Dikonversi (HPK).
Verifier b. :
Bukti pemenuhan
kewajiban Iuran Izin
Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu
(IIUPHHK).
Memenuhi PT Multikarya Lisun Prima telah membayar Iuran IUPHHK
sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Dirjen Bina
Usaha Kehutanan Nomor : S. 764/VI-BIKPHH/2011
tanggal 15 Agustus 2011 sebesar Rp. 2.437.171.875,00
serta terdapat bukti pembayaran melalui Transfer dari
Bank BNI pada tanggal 15 September 2011 sejumlah Rp
2.437.171.875-.
Verifier c. :
Penggunaan
kawasan yang sah di
luar kegiatan
IUPHHK (jika ada).
Memenuhi Terdapat informasi /data tentang penggunaan kawasan
yang sah di dalam areal IUPHHK-HA PT Multikarya Lisun
Prima seluas 20.000 M2 yaitu berupa IUIPHHK, dengan
ijin dari Gubernur Sumatera Barat dengan Keputusan
Gubernur Nomor 522 – 907 – 2014 tanggal 24 Desember
2014 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
atas nama CV Lisun Prima. Saat dilakukan observasi
lapangan, industri tersebut sudah tidak beroperasi lagi.
Hal ini sesuai Surat Pernyataan yang ditandatangani
Direktur Utama PT MLP tanggal 1 Desember 2019, yang
menyatakan bahwa industri tersebut tidak beroperasi lagi.
P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh
pejabat yang berwenang.
Indikator: 2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT)
disahkan oleh yang berwenang.
Verifier a. :
Dokumen
RKUPHHK/RPKH,
RKT/Bagan Kerja/
RTT beserta
Memenuhi PT Multikarya Lisun Prima telah memiliki dokumen
Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (RKUPHHK-HA)
berbasis IHMB Periode 2013 – 2022. Dokumen
(RKUPHHK-HA) berbasis IHMB Periode 2013 – 2022
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 22 dari 31
Prinsip/ Kriteria/
Indikator/ Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi
/Not Applicable
Justifikasi
lampirannya yang
telah disahkan oleh
pejabat yang
berwenang, meliputi :
o Dokumen
RKUPHHK/RPKH
& lampirannya
yang disusun
berdasarkan
IHMB/risalah
hutan dan
dilaksanakan oleh
Ganis PHPL
Timber Cruising
dan/atau Canhut.
o Dokumen
RKT/RTT yang
disusun
berdasarkan
RKU/RPKH dan
disahkan oleh
pejabat yang
berwenang atau
yang disahkan
secara self
approval
o Peta rencana
penataan areal
kerja yang dibuat
oleh Ganis PHPL
Canhut.
tersebut telah mendapat persetujuan berdasarkan
Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.37/BUHA-
2/2013 tanggal 31 Juli 2013 ditandatangani oleh An.
Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha
Kehutanan Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam (Ir. M.
Awriya Ibrahim, M.Sc NIP. 19600106 198703 1 001).
Dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2019 yang telah
mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor
522.1/2365/PRPH-2019 tanggal 2 Juli 2019 yang berlaku
sejak tanggal ditetapkan s/d 31 Desember 2019; dan
Dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2019 telah dilampiri
dengan Peta skala 1 : 50.000, Dibuat Oleh Ganis Canhut
PT Multikarya Lisun Prima (Anggun Eka Putra, S.Hut),
diketahui oleh Direktur Utama PT Multikarya Lisun Prima
(Ir. H. Anton Suprihartono, M.Si) dan Diketahui oleh
Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
(Faridil Afrasy, S.Hut, MM) serta disahkan oleh Kepala
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (Yozarwardi
UP, S.Hut, M.Si). Dokumen RKTUPHHK tahun 2018 telah
disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor :
522.1/700/PRPH-2018, tanggal 19 Februari 2018 Tentang
Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Tahun 2018 An. PT
Multikarya Lisun Prima, berlaku hingga 31 Desember
2018. Dokumen RKTUPHHK-HA telah dilampiri dengan
Peta skala 1 : 50.000, Dibuat Oleh Ganis Canhut PT
Multikarya Lisun Prima (Anggun Eka Putra, S.Hut),
diketahui oleh Direktur Utama PT Multikarya Lisun Prima
(Ir. H. Anton Suprihartono, M.Si) dan Diketahui oleh
Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan (Ir.
Mgo Senatung, MP) serta disahkan oleh Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Barat ( Ir. Hendri Octavia,
M.Si)
Verifier b. :
Peta areal yang tidak
boleh ditebang pada
RKT/Bagan
Kerja/RTT dan bukti
implementasinya di
lapangan.
Memenuhi Hasil telaah terhadap peta RKTUPHHK-HA tahun 2018
dan peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019, PT Multikarya
Lisun Prima telah memetakan areal/lokasi yang tidak
boleh ditebang diantaranya : Buffer Zone (BZ), Kawasan
Perlindungan Plasma Nutfah (KPPN), Petak Ukur
Permanen (PUP), Kebun Benih (KB) dan Sempadan
Sungai. Selain itu PT Multikarya Lisun Prima telah
menetapkan kawasan lindung berdasarkan Surat
Keputusan Direksi PT Multikarya Lisun Prima Nomor :
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 23 dari 31
Prinsip/ Kriteria/
Indikator/ Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi
/Not Applicable
Justifikasi
027/Kpts/MLP/DIRUT/KL/IX/2016 tanggal 8 September
2016 dan dilampiri dengan peta skala 1 : 100.000.
Berdasarkan Surat Keputusan tersebut jenis kawasan
lindung terdiri dari :Buffer Zone (HL/SM) dengan luas
7.547 Ha, KPPN dengan Luas 300 Ha, Sempadan sungai
dengan luas 115 Ha. Berdasarkan hasil observasi
lapangan pada blok RKT 2017 (Caryy Over) terdapat
kawasan yang tidak boleh ditebang berupa Sempadan
Sungai Kasai/Siriau (S.00°30’52.8” E.101°06’35.7”) dan
Bufer Zone Bukit Rimbang (S.00 30’ 21” E 101 06’ 07”)
areal tersebut telah terpasang plang/ identitas serta batas
berupa cat warna merah strip tiga.
Verifier c. :
Penandaan lokasi
blok tebangan/ blok
RKT/ petak RTT yang
jelas di peta dan
terbukti di lapangan.
Memenuhi PT Multikarya Lisun Prima telah memiliki dokumen
RKTUPHHK tahun 2019 yang telah disahkan berdasarkan
Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera
Barat Nomor 522.1/2365/PRPH-2019 tanggal 2 Juli 2019
dan RKTUPHHK tahun 2018 yang telah disahkan
berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Barat Nomor : 522.1/700/PRPH-2018, tanggal
19 Februari 2018 dan dilampiri dengan peta RKT skala 1 :
50.000, yang didalamnya telah memuat informasi blok dan
petak tebangan yang telah disetujui ditandai dengan
stempel/cap Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
pada masing-masing petak. Berdasarkan hasil observasi
lapangan, terdapat plang blok dan batas blok RKT CO
2017 dengan RKT 2018 terletak pada koordinat (S.000
30’ 37,2” E.1010 06’ 18,9”) telah ditandai dengan plang
identitas dan cat warna merah polet tiga. Sedangkan
batas petak terdapat identitas berupa seng petak
berukuran kecil dan polet cat warna kuning strip tiga, uji
petik dilakukan dibatas petak AA-23 dengan petak Z-23
terletak pada koordinat (S 000 30’ 37,6” E. 101
0 06’
08,9”), petak Z-22 dengan petak AA-23 terletak pada
koordinat (S 000 30’ 36,8” E. 101
0 06’ 05,5”).
K2.2 Adanya rencana kerja yang sah
Indikator 2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan
yang berlaku
Verifier a. :
Dokumen Rencana
Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu
Memenuhi PT Multikarya Lisun Prima telah memiliki dokumen
Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (RKUPHHK-HA)
berbasis IHMB Periode 2013 – 2022. Dokumen
(RKUPHHK-HA) berbasis IHMB Periode 2013 – 2022
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 24 dari 31
Prinsip/ Kriteria/
Indikator/ Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi
/Not Applicable
Justifikasi
(RKUPHHK) (bisa
dalam proses)
dengan lampiran-
lampirannya.
tersebut telah mendapat persetujuan berdasarkan
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.37/BUHA-
2/2013 tanggal 31 Juli 2013 Tentang Persetujuan
Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
dalam Hutan Alam Pada hutan Produksi Berbasis
Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode
Tahun 2013 – 2022 Atas Nama PT Multikarya Lisun Prima
Provinsi Sumatera Barat. SK tersebut telah ditandatangani
oleh An. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha
Kehutanan Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam (Ir. M.
Awriya Ibrahim, M.Sc NIP. 19600106 198703 1 001), serta
telah dilengkapi dengan Peta RKUPHHK –HA Berbasis
IHMB dengan Skala 1 : 100.000.
Verifier b. :
Kesesuaian lokasi
dan volume
pemanfaatan kayu
hutan alam pada
areal penyiapan
lahan yang diizinkan
untuk pembangunan
hutan tanaman
industri.
Not Applicable PT Multikarya Lisun Prima telah memperoleh Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
347/MENHUT-II/2011 tanggal 30 Juni 2011, seluas ±
28.885 hektar terletak di Kabupaten Sijunjung Provinsi
Sumatera Barat, untuk jangka waktu 45 tahun. Seluruh
areal PT Multikarya Lisun Prima diperuntukan sebagai
IUPHHK-HA sehingga tidak ada pemanfaatan kayu yang
berasal dari penyiapan lahan untuk pembangunan hutan
tanaman industri.
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.
K3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan
Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industry primer hasil hutan
(IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah
Indikator 3.1.1.Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen /dimanfaatkan
telah di–LHP-kan
Verifier :
Dokumen LHP yang
telah disahkan oleh
pejabat yang
berwenang.
Memenuhi PT Multikarya Lisun Prima telah menunjukkan dokumen
LHP periode April 2018 s/d Nopember 2019 (LHP periode
April 2018 s/d Desember 2018 dan LHP periode Januari
2019 s/d Nopember 2019 adalah Nihil). Dokumen LHP
tersebut telah dibuat oleh Petugas Pembuat LHP,
ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT
Multikarya Lisun Prima Nomor : SK.281/P/MLP-
PDG/III/2017, tanggal 23 Maret 2017, Atas Nama :
Yonelfri, nomor Register 02106-03/PKB-R/V/2016 berlaku
hingga 17 Maret 2019.
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 25 dari 31
Prinsip/ Kriteria/
Indikator/ Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi
/Not Applicable
Justifikasi
Indikator 3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat
keterangan sahnya hasil hutan.
Verifier :
Surat keterangan
sahnya hasil hutan
dan lampirannya dari
:
o TPK hutan ke
TPK Antara,
o TPK hutan ke
industri primer
dan/atau
penampung kayu
terdaftar
o TPK Antara ke
industri primer
hasil hutan
dan/atau
penampung kayu
terdaftar.
Memenuhi PT Multikarya Lisun Prima dapat menunjukkan dokumen
angkutan SKSHHK dari TPK Hutan ke TPK
Antara/Logpond, dan dari TPK Antara/Logpond ke Industri.
Dokumen SKSHHK yang digunakan telah sesuai dengan
LMKB/LMHH pengurangan di TPK Antara/Logpond.
Indikator 3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.
Verifier a. :
Tanda-tanda PUHH/
barcode pada kayu
dari pemegang
IUPHHK-HA bisa
dilacak balak.
Memenuhi PT Multikarya Lisun Prima dalam penatausahaan hasil
hutan telah menggunakan aplikasi SI-PUHH Online, tanda
legalitas hasil hutan kayu yang tertera pada tunggak
sesuai dengan dokumen LHP dan dapat dilakukan
penelusuran identitas kayu (lacak balak) sampai ke
tunggak.
Verifier b. :
Identitas kayu
diterapkan secara
konsisten oleh
pemegang izin.
Memenuhi PT Multikarya Lisun Prima telah melaksanakan sistem
penatausahaan hasil hutan (Tata Usaha Kayu) berupa SI-
PUHH Online, baik secara administrasi maupun di
lapangan dengan menerapkan label ID barcode sehingga
mempermudah dalam penelusuran kayu.
Indikator 3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar
TPK
Verifier :
Arsip SKSKB dan
dilampiri Daftar Hasil
Hutan (DHH) untuk
hutan alam, dan arsip
FAKB dan
Memenuhi PT Multikarya Lisun Prima dapat menunjukkan arsip
SKSHHK dilampiri DKB, dokumen SKSHHK dari TPK
Hutan ke TPK Antara dan Ketujuan Industri. Dokumen
SKSHHK telah diterbitkan oleh petugas penerbit SKSHHK
yang telah ditetapkan secara self Assesment penerbitan
SKSHHK dari TPK Hutan ke TPK Antara/Logpond
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 26 dari 31
Prinsip/ Kriteria/
Indikator/ Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi
/Not Applicable
Justifikasi
lampirannya untuk
hutan tanaman
ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT
Multikarya Lisun Prima nomor : SK.246/P/MLP-
PDG/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 A.n ; Indra Putra, N
Register 01158-03/PKB-R/V/2016, berlaku hingga 30
oktober 2019 dan dari TPK Antara/Logpond ke Industri
ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT
Multikarya Lisun Prima Nomor : SK.697/P/MLP-
PDG/VIII/2016 tanggal 14 Maret 2017 A.n ; Yonelfri, No.
Register 02106-03/PKB-R/V/2016, berlaku hingga 17
Maret 2019. Penerbitan SKSHHK tersebut sesuai dengan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015
Pasal 12 ayat (3) SKSHHK diterbitkan oleh penerbit
SKSHHK secara self assessment melalui Aplikasi
SIPUHH.
K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan
kayu.
Indikator 3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).
Verifier a. :
Dokumen SPP (Surat
Perintah
Pembayaran) DR
dan/atau PSDH telah
diterbitkan.
Memenuhi Terdapat dokumen pembuatan tagihan SPP PSDH dan
DR periode April 2018 – Nopember 2019 dengan rincian
pembuatan tagihan dan kewajiban pembayaran (SI-
PNBP) PSDH sebesar Rp. 355.440.053,00 dan DR
sebesar US$. 78.845,22 telah sesuai dengan rekapitulasi
jumlah volume LHP selama periode April 2018 s/d
Nopember 2019 sebesar 5.554,09 m3. Tarif DR/PSDH
yang dibayarkan PT Multikarya Lisun Prima telah
mengacu kepada peraturan yang berlaku, yakni Peraturan
Pemerintah No.12 Tahun 2014, tanggal 14 Februari 2014
tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan; dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal
22 Desember 2017.
Verifier b. :
Bukti Setor DR
dan/atau PSDH.
Memenuhi PT Multikarya Lisun Prima telah membayar PSDH dan DR
sesuai dengan kayu yang sudah di LHP-kan selama
periode April 2018 s/d Nopember 2019 sebesar 5.554,09
m3 dengan total pembayaran PSDH sebesar Rp.
355.440.053,00 dan pembayaran DR sebesar US$.
78.845.22 serta terdapat bukti pembayaran (aplikasi
Bank) dan Bukti Penerimaan Negara (SIMPONI).
Pembayaran ditujukan kepada rekening BPn 182 Biro
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 27 dari 31
Prinsip/ Kriteria/
Indikator/ Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi
/Not Applicable
Justifikasi
Keuangan Setjen Kemen LHK 3 pada Bank Mandiri
Gedung Pusat Kehutanan Jakarta, sedangkan
pembayaran DR untuk pembayaran ditujukan kepada BPn
182 Biro Keuangan Setjen Kemen LHK 1 pada Bank
Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan.
Verifier c. :
Kesesuaian tarif DR
dan PSDH atas kayu
hutan alam (termasuk
hasil kegiatan
penyiapan lahan
untuk pembangunan
hutan tanaman) dan
kesesuaian tarif
PSDH untuk kayu
hutan tanaman.
Memenuhi PT Multikarya Lisun Prima telah membayar PSDH / DR
periode April 2018-Nopember 2019 sesuai dengan tarif
sebagaimana ketentuan yang berlaku. Pembayaran DR
dengan bukti pembayaran mengacu kepada Peraturan
Pemerintah No.12 Tahun 2014, tanggal 14 Februari 2014
tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan. Tarif untuk
kelompok jenis Meranti KBB sebesar US$ 16,5/ m3 dan
KBS US$ 16/ m3 dan Untuk kelompok jenis Rimba
Campuran KBB sebesar US$ 13,5/ m3 dan KBS US$ 13/
m3 serta untuk KBK US$ 4,00/m
3 .
Sedangkan Pembayaran Tarif harga patokan PSDH
mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN
/KUM.1/12/2017 tanggal 22 Desember 2017 Tentang
Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk perhitungan
PSDH dan Ganti Rugi Tegakan yaitu untuk kelompok Jenis
Meranti KBB Rp 81.000/ m3, KBS Rp. 78.000/ m
3 dan
untuk Rimba campuran KBB Rp 50.000/ m3, KBS RP.
48.000/ m3.
K 3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan
sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
Verifier: Dokumen
PKAPT
Not Applicable Berdasarkan hasil telaah dokumen SKSHHK ke tujuan
Industri, bahwa Pengangkutan kayu yang dilakukan oleh
PT Multikarya Lisun Prima ke Tujuan Industri
menggunakan loging truck tidak melakukan
Pengangkutan dan perdagangan antar pulau. Selain itu
kewajiban kepemilikan dokumen PKAPT telah dicabut
berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 81 tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang
berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.
Verifier:
Dokumen yang
menunjukkan
Not Applicable PT Multikarya Lisun Prima tidak melakukan pengangkutan
dan perdagangan antar pulau sehingga pengangkutan
kayu tidak menggunakan kapal. Berdasarkan dokumen
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 28 dari 31
Prinsip/ Kriteria/
Indikator/ Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi
/Not Applicable
Justifikasi
identitas kapal. angkutan SKSHHK ke tujuan industri, sampai dengan
Sertifikasi PHPL dan VLK (Penilikan I) dilakukan bahwa
PT Multikarya Lisun Prima hanya melakukan penjualan
kayu kepada industri yang lokasinya satu wilayah daratan
dengan PT Multikarya Lisun Prima yaitu Pekanbaru, Riau,
Jambi dan Sekitar Kabupaten Sijunjung. Pengangkutan
kayu menggunakan alat angkut loging truck.
K 3.4. Pemenuhan Penggunaan Tanda V- Legal
Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal.
Verifier:
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan
Memenuhi PT Multikarya Lisun Prima telah membubuhkan
tanda/logo V-Legal pada setiap log/kayu yang disatukan
dengan ID Barcode. Pada dokumen SKSHHK terdapat
penggunaan Logo V-Legal dengan nomor sebagaimana
tercantum pada sertifikat PHPL PT Multikarya Lisun Prima
dengan Identitas 45-SIC.04.01. Terdapat perjanjian
kerjasama dengan Nomor : 003/SIC/SPK-
Persh/PHPL_Logo/IV/2018 tanggal 28 April 2018 Antara
Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen PT Sarbi
International Certification dengan PT Multikarya Lisun
Prima tentang sub lisensi penggunaan tanda V-Legal.
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan Penebangan
K4.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
(DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan
(UPL)) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan
tersebut.
Indikator 4.1.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai
peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.
Verifier :
Dokumen AMDAL/
DPPL/UKL-UPL/RKL-
RPL.
Memenuhi PT Multikarya Lisun Prima telah memiliki dokumen
AMDAL tahun 2010, terdiri dari Laporan Utama Analisis
Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan
Lingkungan Hidup (RPL) Izin usaha pemanfaatan hasil
hutan kayu dalam hutan alam (IUPHHK-HA). Dokumen
ANDAL telah mendapat persetujuan berdasarkan
Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 660 – 134 –
2010 tanggal 16 April 2010 tentang persetujuan analisis
dampak lingkungan hidup (ANDAL), Rencana
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana
Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 29 dari 31
Prinsip/ Kriteria/
Indikator/ Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi
/Not Applicable
Justifikasi
(IUPHHK-HA) Pada Hutan Produksi PT Multikarya Lisun
Prima di Kabupaten Sijunjung. Penyusunan AMDAL PT
Multikarya Lisun Prima telah mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis
Mengani Dampak Lingkungan Hidup Dan Peraturan
Menteri Lungkungan Hidup Nomor 08 tahun 2006
Tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Serta Mengacu Kepada Keputusan
Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan/Ketua Komisi
AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan
Nomor 115/kpts/II-DAR/2000 Tentang Pedoman Teknis
Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkunga,
Rencana Pemantauan Lingkungan Dan Rencana
Pengelolaan Lingkungan.
Indikator 4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan
penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan
manfaat sosial.
Verifier a. :
Dokumen RKL dan
RPL.
Memenuhi PT Multikarya Lisun Prima telah memiliki dokumen
Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana
Pemantauan lingkungan (RPL) dan telah mendapat
persetujuan berdasarkan Kuputusan Gubernur Sumatera
Barat Nomor 660 – 134 – 2010 tanggal 16 April 2010.
Penyusunan Dokumen RKL/RPL telah mengacu kepada
dokumen ANDAL, hal ini terlihat dari dampak penting
yang telah terjadi maupun yang diperkirakan akan terjadi
dalam dokumen ANDAL telah diakomodir di dalam
dokumen RKL dan RPL untuk dilakukan pengelolaan dan
pemantauan secara periodik.
Verifier b. :
Bukti pelaksanaan
pengelolaan dan
pemantauan dampak
penting aspek fisik-
kimia, biologi dan
sosial.
Memenuhi PT Multikarya Lisun Prima telah menyusun Laporan hasil
kegiatan Pengelolaan Lingungan Hidup dan Pemantauan
Lingkungan Hidup per semester yang mengacu kepada
dokumen ANDAL,RKL/RPL yang meliputi aspek fisik-
kimia, biologi dan sosekbud. Laporan Pelaksanaan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL)
Semester I dan II, telah disampaikan kepada Dinas
Perumahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sijunjung.
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
K 5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3.
Verifier a. :
Pedoman/prosedur
K3.
Memenuhi PT Multikarya Lisun Prima telah memiliki Prosedur
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Nomor ADM-
SOP-06/MLP/K3/2017 yang didalamnya memuat 1).
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 30 dari 31
Prinsip/ Kriteria/
Indikator/ Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi
/Not Applicable
Justifikasi
Prinsif Umum meliputi Identifikasi resiko/bahaya
kesehatan dan Keselamatan kerja di lokasi kerja. 2)
Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
meliputi Manajemen K3, Strategi K3, Prioritas K3,
Komponen Kunci K3. 3) Pelaporan, pencatatan,
penyelidikan dan pemberitahuan penyakit dan kecelakaan
kerja. 4) Struktur Organisasi P2K3. Dalam pelaksanaan
implementasi kegiatan K3 dilapangan, PT Multikarya
Lisun Prima telah membentuk P2K3 berdasarkan Surat
Keputusan Direktur Utama PT Multikarya Lisun Prima
Nomor : 925/Kpts/MLP/Dir/P2K3/IX/2017 tanggal 11
September 2017 Tentang Pembentukan Panitia Pembina
Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan susunan
sebagai berikut : Ketua P2K3 : (Yonelfri), Sekertaris P2K3
(Azisadi dan Desi Susanti), Anggota (H.Chairul, Indra
Putra, Nano, Mitra, Eko Farid Fauzi).
Verifier b. :
Ketersediaan
peralatan K3.
Memenuhi PT Multikarya Lisun Prima telah memiliki peralatan K3
antara lain : Helmet Pelindung, Sarung Tangan Karet,
Sepatu Boot, Masker, Rompi Lapangan, Alat Pemadam
seperti APAR dan Obat obatan. Hasil pengecekan
terhadap alat-alat tersebut masih dapat digunakan dan
obat-obatan dan belum kadaluarsa.
Verifier c. :
Catatan kecelakaan
kerja.
Memenuhi PT Multikarya Lisun Prima memiliki catatan kecelakaan
kerja yang dituangkan dalam laporan kecelakaan kerja,
dan berdasarkan laporan kecelakaan kerja selama
periode April 2018-Nopember 2019 di PT Multikarya Lisun
Prima nihil kecelakaan. Sebagai upaya untuk menekan
terjadinya kecelakaan kerja, PT Multikarya Lisun Prima
melakukan sosialisasi dan memasang spanduk K3 serta
memiliki program kegiatan K3 meliputi : melengkapi APD
untuk pekerja, membangun kesadaran dalam
menggunakan APD, melakukan pengarahan/ sosialisasi
untuk K3, mengevaluasi kondisi APD, melengkapi jalur
evakuasi, menjaga kebersihan lingkungan camp, dan
melengkapi obat-obatan serta melengkapi kotak P3K.
K 5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.
Verifier :
serikat pekerja atau
kebijakan
perusahaan (auditee)
yang membolehkan
Memenuhi PT Multikarya Lisun Prima belum memiliki Serikat Pekerja,
namun pihak perusahaan telah membuat pernyataan
tertulis mengenai kebebasan berserikat yang dituangkan
dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur
Utama PT Multikarya Lisun Prima yang isinya menyatakan
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 31 dari 31
Prinsip/ Kriteria/
Indikator/ Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi
/Not Applicable
Justifikasi
untuk membentuk
atau terlibat dalam
kegiatan serikat
pekerja.
bahwa perusahaan memberikan izin kepada karyawan
untuk membentuk serikat pekerja/serikat buruh sesuai
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Manajemen PT Multikarya Lisun Prima tidak tidak
melarang kayawannya untuk membentuk atau terlibat
dalam serikat kerja.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
yang mengatur hak-hak pekerja
Verifier :
Ketersediaan
Dokumen KKB atau
PP
Memenuhi PT Multikarya Lisun Prima telah memiliki dokumen
Peraturan Perusahaan periode tahun 2017-2019 yang
telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota
Padang sesuai Nomor : KEP. 49/NAKERIN/2017 tanggal
9 Maret 2017, berlaku sampai dengan 9 Maret 2019.
Terdapat Surat Permohonan Pembaharuan Peraturan
Perusahaan Nomor : 1017/MLP-PDG/X/2019 tanggal 31
Oktober 2019 yang disampaikan kepada Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
Verifier :
Pekerja yang masih
di bawah umur.
Memenuhi PT Multikarya Lisun Prima tidak mempekerjakan tenaga
kerja yang berusia di bawah 18 tahun. Proses penerimaan
karyawan yang dilakukan oleh PT Multikarya Lisun Prima
mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku
sebagai pedoman dalam penyusunan SOP Perekrutan
Tenaga Kerja.
Bogor, 10 Januari 2020 Pengambil Keputusan
Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi
S^rbi International Certification J L . RAYA TAMAN P A G E L A R A N NO. 2 Lt.2
C l O M A S - B O G O R , JAWA B A R A T
I 45-SIC-04.01
Tanggal Terbit : 23-04-2018 Amendemen Tanggal : 10-01-2020
^KAN Komite ilkredfitasf Nasional
Lembaga Penilai Pengeiotaan Hutan Produksi Lestari
LPPHPL-004.IDN
Tanggal Berakhir : 22-04-2023
PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT SIC) dengan ini memberikan sertifikat PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) kepada :
PT MULTIKARYA LISUN PRIMA SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 347/Menhut-ll/2011 Tanggal 30 Juni 2011
L u a s Area! ± 28.885 Hektar
di
Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat
Ir. UN INDASAH Direktur Utama
Predikat SEDANG
Ir. G U S Direktur Sertifikasi
Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016;
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P14/PHPL/SET/4/2016 jo No. P15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 ; Lampiran 1.1, Lampiran 2.1 & Lampiran 3.1
top related